pendahuluan - pushep · perpres no. 5 tentang kebijakan energi nasional menjadi pijakan awal cara...
TRANSCRIPT
Urgensi Undang-undang energi baru dan
terbarukan di IndonesiaOleh:
Dr. H. Eman Herman Khaeron
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Disampaikan dalam seminar nasional KAHMI, 9 Nopember 2017
KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)
Materi ini disampaikan oleh : Dr. H. Eman Herman Khaeron Pada Acara : Seminar Nasional KAHMITanggal : 25 Februari 2020Diselenggarakan oleh : Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)
PENDAHULUANI
• Makin tumbuh kesadaran umat manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehinggadiperlukan energi yang ramah lingkungan, ditandai dengan kondisi global yang tren sudahmengarah untuk pemanfaatan energi yang berasal dari energi terbarukan, guna menjawabmasalah lingkungan seperti gas rumah kaca, pemanfaatan EBT harus dioptimalkan;
• Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, lebih dari 250 juta jiwa, dengan Pertumbuhankebutuhan energi listrik sekitar 8% per tahun, dan ini berakibat terjadi peningkatan energi listriksignificant besarnya sekitar 7 000 MW per tahun, perlu keamanan pasokan bagi ketersediaanenergi, khususnya energi listrik.
• Kondisi energi nasional saat ini, 90% berasal dari fossil yang semakin berkurangkeberadaannya; selain juga terbukti sebagai faktor penting terjadinya perubahan iklim
Latar Belakang (1)
Latar Belakang (2)
• Minyak
• Gas
• Batubara
• Shale gas
• Nuklir
Sumber Daya Energi Tak Terbarukan (Non Renewable Energy)
• Air (Hydro)
• Panas Bumi (Geothermal)
• Matahari (Solar)
• Bio fuel
• Bio mass
• Energi Laut
• Angin
Sumber Daya Energi Terbarukan
(Renewable Energy)
Sumber Daya Energi
Kesejahteraan
Umat manusia
Ketahanan
energi,
keberlanjutan,
keamanaan
lingkungan dan
pertimbangan ekonomis
• Energi baru dan terbarukan (EBT) sangat penting untuk wujudkan ketahanan energi di masadepan. Terlebih, Indonesia memiliki potensi EBT sebesar lebih dari 441 GW, yang sejauh inibatu terealisasi sebesar 8,89 GW;
• Bauran energi baru dan terbarukan (EBT) terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa sektorini secara investasi makin menarik. Pada tahun 2014, nilai investasi EBT sekitar Rp8,63 triliun,lalu meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp13,96 triliun. Tahun lalu, total investasi mencapaiRp21,25 triliun. otal investasi EBT hingga Oktober 2017 mencapai Rp11,74 triliun.
• Kapasitas energi dari sektor EBT terus meningkat. Kapasitas Pembangkit Listrik TenagaPanas Bumi (PLTP) terpasang hingga Oktober 2017 telah mencapai 1.808,5 MW. PembangkitListrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), kinikapasitas terpasangnya mencapai 259,8 MW. Sedangkan, Pembangkit Tenaga ListrikBioenergi kapasitasnya tercatat sebanyak 1.812 MW.
Latar Belakang (3)
KONDISI ENERGI SAAT INIII
Saat ini 2025
Kapasitas Pembangkit Listrik Nasional 55 GW 135 GW
Kapasitas Pembangkit Listrik EBT8,7 GW(15,7%)
45 GW(33%)
+ 80 GW (LISTRIK NASIONAL)
+ 36,3 GW (LISTRIK EBT)
dalam 10 tahun
2025PLTP 7,2 GW
PLTA+PLTM/MH 21 GW
PLT Bioenergi 5,5 GW
PLT Surya 6,4 GW
PLT Bayu 1,8 GW
PLT Laut 3,1 GW
Total 45 GW
8,66
10,8011,73
12,94
15,81
18,48
24,66
29,28
35,74
41,01
45,04
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PLTP PLT Bioenergi PLTA Mini Hidro PLTS PLT Bayu PLT Laut Total
Kondisi Saat Ini Vs Target 2025: Listrik yang bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan
Rasio Elektrifikasi tahun 2015
NAD
94,77SUMUT
93,15
RIAU
89,19
JAMBI
85,32
BABEL
99,97
KEPRI
73,53
BENGKULU
87,30
LAMPUNG
84,71
SUMBAR
83,20
SUMSEL
80,44
BANTEN
95,64
JABAR
94,27 DIY
86,27
DKI JAKARTA
99,80JATENG
91,36
BALI
89,19
JATIM
86,69
KALBAR
82,38
NTB
72,77
NTT
58,64
PAPUA
45,93
PABAR
82,70
