pemungut ppn sektor usaha minerba€¦ · procurement skala besar pada bisnis migas yang berisiko...
TRANSCRIPT
PEMUNGUT PPNDirektorat Peraturan Perpajakan I
Januari 2019
GAMBARAN UMUM
KARAKTERISTIKReverse chargeMekanisme dimana bukan penjual, melainkanpembeli yang memiliki kewajiban memungut,menyetor, dan melaporkan PPN terutang.
TUJUAN• Mengamankan penerimaan negara
• Meningkatkan kepatuhan
PERTIMBANGAN
BENEFITMitigasi risiko Pajak Keluaran tidak dilaporkan
Mitigasi resiko rekanan/penjual tidak melapordan menyetor PPN.
Data collection
memperkuat basis data bagi DJP yangbermanfaat dalam pengawasan Wajib Pajak.
Peningkatan kepatuhan
Mendorong tingkat kepatuhan rekanan denganadanya Double reporting (sisi Pemungut danrekanan) dan agar dapat memenuhi kriteria WPsesuai PMK-39/PMK.03/2018.
COSTBeban administratif
Pemungut PPN memiliki beban administrasiterkait penyetoran dan pelaporan PPN.
DJP memiliki beban administrasi terkaitpermohonan penelitian/pemeriksaan ataspermohonan restitusi PPN dari rekanan
Cashflow
PM milik rekanan tidak langsung ter-coverdari PK, melainkan melalui mekanismerestitusi PPN.
DASAR HUKUM
Pasal 1 butir 27 UU PPN
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atauinstansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor,dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahanBarang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharapemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
Pasal 16A UU PPN
(1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan JasaKena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dandilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut PajakPertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur denganKeputusan Menteri Keuangan.
PEMUNGUT PPN (existing)
SUBJEK PERTIMBANGAN
Bendahara PemerintahKMK-563/KMK.03/2003
• Menyederhanakan sistem pemungutan PPN.• Mengamankan sumber dana PPN yang berasal
dari dana APBN/APBD.
BUMNPMK-85/PMK.03/2012
Mitigasi risiko penyetoran PPN atas transaksi olehBUMN yang seluruh atau sebagian modalnyaberasal dari aset negara yang dipisahkan.
Badan Usaha Tertentu(BUMN restrukturisasi, Anak BUMN)
PMK-37/PMK.03/2015
• Efisiensi pengawasan PKP.• Data collection dalam rangka pengawasan
kepatuhan.
K3SPMK-73/PMK.03/2010
Mitigasi risiko penyetoran PPN atas transaksiprocurement skala besar pada bisnis migas yangberisiko tinggi.
Pemegang IUPK OP TertentuPMK-166/PMK03/2018
Mitigasi administration cost dan uncertainty,dimana kontraktor sebelumnya telah ditunjuksebagai WAPU berdasarkan kontrak.
IMPLIKASI
Bergesernya kewajiban pemungutan dan penyetoran
Kondisi dilapangan, seringkali penyerahan lebih dulu terjadi daripembayaran, kondisi tersebut mengharuskan Rekanan menanggung Pajakterutang lebih dahulu hingga pembayaran diberikan. Dengan demikian,rekanan tidak lagi terbebani atas pajak terutang yang telah bergeserkepada Pemungut PPN sebagai penanggung pajak sebenarnya.
Restitusi PPN
Dengan sudah dipungutnya PK oleh Pemungut, seluruh PM yangdikreditkan rekanan mengakibatkan SPT PPN lebih bayar. Rekanan dapatmengajukan restitusi pada tiap masa atas SPT lebih bayar. Rekanan dapatmelakukan permohonan pengembalian pendahuluan (1 bulan) sesuaiPMK-39/PMK.03/2018.
Mitigasi fraud
Penunjukan Pemungut PPN menghindari kemungkinan PPN terutang tidakdipungut/disetorkan ke negara. Double reporting memudahkan DJP dalammelakukan pengawasan. Untuk mendapatkan pengembalian pendahuluanmendorong rekanan meningkatkan kepatuhan perpajakan.
