pendahuluan -...

RENSTRA PERUBAHAN DISHUB Kab. Cirebon Tahun 2014-2019 | 1

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat

yang terletak dibagian timur, sebagai pintu gerbang Propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang letaknya sangat strategis dengan

luas wilayah +990,36 km² dan merupakan daerah Penyangga Ibu kota

Provinsi Jakarta maupun Jawa Barat. Sebagai daerah penyangga tentunya banyak

hal yang harus diperhatikan dan disikapi, tidak kalah pentingnnya dalam bidang

perhubungan. Sebagai Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tentunya haruslah

tanggap dalam menyikapi perkembangan perhubungan dengan berbagai

permasalahan yang semangkin kompleks.

Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, kualitas infrastruktur dan fasilitas

publik yang kurang memadai, rendahnya pertumbuhan jaringan jalan dibanding

peningkatan jumlah kendaraan, belum memadainya sarana dan prasarana jalan

serta kualitas layanan angkutan umum yang masih rendah merupakan beberapa

masalah utama yang perlu ditangani dengan segera oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon adalah salah satu di antara kabupaten‐kabupaten di

Propinsi Jawa Barat yang mempunyai jumlah penduduk cukup besar. Penduduk

Kabupaten Cirebon pada Tahun 2014 adalah sebanyak 2.293.397 jiwa dan

dengan luas wilayah administratif 990,36 Km2 maka rata‐rata kepadatan penduduk

di wilayah Kabupaten Cirebon adalah sebesar 2.316 jiwa per Km2 . kota

kecamatan dan daerah perkotaan, dimana banyak terdapat kegiatan‐kegiatan

ekonomi masyarakat di berbagai bidang usaha yang dapat memberikan lapangan

pekerjaan seperti perdagangan, industri, pengangkutan, pertanian, pertambangan,

PENDAHULUAN

BAB I


pemerintahan, jasa‐ jasa dan lain‐lain. Dari total penduduk sebanyak 2.293.397

jiwa, 1.139.263 jiwa diantaranya adalah perempuan sehingga sex rasionya adalah

101,31. Persebaran penduduk Kabupaten Cirebon per Kecamatan hingga pada

Tahun 2014 masih menunjukkan kondisi kurang merata seperti pada tahun‐tahun

sebelumnya. Penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sumber yaitu sebanyak

86.313 jiwa dengan sebaran/distribusi penduduknya sebesar 3,76 % dan yang

terkecil adalah Kecamatan Pasaleman dengan jumlah penduduk hanya 28.217

jiwa (sebaran penduduk sebesar 1,23 %). Kepadatan penduduk di masing‐masing

Kecamatan juga menunjukkan ketidakmerataan. Hal ini disebabkan kondisi dan

potensi masing‐masing wilayah kecamatan yang tidak sama.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk merencanakan pembangunan 5 tahun

dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga

sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan

2014–2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang

menjadi skala prioritas.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Rencana Strategis Pembangunan

Sektor Transportasi dan kelengkapannya di Kabupaten Cirebon dalam 5 tahun

kedepan (2014-2019) yang dirinci dalam tahapan tahunannya. Adapun tujuan

penyusunan dokumen ini adalah :

1. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Kabupaten Cirebon

selama 5 tahun.

2. Menyiapkan tolok ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan

secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan

pertanggungjawabannya.

3. Sebagai langkah penyusunan program kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Cirebon yang berkelanjutan.


4. Sebagai perwujudan dalam pelaksanakan Visi dan Misi Dinas Perhubungan

Kabupaten Cirebon.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950, Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional


Nomor 4421);


8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33,


10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana


Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang.

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan SKPD (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4609);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,



19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140,


20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan


21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan


22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4741);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan SKPD (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan


24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4816);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Dinas


Nomor 4817);

26. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Menengah

(RPJM) Nasional Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 11);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59


Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2009 tentang Rencana

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri E.8);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang

“Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon” (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 seri D.4);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

tahun 2014-2019 terdiri dari ( 7 ) Tujuh bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab

menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan dasar hukum

penyusunan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum

Bagian ini memaparkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon,

Sumber daya dinas perhubungan, kinerja pelayanan , tantangan dan peluang yang

dihadapi, capaian kinerja Dinas perhubungan serta anggaran dan realisasi

pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan.


Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bagian ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan SKPD,saran dan rekomendasi permasalahan kedepan, telaahan

visi dan misi kepala daerah dan wakil terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra

SKPD, telaahan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup serta penentuan

isu-isu strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun

2014 – 2019 yang merupakan visi dan misi Dinas Perhubungan. Pada bagian ini

juga diuraikan tentang strategi arah kebijakan dari setiap strategi terpilih sehingga

dapat menyelesaikan isu-isu strategis dan sasaran kinerja.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif

Bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah

kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian

indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka

menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan,

beserta kebutuhan pendanaannya.

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Bagian ini menguraikan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target

indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan

pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Bab VII Penutup

Bagian ini merupakan penutup dari rencana strategis pembangunan jangka

menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.


GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 46);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10).

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2016, Seri. D6 Tentang Fungsi,

Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

BAB II


Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2016,

Seri. D6 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

adalah :

Susunan atau Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten

Cirebon berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2016,

Seri. D6 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah

sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab.Cirebon

SUBBAGIAN PROGRAM DAN

KEUANGAN

BIDANG KESELAMATAN

SEKRETARIAT

BIDANG ANGKUTAN

KEPALA DINAS

KASI ANGKUTAN DARAT

KASI ANGKUTAN

LAUT, SUNGAI DAN UDARA

KASI INSPEKSI

KESELAMATAN

KASI KETERTIBAN LALU

LINTAS DAN

ANGKUTANJALAN

BIDANG LALULINTAS

SUBBAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASI

PENERANGAN JALAN UMUM

KASI ANALISA DAMPAK

LALU LINTAS

KELOMPOK FUNGSIONAL :

1. ARSIPARIS

2. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

KASI PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

KASI TERMINAL DAN

PARKIR

KASI PERENCANAAN,

PENETAPAN DAN

PERLENGKAPAN JALAN


Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

I.1. TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

1. Setiap jabatan struktural pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas

umum;

2. Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup dinas/

sekretariat/ bidang/ subbagian/ seksi/ UPT/ sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

a. memimpin dan pertanggungjawaban kegiatan;

b. merencanakan kegiatan dan anggaran;

c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;

d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;

e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;

f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai

bahan perencanaan dan pengendalian;

g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan

h. program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;

i. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;

j. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada

pimpinan; dan

k. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

I. KEPALA DINAS

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana

strategis dan rencana kerja bidang lalu lintas, angkutan dan

keselamatan;

b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur


(SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perhubungan,

komunikasi dan pengolahan data elektronik;

c. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar,

Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perhubungan, komunikasi

dan pengolahan data elektronik sesuai aturan yang berlaku;

d. perencanaan dan pengendalian anggaran

e. pengendalian urusan administrasi Dinas;

f. pengendalian bidang urusan lalu lintas, angkutan, terminal,

perparkiran sesuai dengan lingkup tugas;

g. pengendalian bidang urusan telekomunikasi dan desiminasi

informasi, serta pengolahan data elektronik sesuai dengan

lingkup tugas;

h. pengendalian Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan

lingkup tugas;

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang lalu lintas,

angkutan dan

j. keselamatan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;

k. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang urusan perparkiran dan

pengendalian, telekomunikasi dan desiminasi informasi,

pengolahan data elektronik serta Unit Pelaksana Teknis (UPT)

sesuai dengan lingkup tugas;

l. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program

kegiatan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung jawab


kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

3. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan

kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan,

mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan

kegiatan di bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan.

I.1 SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan

Dinas;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;

c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;

d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;

e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;

f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana,

kerjasama

g. dan hubungan masyarakat;

h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;

i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang

melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas.

3. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi

kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.


I.2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian;

b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;

d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;

e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan

ekspedisi dinas;

f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas;

g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur

(SOP) tiap-tiap unit kerja;

h. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan

pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai

serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;

j. penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;

k. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

l. pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan

masyarakat;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

o. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas

langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan,


kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi

kepegawaian di lingkungan Dinas.

I.2.2 Subbagian Program dan Keuangan

1. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan

Keuangan;

b. penyusunan bahan rencana dan program Dinas;

c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di

Dinas;

d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis

kegiatan tiap-tiap unit kerja;

e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan

evaluasi kinerja Dinas;

f. pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran dinas;

g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;

h. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;

i. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan

anggaran Dinas;

j. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan

Dinas

k. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

n. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung

di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok


melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan,

anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

I.2 BIDANG LALU LINTAS

1. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana kerja Bidang;

b. penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan bidang lalu

lintas;

c. penyusunan pedoman teknis Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK) pengelolaan bidang lalu lintas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis

dampak lalu lintas, dan kebutuhan lalu lintas;

e. pengkajian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu

lintas;

f. pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transportasi

jalan;

g. pengendalian analisa dampak lalu lintas;

h. pengendalian daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


2. Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu Lintas

(unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok merencanakan,

mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta

mengevaluasi program dan kegiatan di bidang Perencanaan,

Penetapan dan Perlengkapan Jalan, Penerangan Jalan Umum dan


Analisa Dampak Lalu Lintas.

I.3.1 Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan

1. Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan mempunyai

fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Lalu Lintas;

b. penyiapan bahan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan,

pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan

dan alat pemberi isyarat lalu

lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta

fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;

c. penyiapan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas,

marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan

pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan

Kabupaten;

d. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan

pemeriksaan fisik kendaraan bermotor disesuaikan dengan

pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor

yang telah diterbitkan;

e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana lalu lintas;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Seksi Sarana Lalu Lintas;

g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan, Penetapan dan

Perlengkapan Jalan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas

langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Kepala Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan

mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan pembinaan

perencanaan, penetapan dan perlengkapan jalan.


I.3.2 Seksi Penerangan Jalan Umum

1. Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penerangan Jalan

Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan

lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan

lainnya yang berada di jalan dan di bahu jalan;

c. penyiapan ijin/rekomendasi untuk pemasangan lampu

penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang

akan dipasang secara swadaya oleh masyarakat;

d. pelaksanaan penertiban umum dan jenis penerangan jalan

lainnya yang tidak memiliki izin/rekomendasi dari Dinas;

e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penerangan jalan

umum yang tidak memiliki izin/rekomendasi dari Dinas;

f. pelaksanaan koordinasi pengendalian dan pengawasan dalam

rangka pemasangan penerangan jalan umum dan jenis

penerangan lainnya dengan satuan kerja terkait;

g. penyiapan bahan-bahan kebutuhan kegiatan

operasional penerangan jalan umum yang berkaitan dengan

pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;

h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengelolaan dan prosedur

pemasangan penerangan jalan umum;

i. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penggunaan

penerangan jalan umum;

j. pelaksanaan investigasi lapangan terhadap kejadian-kejadian

yang berhubungan dengan penerangan jalan umum;

k. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

anggaran Seksi Penerangan Jalan Umum;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi


Penerangan Jalan Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi

Penerangan Jalan Umum (unsur pelaksana) yang melaksanakan

tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang.

3. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok

melakukan merencanakan, mengelola, memantau, pengoperasian

penerangan jalan umum.

I.3.3 Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas

1. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

b. pendataan dan pemetaan informasi dampak lalu lintas;

c. pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu lintas;

d. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

e. pelaksanaan teknis perencanaan umum pembangunan jaringan

transportasi jalan;

f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan

jalan dan gerakan lalu lintas;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu

Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Analisa

Dampak Lalu Lintas (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas

langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Kepala Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas pokok

melakukan menyusun rencana, mengolah data, dan menganalisis


dampak lalu lintas.

I.3 BIDANG ANGKUTAN

1. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

a. perumusan rencana kerja Bidang;

b. penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan bidang

angkutan;

c. penyusunan pedoman teknis penarikan dan penyetoran retribusi

terminal dan parkir;

d. pengkajian data pengesahan rancang bangun terminal

penumpang dan terminal barang;

e. pengendalian pengoperasian terminal penumpang dan terminal

barang;

f. pengkajian penetapan lokasi terminal penumpang dan terminal

barang;

g. pengendalian sarana prasarana terminal;

h. pengkajian permohonan ijin usaha angkutan;

j. pengendalian pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan

umum;

k. pengkajian penetapan tarif angkutan;

l. pengendalian jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan

khusus;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan Bidang; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang Angkutan (unsur

pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan


3. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok merencanakan,


mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi bidang

Terminal dan Parkir, Angkutan Darat, Angkutan Sungai, Laut dan

Udara.

I.3.1 Seksi Terminal dan Parkir

1. Seksi Terminal dan Parkir mempunyai fungsi :


b. pendataan dan pemetaan lokasi serta pengoperasian terminal

dan sub terminal penumpang dan terminal barang;

pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya penerimaan

retribusi terminal, serta administrasi retribusi;

c. pengolahan data pengesahan rancang bangun terminal dan sub

terminal penumpang dan terminal barang;

d. pengelolaan terminal dan sub terminal penumpang dan terminal

barang;

e. pengelolaan sarana prasarana terminal dan sub terminal

penumpang dan terminal barang;

f. pengelolaan retribusi terminal dan sub terminal penumpang dan

terminal barang;

g. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan Bidang

Perparkiran dan Pengendalian;

h. pembinaan penyusunan pedoman teknis penarikan dan

penyetoran retribusi parkir;

i. pengkajian permohonan ijin pembangunan fasilitas parkir untuk

umum di jalan Daerah;

j. pengawasan teknis pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai

kewenangan;

k. pembinaan teknis perparkiran operasional lalu lintas;

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan


m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


2. Seksi Terminal dan Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Terminal dan Parkir (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas

langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Kepala Seksi Terminal dan Parkir mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan merencanakan, mengelola, memantau,

pengoperasian terminal, dan mengevaluasi penyediaan dan

pemanfaatan sarana prasarana terminal dan teknis operasional

perparkiran.

I.3.2 Seksi Angkutan Darat

1. Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi:


b. pendataan dan pemetaan angkutan orang, angkutan barang dan

angkutan khusus;

c. pengolahan rekomendasi dan perpanjangan ijin usaha angkutan

dan ijin trayek;

d. pengawasan pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan

umum;

e. pengelolaan retribusi tarif angkutan;

f. pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan

khusus;


h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Angkutan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Angkutan

Darat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.


3. Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas pokok

merencanakan, mengelola, dan mengawasi jaringan lalu lintas

angkutan orang, angkutan barang, dan angkutan khusus.

I.3.3 Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara

1. Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Angkutan Sungai,

Laut dan Udara, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. pelaksanaan koodinasi dengan satuan kerja terkait dan

konsultasi dengan pemerintahan provinsi dan pusat di bidang

angkutan laut;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

anggaran Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara;

d. pelaksanaan pengumpulan, mengolah data angkutan sungai,

laut dan udara;

e. pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian

penyelenggaran angkutan laut;

f. pelaksanaan upaya pemecahan teknis terhadap keberadaan

dan fungsi angkutan laut;

g. pelaksanaan pemberian perizinan usaha penunjang angkutan

laut;

h. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan antar pulau;

i. pelaksanaan penetapan DLKR/ DLKP bagi pelabuhan-

pelabuhan regional;

j. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastruktur

penunjangnya;

k. pelaksanaan pengumpulan dan pendaftaran kapal berukuran isi

kotor tidak lebih dari GT 7;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan


Seksi Angkutan Laut dengan, sesuai ketentuan yang berlaku;

dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Angkutan,

sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara (unsur pelaksana)

yang melaksanakan tugas langsung

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Kepala Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara mempunyai tugas

pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi jaringan lalu lintas

angkutan sungai, laut dan udara.

I.4 BIDANG KESELAMATAN

1. Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Keselamatan,

sebagai pedoman pelaksanan tugas;

b. pengelolaan pemberian perizinan pendidikan mengemudi;

c. pengelolaan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan

pengujian kendaraan;

d. pengelolaan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan

perbengkelan dan karoseri;

e. penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan

pengendalian pengujian kendaraan;

f. penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan

pengendalian perbengkelan dan karoseri kendaraan;

g. pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Bidang Keselamatan, sesuai ketentuan yang

berlaku; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,



2. Bidang Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang Keselamatan

(unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan


3. Kepala Bidang Keselamatan mempunyai tugas pokok menyusun

rencana, mengolah data, memfasilitasi, dan membina teknis

keselamatan lalu lintas.

I.4.1 Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengujian

Kendaraan Bermotor, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. pelaksanaan pembinaan dan mensahkan hasil uji dan

pengendalian serta pengawasan pengujian berkala kendaraan

bermotor;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaraan tidak

bermotor;

d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian berkala

yang diselenggarakan oleh swasta;

e. pelaksanaan akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan

bermotor yang diselenggarakan oleh swasta;

f. pelaksanaan penilaian teknis kendaraan bermotor;

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait

berkenaan dengan pelaksanaan bidang tugasnya;

h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian;

i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam

kegiatan Seksi Pengujian;

j. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

anggaran Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;


k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi

Pengujian Kendaraan Bermotor, sesuai ketentuan yang berlaku;

dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Keselamatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (unsur pelaksana) yang

melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang.

3. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas

pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi pengujian

kendaraan bermotor.

I.4.2 Seksi Inspeksi Keselamatan

1. Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai fungsi:


b. pendataan dan pemetaan data informasi kejadian dan daerah rawan

kecelakaan lalu lintas;

c. pembinaan teknis keselamatan lalu lintas;

d. pelaksanaan manajemen dampak lalu lintas;

e. pelaksanaan pengadaan kebutuhan manajemen lalu lintas;

f. pelaksanaan fasilitasi penanggulangan daerah rawan kecelakaan dan

kecelakaan lalu lintas;


h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas



i. Seksi Inspeksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Inspeksi

Keselamatan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung


j. Kepala Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas pokok menyusun

rencana, mengolah data, memfasilitasi, dan membina teknis keselamatan

lalu lintas.

1.4.3 Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketertiban Lalu

Lintas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan

penertiban lalu lintas;

c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan;

d. pelaksanaan pemeriksaan surat-surat perizinan kendaraan umum baik

kendaraan barang maupun penumpang yang berupa kelengkapan buku

KIR, Surat Izin Bongkar Muat dan Trayek (Kartu Pengawasan);

e. pelaksanaan penilangan terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu

lintas dan peraturan daerah kabupaten cirebon dengan mengeluarkan

berita acara penilangan;

f. pelaksanaan koodinasi dengan Satuan Kerja terkait dalam rangka

pengamanan berkendaraan terhadap para Pejabat Pusat, Provinsi dan

Kabupaten;

g. pelaksanaan pengawalan para Pejabat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;

h. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di

wilayah Kabupaten;

i. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha mendirikan lembaga


pendidikan dan pelatihan mengemudi;

j. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi

Ketertiban Lalu Lintas;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi

Ketertiban Lalu Lintas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai


2. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Laut dan Udara

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan(unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung


3. Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai

tugas pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi ketertiban lalu

lintas dan angkutan jalan, laut dan udara.

I.3 TATA KERJA

I.3.1 Umum

1. Hal-hal yang menjadi tugas dan urusan dinas merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.

2. Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksanaan tugas pemerintah

daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat,

Subbagian, Bidang dan Seksi serta kelompok jabatan fungsional

menurut bidang tugasnya.

3. Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup dinas bertanggung jawab

secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib

melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simflikasi.

4. Kepala dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan


instansi terkait lainnya.

I.4. PELAPORAN

1. Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya

secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

2. Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.5 HAL MEWAKILI

1. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan,Kepala Dinas dapat menunjuk

Sekretaris;

2. Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk

Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dan tugas pokoknya dan atau

berdasarkan senioritas.

I.6 KEPEGAWAIAN

1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan

kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2, Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan

kepegawaian di lingkup Dinas.

I.7. KETENTUAN LAIN

1. Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut oleh

Bupati.

2. Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umum,

ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.


2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon berdasarkan Golongan

:

Lingkup Kerja Golongan

Jumlah IV III II I Non PNS

Kepala Dinas 1 1

Sekretariat 1

Sekretaris Dinas 1

SubBag. Umum dan Kepegawaian 2 2 7 11

SubBag. Program dan Keuangan 10 3 5 18

Bidang Angkutan 1 1

Seksie Terminal dan Parkir 4 6 15 25

Seksie Angkutan Darat 2 2 4

Seksie Angkutan Laut, Sungai dan Udara

1 3 4

Bidang Lalu Lintas 1 1

Seksie Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan

2 1 3

Seksie Penerangan Jalan Umum 4 7 5 16

Seksie Analisa Dampak Lalu Lintas 2 2

Bidang Keselamatan 1 1

Seksie Pengujian Kendaraan Bermotor

2 5 7 14

Seksie Inspeksi Keselamatan 1 1 2

Seksie Ketertiban Lalu Lintas 3 6 4 13

Fungsional Penguji 2 6 8

Jumlah 5 33 30 49 125

Sumber: Dinas Perhubungan TA. 2017


Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Pendidikan :

A. Tahun 2017

Lingkup Kerja

Pendidikan

Jumlah S.2 S.1

D1/D2D3

SMA/ Sederajat

SMP SD

Kepala Dinas 1 1

Sekretariat

Sekretaris Dinas 1 1

SubBag. Umum dan Kepegawaian

2 2 1 5

SubBag. Program dan Keuangan

1 6 4 11

Bidang Angkutan 1 1

Seksie Terminal dan Parkir 3 7 10

Seksie Angkutan Darat 1 1

Seksie Angkutan Laut, Sungai dan Udara

1 1 2

Bidang Lalu Lintas 1 1

Seksie Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan

2 2

Seksie Penerangan Jalan Umum

4 7 11

Seksie Analisa Dampak Lalu Lintas

2 2

Bidang Keselamatan 1 1

Seksie Pengujian Kendaraan Bermotor

3 2 10 15

Seksie Inspeksi Keselamatan

1 1 2

Seksie Ketertiban Lalu Lintas

2 1 7 10

Fungsional Penguji

Jumlah 5 28 5 38 76 Sumber: Dinas Perhubungan TA. 2017


B. Tahun 2017

REKAPITULASI PNS BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL, KEPANGKATAN DAN DIKLAT SKTRUKTURAL TAHUN 2017

No. Nama OPD Jumlah

Total PNS

Jabatan Struktural Diklat Struktural Pangkat/Gol Jabatan

Fungsional

Pelaksana Eselon Diklatpim IV III/d III/c Dst.

Jenis Jafung

Jumlah I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Dinas

Perhubungan 76 0 1 4 11 0 1 4 10 5 10 4 19 Penguji 8 57

Arsiparis 0

76 Sumber Dinas Perhubungan Tahun 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Dalam kurun waktu awal tahun Renstra dari tahun 2014 sampai dengan

2015 Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, menerima alokasi anggaran

program dapat di lihat pada tabel :

NO PROGRAM

ANGGARAN Tahun 2014

... Program

ANGGARAN DPA Tahun 2015

10 Program

A. NON URUSAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.603.502.768 25.092.141.456

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.654.743.350 970.072.100

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.980.000 202.279.985

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

99.427.000 0

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12.050.000 60.346.708

6. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

9.940.000 11.109.000

B. URUSAN PERHUBUNGAN

7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

822.527.500 518.022.448

8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.798.075.000 795.661.852

9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 566.350.000 589.164.152

10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

105.845.000 0


11. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 3.369.669.500 4.000.729.030

12. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

56.398.000 67.061.000

JUMLAH 25.118.508.118 32.306.587.731

Jika diperhatikan secara umum anggaran yang diterima oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Cirebon pada tahun terakhir, terdapat kenaikan yang

sangat signifikan dari anggaran sebesar Rp. 25.118.508.118 ,- tahun 2014 dan

Rp. 32.306.587.731,- pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah

Daerah Kabupaten Cirebon sangat memperhatikan anggaran pembangunan

dibidang perhubungan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN

Pada era globalisasi seperti sekarang ini sebagai Dinas teknis yang

strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dituntut untuk dapat menyikapi

situasi pembangunan yang serba cepat dalam perubahan pada semua sektor,

untuk itu pengembangan pelayanan dinas perhubungan terhadap kebutuhan

masyarakat harus dapat disikapi dengan melihat tantangan dan peluang yang ada

guna peningkatan pelayanan yang lebih baik.

Adapun dari tantangan dan peluang yang ada, beberapa hal yang perlu

disikapi antara lain :

2.4.1. TANTANGAN

a. Pengelolaan terminal yang diperkirakan akan terpengaruh oleh

pembangunan Jalan Tol Cipali.

b. Menurunnya jumlah angkutan pedesaan yang beroperasi, karena

peningkatan jumlah kendaraan pribadi


c. Penyusunan regulasi pemeliharaan asset asset di jalan Nasional dan

Provinsi dengan melakukan koordinasi melalui Dinas Perhubungan

Provinsi dan kementerian Perhubungan RI.

d. Banyaknya kendaraan yang mangkir uji untuk memperpanjang masa uji

kendaraan yang telah habis.

