pencegahan dan penanggulangan konflik sosial · pdf filelaporan akhir hibah penelitian dosen...

LAPORAN AKHIR

HIBAH PENELITIAN DOSEN MUDA

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK

SOSIAL DI BALI DARI PERSPEKTIF HUKUM

Tim Peneliti: I Ketut Suardita SH, MH (Ketua / NIDN: 0024026903)

I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati SH, MH (Anggota / NIDN: 0014088105)

Dibiayai oleh DIPA PNBP Universitas Udayana sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Nomor : 246-21/UN14.2/PNL.01.03.00/2015,

tanggal 21 April 2015

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

2015

2

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial Di Bali Dari Perspektif Hukum

2. Ketua Penelitian a. Nama : I Ketut Suardita, SH, MH

b. Pangkat / Gol / NIP : Penata Tk. I / IIId / 19690224 199702 1 001 c. Jabatan Fungsional : Lektor d. Fakultas : Hukum e. Perguruan Tinggi : Universitas Udayana f. Curriculum Vitae : Terlampir 3. Jumlah Anggota Peneliti : 1 Orang 4. Lokasi Penelitian : Propinsi Bali 5. Jangka Waktu Penelitian : 21 April 2015 s/d 30 Oktober 2015. 6. Biaya Penelitian : Rp. 9.000.000

Mengetahui, Denpasar, 8 Oktober 2015 Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Ketua Penelitian

Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH I Ketut Suardita, SH, MH NIP : 19530401 198003 1 004 NIP : 19690224 199702 1 001

Mengetahui Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Udayana

Prof. Dr. I Nyoman Gde Antara, M.Eng. NIP : 19640807 199203 1 002

3

DAFTAR ISI

ISI HALAMAN

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN ............................................... 2

RINGKASAN ................................................................................................... 4

SUMMARY ...................................................................................................... 5

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 6

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................ 6

1.2 Perumusan Masalah ................................................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 10

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .................................... 16

3.1 Tujuan Penelitian ..................................................................................... 16

3.2 Manfaat Penelitian ................................................................................... 16

BAB IV METODE PENELITIAN ................................................................. 17

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 19

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 35

6.1 Kesimpulan ............................................................................... .................35

6.2 Saran ........................................................ ...................................................36

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 38

LAMPIRAN.................................................................................................... 40

4

RINGKASAN

Konflik sosial yang terjadi di Bali juga disebabkan karena masyarakat adat dan Hindu di Bali juga sedang mengalami tekanan dari berbagai faktor eksternal yang menyebabkan Bali berada dalam keterkepungan, baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Secara ideologi, masyarakat Bali berada dalam kegamangan ideologi akibat masuk dan berkembangnya ideologi asing dengan terbukanya Bali sebagai pertemuan lintas etnis, ras, bangsa, dan agama sebagai akses langsung pengembangan kepariwisataan di Bali. Konflik dan kekerasan di Bali, dikenal dengan istilah biota atau wicara. Pelakunya bukan hanya warga desa pakraman (krama desa), tetapi juga penduduk Bali. Dengan kata lain, setiap orang yang berada di Bali (baik krama desa, krama tamiu maupun tamiu), potensial dapat menimbulkan biota di tanah Bali. Dengan demikian maka sangat penting untuk melakukan penelitian terhadap konflik sosial yang terjadi di Bali, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi atau masukan berupa pemikiran-pemikiran hukum yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi atau masukan untuk pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah terjadinya konflik sosial di Bali. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi acuan atau masukan untuk para pengamat, akademisi, praktisi yang yang peduli terhadap masalah-masalah sosial dan hukum di Bali dalam rangka mewujudkan kedamaian dan ketentraman masyarakat Bali.

5

SUMMARY Social conflicts that occurred in Bali also due to indigenous peoples and Hindus in Bali also is under pressure from various external factors that led to Bali are in keterkepungan, both ideological, political, economic, social, cultural, and religious. In ideology, the people of Bali are in ideological uncertainty due to entry of foreign ideologies and development with the opening of Bali as a meeting between ethnicity, race, nation, and religion as direct access to the development of tourism in Bali. Conflict and violence in Bali, known as biota. The culprit is not just villagers pakraman, but also residents of Bali. In other words, every person who was in Bali can potentially cause biota in land of Bali. Thus it is very important to do research on social conflicts that occurred in Bali, through the results of this study are expected to make a recommendation or input of ideas of law that is expected to be a recommendation or input to government at central and local levels in formulating policies which can prevent social conflicts in Bali. Results of this research is also expected to be a reference or input to the observers, academics, practitioners who care about social issues and legal in Bali in order to realize the peace and tranquility of the people of Bali.

6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pulau Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata internasional sudah sangat dikenal

oleh masyarakat internasional. Tetapi fakta menunjukkan bahwa dalam tatanan sosial

kemasyarakatan di Bali masih terdapat konflik-konflik sosial yang mengganggu

ketentraman dan kedamaian masyarakat Bali. Konflik sosial yang terjadi di Bali bisa berupa

konflik adat, konflik antar agama, konflik antar suku, konflik bernuansa ekonomi dan

konflik yang bernuansa plolitik.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri,

Ayip Muflich mengatakan, pencegahan konflik harus dilakukan sedini mungkin, sebelum

berkembang menjadi konflik sosial yang terbuka. "Bali memang tidak seperti daerah lain,

tetapi potensi konflik itu tetap terbuka. Maka, sebelum konflik itu pecah, harus diantisipasi

sedini mungkin dengan cara dialog, kata Ayip saat membuka seminar nasional "Mencegah

Potensi Konflik Sosial" di Denpasar, Minggu 8 Mei 2011. Sementara itu, Ketua Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali, Ida Bagus Gede Wiyana menyatakan, konflik

terjadi saat Pancasila dan UUD 1945 diabaikan dalam keseharian kita. Lalu itu dipelesetkan

dalam sebuah bentuk ekslusivisme picik oleh sebagian anak bangsa yang menamakan diri

sebagai yang benar. Fundamentalisme, termasuk di dalam membuat pernyataan-pernyataan

yang eksklusif dalam kemurnian dan kebenaran cenderung melahirkan intoleransi dan

kekerasan. "Kalau cara pandang ini yang kita anut dalam hidup berbangsa, kita akan hidup

dalam bayang-bayang kekerasan. Menganggap yang lain sebagai bukan kaumnya, yang

harus didepak," katanya. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama juga menyoroti

argumentasi para pengamat sosial dan kaum agama yang tergabung dalam Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bahwa masalah sosial yang terjadi selama ini adalah

salah satu bentuk pergeseran nilai. Nilai tradisional yang sebenarnya mempunyai ikatan

luhur tiba-tiba didepak oleh amukan jaman modern. Menurutnya konflik sosial merupakan

permasalahan yang tidak bisa dibiarkan berkembang karena akan mengikis nilai dan

solidaritas sosial kebersamaan masyarakat. "Memang, suatu hal yang tidak gampang, karena

permasalahan sosial sekarang sangat kompleks. Namun kita tidak boleh menutup mata

7

terhadap berbagai kekerasan yang terus mengancam kita setiap saat. Kita harus melakukan

pendekatan-pendekatan," ujar Wiyana. Model pendekatan seperti apa yang dilakukan?

Ketika ditanya demikian, Ketua yayasan Dwijendra ini mengatakan lakukan pendekatan

secara umum. Seperti penegagakan hukum.1

Demikian pula seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol.

Gede Sugianyar Dwi Putra, Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional yang dibingkai

ajaran Agama Hindu semestinya tidak menghadapi konflik sosial dalam bentuk apa pun,

“Namun faktanya di lapangan dari tahun ke tahun konflik sosial itu terus terjadi dan sampai

saat ini belum menemukan pemecahan yang tepat dalam menyelesaikan,” kata Kabid

Humas Polda Bali Kombes Pol. Gede Sugianyar Dwi Putra. Ketika tampil sebagai

pembicara pada Forum Sarasehan Pemuda Lintas Agama Provinsi Bali, Kombes Pol. Gede

Sugianyar mengatakan, pengalaman aparat kepolisian di Polda Bali dalam menangani

konflik bernuansa adat dan agama hingga saat ini tidak efektif. Menurut Kombes Pol. Gede

Sugianyar, di wilayah hukum Polda Bali yang meliputi delapan kabupaten dan satu kota

hingga akhir tahun 2010, ada sekitar 30-an kasus konflik bernuansa adat dan agama yang

ditangani. Kasus tersebut jenisnya beragam, antara lain sengketa batas tanah warisan

leluhur, lahan kuburan, perubahan status kasta dan nama, serta masalah agama maupun

kepercayaan. Selain masuk keranah hukum dan ditangani pihak kepolisian, kata Kombes

Pol. Gede Sugianyar, ada juga puluhan kasus lainnya yang diselesaikan sendiri oleh bendesa

adat bersama tokoh masyarakat setempat. “Kami telah menangani berbagai kasus adat,

namun tidak membuahkan hasil yang efektif. Konflik adat hanya bisa diselesaikan secara

adat karena ternyata dengan hukum positif tidak memberikan efek yang signifikan,”

katanya. Kombes Pol. Gede Sugianyar juga menyampaikan pesan Kapolda Bali Irjen

Hadiatmoko, bahwa Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) Bali untuk bisa

merumuskan solusi nyata dan terbaik dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di

Pulau Dewata. Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang tampil sebagai pembicara utama

dalam Forum Sarasehan Pemuda Lintas Agama Provinsi Bali tersebut mengatakan, yang

terjadi di Bali sebenarnya bukan konflik adat dan budaya. “Fakta menunjukkan, sebenarnya 1 Potensi Konflik Sosial di Bali Tinggi, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/219122-potensi-konflik-

sosial-di-bali-tinggi, diakses Selasa 16 Juli 2013.

