pencegahan perkawinan
DESCRIPTION
Pencegahan Perkawinan. SURINI AHLAN SJARIF. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Menurut KUHPerdata. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Pencegahan Perkawinan
SURINI AHLAN SJARIF
Pengertian pencegahan adalah usaha untuk menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan UU yang berlaku. Pencegahan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung disebabkan karena adanya syarat-syarat perkawinan yang belum dipenuhi.
Para Pihak yang dapat mencegah perkawinan :1. Suami atau istri atau anak-anak dari mempelai, pasal
60 KUHPerdata2. Ayah atau ibu, pasal 61 KUHPerdata3. Kakek nenek atau wali, pasal 63 KUHPerdata4. Bekas suami calon mempelai5. Jaksa, pasal 65 KUHPerdata
Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Menurut KUHPerdata
1. Pencegahan harus mendapat putusan dari pengadilan negeri setempat, pasal 66 KUHPerdata.
2. Pegawai catatan sipil dilarang menyelenggarakan perkawinan, pasal 70 KUHPerdata
Tata-Tata Cara Pencegahan Perkawinan
Pasal 70 ayat 1, pegawai catatan sipil tidak berwenang melangsungkan perkawinan, dalam hal terdapat pelanggaran pegawai catatn sipil tersebut harus membayar ganti rugi.
Akibat Pencegahan Perkawinan
Pengertian mencegah atau menghalang-halangi perkawinan adalah suatu usaha untuk menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dari UU, pasal 13 sampai 21 UU No. 1 tahun 1974
Para pihak yang dapat mencegah perkawinan, diatur dalam ketentuan pasal 14 UU Perkawinan
Pengertian Pencegahan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Lihat ketentuan pasal 17 UU Perkawinan !a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana
perkawinan dilangsungkanb. Pegawai pencatat perkawinanc. Para calon mempelai
Cara dan Prosedur Pencegahan Perkawinan
Pasal 20 UU perkawinan menentukan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak boleh membantu atau melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat 1, pasal 8,9, 10, dan 12 UU perkawinan.
Akibat Hukum Pencegahan Perkawinan Menurut Ketentuan UU Perkawinan
Pembatalan Perkawinan
Pembatalan Perkawinan Menurut KUHPerdata Pengertian Pembatalan perkawinan adalah
tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada.
Pembatalan perkawinan tersebut lebih tepat dikatakan sebagai dapat dibatalkan karena ada syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi.
KUHPerdata dalam Pasal 85
Menganut Pendirian Bahwa Perkawinan yang telah Dilangsungkan Menurut tata cara UU adalah sah meskipun didalamnya terdapat cacat, tetapi tetap dalam kemungkinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang yang diberi hak untuk itu.
Alasan-alasan untuk Pembatalan Perkawianan :1. Adanya bigami2. Tidak ada persetujuan bebas (pasal 27 & 28 KUHPerdata)3. Ketidakcakapan untuk memberikan persetujuan, pasal 88
KUHPerdata.4. Belum tercapainya usia, yang ditentukan oleh uu (pasal
89 KUHperdata5. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan (pasal 30,
31, 32, 33 KUHPerdata)
Akibat Pembatalan perkawinan
Perkawinan itu dianggap tidak pernah ada, anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu dianggap tidak sah, dan tidak ada harta campuran.
Konsekuensi demikian itu dainggap tidak wajar, karena akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian itikad baik dari suami-istri tersebut menjadi kunci agar akibat dari perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum sampai pada saat keputusan hakim yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan tersebut. Sehingga anak-anak yang dilahirkan pada perkawinan tersebut tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah, tapi setelah pembatalan maka perkawinan yang dibatalkan tidak lagi berakibat hukum-hukum yang baru. Itikad yang dimaksud disini, para pihak tersebut d.h.i. suami-istri tersebut tidak mengetahui adanya cacat dalam perkawinannya.
Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 tahun 1974 Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan
berupa keputusan hakim yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah, sehingga perkawinannya dianggap tidak pernah ada.