2.4.1. PELUANG

a) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas yang belum

terlaksana di semua jalur jalan Kabupaten.

b) Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas di Sekolah, Pengusaha dan Awak

Angkutan yang belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten

Cirebon.

c) Sarana dan prasarana perhubungan yang belum lengkap dalam

menyikapi terbangunya jalan Tol Cipali

d) Penyusunan regulasi mengenai perlintasan sebidang menghadapi

perlintasan rel ganda.

e) Banyaknya kendaraan angkutan barang atau orang serta yang laik jalan

dibutuhkan olah masyarakat.

2.5 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas dan

fungsi dinas perhubungan, diperlukannya identifikasi potensi dan permasalahan

khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan pada level program,

selanjutnya Dinas Perhubungan akan menganalisis pengelolaan pendanaan

pelayanan dengan kinerja yang diharapkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas

Perhubungan periode 2014 s.d 2019 .


ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1 Permasalahan :

1. Perkembangan dibidang Perhubungan sangat dinamis sehingga

membutuhkan penanganan yang cepat , tepat dan efektif.

2. Pembangunan jalan tol Trans Jawa yang akan menghubungkan kota-kota

besar dipesisir utara pulau jawa dan ini sangat sulit diprediksi pengaruhnya

kepada tatanan transportasi lokal di Kabupaten Cirebon.

3. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan angka

perluasan jalan, sehingga akan mengakibatkan permasalahan yang

semakin komplek terutama semakin tingginya angka kecelakaan lalu lintas

4. Kebutuhan akan sarana dan prasarana Perhubungan yang masih perlu di

penuhi.

5. Tingkat pemahaman masyarakat masih rendah tentang arti pentingnya

keselamatan berlalulintas.

3.1.2 SARAN DAN REKOMENDASI KEDEPAN

1. Diperlukan kajian- kajian dibidang perhubungan untuk menghadapi

perkembangan yang terjadi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi

dibidang lalu lintas.

2. Diperlukan kajian secara komprehensip yang melibatkan semua unsur

terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon karena perubahan

tatanan Transportasi lokal akibat dibangunnya jalan tol Trans Jawa akan

berpengaruh besar pada tata ruang di wilayah Kabupaten Cirebon.

3. Diperlukan pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas atau

pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas yang baru untuk lebih

BAB III


menunjang terciptannya lalu lintas dan angkutan darat dan laut yang

aman, nyaman ,tertib dan beretika. Disamping itu diperlukan peraturan-

peraturan daerah yang khusus mengatur permasalahan permasalahan di

bidang lalu lintas dan angkutan. Sebagai upaya dari Pemda Kabupaten

Cirebon untuk mendukung program keselamatan lalu lintas yang pada

akhirnya akan menekan jumlah angka kecelakaan lalu lintas.

4. Pengadaan dan Pemasangan fasilitas perhubungan di masa mendatang

harus menjadi prioritas pembangunan guna menekan angka kecelakaan

serta mendukung terciptanya Lalulintas dan Angkutan yang aman, tertib,

nyaman dan beretika di wilayah Kabupaten Cirebon.

5. Dinas Perhubungan harus jadi pelopor dalam gerakan nasional

keselamatan Perhubungan dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi

kepada masyarakat tentang arti pentingnya keselamatan Lalu lintas.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Melihat Visi dan Misi program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih, perlu kiranya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon untuk dapat

menelaah sejauh mana program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang dapat

mendukung dan mendorong visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut.

Adapun Visi dan Misi tersebut sebagai berikut :

VISI :“ Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil,

sinergi dan sejahtera “

Dengan MISI :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berahlak mulia yang berlandaskan pada

pelaksanaan pendidikan agama yang baik.

2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya,

berilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan

kewirausahaan.


3. Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan

berdasarkan potensi yang tersedia.

4. Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai

pemangku kepentingan ( Pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti)

5. Mewujudkan setandar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak

dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman,

damai dan tentram

6. Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem

berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan

nepotisme ( KKN ).

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas

Perhubungan menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati

Cirebon tersebut dalam table. (Data Terlampir)

3.3 Telaah RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD

Renstra Kementerian Perhubungan periode 2014-2019 merupakan

segmen lima tahunan ketiga dari Rencana Jangka Panjang Perhubungan

(RPJP), sehingga diharapkan Renstra Kementerian Perhubungan periode

2014-2019 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah

terutama untuk meningkatkan daya saing sebagai upaya penurunan biaya

logistik.

Ada beberapa rencana strategi Kementerian Perhubungan yang akan

di laksanakan pada periode 2014-2019 diantaranya :

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;

2. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi

transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi

yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.


3. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang

peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia

(SDM);

Adapun Visi dan Misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

VISI: “ Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing

dan Memberikan Nilai Tambah “

Dengan MISI :

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas

nasional;

2. Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan

IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan;

3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan

restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut Kementerian Perhubungan memiliki

beberapa strategi antara lain :

1. Perencanaan Terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemda;

2. Pelibatan Pemda/BUMN/Swasta

3. Kompetensi & Profesionalisme SDM

4. Mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, kehandalan

5. Pembangunan transportasi dengan skema multi year

6. Mengutamakan aspek kelestarian lingkungan

Jika kita sandingkan antara renstra Kementerian Perhubungan dengan renstra

Dinas perhubungan Kabupaten Cirebon maka akan terlihat bahwa inti dari

kedua renstra tersebut adalah Mewujudkan pelayanan perhubungan menuju

keselamatan lalulintas.


3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17

tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon

tahun 2011-2031, bahwa Tata ruang wilayah adalah wujud struktur ruang dan

pola ruang, Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang

ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan

visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan,

yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara

dan Ketahanan Nasional.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan

pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten

guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20

(dua puluh) tahun, sedangkan Pengelolaan lingkungan merupakan upaya

terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,

pengawasan dan pengendalian lingkungan;

Dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkugan hidup

yang ada,sebagai Dinas Perhubungan kabupaten cirebon sangat mengapresiasi

dan mendukung strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon tahun

2011-2031 dalam mendorong pelayanan masyarakat di bidang perhubungan,

untuk meningkatkan kelancaran perekonomian masyarakat. Pada bagian ketiga

sesuai Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah pasal 9 bahwa Rencana

sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf b terdiri atas :

a. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan/atau

b. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama pasal 10 terdiri atas :


(1) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf a berupa sistem jaringan transportasi.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

:

a. rencana sistem jaringan transportasi darat;

b. rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian;

c. rencana sistem jaringan transportasi laut; dan

d. rencana sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11 ,Rencanasistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan

c. sistem jaringan layanan lalu lintas.

Pada Pasal 13 Rencana sistem jaringan prasarana wilayah antara lain :

(1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf b terdiri atas :

a. rencana terminal penumpang; dan/atau

b. rencana terminal barang.

(2) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi :

a. peningkatan terminal penumpang tipe B dengan lokasi meliputi :

1. Kecamatan Losari; dan

2. Kecamatan Arjawinangun.

b. peningkatan terminal penumpang tipe C dengan lokasi meliputi :

1. Kecamatan Ciledug;

2. Kecamatan Astanajapura; dan

3. Kecamatan Sumber.

c. peningkatan terminal wisata berada di Kecamatan Weru.


(3) Rencana terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

berupa terminal truk berada di Kecamatan Gempol.

Pasal 14

(1) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c

terdiri atas :

a. pengembangan sistem angkutan pedesaan di wilayah belum terlayani;

dan/atau

b. jaringan trayek angkutan perdesaan.

