BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan

perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila

risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi

sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme

perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko.

Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi

risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi

juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi

apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau

meninggal dunia.

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan

yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan

program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Seiring dengan

perkembangan berbagai program syariah yang telah diusung oleh lembaga keuangan

lain, banyak perusahaan asuransi yang saat ini juga menawarkan program asuransi

syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari asuransi?

2. Apa saja manfaat asuransi?

3. Apa yang dimaksud dengan risiko dan ketidakpastian?

4. Apa saja prinsip dalam asuransi?

5. Apa yang dimaksud dengan polis dan premi asuransi?

6. Bagaimana penggolongan asuransi?

7. Bagaimana pengaturan perasuransian di Indonesia?

8. Bagaimana mengurus perizinan pendirian perusahaan asuransi?

9. Apa yang dimaksud dengan asuransi kredit?

10. Apa pengertian dari asuransi syariah?

1

11. Apa keuntungan/ kelebihan dalam mengikuti asuransi syariah?

12. Apa perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah?

C. Tujuan

Makalah ini bertujuan antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui pengertian dan manfaat asuransi.

2. Mengetahui tentang risiko dan ketidakpastian.

3. Mengetahui prinsip-prinsip asuransi.

4. Mengetahui tentang polis dan premi asuransi.

5. Mengetahui pengaturan perasuransian di Indonesia.

6. Mengetahui cara mengurus perizinan pendirian perusahaan asuransi.

7. Mengetahui tentang asuransi kredit.

8. Mengetahui tentang asuransi syariah beserta keuntungan/ kelebihannya.

9. Mengetahui perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.

D. Manfaat

Makalah ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pembaca berupa :

1. Pengetahuan mengenai seluk beluk asuransi.

2. Pemahaman mengenai asuransi syariah.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Asuransi

Pada prinsipnya, asuransi kerugian adalah mekanisme proteksi atau

perlindungan dari risiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan risiko kepada

pihak lain. Berikut adalah beberapa definisi asuransi menurut beberapa sumber :

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana sesorang

penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan

menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena

suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu.

1. Menurut Undang-undang No. 2 Th. 1992 tentang Usaha Perasuransian

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal

atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

2. Menurut Paham Ekonomi

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat

dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai

pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi

dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan

atau proteksi atas kerugian keuangan (financial loss), yang ditimbulkan oleh

peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (fortuitious event).

3

B. Manfaat Asuransi

Pada dasarnya asuransi memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara

lain:

1. Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari

risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut

benar-benar terjadi, pihak tertanggung (insured) berhak atas nilai kerugian

sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan

penanggung.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukannilai

pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara

periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh

besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak

penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Semakin besar nilai pertangguangan, semakin besar pula premi periodik yang

harus dibayar oleh tertanggung.

3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.

4. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan

tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang

dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak).

5. Alat penyebaran risiko

Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada

penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai

pertanggungan.

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risikokerugian yang

bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan,

dan lain-lain).

4

C. Risiko dan Ketidakpastian

Secara umum, risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak

diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri perasuransian

diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan

terjadinya kerugian. Berikut ini adalah jenis-jenis risiko:

1. Risiko murni

Adalah risiko yang apabila benar-benar terjadi, akan memberikan kerugian dan

apabila tidak terjadi, tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga

memberikan keuntungan.

2. Risiko spekulatif

Adalah risiko yang berkaitang dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu

kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dam kemungkinan untuk

mendapat kerugian.

3. Risiko individu

Adalah risiko yang kemungkinan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Risiko

individu ini masih dipilah menjadi 3 jenis :

a. Risiko pribadi (personal risk)

Adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh

manfaat ekonomi. Atau dengan kata lain risiko ini berfungsi untuk

menanggung dirinya sendiri atau orang yang ia asuransikan.

b. Risiko harta (property risk)

Adalah risiko yang ditanggungkan atas harta yang dimilikinya rusak, hilang

atau dicuri. Dengan kerusakan atau kehilangan tersebut, pemilik akan

kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimilikinya.

c. Risiko tanggung gugat (liability risk)

Risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat

kerugian atau lukanya pihak lain. Misalkan, pemberian asuransi oleh

mandor bangunan kepada para pekerjanya.

Risiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik untuk mempertimbangkan

kehidupan perekonomian di masa mendatang. Dalam menangani risiko tersebut

minimal ada lima cara yang dapat dilakukan, antara lain:

5

1. Menghindari risiko (risk avoidance)

Dapat dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan risiko yang mungkin

timbul sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas. Setelah mengetahui risiko

yang mungkin timbul kit bisa menetukan apakah aktivitas tersebut bisa kita

lanjutkan atau kita hentikan.

2. Mengurangi risiko (risk reduction)

Tindakan ini hanya bersifat meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.

3. Menahan risiko (risk retention)

Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko

tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang

kecil. Bahkan kadang-kadang orang tidak sadar akan usaha menahan risiko ini.

4. Membagi risiko (risk sharing)

Tindakan ini melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko.

5. Mentransfer risiko (risk transferring)

Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta

mampu memikul beban risiko.

D. Prinsip Asuransi

1. Insurable interest (kepentingan yang dipertanggungkan)

Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan

suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum

antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Syarat yang perlu

dipenuhi agar memenuhi kriteria insurable interest:

a. Kerugiaan tidak dapat diperkirakan. Risiko yang bisa diasuransikan berkaitan

dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kemungkian tersebut tidak dapat

diperkirakan terjadinya.

b. Kewajaran. Risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau

harta yang memiliki nilai material baik bagi tertanggung maupun bagi

penanggung.

c. Catastrophic. Risiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan

suaatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar

6

pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang

bersamaan.

d. Homogen. Untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta

yang akan dipertanggungkan harus homogen, yang berarti banyak barang

yang serupa atau sejenis.

2. Utmost Good Faith (itikad baik)

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikad

baik. Antar pihak tertanggung dan penanggung harus saling mengungkapkan

keterbukaan. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta

disebut duty of disclosure.

3. Indemnity

Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko

yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Konsep ini tidak dapat

mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang rusak atau cacat karena

indemnity berkaitan dengan ganti rugi finansial.

4. Proximate Cause

Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu persitiwa

secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan

bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independent.

5. Subrogation

Pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi

kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan

asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

6. Contribution

Bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung yang lain yang

memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi

kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum

tentu sama besar.

E. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak

yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi perjanjian

7

antara edua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Polis asuransi

memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nomor polis

2. Nama dan alamat tertanggung

3. Uraian risiko

4. Jumlah pertanggungan

5. Jangka waktu pertanggungan

6. Besar premi, bea materai, dan lain-lain

7. Bahaya-bahaya yang dijaminkan

8. Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor

polisi, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan.

F. Premi Asuransi

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak

penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik.

Jumlah premi tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya

tingkaat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Jangka waktu pembayaran premi

sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi.

G. Penggolongan Asuransi

1. Menurut Sifat Pelaksanaannya

a. Asuransi sukarela

Pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-

mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko

kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan.

b. Asuransi wajib

Merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait

yang pelakasanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Menurut Jenis Usaha Perasuransian

Menurut UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian jenis usaha

perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis :

8

a. Usaha Asuransi

1) Asuransi kerugian

Yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas

kerugian, kehilangan manfaat dn tanggung jawab hukum kepada pihak

ketiga yang timbul dari peristiwa yag tidak pasti. Usaha asuransi kerugian

ini dapat dipilah sebagai berikut:

a) Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran.

b) Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan penanggung atau

perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung

akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan saat pelayaran.

c) Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat

digolongkan kedala kedua asuransi diatas, missal : asuransi kendaraan

bermotor, asuransi kecelakaan diri, dan lain sebagainya.

