pendahuluan a. latar belakang dengan mekanisme asuransi...
TRANSCRIPT
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak asasi manusia sehingga setiap orang berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan. Mewujudkan komitmen global seluruh dunia
direkomendasikan untuk membangun sistem pembiayaan kesehatan yang
berkelanjutan melalui universal health coverage dengan mekanisme asuransi
kesehatan sosial guna menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk.
Sesuai dengan amanat resolusi World Health Assembly ke-58 tahun 2005 negara
mempunyai tanggung jawab untuk mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi
penduduknya.
Universal health coverage didefinisikan semua orang memiliki akses
yang diperlukan untuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
yang berkualitas dan efektif , serta memastikan bahwa orang tidak akan menderita
kesulitan keuangan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Universal health
coverage diilustrasikan sebagai gambar berikut :
Sumber : World Health Organization.
Gambar 1 Dimensi Universal Health Coverage
Tiga dimensi universal health coverage secara umum digambarkan
sebagai sebuah kubus (WHO, 2010). Menurut Boerma et al., (2014b) sumbu
pertama mewakili populasi yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Populasi
2
mempunyai hak yang sama mendapatkan manfaat dari pelayanan kesehatan di
dalam sistem perlindungan jaminan sosial atau resiko yang terkait dengan
kesehatan. Tidak ada pengecualian untuk kelompok populasi.
Sumbu kedua menggambarkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
efektif yang dibutuhkan. Ini berhubungan dengan akses ketersediaan pelayanan
kesehatan, personil, fasilitas, aksesibilitas geografis pelayanan kesehatan, interaksi
klien-penyedia yang tepat, ketepatan waktu, ketepatan kualitas layanan,
keterjangkauan hal biaya medis, dan transportasi layanan terhadap kemampuan
membayar dari peserta (Abiiro & De Allegri, 2015) .
Sumbu ketiga (vertikal) merupakan proporsi total biaya yang harus dibayar
melalui sistem pembiayaan pooling bukan pembayaran langsung oleh pasien.
Perlindungan terhadap resiko finansial dengan memastikan biaya yang digunakan
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak menempatkan orang pada risiko
kesulitan keuangan. Ketidakmampuan untuk mengakses layanan kesehatan,
pengeluaran yang besar dan kemiskinan, sangat terkait dengan sejauh mana
negara-negara mengunakan pembayaran out-of-pocket sebagai sarana
pembiayaan sistem kesehatan. Tantangan utama untuk pencapaian cakupan
universal harus beralih dari out of pocket ke bentuk pembayaran prepayment
(Boerma et al., 2014b)
Semua negara berusaha untuk meningkatkan ekuitas dalam penggunaan
pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, dan perlindungan keuangan bagi
penduduk mereka (Etienne & Asamoa-Baah, 2010). Ketiga dimensi berhubungan
erat dengan kebijakan pembiayaan kesehatan yang berkaitan dengan UHC dan
pemantauan UHC.
Beberapa bentuk undang-undang atau peraturan diperlukan untuk
mengkonsolidasikan hal tersebut. Penerapan undang-undang atau aturan
dilaksanakan oleh organisasi. Organisasi yang terlibat dalam fungsi pembiayaan
kesehatan, pengumpulan pendapatan, pooling, dan pembelian serta kepengurusan
mungkin termasuk badan politik (misalnya departemen kesehatan, lembaga
regulator), badan ekonomi (misalnya asuransi kesehatan swasta, koperasi), badan
3
sosial (misalnya asuransi kesehatan sosial lembaga, organisasi berbasis agama)
dan badan-badan pendidikan, misalnya pusat pelatihan (Carrin et al., 2008).
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia, jenis program jaminan sosial antara lain
jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial dan ekuitas yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia
menjadi peserta. Semua penduduk Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Manfaat jaminan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan perorangan mencakup
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Manfaat kesehatan diberikan oleh
fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS.
Pembayaran ke fasilitas kesehatan setiap wilayah berdasarkan kesepakatan BPJS
dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
Tanggal 1 Januari 2014 ditetapkan program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2014 menurut data BPS sebanyak
252.200.000 jiwa yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan sampai dengan
pertengahan Desember tahun 2015 sebanyak 155.189.547 jiwa. Layanan
kesehatan yang diberikan adalah layanan kesehatan perorangan dengan layanan
komprehensif baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Semua fasilitas
kesehatan pemerintah dan fasilitas swasta yang kerja sama dengan BPJS
Kesehatan memberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional. Fasilitas
kesehatan terdiri dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Jumlah FKTP per Oktober 2015
sebanyak 19657 dan jumlah FKRTL pertengahan Desember 2015 sebanyak 1845
(Monev JKN, 2015). Pembiayaan kesehatan di FKTP dengan kapitasi dan FKRTL
mengunakan tarif INA CBG’s.