PMK-39/PMK.03/2018
KUP-18-04-2018
PengembalianPendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak
GAMBARAN UMUM PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
maks. 12 bulan sejak permohonan diterima
Mekanisme Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak
Persetujuan Pemeriksaan: Usulan
pemeriksaan Persetujuan
Persiapan Pemeriksaan:Penerbitan SP2Pemberitahuan
Pemeriksaan & panggilan
Pelaksanaan Pemeriksaan: Peminjaman
berkas Permintaan
keterangan Pengujian
Pembahasan Hasil Akhir: Tanggapan WP Pembahasan dg
Pemeriksa
Pelaporan & penetapan: Laporan Hasil
Pemeriksaan Penerbitan SKP
SKPLB(bila terdapat lebih bayar)
SKPKPP
SPMKP
SP2D
Pemeriksaan sesuai Pasal 17BUU KUP, bagi: WP memilih
pengembalianberdasarkan Ps.17B UUKUP
WP Kriteria Tertentu, WPPersyaratan Tertentu, atauPKP Berisiko Rendah ygberdasarkan penelitianPengembalianPendahuluan tidakditerbitkan SKPPKP
Prosedur Pengembalian Pendahuluan:penelitian atas: kebenaran penulisan &
penghitungan pajak kebenaran pengkreditan pajak /
Pajak Masukan
Pengembalian Pendahuluan,bagi:1. WP Kriteria Tertentu
(Ps.17C UU KUP)
kepatuhan perpajakan baik2. WP Persyaratan Tertentu
(Ps.17D UU KUP) nilailebih bayar tertentu
3. PKP Berisiko Rendah(Ps.9(4c) UU PPN PKPtertentu dg kepatuhanperpajakan baik
SKPPKP(bila terdapat lebih bayar)
1. WP Kriteria Tertentua. PPh maks.3 blnb. PPN maks. 1 bln
2.WP Persyaratan Tertentua. PPh OP maks.15 harib. PPh Badanmaks.1 blnc. PPN maks. 1 bln3.PKP Risiko Rendah
PPN maks.1 bln sejak permohonan diterima
dapat dilakukan Post
Audit
WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU (Ps.17C UU KUP)
Kriteria:(berlaku bagi pusat & cabang)
1. tepat waktu menyampaikan SPTa. SPT Tahunan 3 Tahun Pajak terakhir
b. SPT Masa Jan-Nov Tahun Pajak terakhir
c. bila terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa
1) maks.3 Masa Pajak bagi setiap jenis pajak & tidak berturut; &
2) tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa berikutnya.
2. tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali dg izin
menunda/ mengangsura. keadaan pada 31 Des tahun terakhir; &
b. selain utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan
3. memiliki laporan keuangan yg diaudit dg pendapat
WTP selama 3 tahun berturut-turuta. audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah
b. lapkeu yang dilampirkan dalam SPT Tahunan
4. tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam 5
tahun terakhirtelah berkekuatan hukum tetap
“untuk menjadi WP
Kriteria Tertentu,
diperlukan penetapan
terlebih dahulu”
WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU (Ps.17D UU KUP)
WP OPtidak menjalankan kegiatan usaha / pekerjaan bebas(contoh: karyawan)
WP OPmenjalankan kegiatan usaha / pekerjaan bebas
nilai LB di SPT Tahunan PPhtidak dibatasi
nilai LB di SPT Tahunan PPhmaks. Rp100 juta
WP Badan
nilai LB di SPT Tahunan PPhmaks. Rp 1 miliar
Pengusaha Kena Pajak
nilai LB di SPT Masa PPNmaks. Rp 1 miliar
untuk menjadi WP Persyaratan Tertentu tidakdiperlukan penetapan
PKP BERISIKO RENDAH (Ps.9(4c) UU PPN)
Pengusaha Kena PajakPenuhi
Persyaratan
1. perusahaan yg
sahamnya
diperdagangkan di
bursa efek
2. BUMN / BUMD
3. Mitra Utama
Kepabeanan (MITA)
4. Operator Ekonomi
Bersertifikat (Authorized
Economic
Operator/AEO)
5. dengan nilai lebih bayar
restitusi s.d. Rp1 miliar
6. pabrikan / produsen
yg miliki tempat
produksi
1. tidak sedang
dilakukan
Bukper /
Penyidikan
2. tidak pernah
dipidana
5 tahun terakhir
3. khusus untuk
PKP pabrikan/
produsen,
menyampaikan
SPT Masa PPN
tepat waktu 12
bulan terakhir
Dapat
ditetapkan
sebagai
PKP
Berisiko
Rendah
(PKP
dengan
LBR <
Rp1M
tidak perlu
penetapan)
Berkegiatan
Tertentu
1. ekspor BKP
Berwujud
2. ekspor BKP
Tidak
Berwujud
3. ekspor JKP
4. penyerahan
BKP dan/atau
JKP kepada
Pemungut
PPN
5. penyerahan
BKP dan/atau
JKP yang tidak
dipungut PPN
Dapat diberikan
Pengembalian
Pendahuluan pada
setiap Masa Pajak
dilakukannya
kegiatan tertentu
yaitu pabrikan/produsen
yg dalam kegiatan
usahanya menghasilkan
BKP atau JKP
JKP meliputi:
1. jasa maklon
2. jasa perbaikan &
perawatan
3. jasa konstruksi
(perencanaan,
pelaksanaan, &
pengawasan),
yg batasannya diatur
dalam Peraturan
Menteri Keuangan
(PMK-70/2010)
PER-15
PER-15
Terima KasihDirektorat Peraturan Perpajakan I
Januari 2019