8

konflik tersebut bersumber dari pribadi-pribadi tertentu yang kemudian dibawa ke ranah

sosial budaya sehingga yang muncul keluar adalah konflik sosial budaya,” ujarnya. Mangku

Pastika melansir jika sumber konflik tersebut berasal dari faktor ekonomi, pendidikan dan

semakin mahalnya harga lahan di Bali saat ini. Seluruh penyebab ini masuk keranah sosial

budaya dan masyarakat menyikapinya secara budaya. Akibatnya, kasus ini menyebar,

menjadi konsumsi media sehingga Bali secara keseluruhan mendapat getahnya.2

Konflik dan kekerasan di Bali, dikenal dengan istilah biota atau wicara. Pelakunya

bukan hanya warga desa pakraman (krama desa), tetapi juga penduduk Bali. Dengan kata

lain, setiap orang yang berada di Bali (baik krama desa, krama tamiu maupun tamiu),

potensial dapat menimbulkan biota di tanah Bali. Apabila konflik dan kekerasan itu muncul

karena pelanggaran norma agama Hindu dan adat Bali, dikenal dengan sebutan “konflik

adat”. Konflik adat sebenarnya bukan hal baru, tetapi sudah terjadi sejak zaman kolonial.3

Adanya konflik sosial di Bali yang terwujud dalam konflik berdimensi adat seperti,

bentrokan antar-banjar atau perebutan setra, mengindikasikan bahwa desa pakraman di Bali

harus mengadakan evaluasi, pembelajaran, dan pendewasaan diri. Hal ini semakin berat

dengan masuknya faktor-faktor eksternal seiring dengan menguatnya pengaruh globalisasi

dan modernisasi. Oleh karena itu, desa pakraman sebagai pengawal adat, budaya, dan

agama Hindu Bali harus diberdayakan keberadaannya agar dapat menjawab tuntutan zaman.

Jangan sampai energi desa pakraman habis untuk mengurusi konflik internal, sementara

penetrasi budaya global bergerak begitu cepat dan rumit.4 Seiring dengan menguatnya

pengaruh modernisasi dan budaya global, desa pakraman sebagai lembaga adat yang

merepresentasikan tata nilai tradisional tentu akan menghadapi berbagai masalah dan

tantangan. Menurut teori-teori modernisasi, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat

dapat diamati dari tingginya mobilitas penduduk, tingginya aktivitas pertukaran barang dan

jasa, cepatnya perputaran uang, menjamurnya etalase-etalase kapitalis (seperti mall, ruko,

2 Bali Hadapi Konflik Sosial, http://bumnwatch.com/bali-hadapi-konflik-sosial/, diakses Minggu 25 Agustus

2013. 3 Wayan P. Windia, Kajian Hukum Adat untuk Mencegah Konflik Sosial di Masyarakat, dies.unud.ac.id/wp-

content/uploads/2008/09/10-windia-hukum.doc , diakses Selasa 16 Juli 2013. 4 Sistem Sosial Masyarakat Bali, http://www.cakrawayu.org/ artikel/ 8-guru-sukarma/ 51-sistem-sosial-

masyarakat-bali.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

9

bar, restoran, dan lain-lain), dan sebagainya. Kemudian secara kultural, masyarakat modern

dicirikan dengan menguatnya gaya hidup (life style) dan pencitraan diri (image). Selain itu,

juga menguatnya pengaruh nilai-nilai modern, seperti individualistis, materialistis, praksis

(efektif dan efisien), demokratis, dan ketergantungan pada penggunaan informasi dan

teknologi dalam berbagai bidang kehidupannya.5

Konflik sosial yang terjadi di Bali juga disebabkan karena masyarakat adat dan Hindu

di Bali juga sedang mengalami tekanan dari berbagai faktor eksternal yang menyebabkan

Bali berada dalam keterkepungan, baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,

dan agama. Secara ideologi, masyarakat Bali berada dalam kegamangan ideologi akibat

masuk dan berkembangnya ideologi asing dengan terbukanya Bali sebagai pertemuan lintas

etnis, ras, bangsa, dan agama sebagai akses langsung pengembangan kepariwisataan di Bali.

Secara politik, masuknya bermacam-macam partai politik ke Bali, baik disadari maupun

tidak, akan menjadi alat bagi elit politik pusat untuk menggarap Bali.6 Hal ini sering

menyebabkan kehidupan sosial-politik masyarakat Bali terganggu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan (aturan hukum) tentang pencegahan dan penanggulangan

konflik sosial di Bali ?

2. Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan untuk mencegah sedini mungkin

terjadinya konflik sosial di Bali ?

5 Sistem Sosial Masyarakat Bali, http://www.cakrawayu.org/ artikel/ 8-guru-sukarma/ 51-sistem-sosial-

masyarakat-bali.html, diakses Selasa 16 Juli 2013. 6 Sistem Sosial Masyarakat Bali, http://www.cakrawayu.org/ artikel/ 8-guru-sukarma/ 51-sistem-sosial-

masyarakat-bali.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk

lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara

langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya

menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat

membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan

pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian

dinamika kehidupan politik. Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang

makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi

asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan

konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah

mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci,

dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.7 Untuk mencegah

agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat maka peranan hukum mutlak diperlukan.

Peranan hukum dalam masyarakat adalah berfokus pada otoritas dan kontrol yang

memungkinkan kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang tertib dan

tentram.8 Hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan

pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial.9 Hukum berfungsi sebagai mekanisme

untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat, yang berlaku

baik ada konflik maupun tidak ada konflik. Jika terjadi konflik di dalam masyarakat, maka

hukum harus berperan. Olehnya itu, menurut Hobbes hukum itu ditentukan untuk mengatur

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial,

http://statushukum.com/ undang- undang- republik- indonesia- nomor- 7- tahun- 2012- tentang-penanganan-konflik-sosial.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

8 Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum Dalam Masyarakat, Cet. I, Graha Ilmu, Yoyakarta, hlm. 1. 9 Adam Podgorecki dan Christoper J. Whelan (Editor), 1987, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, judul

asli: Sociological Approaches To Law penerjemah: Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra, Cet. I, Bina Aksara, Jakarkat, hlm. 254.

11

konflik-konflik yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Inilah yang disebut oleh

Hobbes fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi.10

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara

sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa

juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan

menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh

perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan

tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat,

keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan

Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan

menghasilkan integrasi, sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan

konflik.11

Konflik dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah pertentangan atau percecokan.

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak

luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang

berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah

laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan

(interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga,

yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena

komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak

ketiga.12

Konflik sosial mengacu pada sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat antara dua

orang / kelompok atau lebih, di mana masing-masing pihak berusaha untuk saling

mengalahkan atau bahkan meniadakan pihak lainnya. Sebagai sebuah bentuk interaksi

sosial yang bersifat negatif, konflik sosial dapat dipahami sebagai akibat tidak sempurnanya 10 Ahmad Ubbe dkk, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial, Pusat

Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011, http:///www.bphn.go.iddatadocumentspkj-2011-10, diakses Rabo 10 Juni 2015.pdf

11 Konflik Sosial, http://riko11f.blogspot.com/2012/06/konflik-sosial.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

12 http://rizalardyansyah23.blogspot.com/2012/12/ makalah- bk-sosial- konflik.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

12

kontak sosial dan komunikasi sosial yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Dengan demikian sebuah interaksi sosial dapat menjadi sebuah kerjasama atau konflik,

secara teoritis dapat diprediksi dari apakah kontak dan komunikasi sosial antara kedua pihak

yang berinteraksi tersebut bersifat positif atau negatif. Sebagai salah satu bentuk interaksi

sosial antar individu dan kelompok yang beraneka, konflik sosial adalah salah satu hakekat

alamiah dari interaksi sosial itu sendiri. Konflik sosial tidak dapat ditiadakan, yang dapat

dilakukan adalah upaya pengelolaan dan mempertahankan konflik pada tingkat yang tidak

menghancurkan kebersamaan yang dibayangkan dan diinginkan bersama.13

Pengertian konflik sosial terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menyatakan

Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik

dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam

waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi

sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.14

Pandangan ahli tentang konflik disampaikan oleh Robbin (1996: 431) mengatakan

konflik dalam organisasi disebut sebagai The Conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di

satu sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain

kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik.

