penanggulangan bencana
TRANSCRIPT
PENANGGULANGAN BENCANAPENANGGULANGAN BENCANA
MADUSENO WIDYOWORO, SH, MSiMADUSENO WIDYOWORO, SH, MSi
2
apakahBENCANA(disaster)
???
3
BENCANA???A B
C D
4
5
1. Gempa Bumi2. Tsunami3. Letusan Gunung Api4. Gerakan Tanah5. Banjir6. Kekeringan7. Kebakaran Hutan & Lahan8. Erosi9. Kebakaran Gedung & Permukiman10. Gelombang Ekstrem & Abrasi11. Cuaca Ekstrem12. Kegagalan Teknologi13. Epidemi & Wabah Penyakit14. Konflik Sosial
Sumber: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010—2014
ANCAMAN-ANCAMAN BENCANAdi Indonesia
6
Suatu gangguan yang serius terhadap keberfungsian sebuah komunitas atau sebuah masyarakat yang berwujud kehilangan/kerusakan/kerugian nyawa manusia, materi, ekonomi, ataupun lingkungan yang luas dan besar, yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat tersebut untuk menghadapinya dengan menggunakan sumberdaya-sumberdayanya sendiri. (UN-ISDR, 2009)
Penjelasan: Bencana seringkali dijelaskan sebagai sebuah hasil dari kombinasi (a) penghadapan kepada sebuah bahaya/ancaman, (b) kondisi-kondisi kerentanan yang tampak ada, dan (c) kapasitas atau tindakan-tindakan untuk mengurangi atau menghadapi akibat-akibat negatif yang tidak mencukupi. Dampak bencana bisa meliputi hilangnya nyawa, luka-luka, penyakit, dan efek-efek negatif lainnya terhadap keadaan fisikal, mental, dan sosial manusia, bersama dengan kerusakan terhadap harta benda, kehancuran aset-aset, hilangnya pelayanan-pelayanan, gangguan sosial dan ekonomis, serta degradasi lingkungan alam.
Apakah BENCANA?
7
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
(Pasal 1, Ayat 1, Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)
Apakah BENCANA?
8
Klasifikasi BencanaUU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
Definisi Contoh
• Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. (Pasal 1 ayat [2])
Gempa bumi Tsunami Gunung meletus Banjir Kekeringan Angin topan Tanah longsor
• Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam. (Pasal 1 ayat [3])
Gagal teknologi Gagal modernisasi Epidemi Wabah penyakit
• Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. (Pasal 1 ayat [4])
Konflik sosial antarkelompok/antarkomunitas masyarakat
Teror
9
Kerangka Berpikir untuk Memahami Unsur-Unsur Pembentuk BENCANA
Disaster Risk (R)
=
Hazard (H) x Vulnerability (V)
Capacity (C)
Risiko Bencana =
Ancaman/Bahaya x Kerentanan/Vulnerabilitas
Kapasitas/Kemampuan
10
Unsur-Unsur BENCANA # 1RISIKO BENCANA Kerugian-kerugian yang mungkin timbul, dalam bentuk hilangnya nyawa, status kesehatan, penghidupan, aset, dan pelayanan, yang dapat timbul pada sebuah komunitas atau sebuah masyarakat tertentu pada suatu periode waktu masa depan yang khusus.
Penjelasan: Definisi risiko bencana ini mencerminkan konsep tentang bencana sebagai hasil dari kondisi-kondisi risiko sekarang yang akan terus berlanjut kelak. Risiko bencana terdiri atas jenis-jenis kerugian yang berbeda-beda, yang kerapkali sulit untuk dikuantifikasi. Walaupun demikian, sekarang, dengan bekal pengetahuan tentang bahaya/ancaman yang lazim berikut pola-pola perkembangan penduduk dan sosio-ekonomis, risiko bencana bisa dikaji dan dipetakan, sekurang-kurangnya dalam maknanya yang luas.
11
Unsur-Unsur BENCANA # 2
BAHAYA/ANCAMAN Suatu fenomena, substansi, kegiatan manusia, atau kondisi yang berbahaya yang mungkin mengakibatkan hilangnya nyawa, luka-luka, ataupun dampak-dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta-benda, hilangnya penghidupan dan pelayanan, gangguan sosial dan ekonomis, ataupun kerusakan lingkungan.
