pemetaan lahan terdegradasi dan penentuan prioritas … lahan kritis... · pembelajaran atau bahan...

Pemetaan Lahan Terdegradasi dan Penentuan Prioritas Areal Rehabilitasi Skala Lansekap di KPHP Meranti –

Provinsi, Provinsi Sumatera Selatan.

Dr. Syafrul Yunardy1, Adi Kunarso1, Jun Harbi1, Dudy Nugroho4, Wan Kamil3, Himawan Sutanto2, Yoga Travolindra3, Hendra Setiawan3

, Berthold Haasler4

1. Forum DAS Musi Sumatera Selatan 2. Dinas Kehutanan Sumatera Selatan 3. KPHP Meranti 4. GIZ Bioclime

Kata Pengantar

Laporan “Pemetaan Lahan Terdegradasi dan Penentuan Prioritas Areal Rehabilitasi Skala Lansekap di KPHP Meranti Provinsi Sumatera Selatan” dibuat dan dhadirkan dalam kerangka upaya pengurangan emisi karbon yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di Sumatera Selatan. Dengan tersedianya data dan informasi serta terpetakannya kondisi lahan terdegradasi maka akan memudahkan rencana dan implementasi program/kegiatan rehabilitasi di KPHP Meranti. Dengan demikian adanya pemetaan ini akan meningkatkan kualitas perencanaan di bidang kehutanan serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan di tingkat tapak.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara GIZ Bioclime dengan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan. Tujuannya adalah mendukung upaya Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi lahan terdegradasi supaya bisa memiliki fungsi hutan kembali. Salah satu upaya teknis yang dilakukan dengan menyusun pilot program rehabilitasi di KPHP Meranti dan fokus di Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah secara partisipatif. Hal ini diujudkan dengan menyusun peta kondisi terkini lahan kritis dan terdegradasi di KPHP Meranti dan menyusun Peta-Jalan (Road Map) rehabilitasi lahan di Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah.

Laporan yang disusun ini berisi data, informasi dan peta lahan kritis dan terdegradasi di KPHP Meranti yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) maupun data serta informasi terbaru. Selain itu dihasilkan juga peta prioritas lokasi rehabilitasi fokus di Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah KPHP Meranti yang bisa dikelola bersama mitra terkait.

Besar harapan bahwa dokumen yang dibuat bersama ini dapat digunakan sebagai arahan maupun panduan bagi program/kegiatan rehabilitasi lahan terdegradasi di KPHP Meranti khususnya di Hutan Lindung (HL) Sungai Merah. Dengan demikian, selain pihak KPHP Meranti maka para pihak atau mitra yang berkepentingan lainnya dapat menggunakan dokumen peta dan rancangan teknis ini untuk program rehabilitasi dan pemantauan kinerja rehabilitasi secara berkala.

Terbuka peluang pula bahwa laporan ini secara teknis dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran atau bahan kajian untuk analisa data spasial penentuan prioritas rehabilitasi di skala mikro pada tingkat KPH. Selain dari sisi metode, beberapa indikator yang digunakan juga dapat diadaptasi yang disesuaikan serta mendekati kondisi tapak dalam skala detil/mikro.

Palembang, April 2017

Tim Penyusun

Ucapan Terima kasih

Hadirnya dokumen “Pemetaan Lahan Terdegradasi dan Penentuan Prioritas Areal Rehabilitasi Skala Lansekap di KPHP Meranti Provinsi Sumatera Selatan” merupakan hasil dari kerja bersama. Beragam masukan, saran maupun data dan informasi telah diberikan oleh banyak pihak. Kontribusi yang signifikan juga banyak kami terima dalam proses penyusunan dokumen ini.

Untuk itu ucapan terima kasih kami ucapkan utamanya kepada pihak GIZ Bioclime atas fasilitasinya sehingga dokumen ini dapat disusun. Terkhusus tentunya kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan KPHP Meranti yang telah memberikan data, informasi baik secara langsung maupun tidak langsung serta pendampingan di lapangan. Selain itu kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan “warna” dalam dokumen ini sehingga menjadi lebih baik dan komprehensif.

Semoga dengan adanya dokumen ini dapat berkontribusi dalam percepatan upaya rehabilitasi lahan terdegradasi di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meranti. Dengan berhasilnya program/kegiatan rehabilitasi yang efektif dan efisien maka akan berdampak pada perbaikan kualitas dan kesehatan hutan yang menghubungkan hulu-hilir DAS Musi bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya.

Ringkasan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia. Sebagai bagian dari wilayah hutan tropis, Sumatera Selatan yang memiliki luas sekitar 9 juta hektar (sekitar 35%), berkomitmen untuk menjaga kondisi hutan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Namun masih banyak terjadi perubahan penggunaan lahan terutama di ekosistem hutan dataran rendah dan gambut yang dipengaruhi karena perambahan, pembalakan, kebakaran hutan dan lahan dll. Hal ini memberi dampak makin meningkatnya luasan lahan kritis yang perlu diperbaiki supaya bisa mengkembalikan sesuai dengan fungsi ekosistem dan memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi-masyarakat.

Upaya rehabilitasi hutan menjadi salah satu perhatian utama bagi GIZ Bioclime bersama mitra kerjanya. Manfaat yang dapat diperoleh dari hutan di Sumatera Selatan di masa datang hanya dapat dipastikan apabila kondisi dan fungsi dari hutan berhasil direhabilitasi. Kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas air mulai dari hulu hingga hilir pada DAS, jumlah dan indeks biodiversity, persediaan hasil hutan kayu dan non kayu, dan penghasilan dari hutan bagi masyarakat lokal akan sangat tergantung pada keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan itu sendiri. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah mendukung upaya Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi lahan terdegradasi. Tujuan khususnya adalah menyusun peta kondisi terkini lahan kritis dan terdegradasi di KPHP Meranti serta peta jalan (road map) rehabilitasi lahan di Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah. Keluaran yang diharapkan dari program ini adalah adanya: (1) Peta lahan kritis dan terdegradasi di KPHP Meranti dari tahun 2014–2016 sesuai dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang sudah dilegalkan; (2) Peta prioritas lokasi rehabilitasi fokus di Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah KPHP Meranti yang bisa dikelola bersama mitra terkait; dan (3) Rancangan teknis rehabilitasi sebagai panduan dalam implementasi teknis bersama mitra terkait dan mekanisme monitoring secara reguler. Diharapkan dari dokumen yang dibuat bersama ini dapat digunakan sebagai panduan untuk rehabilitasi lahan terdegradasi di KPHP Meranti fokus di Hutan Lindung (HL) Sungai Merah.

Plot contoh pelaksanaan program rehabilitasi dilaksanakan di wilayah Hutan Lindung Meranti Sungai Merah yang masuk dalam wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti (KPHP Meranti). Tahap pertama yang dilakukan adalah melihat kondisi pola perubahan lahan dan sebaran hutan, selanjutnya adalah memilih lokasi prioritas lokasi berdasarkan kriteria fungsi lindung, manfaat ekologi dan manfaat sosial ekonomi. Ada dua tahap analisa program rehabilitasi yang lakukan secara serial. Tahap pertama adalah analisa perubahan lahan atau mencari pola sebaran alih fungsi hutan di KPHP Meranti dari tahun 2014 – 2016 menggunakan data citra Rapideye resolusi 5 meter. Tahap kedua adalah mendetailkan lokus area yang terpilih dalam hal ini di Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah sesuai dengan hasil tahap pertama. Dilanjutkan dengan analisa spasial untuk mendapatkan prioritas lahan rehabilitasi mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: P.4/V-Set/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis sebagai turunan dari Peraturan Menteri Kehutanan (Pemenhut) No. 31 tahun 2009. Tahap selanjutnya adalah melihat sebaran nilai yang sudah dianalisa, lalu dikelompokkan secara rata untuk mendapatkan kelas prioritas rehabilitasi.

