PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEUANGAN

Nomor SOP : 060 / / skrt/dislutkan/I/2020Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan Oleh :

Nama SOP : Pencairan Dana dari Rekening Bank

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4

5

6

7

Kualifikasi Pelaksana :1 SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan SOP di Lembaga lain 1

2 SOP Eksternal dan Adminstratif2

Peringatan :Hambatan dapat saja terjadi 1 Perangkat Komputer

1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Alat Tulis Kantor /Buku Agenda / Disposisi2 3 Lemari Arsip

4 OrdenerPencatatan dan Pendataan :

Peralatan / Perlengkapan

SPD belum tersedia karena dari Dinas Kelautan dan Perikanan telat mengajukan

Keterkaitan :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA

TENGGARA BARATKEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. Yusron Hadi ST.,M.UMPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 197006111997031007

SUBBAG. KEUANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Surat Penyediaan Dana ( SPD ) prosedur ( SOP )

Dst. Dasar hukum yang mendasari prosedur

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil

Pendidikan serendah - rendahnya SLTA Jurusan Administrasi

Perkantoran

PERSYARATAN WAKTU OUTPUT

1

Cukup 5 Menit Lanjut

2 Cukup 5 Menit Lanjut

3 Cukup 5 Menit Lanjut

4 Cukup 5 Menit Lanjut

5 Cukup 1 Jam

Kasubag

Keuangan

Print Out (saldo bank) Rekening bendahara

Pengeluaran

Bendahara pengeluaran menulis sejumlah uang

sesuai kebutuhan dalam buku cek untuk

membiayai kegiatan-kegiatan Pada Dinas

Pengguna Anggaran mendantangani buku cek

yang sudah di aparaf oleh Sekretaris dan PPK

Bendahara melakukan pembukuan pada BKU,

buku pembantu Bank, Buku Kas Harian

Bendahara pengeluaran mengajukan cek yang

sudah di tandatangani oleh Pengguna Anggaran

ke Bank

No.

Uraian Aktivitas BENDAHARA

PENGELUARAN

PENGGUNA

ANGGARANSEKRETARIS MUTU BAKU

UNIT PELAKSANA

Uang

Rekening

Bendahara

Pengeluaran

Mulai

Buku CekParaf

Selesai

TandaTangan

Paraf

PengajuanCek

Pembukuan

Nomor SOP : 060 / 035 / skrt/dislutkan/I/2020Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan Oleh :

Nama SOP : Bendahara Penerimaan

Dasar Hukum1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

5

6

7Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan SOP di Lembaga lain 1

2 SOP Eksternal dan Adminstratif

Peringatan :Hambatan dapat saja terjadi 1 Perangkat Komputer

1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Alat Tulis Kantor /Buku Agenda / Disposisi2 3 Lemari Arsip

4 OrdenerPencatatan dan Pendataan : Petugas pengadministrasian menerima dan mencatat SPD yang masuk

Peralatan / Perlengkapan

SPD belum tersedia karena dari Dinas Kelautan dan Perikanan telat mengajukan

Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan

serendah-rendahnya SLTA sederajat yang mengerti tentang Kebendaharaan dan pengelolaan

keuangan

Keterkaitan :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. Yusron Hadi ST.,M.UMPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 197006111997031007

SUBBAG. KEUANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Surat Penyediaan Dana ( SPD ) prosedur ( SOP )

Dst. Dasar hukum yang mendasari prosedur

KASUBBAG

KEUANGAN PERSYARATANWAKTU OUTPUT

1 Surat 2 Menit Lanjut

Setoran dan ButiSetoran

2 2 Menit Lanjut

31 Hari Lanjut

42 Menit BKU

5 Setiap tanggal 10 Bulan berikutnya Laporan

Lakukan Pelaporan

Bendahara Penerima Melakukan

Pembukuan bukti Penerimaan( BP ) dan

Surat Tanda Setoran ( STS ) kedalam BKU

setelah diverifikasi oleh pihak bank.

