penatausahaan penerimaan blud dinkes 111115
TRANSCRIPT
PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN KAS
Disajikan Oleh:
BPKAD
1
Disampaikan dalam:
Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah
DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
UU 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang telah diubah
menjadi UU 34 tahun 2000.
PP 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
PP 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Kepmendagri 170 tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.
2
SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN DAN
PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PP 58 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah pasal 57:
Ayat 1: Semua penerimaan daerah dilakukanmelalui rekening kas umum daerah
Ayat 2: Bendahara penerimaan wajibmenyetorkan seluruh penerimaannya kerekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
3
SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN DAN
PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Penjelasan atas pasal 57 ayat 2 menyatakan
bahwa bagi daerah yang kondisi geografisnya
sulit dijangkau dengan komunikasi dan
transportasi dapat melebihi baas waktu yang
ditetapkan dalam ketentuan ini yang ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah. Bagi pemda
yang sudah menerapkan on-line banking sysem
dalam sistem dan prosedur penerimaannya,
maka penerimaan pendapatan semacam ini
perlu pengaturan khusus yang ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah.
4
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN
Permendagri 13 tahun 2006 pasal 187: penerimaan daerah yang disetor ke rekening kasumum daerah dilakukan dengan cara:
Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga
Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihakketiga
PRINSIP UMUM PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan diterima dan dicatat secara bruto
Atas penerimaan dari pendapatan tidak dapat digunakan
secara langsung untuk pengeluaran
Komisi, rabat, potongan penjualan dan lain-lain diakui
sebagai pendapatan daerah
Pendapatan dicatat sebesar nilai tunai yang diterima oleh
bendahara penerimaan
Pendapatan diakui bila telah diverifikasi oleh pihak yang
berwenang atau diotorisasi oleh Bank
Jamkesmas diakui sebagai pendapatan bila telah mendapat
verifikasi dan masuk ke rekening kas daerah/RS
6
TUJUAN PENGELOLAAN PENERIMAAN
KAS
Meyakinkan bahwa penerimaan dari semua sumber telah
diidentifikasi, diklaim, dicatat, dikumpulkan, dan dilaporkan
secara tepat waktu dan efektif,
Penerimaan uang dilakukan secara akurat dan bertanggung
jawab dan dikontrol dengan baik sehingga dapat
menghindari kesalahan, penyalahgunaan, atau
pengurangan,
Proses administrasi dan pengendalian ditetapkan dengan
baik untuk transfer antar rekening, termasuk otorisasi, review,
dan rekonsiliasi,
Meminimalkan penggunaan rekening piutang (account
receivable), apabila memungkinkan.
7
UPAYA OPTIMALISASI PAD
Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
Meningkatkan pengawasan
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
8
UPAYA OPTIMALISASI PAD
Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutanTindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baikHal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
9
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH10
Penatausahaan
Pendapatan
Bendahara
Penerimaan
• Kas Umum
• Piutang
• Investasi
• Barang
• Dana Cadangan
• Utang
Akuntansi
Keuangan
DaerahPenatausahaan
Belanja
Bendahara
Pengeluaran
KEKAYAAN DAN
KEWAJIBAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
11
PENATAUSAHAAN PADA
•
•
PENATAUSAHAAN PADA SKPKD
• Prosedur penatausahaan
penerimaan kas.
• Prosedur penatausahaan
pengeluaran kas
1. Mekanisme Uang Persediaan
/Ganti Uang/Tambahan Uang
(UP/GU/TU)
2. Mekanisme Pembebanan
Langsung (LS)
PENATAUSAHAAN PADA
•
•
PENATAUSAHAAN PADA SKPD
• Prosedur Penatausahaan
Bendahara Penerimaan.