Hasil perhitungan kekritisan lahan dan kategori prioritas rehabilitasi (sesuai dengan Perdirjen P.4/2013) memperlihatkan ada 2.442 Ha atau 21,5% dari luas HL Meranti Sungai Merah berada pada status kritis sampai sangat kritis dan menjadi prioritas untuk rehabilitasi. Adapun sebanyak 57,0% atau 6.490 Ha areal hutan lindung ini berada di status

yang agak kritis. Dengan demikian ada seluas 8.932 ha atau 78,5% dari luas HL Meranti Sungai Merah yang mendapat perhatian utama. Distribusi sebaran wilayah dengan status kritis sampai sangat kritis memiliki pola yang menyebar di sekitar wilayah yang bisa diakses menggunakan jalan ataupun sungai. Berarti wilayah tersebut menjadi areal yang dilalui atau merupakan lahan tempat masyarakat melakukan aktifitasnya. Berdasarkan data tersebut, maka upaya rehabilitasi dapat dapat digambarkan pada 2 skenario yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yaitu: Skenario A (Rehabilitasi Jangka Pendek dan Menengah): prioritas rehabilitasi pada kelas Kritis sampai Sangat Kritis dengan total luasan sebesar 2.442 atau sebear 21% dari seluruh luasan HL Meranti Sungai Merah dan Skenario B (Rehabilitasi Jangka Panjang): prioritas rehabilitasi pada lahan agak kritis sampai sangat kritis dengan luasan sebesar 8.932 Ha atau 78% dari seluruh luasan HL Meranti Sungai Merah.

Upaya rehabilitasi ini dapat dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak. Selain masyarakat dan GIZ Bioclime, pihak swasta pun telah berkomitmen untuk ikut berperan seperti: ZSL Kelola Sendang, PT. Conoco Philips, Yayasan Belantara melalui Yayasan Peduli Konservasi Alam (YaPeKa), Pertamina Talisman, PT. PLN S2WJBB, PT. Karya Perintis Sejati, PT. Sentosa Bahagia Bersama, PT. Bumi Persada Permai, dan PT. Pinago.

Proses pemetaan dan penentuan area prioritas telah dilakukan secara komprehensif memperhatikan berbagai aspek. Dokumen ini dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak dalam perencanaan upaya rehabilitasi di KPHP Meranti. PAda pelaksanaannya, perlu perencanaan terlebih dahulu sistem monitroing dan evaluasi terpadu dengan menggunakan teknologi terkini yang cepat dan akurat. Program ini juga harus memperhatikan faktor pendorong (drivers) utamanya adalah faktor sosial ekonomi sehingga diupayakan dapat melibatkan masyarakat dalam setiap tahapnya.

Singkatan

APL Areal Penggunaan Lain

BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BIOCLIME Biodiversity and Climate Change

BIG Badan Informasi Geospasial

BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPDAS Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

BPLHK Balai Penelitian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BPPHP Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi

DAS Daerah Aliran Sungai

DisHut Dinas Kehutanan

Forum DAS Forum Koordinasi Pengelolaan DAS

GIZ Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit

GRK Gas Rumah Kaca

HHBK Hasil Hutan Bukan Kayu

HL Hutan Lindung

HP Hutan Produksi

KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan

KPHP Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

JDSK Jaringan Data Spasial Kehutanan

Permenhut Peraturan Menteri Kehutanan

RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah

SDA Sumber Daya Alam

SDG Sustainable Development Goals

SDM Sumber Daya Manusia

SIG Sistem Informasi Geografi

SM Suaka Margasatwa

SumSel Sumatera Selatan

Daftar Isi

Kata Pengantar .................................................................................................................................................................................................... 2

Ucapan Terima kasih ....................................................................................................................................................................................... 3

Ringkasan ................................................................................................................................................................................................................ 4

Singkatan ................................................................................................................................................................................................................. 6

Daftar Isi ................................................................................................................................................................................................................. 7

Daftar Tabel ........................................................................................................................................................................................................... 8

Daftar Gambar ..................................................................................................................................................................................................... 9

Daftar Lampiran ............................................................................................................................................................................................... 10

1. Pendahuluan ............................................................................................................................................................................................ 11

1.1. Latar Belakang .......................................................................................................................................................................... 11

1.2. Tujuan dan Keluaran .............................................................................................................................................................. 12

1.3. Manfaat ........................................................................................................................................................................................... 12

2. Metoda dan Analisa Data .............................................................................................................................................................. 13

2.1 Lokasi Kegiatan Program Rehabilitasi ....................................................................................................................... 13

2.2 Tahap Proses dan Kebutuhan Data .............................................................................................................................. 16

2.3 Analisa Data Spasial Penentuan Prioritas Rehabilitasi Lahan .................................................................. 16

2.4 Penilaian Kekritisan dan Prioritas Rehabilitasi Lahan ................................................................................... 21

3. Hasil dan Pembahasan .................................................................................................................................................................... 21

3.1 Hasil Analisa Data ........................................................................................................................................................................ 21

3.2 Pembahasan Hasil ......................................................................................................................................................................... 23

3.3 Estimasi Waktu Rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah ................................................................................ 23

4. Kesimpulan dan Rekomendasi .................................................................................................................................................... 26

4.1 Kesimpulan ......................................................................................................................................................................................... 26

4.2 Rekomendasi ..................................................................................................................................................................................... 26

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................................................................................................ 27

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Spasial untuk Analisa Lahan Kritis .................................................................................................................... 16

Tabel 2. Payung Hukum Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di KPHP Meranti ....................................... 17

Tabel 3. Pembagian Kemiringan Lereng Berdasarkan Klasifikasi USSSM dan USLE ......................................... 19

Tabel 4. Penilaian Kelas Prioritas Rehabilitasi ........................................................................................................................... 21

Tabel 5. Tabulasi Luasan Prioritas Rehabilitasi ......................................................................................................................... 22

Tabel 6. Estimasi Waktu Rehabilitasi ............................................................................................................................................... 24

Tabel 7. Pemetaan Mitra untuk Rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah .............................................................. 25

Daftar Gambar

Gambar 1. Lokasi KPHP Meranti di Provinsi Sumatera Selatan ...................................................................................... 13

Gambar 2. Perubahan Lahan 2014 – 2016 di KPHP Meranti, Provinsi Sumatera Selatan ............................. 14

Gambar 3. Lokasi Hutan Lindung Sungai Merah Prioritas Rehabilitasi KPHP Meranti ..................................... 15

Gambar 4. Alur Proses Analisa Penentuan Lahan Kritis ...................................................................................................... 18

Gambar 5. Peta Prioritas Rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah KPHP Meranti tahun 2017 ............... 22

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Penilaian dan Pembobotan Parameter Rehabilitasi Lahan KPHP Meranti ................................. 30

Lampiran 2. Detail Perhitungan Prioritas Rehabilitasi Berdasarkan Peta Kerja ................................................ 31

Lampiran 3. Peta Lahan Kritis di Provinsi Sumatera Selatan ......................................................................................... 32

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Banyak negara tropis mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengubah fungsi hutan. Beberapa negara menjadi makmur, namun tidak sedikit yang masih miskin walaupun fungsi hutannya telah berubah. Saat ini, negara-negara tersebut ingin mengembalikan tutupan hutan yang telah hilang dan bersedia menggunakan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut.

