Suatu analisa hukum terhadap persoalan hukum yang akan dibahas/dikaji. Dapat ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu atau kepentingan akademisi.

1.Pengumpulan fakta 2.Klasifikasi hakekat permasalahan 3.Indentifikasi isu hukum yg relevan 4.Penemuan hukum 5.Penerapan hukumnya

1.Summary 2.Fakta Hukum 3.Isu Hukum 4.Analisa 5.Kesimpulan Ditanda tangani oleh seorang yang mempertanggung jawabkannya

Suatu analisa hukum terhadap satu atau lebih dokumen (perusahaan). Dapat dilakukan untuk: 1. memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit/diperiksa 2. memeriksaan legalitas suatu badan hukum/badan usaha 3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha 4. Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

1.Summary 2.Inventarisasi dari dokumen yang diaudit 3.Analisa hukuma.Hukum positif b.Hukum perusahaan

4.Rekomendasi/Hasil audit (bisa berupa pendapat hukum

1.Pengumpulan fakta terkait dokumen yang akan diaudit/diperiksa 2.Pengumpulan dokumen pendukung terkait 3.Analisa isu persoalan yang akan diaudit 4.Penerapan hukum

PENDAPAT HUKUM DAN UJI TUNTAS Persamaan :1.Melakukan indentifikasi masalah hukum 2.Mengkaji hubungan antara fakta, masalah dan hukumnya 3.Memberikan analisa hukum atas suatu hal 4.Prinsip keterbukaan & materialitas

Pendapat hukum: Uji Tuntas: 1. Melakukan kajian 1. Melakukan terhadap suatu penelurusan hukum persalahan hukum tanpa terkait hal yang akan melakukan proses audit diaudit (ada proses 2. Untuk menjawab suatu pemeriksaan) persoalan dan atau mengisi kekosongan 2. Untuk memberikan hukum pandangan hukum dan atau opsi pilihan yang ada menurut hukum.

Dlm rangka pendirian suatu badan usaha

Atas Transaksi & Perbuatan Hukum

Dlm rangka pelaksanaan kegiatan usaha Dlm rangka tindakan korporasi badan usaha Dlm rangka transaksi yg dilakukan badan usaha Penyelesaian secara damai

UJI TUNTAS DAN PENDAPAT HUKUM

Masalah PerdataMelalui Dewan Perwasitan

Atas Masalah Hukum

Penyelesaian dgn berperkara Melalui Instansi Peradilan

Pidana PidanaPengetahuan minimal yg harus dimiliki oleh seorang Advokat1. Mengenai Hukum. 2. Mengenai Ekonomi. 3. Mengenai Psikologi. 4. Mengenai Sosiologi & politik. 5. Mengenai Antropologi.

Pengetahuan Yang Harus Dimiliki Advokat Terkait Dengan Pelaksanaan Uji Tuntas Dan Pemberian Pendapat HukumPengetahuan yg cukup memadai tentang Permasalahan / Obyek Yg ditangani Mengenai Ketentuan Hukum dan Perundangan Yg Berlaku dan Berhubungan dengan Permasalahan / Obyek Yg ditangani

Jasa Advokat Dalam Melakukan Uji Tuntas dan Memberikan Pendapat Hukum (Mempersiapkan suatu perusahaan menjadi sehat dari segi hukum )Tahap I - ObservasiAdvokat melakukan Uiji Tuntas Advokat memberikan Pendapat Hukum

Tahap II PenyempurnaanJasa Advokat dalam rangka penyempurnaan Bekerjasama dgn profesi lain yg berperan serta

Dari laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum Perusahaan memperoleh gambaran yang jelas ttg keadaan Perusahaan dari segi hukum dan tindakan korporasi apa yang harus dilakukan agar supaya Perusahaan menjadi sehat

Memberikan nasihat/usulan, menyiapkan/ meneliti/mempelajari konsep berkas yang diperlukan agar pelaksanaan penyehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Advokat memberikan jasanya sehubungan dengan tindakan Perusahaan berkaitan dengan bidang usahanya, tindakan Korporasi yang dilakukan Perusahaan dan masalah dibidang litigasi yang mungkin dihadapi oleh perusahaan.