Penjelasan: Bahaya/ancaman yang menjadi pusat perhatian pengurangan risiko bencana sebagaimana dinyatakan di dalam catatan kaki nomor 3 Kerangka Kerja Aksi Hyogo adalah “... bahaya-bahaya yang bersifat alam dan bahaya/ancaman serta risiko lingkungan maupun teknologis yang sekaitan.” Bahaya-bahaya semacam ini muncul dari sumber-sumber yang bervariasi, baik yang bersifat geologis, meteorologis, hidrologis, oseanis, biologis, dan teknologis, kadangkala muncul secara kombinatif. Dalam latar-latar teknis, bahaya-bahaya digambarkan secara kuantitatif kemungkinan besar melalui frekuensi/kekerapan kemunculannya dengan intensitas-intensitasnya yang berlainan pada wilayah-wilayah yang berbeda, yang ditentukan melalui data historis maupun analisis saintifik.
12
Kategori Sifat Contoh/Jenis Mendadak
Lambat
BahayaNatural/Alamiah
Hidro-Meteorologis
Banjir Air, Banjir Lumpur, & Banjir Bandang
Siklon Tropis, Angin Topan, Badai Angin & Hujan, Badai Salju, Badai Pasir/Debu, Kilat/Petir/Halilintar
Kekeringan, Desertifikasi, Kebakaran Hutan, Suhu Udara Ekstrem
Permafros, Salju Longsor
Geologis Gempa Bumi (Tektonis & Vulkanis)
Tsunami
Aktivitas & Emisi Vulkanis/Gunung Api
Gerakan-Gerakan Massa, Tanah Longsor, Batu Longsor, Pencairan Es (Likuifaksi), Dasar Lautan Longsor
Permukaan Daratan Ambruk, Aktivitas Penyimpangan Geologis
Biologis Penjangkitan Wabah Penyakit Menular (Epidemi), Penularan Penyakit dari Hewan dan Tanaman
Serangan Virus Ganas
Klasifikasi Bahaya/Ancaman # 1(UN-ISDR 2004)
13
Klasifikasi Bahaya/Ancaman # 2(UN-ISDR 2004)
Kategori Sifat Contoh/Jenis Mendadak
Lambat
BahayaAkibatUlahManusia
Teknologis/Antropogenis
Pencemaran Industrial
Kebocoran Reaktor Nuklir/Pelepasan Bahan Radioaktif ke Alam Bebas
Kerusakan Dam/Waduk
Kecelakaan Transportasi, Industri, atau Teknologi (Kebakaran, Ledakan, dll.)
Environmental/DegradasiLingkungan
Degradasi (Penurunan Mutu), Deforestasi (Penggundulan Hutan), & Desertifikasi Tanah (Penggurunan)
Kebakaran Hutan
Kepunahan Keanekaragaman Hayati
Pencemaran/Polusi Air, Tanah, & Udara
Pemanasan Global/Perubahan Iklim
Peningkatan Tinggi Permukaan Air Laut
Pengikisan Ozon
Sosial(Ekonomis,Kultural,Politis, dll.)
Konflik Komunal, Antar-Suku, dll.
Kerusuhan/Kekacauan Massal
Perang (Bersenjata)
Serangan Teroris
14
KERENTANAN/VULNERABILITAS Ciri-ciri dan keadaan-keadaan sebuah komunitas, sistem, atau aset yang membuatnya dapat diduga akan terkena efek-efek kerusakan akibat terkena sebuah bahaya.Penjelasan: Ada banyak aspek kerentanan, yang muncul dari faktor-faktor fisikal, sosial, ekonomis, dan lingkungan. Di antara contoh-contohnya ialah desain/rancangan dan konstruksi bangunan yang buruk, perlindungan aset-aset secara tidak mencukupi, ketiadaan informasi dan kesadaran publik, pengenalan atas risiko-risiko dan tindakan-tindakan kesiapsiagaan yang resmi yang terbatas, serta ketidakpedulian/penyepelean terhadap pengelolaan lingkungan secara bijak. Status kerentanan bisa sangat berlain-lainan di dalam sebuah komunitas seiring perjalanan waktu. Definisi ini mengidentifikasi kerentanan sebagai sebuah cara bagi dari unsur/elemen yang menjadi perhatian (komunitas, sistem, atau aset) yang terpisah/tidak secara langsung terpapar (bahaya). Namun demikian, dalam penggunaan yang lazim, kata ini seringkali dipakai secara lebih luas, mencakup paparan terhadap unsur.