MALUKU
84,80
MALUT
94,46
SULTRA
68,84
SULSEL
88,30
KALSEL
86,77
KALTENG
69,54
KALTARA
73,48
KALTIM
95,41
SULBAR
76,91
GORONTALO
79,18
SULTENG
79,56
SULUT
89,17
> 70
50 - 70
< 50
NASIONAL
88,30
INFORMASI
Realisasi:88,30
Realisasi Target
*)
*) Realisasi s.d. Juni 2016 sebesar 88,99%
Energi FosilCadangan terbukti:• Minyak Bumi : 3,6 miliar barel• Gas Bumi : 100,3 TSCFProduksi:• Minyak Bumi : 288 Juta barel• Gas Bumi : 2,97 TSCFDiperkirakan akan habis:• Minyak Bumi : 13 tahun• Gas Bumi : 34 tahun
Panas Bumi
29,5 GW
PLTA, PLTM/H
75 GW
Surya
532,6 GWp
Energi Laut
18 GWAngin
113,5 GW
Kapasitas terpasang Pembangkit saat ini
Rencana Pembangunan Pembangkit
55.528 MW
35.000 MW+7.500 MW
New project
On going project
5,02 GW (7%) 0,08 GWp (0,01%) 1,44 GW (5%)
6,5 MW (0,01%) 1,74 GW (5,3%) 0,3 MW (0,002%)
801,2 GWPemanfaatan EBT belum optimal
Bioenergi
32,6 GW
8,66 GW
BBN
200 Ribu Bph
Potensi Energi Terbarukan – Masa Depan (yang masih terabaikan)
Center of Excellence for Energy Innovations and Technology Studies (CENITS)
69 wilayah Kerja Panas Bumi di Indonesia
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)Lokasi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
TRANFORMASI REGULASI ENERGI
BARU DAN TERBARUKANIII
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)Perpres No. 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
Visi 25/25 sebagai arah kebijakan energi
Sesuai UU 30/2007;
Yang dibutuhkan energi yang sustain;
Energi telah menjadi modal pembangunan, bukan
lagi sebagai komoditas (ekspor) sebagai bagian
dari pendapatan negara
Di sisi lain, karena berbagai alasan,
kita masih boros dlm
mengkonsumsi energi. Faktor
utama adalah belum terwujudnya
budaya hemat energi
(sebagaimana telah berjalan di
Jepang, misalnya);
Kondisi energi nasional saat ini, 90% berasal dari
fossil yang semakin berkurang keberadaannya;
selain juga terbukti sebagai faktor penting
terjadinya perubahan iklim.
Energi Baru dan Terbarukan harus jadi arus
utama dengan alasan a.l.:
potensi EBT masih berlimpah (under
utilized);-
sustain, terbarukan (tidak habis);
bersih, ramah lingkungan;-
telah menjadi kecenderungan global
(trend);
telah menjadi amanah Undang-undang,
dan komitmen nasional di panggung
dunia;
13Menyadari itu semua (pentingnya EBT dan Konservasi Energi), tahun 2010 akhir, Pemerintah membentuk Ditjen EBTKE.
TERBENTUKNYA DITJEN EBTKE KEMENTERIAN ESDM RI
Menambah penyediaan akses terhadap energi modern untuk daerah terisolir jaringan PLN, khususnya
di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan;
Penyediaan listrik/energi perdesaan yang tengah dikembangkan melalui pemanfaatan mikrohidro,
surya, biomassa, biogas dan tenaga angin
Menambah kapasitas terpasang pembangkit/produksi energi;
Pertumbuhan energi berkisar 8% per-tahun, diperlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan energi
Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil;
Substitusi PLTD dengan bahan bakar nabati/biodiesel secara bertahap dan PLT Hybrid
Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca;
Peningkatan efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan meminimalkan emisi GRK
Kampanye Penghematan Energi Nasional;
Menghemat energi sebesar 1 kWh lebih murah dan mudah dibandingkan dengan memperoduksi
energi sebesar 1 kWh
Kebijakan Pengembangan EBTKE
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)
• Kebijakan Energi Nasional atau KEN telah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014.
• KEN yang ditetapkan tersebut juga sudah mendapat persetujuan DPR melalui Keputusan
DPR Nomor 01/DPR RI/III/2013-2014.
• KEN merupakan pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna
mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung
pembangunan nasional berkelanjutan.