Setelah Perusahaan menjadi sehat

Kegiatan sesuai dgn bidang usahanya Tindakan Korporasi (Corporate Action)

TAHAP I : KONSULTAN HUKUM AKAN MEMINTA DAN KLIEN WAJIB UNTUK MENYERAHKAN BERKAS MENGENAI KLIEN (TERMASUK BERKAS YANG TIDAK SECARA TEGAS DIMINTA SEPANJANG ADA BERKAS YANG BERKAITAN DENGAN ITU ) YAITU : Akta pendirian perusahaan & semua perubahannya (termasuk pengesahan/persetujuan Men.Kum.HAM., WDP & BNRI), Bukti mengenai setoran modal yang telah terjadi. Akta mengenai semua RUPS, rapat Direksi dan komisaris yg pernah terjadi. Bukti tentang adanya peralihan kepemilikan atas saham. Akta mengenai semua perubahan susunan komisaris dan Direksi . Semua perijinan perseroan dalam rangka melakukan kegiatan usahanya. Bukti kepemilikan dan atau penguasaan atas harta kekayaan termasuk penyertaannya. Perjanjian yang ada dan masih berlaku dengan pihak ketiga. Perkara yg. dihadapi, baik oleh perseroan maupun pengurusnya. Berkas berkenaan dengan Sumber Daya Manusia. Kepedulian dan kepatuhan kepada lingkungan hidup. Asuransi atas harta kekayaannya. Hak cipta atas logo dan atau pendaftaran atas merk yang dipergunakan. Berdasarkan berkas-berkas tersebut Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Klien dari segi hukum dan dibuat suatu LAPORAN UJI TUNTAS (Legal Audit) mengenai Klien. TAHAP II : Selanjutnya Konsultan Hukum atas dasar hasil penelitian dari segi hukum membuat Pendapat dari segi Hukum (Legal Opinion).

Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum Kecuali Pedoman yang tercantum pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 01/HKHPM/2005 Tentang STANDAR PROFESI KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL, yang ditetapkan pd tgl 18 Februari 2005 dan mulai berlaku tgl 18 Agustus 2005, belum ditemukan pedoman lain.

Laporan Uji Tuntas - fakta yang ada pada perusahaan

Pendapat Hukum - hasil analisa dan kesimpulan dari fakta yang diperoleh selama Uji Tuntas

Pelaksanaan Uji Tuntas sesuai dengan tujuan dari transaksi yg akan dilakukan. - Pemeriksaan atas dokumen. - Pemeriksaan dengan tanya jawab. - Pemeriksaan dengan pertemuan uji tuntas. - Pemeriksaan dengan kunjungan langsung ketempat. - Pemeriksaan dengan konfirmasi pada profesi dan pihak terkait.

Contoh pelaksanaan Uji Tuntas dan pembuatan Pendapat Hukum ttg keadaan perusahaan tertentu Pendapat dari segi hukum: Objek uji tuntas adalah: Berkas yang dibutuhkan untuk membuat laporan uji tuntas & pendapat hukum meliputi: a. Akta pendirian pershn dan semua perubahannya (termasuk pengesahan/ persetujuan Menkeh., WDP & BNRI-TBNRI), bukti mengenai setoran modal awal. b. Akta mengenai semua RUPS dan rapat pengurus berkenaan dgn peningkatan modal dan bukti setorannya serta peralihan kepemilikan saham

a. Terhadap keabsahan keberadaan pershn sebagai subyek hukum berbentuk perseroan terbatas

a. Anggaran Dasar perusahaan beri kut segala perubahannya

b. Terhadap struktur permodalan dan keabsahan kepemilikan saham perusahaan

b. Struktur Permodalan dan keabsahan peralihan kepemilikan saham pershn

Pendapat dari segi hukum:

Objek uji tuntas adalah:

Berkas yang dibutuhkan untuk membuat laporan uji tuntas & pendapat hukum meliputi: c. Akta yang berkaitan dgn perubahan susunan Direksi & Komisaris

c. Terhadap keabsahan pengangkatan anggota Direksi & Komisaris d. Terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan usahanya terhadap ketentuan perundangan yang berlaku

c. Pergantian Susunan Direksi & Komisaris

d. Izin & Persetujuan sehubungan dgn bidang usaha perusahaan, hak cipta, merek, SDM, kepedulian & kepatuhan kpd lingkungan hidup e. Kekayaan pershn termasuk penyertaan pershn pd perusahaan lain

d. Semua perijinan pershn dalam menjalankan usahanya, berkas yang berkaitan dgn merek & logo, SDM,serta kepedulian & kepatuhan kpd lingkungan hidup

e. Terhadap keabsahan kepemilikan atau penguasaan atas kekayaan & penyertaan Emiten

e. Bukti kepemilikan atau penguasaan atas harta kekayaan, termasuk penyertaannya pada perusahaan lain

Pendapat dari segi hukum: f. Tentang kepatuhan perusahaan terhadap perikatannya dengan pihak ketiga dan keabsahan tindakan hukum g. Tentang perlindungan atas harta kekayaan persahaan dan pertanggung jawaban kepada pihak ketiga h. Terhadap ada atau tidaknya perkara yang mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan usaha perusahaan