Bendahara Penerimaan membuatkan bukti

penerimaan kepada Pihak ke Tiga ( Pelaku

Usaha )

Bendahara Penerima Membuat STS

Berdasarkan BP dari Pihak Ketiga ( Pelaku

Usaha ) dan Bendahara Pembantu pada

UPTD

Bendahara Penerima melakukan penyetoran

ke KAS DAERAH melalui Bank NTB Syariah

BPKADNo. Uraian Aktivitas

Bendahara Penerimaan BANK MUTU BAKU

UNIT PELAKSANA

STS

Bukti ( BP) Penerimaan

RegisterSTS

Pembukuan

Selesai

PARAF

Nomor SOP : 060 / / skrt/dislutkan/I/2020Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan Oleh :

Nama SOP : LS-BARANG

Dasar Hukum1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

5

6

7

1 SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan SOP di Lembaga lain 1

2 SOP Eksternal dan Administratif

Peringatan :

Hambatan dapat saja terjadi

1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat

2

Pencatatan dan Pendataan : Petugas pengadministrasian menerima dan mencatat SPD yang masuk

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

NUSA TENGGARA BARATKEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANANPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. Yusron Hadi ST.,M.UM

Surat Penyediaan Dana ( SPD )

Pembina Utama Muda (IV/c)NIP. 197006111997031007

SUBBAG. KEUANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

prosedur ( SOP )

Kualifikasi Pelaksana:

SPD belum tersedia karena dari Dinas Kelautan dan Perikanan telat mengajukan

Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan,

kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan

serendah-rendahnya SLTA sederajat yang

mengerti tentang Kebendaharaan dan

pengelolaan keuangan

Keterkaitan :

Kasubag

Keuangan

PERSYARATAN WAKTU OUTPUT

1 Cukup 1 Hari Lanjut

2 Cukup 2 Jam Lanjut

Cukup 1 Jam Lanjut3

4 Cukup 1 Hari Lanjut

5

6 Cukup 1 Hari

SP2D LS Barang dan jasa diterbitkan oleh

BPKAD untuk Bendahara

UNIT PELAKSANA

BENDAHARA

PENGELUARANSEKRETARIS

PENGGUNA

ANGGARAN

Uang Rekening

Bendahara

Pengeluaran

Pengguna Anggaran menandatangani

SPM untuk diajukan ke BPKAD

Bendahara membukukan SP2D -LS

Barang dan Jasa ke dalam BKU sesuai

dengan SP2D yang diterbitkan oleh

BPKAD

Bendahara Menerbitkan SPM-LS Barang

dan Jasa setelah dilakukan verifikasi

setelah dianggap benar diajukan ke

Pengguna Angaran melalui Sekretaris

BPKAD MUTU BAKU

Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

yang sudah lengkap dan Benar

diserahkan oleh PPTK ke Bendahara

Pengeluaran

Bendahara Membuat SPP LS Barang dan

Jasa setelah dokumen di Verifikasi oleh

PPK kemudian di terbitkan SPM

No. Uraian Aktivitas

Mulai

SPP

Pengajuan SPM

Pengajuan SPM

Penerbitan SP2D - LS

Pembukuan dan

Pembayaran

Selesai

SPP DI VERIFIKASI

SPP

Nomor SOP : 060 / / skrt/DISLUTKAN/09/2020

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh :

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

5

6

7

Keterkaitan : Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitan SOP di Lembaga lain 1

Peringatan :

Hambatan dapat saja terjadi 1 Perangkat /Komputer

1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Alat Tulis Kantor /Buku Agenda / Disposisi

2 3 Lemari Arsip

4 Ordener

Pencatatan dan Pendataan :

1 Petugas pengadministrasian Melakukan pencatatan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nama SOP PENCAIRAN GAJI INDUKSUBBAG. KEUANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Surat Penyediaan Dana ( SPD )

KEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. Yusron Hadi ST.,M.UM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197006111997031007

Dst. Dasar hukum yang mendasari prosedur

Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya

SLTA sederajat yang mengerti tentang Kebendaharaan dan pengelolaan keuangan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Eksternal dan Administratif

