PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

KELOMPOK I

KARTIKA SARI AK-A

KHOIRUN NISA AK-A

RATIH PRATIWI AK-A

TRI UNDARI AK-A

PENAGIHAN PAJAK

1. Dasar Hukum :

UU No. 19 Th 2000 mengatur tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau disebut dengan Undan-Undang PPSP.

UU No. 19 Th 1959

(Tak Berlaku & Diganti)

UU No.19 Th 1997

(Tak Berlaku & Diubah)

UU No. 19 Th 2000

(Berlaku saat ini)

Ket. Pajak Pusat Pajak Daerah

1. Yang Berwenang Menunjuk Pejabat

Menteri Keu. Kepala Derah (Gubernur /

Bupati/Walikota

2. Pejabat Penagih Kepala Kantor Pel. Pajak Pejabat Pajak Daerah

3. Jenis Pajak Yg Ditagih

PPh, PPN Barang & Jasa, PPn BM, Bea

Masuk, Cukai dan PBB (tak termasuk PBB

Pedesaan dan Perkotaan.

Sesuai UU pajak daerah & retribusi daerah ,peraturan

daerah

Next…

Pejabat Penagihan Pajak

Pejabat penagih pajak yang ditunjuk berwenang untuk:

1. Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak.

2. Menerbitkan:• Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain sejenis;• Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;• Surat Paksa;• Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;• Surat Perintah Penyanderaan;• Surat Pencabutan Sita;• Pengumuman Lelang;• Surat Penentuan Harga Limit;• Pembatalan Lelang;• Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak

Juru Sita Pajak Dan Tindakan Pencegahan

Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak sesuai UU PPSP yang keputusannya sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tindakan juru sita yaitu meliputi:• Menegur dan memperingatkan penanggung pajak untuk

melunasi utang pajak termasuk sanksi administrasi (bunga, denda atau kenaikan uang) dan biaya penagihan pajak

• Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus• Memberitahukan Surat Paksa• Mengusulkan Pencegahan• Melaksanakan penyitaan dan penyanderaan.• Menjual barang yang telah disita.

Syarat-syarat Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak

1. Dasar Hukum

Keputusan Menku RI No 562/KMK.04/2000.

2. Syarat-syarat Pengangkatan :• Berijazah serendah-rendahnya SMU sederajat;• Berpangkat serendah-rendahnya pengatur

muda/golongan II/a;• Lulus pendidikan dan latihan juru sita pajak; dan• Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

Next…

3. Pemberhentian Juru Sita

a. Dasar Hukum

Pasal 4 Keputusan Menku.

b. Juru Sita diberhentikan bila:• Meninggal dunia;• Pensiun• Alih tugas atau kepentingan dinas lainnya• Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak

1. Alasan Penagihan Pajak :

Penanggung Pajak sampai tanggal jatuh tempo pembayaran tidak melunasi hutang pajaknya.

2. Surat yang disampaikan kepada penanggung pajak sebagai penagihan pajak:

• Surat Teguran• Surat Peringatan• Surat lain yang diterbitkan pejabat:

- Surat Teguran

- Surat Paksa

- Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

1. Dasar Hukum

Pasal 8 UU PSP

2. Surat Paksa diterbitkan bila:• Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya

telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

• Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus kepada penanggung pajak.

• Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan anggaran atau penundaan pembayaran pajak.

Langkah-langkah Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

• Pejabat menerbitkan Surat Paksa• Juru Sita Pajak membacakan pernyataan Surat Paksa kepada

penanggung pajak.• Kedua belah pihak menandatangani Berita Acara

pemberitahuan Surat Paksa.• Menyerahkan salinan Surat Paksa pada penanggung pajak

dan asli Surat Paksa disimpan di kantor pejabat.

Pejabat dapat menerbitakan Surat Paksa Pengganti yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa, untuk mengatur jika terjadi keadaan di luar kekuasaan pejabat.

Surat Penagihan Seketika Dan Sekaligus

1. Dasar Hukum

Pasal 6 UU PPSP : Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan pejabat.

2. Sebab-Sebab Penerbitan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus:• Diketahui bahwa barang milik penanggung pajak akan disita oleh pihak

ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan;• Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;• Kemungkinan penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya,

atau menggabungkan badan usahanya, memekarkan atau memindahtangankan usahanya;

• Penanggung pajak akan memindahtangankan barang yang dimiliki yang dalam pengawasan karena penghentian atau pengecilan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

• Penanggung pajak berniat atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.;

PENYITAAN DAN LELANG

Penyitaan dikarenakan utang pajak tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24jam sejak diberitahukannya Surat Paksa kepada penanggung pajak.

1. Syarat Penyitaan oleh Juru Sita Pajak:• Sekurang-kurangnya 2 orang dewasa• Penduduk Indonesia• Dikenal juru sita pajak• Dapat dipercaya

2. Tujuan Penyitaan

Untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak.

Barang sitaan dilelang paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media masaa.

Pencegahan Dan Penyanderaan

Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasar keputusan pencegahan yang diterbitkan Menteri Keuangan atas permintaan pejabat yang bersangkutan.

Penyanderaan berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Penyanderaan dilakukan berdasar Surat Perintah Penyanderaan.

Syarat Pencegahan dan Penyanderaan:• Utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00• Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya.