pemutusan hubungan kerja€¦ · uang jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang...
TRANSCRIPT
Bagus Oktafian Abrianto
Pemutusan Hubungan Kerja
Seri Hukum Ketenagakerjaan
Materi Perkuliahan
A
B
C
D
Dasar Hukum PHK
Jenis PHK
Prosedur PHK
Hak Hak Pekerja
This PowerPoint Template has clean and neutral
design that can be adapted to any content and
meets various market segments.
Pengertian PHK
Menurut A. Ridwan Halim
“PHK adalah suatu langkah pengakhiran
hubungan kerja antara buruh dan majikan
karena suatu hal tertentu”
Menurut pasal 1 angka 25 UU 13/2003
“PHK adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antar
pekerja/buruh dan pengusaha.”
Jenis PHK
2016
2017
2018
2019
2020
• Berakhir krn
perjanjian
• Diakhiri dalam
masa percobaan
• Atas permintaan
pekerja
• Pekerja meninggal
dunia
• Krn usia pensiun
• Atas persetujuan 2
pihak
• Diputus oleh
pengadilan
Berakhir demi Hukum
• Sakit selama lebih
dari 1 tahun
• Cacat total tetap
• Karena terjadi
perkawinan
Keadaan yang
Melekat pada
Pribadi Pekerja
• Sebagaimana
diatur dalam
pasal 169 UU
13/2003
Berkenaan dengan
Tindakan
Pengusaha
• Kesalahan berat
• Kesalahan di luar
kesalahan berat
Berkenaan dengan
kelakuan Pekerja
• Perusahaan
tutup
• Perubahan
status
perusahaan
• Perusahaan
melakukan
efisiensi
• Perusahaan pailit
Berkenaan dengan
Jalannya
Perusahaan
Menurut M. Syaufii Syamsuddin
Jenis PHK
PHK Demi Hukum
PHK olehPengadilan
PHK olehPekerja
PHK olehPengusaha
Menurut Abdul Khakim
D
DKecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu
seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.
Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya HAMKA)
PHK Demi Hukum• PHK yang terjadi dengan
sendirinya karena hukum
Pekerja/buruh masih dalam
masa percobaan kerja,
bilamana telah
dipersyaratkan secara tertulis
sebelumnya;
Pekerja/buruh mengajukan
permintaan pengunduran diri,
secara tertulis atas kemauan
sendiri tanpa ada indikasi
adanya tekanan/intimidasi
dari pengusaha, berakhirnya
hubungan kerja sesuai
dengan perjanjian kerja
waktu tertentu untuk pertama
kali;
Pekerja/buruh mencapai usia
pensiun sesuai dengan
ketetapan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama,
atau peraturan perundang-
undangan; atau
Pekerja meninggal dunia
Pasal 1603e BW
“hubungan kerja berakhir demi hukum jika
habis waktunya yang ditetapkan dalam
perjanjian dan dalam peraturan perundang-
undangan atau jika semuanya itu tidak ada,
menurut kebiasaan”
• Pasal 154 UU 13/2003
PHK oleh
PengadilanPHK karena adanya putusan hakim
pengadilan.
“pengadilan” apa yang dimaksud?
Permasalahannya
Pemberlakuan UU 2/2004
Hakim PN ataukah Hakim PHI
PHK oleh Pekerja
PermintaanPengunduran
diri•pasal 154 huruf b UU 13/2003
PermohonanPHK kepada
PengadilanHI
•pasal 169 UU 13/2003
- Syarat pengunduran diri yang harus dipenuhi oleh pekerja (pasal
162 ayat (3) UU 13/2003) : a) mengajukan permohonan
pengunduran diri secara tertulis selambatnya 30 hari sebelum
tanggal mulai penguduran diri; b) tidak terikat ikatan dinas; dan c)
tetap menjalankan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran
diri.