Pembiayaan kesehatan dimensi ketiga UHC merupakan bagian penting
dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan pembiayaan
kesehatan adalah mendorong peningkatan mutu, mendorong layanan berorientasi
pasien, mendorong efisiensi tidak memberikan reward terhadap provider yang
4
melakukan over treatment, under treatment maupun melakukan adverse event dan
mendorong pelayanan tim (Kemenkes RI, 2014a).
Metode pembayaran prospektif merupakan metode pembayaran dilakukan
atas layanan kesehatan yang besarannya sudah diketahui sebelum pelayanan
kesehatan diberikan (Kemenkes RI, 2014a). Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
Lanjutan (FKTRL) menggunakan sistem pembayaran tarif INA CBG’s, yaitu tarif
paket pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh komponen biaya RS. Tarif
INA-CBGs merupakan tarif dengan biaya satuan per diagnosis bukan biaya per
jenis pelayanan medis maupun non medis (Thabrany, 2014). Pihak pembayar dan
rumah sakit tidak merinci pelayanan apa saja yang diberikan tapi rumah sakit
memasukkan kode CBG’s untuk diagnosis tersebut (Thabrany, 2014). Perhitungan
klaim JKN, BPJS Kesehatan di rumah sakit menggunakan aplikasi INACBG.
Dokter berkewajiban melakukan penegakan diagnosis utama dan diagnosis
sekunder yang tepat sesuai International Code Diseases Ten (ICD-10) dan
International Code Diseases Nine (ICD-9) Clinical Modification (CM) untuk
tindakan/prosedur. BPJS Kesehatan akan membayarkan klaim rumah sakit untuk
tarif rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan sesuai dengan tipe kelas dan
regionalisasi RS.
Tidak semua klaim yang diajukan oleh rumah sakit bisa dibayarkan oleh
BPJS Kesehatan. Beberapa klaim ditolak karena pengaju klaim tidak memenuhi
persyaratan manfaat yang tercover. Alasan penolakan klaim antara lain kerugian
pengaju klaim memang tidak termasuk dalam cakupan, adanya kecurangan
(fraud), dan kekeliruan (misrepresentation) (Pamjaki, 2014). Menurut National
Health Insurer Report Card American Medical Association dilaporkan 1,38%
sampai dengan 5,07% klaim tidak layak bayar/ditolak untuk berbagai asuransi.
Untuk Medicare di tahun 2012 terdapat 3,78 % klaim yang ditolak (Woodcock,
2014).
Rawat jalan (Outpatient Departement/OPD) adalah titik kontak pertama
rumah sakit dengan pasien dan berfungsi sebagai etalase untuk layanan kesehatan
yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan di OPD diyakini akan
5
menunjukkan kualitas layanan rumah sakit yang tercemin oleh kepuasan pasien
dengan pelayanan yang diberikan (Article, 2011).
Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang (RSJS) merupakan FKRTL
khusus di bawah Kementerian Kesehatan tipe A dan tipe B untuk layanan di luar
kekhususannya (Kemenkes RI, 2014b). Selain pelayanan jiwa, RSJS membuka
pelayanan kesehatan non jiwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, Nomor HK.03.05/I/441/09
tentang Ijin Melaksanakan Kesehatan Umum, surat keputusan ini mengatur
pelayanan kesehatan umum/non jiwa sejumlah 15% dari tempat tidur yang
tersedia.
Layanan Rawat Jalan RSJ Prof dr Soerojo Magelang berada pada
5 Instalasi di bawah Direktorat Medik dan Keperawatan RSJS, yaitu Instalasi
Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja,
Instalasi Rehabilitasi Medik, dan Instalasi Penilaian Kapasitas Mental. Produk
layanan di Instalasi Rawat Jalan yaitu layanan jiwa, layanan saraf, layanan
kebidanan dan kandungan, layanan bedah, layanan gigi umum dan orthodontis,
layanan penyakit dalam, dan layanan kulit kelamin. Produk layanan di Instalasi
Rehabilitasi Medik, yaitu layanan fisioterapi, dan layanan elektromedik. Produk
layanan di Instalasi Kesehatan Anak dan Remaja adalah layanan kesehatan anak
dan layanan jiwa anak. Produk layanan di Instalasi Gawat Darurat yaitu layanan
kegawatdaruratan jiwa dan non jiwa. Layanan rawat jalan untuk peserta JKN
meliputi layanan gawat darurat, layanan kesehatan anak dan remaja, layanan
rehabilitasi medik dan layanan rawat jalan terpadu.
