pendaftaran tanah (bpn)

Upload: sanches-budhi-waluyo

Post on 18-Oct-2015

160 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

sasas

TRANSCRIPT

  • PENDAFTARAN TANAH MENURUT PP. No. 24 Th. 1997 .

  • Penegasan pengertian pokok-pokok pendaftaran tanah, azas dan tujuannyaPenyederhanaan prosedur pengumpulan data dan pengumuman (lembaga pengumuman dan lembaga kesaksian)Pemanfaatan tek. baru (GPS/ Data Elek./Mik.film)Lembaga ajudikasi dalam pt. sistematikPembukuan tetap dilaksanakan meskipun data belum lengkap / sengketaDiberlakukannnya lembaga rechts verwekingMempertegas tugas PPATBUTIR - BUTIR PENYEMPURNAAN

  • AZAS PENDAFTARAN TANAHSEDERHANAAMANTERJANGKAUMUTAKHIRTERBUKA

  • TUJUAN PENDAFTARAN TANAHMEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SUATU BIDANG, SARUSUN DAN HAK-HAK LAIN YANG TERDAFTAR MENYEDIAKAN INFORMASI ATAS SUATU BIDANG, SARUSUN DAN HAK-HAK LAIN YANG TERDAFTARTERSELENGGARANYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN

  • 1.PEND. TANAH DISELENGGARAKAN OLEH BPN ( Pasal 5 )

    2. TUGAS PELAKSANAAN PEND. TANAH DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN, KECUALI UNTUK KEGIATAN TERTENTU DITUGASKAN KEPADA PEJABAT LAIN (PSL 6 (1))

    3. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, KEPALA KANTOR PERTANAHAN DIBANTU OLEH PPAT DAN PEJABAT LAIN ( PSL 6 (2))

    4. DALAM MELAKSANAKAN PENDAF . TANAH SECARA SISTEMATIK, KEPALA KANTOR DIBANTU OLEH PANITIA AJUDIKASI YANG DIBENTUK OLEH MENTERI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK ( PSL 8 (1))POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH (I)

  • POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH (II)5. OBYEK PENDAFTARAN TANAH MELIPUTI ( PSL 9(1)) :a.BIDANG-BIDANG TANAH YANG DIPUNYAI DENGAN HAK MILIK, HGB, HGU DAN HPb.TANAH HPLc.TANAH WAKAFd.HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUNe.HAK TANGGUNGANf. TANAH NEGARA

    6. UNTUK TANAH NEGARA SBG OBYEK PENDAFTARAN TANAH, PENDAFTARANNYA DENGAN CARA MEMBUKUKANNYA DALAM DAFTAR TANAH

    7. SATUAN WILAYAH TATA USAHA PENDAF. TANAH ADALAH DESA ATAU KELURAHAN. KHUSUS UNTUK PENDAF. TANAH HGU, HPL, HT DAN TANAH NEGARA SATUAN WILAYAHNYA ADALAH KABUPATEN, KOTAMADYA

  • PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH I. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama KaliPendaftaran Tanah Secara SistimatikPendaftaran Tanah Secara SporadikII. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

  • PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAHA. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHANDATA FISIK ( PENGUKURAN DAN PEMETAAN)B.PEMBUKTIAN HAK DAN PEMBUKUAN- NYA ( AJUDIKASI DAN PEMBUKUAN HAK)C. PENERBITAN SERTIPIKATD. PENYAJIAN DATA FISIK DAN YURIDISE. PENYIMPANAN DAFTAR UMUM DAN DOKUMENA. PENDAFTARAN PERALIHAN HAKB. PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAKC. PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH LAINNYAD. PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI ?UNTUK PERTAMA KALI

    ( OPZET )PEMELIHARAAN DATAPENDAFTARAN TANAH

    ( BIJ HOUDING )PENDAF.

    TANAH

  • PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (I) I. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Opzet)(Psl. 12)II. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Bijhouding)A.Pengumpulan dan Pengolahan Data FisikB.Pembuktian Hak dan PembukuannyaC.Penerbitan SertipikatD.Penyajian Data Fisik dan YuridisE.Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen

  • PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (II)Pemeliharaan Data PendaftaranTanah (Bijhouding)A. PENDAFTARAN PERALIHAN HAKB. PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAKC. PENDAFTARAN PERUBAHAN DATAPENDAFTARAN TANAH LAINNYAD. PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI

  • PEMBUATAN PETA DASAR PENDAF.PEMASANGAN, PENGUKURAN TTK DSR TEKNIKPEMBUATAN PETA DASARPEMELIHARAAN TTK DSR TEKNIK NASIONALPENETAPANBATAS BIDANG2 TANAHPERSIAPAN / PEMBUATAN TANDA BATASPENETAPAN LETAK (PERSETUJUAN)PENEMPATAN/ PEMASANGAN TANDA BTSPEMELIHARAAN TANDA BATASPEMBUATANDAFTAR TANAHPEMBERIAN NO. PENDAFTARAN PD PETA PENDF.DIBUKUKAN DALAM DAFTAR TANAHPENGUKURAN DANPEMETAAN BIDANG2TANAH DAN PEMBUATANPETA PENDAFTARANMENGUKUR BIDANG2 ATAS TANAH YGTELAH DIPASANG TANDA BATASNYA (KECUALI PAGAR TEMBOK )HASIL UKURAN DIPETAKAN PADA PETA DASAR PENDAFTARAN (HSL CADASTRTAL MAP)BILA BELUM ADA PETA DASAR PENDAF.,PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFT DILAKUKAN BERSAMAAN DENGANPENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TERSEBUTPEMBUATAN SURAT UKURDARI PETA PENDAFTARAN (SISTIMATIK)ATAU DARI HASIL PENGUKURAN DANPEMETAAN BIDANG (SPORADIK)I. A.