• Prosedur Penatausahaan
Bendahara Pengeluaran
1. Mekanisme Uang Persediaan
/Ganti Uang/Tambahan Uang
(UP/GU/TU)
2. Mekanisme Pembebanan
Langsung (LS)
GAMBARAN UMUM STRUKTUR ORGANISASI BLUD
13
PA/KPA
Bendahara Penerimaan (Pembantu)
Bendahara Pengeluaran (Pembantu)
PPTK
(Pembantu) PPK-SKPD
Kasir Penerimaan
TUPOKSI BENDAHARA PENERIMAAN
TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN
Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan
Membuat Tanda Terima Pembayaran
Membuat Tanda Bukti Penerimaan
Menyetorkan semua uang ke Kas Daerah/Bendahara Penerimaan yang ditunjuk di BUD
Mencatat penerimaan dan penyetoran pendapatan di BKU Penerimaan dan BukuPembantu Per Rincian Obyek Penerimaan
Membuat Laporan Realisasi Pendapatan
Merekap Laporan Realisasi Pendapatan dari Bendahara Penerimaan Pembantu.
TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN
Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan
Membuat Tanda Terima Pembayaran
Membuat Tanda Bukti Penerimaan
Menyetorkan semua uang ke Kas Daerah/Bendahara Penerimaan yang ditunjuk di BUD
Mencatat penerimaan dan penyetoran pendapatan di BKU Penerimaan dan BukuPembantu Per Rincian Obyek Penerimaan
Membuat Laporan Realisasi Pendapatan
Merekap Laporan Realisasi Pendapatan dari Bendahara Penerimaan Pembantu.
14
15
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
Bendahara Bendahara PenerimaanPenerimaan
a. menyelenggarakan
pembukuan terhadap
seluruh penerimaan dan
penyetoran atas
penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.
Wajib
b. menyampaikan laporan
pertanggungjawaban
penerimaan kepada PPKD
paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.
Dilarang
menyimpan uang, cek, atau
surat berharga yang dalam
penguasaannya lebih dari 1
(satu) hari kerja dan/atau atas
nama pribadi pada bank atau
giro pos.
PPKD melakukan verifikasi,
evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban
penerimaan
16
DOKUMEN YANG DIGUNAKANDOKUMEN YANG DIGUNAKAN
BENDAHARA PENERIMAANBENDAHARA PENERIMAAN
Anggaran Kas
DPA - SKPD
BKU – Penerimaan
Buku Rekapitulasi
Penerimaan Harian (RPH)
Buku Simpanan Bank
Buku Perincian Penerimaan
(per obyek)
Register Penerimaan Kas
SKP – Daerah
(Surat Ketetapan Pajak Daerah)
SKP – Daerah
(Surat Ketetapan Retribusi)
STS – Surat Tanda Setoran
Bukti Penerimaan Yang Syah
Nota Kredit/Bukti Setoran
17
DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN
SKP-Daerah
SPJ
SKP -
Daerah
SKR
STS-Pajak
STS -
Retribusi
ST – Bukti
Pembayaran
ST – Bukti
Pembayaran
18
PAD
Dikelola
Langsung
Melalui
mekanisme BLUD
Berupa SKPD
BLUD/UPT BLUD
Disetor ke Kas
DaerahSKPD biasa
Mengikuti
mekanisme APBD
ALUR PENYETORAN PENDAPATAN di
KUASA BUD
Bank Persepsi
KPPN/WajibBayar
SKPKDSKPKD
Kuasa BUD
Fungsi AkuntansiSTS dan/atau Slip
Setoran
RC/NKRC/NK
Slip Setoran, STS
19
ALUR PENYETORAN PENDAPATAN DI
BENDAHARA PENERIMAAN
Bank Persepsi
BendaharaPenerimaan
WajibBayar/Kasir
SKPDSKPD
PPK-SKPD
Fungsi Akuntansi
TBP
STS dan Slip SetoranSlip Setoran, STS
20
ALUR PENYETORAN PENDAPATAN DI
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
Bank Persepsi
BendaharaPenerimaanPembantu
Wajib Bayar/Kasir
SKPDSKPD
PPK-SKPD
Fungsi Akuntansi
TBP
STS dan Slip SetoranSlip Setoran, STS
21
Bendahara Penerimaan