Rehabilitasi hutan bukan sebuah fenomena baru. Namun, karena konversi fungsi hutan masih terus berlangsung sampai saat ini, maka merehabilitasi bentang alam yang terdegradasi menjadi semakin penting untuk segera dilakukan. Secara bersama ataupun sendiri, negara-negara akan mulai merehabilitasi hutannya untuk memperbaiki dampak negatif dari tutupan hutan yang makin berkurang. Negaranegara yang masih memiliki wilayah hutan yang luas seperti Brazil, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Cina telah mulai menjalankan program-program dengan maksud mengembalikan kondisi jutaan hektar hutan (Nawir, 2008).

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia. Hutan menjadi salah satu fungsi sumber daya alam yang diberdayakan guna mendukung visi pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Hutan dapat dikelola sebagaimana fungsi dan kualitasnya untuk memberikan manfaat luas untuk masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui mengurangi lahan terdegradasi. Sebagaimana peran dan fungsi hutan bisa dikembalikan dengan rehabilitasi. Upaya ini perlu mempertimbangkan keseimbangan didalam komponen lansekap seperti dengan pendekatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) keterhubungan antara wilayah hulu dengan hilir.

Secara langsung maupun tidak langsung kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan yang berada didalam DAS akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Agar mampu memberikan keseimbangan pembangunan dalam segala aspeknya (ekologi-ekonomi-sosial-budaya) maka perlu pula dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). RHL merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka Daerah Aliran Sungai (DAS).

RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Permenhut P.9/2013). Rehabilitasi mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degradasi fungsi hutan dan lahan. Melalui cara ini kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat terus terjaga dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari wilayah hutan tropis, Sumatera Selatan yang memiliki luas sekitar 9 juta hektar dan sekitar 35% merupakan kawasan hutan sebagai modal penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dukungan dan konsep pembangunan ini merupakan bentuk sinergi Nasional-Daerah dari upaya pengurangan emisi karbon yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Namun begitu, selama kurun waktu dua (2) dekade terakhir dari tahun 1997 – 2016 masih banyak terjadi perubahan penggunaan lahan terutama di ekosistem hutan dataran rendah dan gambut. Kondisi ini dipengaruhi karena perambahan,

pembalakan, kebakaran hutan dan lahan dll. Hal ini memberi dampak makin meningkatnya luasan lahan kritis yang perlu diperbaiki supaya bisa mengkembalikan sesuai dengan fungsi ekosistem dan memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi-masyarakat.

GIZ Bioclime punya komitmen bersama Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Bentuk implementasi komitmen bersama ini akan dilakukan dengan membuat program rehabilitasi yang bisa diukur dan dimonitor secara partisipatif melibatkan para pihak. Program rehabilitasi ini akan mengakomodasi pengelolaan wilayah DAS dengan mempertimbangkan pilot kegiatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meranti yang memiliki peran penting yang menghubungkan hulu-hilir DAS Musi.

1.2. Tujuan dan Keluaran

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah mendukung upaya Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi lahan terdegradasi supaya bisa memiliki fungsi hutan kembali. Salah satu upaya teknis yang dilakukan dengan menyusun pilot program rehabilitasi di KPHP Meranti dan fokus di Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah secara partisipatif.

Dua tujuan khusus dari kegiatan ini, antara lain:

1. Menyusun peta kondisi terkini lahan kritis dan terdegradasi di KPHP Meranti 2. Menyusun Peta-Jalan (Road Map) rehabilitasi lahan di Hutan Lindung (HL) Meranti

Sungai Merah Sedangkan keluaran yang diharapkan dari program ini adalah

1. Peta lahan kritis dan terdegradasi di KPHP Meranti dari tahun 2014 – 2016 sesuai dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang sudah dilegalkan.

2. Peta prioritas lokasi rehabilitasi fokus di Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah KPHP Meranti yang bisa dikelola bersama mitra terkait.

3. Rancangan teknis rehabilitasi sebagai panduan dalam implementasi teknis bersama mitra terkait dan mekanisme monitoring secara reguler.

1.3. Manfaat

Diharapkan dari dokumen yang dibuat bersama ini dapat digunakan sebagai panduan untuk rehabilitasi lahan terdegradasi di KPHP Meranti fokus di Hutan Lindung (HL) Sungai Merah. Para pihak atau mitra yang berkepentingan dapat menggunakan dokumen peta dan rancangan teknis ini untuk program rehabilitasi dan pemantauan secara berkala. Begitupula secara teknis dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran atau bahan kajian untuk analisa data spasial penentuan prioritas rehabilitasi di skala mikro pada tingkat KPH.

Lebih jauh lagi, melalui program rehabilitasi dengan fokus di Hutan Lindung Meranti ini diharapkan bisa mengkembalikan fungsi hutan sebagaimana mustinya. Dimana secara spesifik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui hasil hutan bukan kayu (hhbk) dan menjaga kelestarian hutan sebagai habitat serta biodiversitas didalamnya yang berguna sebagai penjaga sistem hidrologi serta edukasi atau rekreasi.

2. Metoda dan Analisa Data

2.1 Lokasi Kegiatan Program Rehabilitasi

Plot contoh pelaksanaan program rehabilitasi dilaksanakan di wilayah Hutan Lindung Sungai Merah yang masuk dalam wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti (KPHP Meranti). KPHP Meranti resmi menjadi KPHP Model berdasarkan SK.439/Menhut-II/2012 per tanggal 9 Agustus 2012. Secara geografis terletak pada koordinat 103⁰ 1' 1,885" - 103⁰ 41' 23,421" BT dan 1⁰ 59' 20,5" - 2⁰ 37' 26,85" LS dengan total luasan 41.126 Ha terdiri atas 53% Hutan Produksi dan 47% hutan lindung termasuk hutan harapan Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Informasi ini terpublikasi secara resmi melalui website resmi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/).

Gambar 1. Lokasi KPHP Meranti di Provinsi Sumatera Selatan

Salah satu indikator dasar dari program rehabilitasi adalah parameter tutupan lahan. Hal ini pula yang menjadi dasar pemilihan secara kriteria fisik dengan pola perubahan tutupan lahan yang terjadi di KPHP Meranti selama kurun waktu 3 tahun terkahir (2014 – 2016). Degrdasi tutupan lahan berpengaruh terhadap degradasi kualitas lahan, Gambar 2 menunjukkan pola perubahan tutupan lahan secara deforestrasi dan degradasi hutan. Pola sebaran perubahan lahan banyak di daerah penyangga Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa. Namun begitu masih terlihat pola kesinambungan (Ecology Corridor1) didalam

1 http://www.sicirec.org/definitions/corridors: Ecological networks consist of core areas, corridors and buffer zones. Corridors create a permanent connection between core areas

http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/

http://www.sicirec.org/definitions/corridors

KPHP Meranti antara Suaka Margasatwa (SM) Dangku- Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah dan Hutan Harapan REKI.