(2) Pengembangan sistem angkutan pedesaan di wilayah belum terlayani

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Terminal Weru - Perumahan Kaliwulu - Prapatan Siabang - Tegalsari -

Tegalwangi - Bodesari - Karangmulya;

b. Wanakaya - Dawuan - Bunderan Kedawung - Kedungjaya - Sidapurna -

Keduanan – Lurah - Purbawinangun - Cidengok;

c. Sidapurna - Keduanan - Lurah - purbawinangun - Cidengok - Jamlang -

Sidapurna;

d. Losari - Mulyasari - Tegalsari;

e. Mundu – Situpatok - Banjarwangunan - Perum Pamengkang;

f. Cipeujeuh Wetan - Pande-Beringin – Kalimeang – KarangMalang-

Karangsembung;

g. Cipeujeh Wetan – Lemahabang - babakan - Japura Kidul - Japura Lor -

Pangarengan;

h. Sindang Laut - Wangkelang;

i. Sindang Laut - Lemahabang - Ender;

j. Cipeujeuh - Karangsembung – Kubangkarang - Karang Mekar -

Karangmalang - Kalimeang;

k. Karangsembung - Sarajaya - Sigong - Lemahabang - Sindang Laut -

Pesawahan - Susukan - Curug - Karangsembung;


l. Cipeujeuh - Wetan - Sindang Laut - KarangAsem - Pasawahan - Ciawi

Japura - Sedong Lor - Sedong Kidul - Widara - Loji Kaum;

m. Cipeujeuh Wetan - Cipeujeh Kulon - Belawa - Wangkelang - Gereged -

Cibuluh - Nangela;

n. Cipeujeuh - Wetan - Cipeujeh Kulon - Belawa - Wangkelang - Gemulung

Tonggoh;

o. Karangmalang - Karangsuwung - Sumur Kondang - Seuseupan;

p. Putat - Winduhaji - Koreak;

q. Cipeujeuh - Mertapada - Kendal - Astana Japura - Japura Kidul -

Astanamukti;

r. Putat - Ciawi Gajah;

s. Ciperna - Mertapada Kulon;

t. Beber - Halimpu - Caiwangi;

u. Beber - Cipinang - Kamarang Lebak;

v. Ciperna - Wanayasa - Greged - Beber;

w. Tegalgubug - Ciwaringin - Galagamba;

x. Geongan - Kedondong - Budur - Babakan; dan

y. Arjawinangun - Sende - Tegalkarang - Winong - Kempek - Gempol.

(3) Jaringan trayek angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi :

a. Plumbon (GKBI) - Soka - Karang Asem Wetan - Pasanggrahan;

b. Sendang - Astapada - Gesik - Tengahtani - Kemlaka - Kedawung - By Pass

- Tuk - Mountoya - Sendang;

c. Klangenan - Pengampon - SMAN 1 Lebak - Wangunharja - Bojong -

Pekantingan - Jemaras - Klangenan;

d. Klangenan - Jemaras - Kreyo - Gede - Geyongan;

e. Terminal Weru - Tegalwangi - Kaliwulu - Wotgali - Gamel - Sarabau -

Babadan - Wanakaya;

f. Terminal Weru - Arjawinangun - Gegesik;


g. Terminal Weru - Tegalwangi – Bank Jabar Banten - Pasar Bode -

Pasalakan - Watubelah;

h. Terminal Weru - Cangkring - Celancang;

i. Pasar Karang Anyar - Sitiwinangun - Orimalang - Bakung Kidul - Bakung

Lor - Lemahtamba;

j. Pasar Minggu - Kramat;

k. Pasar Minggu - Kedongdong - Kepuh;

l. Pasar Minggu - Kantor Pos - Balerante - Cilukrak - Kepuh - Kramat;

m. Sumber - Sindangjawa - Jamblang;

n. Sumber - Sendang - Wanasaba - Wanguntara - Gubang;

o. Sumber - Plered (Terminal Weru);

p. Sumber - Pamijahan - Karangmulya - Plumbon;

q. Sumber - Kramat;

r. Sumber - Kenanga - Plumbon;

s. Sumber - Kenanga - Karangwangi - Keduanan - Sidapurna - Jamblang;

t. Sumber - Cisaat - Mandala - Cikalahang - Pasar Kramat;

u. Sumber - Bode - Karangsari - Marikangen - Karangasem - Plumbon;

v. Simpang Megu Cilik - Pasar Caplek - Pasar Jamblang;

w. Arjawinangun - Terminal Weru

x. Arjawinangun - Tegalgubug - Kaliwedi - Ujungsemi

y. Arjawinangun - Susukan - Budur - Ciwaringin Via Tegalgubug

z. Arjawinangun - Suranenggala;

aa. Arjawinangun - Jagapura;

bb. Arjawinangun - Geyongan - Gintung - Ciwaringin;

cc. Arjawinangun - Gegesik - Slendra;

dd. Arjawinangun - Budur - Jatianom - Jatipura - Ujung Gebang- Luwung

Kencana;

ee. Selangit - Bulak - Sende - Arjawinangun;

ff. Ciledug - Pasalaman - Tonjong - Singkep;

gg. Ciledug - Pabedilan - Playangan;


hh. Ciledug - Losari;

ii. Ciledug - Dompyong - Gebang Kulon - Kalipasung;

jj. Ciledug - Cigobang;

kk. Ciledug - Ambit - Cibogo - Pasar Babakan;

ll. Cipeujeuh - Lemah.abang - Sigong – Can.Japura Kidul – Beringin -

Can.Japura Lor - Rawaurip - Bendungan;

mm. Cipeujeuh - Mertapada - Sidomulyo - Munjul - Gemulung Tonggo -

Gemulung Lebak - Lebak Mekar;

nn. Cipeujeuh Wetan – Karang Sembung – Karang Suwung - Kubang Karang

- Karang Malang - Gedongan - Getrak Moyan - Ender;

oo. Cipeujeuh Kulon – Sindang Laut - Asem - Pasawahan - Ciawi Japura -

Sedong - Panongan - Putat - Panambangan – Windujayan – Winduhaji;

pp. Sindang laut - Putat - Winduhaji;

qq. Sindang Laut - Pangarengan;

rr. Cipeujeuh – Karang Suwung – Karang Tengah – Karang Asem - Karang

Wareng - Blender – Sumur Kondang - Seuseupan;

ss. Karang Sembung - Susukan Lebak;

tt. Cipeujeuh-Lemahabang- Tuk- Leuwidinding– Picung Pugur-Wilulang -

Susukan Agung - Kaligawe - Karang.Mangu - Nagrak;

uu. Ciperna - Beber - Durajaya - Nanggela – JatiPancur - Sindang.Kempeng

- Greged –SindangKasih – SindangHayu - Wanayasa; dan

vv. Celancang - Bakung - Panguragan.


Pasal 15

(1) Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. rencana pengembangan jaringan rel kereta api; dan/atau

b. rencana pengembangan stasiun kereta api.

(2) Rencana pengembangan jaringan rel kereta api sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. jalur rel kereta api Cirebon - Jakarta melintasi :

1. Kecamatan Susukan;

2. Kecamatan Arjawinangun;

3. Kecamatan Klangenan;

4. Kecamatan Jamblang;

5. Kecamatan Plered; dan

6. Kecamatan Kedawung.

b. jalur kereta api Cirebon - Bandung melintasi :

1. Kecamatan Susukan;

2. Kecamatan Arjawinangun;

3. Kecamatan Klangenan;

4. Kecamatan Jamblang;

5. Kecamatan Plered; dan

6. Kecamatan Kedawung.

c. jalur kereta api Cirebon - Semarang melintasi :

1. Kecamatan Mundu;

2. Kecamatan Astanajapura;

3. Kecamatan Pangenan;

4. Kecamatan Gebang; dan

5. Kecamatan Losari.

d. jalur kereta api Cirebon - Yogyakarta melintasi :

1. Kecamatan Mundu;


2. Kecamatan Astanajapura;

3. Kecamatan Lemahabang;

4. Kecamatan Karangsembung;

5. Kecamatan Karangwareng;

6. Kecamatan Pabuaran; dan

7. Kecamatan Ciledug.

(3) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a. Stasiun Cangkring berada di Kecamatan Plered;

b. Stasiun Bango Dua berada di Kecamatan Klangenan;

c. Stasiun Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun;

d. Stasiun Luwung berada di Kecamatan Mundu;

e. Stasiun Sindang Laut berada di Kecamatan Lemahabang;

f. Stasiun Karangsuwung berada di Kecamatan Karangsembung;

g. Stasiun Ciledug berada di Kecamatan Ciledug;

h. Stasiun Waruduwur berada di Kecamatan Mundu;

i. Stasiun Babakan berada di Kecamatan Babakan; dan

j. Stasiun Losari berada di Kecamatan Losari.

Pasal 16

(1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) huruf c berupa rencana pengembangan dan

pembangunan pelabuhan laut dan sarana pendukung berada di

Kecamatan Gebang.

(2) Rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut dan

saranapendukungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan

lebih lanjut berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lahan

sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.


Pasal 17

Rencana sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) huruf d meliputi:

a. Kawasan Bandara Cakrabuana berada di Kecamatan Talun dengan hirarki

bandar udara pengumpul skala tersier;

b. Pengembangan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada huruf a

sesuai dengan Rencana Induk Bandara Cakrabuana yang didalamnya

memuat:

1. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr);

2. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP);

3. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan

4. Batas-Batas Kawasan Kebisingan (BKK).

c. Ruang udara untuk penerbangan berupa jalur penerbangan dan Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi :

1. Kecamatan Talun;

2. Kecamatan Sumber;

3. Kecamatan Beber;

4. Kecamatan Greged;

5. Kecamatan Mundu;

6. Kecamatan Astanajapura; dan

7. Kecamatan Pangenan.

Dari kajian Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2011-

2031 bahwa terlihat banyak sekali peluang program kegiatan bidang yang menjadi

tugas dan fungsi dinas perhubungan yang meliputi bidang Angkutan, Bidang

Pengendalian dan Operasional, Bidang Lalu Lintas serta Bidang Keselamatan dan

Teknik Sarana, dimana masing-masing bidang satu sama lain saling berkaian atau

mendukung dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan dinas perhubungan

yang telah ditentukan.