Pandangan ini yang meliputi antara lain:15

1. Pandangan tradisional (The Traditional View). Bahwa konflik itu hal yang buruk,

sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan

istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil

disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di

antara orang - orang.

2. Pandangan hubungan manusia (The Human Relation View). Konflik dianggap

sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi.

13 Ahmad Ubbe dkk, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial, Pusat

Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011, www.bphn.go.iddatadocumentspkj-2011-10, diakses Rabo 10 Juni 2015.pdf

14 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116.


13

Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam

kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar

anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat

guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus

dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh

kelompok atau organisasi.

Demikian pula konflik yang terjadi pada manusia ada berbagai macam ragamnya,

bentuknya, dan jenisnya. Soetopo (1999) mengklasifikasikan jenis konflik, dipandang dari

segi materinya menjadi empat, yaitu:16

1. Konflik Tujuan

Konflik tujuan terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang

kontradiktif.

2. Konflik Peranan

Konflik peranan timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan

tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.

3. Konflik Nilai

Konflik nilai dapat muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam

organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan

kelompok, kelompok dengan organisasi.

4. Konflik Kebijakan

Konflik kebijakan dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok

terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya.

Menurut Sumaatmaja (2003:6.5) penyebab konflik adalah tiap-tiap manusia

mempunyai sifat, watak, kehendak, dan kepentingannya masing-masing. Kehendak dan

kepentingan orang di sekitarnya, maka akan terjalin hubungan kerja sama yang harmonis

untuk mewujudkan keinginannya dan harapannya. Namun kenyataannya tidak jarang


14

kehendak dan keinginan serta kepentingan manusia yang satu dengan yang lainnya itu

saling bertabrakan, maka akibatnya akan terjadi konflik diantara manusia itu.17

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik sosial adalah sebagai

berikut:18

1. Konflik dapat menimbulkan keretakan hubungan antara individu dan kelompok.

2. Konflik menyebabkan rusaknya berbagai harta benda dan jatuhnya korban jiwa.

3. Konflik menyebabkan adanya perubahan kepribadian.

4. Konflik menyebabkan dominasi kelompok pemenang.

Sumaatmaja (2003:6.5) menyebutkan bahwa sumber-sumber konflik antar suku

bangsa dan golongan dalam negara-negara berkembang seperti Indonesia, paling sedikit

5 (lima) macam sumber konflik yaitu :19

1. Konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam

hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama.

2. Konflik bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsur-

unsur dari kebudayaan kepada warga dari suatu suku bangsa lain.

3. Konflik bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan konsep-

konsep agamanya terhadap warga dari suku lain dari suku bangsa lain yang berbeda

agama.

4. Konflik akan terjadi kalau satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa

lain secara politis.

5. Potensi konflik terpendam ada dalam hubungan anatar suku-suku bangsa yang telah

bermusuhan secara adat.

Beberapa wujud konflik sosial yang perlu mendapat perhatian khusus karena sangat

kuat terkonfirmasi sebagai konflik yang mengakar dan mengemuka secara berulang

sepanjang sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Tiga diantaranya hádala :20

17 http://rizalardyansyah23. blogspot.com /2012/ 12/ makalah-bk-sosial-konflik.html, diakses Selasa 16 Juli

2013. 18 Konflik Sosial, http://riko11f.blogspot.com/2012/06/konflik-sosial.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

19 http://rizalardyansyah23.blogspot.com/2012/12/makalah-bk-sosial-konflik.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

15

a. Konflik ideologis yang bersumber pada perbenturan nilai tentang bentuk negara yang

digunakan sebagai bingkai bagi bangsa Indonesia yang merdeka.

b. Konflik horisontal rasial, yang bersumber pada perbedaan etnis yang cenderung rasial,

dan dipicu oleh kesenjangan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi.

c. Konflik vertikal yang bersumber pada ketidak-puasan masyarakat pada penguasa, yang

seringkali meledak dalam bentuk konflik horisontal karena dua faktor, yaitu rasa

frustrasi dan tidak berdaya masyarakat dalam menghadapi kuatnya kekuasaan dan

pemanfaatan potensi-potensi konflik horisontal oleh penguasa untuk mempertahankan

kelanggengan kekuasaannya.

d. Konflik politik yang bersumber pada pertarungan antara kepentingan pemerintah dan

masyarakat lokal, pemerintah nasional, dan kepentingan-kepentingan masyarakat

internasional, yang dapat berakibat pada ancaman serius bagi kelanggengan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.



16

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk melaksanakan salah satu bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang

Penelitian.

b. Untuk memberikan dukungan terhadap kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan

khususnya Ilmu Hukum.

c. Untuk mengetahui persoalan-persoalan hukum yang timbul di masyarakat dan

memberikan sumbangan pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah hukum

tersebut.

d. Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti tentang hubungan antara Ilmu Hukum

dengan masyarakat.

3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam pengaturan (aturan

hukum) tentang pencegahan dan penanggulangan konflik sosial dan upaya-upaya

yang harus dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya konflik sosial di

Bali.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah di tingkat

pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah

terjadinya konflik sosial di Bali.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan untuk para

pengamat, akademisi, praktisi yang yang peduli terhadap masalah-masalah sosial

dan hukum di Bali dalam rangka mewujudkan kedamaian dan ketentraman

masyarakat Bali.

17

BAB IV METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normativ yang menggunakan data

sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan

hukum untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian dan kemudian

ditunjang dengan informasi atau data lapangan.

2. Sifat penelitian

Ditinjau dari sifat penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam kategori

penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan atau

menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok

tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala

dengan gejala lainnya di masyarakat. Serta menjelaskan fungsi atau peran asas-

asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan norma-norma hukum terhadap fakta-

fakta atau masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat.

3. Sumber bahan hukum

Penelitian ini didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan nasional, seperti misalnya: konstitusi negara, undang-undang,

peraturan pemerintah dan lain-lain. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum

sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yaitu berupa: buku-buku hukum,

jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah hukum, tulisan-tulisan atau artikel-artikel

hukum dan kamus hukum yang terkait dengan pokok permasalahan dalam

penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan studi kepustakaan, dengan metode studi kepustakaan ini peneliti

18

mencari, mempelajari dan memahami berbagai pendapat, teori dan konsepsi

yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang didapatkan dari literatur-

literatur yang tersedia serta peraturan perundang-undangan.

5. Tehnik pengolahan dan analisa bahan hukum

Untuk pengolahan dan analisis bahan hukum yang diperoleh dari penelitian,

bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan

penyusunan, analisis, argumentasi, interpretasi dan pemahaman makna dengan

mengkaitkan asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan norma-norma hukum

(ketentuan atau peraturan hukum) yang berlaku dengan kondisi atau fakta sosial

yang muncul di masyarakat, kemudian disajikan secara deskriptif dan sistematis.

19

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin

cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan

Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat

horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya

rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma

psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya

kesejahteraan umum.21

Bali merupakan salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konflik sosial yang bersifat horizontal juga sering terjadi di Bali. Membayangkan

masyarakat Bali semata-mata anggung dan mempesona bagai di post card dan lukisan

naturalis merupakan sebuah kekeliruan besar. Dibalik keanggunan dan keindahan tersebut,

di sana sini terdapat konflik sosial.22 Konflik sosial yang terjadi di Bali pada umumnya

dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, politik, hukum dan adat budaya. Namun konflik

sosial yang terjadi di Bali yang sering muncul ke permukaan dan menjadi perhatian publik

adalah konflik sosial yang berdimensi adat.

Konflik di Bali juga bisa dilacak dari ekses negatif ideologi pembangunan model

tricle down efect, tetesan ke bawah. Hal ini memang tidak bersifat langsung, namun masih

bisa dilacak peroses pertumbuhannya. Pembangunan model itu, amat bergantung pada peran

konglomerat, karena itu kelompok ini, harus dibangun secara instant melalui konglomerasi

dan nepotisme. Mereka inilah yang diberikan kesempatan untuk mengubah pola ekonomi

pariwisata dari yang kerakyatan menjadi ”kekaisaran”. ”Kaisar-kaisar” pariwisata datang ke

Bali, tidak saja melakukan eksploitasi ekonomi, tetapi juga penetrasi budaya dengan

menghancurkan dan mengesampingkan budaya lokal. Lebih jauh dari itu mereka juga

melakukan dominasi poltik dengasn mendikte elit kekuasaan lokal baik sipil maupun

militer, dipaksa tunduk terhadap kehendak ”sang kaisar.” Hal ini kemudian menimbulkan

21http:// statushukum. com/ undang- undang- republik- indonesia- nomor- 7- tahun- 2012- tentang-

penanganan- konflik- sosial. html, diakses Selasa 16 Juli 2013. 22 Bahaya Konflik Multidimensi Mengintip Bali, http://www.sejarawantsp.com/bahaya-konflik-multidimensi-

mengintip-bali/, diakses Minggu 14 Juni 2015.