2) Asuransi jiwa (life insurance)

Adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam

penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya

seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa memberikan:

a) Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan.

b) Santunan bagi tertanggung yang meninggal

c) Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh

meninggalnya orang kunci

d) Penghimpunan dana untuk persiapan pension

Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi 3, yaitu :

a) Asuransi jiwa biasa (ordinary life insurance)

Biasanya polis asuransi jiwa ini diterbitkan dalam suatu nilai tertentu

dengan premi yang dibayar secara periodik (bulanan, triwulanan,

semesteran, dan tahunan).

b) Asuransi jiwa kelompok (group life insurance)

Asuransi jiwa ini biasanya dikeluarkan tanpa ada pemeriksaan medis

atas suatu kelompok orang di bawah satu polis induk di mana masing-

masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi.

c) Asuransi jiwa industrial (industrial life insurance)

9

Dalam jenis asuransi ini dibuat dengan jumlah nominal tertentu. Premi

umumnya dibayar mingguan yang dibayarkan di rumah pemilik polis

kepada agen yang disebut debit agent.

3) Reasuransi (reinsurance)

Adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan

atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu system penyebaran

risiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari

pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Penyebaran

risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi

dan reasuransi. Koasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan secara

bersama atas suatu objek asuransi. Sedangkan reasuransi adalah proses

untuk untuk mengasuransikan kembali pertanggung jawaban pada pihak

tertanggung. Fungsi reasuransi adalah :

a) Meningkatkan kapasitas akseptasi.

b) Alat penyebaran risiko.

c) Meningkatkan stabilitas usaha.

d) Meningkatkan kepercayaan.

Mekanisme untuk reasuransi antara lain:

a) Treaty dan facultative reinsurance

Dalam model ini, reasuradur memberikan sejumlah pertanggungan

yang diinginkan dengan perjanjian kontrak dan reasuradur harus

menerima jumlah yang ditawarkan.

b) Reasuransi proporsional

Pembagian risiko antara ceding company dengan reasuradur dilakukan

secara proporsional berdasarkan jumlah retensi yang telah ditetapkan.

Retensi adalah jumlah maksimum risiko yang ditahan atau ditanggung

oleh ceding company.

c) Reasuransi nonproporsional

Bentuk ini memberikan kemungkinan bagi reasuradur untuk tidak

membayar klaim atau membayar klaim terbatas jumlah yang ada di

treaty. Treaty dalam mekanisme reasuransi adalah pertanggungan yang

dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang

10

dituangkan dalam suatu perjanjian antara ceding company dan

reasuradur yang mana reasuradur mengikatkan diri untuk menerima

setiap penutupan yang diberikan oleh ceding company.

b. Usaha Penunjang

1) Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam

penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi

dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2) Pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan

dalam penetapan reasuransi dan penanganan ganti rugi reasuransi dewan

bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

3) Penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian

terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.

4) Konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria.

5) Agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam

rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

3. Menurut The Chartered Insurance Institute London

a. Asuransi kerugian (property insurance)

Merupakan pertanggungan untuk semua milik yang berupa harta benda yang

memiliki risiko. Jenisnya ada :

1) Asuransi kebakaran (fire insurance)

2) Asuransi pengangkutan (marine insurance)

3) Asuransi penerbangan (flight insurance)

4) Asuransi kecelakaan (accident insurance)

b. Asuransi tanggung gugat (liability insurance)

Adalah asuransi untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian yang

timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung.

c. Asuransi jiwa (life insurance)

Asuransi jiwa terdiri atas :

1) Asuransi kecelakaan

2) Asuransi jiwa

3) Anuitas

4) Asuransi industri

11

d. Asuransi kerugian (general insurance)

e. Reasuransi (reinsurance)

H. Pengaturan Perasuransian di Indonesia

Berikut merupakan peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar

acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian di Indonesia saat ini :

1. UU no.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian

2. PP no.73 tahun 1002 tentang usaha perasuransian

3. Keputusan menteri keuangan, antara lain:

a. Nomor 223/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Perizinan

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

b. No.224/KNE.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Kesehatan

Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

c. No.225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Asurasni dan Reasuransi

d. No.226/CMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Perizinan dan

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi

I. Perizinan Pendirian Perusahaan Asuransi

Pemberian izin oleh Menteri Keuangan bagi perusahaan perasuransian

menurut PP Nomor 73 Tahun 1992 dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Persetujuan Prinsip

Adalah persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian suatu

perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian, dimana batas waktu

persetujuan prinsip dibatasi selama-lamanya satu tahun.

2. Izin usaha

Adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah perisiapan pendirian

selesai, dimana izin usaha diberikan setelah persyaratan izin usaha telah

dipenuhi.