Adapun peluang rencana program kegiatan yang perlu dikembangkan dan

telah ditentukan didalam RTRW tahun 2011-2031 antara lain :

1. Rencana sistem jaringan prasarana utama

2. Rencana sistem jaringan transportasi terdiri dari :

2.1 Rencana sistem jaringan transportasi darat

2.1.1 Sistem jaringan jalan

2.1.2 Sistem jaringan prasarana laulintas dan angkutan jalan

2.1.3 Sistem jaringan layanan lalu lintas

2.2 Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian

2.3 Rencana sistem jaringan transportasi laut dan

2.4 Rencana sistem jaringan transportasi udara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi Dinas

Perhubungan Kabupaten Cirebon pada saat ini adalah :

a. Pelayanan penerangan jalan umum ( PJU) di wilayah Kabupaten Cirebon yang

belum meratanya.

b. Luasnya wilayah Kabupaten Cirebon + 990,36 Km2 yang seluruhnya belum

tersentuh pengamanan rambu-rambu lalu lintas.

c. Menurunnya jumlah angkutan umum yang laik jalan.

d. Penentuan sistem jaringan transportasi perkeretaapian, laut dan udara

merupakan kewenangan pemerintah pusat

e. Jaringan jalan yang belum memadai terkait dengan perlintasan sebidang.

f. Minimnya Sarana dan Prasarana Transportasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan

Angkutan Darat di Kabupaten Cirebon

g. Kurangnya dukungan transportasi laut (Pelabuhan Regional Muara Gebang :

Untuk mendukung distribusi palawija dan hasil pertanian di wilayah timur Jawa

Barat dan Jawa Tengah)

h. Perlunya stasiun barang (Stasiun Arjawinangun : Untuk mendukung kawasan

pertanian Sekitar Gegesik dan Indramayu)


VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan,untuk selalu

menempatkan posisi organisasi pada kemampuan beradaptasi dengan

lingkungannya dan mampu menanggapi tuntutan lingkungan. Sehingga didalam

perkembangan selanjutnya organisasi akan selalu tanggap menghadapi berbagai

perubahan yang terjadi.

Oleh karena itu, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang

merupakan komponen RENSTRA perlu dirumuskan bersama untuk dijadikan arah

dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

A. VISI DAN MISI

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan Visi sebagai

berikut :

Visi Dinas Perhubungan :

“ Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Selamat , Tertib,

Lancar dan Terpadu guna meningkatkan perekonomian

masyarakat “

Definisi :

Selamat: terkandung makna bahwa dinas perhubungan sebagaidinas teknis

yang menangani masalah perhubungan, harus dapat memberikan

pelayanan yang baik, terhadap trasportasi umum yang digunakan

oleh masyarakat agar terhindar dari kecelakaan

(terdapat didalam kegiatan pengujian kendaraan umum yang laik

jalan ).

BAB IV


Tertib : terkandung makna sebagai dinas teknis yang memiliki

Kewenangan mengatur lalu lintas, berkewajiban untuk mengatur

lalu lintas dalam bentuk pemenuhan rambu-rambu lalu lintas.

Lancar : memiliki makna semua kegiatan trasportasi dapat

berjalan tanpa adanya hambatan atau terhindar dari macet.

Terpadu : dimana kegiatan transportasi berjalan secara sinergi.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan

Kabupaten Cirebon mempunyai misi, yaitu :

1. Mewujudkan ketersedian sarana dan Fasilitas perhubungan yang humanis

,memadai dan sesuai standar di Kabupaten Cirebon.

2. Mewujudkan pelayanan Perhubungan menuju keselamatan lalu lintas.

Untuk dapat merealisasikan misi yang telah ditetapkan, organisasi harus

berinteraksi dengan lingkungannya,tanpa interaksi yang baik terhadap

lingkungannya, organisasi akan menghadapi banyak tantangan dalam pencapaian

visi dan misinya.

Selain itu perlu dirumuskan Critical Success Factors (Faktor – faktor

penentu keberhasilan) untuk mencapai sukses di masa mendatang dengan

menggali potensi dari dalam Organisasi sendiri. Adapun faktor – faktor penentu

keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon meliputi :

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mewujudkan program dan

kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD, dengan dukungan Sumber

Daya Manusia yang profesional, baik aparat pelaksana terkait maupun mitra

kerja.


2. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan baik struktural maupun fungsional, untuk

menerapkan prinsip – prinsip koordinasi,intregasi,sinkronisasi dan simplifikasi.

Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor keberhasilan tersebut,

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tujuan Dinas Perhubungan :

1. Tercapainya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka

keselamatan berlalu lintas.

2. Tercapainya sarana angkutan yang memadai dan selamat serta mampu

mendukung peningkatan akselerasi pergerakan orang, barang, kesadaran,

kepatuhan dan budaya keselamatan berlalu lintas.

3. Tercapainya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Visi, Misi dan Fakta-fakta Kunci Keberhasilan

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mempunyai Strategi dan arah kebijakan :

Strategi Arah Kebijakan

1. Mengoptimalkan pemberdayaan

SDM Dinas Perhubungan yang

tersedia

1. Mendorong dan memotivasi setiap

pegawai untuk melaksanakan

pelayanan sesuai standar dan

peraturan yang berlaku

2. Pengadaan dan pemasangan serta

pemeliharaan sarana dan prasarana

perhubungan baik kualitas dan

kuantitas

2. a. Penyediaan sarana dan prasarana

perhubungan

b. Menekan terjadinya kecelakaan

lalu lintas di jalan raya

c. Penyusunan kajian perencanaan

manajemen dan rekayasa lalu


lintas di wilayah Kabupaten

Cirebon

d. Penataan sistem dan regulasi

sarana angkutan umum yang

representatif, sosialisasi dan

penegakan disiplin keselamatan

lalu lintas

3. Mempermudah pengusaha angkutan

dalam pengurusan surat-surat ijin.

3. a. Mendorong para pengusaha

trayek untuk mengoptimalkan

jumlah angkutan yang laik jalan

b. Memberikan ruang kepada

pengusahaangkutan untuk

memaksimalkan regulasi trayek

yang tersedia

4. Identifikasi jumlah angkutan darat

dan laut untuk mendukung akselerasi

pergerakan orang dan barang

4. Memberikan pelayanan kepada

masyarakat pemenuhan angkutan

darat dan laut dalam rangka

mendukung akselerasi pergerakan

orang dan barang

5. Mengoptimalkan pelayanan

pengujian kendaraan bermotor yang

mudah dan cepat sesuai standar

keselamatan dan laik jalan

5. Penataan sistem pelayanan pengujian

kendaraan bermotor yang mudah dan

cepat.


C. SASARAN

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses

perencanaan strategis organisasi. Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan

untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek, yaitu

tahunan, semesteran, atau triwulan.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan dan sasaran

organisasi adalah keterkaitannya dengan strategi atau kebijakan dalam

pencapaiannya. Kegagalan dalam menghubungkan tujuan, sasaran, strategi atau

kebijakan dan perkembangan kinerja dari waktu ke waktu, akan mengakibatkan

kegagalan implementasi sistem pengukuran kinerja.

Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ;

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan

2. Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

3. Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan

4. Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut

5. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Transportasi Publik

6. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Jalan

7. Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD dan Program

yang belum masuk di RPJMD namun relevan dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan

atas strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon jangka menengah

SKPD. Indikator keluaran program prioritas merupakan indikator kinerja program yang

berisi outcome program yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat

menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Adapun

rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2014-2019 terdiri dari 11

program dan 53 kegiatan sebagai berikut :

5.1. Rencana Program.

5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

5.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

5.1.5 Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.

5.1.6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan..

5.1.7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.1.8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

BAB V


5.2.9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5.2.10 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

5.2.11 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

5.2. Rencana Kegiatan

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dinas Perhubungan

Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari program yang

telah ditentukan sebagai berikut :

5.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

5.2.1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.

5.2.1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan.

5.2.1.3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

5.2.1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

5.2.1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

5.2.1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan.