Peserta JKN yang berobat ke RSJ Prof dr Soerojo Magelang melalui 2 cara
masuk yaitu melalui Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Rawat Jalan. Peserta
JKN dapat dilayani dengan membawa kelengkapan persyaratan pasien JKN antara
lain surat rujukan puskesmas/surat perintah kontrol, kartu BPJS/ KIS/ Askes/
Jamkesmas, KTP/ KK kemudian mendaftarkan diri di loket pendaftaraan Instalasi
Rawat Jalan untuk layanan rawat jalan, layanan rehabilitasi medik dan layanan
kesehatan anak remaja dan loket pendaftaran di Instalasi Gawat Darurat untuk
6
layanan kegawatdaruratan jiwa dan non jiwa, tanpa membawa persyaratan surat
rujukan puskesmas/surat perintah kontrol.
Jumlah tenaga medis pemberi layanan di layanan rawat jalan RSJS dapat
dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Komposisi Tenaga Medis di Layanan Rawat Jalan
RSJ Prof dr Soerojo Magelang
Layanan Profesi
Jiwa 11 Sp KJ
Saraf 3 Sp S
Dalam 2 Sp PD
Bedah 3 Sp B
Kebidanan & Kandungan 2 SpOG
Gigi 1 Sp Ortho, 1 drg
Kulit Kelamin 1 Sp KK
Kesehatan Anak 1 Sp A
Kesehatan Jiwa Anak 1 Konsultan Psikiatri Anak
2 Sp KJ
Rehabilitasi Medik 1 Sp KFR
IGD 12 Dokter Umum Sumber: Profil Layanan Rawat Jalan RSJS 2015
Tabel 1 menggambarkan layanan yang ada di layanan rawat jalan RSJ Prof
dr Soerojo sebagai PPK 2 dilayani dokter spesialis dan layanan gawat darurat di
layani oleh dokter umum. Dokter spesialis jiwa di layanan kesehatan anak remaja
berdasarkan keseminatan dokter tersebut dan kesehatan jiwa anak remaja
merupakan produk unggulan dari RSJ Prof dr Soerojo Magelang.
Komposisi Petugas Pendaftaraan di layanan gawat darurat sebanyak 8
orang dan layanan di Instalasi Rawat Jalan sebanyak 4 orang. Semua proses
layanan kesehatan di RSJS berpangkal dari pendaftaraan. Klaim tidak layak bayar
untuk pasien JKN dapat dimulai dari pendaftaraan seperti ketidaklengkapan
persyaratan peserta JKN.
7
RSJS melayani pasien umum dan pasien jaminan termasuk menerima
kunjungan pasien JKN per 1 Januari 2014.
Sumber : Instalasi SIRS RSJS
Gambar 2 Kunjungan Pasien di Layanan Rawat Jalan RSJ Prof dr Soerojo
Magelang periode Tahun 2014 dan Tahun 2015
Gambar 2 menunjukkan bahwa tahun 2015 jumlah kunjungan peserta JKN
di layanan rawat jalan RSJS mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014.
Kunjungan pasien peserta JKN tahun 2014 sebanyak 43.193 kunjungan, peserta
umum sebanyak 19.454 kunjungan dengan jumlah total kunjungan 62.647 peserta.
Persentase peserta JKN tahun 2014 sebesar 68,95 % dari total kunjungan. Peserta
JKN tahun 2015 sebanyak 53.545 kunjungan, peserta umum sebanyak 16.142
kunjungan dan jumlah total kunjungan sebanyak 69.687 peserta. Persentase
peserta JKN tahun 2015 sebesar 76,84 % dari total kunjungan.
RSJS mempunyai dua standar tarif INA CBGs karena RSJS melayani
layanan jiwa dengan klaim RS Khusus tipe A dan layanan non jiwa dengan klaim
RS khusus di luar kekhususannya tipe B.
Proses pengklaiman layanan rawat jalan RSJS mempunyai tahapan dimulai
dengan dokumen rekam medis pasien, kelengkapan persyaratan peserta JKN,
formulir casemix dan bukti layanan yang diterima pasien JKN diserahkan ke
Instalasi Rekam Medik. Formulir casemix oleh petugas coder dikoding sesuai
8
dengan coding INA CBGs. Berkas klaim tersebut diteruskan ke Instalasi
Verifikasi Klaim/Penjaminan Kesehatan untuk diverifikasi ulang kelengkapannya
dan data dalam berkas klaim dimasukkan ke dalam software INA CBGs. Instalasi
Verifikasi Klaim membuat pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan. Pengajuan klaim
disertai bukti layanan di verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan. Berkas klaim
belum lengkap dan tidak sesuai dikembalikan ke rumah sakit untuk dilengkapi
setelah lengkap berkas itu akan diproses. Hasil akhir dari proses pengklaiman
dapat berupa klaim layak bayar dan klaim yang tidak layak bayar/ditolak
pembayarannya oleh BPJS Kesehatan.