12

J. Asuransi Kredit

Asuransi kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan terutama di

bidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang

bergerak dan tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat

mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemberi kredit.

Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kepada

nasabahnya. Untuk melindungi diri dari kemungkinan nasabah yang tidak dapat

mengembalikan kredit, pemberi kredit menutup asuransi atas kredit tersebut. Dalam

asuransi kredit, yang menjadi pihak tertanggung adalah pemberi kredit (bank

dan/atau lembaga keuangan) dan yang ditanggung oleh penanggung adalah risiko

kredit di mana tidak diperolehnya kembali kredit kepada para nasabahnya (yang

umumnya terdiri atas para pengusaha). Asuransi kredit bertujuan :

1. Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit

yang diberikan kepada para nasabahnya.

2. Membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan perkreditan baik kredit

perbankan maupun kredit lainnya diluar perbankan.

Dengan adanya asuransi kredit ini bank terdorong untuk lebih giat

membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan

usahanya. Pengelolaan asuransi kredit di Indonesia dipercayakan oleh pemerintah

kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) yang berkantor pusat di

Jakarta, di mana yang menjadi tertanggung adalah bank-bank pemerintah, bank-

bank swasta, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sebagai imbalan atas

jaminan yang diberikan oleh PT Askrindo, bank membayar premi atas kredit yang

ditanggung. Premi tersebut menjadi beban bank, tetapi dalam praktik, ada juga bank

yang membebankan premi tersebut kepada nasabahnya yang memperoleh kredit.

Walaupun begitu, yang menjadi tertanggung bukan nasabahnya, tetapi bank

pemberi kredit.

K. Pengertian Asuransi Syariah

Definisi asuransi syari'ah menurut Dewan Syariah Nasional adalah usaha

untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui

13

investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian

untuk menghadapi risiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para partisipan/ anggota/

peserta mendonasikan/ menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan

digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian

partisipan/ anggota/ peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan

operasional perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana/ kontribusi yang

diterima/ dilimpahkan kepada perusahaan.

Asuransi syari'ah disebut juga dengan asuransi ta'awun yang artinya tolong

menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Asuransi

ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama

manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami

peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2,

yang artinya : "Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan

jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan"

L. Dasar Hukum Islam terkait Asuransi Syariah

1. Surat Yusuf :43-49 “Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk

sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan.

2. Surat Al-Baqarah :188 Firman Allah “...dan janganlah kalian memakan harta di

antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa

urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan

sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu

(al:Baqarah:188)

3. Al Hasyr:18 Artinya :”Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada

Alloh dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk

hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Alloh. Sesungguhnya

Alloh Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan”.

M. Prinsip Asuransi Syariah

1. Dibangun atas dasar kerjasama (taawun).

2. Asuransi syariat tidak bersifat mu’awadhoh, tetapi tabarru’ atau mudhorobah.

14

3. Sumbangan (tabarru’) sama dengan hibah (pemberian) oleh karena itu haram

hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peritiwa, maka diselesaikan menurut

syariat.

4. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan

harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah.

5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan

supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan

tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut ijin yang

diberikan oleh jamaah.

6. Apabila uang itu akan dikembangkan maka harus dijalankan menurut aturan

syar’i.

N. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

Dalam asuransi konvensional, asuransi merupakan transfer of risk yaitu

pemindahan risiko dari peserta/tertanggung ke perusahaan/ penanggung sehingga

terjadi pula transfer of fund yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada

penanggung. Sebagai konsekuensi maka kepemilikan dana pun berpindah, dana

peserta menjadi milik perusahaan ausransi.

Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di

antaranya adalah sebagai berikut:

1. Akad (Perjanjian)

Setiap perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang

melakukannya harus jelas secara hukum ataupun non-hukum untuk

mempermudah jalannya kegiatan bisnis tersebut saat ini dan masa mendatang.

Akad dalam praktek muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau

tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Hal tersebut menjadi sangat

menentukan di dalam praktek asuransi syariah. Akad antara perusahaan dengan

peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli (tadabuli) atau tolong menolong

(takaful).

Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad tadabuli atau

perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas

adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara

15

itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya

memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual-

belikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa

besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi utnuk mendapatkan

sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya Allah yang tahu kapan kita

meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggunggan sesuai dengan

perjanjian, akan tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak

jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan

untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal

maka perusahaan akan rugi. Dengan demikian menurut pandangan syariah

terjadi cacat karena ketidakjelasan (gharar) dalam hal berapa besar yang akan

dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar yang

akan diterima pemegang polis (pada produk non-saving).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama salaf ternama dalam

kitabnya "Majmu Fatwa" menyatakan bahwa akad dalam Islam dibangun atas

dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Harta seorang

muslim yang lain tidak halal, kecuali dipindahkan haknya kepada yang

disukainya. Keadilan dapat diketahui dengan akalnya, seperti pembeli wajib

menyatakan harganya dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada

pembeli. Dilarang menipu, berkhianat, dan jika berhutang harus dilunasi. Jika

kita mengadakan suatu perjanjian dalam suatu transaksi bisnis secara tidak tunai

maka kita wajib melakukan hal-hal berikut: I% Menuliskan bentuk perjanjian

(seperti adanya SP dan polis). I% Bentuk perjanjian harus jelas dimengerti oleh

pihak-pihak yang bertransaksi (akad tadabuli atau akad takafuli). I% Adanya

saksi dari kedua belah pihak. I% Para saksi harus cakap dan bersedia secara

hukum jika suatu saat diminta kewajibannya. (Penulis simpulkan dari firman

Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 282).

2. Gharar (Ketidakjelasan) 

Definisi gharar menurut Madzhab Syafii adalah apa-apa yang akibatnya

tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti.

Gharar/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional,

dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas

16

usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada di tangan

Yang Mahakuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi

ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung

merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya,

perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara financial. Dengan

kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing

pihak menjalankan transaksi tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran

dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidaklengkapan suatu rukun akad,

yang kita kenal sebagai gharar. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual

beli/akad tadabuli tersebut cacat secara hukum.

Pada asuransi syariah akad tadabuli diganti dengan akad takafuli, yaitu

suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan

mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat,

karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar.

Pada akad asuransi konvensional dana peserta menjadi milik perusahaan

asuransi (transfer of fund). Sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang

terkumpul adalah milik peserta (shahibul mal) dan perusahaan asuransi syariah

(mudharib) tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan.  

3. Tabarru dan Tabungan

Tabarru berasal dari kata tabarraa-yatabarra-tabarrawan, yang artinya

sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabarri

(dermawan). Niat bertabbaru bermaksud memberikan dana kebajikan secara

ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi

syariah, ketika di antaranya ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana

tabarru disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah,

dana klaim yang diberikan adalah dari rekening tabarru yang sudah diniatkan

oleh sesama peserta untuk saling menolong.

Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah

sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat

besar di hadapan Allah, sebagaimana digambarkan dalam hadist Nabi

SAW,"Barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi

hajatnya."(HR Bukhari Muslim dan Abu Daud).

17

Untuk produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur saving

maka dana yang dititipkan oleh peserta (premi) selain terdiri dari unsur dana

tabarru terdapat pula unsur dana tabungan yang digunakan sebagai dana

investasi oleh perusahaan. Sementara investasi pada asuransi kerugian syariah

menggunakan dana tabarru karena tidak ada unsur saving. Hasil dari investasi

akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan akad awal. Jika peserta

mengundurkan diri maka dana tabungan beserta hasilnya akan dikembalikan

kepada peserta secara penuh.

4. Maisir (Judi) 

Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90,"Hai orang-orang

yang beriman sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan

panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan."

Prof. Mustafa Ahmad Zarqa berkata bahwa dalam asuransi konvensional

terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan qimar. Sedangkan al

qimar sama dengan al maisir. Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan unsur

maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama

dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal

dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya

sebagian, maka ahliwaris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang

polistidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi

konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena

keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh

perusahaan yang bersangkutan. Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi

apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi. Yang

boleh disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak/sedikitnya

klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi

oleh banyak /sedikitnya klaim yang dibayarkannya.

5. Riba

Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya

dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Hal demikian juga

dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung

18

keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan

pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan

menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang

harus dipenuhi. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No.