Unsur-Unsur BENCANA # 3
15
KAPASITAS/KEMAMPUAN – Kombinasi/ perpaduan dari seluruh kekuatan, peralatan/ kekayaan, dan sumberdaya yang tersedia di dalam sebuah komunitas, masyarakat, atau organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan (dalam hal ini: “ketangguhan dalam menghadapi bencana”—H.B.) yang telah disepakati.
Penjelasan: Kapasitas/kemampuan dapat meliputi perlengkapan-perlengkapan infrastruktur dan fisikal, kelembagaan-kelembagaan, kemampuan-kemampuan masyarakat dalam menghadapi paparan, sekaligus juga pengetahuan, keterampilan, dan kekayaan kolektif manusia semisal hubungan-hubungan sosial, kepemimpinan, dan manajemen. Kapasitas dapat pula disebut kapabilitas. Penilaian kapasitas adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menyebut proses dengan mana kapasitas sebuah kelompok ditinjau dengan cara dilawankan/dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki, dan kesenjangan-kesenjangan kapasitas diidentifikasi untuk menentukan tindakan lanjutan.
Unsur-Unsur BENCANA # 4
16
Peristiwa Bencana
Akses yang terbatas terhadap:· Struktur-struktur
tenaga listrik· Sumber dayaIdeologiSistem EkonomiFaktor-faktor pra-kondisi umum
Kurangnya:· institusi lokal· pendidikan· pelatihan· ketrampilan yang
memadai· investasi lokal· pasar lokal· kebebasan persKekuatan makro:· ekspansi
penduduk· urbanisasi· degradasi
lingkungan
Penyebab yang mendasari
Tekanan Dinamis
Lingkungan fisik yang rentan:· lokasi yang
berbahaya· infrastruktur dan
bangunan yang berbahaya
Ekonomi lokal yang rentan· kehidupan yang
beresiko· tingkat
pendapatan yang rendah
Tindakan umum
Kondisi tidak aman
RANGKAIAN KERENTANAN
KERENTANAN
BAHAYA+
=
BENCANA
BAHAYA
Kejadian-kejadian pemicu· Gempa bumi· Angin kencang· Letusan gunung· Tanah longsor· Kekeringan· Banjir· Perang, konflik
sipil· Kecelakaan
teknologi
17
Penanggulangan Bencana(Disaster Management)
Penanggulangan Bencana # 1(Disaster Management)
BENCANA
TANGGAP-DARURAT
REHABILITASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENCEGAHAN
MITIGASI
KESIAPSIAGAAN
REKONSTRUKSI
MA
NA
JEM
EN
R
ISIK
O
MA
NA
JEM
EN
K
RIS
IS
PERINGATAN DINI
RECOVERY
Penanggulangan Bencana # 1(Disaster Management)
KejadianKritis
KejadianKritis
KEDARURATAN PASCA-BENCANAPRA-BENCANA
Pencegahan
Penjinakan
Tanggap Darurat
Rehabilitasi
Penanggulangan Bencana # 2(Disaster Management)
21
Penanggulangan BencanaDefinisi Kerja # 1(UN-ISDR, 2009)
Disaster Risk Management (Penanggulangan Risiko Bencana) – Proses sistematis dalam mendayagunakan arahan-arahan/instruksi/petunjuk administratif, organisasi-organisasi, dan keahlian-keahlian serta kapasitas-kapasitas operasional untuk mengimplementasikan strategi-strategi, kebijakan-kebijakan, dan kapasitas-kapasitas terus meningkat dalam rangka mengurangi/memperkecil dampak-dampak yang merugikan yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya maupun kemungkinan kejadian bencana.