Sumber: Hasil Analisis

Gambar 2. Perubahan Lahan 2014 – 2016 di KPHP Meranti, Provinsi Sumatera Selatan

Setelah mendapatkan gambaran kondisi pola perubahan lahan dan sebaran hutan baik primer maupun sekunder maka tahapan selanjutnya adalah memilih lokasi prioritas dengan tujuan rehabilitasi dan pemulihan fungsi hutan. Ada 3 kriteria dasar dalam pemilihan lokasi prioritas ini, yaitu:

1. Kriteria Fungsi Lindung

Status yang perlu diutamakan adalah kawasan hutan dengan fungsi lindung dan bukan wilayah di KPH yang dibeban fungsi produksi. Sesuai dengan fungsinya, Hutan Lindung perlu mendapatkan perhatian dari para pihak untuk mempertahankan kondisi hutan dan ekosistemnya.

2. Kriteria Manfaat Ekologi

Salah satu hal yang penting dari peran dan fungsi hutan adalah menjadi habitat penting bagi flora dan fauna terutama yang endemik di hutan dataran rendah sumatera. Manfaat ini juga diharapkan akan bisa menjaga kelestarian biodiversitas dan menjadi wilayah koridor mamalia besar seperti harimau sumatera yang menjadi flag-ship di Sumatera Selatan. Begitupula fungsi ganda dari kelestarian ekologi adalah untuk menjaga supaya tetap berfungsi hidrologi karena lokasi hutan lindung ini berada di tempat yang strategi antara wilayah hulu dengan hilir.

3. Kriteria Manfaat Sosial dan Ekonomi

Adalah mengakomodasi peran masyarakat bersama KPHP secara partisipatif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan supaya menjaga supaya hutan tetap lestari dan

masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil hutan bukan kayu (HHBK). Produk ini dapat dikembangkan guna membantu peningkatan pendapatan masyarakat dan membantu mereka untuk menjaga hutan supaya tetap lestari.

Hasil analisa spasial untuk pemilihan lokasi prioritas berdasarkan kriteria diatas adalah Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah. Proses ini pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan diskusi kelompok terfokus oleh pihak terkait (KPHP Meranti, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, Forum DAS Musi Sumatera Selatan dan GIZ Bioclime). Pertimbangan lainnya dalam penentuan lokasi kegiatan karena wilayah ini menjadi perhatian bersama dengan lokasinya yang strategis dan memiliki peran penting dalam menjaga fungsi hidrologi serta pelestarian biodiversitas sebagai stepping stone mamalia besar dari Suaka Margasatwa (SM) Dangku ke Hutan Harapan REKI seperti pada Gambar 2.

Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah memiliki luasan 16,325 Ha terbagi menjadi 35 petak. Setiap petak memiliki luasan bervariasi dengan rata-rata ± 200 Ha/petak sebagai unit terkecil untuk rencana pengelolaan jangka menengah dan jangka panjang dari KPHP Meranti (Gambar 3). Fungsi lain dari petak ini bisa digunakan untuk proses pemantauan dan evaluasi program rehabilitasi dan program lain secara berkala karena setiap petak memiliki informasi luas dan koordinat yang penting sebagai input data manajemen.


Gambar 3. Lokasi Hutan Lindung Sungai Merah Prioritas Rehabilitasi KPHP Meranti

2.2 Tahap Proses dan Kebutuhan Data

Tahap analisa data untuk pembuatan peta program rehabilitasi lahan terdegradasi di KPHP Meranti secara umum terbagi atas 2 tahap, yaitu: (1) Melihat pola perubahan lahan selama tiga tahun terakhir dari 2014 – 2016 di KPHP Meranti guna mendukung pemilihan lokasi prioritas seperti pada kriteria sebelumnya dan (2) Analisa data untuk mendapatkan kondisi kekritisan dan penentuan prioritas rehabilitasi.

Alur kerja dari analisa ini dijelaskan secara rinci pada Gambar 4. Mulai dari tahap penentuan lokasi rehabilitasi dan proses analisa untuk evaluasi kekritisan lahan. Sedangkan data-data yang diperlukan untuk menyusun peta prioritas rehabilitasi guna menyusun desain rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah akan dijelaskan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data Spasial untuk Analisa Lahan Kritis

No P arameter D ata R eso lus i/Skala

T ahunS umber

1 Land C over 2014 1:5.000 2014 G IZ B ioclime

2 Land C over 2016 1:5.000 2016 G IZ B ioclime

3 P erubahan Land C over 2014-2016

1:5.0002016

G IZ B ioclime

4 T anah 1: 100,0002015

P uslittanah & agroklimat

5 S R T M D EM 30 meter 2015 C G IAR

6 P eta K erja K PHP Meranti 1: 10.0002015

KPHP Meranti

7 D ata P atroli 1: 10.000 2016 KPHP Meranti

8 D ata K ebakaran 1: 10.0002015

D inas K ehutanan P rov. S umatera S elatan

T utupan Lahan

E rosi

K elerengan

Manajemen

Sumber: Hasil Pengumpulan Data

2.3 Analisa Data Spasial Penentuan Prioritas Rehabilitasi Lahan

Ada dua tahap analisa program rehabilitasi yang lakukan secara serial. Tahap pertama adalah analisa perubahan lahan atau mencari pola sebaran alih fungsi hutan di KPHP Meranti dari tahun 2014 – 2016 menggunakan data citra Rapideye2 resolusi 5 meter. Dalam laporan ini tidak akan dijelaskan untuk proses intepretasi citra, tapi menggunakan data yang sudah diolah oleh GIZ Bioclime3. Dua data hasil intepretasi citra ini ditumpang-tindihkan untuk mengetahui laju deforestrasi dan degradasi lahan. Sebaran data spasial deforestrasi dan degradasi menjadi salah satu indikator fisik dalam melihat kekritisan lahan. Lalu akan dikombinasikan dengan faktor sosial berupa fungsi kawasan dan kepentingan para pihak sebagai penentu pemilihan lokasi prioritas program rehabilitasi di

2 http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/other-satellite-sensors/rapideye/

3 http://www.bioclime.org/index.php/en/: Program Kerjasama Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pengurangan emisi karbon dan peningkatan biodiversitas

http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/other-satellite-sensors/rapideye/

http://www.bioclime.org/index.php/en/

KPHP Meranti seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2.1 penentuan lokasi kerja program rehabilitasi.

Tahap kedua adalah mendetailkan lokus area yang terpilih dalam hal ini di Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah sesuai dengan hasil tahap pertama. Dilanjutkan dengan analisa spasial untuk mendapatkan prioritas lahan rehabilitasi dilakukan dengan mengacu pada peraturan direktur jenderal bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial nomor: P.4/V-Set/2013 tentang petunjuk teknis penyusunan data spasial lahan kritis sebagai turunan dari Peraturan Menteri Kehutanan (Pemenhut) No. 31 tahun 2009. Empat (4) parameter utama masih disesuaikan dengan kriteria penyusunan lahan kritis, yaitu: tutupan lahan tahun 2016, erosi menggunakan data sebaran tanah, kelerengan menggunakan data SRTM-DEM4 dan manajemen dari inventarisasi kegiatan di KPHP Meranti dari kegiatan yang sudah dilaksanakan 2014-2016.

