penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan ...digilib.uin-suka.ac.id/9337/1/bab i, v, daftar...
TRANSCRIPT
PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA
TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
NO 222PidSus2010PNBtl)
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIrsquoAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM
OLEH
AMALIA HIDAYATI NIM 09340029
PEMBIMBING 1 UDIYO BASUKI SH MHum 2 FAISAL LUQMAN HAKIM SH MHum
ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIrsquoAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2013
ii
ABSTRAK
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat terkena gempa bumi Namun di dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat penyalahgunaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di kabupaten bantul oleh penyelenggara pemerintah yaitu pemerintah desa Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Pengadilan Bantul Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan pendekatan kasus (case approarch)
Hasil studi kasus terhadap perkara putusan No 222PidSus2010PNBtl adalah tindak pidana korupsi yang terbukti di dalam putusan telah melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP upaya penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai institusi terkait Dalam wawancara dengan jaksa penanganan kasus korupsi menurut beliau yaitu dengan perbaikan sumber daya manusia dengan menanamkan pengetahuan tentang korupsi dan penerapan sanksi pidana maksimal yang dilakukan oleh penegak hukum harus konsisten atau menerapkan sanksi pidana mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama AMALIA HIDA Y A TI
NIM 09340029
Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Penanganan Kasus
Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di
Kabupaten Bantu) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantu) No
222PidSusI2010PNBtl) dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya
sendiri kecuali pad a bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan
tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan
Y ogyakalia 21 Juni 2013
Yang Menyatakan
AMALIA HIDAYATI
NIM 09340029
111
Q(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UlNSK-BM-05-03RO
SURA T PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal Surat Persetujuan Skripsi Saudari Amalia Hidayati
Kepada
Yth Oekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Oi Y ogyakarta
Assalamu alaikum wr wb
Setelah membaca meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan
mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi
Sauda6
Nama Amalia Hidayati
NIM 09340029
Judul Skripsi Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu] (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantu] No 222IPidSus2010IPNBtl)
Sudah dapat kembaJi diajukan kepada Fakultas Syari ah dan Hukum Program
Studi llmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoJeh gelar sarjana strata satu dalam I1mu Hukum
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat
segera diajukan ke sidang munaqasyah Demikian untuk dimaklumi atas
perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu alaikum wr wb
Yogyakarta 11 Syaban 1434 H
21 Juni2013
iv
llI(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-OS-03RO
SURA T PERSETUJUAN SKRlPSI
Hal Surat Persetujuan Skripsi Saudari Amalia Hidayati
Kepada
Yth Oekan Fakultas Syari ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Oi Yogyakarta
Assalamu alaikum Wr Wh
Setelah membaca meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Nama Amalia Hidayati NIM 09340029 Judul Skripsi Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu) (Studi Kasus Putusan PengadiJan Negeri Bantu) No 222IPidSu s201 OIPNBtl)
Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi IImu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukuill
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu alaikum Wr Wh
Yogyakarta 11 Syaban 1434 H 21 Juni 2013
man Hakim SH MHum NIP 19790719 200801 1 012
v
OlD Universitas Islam Negeri SUDan Kalijaga Yogyakarta FM-mNSK-BM-05-07RO
PENGESAHAN SKRlPSI Nomor UIN02KIH-SKRJPPOO9041 2013
Skripsi dengan Judul PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA REHABILIT ASI DAN REKONSTRUKSI P ASCA GEMPA TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NO 222IPIDSDSI2010IPNBTL)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama AMALIA HIDA Y ATI NIM 09340029 Telah di Munaqosyahkan pada 26 Juni 2013 Nilai Munaqasyah Ashy
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tim Munaqasyah
Udiyo as SH MHum NIP 19730825 199903 1 004
Penguji I
Ratnasari Fajariya Abidin SH MH MMis NIP 19761018200801 2009 NI 19780212201101 1 002
VI
vii
MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai
dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya
kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap (QS Alam Nasyrah 6-8)
Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka
kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi
sempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermakna
(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini Penyusun Persembahkan
kepada
Ayahanda Drs H Abdul Mujib MPdI Ibunda
Suningsih BA kakakku Anisa Latifah Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah
tercinta yang selalu berdoa untuk
kesuksesanku dan selalu mendukungku Juga
untuk seseorang yang selalu dekat dan selalu
ada dihatiku Catur Setyo Nugroho karena
tiada sesuatu yang berharga daripada suatu
karya ilmiah pada masa kebahagiaanku
bergelimang buku dan teman-teman kuliah
dikampusku
ix
KATA PENGANTAR
13 13
13 $13 13 amp
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa tarsquoala yang telah memberikan taufik
dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah
kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu lsquoalaihi wassallam yang telah
membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di
yaumil qiyamah nanti
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi
persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang
diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang
diberikan oleh beberapa pihak Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan
kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada
x
1 Bapak Prof Dr H Musa Asyrsquoarie selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Bapak Noorhaidi Hasan MA MPhil PhD selaku Dekan Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
4 Bapak Ach Tahir SHI LLM MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
5 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Dosen Pembimbing I skripsi dan
sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas
meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan
memberikan motivasi dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat
menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6 Bapak Faisal Luqman Hakim SH MHum selaku Dosen Pembimbing II
skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam
memberikan pengarahan dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini
xi
7 Ibu Heni Indri Astuti SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu
penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini
8 Seluruh Bapak dan Ibu Staf PengajarDosen yang telah dengan tulus ikhlas
membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
9 Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan Ayahanda Drs H
Abdul Mujib MPdI dan Ibunda Suningsih BA yang tiada henti untuk selalu
mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya memberikan semangat
dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah yang selalu memberikan nasehat
mendoakan memotivasi dan menyayangi penyusun
11 Sahabat-sahabat terdekat Catur Setyo Nugroho Farrah Syamala Rosyda dan
Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di
setiap suka dan duka
12 Sahabat-sahabat terbaik Ramadani Ajeng Saputri M Lukman Hakim M
Sawung Ranggraita Yustisiana Normalita Sari Atika Desi Vikaningsih
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
ii
ABSTRAK
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat terkena gempa bumi Namun di dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat penyalahgunaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di kabupaten bantul oleh penyelenggara pemerintah yaitu pemerintah desa Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Pengadilan Bantul Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan pendekatan kasus (case approarch)
Hasil studi kasus terhadap perkara putusan No 222PidSus2010PNBtl adalah tindak pidana korupsi yang terbukti di dalam putusan telah melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP upaya penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai institusi terkait Dalam wawancara dengan jaksa penanganan kasus korupsi menurut beliau yaitu dengan perbaikan sumber daya manusia dengan menanamkan pengetahuan tentang korupsi dan penerapan sanksi pidana maksimal yang dilakukan oleh penegak hukum harus konsisten atau menerapkan sanksi pidana mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama AMALIA HIDA Y A TI
NIM 09340029
Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Penanganan Kasus
Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di
Kabupaten Bantu) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantu) No
222PidSusI2010PNBtl) dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya
sendiri kecuali pad a bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan
tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan
Y ogyakalia 21 Juni 2013
Yang Menyatakan
AMALIA HIDAYATI
NIM 09340029
111
Q(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UlNSK-BM-05-03RO
SURA T PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal Surat Persetujuan Skripsi Saudari Amalia Hidayati
Kepada
Yth Oekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Oi Y ogyakarta
Assalamu alaikum wr wb
Setelah membaca meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan
mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi
Sauda6
Nama Amalia Hidayati
NIM 09340029
Judul Skripsi Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu] (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantu] No 222IPidSus2010IPNBtl)