20

konflik baru antara mahasiswa dan para pemerhati Bali melawan penguasa yang didukung

aparat keamanan.23

Sementara konflik ekonomi sosial yang muncul dari ekses pembangunan model

tricle down efect bermula dari adanya akumulasi kapital pada segelintir orang, yang

kemudian melahirkan kecemburuan sosial golongan miskin dengan golongan kaya.

Pembakaran dan penjarahan yang dilakukan oleh rakayat Bali pada kerusuhan sosial –

politik 20-21Oktober 1999, sangat cocok untuk menerangkan bahwa ketimpangan sosial

ekonomi mempunyai peluang yang besar meningkatkan kadar konflik tataran tertinggi,

yakni tindakan-tindakan anarkhi.24

Konflik sosial yang juga sering menjadi perhatian publik yang terjadi di Bali adalah

konflik adat atau kasus adat. Yang dimaksud dengan konflik ataupun kasus adat adalah

kasus-kasus yang bertentangan dengan Tri Hita Karana (Parahyangan, Pawongan dan

Palemahan) (Surpha, 2002:154). Di Bali konflik adat merupakan ancaman besar bagi

eksistensi masyarakat Bali yang kini mendapatkan perhatian besar dari banyak kalangan.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat Bali beberapa tahun ini intensitasnya sangat tinggi.

Beberapa kasus setelah diidentifikasi dapat digolongkan ke dalam ranah konflik adat tapi

ada pula konflik yang diklaim menjadi konflik adat atau tindakan kriminal yang diadatkan,

seperti permasalahan pribadi yang kemudian mengajak kelompok besar seperti banjar adat

sampai desa pakraman untuk ikut serta dalam putaran konflik tersebut. Latar belakang

terjadinya konflik adat antara lain disebabkan oleh adanya perubahan sosial yang tampak

pada perubahan perilaku warga masyarakat, dan terjadinya pergeseran nilai budaya (Sirtha,

2008:75).25 Ditengah perkembangan kemajuan teknologi dan pengetahuan, dinamika

kehidupan sosial masyarakat kini pun kian berubah. Kesadaran akan peningkatan

kesejahteraan yang semakin tinggi akibat dari perubahan yang cepat mengikuti

perkembangan masyarakat yang semakin maju, mengakibatkan adanya pergeseran nilai-

nilai budaya masyarakat. Dengan kemajuan yang sedemikian rupa saat ini fenomena yang

23 Bahaya Konflik Multidimensi Mengintip Bali, http://www.sejarawantsp.com/bahaya-konflik-multidimensi-

mengintip-bali/, diakses Minggu 14 Juni 2015. 24 Bahaya Konflik Multidimensi Mengintip Bali, http://www.sejarawantsp.com/bahaya-konflik-multidimensi-

mengintip-bali/, diakses Minggu 14 Juni 2015. 25Dinamika Desa Pakraman, http://dhebotblogbelog.blogspot.com/2014/01/dinamika-desa-pakraman.html,

diakses Rabo 10 Juni 2015.

21

muncul adalah masyarakat sudah mulai berubah menjadi masyarakat yang konsumtif,

eksploitatif, bernafsu tinggi, individualistik, konsumeristik, dan sekuler. Pergeseran yang

terjadi antara lain, terjadi pergeseran nilai sakral menjadi profan, dan nilai agama bergeser

menjadi nilai ekonomi. Dengan terjadinya perubahan nilai dalam perubahan orientasi dari

kesederhanaan dan hemat menjadi rakus antara lain merupakan penyebab munculnya

berbagai konflik di desa pakraman termasuk konflik batas wilayah yang melibatkan desa

pakraman (Windia, 2010:28).26

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara

sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa

juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan

menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak

pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya,

konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.27

Pengertian dari kata ”konflik” sangat banyak diberikan oleh para ahli. Menurut

Stoner dan Freeman (1989:392) membagi pandangan menjadi dua bagian, yaitu pandangan

tradisional (Old view) dan pandangan modern (Current View) :28

1. Pandangan tradisional. Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik dapat

dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat mengacaukan organisasi dan mencegah

pencapaian tujuan yang optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang

optimal, konflik harus dihilangkan. Konflik biasanya disebabkan oleh kesalahan

manajer dalam merancang dan memimpin organisasi. Dikarenakan kesalahan ini,

manajer sebagai pihak manajemen bertugas meminimalisasikan konflik.

2. Pandangan modern. Konflik tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan banyak faktor,

antara lain struktur organisasi, perbedaan tujuan, persepsi, nilai – nilai, dan

sebagainya. Konflik dapat mengurangi kinerja organisasi dalam berbagai tingkatan.

Jika terjadi konflik, manajer sebagai pihak manajemen bertugas mengelola konflik

sehingga tercipta kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan bersama.

26Dinamika Desa Pakraman, http://dhebotblogbelog.blogspot.com/2014/01/dinamika-desa-pakraman.html,

diakses Rabo 10 Juni 2015. 27 Konflik, http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik, diakses Minggu 14 Juni 2015. 28 Konflik, http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik, diakses Minggu 14 Juni 2015.

22

Selain pandangan menurut Robbin dan Stoner dan Freeman, konflik dipahami

berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan kontemporer (Myers, 1993:234)29

1. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang

harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai

sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan

seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik

secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan

menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga

akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan

tradisional, konflik haruslah dihindari.

2. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik

merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi

manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam

konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak

hubungan antarpribadi bahkan merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai

suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang

destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun

organisasi tersebut, misalnnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi.

Adapun penyebab konflik tersebut adalah :30

Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan

perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan

sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial,

sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan

kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu

29 Konflik, http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik, diakses Minggu 14 Juni 2015. 30 Konflik, http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik, diakses Minggu 14 Juni 2015.

23

perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik,

tetapi ada pula yang merasa terhibur.

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang

berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian

kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan

perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda.

Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok

memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang

sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan

kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan

sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus

dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap

sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha

kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan

membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari

lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan

antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial

di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang

politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara

kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha

yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan

upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk

dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

24

Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu

berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya

konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi

yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat

tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai

masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti

menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya.

Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam

organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan

nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi

pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri.

Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat

kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan

terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan

masyarakat yang telah ada.

A. Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial Di Bali Dari Perspektif Hukum

Negara (Hukum Nasional)

Indonesia adalah negara hukum. Demikian ditegaskan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 setelah perubahan).

Dengan demikian maka sudah sewajarnya negara (pemerintah) menciptakan norma-norma

hukum atau produk hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengatur kehidupan

seluruh komponen bangsa, termasuk membuat peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan konflik sosial. Undang-undang yang

sudah diundangkan dalam Lembaran Negara akan mempunyai kekuatan mengikat dan

berlaku terhadap seluruh komponen negara (wilayah adan warga negara) yang ada di dalam

negara. Demikian pula dengan Bali, Bali adalah merupakan bagian dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Bali juga harus tunduk dan terikat untuk melaksanakan undang-undang

yang sudah diundangkan dalam Lembaran Negara, termasuk tunduk dan melaksanakan

25

undang-undang tentang pencegahan dan penanggulangan konflik sosial, yaitu Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menyadari kondisi dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang

demokratis, pada tanggal 10 Mei 2012 Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut juga

telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi Pencegahan Konflik,

Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik.31 Pengertian konflik sosial terdapat

dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang

Penanganan Konflik Sosial, yang menyatakan: Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut

Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok

masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang

mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas

nasional dan menghambat pembangunan nasional.32

Mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah,

kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya

pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang

sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi

kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian

kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka

regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas

penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi.

Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang

tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun

dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).33

31 Penanganan Konflik Komunal dan Kekerasan Horizontal dari Perspektif Implementasi UU No. 7 Tahun

2012, http://www.indonesia.go.id/en/ penjelasan- umum/ 12392- penanganan- konflik- komunal- dan-kekerasan-horizontal-dari-perspektif-implementasi-uu-no-7-tahun-2012, diakses Selasa 16 Juli 2013.

32 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116.