- PHK oleh pekerja dapat dilakukan kepada PHI bila pengusaha
melakukan perbuatan sbb: 1) menganiaya, menghina secara kasar,
atau mengancam pekerja; 2) membujuk dan/atau menyuruh pekerja
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perUUan; 3) tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan
berturut-turut atau lebih; 4) tidak melkukan kewajiban yang telah
dijanjikan kpd pekerja; 5) memerintahkan pekerja untuk
melaksanakan pekerjaan diluar yang dijanjikan; dan 6) memberikan
pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan
kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tsb tidak dicantumkan
dalam perjanjian kerja.
- Pekerja harus berhati-hati dalam mengajukan permohonan PHK
kepada PHI krn jika alas-alas n yang diajukan benar-benar tidak
terbukti maka pekerja dapat diPHK oleh pengusaha tanpa harus ada
penetapan dan tidak berhak atas hak PHK (uang pesangon dan
uang penghargaan masa kerja)
PHK oleh PengusahaKetentuan pasal 158 UU 13/2003 telah dianulir oleh putusan MK No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28
Oktober 2004
C
Karena Pekerja setelah
6 bulan tidak dapat
melakukan pekerjaan
akibat proses perkara
pidana
B
Karena Pekerja
Melakukan Kesalahan
Berat
A
Karena Pekerja
Melakukan Kesalahan
Ringan
• Pasal 158 (yang mengatur mengenai kesalahan berat) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
dengan putusan MK No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004
• Dengan putusan MK tsb, apakah sulit bagi pengusaha untuk mem-PHK pekerja? Tidak karena
hubungan kerja adalah hubungan keperdataan maka dapat dimaksukkan dalam klausul perjanjian
kerja, PKB atau PP sebagai alternatif mengisi kekosongan hukum dalam proses PHK oleh pengusaha
• Lihat SE Menakertrans No. SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan MK atas Hak Uji Materiil UU
13/2003 terhadap UUD NRI 1945 maka pasal-pasal diatas dalam UU 13/2003 tidak digunakan lagi
sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan HI.
• Diatur bahwa PHK oleh pengusaha karena alasan pekerja melakukan kesalahan berat hanya dapat
dilakukan setelah adanya putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat
(inkracht van gewijsde).
Catatan (PHK oleh Pengusaha karena Kesalahan Berat)
Prosedur PHK secara UmumUpaya
antisipasiPHK
TidakBerhasil
Perundingan
BerhasilTidak
berhasil
Ajukan Penetapantertulis ke lembagaPenyelesaian PHI
Berhasil
Pasal 151 ayat (2)
Pasal 151 ayat (1)
Persetujuan
bersama
Pasal 151 ayat (3)
Pasal 152 ayat (2)
Selama belum ada penetapan/ putusan dari Lembaga penyesaian perselisihan hubungan industrial,
kedua pihak tetap melaksanakan segala kewajiban masing-masing [pasal 155 ayat (2)]
Praktiknya
Catatan :
Pelaksanaan pasal 155 ayat (2) tidaklah mudah di lapangan,
Apalagi bila hubungan kedua pihak sudah tidak harmonis. Jika dipaksakan,
Akan muncul tekanan satu sama lain yang justru memperparah
Keadaan bahkan mempersulit penyesaian perselisihan.
Penetapan Hak PHK
Pembayaran berupa uang
dari pengusaha kepada
pekerja sebagai akibat
adanya PHK
Uang pesangon
Uang jasa sebagai
penghargaan pengusaha
kepada pekerja yang
dikaitkan dengan lamanya
masa kerja
Uang Penghargaan Masa Kerja
Uang dari pengusaha kepada
pekerja sebagai penggantian
istirahat tahunan, istirahat
Panjang, biaya perjalanan,
fasitas pengobatan, fasiltas
perumahan dll yang
ditetapkamn oleh PHI sebagai
akibat PHK
Uang pengganti Hak
Uang Pesangon Uang
Pengharagaan
Masa Kerja
Ganti Kerugian
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-150/MEN/2000
Dianulir dan dikembalikan ke UU 13/2003
BesaranUang Pesangan, UPMK, dan UPH
DD
Thank youBagus Oktafian Abrianto