Penjelasan: Istilah ini merupakan perluasan dari istilah yang lebih umum, yaitu “manajemen risiko”, untuk menyasar risiko-risiko bencana sebagai isu yang spesifik. Penanggulangan risiko bencana bertujuan untuk menghindari, memperkecil/mengurangi, ataupun mengalihkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya yang merugikan melalui kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan pencegahan/prevensi, mitigasi, dan kesiapsiagaan
22
Penanggulangan BencanaDefinisi Kerja # 2 (Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
[Bab I, Pasal 1, ayat (5)]
23
Komponen Program/KegiatanPenanggulangan Bencana
TUGAS KELOMPOK
1. Apa DEFINISI masing-masing istilah tersebut?
2. Secara lebih rinci, apa sajakah KEGIATAN yang terdapat di dalam masing-masing konsep tersebut berikut TUJUAN/SASARAN-nya?
A. Pencegahan (prevention)
B. Mitigasi (mitigation)C. Kesiapsiagaan
(preparedness)D. Peringatan Dini (early
warning)E. Tanggap Darurat
(emergency response)F. Bantuan Darurat
(relief)G. Pemulihan (recovery)H. Rehabilitasi
(rehabilitation)I. Rekonstruksi
(reconstruction)
24
Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
(UU-PB 24/2007)Misalnya:- Melarang pembakaran hutan dalam perladangan.- Melarang penambangan batu di daerah yang curam. Upaya untuk mencegah
terjadinya bencana
25
1. Membuat Peta Daerah Bencana 2. Mengadakan & Mengaktifkan Isyarat-
Isyarat Tanda bahaya3. Menyusun Rencana Umum Tata Ruang 4. Menyusun Perda mengenai syarat
keamanan, bangunan pengendalian limbah dsb.
5. Mengadakan peralatan/perlengkapan Ops. PB
6. Membuat Prosedur tetap, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis PB.
7. Perbaikan kerusakan lingkungan
26
Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
(UU-PB 24/2007)
Ada 2 bentuk mitigasi:- Mitigasi struktural (membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai, dll.)- Mitigasi non struktural (peraturan, tata ruang, pelatihan) termasuk spiritual.
Upaya untuk meminimalkandampak bencana.
27
1. Menegakkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
2. Memasang tanda-tanda bahaya/larangan
3. Membangun pos-pos pengamanan, pengawasan/pengintaian
4. Membangun sarana pengaman bahaya dan memperbaiki sarana kritis (tanggul, dam, sudetan, dll.)
5. Pelatihan kebencanaan
28
Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
(UU-PB 24/2007)
Misalnya:- Penyiapan sarana komunikasi/pos komando,- Penyiapan lokasi evakuasi,- Rencana Kontinjensi,- Sosialisasi peraturan/pedoman PB
Upaya untuk mengantisipasibencana melalui pengorganisasian langkah secara tepat, efektifdan siap siaga
29
Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
(UU-PB 24/2007)Pemberian peringatan dini harus:- Menjangkau masyarakat (accesible) - Segera (immediate)- Tegas tidak membingungkan (coherent)- Bersifat resmi (official) Upaya memberikan
tanda peringatan akan kemungkinan terjadinyabencana
30
Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
(UU-PB 24/2007)Upaya pada saat bencana Untuk menanggulangi dampakYang ditimbulkan bencana.
31
Kebutuhan dasar berupa:- pangan/makanan, - sandang/pakaian,- papan/tempat tinggal sementara,- kesehatan, sanitasi & air bersih
32
Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
(UU-PB 24/2007)
Pemulihan meliputi:- Pemulihan fisik- Pemulihan non-fisik
33
Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
(UU-PB 24/2007)
Upaya untuk membantuMasyarakat untukMemperbaiki rumah, Fasilitas umum & sosial, Dan menghidupkan roda
Perekonomian.
34
Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca-bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Program untuk perbaikan
fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikankehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik.
35
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Disaster Management System)
Nasional & Lokal
36
SEKTOR SWASTAMASYARAKAT
SENTRALISASI DESENTRALISASI
KESIAPANTANGGAP DARURAT PENCEGAHAN
PEMERINTAH
TANGGUNG JAWAB SEKTOR
TANGGUNG JAWAB MULTI-SEKTOR
PENDEKATAN SATU HAZARD
PENDEKATAN MULTI HAZARD
MANAJEMEN KRISIS
MANAJEMEN RISIKO
Perubahan-Perubahan Mendasar di dalam Sistem Nasional Penanggulangan Bencana adanya payung hukum, mandat bagi
perlindungan rakyat dari risiko bencana.
perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsagaan.
terintegrasinya pb dalam rencana pembangunan
pb diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemda.
membentuk kelembagaan yang kuat dan sembada
mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat.