5.2.1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

5.2.1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan.

5.2.1.9. Penyediaan Makan dan Minum

5.2.1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

5.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

5.2.2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

5.2.2.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.

5.2.2.3. Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

5.2.2.4. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor.


5.2.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

5.2.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

5.2.3.2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

5.2.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

5.2.4.1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD.

5.2.4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

5.2.4.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

5.2.4.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5.2.5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.

5.2.5.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral; Renja, Renstra,

RKA dan DPA.

5.2.6. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

5.2.6.1. Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan.

5.2.6.2. Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

5.2.6.3. Sosialisasi Kibjakan dibidang Perhubungan.

5.2.6.4. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

5.2.6.5. Monitoring evaluasi dan pelaporan

5.2.6.6. Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

5.2.6.7. Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisa

Dampak Lalu Lintas

5.2.6.8. Inventarisasi Data Eksisting Perkembangan dan Perubahan

Reguler Analisa Dampak Lalu Lintas


5.2.6.9. Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak

Lalu Lintas

5.2.7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ.

5.2.7.1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor.

5.2.7.2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor.

5.2.8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

5.2.8.1. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan

angkutan Darat.

5.2.8.2. Kegiatan Penyuluhan bagi Para Supir/juru mudi untuk

Peningkatan Keselamatan Penumpang

5.2.8.3. Kegiatan Temu wicara Pengelola Angkutan Umum guna

Meningkatkan Keselamatan Penumpang

5.2.8.4. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum

di Jalan Raya

5.2.8.5. Kegiatan Penataan Tempat-tempat pemberhentian Angkutan

Umum

5.2.8.6. Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di

Lingkungan Terminal

5.2.8.7. Pengumpulan dan Analisis data base Pelayanan jasa angkutan

5.2.8.8. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan

( Laut ).

5.2.8.9. Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan

5.2.8.10. Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan (bagi pengusaha angkutan).

5.2.8.11. Monitoring evaluasi dan pelaporan angkutan Darat dan Laut


5.2.8.12. Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas

5.2.8.13. Pembinaan Keselamatan Transportasi

5.2.8.14. Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi

5.2.8.15. Penyusunan Database Kecelakaan Transportasi

5.2.9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

5.2.9.1. Pembangunan Halte Bus, Taksi Gedung terminal.

5.2.10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

5.2.10.1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

5.2.10.2. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.

5.2.10.3. Pengadaan Marka Jalan.

5.2.10.4. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum

5.2.11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

5.2.11.1. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

5.2.11.2. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

5.3. Indikator sasaran

5.3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

5.3.1.1 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.

5.3.1.2 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan.

5.3.1.3 Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

5.3.1.4 Tersedianya Alat Tulis Kantor.

5.3.1.5 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.

5.3.1.6 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan.

5.3.1.7 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

5.3.1.8 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

5.3.1.9 Tersedianya Makan dan Minum.


5.3.1.10 Terselenggaranya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah.


5.3.2.1 Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

5.3.2.2 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.

5.3.2.3 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /

Operasional.

5.3.2.4 Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor.


5.3.3.1 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Bererta

Perlengkapannya.

5.3.3.2 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

5.3.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


5.3.4.1 Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD.

5.3.4.2 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

5.3.4.3 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

5.3.4.4 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sekretariat

dan 3 bidang


5.3.5.1 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral;

Renja dan Renstra, RKA dan DPA Dinas

5.3.6 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

5.3.6.1 Terlaksananya Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan

Prosedur Bidang Perhubungan.

5.3.6.2 Terlaksananya Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

5.3.6.3 TerlaksananyaSosialisasi Kibjakan dibidang Perhubungan.


5.3.6.4 Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan

Darat

5.3.6.5 Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan

5.3.6.6 Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

5.3.6.7 Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas

Pelayanan Analisa Dampak Lalu Lintas

5.3.6.8 Terlaksananya Inventarisasi Data Eksisting Perkembangan dan

Perubahan Reguler Analisa Dampak Lalu Lintas

5.3.6.9 Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi

Analisa Dampak Lalu Lintas

5.3.7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ.

5.3.7.1 Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor.

5.3.7.2 Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai

Pengujian Kendaraan Bermotor.

5.3.8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

5.3.8.1 Terlaksananya Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat

menggunakan angkutan Darat.

5.3.8.2 Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan bagi Para Supir/juru mudi

untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

5.3.8.3 Terlaksananya Kegiatan Temu wicara Pengelola Angkutan

Umum guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang

5.3.8.4 Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Umum di Jalan Raya

5.3.8.5 Terlaksananya Kegiatan Penataan Tempat-tempat

pemberhentian Angkutan Umum

5.3.8.6 Terlaksananya Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan

Kebersihan di Lingkungan Terminal


5.3.8.7 Terlaksananya Pengumpulan dan Analisis data base Pelayanan

jasa angkutan

5.3.8.8 Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Jasa Angkutan ( Laut ).

5.3.8.9 Terlaksananya Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan

5.3.8.10 Terlaksananya Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu

lintas dan angkutan (bagi pengusaha angkutan).

5.3.8.11 Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan angkutan

Darat dan Laut

5.3.8.12 Terlaksananya Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas

5.3.8.13 Terlaksananya Pembinaan Keselamatan Transportasi

5.3.8.14 Terlaksananya Koordinasi Penanganan Keselamatan

Transportasi

5.3.8.15 Terlaksananya Penyusunan Database Kecelakaan Transportasi

5.3.9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

5.3.9.1 Terlaksananya Pembangunan Halte Bus, Taksi Gedung terminal.


5.3.10.1 Terlaksananya Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

5.3.10.2 Terlaksananya Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.

5.3.10.3 Terlaksananya Pengadaan Marka Jalan.

5.3.10.4 Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan

Umum

5.3.11 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

5.3.11.1 Terlaksananya Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

5.3.11.2 Terlaksananya Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor


5.4 Kelompok sasaran

Kelompok sasaran ini merupakan sebagai sasaran misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama

periode tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut :

5.4.1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

5.4.2 Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

5.4.3 Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur.

5.4.4 Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


5.4.5 Terlaksananya Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.

5.4.6 Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan.

5.4.7 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ.

5.4.8 Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

5.4.9 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

5.4.10 Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

5.4.11 Terlaksananya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan

Bermotor.

5.5 Pendanaan Indikatif (Tabel 5.1)

5.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

5.5.1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik,

rencana pendanaan indikatif sebesar Rp165.400.000.000,-

5.5.1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan,

rencana pendanaan indikatif sebesar Rp.561.200.000,-

5.5.1.3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, rencana

pendanaan indikatif sebesar Rp.416.000.000,-

5.5.1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor, rencana pendanaan indikatif

sebesar Rp.1.290.000.000,-


5.5.1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, rencana

pendanaan indikatif sebesar Rp.4.350.000.000,-

5.5.1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan, rencana


5.5.1.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, rencana

pendanaan indikatif sebesar Rp.2.600.000.000 ,-

5.5.1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan, rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.780.000.000,-

5.5.1.9 Penyediaan Makan dan Minum, rencana pendanaan indikatif

sebesar Rp.860.000.000,-

5.5.1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah , rencana



5.5.2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, rencana pendanaan

indikatif sebesar Rp.11.600.000.000,00

5.5.2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, rencana

pendanaan indikatif sebesar Rp.1.055.000.000,00

5.5.2.3 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional,

rencana pendanaan indikatif sebesar Rp.2.000.000.000,-

5.5.2.4 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, rencana pendanaan

indikatif sebesar Rp.7.000.000.000,-


5.5.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Bererta Perlengkapannya, rencana


5.5.3.2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu rencana

pendanaan indikatif sebesar Rp. 750.000.000,-

5.5.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian



5.5.4.1 Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,


5.5.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, rencana


5.5.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, rencana


5.5.4.4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, rencana

pendanaan indikatif sebesar Rp. 400.000.000,-


5.5.5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral; Renja dan

Renstra, RKA dan DPA,rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.480.000.000,-

5.5.5.2 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perhubungan.

5.5.5.3 Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan. rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.3.900.000.000,-

5.5.5.4 Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan, ,rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.740.000.000,-

5.5.5.5 Sosialisasi Kibjakan dibidang Perhubungan. ,rencana


5.5.5.6 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat,rencana


5.5.5.7 Monitoring evaluasi dan pelaporan,rencana pendanaan indikatif

sebesar Rp.2.025.000.000,-

5.5.5.8 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran,rencana pendanaan



5.5.5.9 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisa

Dampak Lalu Lintas,rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.1.400.000.000,-

5.5.5.10 Inventarisasi Data Eksisting Perkembangan dan Perubahan

Reguler Analisa Dampak Lalu Lintas,rencana pendanaan

indikatif sebesar Rp.400.000.000,-

5.5.5.11 Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak

Lalu Lintas,rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.230.000.000,-

5.5.6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ.

