Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid

Disusun Oleh : Muhtar 4118293110022

D a f t a r I s i

A.Biografi Abu Ubaid

B. Hasil Karyanya

C. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid

A. Biografi Singkat

Nama Lengkap Abu Ubaid, al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi.

Lahir di Bahrah, propinsi Khurasan, sebelah barat laut Afganistan, pada tahun 154 Hijriah.

Abu Ubaid merupakan seorang ahli hukum, ahli ekonomi Islam, ahli hadits dan ahli bahasa Arab (ahli nahwu).

Menurut Abu Bakar bin Al-¬Anbari, Abu Ubaid membagi malamnya pada 3 bagian, 1/3 nya untuk tidur, 1/3 nya untuk shalat malam dan 1/3 nya untuk mengarang.

B. Hasil Karya

Hasil karyanya ada sekitar 20, baik dalam bidang ilmu Nahwu, Qawaid, Fiqh, Syair dan lain-lain. Yang terbesar dan terkenal adalah Kitab Al-Amwal. Kitab al-Amwal dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam.

Tingkat pemahaman Abu Ubaid terhadap keduanya (al-Qur'an dan Hadis) membuatnya mampu untuk menuangkan keduanya di dalam beberapa buku seperti al-Nasikh wa al-Mansukh , fi al-qur'an al-aziz wumafihi min al-Qur’an was as sunan, gharib al-Qur'an, ma 'ani al-Qur'an, gharib al-Hadits, yang merupakan penjelasan (tafsir) dan interpretasi (ta'wil) dari al-Qur'an dan al-Hadits.

C. Pandangan Ekonomi Abu Ubaid

1. Peranan Negara dalam Perekonomian.Hasil implementasi dari analisis itu direalisasikan dalam kaidah kontrak kekayaan bagi seluruh kaum muslimin. Unsur-unsur kontrak meliputi :

 A. Azas pengelolahan harta didasrkan atas

ketaqwaan kepada Allah Swt.B. Keberadaan kekayaan pada komunitas

kaum muslimin merupakan tanggung jawab seluruhnya, dan kepala Negara berhak menggunakannya demi kepentingan seluruh kaum muslimin.

C. Setiap perbuatan diahadapkan pada tanggung jawab, pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan,melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik dan menjamin terpeliharanya maqhasid syariah.

Lanjutan. . .

2. Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi Dari sisi filsafat hukum Abu Ubaid

menekankan keadilan sebagai prinsip utama.

Pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial.

Sebagai contoh, Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara atau pun penerimanya sendiri, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan.

Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan serta terjadinya penghindaran terhadap pajak.

Lanjutan . . .

3. Sumber Penerimaan Keuangan Publik

Kitab al-Amwal secara khusus memusatkan perhatian sekitar keuangan publik (public finance), analisis yang ia titik beratkan adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah dan Khalifaurasyidin, terutama Umar bin Khattab sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut Baitul Mal.

Menurut takwil Umar bin-Khattab, ada tiga harta yang masuk dalam keuangan publik, yaitu: 

a) shadaqoh/zakat,b) fa’i dan c) khumus.

Lanjutan…

a)Shodaqoh/Zakatshadaqoh wajib yang disebut zakat harta seperti zakat emas, perniagaan, unta, sapi, kambing, biji-bijian dan buah-buahan , yang terdiri dari 8 asnaf.sumber hukum : QS. Al Baqarah: 43 QS. At Taubah: 103 QS. Al An’am: 141

Lanjutan…

b) Fa’iFa’i menurut bahasa ar ruju’ berarti kembali.Fa’I menurut istilah fiqih adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir, Menurut versi Abu Ubaid adalah sesuatu yang diambil dari harta dzimmahperdamaian atas jizyah dari mereka, yang sebab itu jiwa mereka dilindungi dan dihormati. 

Lanjutan…

Bagian-bagian Fa’I, yaitu :I. KharajKharaj menurut bahasa al-

ghullah yaitu penghasilan atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai yang pemilknya menawarkan untuk mengolah tanah itu sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian dari hasil produksinya.

Jumlah kharajnya setengah dari hasil produksi.

Lanjutan…bagian-bagian Fa’iII. Jizyah Jizyah adalah pajak tahunan yang wajib

dibayarkan oleh seorang non-muslim khusunya ahli kitab.

untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam.

besarnya jizyah bagi masing-masing kepala adalah:

1) 1 dinar atau2) 30 ekor sapi – jizyahnya 1 ekor tabi’

[sapi umur 1 tahun]3) 40 ekor sapi – jizyahnya 1 ekor

musinah4) Penghasilan dari tanah 1/10 bila diairi

dengan hujan dan 1/5 bila menggunakan biaya.