Berikut ini jumlah berkas klaim dan kerugian terhadap klaim tidak layak
bayar di layanan rawat jalan RSJS tahun 2014 .
Tabel 2 Klaim Tidak Layak Bayar Layanan Rawat Jalan
RSJ Prof dr Soerojo Magelang Tahun 2014
Bulan
Klaim
yang
Diajukan
(Berkas)
Layak
Bayar
(Berkas)
Tidak
Layak
Bayar
(Berkas)
Kerugian (Rupiah) Total
Kerugian
(Rupiah)
Jiwa Non
Jiwa Jiwa Non Jiwa
Januari 2.471 2.465 6 2.130.106 2.130.106
Pebruari 2.708 2.639 69 26.773.038 26.773.038
Maret 3.015 2.830 185 77.088.553 77.088.553
April 3.614 3.384 230 93.686.853 93.686.853
Mei 3.655 3.440 215 86.406.502 86.406.502
Juni 3.904 3.714 190 74.622.299 74.622.299
Juli 3.162 3.000 162 65.984.441 65.984.441
Agustus 3.943 3.708 235 91.488.182 91.488.182
September 4.174 3.992 3 179 1.033.400 35.957.600 36.991.000
Oktober 4.244 4.098 1 145 361.800 25.788.700 26.150.500
November 3.957 3.930 4 23 1.415.300 4.159.300 5.574.600
Desember 4.346 4.312 1 33 361.800 5.674.300 6.036.100
TOTAL 43.193 41.512 1.681 3.172.300 71.579.900 592.932.174
Sumber : Instalasi Verifikasi Klaim RSJS, 2014
Tabel 2 menunjukkan berkas klaim tidak layak bayar layanan rawat jalan
RSJS tahun 2014 sebesar 3,89 % yaitu 1681 berkas klaim tidak layak bayar dari
9
43.193 berkas klaim yang diajukan dengan kerugian Rp 592.932.174. Bulan
Januari sampai dengan bulan Agustus klaim yang diajukan RSJS masih satu tarif
yaitu tarif INA CBGs Rumah Sakit Khusus tipe A baik untuk layanan jiwa
maupun non jiwa. Bulan September 2014 dan seterusnya klaim yang diajukan
RSJS sudah berdasarkan tipe kelas rumah sakit yaitu layanan jiwa dengan kelas
tipe A dan layanan non jiwa kelas tipe B. Berikut ini berkas klaim dan kerugian
klaim tidak layak bayar layanan rawat jalan RSJS tahun 2015 .
Tabel 3 Klaim Tidak Layak Bayar Layanan Rawat Jalan
RSJ Prof dr Soerojo Magelang Tahun 2015
Bulan
Klaim
yang
Diajukan
(Berkas)
Layak
Bayar
(Berkas)
Tidak Layak
Bayar (Berkas) Kerugian (Rupiah) Total
Kerugian
( Rupiah ) Jiwa Non
Jiwa Jiwa Non Jiwa
Januari 4.301 4.176 95 30 34.307.200 5.149.900 39.457.100
Februari 3.812 3.779 6 27 2.138.900 5.233.500 7.372.400
Maret 4.630 4.483 84 63 29.944.600 13.227.600 43.172.200
April 4.771 4.716 3 52 1.085.800 9.524.700 10.610.500
Mei 4.340 4.291 1 48 540.000 10.675.900 11.215.900
Juni 4.631 4.567 6 58 2.173.300 12.234.300 14.407.600
Juli 3.959 3.869 6 84 2.075.100 18.527.900 20.603.000
Agustus 4.366 4.330 5 31 1.838.000 5.754.900 7.592.900
September 4.653 4.610 2 41 723.600 7.363.300 8.086.900
Oktober 4.837 4.776 8 53 2.833.100 10.602.200 13.435.300
November 4.837 4.732 12 93 4.309.700 18.523.100 22.832.800
Desember 4.602 4.538 15 49 5.605.700 9.592.700 15.198.400
TOTAL 53.739 52.867 243 629 87.575.000 126.410.000 198.786.600
Sumber : Instalasi Verifikasi Klaim RSJS, 2015
Tabel 3 menunjukkan berkas klaim tidak layak bayar layanan rawat jalan
RSJS tahun 2015 sebesar 1,62 %, yaitu 872 berkas klaim tidak layak bayar dari
53.739 klaim yang diajukan dengan kerugian Rp 198.786.600. Berkas klaim yang
tidak layak bayar layanan non jiwa sebesar 72,13% dari keseluruhan berkas klaim
tidak layak bayar dan kerugian layanan non jiwa 63,59 % dari total kerugian
klaim tidak layak bayar. Berkas klaim tidak layak bayar dan kerugian disebabkan
klaim tidak layak bayar di tahun 2015 mengalami penurunan dibanding
10
tahun 2014. Adanya berkas klaim tidak layak bayar dan kerugian yang
ditimbulkan maka perlu dilakukan telaah yang lebih mendalam untuk mengetahui
faktor penyebabnya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian
ini adalah: faktor apa sajakah yang menyebabkan klaim tidak layak bayar pada
peserta Jaminan Kesehatan Nasional di layanan rawat jalan RSJ Prof dr Soerojo
Magelang.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan Umum :
Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan klaim tidak layak bayar pada
peserta Jaminan Kesehatan Nasional di layanan rawat jalan RSJ Prof dr
Soerojo Magelang .