33 http:// statushukum. com/ undang- undang- republik- indonesia- nomor- 7- tahun- 2012- tentang- penanganan- konflik- sosial. html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

26

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis,

argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.34

Argumentasi filosofis berkaitan dengan pertama, jaminan tetap eksisnya cita-cita

pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan

bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau Konflik yang terjadi di antara

kelompok masyarakat. Kedua, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan

budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan

rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Ketiga, tanggung jawab negara memberikan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan

sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan

pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap

hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera.35

Selanjutnya, argumentasi sosiologis pembentukan Undang-Undang tentang

Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut; Pertama, Negara Republik Indonesia

dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai

ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik,

berpotensi melahirkan Konflik di tengah masyarakat. Kedua, Indonesia pada satu sisi

sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya

gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang

terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan Konflik. Ketiga,

kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat

menimbulkan Konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam

34http:// statushukum. com/ undang- undang- republik- indonesia- nomor- 7- tahun- 2012- tentang-

penanganan- konflik- sosial. html, diakses Selasa 16 Juli 2013. 35http:// statushukum. com/ undang- undang- republik- indonesia- nomor- 7- tahun- 2012- tentang-

penanganan- konflik- sosial. html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

27

sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

Keempat, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya

lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya

trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segresi antara para

pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Kelima, Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif,

efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara

damai berdasarkan landasan hukum yang memadai. Keenam, dalam mengatasi dan

menangani berbagai Konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format

kebijakan Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan

transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis dan cara damai.36

Argumentasi yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik

Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan terkait Penanganan

Konflik yang masih bersifat sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan

sistem ketatanegaraan.37



Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat




kesejahteraan umum.38 Berdasarkan fakta tersebut, maka dibentuklah undang-undang

tentang penanganan konflik sosial, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 terdiri dari 10 (Sepuluh)

Bab dan 62 (Enam Puluh Dua) Pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Asas,

Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Bab III tentang Pencegahan Konflik, Bab IV tentang

Penghentian Konflik, Bab V tentang Pemulihan Pasca Konflik, Bab VI tentang

Kelembagaan Dan Mekanisme Penyelesain Konflik, Bab VII tentang Peran Serta 36http:// statushukum. com/ undang- undang- republik- indonesia- nomor- 7- tahun- 2012- tentang-

penanganan- konflik- sosial. html, diakses Selasa 16 Juli 2013. 37http:// statushukum. com/ undang- undang- republik- indonesia- nomor- 7- tahun- 2012- tentang-

penanganan- konflik- sosial. html, diakses Selasa 16 Juli 2013. 38 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

28

Masyarakat, Bab VIII tentang Pendanaan, Bab IX tentang Ketentuan Peralihan, Bab X

tentang Ketentuan Penutup.

Dengan menggunakan pemahaman terhadap hakekat konflik sosial dan hakekat

masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikultural, berikut ini adalah beberapa prinsip

yang perlu diperhatikan dalam menangani konflik sosial secara efektif melalui aturan

perundang-undangan, yaitu :39

a. Konflik sosial harus diterima sebagai salah satu realitas sosial yang merupakan salah

satu hakekat kebersamaan, ilusi tentang terciptanya kebersamaan yang bersifat otomatis,

dapat menyebabkan lahirnya sikap menghindari konflik yang akhirnya melumpuhkan

kemampuan masyarakat untuk mengelola konflik secara mandiri dalam kehidupan

bersama.

b. Penanganan konflik sosial dapat dilakukan secara lebih dini dengan mengidentifikasi

pola-pola kontak dan komunikasi sosial yang dapat memprediksi bentuk-bentuk

interaksi sosial yang bersifat negatif dari dua orang individu atau kelompok.

c. Penanganan konflik sosial dapat dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi dan

mempelajari lebih seksama berbagai kepentingan spesifik yang merupakan konsekuensi

dari perbedaan-perbedaan hakiki dan alami dari setiap individu atau kelompok yang

membangun kesatuan sosial tersebut.

d. Penanganan konflik sosial tidak hanya dilakukan pada saat konflik sudah terbuka, yang

biasanya sudah terlambat. Penanganan konflik perlu dilakukan secara lebih dini dengan

cara mengidentifikasi secara cermat bentuk-bentuk konflik tersembunyi, kadar

ketegangan yang timbul dari konflik tersembunyi tersebut, faktor-faktor yang potensial

menjadi pemicu, serta pengaruh intervening variables penting yang ikut mempercepat

proses perubahan sebuah konflik tersembunyi menjadi sebuah konflik terbuka.

e. Penanganan konflik secara efektif, juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi secara

cepat dan akurat mengenai dimensi konflik yang terjadi. Konflik yang bersifat vertikal,

perlu ditangani secara berbeda dengan konflik horisontal karena melibatkan dua

individu atau kelompok sosial yang berbeda stata dan kekuatan hegemoniknya.



29

f. Penanganan konflik sosial secara efektif tidak hanya memperhatikan wujud konflik yang

fisikal, melainkan juga yang bersifat ideologis yang berakar pada perbenturan nilai-nilai

dasar, serta konflik normatif yang berakar pada perbedaan mengenai aturan berperilaku.

g. Dalam konteks masyarakat multikultural, aturan perundang-undangan harus mampu

menumbuhkan kemampuan setiap individu dan kelompok masyarakat untuk memiliki

kapasitas penting untuk hidup bersama, yaitu kesadaran akan jati diri dan sadar akan

kepentingannya, kesadaran bertindak publik yang berlandas pada kemampuan

menyadari dan menerima kepentingan orang lain dan kelompok lain setara dengan

kepentingannya, memiliki keterampilan untuk menjadi juru bicara yang fasih dan elegan bagi kepentingan diri dan kelompoknya, menjadi pendengar yang peka terhadap

kepentingan orang dan kelompok lain, serta mampu memberikan solusi-solusi

kontributif yang larap dengan kerangka besar mosaik kebersamaan.

B. Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial Di Bali Dari Perspektif Kearifan

Lokal (Local Wisdom).

Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah juga sebagai

kesatuan masyarakat hukum adat dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Kesatuan

masyarakat hukum adat yang ada di seluruh Indonesia termasuk Bali, secara tegas telah

mendapat pengakuan secara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Konstitusi Negara Republik

Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945 setelah

perubahan) pada Pasal 18B Ayat 2, yang menyatakan :

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa

identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan

jaman dan peradaban.

Dalam berbagai undang-undang juga disinggung memgenai eksistensi hukum adat

dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994

30

tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip

free and prior inform consent.40

Kehidupan masyarakat Bali dari waktu ke waktu terus mengalami dinamika.

Dinamika perkembangan masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh era globalisasi yang

memunculkan arus demokrasi dan perubahan yang begitu luas dan mempengaruhi segala

segi kehidupan masyarakat Bali. Era globalisasi yang menimbulkan dinamika politik,

ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat Bali telah memunculkan pertentangan atau

konflik di Bali, yaitu konflik yang bersifat horisontal atau vertikal. Konflik dan kekerasan di

Bali, dikenal dengan istilah biota atau wicara. Pelakunya bukan hanya warga desa

pakraman (krama desa), tetapi juga penduduk Bali. Dengan kata lain, setiap orang yang

berada di Bali (baik krama desa, krama tamiu maupun tamiu), potensial dapat menimbulkan

biota di tanah Bali.41 Konflik sosial yang terjadi di Bali dilatarbelakangi oleh masalah

politik, ekonomi, adat dan lain-lain. Konflik sosial yang terjadi di Bali yang sering muncul

ke publik adalah dilatar belakangi oleh masalah adat. Apabila konflik dan kekerasan itu

muncul karena pelanggaran norma agama Hindu dan adat Bali, dikenal dengan sebutan

“konflik adat”. Konflik adat sebenarnya bukan hal baru, tetapi sudah terjadi sejak zaman

kolonial, berlanjut sampai sekarang dengan berbagai menifestasi.42 Konflik adat yang juga

merupakan konflik sosial sering muncul pada desa pakraman di Bali. Untuk mencegah

munculnya konflik di desa pakraman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai

berikut. Pertama, sanksi adat yang telah terbukti menjadi sorotan berbagai pihak karena

dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan hak azasi manusia (HAM) seperti

sanksi adat kasepekang, sebaiknya ditinggalkan dan diganti dengan jenis sanksi lainnya

yang lebih menjamin tercapainya tujuan pengenaan sanksi adat, yaitu mengembalikan

keseimbangan dalam masyarakat dan menciptakan kasukertan sekala niskala (kedamaian

lahir batin). Kedua, prajuru desa perlu mengadakan perubahan orientasi dalam menegakkan

40Hendra Wahanu Prabandani, Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal, http://birohukum.

bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/PEMBANGUNAN%20HUKUM%20BERBASIS%20KEARIFAN%20 LOKAL.pdf, diakses Minggu 14 Juni 2015.

41 Wayan P. Windia, Kajian Hukum Adat untuk Mencegah Konflik Sosial di Masyarakat, dies.unud.ac.id/wp-

content/uploads/2008/09/10-windia-hukum.doc , diakses Selasa 16 Juli 2013. 42 Wayan P. Windia, Kajian Hukum Adat untuk Mencegah Konflik Sosial di Masyarakat, dies.unud.ac.id/wp-

content/uploads/2008/09/10-windia-hukum.doc , diakses Selasa 16 Juli 2013.

31

hukum adat (awig-awig desa). Penegakan awig-awig tidak lagi harus bersikukuh pada

interpretasi teks, melainkan lebih berorientasi pada konteks ruang dan waktu serta manfaat

yang didapat. Dalam hubungan dengan usaha menciptakan kasukertan (kedamaian) desa,

hal ini mengandung arti bahwa dalam mengambil keputusan, perangkat pimpinan desa

pakraman (prajuru desa) tidak semata-mata harus berpegang pada suara terbanyak (briuk

siyu), melainkan patut meperhatikan kepatutan yang berlaku umum.43

Hukum adat di Bali mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencegah dan

menanggulangi konflik sosial yang terjadi di Bali. Hukum adat di Bali merupakan

perwujudan dari nilai-nilai budaya Bali dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali.