    PENGUMPULANDANPENGOLAHANDATA FISIK

  • I.A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA FISIKA.PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARANB.PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAHC.PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH DAN PEMBUATAN PETA PENDAFTARAND.PEMBUATAN DAFTAR TANAHE.PEMBUATAN SURAT UKUR

  • A. PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARANPEMASANGAN, PENGUKURAN TITIK DASAR TEKNIKPEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARANPEMELIHARAAN TITIK DASAR TEKNIK NASIONAL

  • B. PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAHPERSIAPAN/PEMBUATAN TANDA BATASPENETAPAN/PENUNJUKAN LETAKPENETAPAN/PEMASANGAN TANDA BATAS (PERSETUJUAN BERSAMA)PEMELIHARAAN TANDA BATAS (OLEH PEMEGANG HAT)

  • C. PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH DAN PEMBUATAN PETA PENDAFTARANMENGUKUR BIDANG2 ATAS TANAH YANG TELAH DIPASANG TANDA BATASNYA ( KECUALI PAGAR TEMBOK)HASIL UKURAN DIPETAKAN PADA PETA DASAR PENDAFTARANBILA BELUM ADA PETA DASAR PENDAFTARAN, PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN DILAKUKAN BERSAMAAN DENGAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TERSEBUT.

  • D. PEMBUATAN DAFTAR TANAHPEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PADA PETA PENDAFTARANDIBUKUKAN DALAM DAFTAR TANAH

  • E. PEMBUATAN SURAT UKURDARI PETA PENDAFTARAN

    ATAU DARI HASIL PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG

  • I. B

    PEMBUKTIAN HAK DANPEMBUKUANNYAPEMBUKTIAN HAK BARU(PASAL 23)PEMBUKTIAN HAK LAMA(PASAL 24)PEMBUKUAN HAK(PASAL 30)A. HAK ATAS TANAH BARUB. HAK PENGELOLAANC. TANAH WAKAFD. HM SARUSUNE. HAK TANGGUNGANPENETAAPAN PEMBERIAN HAK DR PEJABAT YG BERWENANG ATAS TANAH NEGARA DAN HPL

    ASLI AKTE PPAT, PEMBERIANHAK DIATAS HAK MILIKPENETAPAN PEMBERIAN HAKDR PEJABAT YG BERWENANGAKTE IKRAR WAKAFAKTE PEMISAHANAKTE PEMBERIAN H.T.ADA ALAT BUKTI( ASAL KONVERSI )( PSL 24 AYAT 1 )TIDAK ADA ATAUTIDAK ADA LAGI BUKTI(PSL 24 AYAT 2)- BUKTI TERTULIS- KETERANGAN SAKSI & ATAU PERNYATAAN YG KADAR KEBENARANNYA DIANGGAP CUKUP OLEH KK/PAPENGUASAAN FISIK > 20 TH.DG SYARAT :A. PENGUASAAN IKTIKAT BAIK SCR TERBUKA DIAKUI KESAKSIAN ORANG YG DPT DIPERCAYAB. PENGUASAAN TSB SEBELUM MAUPUN SLM PENGUMUMAN TIDAK DIPERMASALAHKAN

  • I.B. PEMBUKTIAN HAK DAN PEMBUKUANNYAA. PEMBUKTIAN HAK BARU (PASAL 23)B. PEMBUKTIAN HAK LAMA (PASAL 24)C. PEMBUKUAN HAK (PASAL 30)

  • a. PEMBUKTIAN HAK BARU (Pasal 23)1. HAK ATAS TANAH BARU Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang atas tanah negara dan hak pengelolaanAsli Akta PPAT, pemberian hak diatas hak milik2. HAK PENGELOLAAN Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang3. TANAH WAKAF Akta Ikrar Wakaf4. HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN Akta Pemisahan5. HAK TANGGUNGAN Akta Pemberian Hak Tanggungan

  • b. PEMBUKTIAN HAK LAMA (Pasal 24)1. ADA ALAT BUKTI TERTULIS (ASAL KONVERSI)Bukti tertulisKeterangan saksi dan atau pernyataan yang kadarkebenarannya dianggap cukup oleh Kepala Kantor Pertanahan/Panitia Ajudikasi

    2. TIDAK ADA ATAU TIDAK ADA LAGI ALAT BUKTI Penguasaan fisik >= 20 tahun, dengan syarat :Penguasaan iktikad baik secara terbuka diakui, kesaksian orang yang dapat dipercayaPenguasaan tersebut sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan

  • c. PEMBUKUAN HAK (Pasal 30) a.DATA FISIK DAN DATA YURIDIS LENGKAP, TIDAK SENGKETA b. DATA FISIK ATAU DATA YURIDIS BELUM LENGKAP (DENGAN CATATAN)c. DATA FISIK DAN ATAU DATA YURIDIS DISENGKETAKAN TETAPI TIDAK DIAJUKAN KE PENGADILAN (DENGAN CATATAN)d. DATA FISIK DAN DATA YURIDIS DIAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN TETAPI TIDAK STATUS QUO ATAU SITA (DENGAN CATATAN)e. DATA FISIK DAN DATA YURIDIS DIAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN DENGAN STATUS QUO DAN SITA JAMINAN (NAMA PEMEGANG HAK DIKOSONGKAN)

  • I.C. PENERBITAN SERTIPIKAT (Pasal 31)1.UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG HAK SESUAI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TELAH DI DAFTAR DALAM BUKU TANAH2.TIDAK ADA CATATAN ATAU CATATAN TELAH DIHAPUS3.DISERAHKAN KEPADA PEMEGANG HAK ATAU YANG DIBERI KUASA4.HAK BERSAMA DITERIMAKAN KPD. SATU ORANG DENGAN SURAT KUASA / PENUNJUKAN TERTULIS5.HAK BERSAMA DAPAT DITERBITKAN SEJUMLAH PEMEGANG HAK (YANG MEMUAT NAMA SERTA BESARNYA MASING-MASING)

  • HAPUSNYA CATATAN PADA BUKU TANAH (Syarat-syarat Untuk Menghapus Catatan Pada BT) (I)1.PADA HAK ATAS BIDANG TANAH YANG DATA FISIK DAN ATAU DATA YURIDIS BELUM LENGKAP, APABILA:

    TAMBAHAN ALAT PEMBUKTIAN TELAH DISERAHKANTELAH LEWAT WAKTU 5 TAHUN TANPA ADA YANG MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN MENGENAI DATA YANG DIBUKUKAN

  • HAPUSNYA CATATAN PADA BUKU TANAH (II)2.PADA HAK ATAS BIDANG TANAH YANG DATA FISIK ATAU DATA YURIDIS DISENGKETAKAN, TIDAK DIAJUKAN KE PENGADILAN, APABILA:

    TELAH DIPEROLEH PENYELESAIAN SECARA DAMAI ATAU DIPEROLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ATAU;SENGKETA TIDAK DIAJUKAN KE PENGADILAN DALAM WAKTU 60 HARI (PENDAF. TANAH SISTIMATIK) ATAU 90 HARI (PENDAF. TANAH SPORADIK) SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN.