Lanjutan…

Persamaan antara kharaj dan jizyah merupakan kewajiban atas ahli dzimmah dan dibelanjakan berdasarkan penggunaan harta fa’i.perbedaannya jizyah itu atas kepala dan kharaj atas tanah.jizyah gugur saat masuk Islam sedangkan kharaj tidak.

c) KhumusKhumus menurut Abu Ubaid adalah 1/5 ghanimah dari ahli harbi, rikaz dan luqathah. Harta yang terkena khumus, yaitu :

1) Ghanimah QS. Al-Anfal: 41. 2) khumus dari harta yang diperoleh

melalui penambangan dan harta yang terpendam (rikaz).

3) khumuspada harta yang dipendam.

Hukum harta yang terpendam(menurut Umar)

harta itu diambil khumusnya dan sisanya diberikan kepada yang menemukannya.

yang menemukan tidak diberikan harta itu, namun diserahkan seluruhnya kepada Baitul Mal.

harta itu seluruhnya diberikan kepada yang menemukan dan tidak diserahkan ke Baitul Mal.

4. Pembelanjaan Penerimaan Keuangan Publik

Abu Ubaid menyebutkan kaidah mendasar dalam membatasi orang yang berhak atas kekayaan publik. Dengan menukil pendapat Umar sebagaimana diriwayatkan dari Aslam, ia berkata,“Telah berkata Umar ra bahwa tidak seirang muslim kecuali hak atas harta menerima atau menolak, setelah itu Umar membacakan surah al-Hasyr:7-10 dan berkata Umar: ayat ini memuat semuanya (manusia) dan tidak tersisa seorang muslimkecuali ia mendapat hak akan harta itu (harta fa’i). Menurut riwayat Ibnu Syibah bahwa ketika Umar membentuk dewan membagi para istri Rasulullah saw yang dinikahi 12.000 dirham, bagian juwairiyah dan shafiyah 6.000 dirham (karena keduanya fa’i dari Allah untuk Rasul-Nya) kaum muhajirin syahid Badar masing-masing 5.000 dirham dan kaum anshar yang syahid 4.000 dirham.” 

5. Dikotomi Badui (masyarakat desa) ke masyarakat kota

Abu Ubaid menegaskan bahwa bertentangan dengan kaum badui, kaum urban :a.  Ikut terhadap keberlangsungan Negara dengan berbagi kewajiban administrasi dari semua muslim;b.  Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka;c.  Menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran al-Qur’an dan sunnah dengan penyebaran) keunggulan kualitas isinya;d.  melakukan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerimaan hudud (prescribed finalties);e.  memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah pada waktu Jum'at dan Id

5. Hukum Pertanahan

Hukum Tanah

Iqtha' Ihya' al-MawatHima 

(perlindungan)

Lanjutan…Hukum Pertanahan

1. Iqtha’ Iqtha’Yaitu tanah yang diberikan oleh kepala

negara kepada seorang rakyat untuk menguasai sebidang tanah dengan mengabaikan yang lainnya.

mengenai ‘iqtha hendaknya pemerintah menurut Abu Ubaid tidak meng-’iqtha tanah kharaj. Alasannya karena tanah kharaj adalah tanah yang produktif memberikan hasil dan menambah devisa negara.

Dan di sisi lain dengan mempetakan tanah bukan kharaj dapat memberikan manfaat untuk bagi para pengembalaan hewan ternak, dimana hal ini dapat menambah pertambahan produksi hewan yang sama pentingnya dengan masalah pertanian.

Lanjutan…Hukum Pertanahan

2. Ihya' al-MawatYaitu menghidupkan kembali tanah yang mati, tandus, tidak terurus, tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan dengan membersihkannya, mengairi, mendirikan bangunan dan menanam kembali benih-benih kehidupan pada tanah tersebut.Mengenai ihya al-Mawat ini, Abu Ubaid membagi menjadi tiga macam:

a) perbuatan atas sesuatu yang bukan haknya dan ingin memilikinya disebut al-irrqi al-Zhalim;

b) Kepala negara meng-’iqtha-kan kepada seseorang tanah mati dan tanah itu menjadi milik penerima iqtha’, kemudian orang itu menyia-nyiakan dengan tidak mengelola dan mendiaminya sehingga datang orang lain lalu mengelola dan mendiami serta menyangka tanah ini tidak ada yang mengurusi.

c) Jika seseorang membangun tembok tanah apakah dengan ‘iqtha dari pemerintah atau tidak kemudian meninggalkannya pada waktu yang lama dengan tidak mendiaminya.

Hima (perlindungan)Yaitu lahan yang tidak berpenduduk yang dilindungi negara untuk tempat mengembala hewan-hewan ternak. Dimana tanah hima ini adalah tanah yang mendapat perlindungan dari pemerintah

Fungsi Uang

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang –yang tidak mempunyai nilai intrinsik– sebagai standar dari nilai pertukaran (standard of exchange value) dan sebagai media pertukaran (medium of exchange).