5.5.6.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor ,rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.8.100.000.000,-

5.5.6.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor. ,rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.6.980.000.000,-

5.5.7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

5.5.7.1 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan

angkutan Darat. ,rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.1.535.000.000,-

5.5.7.2 Kegiatan Penyuluhan bagi Para Supir/juru mudi untuk

Peningkatan Keselamatan Penumpang,rencana pendanaan

indikatif sebesar Rp.190.000.000.-

5.5.7.3 Kegiatan Temu wicara Pengelola Angkutan Umum guna

Meningkatkan Keselamatan Penumpang,rencana pendanaan


5.5.7.4 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum

di Jalan Raya,rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.775.000.000.-


5.5.7.5 Kegiatan Penataan Tempat-tempat pemberhentian Angkutan

Umum,rencana pendanaan indikatif sebesar Rp.580.000.000.-

5.5.7.6 Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di

Lingkungan Terminal,rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.450.000.000,-

5.5.7.7 Pengumpulan dan Analisis data base Pelayanan jasa

angkutan,rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.1.510.000.000,-

5.5.7.8 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan

. ,rencana pendanaan indikatif sebesar Rp.34.720.000.000.-

5.5.7.9 Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan,rencana pendanaan


5.5.7.10 Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan (bagi pengusaha angkutan). ,rencana pendanaan


5.5.7.11 Monitoring evaluasi dan pelaporan angkutan Darat dan Laut,


5.5.7.12 Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas, rencana pendanaan


5.5.7.13 Pembinaan Keselamatan Transportasi,rencana pendanaan


5.5.7.14 Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi,rencana


5.5.7.15 Penyusunan Database Kecelakaan Transportasi,rencana


5.5.8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

5.5.8.1 Pembangunan Halte Bus, Taksi Gedung terminal. ,rencana




5.5.9.1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas,rencana pendanaan


5.5.9.2 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan. ,rencana pendanaan


5.5.9.3 Pengadaan Marka Jalan. ,rencana pendanaan indikatif sebesar

Rp.3.850.000.000,-

5.5.9.4 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum,rencana


5.5.10 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

5.5.10.1 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor,rencana


5.5.10.2 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor,rencana pendanaan



INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk melakukan penilaian keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pembangunan

dalam rangka misi dan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai

capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pembangunan

yang telah ditetapkan. untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis, dilakukan pula analisis pencapaian

kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang

menggambarkan keberhasilan dan kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten

Cirebon dalam melaksanakan setiap kegiatan, program dan kebijakan

pembangunan yang merupakan bidang kewenangan wajib dengan skala prioritas

yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas

dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem

perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja.

Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran

kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem

BAB VI


perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan

kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan

target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan.Hasil pengukuran kinerja yang

dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam

pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di

daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan

setiap triwulan.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klarifikasi

indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon melalui pengumpulan

dan pengolahan data informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan

kebijakan. Indikator ini perlu disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten

Cirebon( Exekutif ) dan DPRD( legeslatif ) Kabupaten Cirebon, karena indikator

pengukuran kinerja akan digunakan oleh legeslatif dalam menilai kinerja tahunan

dan akhir masa jabatan Bupati Cirebon.

Indikator kinerja dimaksud dikenakan terhadap setiap kegiatan terdiri dari

lima (5) tolok ukur yaitu :

1) Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat

berupa dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi,

kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang- undangan dan

sebagainya.

2) Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

3) Hasil (outcomes) adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari

keluaran suatu kegiatan.


4) Manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan. Manfaat tersebut baru terlihat atau diketahui setelah

beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka

panjang.

5) Dampak (impacts) adalah memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari

manfaat yang diperoleh sebuah hasil kegiatan, seperti halnya indikator

manfaat, dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka

waktu menengah atau jangka panjang. Indikator ini menunjukan dasar

dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek mikro pelaksanaan

kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik

di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam

menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang

disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak

terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam

menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator

kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK),

kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir

sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei

2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.


Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada

yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk

mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat

ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai

tujuannya.

Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi

operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas

atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator

kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang

direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan

pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat

terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan

satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam

ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan,

dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah

Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Daerah.

IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja,

menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta


melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota

menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan

keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan

instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja

yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan

indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai

indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

✓ Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat

keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator.

✓ indikator kinerja sebagaimana ditujukan oleh pengukuran dan penilaian kerja.

Tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat

keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut

secara lebih luas dan mendalam.

✓ Oleh karena itu dari kesimpulan hasil evaluasi perlu dibuat suatu analisis tentang

pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut

meliputi urian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program

dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi secara efisien.

✓ Analisis tersebut antara lain dilakukan dengan cara membandingkan antara

indikator kinerja dengan realisasi, seperti :

• Perbandingan antar kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan

• Perbandingan antara kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya

• Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul

dibandingkan dengan sektor swasta

✓ Bagi Intansi Pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada

masyarakat, perlu pula ditetapkan standar yang berkaitan dengan penggunaan


jasa pelayanan pemerintah, dengan memperhatikan standar internasional atau

kendala-kendala atau tingkat kepuasan yang diinginkan masyarakat pelanggan.

✓ Selanjutnya untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu instansi, terutama

yang bersifat lintas sektoral, digunakan pula indikator-indikator ekonomi, sosial

ataupun indikator lainnya.

Tabel 6.1 Indikator, Sasaran, Program dan Kegiatan

DISHUB Kabupaten Cirebon

No.

Sasaran Startegis Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

1 2 3 4

SEKRETARIAT

1

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan

Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minum

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

a. Hasil review dan evaluasi AKIP SKPD

b. Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral


2.

Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi

a. Jumlah trayek kendaraan umum

b. Meningkatnya disiplin masyarakatdalam menggunakan angkutan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan.

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisa Dampak Lalu lintas

Inventarisasi data eksisting perkembangan dan perubahan regular analisis dampak lalu lintas Sosialisasi dan pembinaan hasil rekomendasi analisa dampak lalu lintas

Honorarium Forum lalu lintas

3.

Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut

a. Jumlah perahu di Kabupaten Cirebon dibawah 7 GT

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


b. Jumlah koordinasi dengan kepolisian RI terkait penertiban angkutan orang dan barang

c. Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola

Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal

Pengumpulan dan analisis database Pelayanan jasa angkutan

Pengembangan sarana dan prasaranana pelayanan jasa angkutan.

Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan

Monitoring evaluasi dan pelaporan .

Penyusunan database kecelakaan transportasi

4. Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan sosialisasi bagi para supir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya


Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.

Pengaturan dan pengawasan lalu lintas

Pembinaan keselamatan transportasi

Koordinasi penanganan keselamatan transportasi

5.

Meningkatkan prasarana dan sarana Jalan

a. Jumlah terpasangnya rambu-rambu lalu lintas

b. Jumlah terpasangnya marka jalan

c. Jumlah terpasangnya pagar pengaman jalan

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas.

Pengadaan marka jalan

Pengadaan pagar pengaman jalan.

Jumlah pemasangan baru penerangan jalan umum

Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum

6.

Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan

Uji emisi/fisik kendaraan laik jalan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pengadaan alat pengujian Kendaraan Bermotor.


Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor.

7. Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi Publik

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pembangunan Halte Bus, Taksi Gedung terminal


PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Jangka Menengah

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019, adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen ini merupakan penjabaran

Visi, Misi dan program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang merujuk

kepada Visi dan Misi dan program kerja Kepala Daerah yang tertuang melalui

Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019.

Sebagai suatu rencana pembangunan, Renstra ini merupakan penjabaran dari

program kegiatan dinas untuk mendukung pembangunan guna mewujudkan Visi dan

Misi Kepala Daerah terpilih yaitu “ Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil,

sinergi dan sejahtera (AMANAH) “. adapun keberhasilan pencapaian kinerja dari

program/kegiatan yang tertuang di dalam Renstra akan dipertanggungjawabkan

kepada Bupati Cirebon serta secara menyeluruh dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya.

Demikian Rencana Strategis ini telah disusun sehingga kiranya dapat diajukan

melalui Keputusan Bupati guna dijadikan bahan perencananan pembangunan di

tingkat SKPD.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 Februari 2017 BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber

pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN NOMOR, SERI

BAB VII

pendahuluan -...

Documents