PERENCANAAN
LEGISLASI
KELEMBAGAAN PENDANAAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Sistem Nasional Penanggulangan Bencana
UU 24/2007, PP21, 22, 23/ 2008
BNPB, Perpres No 8, 2008Perda Pembentukan BPBD
Dana DIPA, Dana kontinjensi, Dana Siap Pakai, Dana Bantuan Berpola hibah, dana yg bersumber dari Masy
Rencana PB, Renc. Kontinjensi, Renc. Operasi, Ren Pemulihan, RAN, RADPencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, Pemulihan, Logistik, Pengawasan
Penelitian dan pengembangan Iptek Kebencanaan Penerapan Teknologi PB (Deteksi EWS, Pemetaan dll)
Sistem Nasional Penanggulangan Bencana
Tidak ada BencanaPerencanaan PBPengurangan risikoPencegahanPemaduan ke dlm PembangunanPensyaratan analisis risiko bencanaPerencanaan tata ruang
Pemulihan- RehabilitasiRekonstruksi
Pemulihan- RehabilitasiRekonstruksi
KesiapsiagaanMitigasiKesiapanPeringatan Dini
Pada Saat DaruratKajian kilatPenetapan keadaan bencanaPemenuhan kebutuhan dasarPerlindungan kelompok rentanPemulihan sarana kunci dll.
Pada Saat DaruratKajian kilatPenetapan keadaan bencanaPemenuhan kebutuhan dasarPerlindungan kelompok rentanPemulihan sarana kunci dll.
Koordinasi Pelaksana
Koordinasi Pelaksana
Koordinasi Komando Pelaksana
Koordinasi Komando Pelaksana
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
PENANGGULANGAN BENCANA
SEBELUM PADA SAAT SESUDAH
PENCEGAHAN
MITIGASI
KESIAPSIAGAAN
KOMANDO
KENDALI
KOORDINASI
KOORDINASI
TANGGAP DARURAT
KOORDINASI
PEMULIHAN
SEKTORALSEKTORAL TERPUSAT
BNPB
Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
BPBD Prov.
Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
BPBD Kab./Kota
Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
BNPB, BPBD Provinsi, & BPBD Kabupaten
B P B D
UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007
Pasal 5 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung-jawab penyelenggaraan PB.
Pasal 18 : Pemerintah Daerah membentuk BPBD. - Tingkat Propinsi dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Gubernur/setingkat eselon I.b. - Tingkat Kabupaten/Kota dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Bipati/Walikota/setingakt eselon II.a
Pasal 25 : Pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja BPBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
KEDUDUKAN BPBD PROVINSI
BPBD Propinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
BPBD Kab/Kota berada di bawah dan bertanggugjawab kepada Bupati/Walikota.
BPBD dipimpin oleh seorang Kepala
GUBERNUR
Unsur Pengarah
Unsur Pelaksana
KepalaBPBD Prov.
KepalaBPBD Kab./Kota
Organisasi BPBD
UNSUR PENGARAH
Pejabat Pemerintah Masyarakat Profesional
9 orangmasyarakat profesional
(pakar/profesionaldan/atau
tokoh masyarakat)
Dalam Negeri
Sosial
Pekerjaan Umum
Kesehatan
Keuangan
Perhubungan
ESDM
Kantor Menko Kesra
TNI
POLRI
Unsur Pengarah
KEPALA PELAKSANA BPBD
Kepala Bagian TU
KepalaBidang Pencegahan
& Kesiapsiagaan
Kepala BidangTanggap Darurat
Kepala BidangRehabilitasi &Rekonstruksi
Kepala BidangLogistik & Peralatan
Unsur Pelaksana
UNSUR PELAKSANA PB
Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana.
Tugas : melaksanakan PB, meliputi tahapan pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana. Fungsi : - koordinasi, komando, pelaksana. - pemantauan dan evaluasi - pemberian pedoman dan arahah upaya PB. - dukungan, bantuan dan pelayanan (sosial, kesehatan, sarana/prasarana, informasi, komunikasi, transportasi, keamanan dll).
49