Objek uji tuntas adalah: f. Persyaratan perjanjian yang berkaitan dengan maksud perusahaan untuk melakukan tindakan hukum g. Jenis asuransi, pihak tertanggung, objek asuransi, jumlah pertanggungan, jangka waktu asuransi h. Perkara yang melibatkan perusahaan, Direksi atau Komisaris

Berkas untuk membuat laporan uji tuntas & pendapat hukum meliputi: f. Berkas berkenaan dengan perikatan perusahaan dengan Pihak Ketiga yang masih berlaku g. Berkas polis asuransi atas harta kekayaan atau tindakan operasionil perusahaan h. Berkas tentang perkara yang dihadapi oleh perusahaan dan Pengurusnya di Lembaga Peradilan maupun lembaga arbitrase (apabila ada).

UJI TUNTAS dalam bidang Hukum Pasar Modal)Konsultan HukumPeran Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal berdasarkan pada : 1. UU No. 18/2003 Ttg. ADVOKAT 2. UU No. 8/1995 Ttg. PASAR MODAL 3. PP 45/1995 jo. PP No. 12/2004 & 46/1995 Ttg. Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal. 4. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (Kode Etik dalam proses penyempurnaan) 5. Keputusan HKHPM No. Kep. 01/HKHPM/2005 Tentang STANDAR PROFESI KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL, ditetapkan pd tgl 18 Februari 2005 dan mulai berlaku tgl 18 Agustus 2005. (6 Bulan adalah masa untuk sosialisasi)

Sebelum Proses Persiapan Emisi Tahap Persiapan Observasi

Perseroan menjadi Perusahaan Proses Emisi

Publik

Restrukturisasi Membuat Laporan Uji Tuntas Membuat Pendapat Hukum Jasa lain dlm bidang hukum yg berkaitan

Penyempurnaan

Bekerja sama dgn profesi lain yg terkait

Setelah Corporate Action Kegiatan usaha biasa

Perseroan menjadi Perusahaan Publik

Penanganan dari segi hukum - sepanjang berkaitan dengan ketentuan di bidang Pasar Modal. Koordinasi dengan Corporate Secretary Perusahaan.

Kasus Posisi : Seorang Advokat melakukan her-registrasi sesuai dengan ketentuan UU Advokat. Permohonan her-registrasi yang bersangkutan ditolak dengan alasan yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai perusahaan daerah air minum. Permohonan didasarkan atas ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat yang menentukan Peraturan terkait : UU Advokat (No. 18/2003) UU Kepegawaian (No. 8/1974) Pasal 1 huruf a: Pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri Pasal 1 huruf c; Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif PP No. 10 th 1983 Pasal 1: Dipersamakan dengan pegawai negeri sipil adalah pegawai BUMN/BUMD Tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS

Peraturan Kepegawaian PDAM Keputusan MEDAGRI no. 34 th 2000 Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Huruf I : tidak boleh merangkap menjadi pegawai negeri

Kasus Posisi : PT Sejahtera merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan kegiatan utama untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan. Sebagai perusahaan baru yang sukses PT Sejahtera mencatat laba yang sangat menakjubkan terutama karena meningkatnya harga sawit dunia. Atas kinerja yang luar biasa ini PT Sinar selaku pemimpin pasar produk sawit ingin mengakusisi PT Sejahtera. Dokumen PT Sejahtera yang telah diserahkan kepada PT Sinar adalah : AD/ART PT Sejahtera, Tanda daftar perusahaan PT Sejahtera, SK dari Departemen Hukum dan HAM, RUPS persetujuan atas rencana akusisi, Bukti setoran modal, Daftar pemegang saham PT Sejahtera, Riwayat hidup dan data indentitas dari para direksi PT Sejahtera, Surat Keterangan Domisili AMDAL, HO, dan perizinan lainnya, NPWP Surat perjanjian peminjaman kredit dari PT Bank Mandiri Tbk Perjanjian kerjasama distribusi minyak sawit dengan CV Bumi Perkasa Surat perjanjian hak tanggungan atas lahan PT Sejahtera atas kredit Bank Mandiri

Beberapa catatan dari audit yang telah dilakukan : Salah satu direksi PT Sejahtera adalah pemegang saham minoritas pada PT Sinar, dan termasuk sebagai pihak yang berkepentingan yang dilarang menurut perundang-undangan Indonesia Dalam perjanjian kredit dengan Bank Mandiri ditemukan pasal yang menegaskan bahwa setiap tindakan perusahaan yang menjaminkan atau menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) aset perusahaan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pihak Bank setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS perusahaan. Perizinan yang dimiliki oleh PT Sejahtera telah sempurna dan tidak ada masalah dengan perizinan. Modal telah disetor sesuai dengan kewajiban dari pemegang saham

TERIMA KASIH