Sudah dapat kembaJi diajukan kepada Fakultas Syari ah dan Hukum Program
Studi llmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoJeh gelar sarjana strata satu dalam I1mu Hukum
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat
segera diajukan ke sidang munaqasyah Demikian untuk dimaklumi atas
perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu alaikum wr wb
Yogyakarta 11 Syaban 1434 H
21 Juni2013
iv
llI(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-OS-03RO
SURA T PERSETUJUAN SKRlPSI
Hal Surat Persetujuan Skripsi Saudari Amalia Hidayati
Kepada
Yth Oekan Fakultas Syari ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Oi Yogyakarta
Assalamu alaikum Wr Wh
Setelah membaca meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Nama Amalia Hidayati NIM 09340029 Judul Skripsi Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu) (Studi Kasus Putusan PengadiJan Negeri Bantu) No 222IPidSu s201 OIPNBtl)
Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi IImu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukuill
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu alaikum Wr Wh
Yogyakarta 11 Syaban 1434 H 21 Juni 2013
man Hakim SH MHum NIP 19790719 200801 1 012
v
OlD Universitas Islam Negeri SUDan Kalijaga Yogyakarta FM-mNSK-BM-05-07RO
PENGESAHAN SKRlPSI Nomor UIN02KIH-SKRJPPOO9041 2013
Skripsi dengan Judul PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA REHABILIT ASI DAN REKONSTRUKSI P ASCA GEMPA TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NO 222IPIDSDSI2010IPNBTL)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama AMALIA HIDA Y ATI NIM 09340029 Telah di Munaqosyahkan pada 26 Juni 2013 Nilai Munaqasyah Ashy
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tim Munaqasyah
Udiyo as SH MHum NIP 19730825 199903 1 004
Penguji I
Ratnasari Fajariya Abidin SH MH MMis NIP 19761018200801 2009 NI 19780212201101 1 002
VI
vii
MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai
dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya
kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap (QS Alam Nasyrah 6-8)
Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka
kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi
sempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermakna
(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini Penyusun Persembahkan
kepada
Ayahanda Drs H Abdul Mujib MPdI Ibunda
Suningsih BA kakakku Anisa Latifah Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah
tercinta yang selalu berdoa untuk
kesuksesanku dan selalu mendukungku Juga
untuk seseorang yang selalu dekat dan selalu
ada dihatiku Catur Setyo Nugroho karena
tiada sesuatu yang berharga daripada suatu
karya ilmiah pada masa kebahagiaanku
bergelimang buku dan teman-teman kuliah
dikampusku
ix
KATA PENGANTAR
13 13
13 $13 13 amp
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa tarsquoala yang telah memberikan taufik
dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah
kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu lsquoalaihi wassallam yang telah
membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di
yaumil qiyamah nanti
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi
persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang
diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang
diberikan oleh beberapa pihak Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan
kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada
x
1 Bapak Prof Dr H Musa Asyrsquoarie selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Bapak Noorhaidi Hasan MA MPhil PhD selaku Dekan Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
4 Bapak Ach Tahir SHI LLM MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
5 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Dosen Pembimbing I skripsi dan
sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas
meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan
memberikan motivasi dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat
menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6 Bapak Faisal Luqman Hakim SH MHum selaku Dosen Pembimbing II
skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam
memberikan pengarahan dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini
xi
7 Ibu Heni Indri Astuti SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu
penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini
8 Seluruh Bapak dan Ibu Staf PengajarDosen yang telah dengan tulus ikhlas
membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
9 Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan Ayahanda Drs H
Abdul Mujib MPdI dan Ibunda Suningsih BA yang tiada henti untuk selalu
mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya memberikan semangat
dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah yang selalu memberikan nasehat
mendoakan memotivasi dan menyayangi penyusun
11 Sahabat-sahabat terdekat Catur Setyo Nugroho Farrah Syamala Rosyda dan
Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di
setiap suka dan duka
12 Sahabat-sahabat terbaik Ramadani Ajeng Saputri M Lukman Hakim M
Sawung Ranggraita Yustisiana Normalita Sari Atika Desi Vikaningsih
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama AMALIA HIDA Y A TI
NIM 09340029
Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Penanganan Kasus
Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di
Kabupaten Bantu) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantu) No
222PidSusI2010PNBtl) dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya
sendiri kecuali pad a bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan
tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan
Y ogyakalia 21 Juni 2013
Yang Menyatakan
AMALIA HIDAYATI
NIM 09340029
111
Q(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UlNSK-BM-05-03RO
SURA T PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal Surat Persetujuan Skripsi Saudari Amalia Hidayati
Kepada
Yth Oekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Oi Y ogyakarta
Assalamu alaikum wr wb
Setelah membaca meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan
mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi
Sauda6
Nama Amalia Hidayati
NIM 09340029
Judul Skripsi Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu] (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantu] No 222IPidSus2010IPNBtl)
Sudah dapat kembaJi diajukan kepada Fakultas Syari ah dan Hukum Program
Studi llmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoJeh gelar sarjana strata satu dalam I1mu Hukum
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat
segera diajukan ke sidang munaqasyah Demikian untuk dimaklumi atas
perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu alaikum wr wb
Yogyakarta 11 Syaban 1434 H
21 Juni2013
iv
llI(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-OS-03RO
SURA T PERSETUJUAN SKRlPSI
Hal Surat Persetujuan Skripsi Saudari Amalia Hidayati
Kepada
Yth Oekan Fakultas Syari ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Oi Yogyakarta
Assalamu alaikum Wr Wh
Setelah membaca meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Nama Amalia Hidayati NIM 09340029 Judul Skripsi Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu) (Studi Kasus Putusan PengadiJan Negeri Bantu) No 222IPidSu s201 OIPNBtl)
Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi IImu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukuill
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu alaikum Wr Wh
Yogyakarta 11 Syaban 1434 H 21 Juni 2013
man Hakim SH MHum NIP 19790719 200801 1 012
v
OlD Universitas Islam Negeri SUDan Kalijaga Yogyakarta FM-mNSK-BM-05-07RO
PENGESAHAN SKRlPSI Nomor UIN02KIH-SKRJPPOO9041 2013
Skripsi dengan Judul PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA REHABILIT ASI DAN REKONSTRUKSI P ASCA GEMPA TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NO 222IPIDSDSI2010IPNBTL)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama AMALIA HIDA Y ATI NIM 09340029 Telah di Munaqosyahkan pada 26 Juni 2013 Nilai Munaqasyah Ashy
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tim Munaqasyah
Udiyo as SH MHum NIP 19730825 199903 1 004
Penguji I
Ratnasari Fajariya Abidin SH MH MMis NIP 19761018200801 2009 NI 19780212201101 1 002
VI
vii
MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai
dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya
kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap (QS Alam Nasyrah 6-8)
Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka
kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi
sempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermakna
(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini Penyusun Persembahkan
kepada
Ayahanda Drs H Abdul Mujib MPdI Ibunda
Suningsih BA kakakku Anisa Latifah Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah
tercinta yang selalu berdoa untuk
kesuksesanku dan selalu mendukungku Juga
untuk seseorang yang selalu dekat dan selalu
ada dihatiku Catur Setyo Nugroho karena
tiada sesuatu yang berharga daripada suatu
karya ilmiah pada masa kebahagiaanku
bergelimang buku dan teman-teman kuliah
dikampusku
ix
KATA PENGANTAR
13 13
13 $13 13 amp
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa tarsquoala yang telah memberikan taufik
dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah
kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu lsquoalaihi wassallam yang telah
membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di
yaumil qiyamah nanti
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi
persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang
diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang
diberikan oleh beberapa pihak Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan
kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada
x
1 Bapak Prof Dr H Musa Asyrsquoarie selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Bapak Noorhaidi Hasan MA MPhil PhD selaku Dekan Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
4 Bapak Ach Tahir SHI LLM MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
5 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Dosen Pembimbing I skripsi dan
sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas
meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan
memberikan motivasi dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat
menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6 Bapak Faisal Luqman Hakim SH MHum selaku Dosen Pembimbing II
skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam
memberikan pengarahan dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini
xi
7 Ibu Heni Indri Astuti SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu
penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini
8 Seluruh Bapak dan Ibu Staf PengajarDosen yang telah dengan tulus ikhlas
membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
9 Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan Ayahanda Drs H
Abdul Mujib MPdI dan Ibunda Suningsih BA yang tiada henti untuk selalu
mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya memberikan semangat
dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah yang selalu memberikan nasehat
mendoakan memotivasi dan menyayangi penyusun
11 Sahabat-sahabat terdekat Catur Setyo Nugroho Farrah Syamala Rosyda dan
Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di
setiap suka dan duka
12 Sahabat-sahabat terbaik Ramadani Ajeng Saputri M Lukman Hakim M
Sawung Ranggraita Yustisiana Normalita Sari Atika Desi Vikaningsih
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
Q(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UlNSK-BM-05-03RO
SURA T PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal Surat Persetujuan Skripsi Saudari Amalia Hidayati
Kepada
Yth Oekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Oi Y ogyakarta
Assalamu alaikum wr wb
Setelah membaca meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan
mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi
Sauda6
Nama Amalia Hidayati
NIM 09340029
Judul Skripsi Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu] (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantu] No 222IPidSus2010IPNBtl)
Sudah dapat kembaJi diajukan kepada Fakultas Syari ah dan Hukum Program
Studi llmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoJeh gelar sarjana strata satu dalam I1mu Hukum
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat
segera diajukan ke sidang munaqasyah Demikian untuk dimaklumi atas
perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu alaikum wr wb
Yogyakarta 11 Syaban 1434 H
21 Juni2013
iv
llI(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-OS-03RO
SURA T PERSETUJUAN SKRlPSI
Hal Surat Persetujuan Skripsi Saudari Amalia Hidayati
Kepada
Yth Oekan Fakultas Syari ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Oi Yogyakarta
Assalamu alaikum Wr Wh
Setelah membaca meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Nama Amalia Hidayati NIM 09340029 Judul Skripsi Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu) (Studi Kasus Putusan PengadiJan Negeri Bantu) No 222IPidSu s201 OIPNBtl)
Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi IImu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukuill
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu alaikum Wr Wh
Yogyakarta 11 Syaban 1434 H 21 Juni 2013
man Hakim SH MHum NIP 19790719 200801 1 012
v
OlD Universitas Islam Negeri SUDan Kalijaga Yogyakarta FM-mNSK-BM-05-07RO
PENGESAHAN SKRlPSI Nomor UIN02KIH-SKRJPPOO9041 2013
Skripsi dengan Judul PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA REHABILIT ASI DAN REKONSTRUKSI P ASCA GEMPA TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NO 222IPIDSDSI2010IPNBTL)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama AMALIA HIDA Y ATI NIM 09340029 Telah di Munaqosyahkan pada 26 Juni 2013 Nilai Munaqasyah Ashy
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tim Munaqasyah
Udiyo as SH MHum NIP 19730825 199903 1 004
Penguji I
Ratnasari Fajariya Abidin SH MH MMis NIP 19761018200801 2009 NI 19780212201101 1 002
VI
vii
MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai
dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya
kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap (QS Alam Nasyrah 6-8)
Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka
kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi
sempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermakna
(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini Penyusun Persembahkan
kepada
Ayahanda Drs H Abdul Mujib MPdI Ibunda
Suningsih BA kakakku Anisa Latifah Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah
tercinta yang selalu berdoa untuk
kesuksesanku dan selalu mendukungku Juga
untuk seseorang yang selalu dekat dan selalu
ada dihatiku Catur Setyo Nugroho karena
tiada sesuatu yang berharga daripada suatu
karya ilmiah pada masa kebahagiaanku
bergelimang buku dan teman-teman kuliah
dikampusku
ix
KATA PENGANTAR
13 13
13 $13 13 amp
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa tarsquoala yang telah memberikan taufik
dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah
kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu lsquoalaihi wassallam yang telah
membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di
yaumil qiyamah nanti
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi
persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang
diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang
diberikan oleh beberapa pihak Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan
kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada
x
1 Bapak Prof Dr H Musa Asyrsquoarie selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Bapak Noorhaidi Hasan MA MPhil PhD selaku Dekan Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
4 Bapak Ach Tahir SHI LLM MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
5 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Dosen Pembimbing I skripsi dan
sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas
meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan
memberikan motivasi dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat
menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6 Bapak Faisal Luqman Hakim SH MHum selaku Dosen Pembimbing II
skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam
memberikan pengarahan dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini
xi
7 Ibu Heni Indri Astuti SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu
penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini
8 Seluruh Bapak dan Ibu Staf PengajarDosen yang telah dengan tulus ikhlas
membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
9 Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan Ayahanda Drs H
Abdul Mujib MPdI dan Ibunda Suningsih BA yang tiada henti untuk selalu
mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya memberikan semangat
dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah yang selalu memberikan nasehat
mendoakan memotivasi dan menyayangi penyusun
11 Sahabat-sahabat terdekat Catur Setyo Nugroho Farrah Syamala Rosyda dan
Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di
setiap suka dan duka
12 Sahabat-sahabat terbaik Ramadani Ajeng Saputri M Lukman Hakim M
Sawung Ranggraita Yustisiana Normalita Sari Atika Desi Vikaningsih
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
llI(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-OS-03RO
SURA T PERSETUJUAN SKRlPSI
Hal Surat Persetujuan Skripsi Saudari Amalia Hidayati
Kepada
Yth Oekan Fakultas Syari ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Oi Yogyakarta
Assalamu alaikum Wr Wh
Setelah membaca meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Nama Amalia Hidayati NIM 09340029 Judul Skripsi Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu) (Studi Kasus Putusan PengadiJan Negeri Bantu) No 222IPidSu s201 OIPNBtl)
Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi IImu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukuill
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu alaikum Wr Wh
Yogyakarta 11 Syaban 1434 H 21 Juni 2013
man Hakim SH MHum NIP 19790719 200801 1 012
v
OlD Universitas Islam Negeri SUDan Kalijaga Yogyakarta FM-mNSK-BM-05-07RO
PENGESAHAN SKRlPSI Nomor UIN02KIH-SKRJPPOO9041 2013
Skripsi dengan Judul PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA REHABILIT ASI DAN REKONSTRUKSI P ASCA GEMPA TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NO 222IPIDSDSI2010IPNBTL)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama AMALIA HIDA Y ATI NIM 09340029 Telah di Munaqosyahkan pada 26 Juni 2013 Nilai Munaqasyah Ashy
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tim Munaqasyah
Udiyo as SH MHum NIP 19730825 199903 1 004
Penguji I
Ratnasari Fajariya Abidin SH MH MMis NIP 19761018200801 2009 NI 19780212201101 1 002
VI
vii
MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai
dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya
kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap (QS Alam Nasyrah 6-8)
Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka
kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi
sempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermakna
(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini Penyusun Persembahkan
kepada
Ayahanda Drs H Abdul Mujib MPdI Ibunda
Suningsih BA kakakku Anisa Latifah Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah
tercinta yang selalu berdoa untuk
kesuksesanku dan selalu mendukungku Juga
untuk seseorang yang selalu dekat dan selalu
ada dihatiku Catur Setyo Nugroho karena
tiada sesuatu yang berharga daripada suatu
karya ilmiah pada masa kebahagiaanku
bergelimang buku dan teman-teman kuliah
dikampusku
ix
KATA PENGANTAR
13 13
13 $13 13 amp
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa tarsquoala yang telah memberikan taufik
dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah
kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu lsquoalaihi wassallam yang telah
membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di
yaumil qiyamah nanti
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi
persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang
diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang
diberikan oleh beberapa pihak Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan
kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada
x
1 Bapak Prof Dr H Musa Asyrsquoarie selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Bapak Noorhaidi Hasan MA MPhil PhD selaku Dekan Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
4 Bapak Ach Tahir SHI LLM MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
5 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Dosen Pembimbing I skripsi dan
sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas
meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan
memberikan motivasi dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat
menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6 Bapak Faisal Luqman Hakim SH MHum selaku Dosen Pembimbing II
skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam
memberikan pengarahan dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini
xi
7 Ibu Heni Indri Astuti SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu
penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini
8 Seluruh Bapak dan Ibu Staf PengajarDosen yang telah dengan tulus ikhlas
membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
9 Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan Ayahanda Drs H
Abdul Mujib MPdI dan Ibunda Suningsih BA yang tiada henti untuk selalu
mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya memberikan semangat
dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah yang selalu memberikan nasehat
mendoakan memotivasi dan menyayangi penyusun
11 Sahabat-sahabat terdekat Catur Setyo Nugroho Farrah Syamala Rosyda dan
Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di
setiap suka dan duka
12 Sahabat-sahabat terbaik Ramadani Ajeng Saputri M Lukman Hakim M
Sawung Ranggraita Yustisiana Normalita Sari Atika Desi Vikaningsih
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
OlD Universitas Islam Negeri SUDan Kalijaga Yogyakarta FM-mNSK-BM-05-07RO
PENGESAHAN SKRlPSI Nomor UIN02KIH-SKRJPPOO9041 2013
Skripsi dengan Judul PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA REHABILIT ASI DAN REKONSTRUKSI P ASCA GEMPA TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NO 222IPIDSDSI2010IPNBTL)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama AMALIA HIDA Y ATI NIM 09340029 Telah di Munaqosyahkan pada 26 Juni 2013 Nilai Munaqasyah Ashy
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tim Munaqasyah
Udiyo as SH MHum NIP 19730825 199903 1 004
Penguji I
Ratnasari Fajariya Abidin SH MH MMis NIP 19761018200801 2009 NI 19780212201101 1 002
VI
vii
MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai
dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya
kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap (QS Alam Nasyrah 6-8)
Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka
kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi
sempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermakna
(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini Penyusun Persembahkan
kepada
Ayahanda Drs H Abdul Mujib MPdI Ibunda
Suningsih BA kakakku Anisa Latifah Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah
tercinta yang selalu berdoa untuk
kesuksesanku dan selalu mendukungku Juga
untuk seseorang yang selalu dekat dan selalu
ada dihatiku Catur Setyo Nugroho karena
tiada sesuatu yang berharga daripada suatu
karya ilmiah pada masa kebahagiaanku
bergelimang buku dan teman-teman kuliah
dikampusku
ix
KATA PENGANTAR
13 13
13 $13 13 amp
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa tarsquoala yang telah memberikan taufik
dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah
kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu lsquoalaihi wassallam yang telah
membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di
yaumil qiyamah nanti
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi
persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang
diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang
diberikan oleh beberapa pihak Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan
kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada
x
1 Bapak Prof Dr H Musa Asyrsquoarie selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Bapak Noorhaidi Hasan MA MPhil PhD selaku Dekan Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
4 Bapak Ach Tahir SHI LLM MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
5 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Dosen Pembimbing I skripsi dan
sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas
meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan
memberikan motivasi dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat
menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6 Bapak Faisal Luqman Hakim SH MHum selaku Dosen Pembimbing II
skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam
memberikan pengarahan dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini
xi
7 Ibu Heni Indri Astuti SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu
penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini
8 Seluruh Bapak dan Ibu Staf PengajarDosen yang telah dengan tulus ikhlas
membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
9 Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan Ayahanda Drs H
Abdul Mujib MPdI dan Ibunda Suningsih BA yang tiada henti untuk selalu
mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya memberikan semangat
dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah yang selalu memberikan nasehat
mendoakan memotivasi dan menyayangi penyusun
11 Sahabat-sahabat terdekat Catur Setyo Nugroho Farrah Syamala Rosyda dan
Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di
setiap suka dan duka
12 Sahabat-sahabat terbaik Ramadani Ajeng Saputri M Lukman Hakim M
Sawung Ranggraita Yustisiana Normalita Sari Atika Desi Vikaningsih
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
vii
MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai
dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya
kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap (QS Alam Nasyrah 6-8)
Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka maka kehidupan terasa menyenangkan dengan seni maka
kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi kehidupan menjadi halus dan dengan agama maka kehidupan menjadi
sempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermaknasempurna terarah dan bermakna
(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)(Nasihat Ulama)
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini Penyusun Persembahkan
kepada
Ayahanda Drs H Abdul Mujib MPdI Ibunda
Suningsih BA kakakku Anisa Latifah Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah
tercinta yang selalu berdoa untuk
kesuksesanku dan selalu mendukungku Juga
untuk seseorang yang selalu dekat dan selalu
ada dihatiku Catur Setyo Nugroho karena
tiada sesuatu yang berharga daripada suatu
karya ilmiah pada masa kebahagiaanku
bergelimang buku dan teman-teman kuliah
dikampusku
ix
KATA PENGANTAR
13 13
13 $13 13 amp
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa tarsquoala yang telah memberikan taufik
dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah
kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu lsquoalaihi wassallam yang telah
membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di
yaumil qiyamah nanti
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi
persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang
diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang
diberikan oleh beberapa pihak Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan
kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada
x
1 Bapak Prof Dr H Musa Asyrsquoarie selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Bapak Noorhaidi Hasan MA MPhil PhD selaku Dekan Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
4 Bapak Ach Tahir SHI LLM MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
5 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Dosen Pembimbing I skripsi dan
sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas
meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan
memberikan motivasi dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat
menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6 Bapak Faisal Luqman Hakim SH MHum selaku Dosen Pembimbing II
skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam
memberikan pengarahan dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini
xi
7 Ibu Heni Indri Astuti SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu
penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini
8 Seluruh Bapak dan Ibu Staf PengajarDosen yang telah dengan tulus ikhlas
membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
9 Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan Ayahanda Drs H
Abdul Mujib MPdI dan Ibunda Suningsih BA yang tiada henti untuk selalu
mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya memberikan semangat
dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah yang selalu memberikan nasehat
mendoakan memotivasi dan menyayangi penyusun
11 Sahabat-sahabat terdekat Catur Setyo Nugroho Farrah Syamala Rosyda dan
Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di
setiap suka dan duka
12 Sahabat-sahabat terbaik Ramadani Ajeng Saputri M Lukman Hakim M
Sawung Ranggraita Yustisiana Normalita Sari Atika Desi Vikaningsih
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini Penyusun Persembahkan
kepada
Ayahanda Drs H Abdul Mujib MPdI Ibunda
Suningsih BA kakakku Anisa Latifah Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah
tercinta yang selalu berdoa untuk
kesuksesanku dan selalu mendukungku Juga
untuk seseorang yang selalu dekat dan selalu
ada dihatiku Catur Setyo Nugroho karena
tiada sesuatu yang berharga daripada suatu
karya ilmiah pada masa kebahagiaanku
bergelimang buku dan teman-teman kuliah
dikampusku
ix
KATA PENGANTAR
13 13
13 $13 13 amp
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa tarsquoala yang telah memberikan taufik
dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah
kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu lsquoalaihi wassallam yang telah
membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di