  • HAPUSNYA CATATAN PADA BUKU TANAH (III)3.PADA HAK ATAS BIDANG TANAH YANG DATA FISIK ATAUDATA YURIDIS DISENGKETAKAN DAN DIAJUKAN KE PENGADILAN, TIDAK ADA PERINTAH STATUS QUO DAN TIDAK ADA PUTUSAN PENYITAAN, APABILA:

    TELAH DICAPAI PENYELESAIAN SECARA DAMAI ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA ATAU;DIPEROLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

  • HAPUSNYA CATATAN PADA BUKU TANAH (IV)4.PADA HAK ATAS BIDANG TANAH YANG DATA FISIK ATAUDATA YURIDIS DISENGKETAKAN DAN DIAJUKAN KE PENGADILAN SERTA ADA PERINTAH STATUS QUO ATAU PUTUSAN PENYITAAN DARI PENGADILAN, APABILA:

    TELAH DICAPAI PENYELESAIAN SECARA DAMAI ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA ATAU;DIPEROLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN PENCABUTAN SITA ATAU STATUS QUO.

  • I.D. PENYAJIAN DATA FISIK DAN YURIDIS (Pasal 33)1. PETA PENDAFTARAN2. DAFTAR TANAH3. SURAT UKUR4. BUKU TANAH5. DAFTAR NAMAPETA YANG MENGGAMBARKANBIDANG-BIDANG TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMBUKUANDOKUMEN DALAM BENTUK DAFTAR YANG MEMUATIDENTITAS BIDANG DENGAN SUATU SISTIM PENOMORANDOKUMEN YANG MEMUAT DATA FISIK SUATU BIDANG TANAH DLM BENTUK PETA & URAIANDOKUMEN DALAM BENTUK DAFTAR YANG MEMUAT DATAYURIDIS & FISIK SUATU OBYEK PTDOK. DLM BENTUK DAFTAR YG MEMUAT KET. MENGENAI PENG. TANAH DGN SESUATU HAT & MENGENAI PEMILIKAN HAT

    TATAUSAHAPENDAFTARANTANAHDALAMDAFTAR UMUM

  • I.E. PENYIMPANAN DAFTAR UMUM DAN DOKUMEN (Pasal 35) (I)1.DOKUMEN-DOKUMEN DIBERI TANDA PENGENAL (WARKAH) DAN DISIMPAN DIKANTOR PERTANAHAN.2.PETA PENDAFTARAN TANAH DAN DAFTAR UMUM HARUS TETAP BERADA DI KANTOR PERTANAHAN ATAU TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI.3.DENGAN IJIN MENTERI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK DAPAT DIBERIKAN SALINAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS

  • PENYIMPANAN DAFTAR UMUM DAN DOKUMEN (II)

    4.ATAS PERINTAH PENGADILAN DOKUMEN DIMAKSUD DIBAWA /DIPERLIHATKAN KE SIDANG PENGADILAN.5. SECARA BERTAHAP DATA PENDAFTARAN (DAFTAR UMUM) DI SIMPAN DAN DISAJIKAN DENGAN MEMPERGUNAKAN ALAT ELEKTRONIK DAN MIKROFILM.6.REKAMAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN ALAT ELEKTRONIK DAN MIKROFILM MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SETELAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI CAP KANTOR PERTANAHAN (Pasal 35 Ayat 6)

  • A. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK

    B. PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK

    C. PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH LAINNYA

    D. PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI ?II

    PEMELIHARAAN DATAPENDAFTARAN TANAH

    ( BIJ HOUDING )a. PEMINDAHAN HAK DENGAN AKTAb. PEMINDAHAN HAK DG LELANGc. PERALIHAN HAK KRN PEWARISANd. PERALIHAN HAK KRN PENGGA- BUNGAN/PELEBURAN PERSEROAN/ KOPERASIa. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HATb. PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN BID. TANAHc. PEMBAGIAN HAK BERSAMAd. HAPUSNYA HAT DAN HM SARUSUNe. PERALIHAN & HAPUSNYA H.Tf. PERUB. DATA PEND. TAN. KRN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILANg. PERUBAHAN NAMA- DIBUKTIKAN DG AKTA PPAT, SESUAI DG UU. NO. 4/1996- SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HR PPAT HRS MENYAMPAIKAN AKTE KE K.P RUSAK BLANGKO LAMA HILANG TDK DISERAHKAN KRN LELANG EKSEKUSI

  • II. PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH (BIJ HOUDING)

    A.PENDAFTARAN PERALIHAN HAK B.PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAKC.PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH LAINNYA D.PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI

  • II. A

    PENDAFTARANPERALIHAN HAK1. PEMINDAHAN HAK DENGAN AKTA ( PSL 37 )2. PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG ( PSL 41 )3. PERALIHAN HAK KRN PEWARISAN ( PSL 42 )4. PERALIHAN HAK KRN PENGGABUNG- AN / PELEBURAN PERSEROAN ( PSL 43 ) AKTE PPAT - JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, HIBAH PEMASUKAN DLM PERUSAHAAN DAN PERBUATAN HUKUM LAINNYA DIHADIRI PARA PIHAK DAN DISAKSIKAN 2 ORG SAKSI AKTE NON PPAT - DLM KEADAAN TERTENTU YG DITENTU KAN OLEH MENTERI, AKTE TSB OLEH KAKAN KADAR KEBENARANNYA DIANGGAP CUKUP PPAT MENOLAK BUAT AKTE, JIKA SYARAT TDK DIPENUHI. SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI PPAT WAJIB MENYAMPAI- KAN KE KANTOR PERTANAHAN KUTIPAN RISALAH LELANG KAKAN LELANG (PALING LAMBAT 7 HARI) MINTA SKPT KEPADA KAKAN PERTANAHAN KAKAN PERTANAHAN SELAMBATNYA 5 HARI KERJA STL DITERIMA SURAT, TERBITKAN SKPT KAKAN LELENG TOLAK LAKSANAKAN LELANG, JIKA : SYARAT TDK DIPENUHI SURAT KEMATIAN, BUKTI WARIS, SERT. TANAH, ATAU SURAT KEMATIAN, BUKTI WARIS, SURAT BUKTI TANAH & SURAT KADES, SURAT KET. KAKAN / PERNYATAAN BLM BERSERTIPIKAT PENERIMA WARISAN LBH DR SATU ORG, DISERAHKAN KPD SALAH SATU AHLI WARIS, DISERTAI AKTE PEMBAGIAN WARIS BLM ADA AKTE PEMBAGIAN WARIS, DIDAFTAR ATAS NAMA PARA PENERIMA SBG HAK BERSAMA TDK DIDAHULUI DENGAN LIKUIDASI