Tabel 2. Payung Hukum Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di KPHP Meranti

No Peraturan Nomor Tentang

1 Undang-Undang No 5/1990 Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

2 Peraturan Menteri Kehutanan No 31/2009 Rehabilitasi Lahan Kritis

3 Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial

P.4/V-set/2013 Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis

Sumber: Hasil Pengumpulan Data

Metoda teknis yang digunakan adalah analisa spasial sesuai dengan petunjuk teknis dari Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial nomor:P.4/V-Set/2013 tentang petunjuk teknis penyusunan data spasial lahan kritis. Metoda ini digunakan untuk implementasi analisa spasial di skala lansekap di KPH dengan memodifikasi data yang memiliki resolusi lebih baik.

Tim penyusun tidak banyak melakukan memodifikasi terhadap kriteria dan parameter, tetapi lebih pada mempertajam data yang digunakan supaya bisa mendapatkan hasil yang mendekati skala 1: 10,000. Modifikasi parameter dilakukan pada kriteria manajemen karena mempertimbangkan ketersediaan data dari KPH sejak tahun 2014-2016 seperti; penyuluhan, patroli yang menggunakan pendekatan spasial di tingkat petak kerja. Satuan wilayah kerja terkecil ini menjadi keputusan bersama dalam dalam diskusi kelompok guna mendukung fungsi monitoring dan evaluasi program rehabilitasi secara berkala berbasis data spasial.

4 https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc

https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc


Gambar 4. Alur Proses Analisa Penentuan Lahan Kritis

Setiap parameter akan memiliki kriteria dan indikator yang lebih detail, data kualitas dari data spasial akan dirubah menjadi data kuantitas disesuaikan dengan referensi dari permenhut no 31 tahun 2009 dan didetailkan dengan perdirjen P.4 tahun 2013. Nilai pembobotan ini memiliki nilai dari 1 (satu) sampai 5 (lima). Prinsip dasar dari pembobotan adalah semakin mudah resiko terdegradasi maka nilainya akan kecil (1), sedangkan parameter atau kondisi yang tahan terhadap degradasi lahan akan memiliki nilai besar (5). Detail penjelasan pada setiap parameter sebagai berikut:

a. Tutupan Lahan

Analisa tutupan lahan dan pembagian kelas didasarkan pada penutupan tajuk yang tampak dari citra satelit dan validasi dengan data lapangan. Semakin padat tajuk seperti misalnya kelas hutan akan memiliki ketahanan terhadap degradasi yang tinggi atau resiko terhadap degradasi lahan yang kecil sehingga memiliki nilai yang besar. Berbanding terbalik dengan lahan terbuka yang memiliki resiko erosi tinggi atau fungsi ketahanan lahan yang rendah sehingga memiliki nilai pembobotan rendah.

b. Kelerengan

Kelas kelerengan ini dibuat dengan satuan persen (%) menggunakan data dari SRTM-DEM dengan resolusi 30 meter. Keterbatasan data untuk membuat kelerengan ini juga menjadi kendala tersendiri karena secara kartografis memang kita perlu mendapatkan data dengan skala mendekati 1: 10.000 atau dengan interval kontur 5 meter.

Akan tetapi untuk penyusunan peta kekritisan ini, tetap digunakan data SRTM-DEM walaupun menurunkan kualitas hasil. Namun begitu, data tetap diolah dengan analisa 3D (tiga dimensi) untuk mendapatkan kelerengan. Kelas kelerangan disesuaikan dengan resiko terhadap ancaman degradasi lahan, dimana kelas kelerengan yang curam dan sangat curam > 25% akan memiliki nilai pembobotan yang rendah (1). Sedangkan kelas kelerengan yang datar 0-2% akan memiliki nilai pembobotan yang tinggi (5). Untuk analisa kelas kelerangan ini kita masih menggunakan referensi dari USLE yang terbagi atas 5 kelas utama, yaitu; datar, landai, agak curam, curam dan sangat curam.

Tabel 3. Pembagian Kemiringan Lereng Berdasarkan Klasifikasi USSSM dan USLE

Keterangan: USSSM = United Stated Soil System Management USLE = Universal Soil Loss Equation Sumber : Hasil Pengumpulan Data

c. Erosi

Keterbatasan data skala detail menjadi kendala juga untuk analisa tingkat erosi. Namun begitu, dari hasil Diskusi Terfokus para mitra terkait memutuskan bahwa untuk faktor erosi ini akan menggunakan spesifik dari informasi jenis tanah. Beberapa informasi ini bisa diamati dan diekstrak melalui data refrensi seperti; tekstur, struktur dan informasi solum (kedalaman tanah) yang dapat digunakan sebagai indikasi terhadap kondisi dan resiko degradasi lahan.

Terdapat beberapa kelas jenis tanah yang umum di pulau sumatera dan memberikan informasi sangat penting dalam penyusunan kekritisan lahan. Misalnya jenis tanah inceptisol memiliki tekstur dominan berpasir sehingga mudah tererosi bilan dibandingkan dengan jenis tanah ultisol maupun oksisol yang usdah matang dengan tekstur berliat. Oleh karena itu jenis tanah mudah seperti Inceptisol akan memiliki nilai rendah dan jenis tanah matang seperti Oksisol akan memiliki nilai tinggi.

d. Manajemen (Pengelolaan di tingkap KPH)

Parameter ini dikembangkan lebih detail tapi belum dalam tahap penelitian murni. Faktor manajemen atau pengelolaan sangat penting dalam upaya pencegahan degradasi lahan. Ada beberapa sub-parameter yang digunakan dalam penilaian

Kemiringan Lereng (0)

Kemiringan Lereng (%): USLE

Bobot Keterangan Klasifikasi

USSSM (%)

< 1 0 – 2 5 Datar 0 – 2

1 – 3 3 – 7 4 Sangat Landai 2 – 6

3 – 6 8 – 13 3 Landai 6 – 13

6 – 9 14 – 20 2 Agak Curam 13 – 25

9 – 25 21 – 55 1 CUram 25 – 55

25 - 65 56 – 140 Sangat Curam ‘> 55

‘> 65 ‘> 140 Terjal

manajemen ini yang digunakan untuk memberikan angka pada setiap petak kerja sebagai unit terkecil pengelolaan.

Ketiga parameter ini antara lain:

o Intensitas Patroli

semakin sering dilakukan patroli, maka upaya pencegahan terhadap degradasi lahan juga semakin makin baik. Artinya resiko terhadap kerusakan rendah dan nilai pembobotan tinggi. Ini berbanding terbalik bila dibandingkan dengan daerah yang jarang terpatroli dengan asumsi wilayah ini memiliki ancaman yang sama. Manajemen yang baik melalui patroli akan memiliki nilai tinggi dibandingkan wilayah yang tidak terpatroli yang memiliki bobot nilai rendah.

o Intensitas Penyuluhan

Faktor sosial kemasyarakatan juga penting, karena masyarakat disekitar wilayah Hutan Lindung juga memiliki akses untuk masuk dan menggunakan sumber daya hutan (SDH) guna memenuhi kebutuhan hidup-nya. Upaya dan kegiatan melalui penyuluhan menjadi usaha preventif untuk mengurangi resiko terdegradasi lahan. Semakin sering intensitas penyuluhan sebagai kegiatan manajemen praktis dapat diasumsikan bahwa ancaman terhadap degradasi lahan juga rendah, dan sebaliknya intensitas rendah berbanding terbalik dengan resiko terdegradasi. Kondisi dengan catatan bahwa seluruh wilayah Hutan Lindung memiliki ancaman kerusakan yang sama.

o Ancaman Hutan (Kebakaran)

Secara khusus ancaman kelestarian hutan ini digunakan data kebakaran dari data spasial dari areal bekas terbakar pada tahun 2015 dari Dinas Kehutanan Sumatera Selatan. Analisa data ini diukur dari luasan areal bekas terbakar disetiap petak kerja dengan penilaian bahwa semakin luas areal bekas terbakar disatu petak akan memiliki nilai pembobotan rendah karena dilihat dari fungsi manajemen. Sebaliknya petak dengan luasan areal terbakar kecil akan memiliki nilai pembobotan besar.