BPKAD

PERSYARATAN WAKTU OUTPUT

SK KP, SK KGB,

SK MUTASI, KP4, SKPP

Gaji PNS

No. Uraian Aktivitas

UNIT PELAKSANA

PEMBUAT DAFTAR GAJIBENDAHARA

PENGELUARAN

KASUBBAG

KEUANGANSEKRETARIS

PENGGUNA

ANGGARAN

PEMBANTU

BENDAHARA

MUTU BAKU

1 Jam Data Pegawai lengkap

2 Membuat

daftar

perhitungan

Cukup 30 Menit Daftar Gaji PNS

1 Mencatat

perubahan data

pegawai dan

Koreksi daftar

Penerimaan

Gaji Pegawai

10 Menit SPP Gaji

4 Membuat SPM

Gaji yang

ditanda tangani

Pengguna

Cukup 30 Menit SPM Gaji

Cukup

3 Membuat SPP

Gaji

berdasarkan

data Aplikasi

Simda Gaji

Mengantar SPM

Gaji ke BPKAD

10 Menit daftar Gaji

Membuat SSBP

IWP 2%, IWP

8%, Taperum

dan Pot. PPh Psl

Cukup 30 Menit Berkas Gaji 4 bendel

Cukup

Pencairan Gaji

Pegawai ke PT

Bank NTB

Cukup 30 Menit

Gaji Transfer ke semua Pegawai

20 Menit Penerbitan SP2D Gaji

Penerbitan

SP2D Gaji

Pegawai

Cukup 1 Hari SP2D Gaji

Cukup

15 Menit

Bukti Pertanggung

JawabanCukup

5 membukukan

SP2D -LS Gaji ke

dalam BKU

Nomor SOP : 060 / / skrt/dislutkan/I/2020Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan Oleh :

Nama SOP : Pengajuan SPP TU

Dasar Hukum1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

5

6

7Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan SOP di Lembaga lain 1

2 SOP Eksternal dan Administratif

Peringatan :

Hambatan dapat saja terjadi 1 Perangkat / Komputer

1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Alat Tulis Kantor /Buku Agenda / Disposisi/DUK

2 3 Lemari Arsip

4 Ordener

Pencatatan dan Pendataan :

1 Petugas pengadministrasian menerima dan mencatat SPD yang masuk

2 PPK Mendisposisikan ke Bendahara untuk di proses lebih lanjut

Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil

dan inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA sederajat yang

mengerti tentang Kebendaharaan dan pengelolaan keuangan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

Peralatan / Perlengkapan

SPD belum tersedia karena dari Dinas Kelautan dan Perikanan telat mengajukan

Keterkaitan :

KEPALA DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. Yusron Hadi ST.,M.UMPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 197006111997031007

SUBBAG. KEUANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Surat Penyediaan Dana ( SPD )

Dst. Dasar hukum yang mendasari prosedur

PERSYARATAN WAKTU OUTPUT

1 Cukup 1 Hari Lanjut

2 Cukup 1 Jam Lanjut

3Cukup 1 Jam Lanjut

4 Cukup 1 Hari Lanjut

5

Cukup 1 Jam

Bendahara Membuat SPP-TU

berdasarkan persetujuan Pengguna

Anggaran

PPK memverifikasi SPP-TU yang diajukan

oleh Bendahara untuk di terapkan SPM

kemudian diajukan ke BPKAD

SP2D-TU ditebitkan oleh BPKAD untuk

Bendahara

Bendahara membukukan SP2D ke dalam BKU

sesuai dengan SP2D yang diterima bendahara

dan Pertanggung Jawaban SPP-Tu paling lama

1 bulan sudah diterima lengkap, Cukup dan

benar oleh BPKAD .

PENGGUNA

ANGGARANBENDAHARA SEKRETARIS BPKAD MUTU BAKUUraian Aktivitas

UNIT PELAKSANA

PPTKKasubag

Keuangan

PPTK mengajukan telaahan RPU TU

kepada Pengguna Anggaran kemudian

teruskan ke PPK melalui Sekretaris

Uang Rekening

Bendahara

Pengeluaran

No.