    DIDAHULUI DENGAN LIKUIDASIAKTE PENGGABUNGAN/PELE-BURAN SETELAH DISYAHKANOLEH PEJABAT YG BERWENANG

    AKTE PPAT

  • II.A. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK

    a.PEMINDAHAN HAK DENGAN AKTAb.PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANGc.PERALIHAN HAK KRN PEWARISANd.PERALIHAN HAK KARENA PENGGABUNGAN/PELEBURAN PERSEROAN/KOPERASI

  • A. PEMINDAHAN HAK DENGAN AKTA (I)

    AKTA PPAT - JUAL-BELI, TUKAR MENUKAR, HIBAH, PEMASUKAN DALAM PERUSAHAAN DAN PERB. HUKUM LAIN.DIHADIRI PARA PIHAK DAN DISAKSIKAN 2 (DUA) ORANG SAKSIAKTA NON PPAT - DALAM KEADAAN TERTENTU YG DITENTUKAN OLEH MENTERI, AKTE TSB OLEH KAKAN KADAR KEBENARANNYA DIANGGAP CUKUPPPAT MENOLAK BUAT AKTE, JIKA TIDAK MEMENUHI PASAL 39 AYAT a, b, c, d, d, e, f, gSELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI PPAT WAJIB MENYAMPAIKAN AKTA YG DIBUATNYA BESERTA DOKUMENNYA KE KAKAN PERTANAHAN

  • b. PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANGKUTIPAN RISALAH LELANGKAKAN LELANG (PALING LAMBAT 7 HARI) WAJIB MINTA SKPT KEPADA KAKAN PERTANAHANKAKAN PERTANAHAN SELAMBATNYA 5 HARI KERJA SETELAH DITERIMA SURAT , TERBITKAN SKPTKAKAN LELANG TOLAKLAKS. LELANG, JIKA TIDAK MEMENUHI PASAL 41 AYAT 4 HURUF a, b

  • c. PERALIHAN HAK KARENA PEWARISANSURAT KEMATIAN, BUKTI WARIS, SERTIPIKAT TANAH, ATAUSURAT KEMATIAN, BUKTI WARIS, SURAT BUKTI TANAH, DAN SURAT KADES, SURAT KET. KAKAN / PERNYATAAN BELUM BERSERTIPIKAT.PENERIMA WARISAN LEBIH DARI SATU ORANG, DISERAHKAN KEPADA SALAH SATU A.W. DISERTAI AKTE PEMBAGIAN WARIS.BELUM ADA AKTE PEMBAGIAN WARIS, DIDAFTAR A.N. PARA PENERIMA SEBAGAI HAK BERSAMA.

  • d. PERALIHAN HAK KARENA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN PERSEROANTIDAK DIDAHULUI DENGAN LIKUIDASIAKTA PENGGABUNGAN/PELEBURAN SETELAH DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.DIDAHULUI DENGAN LIKUIDASIAKTA PPAT

  • PPAT Menolak Membuat Akta (Psl. 39) (I)a.Mengenai bid. tanah yang sudah terdaftar atau HM Sarusun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengandaftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, atau ...

  • PPAT Menolak Membuat Akta (Psl. 39) (II)b.Mengenai bid. tanah yang blm terdaftar, kpdnya tdk disampaikan :1.Surat bukti hak/surat ket.Kades/Kelurahanyg menyatakan bahwa yg bersangkutan menguasai bid. tanah tsb dan2.Surat ket. yg menyatakan bahwa bid. tanah yg bersangkutan blm bersertipikat dari Kantor Pertanahan/dari pemegang hak yg bersangkutan dg dikuatkan oleh Kades/Kelurahan, atau

  • PPAT Menolak Membuat Akta (Psl. 39) (III)c.Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum ybs atau salah satu saksi tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian, ataud.Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak (pem- berian kuasa yg tdk dpt ditarik kembali oleh pihak yg memberi kuasa) yg pd hakikatnya berisikan perbuatan hkm pemindahan hak, atau ...

  • PPAT Menolak Membuat Akta (Psl. 39) (IV)e. Untuk perbuatan hkm yg akan dilakukan blm diperoleh izin pejabat atau instansi yg berwe- nang, apabila izin tsb diperlukan mnrt peratu- ran perundang-undangan yg berlaku, atauf. Obyek perbuatan hukum ybs sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya, ataug. Tidak dipenuhinya syarat lain atau dilanggar larangan yg ditentukan dalam peraturan perundangan ybs.

  • Kepala Kantor Lelang Menolak Melaksanakan Lelang (I)MENGENAI TANAH YANG SUDAH TERDAFTAR:a.KEPADANYA TDK DISERAHKAN SERTIPIKAT ASLI HAK YBS. KECUALI DLM HAL LELANG EKSEKUSIb. SERTIPIKAT YANG DISERAHKAN TIDAK SESUAI DENGAN DAFTAR-DAFTAR YANG ADA DI KANTOR PERTANAHAN, ATAU ...