Ketiga sub-parameter dalam pengelolaan atau manajemen ini lalu digabungkan menjadi satu dan kemudian diambil nilai rata-rata. Nilai ini kemudian dimasukkan ke petak kerja untuk digunakan dalam proses analisa kekritisan lahan dan penentuan prioritas rencana program rehabilitasi.

Analisa statistik dilakukan untuk menggabungkan ke-empat parameter tersebut menjadi penilaian kekrirtisan lahan. Nilai kekritisan lahan ini juga disederhanakan sesuai dengan aturan teknis perdirjen supaya memiliki nilai antara 100 – 500 supaya mudah dalam melihat kondisi per-petak kerja di KPHP melalui luasan dan menjadi pertimbangan khusus untuk rencana rehabilitasi. Formula statistik yang digunakan ini juga mengacu pada petunjuk teknis sebelumnya. Rumus statistik sederhana untuk analisa spasial yaitu:

Berdasarkan perdirejen P.4/2013 telah dibuat penilaian terhadap total nilai untuk melihat tingkat kekritisan lahan. Informasi mengenai penilaian ini dikelompokkan

KRITIS : ((50 x Tutupan Lahan) + (20 x Kelerengan) + (20 x Erosi) + (10 x Manajemen))

berdasarkan total pembobotan nilai menjadi 5 kelas tingkat kekritisan. Tabel berikut ini menjelaskan mengenai kelas kekritisan yang digunakan sebagai dasar untuk penentuan program prioritas rehabilitasi.

2.4 Penilaian Kekritisan dan Prioritas Rehabilitasi Lahan

Data statistik yang dihasilkan ini adalah menunjukkan kisaran nilai akumulasi penjumlahan dari 20 – 100. Dimana angka terkecil berarti memiliki resiko degradasi yang kecil juga. Begitupula dengan nilai optimal tinggi maka bersifat sangat rentan terhadap ancaman dilapangan dan mudah terdegradasi. Tahap selanjutnya adalah melihat sebaran nilai yang sudah dianalisa, lalu dikelompokkan secara rata untuk mendapatkan kelas prioritas rehabilitasi. Ada 5 kelas utama yang menjadi rencana program rehabilitasi dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Penilaian Kelas Prioritas Rehabilitasi

No Kelas

Prioritas Nilai Penjelasan

1 Prioritas 1 120 – 180 Kelas Sangat Kritis (SK) terdegradasi dan perlu segera untuk mendapatkan upaya rehabilitasi teknis

2 Prioritas 2 181 - 270 Kelas Kritis (K) dan perlu upaya teknis yang dikembangkan dalam memulihkan kondisi lapangan supaya bisa kembali memiliki fungsi hutan

3 Prioritas 3 271 - 360 Kelas Agak Kritis (AK) ini perlu pengkayaan dengan teknis rehabilitasi mempertimbangkan kondisi yang sudah ada supaya bisa menjaga fungsi hutan dalam pengaturan hidrologi dan peningkatan biodiversitas lapangan

4 Prioritas 4 361 – 450 Kelas Potensial Kritis (PK) memiliki kondisi masih bagus dan perlu upaya pemantauan bersama masyarakat untuk mencegah perusakan hutan.

5 Prioritas 5 451 – 500 Kelas Tidak Kritis (TK) belum perlu upaya teknis rehabilitasi namun perlu kegiatan manajemen untuk pemantauan melalui patroli secara berkala


3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Analisa Data

Hasil perhitungan kekritisan lahan dan kategori prioritas rehabilitasi (sesuai dengan Perdirjen P.4/2013) memperlihatkan ada 2.442 Ha atau 21,5% dari luas HL Meranti Sungai Merah berada pada status kritis sampai sangat kritis dan menjadi prioritas untuk rehabilitasi. Adapun sebanyak 57,0% atau 6.490 Ha areal hutan lindung ini berada di status yang agak kritis (Tabel 5). Dengan demikian ada seluas 8.932 ha atau 78,5% dari luas HL

Meranti Sungai Merah yang mendapat perhatian utama. Detail perhitungan dari status kekritisan dan prioritas rehabilitasi berdasarkan peta kerja disertakan di Lampiran 2.

Tabel 5. Tabulasi Luasan Prioritas Rehabilitasi

No Program Rehabilitasi Status Lahan Luas

(Ha) (%) 1 Prioritas-1 Sangat Kritis 19 0,2 2 Prioritas-2 Kritis 2.423 21,3 3 Prioritas-3 Agak Kritis 6.490 57,0 4 Prioritas-4 Potensial Kritis 2.456 21,6 5 Prioritas-5 Tidak Kritis 1 0,0 TOTAL 11.389 100,0


Distribusi sebaran wilayah dengan status kritis sampai sangat kritis memiliki pola yang menyebar di sekitar wilayah yang bisa diakses menggunakan jalan ataupun sungai. Berarti wilayah tersebut menjadi areal yang dilalui atau merupakan lahan tempat masyarakat melakukan aktifitasnya. Dengan demikian maka selain faktor bio-fisik yang menjadi kriteria dalam penentuan lahan kritis, ada faktor sosial-ekonomi yang menjadi pemicu terhadap status lahan kritis tersebut.

Gambar 5. Peta Prioritas Rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah KPHP Meranti tahun 2017

3.2 Pembahasan Hasil

Data perhitungan status kekritisan yang dibuat pada skala lansekap di tahun 2017 ini dapat menjadi data dasar (baseline) bagi KPHP Meranti dalam penentuan strategi pengelolaan program rehabilitasi khususnya di HL Meranti Sungai Merah. Jika kita melihat pada skala prioritas dan kemungkinan dinamika perubahan dengan aktivitas manajemen, dapat digambarkan ada 2 skenario yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yaitu:

1. Skenario A (Rehabilitasi Jangka Pendek dan Menengah)

Prioritas Rehabilitasi pada kelas Kritis sampai Sangat Kritis dengan total luasan sebesar 2.442 atau sebear 21% dari seluruh luasan HL Meranti Sungai Merah.

2. Skenario B (Rehabilitasi Jangka Panjang)

Prioritas rehabilitasi pada lahan agak kritis sampai sangat kritis dengan luasan sebesar 8.932 Ha atau 78% dari seluruh luasan HL Meranti Sungai Merah.

Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan status kekritisan potensial dan tidak kritis karena akan ada potensi ancaman gangguan terhadap wilayah ini pada masa depannya. Identifikasi dari potensi ancaman terhadap pengelolaan hutan lindung berkelanjutan penting dilakukan dan menghitung tingkat ancaman ini. Ada sebanyak 21% total areal yang masuk dalam dua kelas terakhir ini. Keterlibatan masyarakat perlu dikembangkan dalam upaya menjaga supaya kondisi dan luasan ini tidak berkurang serta diupayakan bisa ditingkatkan dan berada pada kondisi hutan dan kelas yang lebih baik.

3.3 Estimasi Waktu Rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah

Dalam program rehabilitasi jangka panjang (sepuluh tahun) maka skenario B lebih tepat untuk dipilih pada wilayah HL Meranti Sungai Merah di KPHP Meranti. Agar lestari maka kombinasi pengelolaan bio-fisik harus sejalan dengan pengelolaan yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi serta melibatkan peranserta dari para mitra terkait.

Untuk lahan yang masuk kategori Sangat Kritis (P-1) maka pada tahun awal (T-0) perlu dilakukan intervensi berupa pengkondisian biofisik lahan. Setelah itu baru pada tahun pertama (T-1) dapat dilakukan penanaman. Kegiatan pemeliharaan dilakukan hingga 5 tahun kedepan (T-2 sampai T-6). Di tahun berikutnya baru dilakukan kegiatan perlindungan (T-7 sampai T-10).

Bagi lahan yang berkategori Kritis (P-2) maka dapat dilakukan penanaman langsung diawal kegiatan (T-0). Kegiatan pemeliharaan dilakukan pada 4 tahun berikutnya (T-1 sampai T-4). Selanjutnya dapat dilakukan kegiatan perlindungan (T-5 sampai T-10).

Adapun pada lahan yang dikategorikan Agak Kritis (P-3) maka pada awal kegiatan dapat dilakukan kegiatan berupa pengkayaan (enrichment) dengan jenis-jenis lokal yang ada atau pernah ada di areal tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah pemeliharaan selama 4 tahun (T-1 sampai T-4). Kegiatan perlindungan dilakukan pada tahun selanjutnya (T-5 sampai T-10).

Sedangkan untuk areal Potensial Kritis (P-4) perlu dilakukan kegiatan berupa pengkayaan pada awal kegiatan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pemeliharaan selama 4 tahun (T-1 sampai T-4). Kegiatan pemeliharaan dilakukan pada tahun berikutnya (T-5 sampai T-10).

Pada lahan Tidak Kritis maka kegiatan yang dilakukan lebih kepada menjaga agar proses suksesi melalui regenerasi alami tidak mengalami kendala. Dengan demikian pengamanan dari gangguan hutan (dari kebakaran, perambahan, dan pembalakan serta penambangan illegal) pada wilayah ini menjadi penting. Diharapkan adanya kegiatan pemeliharaan dan perlindungan pada tahap selanjutnya dapat menciptakan suksesi alami berjalan baik hingga tetap menjadi hutan primer. Skema road map rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Skema Road Map Rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah

No Prioritas Rehabilitasi (Ha) P-1 P-2 P-3 P-4 P-5

Luas Area

19 2.423 6.490 2.456 1

T-0 Pengkondisian bio-fisik lahan

Penanaman Pengkayaan Pengkayaan Regenerasi alami

T-1 Penanaman Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan

T-2 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan

T-3 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan

T-4 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Perlindungan

T-5 Pemeliharaan Perlindungan Perlindungan Perlindungan Perlindungan

T-6 Pemeliharaan Perlindungan Perlindungan Perlindungan Perlindungan

T-7 Perlindungan Perlindungan Perlindungan Perlindungan Perlindungan




Catatan: T : adalah waktu rehabilitasi 0 – 10 : tahun pengelolaan rehabilitasi


Kegiatan penanaman dan pemeliharaan diupayakan dapat melibatkan dan/atau bekerjasama dengan masyarakat setempat. Selain akan berdampak secara sosial (menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesempatan kerja) juga akan memberikan manfaat ekonomi berupa tambahan penghasilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga akan memudahkan upaya pengawasan pertumbuhan dan penyulaman jika bibit yang ditanam mati.

Untuk pengawasan yang lebih spesifik terkait perlindungan hutan dari gangguan ancaman (pembalakan, perambahan dan illegal mining) maka perlu dijalin kerjasama lebih luas antara perusahaan dengan masyarakat melalui skema yang memungkinkan dalam kewenangan KPH seperti pola Perhutanan Sosial melalui Kemitraan.

Adanya keterlibatan/partisipasi masyarakat sejak awal kegiatan juga akan dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap kegiatan rehabilitasi yang dilakukan. Selain secara internal masyarakat dapat menjaga agar proses rehabilitasi berjalan dengan baik maka secara eksternal juga dapat mencegah masuknya gangguan/ancaman terhadap hutan di wilayah dimana mereka dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi.

Beberapa perusahaan mitra rehabilitasi diketahui telah melakukan kegiatan di HL Meranti Sungai Merah. Beberapa diantaranya adalah PT. ConocoPhillips yang sedang membangun persemaian untuk persiapan penanaman seluas 100 hektar. Kegiatan ini merupakan kewajiban perusahaan sebagai konsekuensi dari Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kegiatan rehabilitasi akandilaksanakan selama 3 tahun yaitu dari tahun 2016-2019.

Ada pula Yayasan Belantara melalui Yapeka melakukan kegiatan rehabilitasi yang dipadukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama antara Yayasan Belantara dengan KPHP Meranti ini pada tahap awal dilakukan selama 3 tahun dimulai tahun 2016 – 2018.

Beberapa perusahaan lain yang memiliki konsesi didalam kawasan hutan KPHP Meranti menjadi potensial untuk melakukan kegiatan rehabilitasi di wilayah HL Meranti Sungai Merah. Mereka diantaranya adalah Pertamina Talisman, PT. PLN S2WJBB, PT. Karya Perintis Sejati, PT. Sentosa Bahagia Bersama, PT. Bumi Persada Permai, dan PT. Pinago.

Selain itu terdapat juga beberapa mitra pembangunan lingkungan hidup yang bekerja di wilayah KPHP Meranti yaitu GIZ Bioclime yang fokus pada kegiatan biodiversity dan climate change dan ZSL Kelola Sendang yang bekerja dalam koridor lansekap dari Suaka Margasatwa Dangku hingga Taman Nasional Sembilang. Secara lebih detil mitra untuk rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah ditampilkan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Pemetaan Mitra untuk Rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah

No Lembaga Tahun

(Pelaksanaan/Perencanaan) Luas (Ha) Lokasi (Peta)

1 ConocoPhillips 2016 - 2019 100 Ha

2 Yayasan Belantara (Yapeka)

2016 - 2018 20 Ha

3 Pertamina Talisman

4 PLN S2WJBB

5 PT. Karya Perintis Sejati

6 PT. Sentosa Bahagia Bersama (SBB)

7 PT. Bumi Persada Permai (BPP)

8 PT. Pinago

9 GIZ Bioclime

10 ZSL Kelola Sendang


4. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pemetaan terhadap lahan terdegradasi dan penentuan prioritas areal rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Penentuan lahan terdegradasi dapat didekati dengan membuat kategorisasi berdasarkan tingkat kekritisan lahan

2. Secara teknis, metoda penentuan kriteria lahan kritis dapat mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial nomor:P.4/V-Set/2013 tentang petunjuk teknis penyusunan data spasial lahan kritis dengan beberapa penyesuaian.