yaumil qiyamah nanti
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi
persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang
diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang
diberikan oleh beberapa pihak Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan
kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada
x
1 Bapak Prof Dr H Musa Asyrsquoarie selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Bapak Noorhaidi Hasan MA MPhil PhD selaku Dekan Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
4 Bapak Ach Tahir SHI LLM MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
5 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Dosen Pembimbing I skripsi dan
sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas
meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan
memberikan motivasi dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat
menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6 Bapak Faisal Luqman Hakim SH MHum selaku Dosen Pembimbing II
skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam
memberikan pengarahan dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini
xi
7 Ibu Heni Indri Astuti SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu
penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini
8 Seluruh Bapak dan Ibu Staf PengajarDosen yang telah dengan tulus ikhlas
membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
9 Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan Ayahanda Drs H
Abdul Mujib MPdI dan Ibunda Suningsih BA yang tiada henti untuk selalu
mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya memberikan semangat
dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah yang selalu memberikan nasehat
mendoakan memotivasi dan menyayangi penyusun
11 Sahabat-sahabat terdekat Catur Setyo Nugroho Farrah Syamala Rosyda dan
Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di
setiap suka dan duka
12 Sahabat-sahabat terbaik Ramadani Ajeng Saputri M Lukman Hakim M
Sawung Ranggraita Yustisiana Normalita Sari Atika Desi Vikaningsih
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
ix
KATA PENGANTAR
13 13
13 $13 13 amp
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa tarsquoala yang telah memberikan taufik
dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah
kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu lsquoalaihi wassallam yang telah
membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di
yaumil qiyamah nanti
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi
persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang
diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang
diberikan oleh beberapa pihak Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan
kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada
x
1 Bapak Prof Dr H Musa Asyrsquoarie selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Bapak Noorhaidi Hasan MA MPhil PhD selaku Dekan Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
4 Bapak Ach Tahir SHI LLM MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
5 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Dosen Pembimbing I skripsi dan
sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas
meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan
memberikan motivasi dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat
menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6 Bapak Faisal Luqman Hakim SH MHum selaku Dosen Pembimbing II
skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam
memberikan pengarahan dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini
xi
7 Ibu Heni Indri Astuti SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu
penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini
8 Seluruh Bapak dan Ibu Staf PengajarDosen yang telah dengan tulus ikhlas
membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
9 Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan Ayahanda Drs H
Abdul Mujib MPdI dan Ibunda Suningsih BA yang tiada henti untuk selalu
mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya memberikan semangat
dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah yang selalu memberikan nasehat
mendoakan memotivasi dan menyayangi penyusun
11 Sahabat-sahabat terdekat Catur Setyo Nugroho Farrah Syamala Rosyda dan
Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di
setiap suka dan duka
12 Sahabat-sahabat terbaik Ramadani Ajeng Saputri M Lukman Hakim M
Sawung Ranggraita Yustisiana Normalita Sari Atika Desi Vikaningsih
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
x
1 Bapak Prof Dr H Musa Asyrsquoarie selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Bapak Noorhaidi Hasan MA MPhil PhD selaku Dekan Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
4 Bapak Ach Tahir SHI LLM MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
5 Bapak Udiyo Basuki SH MHum selaku Dosen Pembimbing I skripsi dan
sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas
meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan
memberikan motivasi dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat
menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6 Bapak Faisal Luqman Hakim SH MHum selaku Dosen Pembimbing II
skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam
memberikan pengarahan dukungan masukan serta kritik-kritik yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini
xi
7 Ibu Heni Indri Astuti SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu
penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini
8 Seluruh Bapak dan Ibu Staf PengajarDosen yang telah dengan tulus ikhlas
membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
9 Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan Ayahanda Drs H
Abdul Mujib MPdI dan Ibunda Suningsih BA yang tiada henti untuk selalu
mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya memberikan semangat
dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah yang selalu memberikan nasehat
mendoakan memotivasi dan menyayangi penyusun
11 Sahabat-sahabat terdekat Catur Setyo Nugroho Farrah Syamala Rosyda dan
Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di
setiap suka dan duka
12 Sahabat-sahabat terbaik Ramadani Ajeng Saputri M Lukman Hakim M
Sawung Ranggraita Yustisiana Normalita Sari Atika Desi Vikaningsih
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
xi
7 Ibu Heni Indri Astuti SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu
penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini
8 Seluruh Bapak dan Ibu Staf PengajarDosen yang telah dengan tulus ikhlas
membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
9 Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan Ayahanda Drs H
Abdul Mujib MPdI dan Ibunda Suningsih BA yang tiada henti untuk selalu
mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya memberikan semangat
dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan Simbah
Hj Soetilah Busro dan Nenek Hj Nursiah yang selalu memberikan nasehat
mendoakan memotivasi dan menyayangi penyusun
11 Sahabat-sahabat terdekat Catur Setyo Nugroho Farrah Syamala Rosyda dan
Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di
setiap suka dan duka
12 Sahabat-sahabat terbaik Ramadani Ajeng Saputri M Lukman Hakim M
Sawung Ranggraita Yustisiana Normalita Sari Atika Desi Vikaningsih
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
xii
Mahmudi Andi M Fuad Rifqi Akbar Cahyawan Rizal Fawaid yang selalu
memberikan warna dalam persahabatan
13 Teman-teman seperjuangan Fitri Atur Arum Zainal Muhtar Bagus Anwar
Abd Rohim Nisrokhah Ingga Dewi dan semuanya yang tak bisa penyusun
sebut satu persatu
14 Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I Diah Wakhyuni Nur Istiqomah
Dwi Listyaningsih Fitrianatsany Reni Riswanti Arthalian Favourlana M
Imdad Akbar Maikal Azhar Syafarsquoat Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera
15 Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana
pada khususnya
Yogyakarta 11 Syarsquoban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 10
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D Telaah Pustaka 12
E Kerangka Teolitik 13
F Metode Penelitian 17
G Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 24
A Tindak Pidana Korupsi 24
1 Pengertian Tindak Pidana 24
2 Pengertian Korupsi 27
3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi 31
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
xiv
4 Penanganan Korupsi 40
B Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 50
1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
2 Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 59
a Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60
b Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 61
c Langkah-langkah Pelaksanaan Program 65
d Pembayaran dan Penyaluran Dana 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL 76
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 76
B Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Gempa 85
1 Posisi Kasus 86
2 Penyidikan 86
3 Penyelidikan 92
4 Penuntutan 113
a Dakwaan Penuntut Umum 113
b Tuntutan Penuntut Umum 114
c Dakwaan 116
5 Pemidanaan 151
a Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa 151
b Putusan Majelis Hakim 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 154
A Penanganan Kasus Putusan Nomor 222PidSus2010PNBtl 154
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
xv
B Analisis terhadap Putusan Hakim 160
BAB V PENUTUP 183
A Kesimpulan 183
B Saran-saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A Surat Ijin Penelitian
B Putusan Pengadilan Negeri Bantul No 222PidSus2010PNBtl
C Curriculum Vitae
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling
menakutkan bagi seluruh masyarakat karena gempa bumi dapat mengakibatkan
hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk
menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan menjatuhkan
ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka
Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan
penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis Dampak
dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik
lingkungan termasuk rumah fasilitas umum ekonomi dan sosial
Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan
yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi
terdapat di kabupaten Bantul Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal sebagian berada di dalam tenda-tenda
pengungsian sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat di samping itu
mengakibatkan kegiatan pemerintahan perekonomian dan kegiatan sosial
mengalami banyak hambatan Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan
sarana dan prasarana yang ada gempa bumi juga mengakibatkan dampak
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
2
psikologis bagi masyarakat Secara umum mereka berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban
meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul Sekitar
3900 rumah roboh dan rusak berat serta rumah rusak sedang dan ringan dan
kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di
Kabupaten Bantul Belum termasuk prasarana lingkungan sekolah kantor
pemerintahan dan prasarana lainnya
Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah
telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan
Gubernur Nomor 20TIM2006 dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim
Pelaksana
Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun
atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh rusak sedang maupun
rusak ringan
Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan
langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal
antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh
keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda perebutan aset pertentangan
kepentingan
Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh memanipulasi
anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan
kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa
bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak
pidana korupsi1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada
dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang
rumahnya rusak Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi
sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati
secara normal Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya
aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan
khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan DesaKelurahan
Dusun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah diserahkan sepenuhnya kepada BupatiWalikota
1Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran
2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY
khususnya bagi rumah yang robohrusak berat adalah terbangunnya kembali
rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan
pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY yang secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut
a Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang
kebersamaan Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah tahan gempa
b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumahtanah asalnya dan atau
relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan
rekonstruksi
Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan
struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa Sedangkan bagi rumah
rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi
rumah kembali sempurna
Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi
terhadap kerusakan akibat bencana melainkan untuk membantu mempercepat
pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak beratroboh rusak
sedang maupun rusak ringan
Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan
bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan
proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-
penyimpangan di dalamnya Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak
pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah
(warga)
Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu
Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria
rumah robohrusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang
mendapatkan bantuan
Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut
mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal aktor atau pelaku yang
terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung
Jawab Pelaksana (PJP) Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan Lurah Desa
Panjangrejo Lurah Desa Terong Lurah Desa Muntuk Lurah Desa Dlingo dari
semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa
dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses
persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau
pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah
namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan
Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor
222PidSus2010PNBtl Bahwa dalam pokok perkaranya Terdakwa I adalah M
SUKRO NURHARJONO LurahKepala Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai LurahKepala Desa berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan
sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di
Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No273 Tahun 2006 tanggal 11
September 2006 Terdakwa II adalah H SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag
Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426AKepBt2001 tanggal 30
Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan
Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang
nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh KMK
(Konsultan Management Kabupaten) Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin
KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat
Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro
dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul yang
diberi tugas oleh Terdakwa I M SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul
Desa Selopamioro Kab Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu
dusun Lanteng I Lanteng II Lemah rubuh Jetis Kedungjati Nogosari
Nawungan I Nawungan II Kajor wetan Kajor kulon Siluk I Siluk II
Pelemantung Putat Kalidadap I Kalidadap II Srunggo I dan dusun Srunggo II
dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu
dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang
lebih sebanyak 1400 (seribu empat ratus) KK penerima bantuan rusak sedang
kurang lebih sebanyak 1086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima
bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh
empat) KK Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1400 (seribu
empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95
(sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan
Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro
pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Desa
Selopamioro Kec Imogiri Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul Terdakwa
I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan melakukan pemotongan pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2006-2007
Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa
Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp
791100000- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa
I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak
menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana
dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang adil makmur sejahtera dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Untuk mewujudkan hal tersebut
terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada
umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya Di tengah upaya
pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena
dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga harus diberantas2
Korupsi adalah suatu masalah sosial sehingga penjelasan mengenainya
dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial Selain masalah
pendekatan fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah
bagaimana cara pemberantasannya Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses
pembangunan karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju
terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga
pembangunan terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempa di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu
tindakan tegas sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana
korupsi
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary
crime)3 dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan
kejahatan lain seperti pencurian penipuan dan semacamnya Korupsi telah
2 Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor
140 tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3 Romli Atma Sasmita Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional (Bandung Cetakan I Mandar Maju 2004) hlm 48
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang
mendesak4
Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori ldquomembahayakanrdquo5 Korupsi di
Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan ldquodaruratrdquo yang
telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif
lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu
menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta
kekayaan yang hilang
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana
korupsi maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan
dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul
ldquoPenanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No
222PidSus2010PNBtl)rdquo
B Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4 Jeremi Pope Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional alih
bahasa masri maris (Jakarta Yayasan Obor Cetakan I 2003) hlm 1 5 Efi Laila Kholis Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Jakarta Solusi
Publishing 2010) hlm 5
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
11
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten
Bantul
2 Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil
dari penelitian tersebut Adapun kegunaan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah
a Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana khususnya melalui kajian
tentang Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul
2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang
b Kegunaan Aplikatif atau Terapan
1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek
2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
12
D Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada adanya karya-
karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum
maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah
Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum Islam terhadap UU
NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo6 Skripsi
Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi
jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di
Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi
tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta
orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci
Skripsi Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa
27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islamrdquo7 Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang
pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari
segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi
dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
6 Nurul Khoiriyah Darmawati ldquoTinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsirdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
7 Alfan Ali Yafi ldquoPemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islamrdquo Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
13
Skripsi Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa
Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo8 Skripsinya menjelaskan peranan pokmas
dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi
perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai
penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
Skripsi Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta)rdquo9 Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan
yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun
membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa
E Kerangka Teoritik
Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan
ketidakadilan sosial Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah
bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar maksudnya adalah
bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi
8 Sutresno ldquoPartisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca
Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIYrdquo Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
9 Handriawan Nugroho ldquoTinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)rdquo Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan
pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum Sudah
menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam
pertumbuhan ekonomi pembangunan sosial konsolidasi demokrasi dan moral
bangsa
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang
menjadi titik perhatiannya ldquoMasalah pokok dalam hukum pidana tersebut
meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat) kesalahan dan pidana serta
korbanrdquo10
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata ldquodelikrdquo Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut ldquoPerbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidanardquo11
Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu
dibedakan dalam
1 Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret
sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang
memperkosamenyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre
Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis
10 Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I (Malang UMM Press 1995) hlm 35 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai
Pustaka 2001
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
15
2 Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana Perbuatan jahat di sini adalah
perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana12
Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit
oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana sedangkan oleh
para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana Dewasa ini
istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana tetapi di dalam undang-
undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit
tersebut13
Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan
korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
ldquoKorupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul
dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption dalam bahasa Belanda korruptie
dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsirdquo14
ldquoKorupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk sedangkan Kramer
menerjemahkannya sebagi busuk rusak atau dapat disuapi Oleh kareana itu
tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk busuk jahat
rusak atau suaprdquo15
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor PrtPerpu0131958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
12 Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana (Malang UMM Press 2004) hlm
32-33 13 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 5 14 Andi Hamzah Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (Jakarta Pradnya Pramita 1998)
hal 143 15 Darwan Prints Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Cipta Aditya
Bakti 2002) hlm 1
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
16
Nomor 24Prp1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2
(dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 200116
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi
yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17
Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara
Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Hakim atau Advokat yang
menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi (Jakarta Sinar Grafika 2005) hlm 8 17Jeremi Pope Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia (Jakarta 2003)
hlm 9
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili
Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel
sampai dengan delik formil dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai
dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus) namun semua
peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan
menangani perkara tindak pidana korupsi
F Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis cara
tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari
tujuan situasi penelitian18
Dalam mengadakan penelitian penyusun menggunakan metode atau cara
untuk mempermudah mengumpulan data Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Winarno Surachmad sebagai berikut ldquoMetode penelitian adalah cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu Cara
itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan
penyelidikanrdquo19
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam
penelitian maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut
18 Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik (Bandung Tarsito 1990) hal 191
19 Winarno Surachmad Dasar dan Tenaga Research (Bandung Tarsito 1978) hal 131
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
18
1 Jenis Penelitian
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan
pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research)20 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal
dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui
wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang
ada di Kejaksaan Negeri Bantul
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik
yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberi penilaian21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan
menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat
guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
20Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jember Raja Grafindo Persada 1996)
hlm 37 21Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta Grannit 2004)
hlm128
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
19
3 Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu
pendekatan undang-undang (statute approarch) pendekatan kasus (case
approarch) pendekatan sejarah (history approarch) pendekatan komparatif
(comparativ approarch) dan pendekatan konseptual (conceptual
approarch)22 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di mana
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari
berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan
pendekatan kasus (case approarch)
4 Sumber Data
Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di
mana data diperoleh Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder maka
yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
a Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
22
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2009) hlm 22
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
20
b Bahan Hukum Sekunder23 yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen-
dokumen laporan-laporan majalah peraturan perundang-undangan surat
kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah
yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
c Bahan Hukum Tersier24 yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti bahan dari internet kamus ensiklopedia indeks
kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan
yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul
5 Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan
reabilitas yang cukup tinggi Didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25
a Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press 2006) hlm19
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm20 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press
2006) hlm21
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
21
tujuan penelitian26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui
pedoman wawancara (interview guide) Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor
Kejaksaan Negeri Bantul
b Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam
rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi Penggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang
diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul
c Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan
Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat teori hukum-
hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi
ini
6 Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data
yang diperoleh Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan
metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah
26 Sutrisno Hadi Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan Disertasi cet
ke XXI (Yogyakarta Andi Offset 1992)
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
22
yang ada Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana
penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa
tahun 2006 di Kabupaten Bantul
G Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar
dapat diuraikan secara tepat serta mendapat kesimpulan yang benar maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab Adapun sistematika
yang telah penulis susun adalah sebagai berikut
Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran sehingga dapat
diperoleh beberapa pokok permasalahan tujuan dan kegunaan diadakannya
penelitian telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun
kerangka teoritik yaitu menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian metode penelitian dan sistematika
pembahasan
Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang
berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan
permasalahan yang diangkat penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak
pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi menjelaskan penanganan korupsi menjelaskan
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
23
program rehabilitasi menjelaskan penanganan korupsi menguraikan proses
penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi
Bab ketiga membahas obyek penelitian Dalam bab ini menguraikan
gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul pengadilan negeri
bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa di kabupaten Bantul
Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari
penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dengan menganalisa hasil
penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
183
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut
1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan penyelidikan penuntutan dan
pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai
institusi terkait
2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia perbaikan tersebut harus dimulai dari
usia muda Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam
kurikulum sekolah melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan
budaya antikorupsi sejak usia muda Dan cara merekrut aparat lembaga
pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan
sistem TPA (Trasnsparan Partisipatif Akuntabel)
B Saran-saran
1 Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda
dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut
penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena adanya
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya
melanggar hukum Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan
bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi
lagi dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi
menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan
tuntutan yang maksimal Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir
terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk
kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian
2 Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati
jalannya proses pemerintahan terutama masalah dana sebagai bentuk
keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi Nilai-nilai budaya seperti
gotong-royong tepo seliro sikap sopan santun yang berakar dalam struktur
budaya di daerah perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi
yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik
kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi masyarakat diharapkan dapat menumbuh-
kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya
penegakan hukum terhadap masyarakat
3 Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah dalam
menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik sesuai dengan tugasnya
untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan
(abuse of power) untuk kepentingan pribadi
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
185
DAFTAR PUSTAKA
A Buku
AAGN Ari Dwipayana Pembaharuan Sitem yang Koruptif Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat 2006
Alatas Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi Jakarta LP3ES 1987
Arief BN Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi Semarang 1997
Atmasasmita Romli Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional Bandung Mandar Maju Cetakan I 2004
Atutas Syed Hussein sosiologi Korupsi Surabaya Tiga Serangkai 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Balai Pustaka 2001
Dirjosisworo Soedjono Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam
Penanggulangan Korupsi di Indonesia Bandung PT Sinar Baru
Fuad Usfa dan Tongat Pengantar Hukum Pidana Malang UMM Press
2004
Hadi Sutrisno Metodologi Research untuk penulisan Paper Thesis dan
Disertasi cet ke XXI Yogyakarta Andi Offset 1992
Hamzah Andi Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Cipta Rineka 1994
Hamzah Andi Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Jakarta Pradnya
Pramita 1998
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
186
Hamzah Andi Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya Jakarta
PT Gramedia 1996
Hamzah Andi Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional
Jakarta PT Raya Grafika Persada 2005
Hartanti Evi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Sinar Grafika 2008
Iswanto Materi Pelengkap Hukum Pidana I Malang UMM Press 1995
Kholis Efi Laila Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi
Jakarta Solusi Publishing 2010
K Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Supa Jakarta Ghalia
Indonesia 1971
Lamintang SH Drs PAF Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung
Sinar Baru 1984
Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT Citra Aditya Bakti
1997
Marpaung Leden Tindak Pidana Korupsi Jakarta Djambatan 2001
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jember Raja Grafindo Persada
1996
Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta Kencana 2009
Moelyanto SH Prof Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Jakarta PT Bina
Aksara 1985
Mulyadi Lilik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis
Praktik dan Masalahnya Bandung PT Alumni 2007
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
187
Nurdjana IGM Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN Yogyakarta
2003
Poernomo Bambang Asas-asas Hukum Pidana Dahlia Indonesia Jakarta
1997
Poernomo Bambang Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi
Hukum Pidana Yogyakarta Liberty 1988
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka
1986
Pope J Strategi Memberantas Korupsi Yayasan Obor Indonesia Jakarta
2003
Pope Jeremi Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional alih bahasa masri maris Jakarta Yayasan Obor Cetakan I
2003
Prints Darwan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung PT Cipta
Aditya Bakti 2002
Prodjohamidjojo M Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi
(UU No 31 Tahun 1999) Bandung Mandar Maju Cetakan 1 2001
Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta Grannit 2004
Salim Peter Dictionary English Indonesia Jakarta Sinar Grafika 1995
Smith Teodore Korupsi Tradisi dan Perubahan Jakarta Gramedia 1981
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengantar Penelitian Hukum Jakarta
UI Press 2006
Surachmad Winarno Dasar dan Tenaga Research Bandung Tarsito 1978
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
188
Surachmad Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik
Bandung Tarsito 1990
Syamsuddin Aziz Tindak Pidana Khusus Jakarta Sinar Grafika 2011
Tirtaamidjadja MH Mr Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco 1955
B Skripsi-skripsi
Alfan Ali Yafi Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di
Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta
Persepektif Hukum Islam Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009
Darmawati Nurul Khoiriyah Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fakultas
Syarirsquoah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999
Nugroho Handriawan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta) Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Yogyakarta 2009
Sutresno Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul DIY Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2007
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
189
C Lain-lain
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun
Anggaran 2007 DIPA NOMOR 02240069-030-2007)
Pustaka Pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 tambahan Lembaran
Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-
CURRICULUM VITAE
Nama Amalia Hidayati
Tempat Tanggal Lahir Bantul 29 September 1991
Agama Islam
Nama Ayah Drs H Abdul Mujib MPdI
Nama Ibu Suningsih BA
Alamat Jalan Imogiri Timur Km 10 Dusun Wonokromo I Rt
04 Desa Wonokromo Kec Pleret Kab Bantul Prov
Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
1 SD Muhammadiyah Wonokromo (1997-2003)
2 MTs N Wonokromo (2003-2006)
3 SMA N 1 Sewon (2006-2009)
4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarirsquoah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)
5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (2010-Sekarang)
- HALAMAN JUDUL
- ABSTRAK
- SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
- SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
- PENGESAHAN SKRlPSI
- MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
-
- A Latar Belakang Masalah
- B Rumusan Masalah
- C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D Telaah Pustaka
- E Kerangka Teoritik
- F Metode Penelitian
- G Sistematika Pembahasan
-
- BAB V PENUTUP
-
- A Kesimpulan
- B Saran-saran
-
- DAFTAR PUSTAKA
- CURRICULUM VITAE
-