  • Kepala Kantor Lelang Menolak Melaksanakan Lelang (II)MENGENAI BIDANG TANAH YANG BELUM TERDAFTAR, KEPADANYATIDAK DISAMPAIKAN :a. SURAT BUKTI HAK ATAU SURAT KET. KADES/ KELURAHANb.SURAT KET. YG MENYATAKAN BAHWA BID.TANAH YBS BLM BERSERTIPIKAT DR KANTOR PERTANAH- HAN, ATAU UNTUK TANAH YG TERLETAK DI DAERAH YG JAUH DARI KEDUDUKAN KANTOR PERTANAHAN, PERNYATAAN DARI PEMEGANG HAK YBS DG DIKUATKAN OLEH KADES/KELURAHAN ATAU...

  • Kepala Kantor Lelang Menolak Melaksanakan Lelang (III)ADA PERINTAH PENGADILAN NEGERI UNTUK TDK MELAKSANAKAN LELANG BERHUBUNG DG SENGKETA MENGENAI TANAH YBS.

  • Penolakan Kakan Utk Pendaftaran Peralihan Hak, Jika Salah Satu :SERTIPIKAT DAN SURAT KET. TIDAK SESUAI DNG DAFTAR YANG ADA DI KANTOR PERTANAHANPERBUATAN HKM : TDK DIBUKTIKAN DG AKTA PPAT ATAU KUTIPAN RISALAH LELANGDOKUMEN YANG DIPERLUKAN TIDAK LENGKAPTIDAK DIPENUHI SYARAT LAIN YANG TELAH DITENTUKAN DALAM UU YBSTANAH YBS MERUPAKAN OBYEK SENGKETAPERBUATAN HUKUM YANG DIBUKTIKAN DG AKTA PPAT BATAL ATAU DIBATALKANDIBATALKAN OLEH PARA PIHAK SBLM DIDAFTAR OLEH KANTOR PERTANAHAN

  • II.B. PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK a. DIBUKTIKAN DENGAN AKTA PPAT, SESUAI DENGAN UU No. 4/1996 & PERATURAN PELAKSANAANb. SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI PPAT HARUS MENYAMPAIKAN AKTE KE KANTOR PERTANAHAN

  • PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK TANGGUNGANUU. No. 4 / 1996PENDAFTARAN H T. (PASAL 13)PERALIHAN H T. (PASAL 16)HAPUSNYA H T. (PASAL 18)PENCORETAN H T. (PASAL 22)A.BERDASARKAN AKTA PPATB.KAKAN PERTANAHAN WAJIB DAFTARKAN DALAM BUKU TANAH PADA HARI KERJA KE 7 SEJAK DITERIMA WARKAH LENGKAP ( LAHIRNYA HT )C.DITERBITKAN SERTIPIKAT HT DAN BUKU TANAH HTD.DICATAT PADA BUKU TANAH HAT DAN SERTIPIKAT HATA.KARENA CESSIE, SUBROGASI, PEWARISAN, ATAU SEBAB-SEBAB LAINB.WAJIB DIDAFTARKAN KE KANTOR PERTANAHAN C.DICATAT PADA SERTIPIKAT HAT DAN BUKU TANAH HAT SERTA PADA SERTIPIKAT HT. DAN BUKU TANAH HT PADA HARI KE - 7D.DICATAT PADA BUKU TANAH HAT DAN SERTIPIKAT HATA.HAPUSNYA UTANG YANG DIJAMINB.DILEPASKANNYA HT OLEH PEMEGANG HT. C.PEMBERSIHAN HT BERDSK PENETAN PERINGKAT OLEH PENGADILAN NEGERID.HAPUSNYA HAT YANG DIBEBANI HTE.DICATAT PADA BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT HAT DAN BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGANA.HAPUSNYA HT DICATAT / PD BUKU TANAH / SERTIP. HAT. ROYAB.SERT. HAT DITARIK DAN BERSAMA BT HT DINYATAKAN TIDAK BERLAKU C.BILA SERT. HT TIDAK BISA DITARIK DICATAT PADA BT HT

  • II.C

    PENDF. PERUBAHANDATA P.T. LAINNYAg. PERUBAHAN NAMA ATAS PERMOHONAN PEEMEGANG HAK KEPUTUSAN PEJABAT YG BERWENANG ATAS PERMOHONAN PEMEGANG HAK TIAP BID (PECAHAN) DIBUATKAN SU, BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT BILA DIBEBANI HT. HRS ADA PERSETU- JUAN TERTULIS DARI PEMEGANG H.T UNT. TANAH PERTANIAN WAJIB MEM- PERHATIKAN KETENTUAN BATAS MIN. KESEPAKATAN BERSAMA PEMEGANG HAK AKTE PPAT DASAR : BUKU TANAH, UNTUK HAK YG DIBATAS ( HGU, HGB, HP ) SALINAN S.K. PEJABAT YG BERWENANG AKTA PELEPASAN HAK BUKTI PERALIHAN PIUTANG KRN CESSIE, SUBROGASI, PEWARISAN ATAU PENGGABUNGAN / PELEBURAN PERSEROAN ROYA - PERNYATAAN LUNAS DARI KREDITUR LELANG - SURAT PERNYATAAN KREDITUR ( MELEPASKAN HT.) PANITERA PENGADILAN WAJIB BERITAHUKAN ISI PUTUSAN PENGADILAN YG PUNYA KE- KUATAN HK TETAP KPD KAKAN PERTAN. YG BERKEPENTINGAN SAMPAIKAN SALINAN RESMI KPD KAKAN PERTANAHN PENCATATAN HAPUSNYA HAK DILAKUKAN SETELAH DIPEROLEH SK. MENTERIBUKTI MENGENAI GANTI NAMAa. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAT.b. PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGAB. BID. ANAHc. PEMBAGIAN HAK BERSAMAd. HAPUSNYA HAT DAN HM. SARUSUNe. PERALIHAN H.T. DAN HAPUS- NYA H.T.f. PUTUSAN / PENETAPAN PENGADILAN

  • II.C. PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH LAINNYAa.PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HATb.PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN BIDANG TANAHc.PEMBAGIAN HAK BERSAMAd.HAPUSNYA HAT DAN HM SARUSUNe.PERALIHAN & HAPUSNYA HAK TANGGUNGANf.PERUB. DATA PEND. TANAH KRN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILANg.PERUBAHAN NAMA

  • a. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAT (Pasal 47)

    ATAS PERMOHONAN PEMEGANG HAKKEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG

  • b. PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN BIDANG TANAH (Pasal 48)ATAS PERMOHONAN PEMEGANG HAKTIAP BID (PECAHAN) DIBUATKAN SU, BUKU TANAH DAN SERTIPIKATBILA DIBEBANI HAK TANGGUNGAN HARUS ADA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PEMEGANG HAK TANGGUNGANUNTUK TANAH PERTANIAN WAJIB MEM-PERHATIKAN KETENTUAN BATAS MINIMAL

  • c. PEMBAGIAN HAK BERSAMA (Pasal 51)

    KESEPAKATAN BERSAMA PEMEGANG HAKAKTE PPATBILA DIBEBANI HAK TANGGUNGAN, HARUS ADA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN

  • d. HAPUSNYA HAT DAN HM SARUSUN (Pasal 52)DASAR :BUKU TANAH, UNTUK HAK YG DIBATAS (HGU, HGB, HP)SALINAN S.K. PEJABAT YG BERWENANGAKTA PELEPASAN HAKDICATAT PADA BUKU TANAH DAN SURAT UKUR, SERTA MEMUSNAHKAN SERTIPIKAT YBS.

  • e. PERALIHAN dan HAPUSNYA HT (Pasal 53)BUKTI PERALIHAN PIUTANG KARENA CESSIE, SUBROGASI, PEWARISAN ATAU PENGGABUNGAN / PELEBURAN PERSERO-AN DAN SEBAB LAIN, SESUAI UU NO. 4 THN. 1996ROYA PERNYATAAN LUNAS DARI KREDITURLELANG - SURAT PERNYATAAN KREDITUR (MELEPASKAN HAK TANGGUNGAN)

  • f. PERUB. DATA PEND. TANAH KARENA PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN (Pasal 55)PANITERA PENGADILAN WAJIB MEM- BERITAHUKAN ISI PUTUSAN PENGADILAN YG PUNYA KEKUATAN HK TETAP KEPADA KAKAN PERTANAHAN, ATAUYANG BERKEPENTINGAN SAMPAIKAN SALINAN RESMI KPD KAKAN PERTANAHANPENCATATAN HAPUSNYA HAK DILAKUKAN SETELAH DIPEROLEH SK. MENTERI

  • g. PERUBAHAN NAMA (Pasal 56)BUKTI MENGENAI GANTI NAMA

  • II. DPENERBITANSERTIPIKATPENGGANTI1. SERTIPIKAT RUSAK2. SERTIPIKAT BLANGKO LAMA3. SERTIPIKAT HILANG4. SERTIPIKAT TDK DISERAHKAN PEMENANG / EKS. LELANG ATAS PERMOHONAN YG BERHAK / AHLI WARIS/ KUASA SERT. RUSAK DISERAHKAN KE KAKAN PERTANAHAN DISIMPAN / DIMUSNAHKAN DICATAT PADA BUKU TANAH YBS. ATAS PERMOHONAN YG BERHAK / AHLI WARIS / KUASA SERT. BLANGKO LAMA DISERAHKAN KE KANT. PERT./ DITAHAN UNTUK DIMUSNAHKAN DICATAT PADA BUKU TANAH YBS. ATAS PERMOHONAN YG BERHAK / AHLI WARIS PERNYATAAN DIBAWAH SUMPAH SCR TERTULIS DIHADAPAN KAKAN PERT./ PEJABAT YG DITUNJUK ( MENGENAI HILANGNYA SERT.) DIUMUMKAN 1 (SATU) KALI DLM SATU SURAT KABAR ( 30 HARI) - DIBUAT BERITA ACARA ADA KEBERATAN : - CUKUP BERALASAN : SERT. TDK DITERBITKAN - TDK CUKUP ALASAN : SERT. PENGGANTI DITERBITKAN DICATAT PADA BUKU TANAH YBS. ATAS PERMOHONAN YG BERHAK / PEMENANG LELANG SURAT KETERANGAN KAKAN LELANG YG MEMUAT ALASAN TDK DISERAHKANNYA SERTIPIKAT TSB KAKAN PERT. UMUMKAN TELAH DITERBITKAN SERTIPIKAT PENGGANTI DAN TIDAK BERLAKUNYA SERTIPIKAT LAMA DIUMUMKAN DLM SATU SURAT KABAR HARIAN MENGENAI TDK BERLAKUNYA SERTIPIKAT YG TDK DISERAHKAN

  • II.D. PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI

    a.SERTIPIKAT RUSAKb.SERTIPIKAT BLANGKO LAMAc.SERTIPIKAT HILANGd.SERTIPIKAT TIDAK DISERAHKAN KARENA LELANG EKSEKUSI

  • a. SERTIPIKAT RUSAK (Pasal 57)ATAS PERMOHONAN YANG BERHAK/AHLI WARIS/ KUASASERT. RUSAK DISERAHKAN KE KAKAN PERTANAHAN DISIMPAN / DIMUSNAHKANDICATAT PADA BUKU TANAH YBS.

  • b. SERTIPIKAT BLANKO LAMAATAS PERMOHONAN YG BERHAK / AHLI WARIS / KUASASERTIPIKAT BLANGKO LAMA DISERAHKAN KE KANTOR PERTANAHAN DITAHAN UNTUK DIMUSNAHKANDICATAT PADA BUKU TANAH YBS.

  • c. SERTIPIKAT HILANG (Pasal 59)ATAS PERMOHONAN YG BERHAK / AHLI WARISPERNYATAAN DIBAWAH SUMPAH SECARA TERTULIS DIHADAPAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN/PEJABAT YG DITUNJUK (MENGENAI HILANGNYA SERTIPIKAT)DIUMUMKAN 1 (SATU) KALI DLM SATU SURAT KABAR (30 HARI) - DIBUAT BERITA ACARAADA KEBERATAN : - CUKUP BERALASAN : SERT. TDK DITERBITKAN - TDK CUKUP ALASAN : SERT. PENGGANTIDITERBITKANDICATAT PADA BUKU TANAH YBS.