3. Diperoleh lima (5) Kelas Prioritas Rehabilitasi yaitu Prioritas 1 (Sangat Kritis), Prioritas 2 (Kritis), Prioritas 3 (Agak Kritis), Prioritas 4 (Potensial Kritis), dan Prioritas 5 (Tidak Kritis).

4. Ada faktor sosial-ekonomi yang menjadi pemicu terhadap status kekritisan lahan terutama oleh tingkat aksesibilitas areal baik oleh masyarakat maupun perusahaan.

5. Prioritas rehabilitasi pada HL Meranti Sungai Merah berada pada lahan seluas 8.932 Ha atau 78% dari total.

6. Pada tahap awal kegiatan, untuk lahan Sangat Kritis maka diperlukan adanya pengkondisian bio-fisik lahan sedangkan untuk lahan Kritis dapat dilakukan penanaman. Adapun untuk lahan Agak Kritis dan Potensial Kritis dapat dilakukan kegiatan pengkayaan sedangkan untuk lahan Tidak Kritis maka diupayakan agar dapat terjadi rehabilitasi melalui suksesi/regenerasi secara alami.

7. Terdapat banyak (10) perusahaan dan lembaga lainnya sebagai mitra rehabilitasi di HL Meranti Sungai Merah baik yang sudah melakukan kegiatan maupun yang potensial untuk berkolaborasi.

4.2 Rekomendasi

Beberapa masukkan untuk rekomendasi:

1. Sebagai pembanding, penentuan tingkat kekritisan lahan dapat juga menggunakan metode lain yang dianggap lebih sesuai/cocok untuk kondisi di tingkat tapak.

2. Penyusunan rancangan teknis rehabilitasi sebaiknya dilakukan setelah ada peta potensi rehabilitasi yang lebih detil dengan skala mikro.

3. Perlu disiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dan secara efektif dan efisien mampu memberikan data dan informasi terkait kegiatan rehabilitasi mulai dari tahap awal penanaman, kondisi tanaman, hingga kemajuan pertumbuhannya yang mengkombinasikan pengamatan langsung dengan pengamatan melalui citra satelit (RS-GIS) serta teknologi drone (pesawat tanpa awak).

4. Selain dapat digunakan untuk monitoring upaya rehabilitasi maka teknologi drone sebaiknya dimanfaatkan juga secara terintegrasi dengan upaya perlindungan hutan

terutama terhadap gangguan hutan (kebakaran, perambahan, pembalakan, dan penambangan liar).

5. Pengelolaan rehabilitasi perlu berbasis masyarakat misalnya dengan skema kompensasi jasa lingkungan dimana perusahaan dapat menjadi ‘bapak angkat’ bagi masyarakat yang menanam hingga memelihara pohon pada hutan lindung dengan pemberian insentif/kompensasi (bisa dari dana CSR) terhadap pohon yang mampu dijaga dari gangguan hutan (kebakaran, perambahan, pembalakan, dan penambangan ilegal).

6. Rehabilitasi hutan dan lahan sebaiknya disertai juga secara paralel dengan upaya penyelesaian driver dari faktor sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab kerusakan hutan dan lahan di HL Meranti Sungai Merah, seperti: perambahan, pembalakan, illegal mining.

REFERENSI

Nawir, A.A., 2008. Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan kemanakah arahnya setelah lebih dari tiga dasawarsa? Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.

Kementerian Kehutanan. 2009. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 31 Tahun 2009 tentang Rehabilitasi Lahan Kritis. Jakarta

___________________. 2013. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Jakarta

___________________. 2013. Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: P.4/V-Set/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Jakarta

http://www.sicirec.org/definitions/corridors: Ecological networks consist of core areas, corridors and buffer zones. Corridors create a permanent connection between core areas


http://www.bioclime.org/index.php/en/: Program Kerjasama Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pengurangan emisi karbon dan peningkatan biodiversitas


http://www.sicirec.org/definitions/corridors


http://www.bioclime.org/index.php/en/


Lampiran 1. Penilaian dan Pembobotan Parameter Rehabilitasi Lahan KPHP Meranti

Lampiran 2. Detail Perhitungan Prioritas Rehabilitasi Berdasarkan Peta Kerja

No Lokasi Petak Luas (Ha)

Area (Ha)

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5

1 HL Meranti Sungai Merah HL-25 218 0 45 116 57 0 2 HL Meranti Sungai Merah HL-26 288 0 107 54 127 1 3 HL Meranti Sungai Merah HL-27 319 0 76 14 228 1 4 HL Meranti Sungai Merah HL-28 145 0 6 125 14 0 5 HL Meranti Sungai Merah HL-29 226 0 112 80 34 0 6 HL Meranti Sungai Merah HL-30 295 0 111 97 87 0 7 HL Meranti Sungai Merah HL-31 195 0 32 97 66 0 8 HL Meranti Sungai Merah HL-32 433 0 202 144 87 0 9 HL Meranti Sungai Merah HL-33 378 0 209 63 106 0 10 HL Meranti Sungai Merah HL-34 215 0 134 73 9 0 11 HL Meranti Sungai Merah HL-35 187 0 43 144 0 0 12 HL Meranti Sungai Merah HL-36 251 0 15 213 23 0 13 HL Meranti Sungai Merah HL-37 307 0 21 259 27 0 14 HL Meranti Sungai Merah HL-38 376 0 32 307 37 0 15 HL Meranti Sungai Merah HL-39 757 19 237 500 1 0 16 HL Meranti Sungai Merah HL-40 591 0 373 177 41 0 17 HL Meranti Sungai Merah HL-41 335 0 159 91 85 0 18 HL Meranti Sungai Merah HL-42 344 0 91 224 29 0 19 HL Meranti Sungai Merah HL-43 296 0 75 221 0 0 20 HL Meranti Sungai Merah HL-45 274 0 6 237 30 0 21 HL Meranti Sungai Merah HL-46 275 0 1 241 32 0 22 HL Meranti Sungai Merah HL-47 385 0 2 0 384 0 23 HL Meranti Sungai Merah HL-48 349 0 0 0 349 0 24 HL Meranti Sungai Merah HL-49 310 0 4 1 306 0 25 HL Meranti Sungai Merah HL-50 301 0 13 279 9 0 26 HL Meranti Sungai Merah HL-51 206 0 2 204 0 0 27 HL Meranti Sungai Merah HL-52 306 0 7 294 5 0 28 HL Meranti Sungai Merah HL-53 296 0 32 195 69 0 29 HL Meranti Sungai Merah HL-54 107 0 0 18 89 0 30 HL Meranti Sungai Merah HL-55 254 0 17 194 43 0 31 HL Meranti Sungai Merah HL-56 264 0 7 252 4 0 32 HL Meranti Sungai Merah HL-57 226 0 2 222 3 0 33 HL Meranti Sungai Merah HL-58 200 0 14 186 0 0 34 HL Meranti Sungai Merah HL-59 237 0 9 228 0 0 35 HL Meranti Sungai Merah HL-73 1241 0 228 940 74 0

TOTAL (HA) 11.389 19 2.423 6.490 2.456 1

TOTAL (%) 0 21 57 22 0

Lampiran 3. Peta Lahan Kritis di Provinsi Sumatera Selatan

pemetaan lahan terdegradasi dan penentuan prioritas … lahan kritis... · pembelajaran atau bahan...

Documents