Hukum adat dalam prakteknya adalah berisi kearifan-kearian lokal yang saat ini sedang

mengemuka karena kapasitasnya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam

berbagai aspek kehidupan.44 Soerjono Soekanto (1988) menyatakan bahwa hukum harus

dianggap sebagai ekspresi dari suatu sikap kebudayaan, artinya tertib hukum harus

dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem kebudayaan. Hukum merupakan

konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan

penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat selalu

menghasilkan kebudayaan, maka hukumpun selalu ada dalam masyarakat dan tampil

dengan kekhasan masing-masing.45 Sebagai bagian dari produk kebudayaan, hukum tidak

hanya dipandang sebagai bangunan norma peraturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki

otoritas untuk membuat hukum negara. Lebih dari itu, perspektif antropologi hukum

memperlihatkan wujudnya sebagai sistem pengendalian sosial (social control) untuk

menciptakan keteraturan sosial (social order) dan menjaga ketertiban dalam kehidupan

bersama (legal order).46

43 Wayan P. Windia, Kajian Hukum Adat untuk Mencegah Konflik Sosial di Masyarakat, dies.unud.ac.id/wp-

content/uploads/2008/09/10-windia-hukum.doc , diakses Selasa 16 Juli 2013. 44Hendra Wahanu Prabandani, Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal, http://birohukum.


45Hendra Wahanu Prabandani, Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal, http://birohukum. bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/PEMBANGUNAN%20HUKUM%20BERBASIS%20KEARIFAN%20 LOKAL.pdf, diakses Minggu 14 Juni 2015.

46Hendra Wahanu Prabandani, Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal, http://birohukum.


32

Demikian pula nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali juga dapat mencegah dan

menanggulangi terjadinya konflik sosial di Bali. Kearifan lokal (local genius / local

wisdom) merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas

yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi.

Kearifan lokal dengan demikian merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh

masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan

sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan didalam tradisi dan mitos yang

dianut dalam jangka waktu yang lama.47 Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai

kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh

ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman

yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang

digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.48

Masyarakat Bali sebagai satu kesatuan geografis, suku, ras, agama memiliki nilai

kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti daya jelajah sosialnya dalam mengatasi

berbagai problematika kehidupan sosial. Nilai kearifan lokal tersebut diantaranya :49

1. Nilai kearifan Tri Hita Karana; suatu nilai kosmopolit tentang harmonisasi

hubungan manusia dengan tuhan (sutata parhyangan), hubungan manusia dengan

sesama umat manusia (sutata pawongan) dan harmonisasi hubungan manusia

dengan alam lingkungannya (sutata palemahan). Nilai kearfian lokal ini telah

mampu menjaga dan menata pola hubungan sosial masyarakat yang berjalan sangat

dinamis.

47AA G Oka Wisnumurti, Mengelola Nilai Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama (Suatu Tinjauan Empiris-Sosiologis), http://www.yayasankorpribali.org/artikel-dan-berita/59-mengelola-nilai-kearifan-lokal-dalam-mewujudkan-kerukunan-umat-beragama.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

48 Hendra Wahanu Prabandani, Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal, http://birohukum. bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/PEMBANGUNAN%20HUKUM%20BERBASIS%20KEARIFAN%20 LOKAL.pdf, diakses Minggu 14 Juni 2015.

49 AA G Oka Wisnumurti, Mengelola Nilai Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama (Suatu Tinjauan Empiris-Sosiologis), http://www.yayasankorpribali.org/artikel-dan-berita/59-mengelola-nilai-kearifan-lokal-dalam-mewujudkan-kerukunan-umat-beragama.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

33

2. Nilai kearifan lokal Tri Kaya Parisuda; sebagai wujud keseimbangan dalam

membangun karakter dan jatidiri insani, dengan menyatukan unsur pikiran,

perkataan dan perbuatan. Tertanamnya nilai kearfan ini telah melahirkan insan yang

berkarakter, memiliki konsistensi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajiban

sosial.

3. Nilai kearifan lokal Tatwam Asi; kamu adalah aku dan aku adalah kamu, nilai ini

memberikan fibrasi bagi sikap dan prilaku mengakui eksistensi seraya menghormati

orang lain sebagaimana menghormati diri sendiri. Nilai ini menjadi dasar yang

bijaksana dalam membangun peradaban demokrasi moderen yang saat ini sedang

digalakkan.

4. Nilai Salunglung Sabayantaka, Paras Paros Sarpanaya; sutu nilai sosial tentang

perlunya kebersamaan dan kerjasama yang setara antara satu dengan yang lainnya

sebagai satu kesatuan social yang saling menghargai dan menghormati.

5. Nilai Bhineka Tunggal Ika sebagai sikap sosial yang menyadari akan kebersamaan

ditengah perbedaan, dan perbedaan dalam kebersamaan. Semangat ini sangat

penting untuk diaktualisasikan dalam tantanan kehidupan sosial yang multikultural.

6. Nilai kearifan lokal Menyama Braya; mengandung makna persamaan dan

persaudaraan dan pengakuan sosial bahwa kita adalah bersaudara. Sebagai satu

kesatuan sosial persaudaraan maka sikap dan prilaku dalam memandang orang lain

sebagai saudara yang patut diajak bersama dalam suka dan duka.

Sederertan nilai-nilai kerafian lokal tersebut akan bermakna bagi kehidupan sosial

apabila dapat menjadi rujukan dan bahan acuan dalam menjaga dan menciptakahn relasi

sosial yang harmonis. Sistem pengetahuan lokal ini seharusnya dapat dipahami sebagai

sistem pengetahuan yang dinamis dan berkembang terus secara kontekstual sejalan dengan

tuntutan kebutuhan manusia yang semakin heterogen dan kompleks. Nilai kearifan lokal

akan memiliki makna apabila tetap menjadi rujukan dalam mengatasi setiap dinamika

kehidupan sosial, lebih-lebih lagi dalam menyikapi berbagai perbedaan yang rentan

menimbulkan konflik. Keberadaan nilai kearifan lokal justru akan diuji ditengah-tengah

kehidupan sosial yang dinamis. Di situlah sebuah nilai akan dapat dirasakan. Secara empiris

nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Bali telah teruji

34

keampuhannya, paling tidak ketika proses reformasi berlangsung, pemilu multi partai dan

konflik-konflik sosial yang bernuansa antar pemuda, masalah ekonomi dan politik dapat

diredam.50

50 AA G Oka Wisnumurti, Mengelola Nilai Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama (Suatu Tinjauan Empiris-Sosiologis), http://www.yayasankorpribali.org/artikel-dan-berita/59-mengelola-nilai-kearifan-lokal-dalam-mewujudkan-kerukunan-umat-beragama.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

35

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan



Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat




kesejahteraan umum. Demikian halnya dengan Bali, Bali merupakan salah satu bagian dari

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik sosial yang bersifat horizontal juga sering

terjadi di Bali. Konflik sosial yang terjadi di Bali pada umumnya dilatarbelakangi oleh

masalah ekonomi, politik, hukum dan adat budaya.

Menyadari kondisi dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang

demokratis, maka pada tanggal 10 Mei 2012 Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut juga

telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi Pencegahan Konflik,

Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik. Dalam konteks Indonesia sebagai

negara hukum, seperti ditegaskan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 setelah perubahan), maka sudah sewajarnya

negara (pemerintah) menciptakan norma-norma hukum atau produk hukum (peraturan

perundang-undangan) yang mengatur kehidupan seluruh komponen bangsa, termasuk

membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan

penanggulangan konflik sosial. Bali sebagai sebuah Provinsi yang merupakan bagian dari

Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu harus tunduk dan terikat untuk melaksanakan

undang-undang yang sudah diundangkan dalam Lembaran Negara, termasuk tunduk dan

melaksanakan undang-undang tentang pencegahan dan penanggulangan konflik sosial, yaitu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pencegahan dan penanggulangan konflik sosial di Bali tidak hanya berdasarkan pada

hukum negara (hukum nasional) saja. Tetapi juga berdasarkan pada hukum yang lahir dari

36

budaya lokal Bali (kearifan lokal Bali). Hukum adat di Bali mempunyai peranan yang

sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi konflik sosial yang terjadi di Bali.

Hukum adat di Bali merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya Bali dan kearifan lokal

yang ada di Bali. Sebagai bagian dari produk kebudayaan, hukum tidak hanya dipandang

sebagai bangunan norma peraturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas untuk

membuat hukum negara. Lebih dari itu, perspektif antropologi hukum memperlihatkan

wujudnya sebagai sistem pengendalian sosial (social control) untuk menciptakan

keteraturan sosial (social order) dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bersama (legal

order). Eksitensi kesatuan masyarakat hukum adat di Bali telah mendapat pengakuan

negara, hal ini ditegaskan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945 setelah perubahan) pada Pasal 18B

Ayat 2, dan Pasal 28I ayat (3).

Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang

dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan

pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem

pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-

hari oleh masyarakat. Masyarakat Bali sebagai satu kesatuan geografis, suku, ras, agama

memiliki nilai kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti daya jelajah sosialnya dalam

mengatasi berbagai problematika kehidupan sosial. Nilai kearifan lokal tersebut

diantaranya: Tri Hita Karana; Tri Kaya Parisuda; Tatwam Asi; Salunglung Sabayantaka,

Paras Paros Sarpanaya; Bhineka Tunggal Ika; Menyama Braya.

Sederertan nilai-nilai kerafian lokal tersebut akan bermakna bagi kehidupan sosial

apabila dapat menjadi rujukan dan bahan acuan dalam menjaga dan menciptakahn relasi

sosial yang harmonis. Nilai kearifan lokal akan memiliki makna apabila tetap menjadi

rujukan dalam mengatasi setiap dinamika kehidupan sosial, lebih-lebih lagi dalam

menyikapi berbagai perbedaan yang rentan menimbulkan konflik.

6.2 Saran

Pemerintah harus secara berkesinambungan dan konsisten mensosialisasikan

substansi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

terhadap masyarakat secara umum, termasuk juga kepada masyarakat Bali dan seluruh

37

pemangku kepentingan di Bali. Sosialisasi ini juga penting ditujukan kepada tokoh-tokoh

masyarakat Bali yang menjadi panutan dan disegani di Bali. Pada konteks masyarakat Bali,

tokoh-tokoh masyarakat masih dianggap memiliki kemampuan yang kuat untuk

mengarahkan pemikiran dan tindakan masyarakat. Adanya sosialisasi Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial terhadap masyarakat yang ada di

Bali, maka masyarakat diharapkan mengerti dan memahami substansi Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2012. Dengan dipahaminya substansi undang-undang tersebut oleh

masyarakat, maka hal ini akan dapat mencegah terjadinya konflik sosial di Bali.

Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali harus ditanamkan sedini mungkin kepada

generasi muda masyarakat Bali (orang Bali) mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah

Menengah Atas (SMA), agar benar-benar nilai-nilai kearifan lokal tersebut dipahami,

disadari dan menjadi pedoman pola prilaku dalam bertindak. Demikian pula peran keluarga

sebagai kesatuan sosial masyarakat terkecil harus mengimplementasikan nilai-nilai kearifan

lokal tersebut dalam hubungan antar personal dalam keluarga tersebut (hubungan orang tua

dengan anak atau anak dengan orang tua) dalam kehidupan sehari-hari. Adanya pemahaman

dan kesadaran yang kuat terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali oleh generasi

muda Bali (orang Bali) sejak dini, maka hal tersebut menjadi salah satu faktor penting

dalam mencegah terjadinya pertentangan atau konflik, termasuk konflik sosial pada

kehidupan masyarakat Bali.

38

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Adam Podgorecki dan Christoper J. Whelan (Editor), 1987, Pendekatan Sosiologis

Terhadap Hukum, judul asli: Sociological Approaches To Law penerjemah: Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra, Cet. I, Bina Aksara, Jakarkat.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum Dalam Masyarakat, Cet. I, Graha Ilmu,

Yoyakarta. B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik

Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116.

C. Artikel / Jurnal

Ahmad Ubbe dkk, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011, http:///www.bphn.go.iddatadocumentspkj-2011-10, diakses Rabo 10 Juni 2015.

AA G Oka Wisnumurti, Mengelola Nilai Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama (Suatu Tinjauan Empiris-Sosiologis), http://www. yayasankorpribali. org/ artikel- dan- berita/ 59- mengelola- nilai- kearifan- lokal- dalam-mewujudkan- kerukunan-umat-beragama.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

Bali Hadapi Konflik Sosial, http://bumnwatch.com/ bali- hadapi- konflik- sosial/, diakses Minggu 25 Agustus 2013.

Hendra Wahanu Prabandani, Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal,

http://birohukum. bappenas.go.id/data/data_ artikel_ jdih/ PEMBANGUNAN% 20 HUKUM% 20BERBASIS%20KEARIFAN%20 LOKAL.pdf, diakses Minggu 14 Juni 2015.

http://rizalardyansyah23.blogspot.com/2012/12/ makalah- bk-sosial- konflik.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

Konflik Sosial, http://riko11f.blogspot.com/2012/06/konflik-sosial.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

Konflik, http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik, diakses Minggu 14 Juni 2015.

39

Penanganan Konflik Komunal dan Kekerasan Horizontal dari Perspektif Implementasi UU

No. 7 Tahun 2012, http://www.indonesia. go.id/en/ penjelasan- umum/ 12392- penanganan- konflik- komunal- dan- kekerasan- horizontal- dari- perspektif-implementasi-uu-no-7- ahun-2012, diakses Selasa 16 Juli 2013.

Potensi Konflik Sosial di Bali Tinggi, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/219122-

potensi-konflik-sosial-di-bali-tinggi, diakses Selasa 16 Juli 2013. Sistem Sosial Masyarakat Bali, http://www.cakrawayu.org/ artikel/ 8-guru-sukarma/ 51-

sistem-sosial-masyarakat-bali.html, diakses Selasa 16 Juli 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik

Sosial, http://statushukum.com/ undang- undang- republik- indonesia- nomor- 7- tahun- 2012- tentang-penanganan-konflik-sosial.html, diakses Selasa 16 Juli 2013.

Wayan P. Windia, Kajian Hukum Adat untuk Mencegah Konflik Sosial di Masyarakat,

dies.unud.ac.id/wp-content/uploads/2008/09/10-windia-hukum.doc , diakses Selasa 16 Juli 2013.

40

LAMPIRAN

41

Personalia Penelitian

1. Ketua Peneliti

a. Nama : I Ketut Suardita, SH, MH

b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Tk.I / IIId / 19690224 199702 1 001

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Fakultas : Hukum

e. Perguruan Tinggi : Universitas Udayana

f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum

2. Anggota Peneliti

a. Nama : I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, SH, MH

b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda Tk.I/IIIb/19810814 200312 2 001

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Fakultas : Hukum

e. Perguruan Tinggi : Universitas Udayana

f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum

42

CURRICULUM VITAE

Nama : I Ketut Suardita, SH, MH NIP : 19690224 199702 1 001 Tempat dan Tanggal Lahir : Besan, Dawan, Klungkung, 24 Pebruari 1969 Jenis Kelamin : Laki-laki Status Perkawinan : Kawin Agama : Hindu Golongan / Pangkat : IIId / Penata Tingkat I Jabatan Akademik : Lektor Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Udayana Alamat : Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar Telp / Faks : (0361) 222666 / Fax. 234888 Alamat Rumah : Jl. Pakusari, V. No. 2 Sesetan, Denpasar Selatan, Denpasar Telp / Faks / Hp : 0817552858 Alamat e-mail : [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI Tahun Lulus

Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan

doktor)

Perguruan Tinggi Jurusan/ Program

Studi 1993 Sarjana (S1) Univ. Udayana Hukum Administrasi

Negara / Ilmu Hukum 2010 Magister (S2) Univ. Udayana Hukum Pemerintahan

/Ilmu Hukum

PELATIHAN PROFESIONAL Tahun Jenis Pelatihan (Dalam/Luar

Negeri) Penyelenggara Jangka Waktu

2010 Pelatihan Metodologi Penelitian

Lemlit UNUD 5 Mei 2010 (1 hari)

2010 Pemantapan Proses

Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Lulusan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Unit Penjaminan Mutu Fak Hukum UNUD

21 Agustus 2010 (1 hari)

2010 Penataran Penulisan Buku Ajar Bagi Dosen UNUD

UPT Penerbit Universitas Udayana 13 s/d 14 April 2010

(2 hari)

2010 Training In Basic Computer Skills And Use Appropriate Software And internet

NPT Project NUFFIC IND 223, Strengthening Faculty Of Law Udayana University Intetrnational Cooperation Between Udayana University And Maastricht

18 s/d 20 Mei 2010 (3 hari )

43

University

2010 Training Development And Educational Methodology Problem Base Learning

NPT Project NUFFIC IND 223, Strengthening Faculty Of Law Udayana University Intetrnational Cooperation Between Udayana University And Maastricht University

10 s/d 13 Januari 2010 (4 hari)

2010 Workshop Problem Base Learning Activity 1.5


25 s/d 28 Agustus 2010 (4 hari)

2011 Workshop Nasional Legal Reasoning, Legal Research, Legal Writing, And Publication

Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fak. Hukum Unud

28 Maret 2011 (1 hari)

2011 In Training in E-Learning for Academic and Library Staffs Faculty of Law Udayana Univversity


25 s/d 28 Mai 2011

(4 hari)

PRODUK BAHAN AJAR Mata Kuliah Program

Pendidikan Jenis Bahan Ajar

(cetak dan noncetak)

Sem/Tahun Akademik.