  • d. SERTIPIKAT TIDAK DISERAHKAN KARENA LELANG EKSEKUSI (Pasal 60)ATAS PERMOHONAN YG BERHAK/ PEMENANG LELANGSURAT KETERANGAN KAKAN LELANG YG MEMUAT ALASAN TDK DISERAHKANNYA SERTIPIKAT TSBKAKAN PERTANAHAN UMUMKAN TELAH DITERBITKAN SERTIPIKAT PENGGANTI DAN TIDAK BERLAKUNYA SERTIPIKAT LAMADIUMUMKAN DLM SATU SURAT KABAR HARIAN

  • PEMBATALAN SERTIPIKATa.PUTUSAN PERADILAN PERDATA (BERKEKUATAN HUKUM TETAP)b.PUTUSAN PERADILAN TUN (BERKEKUATAN HUKUM TETAP)c.LELANG EKSEKUSI (SERT. TIDAK DISERAHKAN KEPADA LELANG)d.KEPUTUSAN PEJABAT YG. BERWENANG (HAK BERDASARKAN PEMBERITAHUAN/ KETETAPAN PEMERINTAH)e.PELEPASAN HAK OLEH PEMILIK HAK (CAMAT, NOTARIS, PPAT, KAKAN, PAN. PEM T)f.HAPUSNYA HAK, KARENA MASA BERLAKUNYA TELAH BERAKHIR/BATAL DEMI HUKUM (HGB, HGU, HP)

  • PEMBATALAN SERTIPIKAT (I)a. PUTUSAN PERADILAN PERDATA (BERKEKUATAN HUKUM TETAP)TERBITKAN SERT. BARU/KEMBALI PADA STATUS SEMULASERT. LAMA DINYATAKAN TDK. BERLAKU LAGIDIUMUMKAN DLM. MEDIA MASSA (MENGENAI - B)DICATAT DLM. BUKU TANAH (SETELAH ADA KEP. MENTERI)HAPUSNYA HAKA & B

  • PEMBATALAN SERTIPIKAT (II)b. PUTUSAN PERADILAN TUN (BERKEKUATAN HUKUM TETAP)SERT. LAMA DINYATAKAN TDK. BERLAKU LAGIDIUMUMKAN DI MEDIA MASSA (MENGENAI - A)DAPAT DITERBITKAN SERTIPIKAT BARU ATAS PERMOHONAN YANG BERHAK (MENANG)DICATAT DALAM BUKU TANAH, BATALNYA SERTIPIKAT

  • PEMBATALAN SERTIPIKAT (III)c. LELANG EKSEKUSI (SERT. TDK. DISERAHKAN KPD. PEJABAT LELANG)SERT. LAMA DINYATAKAN TDK. BERLAKU LAGIDITERBITKAN SERTIPIKAT ATAS PERMOHONAN PEMENANG LELANG DIUMUMKAN DI MEDIA MASSA (MENGENAI - A)DICATAT DALAM BUKU TANAH (MENGENAI - A)

  • PEMBATALAN SERTIPIKAT (IV)d. KEP. PEJABAT YG. BERWENANG (HAK BERDSR. PEMBER./TAP. PEMERINTAH)SERTIPIKAT TDK. BERLAKU (STATUS KEMBALI SEMULA)DIUMUMKAN DI MEDIA MASSA (MENGENAI - A) (BILA SERT. TDK. DPT. DITARIK)DICATAT DALAM BUKU TANAH (MENGENAI - A)DAPAT DITERBITKAN SERT. BARU (ATAS PERM. HAK OLEH YANG MEMENUHI SYARAT)

  • PEMBATALAN SERTIPIKAT (V)e. PELEPASAN HAK OLEH PEM. HAK (CAMAT, NOTARIS, PPAT, KAKAN, PAN. PEM. T)

    DICATAT DLM. BUKU TANAH BERDASARKAN AKTE PELEPASAN HAKDITERBITKAN SERT. BARU ATAS PERM. OLEH PENERIMA - PENYERAHAN HAK)

  • PEMBATALAN SERTIPIKAT (VI)f. HAPUSNYA HAK, KARENA MASA BERLAKUNYA TELAH BERAKHIR/BATAL DEMI HUKUM (HGB, HGU, HP)

    DITERBITKAN SERT. ATAS PERMOHONAN PEMBAHARUAN HAK DPT. DIAJUKAN PERPANJANGAN HAK, SBLM BERAKHIR MASA BERLAKUNYADICATAT DALAM BUKU TANAH

  • HAK TANGGUNGAN UU NO. 4 THN. 1996A.OBYEK HAK TANGGUNGAN (PSL. 4)B.PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (PSL. 10)C.PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN (PSL. 13)D.PERALIHAN HAK TANGGUNGAN (PSL. 16)E.HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN (PSL. 18)F.PENCORETAN HAK TANGGUNGAN (PSL. 22)

  • A. OBYEK HAK TANGGUNGAN (Pasal 4)

    a.HAK MILIKb.HAK GUNA USAHAc.HAK GUNA BANGUNANd.HAK PAKAI

  • B. PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (Pasal 10)

    a.DILAKUKAN DENGAN AKTE PPATb.BILA PEMBERI HAK TANGGUNGAN BERHALANGAN HADIR DAPAT MEMBUAT SKMHTc.PPAT WAJIB MENYAMPAIKAN APHT KE KANTOR PERTANAHAN SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI KERJA SETELAH PENANDA TANGANAN AKTE

  • C. PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN (Pasal 13)

    a.BERDASARKAN AKTA PPATb.KAKAN PERTANAHAN WAJIB DAFTARKAN DALAM BUKU TANAH HAT SELAMBAT-LAMBATNYA HARI KE 7 SEJAK DITERIMA WARKAH LENGKAP ( LAHIRNYA HT )c.DITERBITKAN SERTIPIKAT HT DAN BUKU TANAH HTd.DICATAT PADA BUKU TANAH HAT DAN SERTIPIKAT HAT

  • D. PERALIHAN HAK TANGGUNGAN (Pasal 16)a.KARENA CESSIE, SUBROGASI, PEWARISAN, ATAU SEBAB-SEBAB LAINb.WAJIB DIDAFTARKAN KE KANTOR PERTANAHAN c.DICATAT PADA SERTIPIKAT HAT DAN BUKU TANAH HAT SERTA PADA SERTIPIKAT HT. DAN BUKU TANAH HT PADA HARI KE - 7d.DICATAT PADA BUKU TANAH HAT DAN SERTIPIKAT HAT