Mulai RPU TU RPU TU

SPP TU

VERIFIKASI

SP2D- TU

SP2D

VERIFIKASI

SPM

TANDATANGAN

PA

Nomor SOP : 060 / / skrt/dislutkan/I/2020Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan Oleh :

Nama SOP : Pengajuan SPP GU

Dasar Hukum1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

5

6

7Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan SOP di Lembaga lain 1

2 SOP Eksternal dan Administratif

Peringatan :

Hambatan dapat saja terjadi 1 Perangkat / Komputer

1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Alat Tulis Kantor /Buku Agenda / Disposisi/DUK

2 3 Lemari Arsip

4 Ordener

Pencatatan dan Pendataan :

1 Petugas pengadministrasian menerima dan mencatat SPD yang masuk

2 PPK Mendisposisikan ke Bendahara untuk di proses lebih lanjut

Keterkaitan :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

NUSA TENGGARA BARATKEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANANPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. Yusron Hadi ST.,M.UMPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 197006111997031007

SUBBAG. KEUANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Surat Penyediaan Dana ( SPD )

Dst. Dasar hukum yang mendasari prosedur

Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,

terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA

sederajat yang mengerti tentang Kebendaharaan dan

pengelolaan keuangan

Peralatan / Perlengkapan

SPD belum tersedia karena dari Dinas Kelautan dan Perikanan telat mengajukan

PERSYARATAN WAKTU OUTPUT

1 Cukup 1 Jam Lanjut

2 Cukup 1 Hari Lanjut

3Cukup 1 Jam Lanjut

4 Cukup 2 Hari Lanjut

5

Cukup 1 Jam

No. Uraian AktivitasPPTK BENDAHARA

PENGGUNA

ANGGARAN

UNIT PELAKSANA

Permohonan penerbitan SP2D ke Kasda

Setelah SPM di tandatangani oleh

Pengguna Anggaran

Bendahara membukukan SP2D ke dalam

BKU sesuai dengan SP2D yang diterbitkan

oleh BPKAD

Uang

Rekening

Bendahara

Pengeluaran

Kasubag

KeuanganBPKAD MUTU BAKU

Bukti SPJ Repolping GU yang di terima

dari PPTK di Bagian Keuangan diverifikasi

dan apabila di nyatakan dinyatakan benar

Bendahara Membuat SPP GU untuk di

ajukan ke PPK setelah dilakukan verifikasi

Bendahara Membuat SPP Gu sesuai

jumlah SPJ ke pengguna Anggaran untuk

diterbitkan SPM

SPJ

SPJ DI BUKUKAN

Permohonan Penerbitan SP2D

SP2D

TandaTangan

SPM

VERIFIKASISPJ

SPP/SPM

Nomor SOP : 060 / / skrt/dislutkan/I/2020Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan Oleh :

Nama SOP : Pengajuan Uang Panjar

Dasar Hukum1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

5

6

7Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan SOP di Lembaga lain 1

2 SOP Eksternal dan Administratif

Peringatan :

Hambatan dapat saja terjadi 1 Perangkat / Komputer

1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Alat Tulis Kantor /Buku Agenda / Disposisi/DUK

2 3 Lemari Arsip

4 Ordener

Pencatatan dan Pendataan :

1 Bendahara membukukan panjar dalam buku kas umum dan pembantu panjar.

Keterkaitan :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

NUSA TENGGARA BARATKEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANANPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. Yusron Hadi ST.,M.UMPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 197006111997031007

SUBBAG. KEUANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Surat Penyediaan Dana ( SPD )