Hukum Pariwisata S1 Block Book (Noncetak)

2010

44

PENGALAMAN PENELITIAN Tahun Judul Penelitian Ketua/

anggotaTim

Sumber Dana

2003 Hubungan Antara Desa Dinas dengan Desa Adat Dalam Wilayah Desa Adat Di Kabupaten Tabanan

Anggota Dana Dik Universitas Udayana Tahun anggaran 2003 dengan nomor kontrak : 1228/J14/KU.02.03/2003

2004 Format Dan Mekanisme Hubungan Antara Desa Dinas Dan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Sengketa Dalam Wilayah Desa Pakraman Di Kabupaten Badung Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Anggota Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Dirjen PT. Dep. Pendidikan Nasioanal, Sesuai dengan Surat perjanjian Pelaksanaan osen Muda, Studi Kajian Wanita dan Sosial Keagamaan Nomor:118/P4T/DPPM/DM, SKW.SOSAG/III/2004

2004 Perlindungan Hukum Terhadap

Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Perusahan Pertenunan Di Kabupaten Gianyar

Anggota Dana Dik Universitas Udayana Tahun anggaran 2004 dengan nomor kontrak : 2057/J14/KU.02.03/2004

2006 Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Angkutan Penumpang Umum Di Denpasar

Ketua Dana Dipa Universitas Udayana 2006 Dengan kontrak Nomor : 002055/J.14/KU.04.07/2006

2008 Arah Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Masa Depan

Mandiri Mandiri

2008 Konsep Dualism Desa Di Bali (Tipe Ideal Desa Di Masa Depan)

Mandiri Mandiri

2009 Kewenangan Pemerintah Daerah Melaksanakan Pemungutan Pajak Dalam Rangka Otonomi Daerah

Mandiri Mandiri

2009 Eksistensi Lembaga Peradilan Pajak Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah

Mandiri Mandiri

2010 Konstitusi Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Mandiri Mandiri

2010 Normatifisasi Falsafah Tri Hita Karana Dalam Produk Hukum Pemerintah Provinsi Bali Di Bidang Kepariwisataan

Anggota Dana Dipa Universitas Udayana Dengan kontrak No : 0161/023-04.2/XX/2010

2010 Pendelegasian Kewenangan Mengatur

Kepada Peraturan Gubernur Di Bali Anggota Dana Dipa Universitas

Udayana No: 0161/023-04.2/XX/2010

2010 Konsekuensi Perubahan Konstitusi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Mandiri Mandiri

2011 Sinkronisasi Nilai Palemahan Dalam Konsep Tri Hita Karana Sebagai

Ketua Dana Fakultas Hukum UNUD

45

Perwujudan Pelaksanaan Pariwisata Budaya Dalam Produk Hukum Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Bali.

2013 Pengaturan Pelestarian Obyek Wisata Sawah Bertingkat (Rice Terrace) Di Desa Tegallalang-Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar

Ketua Dana PNBP Universitas Udayana

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/

Peserta/pembicara 2010 Legal Research for Faculty of Law

Udayana University Academic Staffs, Delivered by Prof. Michael Faure, LLM

NPT Project NUFFIC IND 223, Strengthening faculty of law Udayana University International Cooperation between Udayana University and Maastricht University

Peserta

2010 Procedural Law Cooperatioan between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University

Peserta

2011 Seminar Nasional “Membangun Bali Dalam Kerangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi”

Universitas Udayana, 6 Mei 2011

Peserta

2011 Seminar “ Aktualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Perspektif Berbangsa dan Bernegara”

Universitas Udayana, 3 Juni 2011

Peserta

2011 In the international Seminar on Enironmental, Health, and safety Risks in a Globalizing World

Cooperatioan between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University, 27 s/d 28 Juni 2011

Peserta

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Tahun Jenis/ Nama Kegiatan Tempat

2007 Penyuluhan Tentang Ketentuan-Ketentuan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Di Kelurahan Sumerta

Denpasar

2008 Sosialisasi Ketentuan-Ketentuan Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU. No.23 Tahun 2004 di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar.

Denpasar.

2008 Penyuluhan Hukum Tantang Peranan Dan Manfaat Denpasar.

46

Akta Kelahiran Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar

2009 Sosialisasi Ketentuan-Ketentuan Tentang Perkawinan Dan Perceraian Di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Badung

2009 Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

Klungkung

2010 Mengenali Anatomi Peraturan Daerah Bagi Mahasiswa Semester Pertama (I) Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Denpasar

Denpasar, 9 Januari 2015

I Ketut Suardita, SH, MH

NIP : 19690224 199702 1 001

47

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

1 Nama I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, SH.MH

2 NIP/NIK 0014088105 / 19810814 2003 12 2 001 3 Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 14 Agustus 1981 4 Jenis Kelamin Perempuan 5 Status Perkawinan Kawin 6 Agama Hindu 7 Golongan / Pangkat III b / Penata Muda Tingkat I 8 Jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli 9 Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Udayana

10 Alamat Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114

11 Telp./Faks. 0361-222666/0361-266888

12 Alamat Rumah 13 Telp./HP. 081338690139 14 Alamat e-mail [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN No Tahun

Lulus

Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan

doktor)

Perguruan Tinggi

Jurusan/ Program Studi

2003 S1 Universitas

Udayana Ilmu Hukum

2010 S2 Universitas Airlangga

Ilmu Hukum

PELATIHAN PROFESIONAL No Tahun Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar

Negeri) Penyelenggara Jangka waktu

1 2005 Pelatihan Metodologi Penelitian dalam rangka Program SP-4 Lembaga Peneltian Universitas Udayana

Lembaga penelitian Universitas Udayana

2 hari

2 2006 Pelatihan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi dosen-dosen PerguruanTinggi di Denpasar

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UNUD

6 hari

3 2010 Training on Legal Research For NPT PROJECT 2 hari

48

Faculty of Law Udayana University Academic staffs delivered by Prof. Dr. Michael Faure, LLM

NUFFIC IDN-223 STRENGTHENING FACULTY OF LAW UNUD Cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

4 2010 Workshop International Business and Contract Law Delivered By Dr.Nicole Kornet, BA, LLB (Hons) LLM

NPT PROJECT NUFFIC IDN-223 STRENGTHENING FACULTY OF LAW UNUD Cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

2 hari

5 2010 Workshop On Crimnal Law And Criminal Procedure

NPT PROJECT NUFFIC IDN-223 STRENGTHENING FACULTY OF LAW UNUD Cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

4 hari

6 2010 Penataran Penulisan Buku Ajar Bagi Dosen Universitas Udayana

UPT Penerbit UNUD

2 hari

7 2011 Workshop On Company Law For FL UNUD Staff

NPT PROJECT NUFFICT IDN-223 STRENGTHENING

4 hari

49

FACULTY OF LAW UNUD Cooperation between Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

8 2011 Training E-Learning To Support Company Law and Legal English

NPT PROJECT NUFFICT IDN-223 STRENGTHENING FACULTY OF LAW UNUD Cooperation between Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

3 hari

9 2012 Pelatihan Pemantapan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Dan Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Udayana

2 hari

10 2012 Penataran Penulisan Buku Ajar Bagi Dosen Universitas Udayana

UPT Penerbit UNUD

2 hari

PENGALAMAN PENELITIAN No

Tahun Judul Penelitian Ketua/anggota

Tim

Sumber Dana

1 2011 Pelanggaran Terhadap Peraturan Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Pada Pembangunan Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung

Anggota tim NPT Nuffic Project IDN 223

2 2011 Fungsi Perizinan Dalam Melindungi Lingkungan Hidup Terkait Dengan Pengambilan Air Tanah Dalam Menunjang Pariwisata di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung

Anggota Tim NPT Nuffic Project IDN 223

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM No Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/

50

peserta/pembicara

1

2004

Simposium Revitalisasi Awig-Awig Desa Pekraman Menuju Ajeg Bali

Fakultas Hukum UNUD Peserta

2

2004

Seminar on “GLOBALISATION : Challenges and Opportunities for Today Youth”, held at The Udayana University

Embassy of The Republic of South Africa Jakarta and Udayana University

Peserta

3 2004

Seminar Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Departemen kehakiman dan HAM RI Peserta

4 2005

Debat Publik Identifikasi Masalah Pemberantasan Korupsi di Indonesia


5

2005

Pembekalan Tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kebijakan Pengembangan Universitas Udayana Angkatan 2001 s/d 2003

Universitas Udayana Peserta

6 2005

Sosialisasi Ranperda Provinsi Bali Tentang Pesta Kesenian Bali

Pemerintah Provinsi Bali Peserta

7

2005

Seminar Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Citra Hukum


8

2006

Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara

Kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor)

Peserta

9

2006

Seminar Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Partisipasi Aktif Proses Belajar Mengajar


10

2009

Sosialisasi Standard Nasional Indonesia (SNI) dan ISO 9000 tahun 2009

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya

Peserta

11 2010 Sosialisasi dokumen Unit Penjaminan Mutu Peserta

51

Akademik dan Manual Mutu di Fakultas Hukum Universitas Udayana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

12

2010

Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi Federal Jerman: Dasar Hukum Konstitusional Dan Tanggung Jawab serta Tantangan Saat Ini

Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia

Peserta

Denpasar, 8 Februari 2015

I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, SH, MH NIP : 19810814 200312 2 001

pencegahan dan penanggulangan konflik sosial · pdf filelaporan akhir hibah penelitian dosen...

Documents