Tujuan Khusus :
1. Mengidentifikasi penyebab berkas klaim tidak layak bayar di layanan rawat
jalan RSJ Prof dr Soerojo Magelang.
2. Mengidentifikasi perbedaan klaim tidak layak bayar dari data BPJS
Kesehatan dan data rekam medis di layanan rawat jalan RSJ Prof dr Soerojo
Magelang.
3. Mendiskripsikan komunikasi pimpinan RSJS terhadap penyebab klaim tidak
layak bayar di layanan rawat jalan RSJ Prof dr Soerojo Magelang .
4. Mendiskripsikan sikap dokter RSJS terhadap penyebab klaim tidak layak
bayar di layanan rawat jalan RSJ Prof dr Soerojo Magelang.
5. Mendiskripsikan sikap pimpinan RSJS terhadap penyebab dan kerugian
rumah sakit yang disebabkan klaim tidak layak bayar di layanan rawat jalan
RSJ Prof dr Soerojo Magelang .
11
6. Mendiskripsikan sikap BPJS Kesehatan Kota Magelang terhadap klaim tidak
layak bayar di layanan rawat jalan RSJ Prof dr Soerojo Magelang .
7. Mendiskripsikan sikap administrasi RSJS terhadap klaim tidak layak bayar di
layanan rawat jalan RSJ Prof dr Soerojo Magelang .
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut :
1. Bagi Rumah Sakit, dapat dijadikan bahan evaluasi dan kajian untuk penyebab
klaim tidak layak sehingga penyebab klaim tidak layak bayar dan
kerugiannya dapat di minimalisir .
2. Bagi BPJS, penelitian ini dapat dijadikan kajian atau masukan BPJS
Kesehatan dalam menetapkan kebijakan BPJS Kesehatan yang akan datang.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk memperkaya dan
mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh.
12
E. Keaslian Penelitian
Penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah :
1. Penelitian Tuti (2010) tentang Evaluasi Dokumen Klaim Yang Tidak
Lengkap Dan Dokumen Klaim Tidak Sesuai Ketentuan Pada Pasien
Jamkesmas sehingga Sering Terjadi Penundaan Klaim Di RSUD. Dr.
Zainoel Abidin Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan penelitian Tuti
mengidentifikasi proporsi dokumen klaim yang tidak lengkap dan tidak
sesuai, hambatan yang menyebabkan dokumen tidak lengkap dan tidak
sesuai serta potensi kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah
studi kasus. Unit analisisnya berkas klaim di RSUD. Dr. Zainoel Abidin
Nanggroe Aceh Darussalam .
2. Penelitian Kusairi (2013) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kelengkapan Berkas Klaim Pasien Jamkesmas Di RSUD Brigjend. H.
Hasan Basry Kandangan. Tujuan penelitian mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi kelengkapan berkas klaim pasien Jamkesmas di
RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan. Metode Penelitian yang
digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Varibel yang diteliti adalah
Beban kerja administrasi klaim, Kinerja Coder, Pengetahuan dokter,
Beban Kerja , Regulasi dan Kelengkapan berkas klaim.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :
Pada penelitian ini meneliti faktor-faktor yang menyebabkan klaim tidak
layak bayar. Berkas klaim tersebut sudah diverifikasi oleh verifikator BPJS
Kesehatan dan sudah dinyatakan klaim yang tidak layak bayar/tidak dibayarkan
oleh BPJS Kesehatan.