Dst. Dasar hukum yang mendasari prosedur

Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,

terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA

sederajat yang mengerti tentang Kebendaharaan dan

pengelolaan keuangan

Peralatan / Perlengkapan

Pertanggung Jawaban Panjar dari Penerima Panjar Sering Terlambat

PERSYARATAN WAKTU OUTPUT

1 Cukup 1 Jam Lanjut

2 Cukup 2 Hari Lanjut

3Cukup 2 Hari Lanjut

4 Cukup 1 Hari Lanjut

5

Cukup 1 Jam

No. Uraian AktivitasPPTK

BENDAHARA

PENGELUARAN

PENGGUNA

ANGGARAN

Kasubag

Keuangan

UNIT PELAKSANA

PPTK menerima panjar sesuai RPU yang

disetujui dan yang tidak disetujui di

kembalikan ke PPTK,

Pertanggungjawaban panjar paling

lambat 15 hari kalender sejak panjar

diterima dari bendahara pengeluaran.

Uang Rekening

Bendahara

Pengeluaran

MUTU BAKU

PPTK Mengajukan RPU Panjar ke PA

Kasubag Keuangan selaku PPK

memverivikasi RPU sesuai DPA ROK dan

SPD kemudian mendisposisikan ke

Bendahara Pengeluaran.

Bendahara memverifikasi RPU sesuai DPA

ROK dan SPD kemudian diajukan ke PA

untuk mendapatkan persetujuan PA

Setelah mendapat persetujuan PA,

Bendahara Pengeluaran membayarkan

Panjar

RPU Panjar

RPU

Verifikasi RPU

PembayaranPanjar

Menerima Panjar

Persetujuan

Nomor SOP : 060 / / skrt/dislutkan/I/2020Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan Oleh :

Nama SOP : Pengajuan SPP UP

Dasar Hukum1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

5

6

7Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan SOP di Lembaga lain 1

2 SOP Eksternal dan Administratif

Peringatan :

Hambatan dapat saja terjadi 1 Perangkat / Komputer

1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Alat Tulis Kantor /Buku Agenda / Disposisi/DUK

2

3 Lemari Arsip

4 Ordener

Pencatatan dan Pendataan :

1 Petugas pengadministrasian menerima dan mencatat SPD yang masuk

2 PPK Mendisposisikan ke Bendahara untuk di proses lebih lanjut

Keterkaitan :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA

BARATKEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANANPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. Yusron Hadi ST.,M.UMPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 197006111997031007

SUBBAG. KEUANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Surat Penyediaan Dana ( SPD )

Dst. Dasar hukum yang mendasari prosedur

Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,

terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA

sederajat yang mengerti tentang Kebendaharaan dan

pengelolaan keuangan

Peralatan / Perlengkapan

SPD belum tersedia karena dari Dinas kehutanan terlambat mengajukan Nota Permintaan SPD

Ke Bagian Anggaran Biro Keuangan

PERSYARATAN WAKTU OUTPUT

1 Cukup 0 Lanjut

2 Cukup 2 Jam Lanjut

3Cukup 2 Menit Lanjut

4 Cukup 2 Hari Lanjut

5

Cukup 30 Menit

No. Uraian AktivitasBENDAHARA

Kasubag

Keuangan

(PPK)

PENGGUNA

ANGGARAN

UNIT PELAKSANA

BPKAD

Bendahara membukukan SP2D ke dalam

BKU sesuai dengan SP2D yang diterbitkan

oleh BPKAD

Uang Rekening

Bendahara

Pengeluaran

KEPALA DINASSEKRETARIS MUTU BAKU

Bendahara menerima SPD dan Surat Pagu

Besaran UP dari BPKAD

Bendahara Pengeluaran Membuat SPP UP

berdasarkan SPD dan Besaran UP yang

telah ditentukan untuk diajukan ke

Kasubag Keuangan (PPK)

PPK melakukan Verifikasi atas SPP UP

yang di ajukan Bendahara

Selanjutnya SPM yang telah di

tandatangani Pengguna Anggaran di

ajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D

Mulai

SPP UP

Verifikasi SPP UP

Tanda tangan

SPM

DIPERIKSA SPM PARAF

SP2D

TERIMASP2D DI

BUKUKAN

SPM

SORTIR