  • E. HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN (Pasal 18)a.HAPUSNYA UTANG YANG DIJAMINb.DILEPASKANNYA HT OLEH PEMEGANG HT. c.PEMBERSIHAN HT BERDSK PENETAN PERINGKAT OLEH PENGADILAN NEGERId.HAPUSNYA HAT YANG DIBEBANI HT

  • F. PENCORETAN HAK TANGGUNGAN (Pasal 22)a.HAPUSNYA HT DICATAT / PD BUKU TANAH / SERTIPIKAT HAT. ROYAb.SERT. HAT DITARIK DAN BERSAMA BUKU TANAH HT DINYATAKAN TIDAK BERLAKU c.BILA SERT. HT TIDAK BISA DITARIK DICATAT PADA BT HT

  • BIAYA PENDAFTARAN TANAH BIAYA-BIAYA DLM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAF. TANAH DIATUR DG PERATURAN PEMERINTAH TERSENDIRI

    ATAS PERMOHONAN YBS, MENTERI ATAU PEJABAT YG DITUNJUK DPT MEMBEBASKAN PEMOHON DARI SEBAGIAN ATAU SELURUH BIAYA (BUKTI TIDAK MAMPU)

    PENDAFT. PERALIHAN HAK KARENA WARIS YG DIAJUKAN DLM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEJAK MENINGGALNYA PEWARIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA PENDAFTARAN.

  • S A N K S I1. PPATYANG MELAKSANAKAN TUGASNYA MENGABAIKANKETENTUAN (PSL 38, 39, 40 DAN PETUNJUKMENTERI ) DIKENAKAN :- TINDAKAN ADMINISTRASI BERUPA TEGORAN TERTULIS SAMPAI PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PPAT- KEMUNGKINAN DITUNTUT GANTI KERUGIAN DARI PIHAK YG MENDERITA KERUGIAN2. KAKAN PERTANAHANYG DLM MELAKSANAKAN TUGASNYAMENGABAIKAN KETENTUAN DLM PP INIDAN PERATURAN PELAKSANAANNYADIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI SESUAI KETENTUAN

  • KETENTUAN PERALIHAN

    1. DG BERLAKUNYA PP 24/1997, SEMUA PERATURAN PERUNDANGAN SBG PELAKSANA PP 10/1961 YG TELAH ADA TETAP MASIH BERLAKU, SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN ATAU DIUBAH ATAU DIGANTI BERDASARKAN PERATURAN INI

    2. HAK-HAK YG DIDAFTAR SERTA HAL-HAL LAIN YG DIHASILKAN DLM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN KETENTUAN PP 10/1961 TETAP SAH SBG HASIL PENDAFTARAN TANAH

    KETENTUAN PENUTUP

    1. DG BERLAKUNYA PP 24/1997 MAKA PP 10/1961 DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

    2. PERATURAN PEMERINTAH INI MULAI BERLAKU 3 BULAN SEJAK TANGGAL DIUNDANGKAN

  • REKAPITULASI JUMLAH PPATDI SELURUH INDONESIA (I)

    PROPINSI

    JUMLAH PPATTIPE (A+B+C) 1. D.I. ACEH 2. SUMATERA UTARA 3. SUMATERA BARAT 4. SUMATERA SELATAN 5. RIAU 6. JAMBI 7. BENGKULU 8. LAMPUNG 9. DKI. JAKARTA 10. JAWA BARATLOWONGAN4507953703352851851102652301855FORMASIJUMLAH1623541451521237240117519121928843222518616411370148-762

  • REKAPITULASI JUMLAH PPATDI SELURUH INDONESIA (II)

    PROPINSI

    JUMLAH PPATTIPE (A+B+C) 11. JAWA TENGAH 12. JAWA TIMUR 13. D.I. YOGYAKARTA 14. KALIMANTAN BARAT 15. KALIMANTAN TENGAH 16. KALIMANTAN TIMUR 17. KALIMANTAN SELATAN 18. SULAWESI UTARA 19. SULAWESI TENGAH 20. SULAWESI SELATANLOWONGAN19102075275390275250365295210615FORMASIJUMLAH8321035215135911011301187422410831045138255174149236177136391

  • REKAPITULASI JUMLAH PPATDI SELURUH INDONESIA (III)

    PROPINSI

    JUMLAH PPATTIPE (A+B+C) 21. SULAWESI TENGGARA 22. BALI 23. NUSA TENGGARA BARAT 24. NUSA TENGGARA TIMUR 25. MALUKU 26. IRIAN JAYA 27. TIMOR TIMURLOWONGAN20523021037518038210FORMASIJUMLAH70127821236812667124106126232112264143JUMLAH1298865217279

  • PERBANDINGAN HGB DAN HAK PAKAI (I)TENTANG

    HAK GUNA BANGUNAN

    HAK PAKAI1. LAMANYA (PALING LAMA)

    PEMBERIAN:30 THNPERPANJANGAN:20 THNPEMBAHARUAN:30 THN( TAK TER- BATAS / SE- LAMA DI PERGUNAKAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM TERTENTU ).HAKPEMBERIAN:30 THNPERPANJANGAN:20 THNPEMBAHARUAN:30 THN2. PERUNTUKANNYA

    BANGUNANBANGUNAN DAN NON BANGUNAN3. PEMBERIAN

    DAPAT DIAGUNKANDAPAT DIAGUNKAN

  • PERBANDINGAN HGB DAN HAK PAKAI (II)TENTANG

    HAK GUNA BANGUNAN

    HAK PAKAI4. PELUANG BAGI ORANG ASING / BADAN HUKUM ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA

    TIDAK DAPAT DIPUNYAIHAKDAPAT DIPUNYAI5. FLEKSIBILITAS PEMANFAATAN NYA

    TERBATAS PADA TANAH BANGUNANLEBIH FLEKSIBEL, ANTARA LAIN UNTUK PERTAMBANGAN, AREA PERBURUAN, PADANG GOLF, KEBUN PERCOBAAN UNIT PENDIDIKAN DAN SEBAGAINYA.

  • TERIMA KASIH Wassalamualaikum Wr.Wb.SEKIAN