pendanaan ke daerah

21
PENDANAAN KE DAERAH Jakarta, 2 Nopember 2010

Upload: infosanitasi

Post on 26-Jun-2015

2.528 views

Category:

Technology


2 download

DESCRIPTION

Pendanaan ke Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

TRANSCRIPT

Page 1: Pendanaan ke Daerah

PENDANAAN KE DAERAH PENDANAAN KE DAERAH

Jakarta, 2 Nopember 2010

Page 2: Pendanaan ke Daerah

2

Sumber pendanaanUU No. 33/2004

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Tugas Pembantuan Pemerintah

Pusat kepada Daerah

Dekonsentrasi

Desentralisasi

APBN

Sebagian UrusanUU No. 32/2004

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

• PP No.7/2008 tentang

Dekonsentrasi dan

Dana Tugas

Pembantuan

• PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinta

han

PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan

Keuangan Daerah

• RPP PDRD

PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan

PP No. 57/2005 tentang Hibah

Kepada Daerah

PP No. 54/2005 tentang Pinjaman

Daerah

PP 23/2003

PP No. 56/2005 tentang SIKD

RPP Dana Darurat

APBD

Belanja

Surplus/Defisit

Pembiayaan

Lain-lain Pendapatan

yang Sah

Pendapatan Transfer

PADUU No.28/2009 tentang PDRD

Page 3: Pendanaan ke Daerah

HUBUNGAN KEUANGAN antara PEMERINTAH PUSAT, PEMDA &

BUMD

UU 17/2003 Pasal 221) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan

kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

UU 1/2004 Pasal 33

1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.

Page 4: Pendanaan ke Daerah

UU 17/2003 Keuangan Negara

Pasal 241) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal

kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah. 2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan

pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.

3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.

4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah.

5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.

6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

7) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

4

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD

Page 5: Pendanaan ke Daerah

Melalui Angg K/L

BelanjaPemerintah

Pusat

TransferKe Daerah

DaerahPemerintah Pusat

Mendanai kewenangan

di luar 6 Urusan

Mendanai kewenangan 6

Urusan

MelaluiAngg

Non K/L

PENDAPATAN

BELANJA

PEMBIAYAAN

APBN

Belanja APBN ke Daerah

Dana Vertikal di Daerah

Hibah

Pinjaman

• Dana Perimbangan• Dana Otsus dan Penyesuaian

Dana DekonsentrasiDana Tgs Pembantuan

PNPM, BOS, Jamkesmas

Subsidi dan Bantuan

Masuk APBD

Mendanai kewenangan

Daerah(Desentralisasi)

5

MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY

Page 6: Pendanaan ke Daerah

APBN

BA - K/L BA - BUN

RKA-KL

BAGIAN ANGGARAN (BA) APBN

Kantor Pusat (KP)

Kantor Daerah (KD)

Dekon-sentrasi (DK)

Tugas Pembantuan (TP)

Transfer Daerah : Dana Perimbangan Otsus &

Penyesuaian

Non – K/L : Pemb. Bunga & Cicilan

Utang Subsidi Belanja Lain-lain Hibah Penerusan Pinjaman sbg

Pinjaman Penyertaan Modal Negara Penerusan Pinjaman &

Hibah sebagai Hibah

Mendanai Urusan Daerah (APBD)

Mendanai Urusan Pusat

6

Dilaksanakan Oleh PemdaBel. Pegawai

Bel. Brg & JasaBel. Modal Bel. Bantuan sosial

Page 7: Pendanaan ke Daerah

Perkembangan Dana APBN ke Daerah 2005-2010

Transfer Daerah terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan Dana Otsus & Dana Penyesuaian. Bantuan Ke masyarakat terdiri dari PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT (2008- 2009). Subsidi Terdiri dari Energi(BBM dan Listrik) dan Non Energi (Pangan, Pupuk, Benih dan lainnya). Data Subsidi hanya mencakup tahun 2008-2010.

www.djpk.depkeu.go.id

309.3292.4253.3226.2150.8

7

344.6

33.3

7.5

113.034.4176.3

63.1%

Page 8: Pendanaan ke Daerah

Belanja Pusat di Pusat;

416.099; 36.95%

Belanja Pusat di Daerah;

154.7; 13.74%

Transfer ke Daerah;

344.6129; 30.60%

Subsidi; 176.3345;

15.66%

Bantuan ke Masyarakat; 34.4; 3.05%

Dana ke Daerah = 710,05(63,05%)

Total Belanja = 1.126,15Belanja APBNP 2010(Triliun Rupiah)

Belanja APBNP 2010(Triliun Rupiah)

Sumber : APBNP2010

•PNPM 9.5(0.84%) • BBM 88.8(7.89%) •DBH 89.6(7.96%) • Dana Dekon 33.3(2.96%)•BOS 19.8(1.76%) • Listrik 55.1(4.89%) •DAU 203.6(18.08%) • Dana TP 7.5(0.67%)•Jamkes 5.1(0.45%) • Pangan 13.9(1.24%) •DAK 21.1(1.88%) • Dana Vertikal 113.(10.11%)

• Pupuk 18.4(1.63%) •OTSUS 9.09(0.81%)• Penyesuaian 21.1(1.88%)

Total 34.4(3.05%) Total 176.3(15.66%) Total 344.6(30.06%) Total 154.7(13.74%) dan Perhitungan

Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional)

Melalui APP (Subsidi) Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD)

Melalui Angg. K/L

*) APP = Anggaran Pembiayaan

8

Page 9: Pendanaan ke Daerah

[9] 9

6 Urusan (Absolut)1. Politik Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Yustisi5. Moneter dan Fiskal Nasional6. Agama

Urusan Wajib (Obligatory)Terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar, seperti Pendidikan, dan Kesehatan.