• Arah kebijakan energi ke depan berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi
tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan
nasional. Tujuannya untuk : (a) mewujudkan kemandirian pengelolaan energi, (b) menjamin
ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri, (c)
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan, (d)
meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, (e) menjamin akses yang adil dan merata
terhadap energi, pengembangan kemampuan teknologi, industri energi dan jasa energi dalam
negeri, (f) menciptakan lapangan kerja dan terkendalinya dampak perubahan iklim dan
terjaganya fungsi lingkungan hidup
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN) (Cont’d)• Pasal 9f PP No. 79 tahun 2014:
Tercapainya bauran Energi Primer yang optimal:
1. pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tigapersern) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persern) sepanjangkeekonomiannya terpenuhi;
2. pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan padatahun 2050 menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen);
3. pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% (tiga puluh lima persen) dan pada tahun2050 minimal 20% (dua puluh lima persen);
4. pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% (dua puluh dua persen) dan pada tahun2050 minimal 24% (dua puluh empat persen.
Center of Excellence for Energy Innovations and Technology Studies (CENITS)
Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan PP yang dalam penyusunannya perlu memperoleh persetujuan DPR RI. Dalam PP Ini DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah
memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan energi terbarukan.
Migas masih memegang peranan penting sebagai sumberenergi di masa mendatang, proyeksi pemanfaatan Energi dalam
Kebijakan Energi Nasional (KEN)
31%
20%25%
24%
Tahun 2050
5%
47%24%
24%
Tahun 2012
23%
25%30%
22%
Tahun 2025
Energi Terbarukan
Gas Bumi
Batu Bara
Minyak Bumi
Center of Excellence for Energy Innovations and Technology Studies (CENITS)
Paragraf (2): Prioritas Pengembangan Energi, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebjakan Energi Nasional
Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan;1
2
3
4
5
Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional;
Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru;
Memanfaatkan nuklir sebagai pilihan terakhir.
Prinsip Prioritas Pengembangan Energi Nasional
TANTANGAN DAN HAMBATANIV
HAMBATAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
Center of Excellence for Energy Innovations and Technology Studies (CENITS)
1. Harga produksi energi terbarukan relatif lebih mahal dibandingkan dengan energi yang
berasal dari fosil;
2. Teknologi baru energi baru terbarukan masih banyak yang harus diimpor;
3. Kurangnya pendanaan untuk proyek energi baru terbarukan;
4. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menguasai energi
baru terbarukan;
5. Pemahaman masyarakat terhadap energi baru terbarukan masih rendah karena
kebanyakan orang masih nyaman dengan penggunaan energi konvensional (fosil).
6. Beberapa regulasi belum cukup kuat untuk menjadi payung hukum bagi pengembangan
energi baru dan terbarukan, masih bersifat sektoral: UU Panas Bumi, UU energi, dll.
7. Minat investor masih perlu ditingkatkan dan kepercayaan perbankan untuk sektor ini masih
sedikit.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASIV
Rekomendasi 1. Indonesia masih mengandalkan energi dari fosil yang tidak terbarukan yang kian hari semakin
menurun produksinya Seiring dengan pertumbuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi, makakebutuhan energi semakin meningkat, untuk itu perlu adanya diversifikasi sumber daya energidengan menggali potensi sumber energi baru dan terbarukan
• Untuk mendorong percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan
• Pengaturan tentang pengusahaan energi baru dan terbarukan
• Prioritas penggunaan energi baru dan terbarukan
• Pemberian insentif bagi pengembangan energi baru dan terbarukanPada tahun 2006melalui
2. Perpres No. 5 tentang Kebijakan Energi Nasional menjadi pijakan awal cara pandang Indonesiauntuk sektor energi, terutama dengan adanya Visi 25/25 yang ingin ada peningkatan significantpemanfaatan energi baru dan terbarukan sebanyak 25% pada tahun 2025. Landasan hukum inikemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentangKebijakan Energi Nasional (KEN) yang secara tegas memberikan target bauran energi yangberasal dari energi terbarukan paling sedikit sebesar 23%. Dan PP ini merupakan produkkesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI sebagaimana amanah dari Undang-undangenergi.
Rekomendasi
2. DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah perlu menyiapkan payung hukum yang lebih kuatbagi pengembangan energi baru dan terbarukan, serta secara paralel menyiapkan regulasiturunan dari UU (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri) untukimplementasi UU tersebut.
4. Pemerintah perlu memperhatikan keadilan pengembangan energi untuk daerah pelosok, daerahtertinggal, daerah terdepan, daerah terpencil dan di pulau-pulau kecil, yang hingga saat ini adasebagian dari mereka belum merasakan energi listrik dalam menunjang kehidupan mereka.
5. Pemerintah perlu memperkuat evaluasi dan monitoring program-program yangdilaksanakannya agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan manfaatnyabenar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama listrik bagi masyarakat pelosok agardapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable).
Materi ini disampaikan oleh : Dr. H. Eman Herman Khaeron Pada Acara : Seminar Nasional Tanggal : 25 Februari 2020Diselenggarakan oleh : Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)