Pasal 22 UU perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Orang yang berhak mengajukan pembatalan, lihat pasal 27 UU perkawinan.
Pembatalan dapat dimintakan oleh kejaksaan pasal 26 UU perkawinan.
Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah
tidak terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan
Pasal 28 UU perkawinan menentukan bahwa pembatalan perkawinan tersebut tidaklah berlaku surut pada :
1. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut2. Suami-istri yang beritikad baik3. Orang ketiga lainnya sepanjang mereka
memperoleh hak dengan itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
AKIBAT PERKAWINAN
14
15
Akibat perkawinan terhadap diri pribadi
masing-masingSuami/Istri
Hak & KewajibanSuami-Istri
KUHPerdata103106 105 107 KUHPerdata 107108110
UU No.1/19743031 - seimbang323334
16
AKIBAT PERKAWINAN TERHADAP PRIBADI SUAMI ISTRIHAK & KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
KUHPerdataPs. 103: Suami Istri harus tolong
menolong dan saling membantu.Ps. 105: Setiap suami adalah
kepala persatuan suami/istriPs. 106: Istri harus patuh kepada
suamiPs. 107: Suami wajib melindungi
dan memberi kepadanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya
Ps. 108: Seorang istri tidak berwenang untuk bertindak dalam hukum
Ps. 110: Menghadap hakim harus didampingi suami
UU No.1/1974Ps.30 Suami Istri mempunyai
kewajiban untuk menegakkan rumah tangga
Ps. 31 (1) Kedudukan Suami Istri
seimbang(2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum(3) Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.Ps. 32Ps. 33 Suami Istri saling
menghormatiPs. 34 Suami wajib melindungi istri
17
AKIBAT PERKAWINAN TERHADAP HARTA BENDA SUAMI ISTRI
KUHPerdata
Harta campuran bulat → pasal 119 → harta benda yg diperoleh sepanjang perkawinan menjadi
harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan: harta yang sudah ada pada waktu perkawinanharta yg diperoleh sepanjang perkawinanPengecualian:1. Perjanjian kawin2. Ada hibah/warisan yg
ditetapkan oleh pewaris → pasal 120
UU No. 1 Tahun 1974
Pasal 35
Ayat (1)Harta bersama adalah harta benda yg diperoleh sepanjang perkawinan.
Ayat (2)Harta bawaan adalah harta yg dibawa masuk kedalam suatu perkawinanpenguasaannya tetap pada masing-masing suami istri yg membawanya kedalam perkawinan, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
18
KUHPerdata
Harta persatuan/campur bulat
Pasal 124 : Kepengurusannya meliputi:
Tindakan BEHEER maupun BESCHIKING
- Pembatasan dalam pasal 124 (3)
Pasal 105 (3): Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi
istri
Pasal 105 (4): Untuk barang tetap, kepengurusan suami bertanggung jawab terhadap istri
Tindakan BEHEER
Pasal 105 (5): Barang bergerak: tindakan BEHEER & BESCHIKING
UU No.1/1974
Pasal 36 (1): Terhadap harta bersama → suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua pihak.
Pasal 36 (2): Terhadap harta bawaan: masing-masing suami istri memperoleh hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
Pengelolaan harta Bersama & Bawaan
19
AKIBAT PERKAWINAN TERHADAP → ANAK KETURUNAN → ANAK YANG DILAHIRKAN
→ ANAK SAH
PASAL 250 KUHPerdata
Penyangkalan Anak(Pasal 251, 252, 253, dan 254 KUHPerdata)
(1) Dilahirkan sebelum 180 hari sejak saat perkawinan
(2) Jika masa 180+300 hari, belum pernah berhubungan istri melahirkan
(3) Istri melakukan perzinahan(4) Anak dilahirkan setelah lewat 300 hari
keputusan hakim sejak perpisahan meja dan tempat tidur.
20
Anak Sah
KUHPerdata
Pasal 250 : Tiap anak yg dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Memperoleh si suami sebagai bapaknya.
Pasal 251 : Keabsahan seorang anak yg dilahirkan sebelum hari ke180 dalam perkawinan suami istri dapat diingkari oleh si suami.
Pasal 252 : Suami boleh mengingkari keabsahan si anak, apabila ia dapat membuktikan bahwa ia sejak 300-108 hari sebelum lahirnya anak itu berada dalam ketidak
maupun yg nyata untuk mengadakan hubungan dengan istrinya.
Pasal 253: Istri menyembunyikan kelahiran anaknya, suami dapat membuktikan dan dapat menyangkal keabsahan anak.
21
(a) 1 bulan ia berada ditempat
DILAKUKAN OLEH
SUAMI SENDIRI (b) 2 bulan sesudah ia
kembali dari bepergian
(c) Kehadiran
disembunyikan
2 bulan
DILAKUKAN OLEH 2 bulan setelah suami
AHLI WARIS SUAMI meninggal
PROSES PENYANGKALAN
ANAK
22
(1) Akte perkawinan → ibunyaPembuktian anak sah
(2) Akte kelahiran → dari ibu mana ia dilahirkan
(1) Memakai nama keluarga ayahDalam hal tidak ada akte pembuktian (2) Masyarakat sekitar
mengakuidapat dilakukan dari keadaan nyata (3) Ayah memperlakukan
dengan baik keluarga lainnya
23
1. Diakui → akte pengakuan anak
menimbulkan hubungan hukum dg suami/istri yg
mengakui
Anak Luar Kawin
2. Tidak diakui → tidak ada hubungan hukum
1. Akte pengesahan anak
Anak yg disahkan2. Perkawinan kedua orang tuanya
Kekuasaan meliputi 2 hal:
orang tua 1. Diri anak: kebutuhan fisik anak
2. Harta anak: pengurusan
24
1. KUHPerdata → kolektif
Dipegang ayahSifat Kekuasaan Orang Tua
2. UU No.1/1974 → Tunggal
Ada pada masing-masing pihak ayah ibu
1. Melalaikan kewajiban sebagai orang tua
Pencabutan Kekuasaan 2. Berkelakuan burukOrang Tua
3. Dihukum karena suatu kejahatan
25
MASALAH KEBAPAKAN DAN KETURUNAN
Anak Sah → pasal 42 UU No.1/1974
Anak sah adalah anak yg dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yg sah
Kata “atau” menunjukkan untuk sahnya seseorang anak dapat diterimanya adalah:1. Lahir dalam perkawinan yang sah2. Akibat dari perkawinan yang sah
ad.1 “Lahir dalam perkawinan yg sah berarti dalam suatu tenggang waktu antara mulai suatu perkawinan”“Ada suatu kemungkinan si anak dibenihkan bukan oleh suami ibu”ad.2 Sebagai akibat dari perkawinan yg sah. Anak sah → anak yg dilahirkan sepanjang perkawinan
26
Masalahnya : Bagaimana jika dalam suatu “kasus” A (istri) menikah dengan B (suami). A mengandung, sebelum anak lahir B meninggal. Konsekuensi perkawinan putus karena kematian, anak lahir di luar perkawinan (lihat Pasal 42 UU No.1/1974)
Akibat perkawinan disini berarti “dibenihkan sepanjang perkawinan”
Bandingkan dengan KUHPerdataPasal 250 KUHPerdata “Tiap-tiap anak yg dilahirkan atau
ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami ibu sebagai bapaknya”
Lebih lanjut perhatikan:Pasal 251 KUHPerdataPasal 252 KUHPerdataPasal 254 KUHPerdata
27
Anak terhadap orang tua Anak yg sah mempunyai hubungan
darah yg sah baik dengan ayah maupun ibunya
Hubungan Anak terhadap ibunya
Darah Pasal 280 KUHPerdata
KUHPerdata: anak luar kawin baru mempunyai hubungan darah dengan ibunya kalau si ibu mengakuinya secara
sah
UU No.1/1974: setiap anak secara otomatis mempunyai hubungan darah dengan ibunya
Anak terhadap ayahnya
KUHPerdata: seorang anak luar kawin baru mempunyai hubungan darah
dengan ayahnya kalau si ayah mengakui secara sah