Urusan Pilihan (Optional) Terkait dengan potensi unggulan

seperti, Pertambangan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Yang Menjadi Kewenangan Pusat

Yang Menjadi Kewenangan Daerah

• Sebagian dapat diselenggarakan Sendiri oleh Pemerintah;

• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi;

• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan.

Diselenggarakan melalui asas Desentralisasi

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Page 10: Pendanaan ke Daerah

PHLN

K/L

DITERUSKAN

PINJAMAN

PENYERTAAN

HIBAH

BUMN

PEMDA

BUMD

BUMN

BUMD

BUMN

PEMDA

BUMD

NP3/NPP

NPPH/NPHD

PHDN

PDN + Hibah

A P B N

10

Page 11: Pendanaan ke Daerah

Hibah Daerah

Hibah sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hibah diberikan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Hibah dari pemberi Hibah LN melalui Pemerintah dan dapat kepada diteruskan kepada BUMD dalam bentuk hibah atau penyertaan modal.

Hibah dari Pemerintah terutama dari HLN kepada Pemerintah Daerah bersifat output based.

Hibah bersifat bantuan untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah, dan kegiatan merupakan usulkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pemberian hibah dari Pemerintah kepada Pemda dilakukan dalam hubungan wewenang dan hubungan pelayan (Kementerian Keuangan selaku BA-BUN, K/L selaku executing agency dan Pemda sebagai implementing agency) dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah bersifat transfer. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat bersifat multi

years.

Page 12: Pendanaan ke Daerah

12

HUBUNGAN FUNGSI DALAM KERANGKA HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (untuk

pemberian hibah kepada pemerintah daerah)

DEPKEU(PA/KPA)

K/L(EXECUTING AGENCY)

PEMDA(PENGGUNA DANA /

IMPLEMETING AGENCY)• Supervisi pelaksanaan kegiatan

MONEVPENDANAAN

VERIFIKASIdalam rangka

pencairan dana

Page 13: Pendanaan ke Daerah

PEMDA

PEMDA LAINNYA

KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN DALAM NEGERI

PEMERINTAH PUSATBADAN/

LEMBAGA/ORG. SWASTADALAM

NEGERI

SUMBER HIBAH DAERAH LUAR NEGERI:

• HIBAH LN• PINJAMAN

LN

Page 14: Pendanaan ke Daerah

Pinjaman Daerah Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari fihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Sumber pinjaman:

1. Pemerintah;

2. Pemerintah Daerah lain;

3. Lembaga keuangan bank;

4. Lembaga keuangan bukan bank; dan

5. Masyarakat, melalui obligasi daerah.

Obligasi daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemda yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

14

Page 15: Pendanaan ke Daerah

Pinjaman DaerahDaerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri – kecuali Obligasi Daerah.

Pemda tidak dapat memberikan jaminan pinjaman kepada pihak lain ( pihak-pihak di luar Pemda) seperti: BUMD, Konsorsium, Pemda lain, swasta, Desa dsb., kecuali pinjaman PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan kredit investasi dari perbankan nasional sesuai dengan Perpres No 29 Tahun 2009.

Page 16: Pendanaan ke Daerah

Pinjaman Daerah (2)

Pinjaman oleh BUMD dilakukan melalui Pemerintah Daerah dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Pemda dapat melakukan pinjaman khusus yang dapat digunakan untuk penyertaan modal BUMD.

Pendapatan daerah tidak boleh dijadikan sebagai jaminan untuk Pinjaman Daerah.

Barang milik daerah yang merupakan sarana pelayanan public tidak boleh dijadikan jaminan bagi Pinjaman Daerah, seperti ; RSUD, sekolah, terminal, kantor Pemerintah dan lainnya.

Pinjaman Daerah tidak melebihi Batas Defisit APBD dan Batas Kumulatif Pinjaman Daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 17: Pendanaan ke Daerah

[17]

Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

PENGERTIAN DK/TP

Page 18: Pendanaan ke Daerah

[18]

Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

PENGERTIAN DANA DK/TP

Page 19: Pendanaan ke Daerah

Dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana penangulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:– Rehabilitasi; dan– Rekonstruksi

19

RPP Dana Darurat (Dana Pasca Bencana)

Page 20: Pendanaan ke Daerah

UU No. 28/2010

CLOSED LIST SYSTEM1. Daerah tidak diperbolehkan memungut

pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU.

2. Daerah tidak diperbolehkan memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.

Page 21: Pendanaan ke Daerah

21

TERIMA KASIH

ATAS PERHATIANNYA