424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan

pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga.

Asuransi syariah menyimpan dananya di bnak yang berdasarkan syariat

Islam dengan sistem mudharabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya

didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Allah SWT berfirman

dalam surat Ali Imron ayat 130,"Hai orang-orang yang beriman janganlah

kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat ganda dan

bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Hadist,

"Rasulullah mengutuk pemakaian riba, pemberi makan riba, penulisnya dan

saksinya seraya bersabda kepada mereka semua sama."(HR Muslim)

6. Dana Hangus 

Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang

peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa

reversing period. Sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah

membayar sejumlah uang premi. Karena kondisi tersebut maka dana yang telah

dibayarkan tersebut menjadi hangus. Demikian juga pada asuransi non-saving

atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka

premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan.

Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional akan

menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi terutama bagi

mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi peserta

tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika ia tidak melanjutkan dana

yang sudah masuk akan hangus. Kondisi ini mengakibatkan posisi yang

dizalimi. Prinsip muamalah melarang kita saling menzalimi, laa dharaa wala

dhirara ( tidak ada yang merugikan dan dirugikan).

Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus,

karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi

19

peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka

dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali

sebagian kecil dana yang dniatkan sebagai dana tabarru (dana kebajikan). Hal

yang sama berlaku pula pada asuransi kerugian. Jika selama dan selesai masa

kontrak tidak terjadi klaim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian

dana/premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan

si awal perjanjian (akad). Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih

dapat dikembalikan sebagian ke peserta (tidak hangus). Jumlahnya sangat

tergantung dari hasil investasinya.

7. Konsep Taawun Dalam Asuransi Syariah

Sebagian para ahli syariah meyamakan sistem asuransi syariah dengan

sistem aqilah pada zaman Rasulullah SAW. Dr. Satria Effendi M.Zein dalam

makalahnya mendefinisikan takaful dengan at takmin, at taawun atau at takaful

(asuransi bersifat tolong menolong), yang dikelola oleh suatu badan, dan terjadi

kesepakatan dari anggota untuk bersama -sama memikul suatu kerugian atau

penderitaan yang mungkin terjadi pada anggotanya. Untuk kepentingan itu

masing-masing anggota membayar iuran berkala (premi). Dana yang terkumpul

akan terus dikembangkan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk

kepentingan di atas, bukan untuk kepentingan badan pengelola (asuransi

syariah). Dengan demikian badan tersebut tidak dengan sengaja mengeruk

keuntungan untuk dirinya sendiri. Disini sifat yang paling menonjol adalah

tolong-menolong seperti yang diajarkan Islam.

8. Dewan Pengawas Syariah 

Pada asuransi syariah seluruh aktivitas kegiatannya diawasi oleh Dewan

Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional

(DSN), baik dari segi operasional perusahaan, investasi maupun SDM.

Kedudukan DPS dalam struktur organisasi perusahaan setara dengan dewan

komisaris.

20

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut UU no.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau

pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak

penanggung mengikatkn diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi,

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan,

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada

pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pada dasarnya, asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung,

antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian

biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk

memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat

penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Seiring perkembangan program syariah di berbagai lembaga keuangan,

dalam usaha perasuransian pun juga terdapat asuransi syariah. Asuransi syariah

merupakan sebuah sistem dimana para partisipan/ anggota/ peserta mendonasikan/

menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk

membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan/

anggota/ peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional

perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana/ kontribusi yang diterima/

dilimpahkan kepada perusahaan.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat mengikuti program asuransi, karena program ini

memiliki banyak manfaat bagi pihak tertanggung, seperti yang telah kami

uraikan dalam materi makalah ini.

2. Bagi masyarakat muslim, asuransi syariah dapat dijadikan alternatif pilihan

proteksi yang menawarkan program asuransi sesuai syariat Islam.

21

DAFTAR PUSTAKA

Darmawi, Hermawan. 2000. Manajemen Resiko. Edisi 1. Cetakan 6. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasidi. 2010. Manajemen Risiko. Cetakan 1. Bogor : Ghalia Indonesia.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain.

Jakarta : Salemba Empat.

22