pendelegasian kewenangan survei dan sertifikasi...

PENDELEGASIAN KEWENANGAN SURVEI DAN SERTIFIKASI KAPAL KEPADA BADAN KLASIFIKASI

Jakarta, 1 Juni 2015

1

2

Penyelenggaraan kelaiklautan kapal merupakan kewenanganPemerintah.

Pemerintah dapat melimpahkan kewenanganPenyelenggaraan kelaiklautan kapal kepada badan Klasifikasiselaku Organisasi yang diakui dan ditunjuk (RO), untukmelaksanakan fungsi pemeriksaan/ pengujian/ survei/inspection/ audit dan sertifikasi statutory.

Pelimpahan kewenangan kepada Klasifikasi untuk kapal-kapalberbendera Indonesia yang melakukan pelayaraninternasional, atau yang beroperasi di luar negeri sesuaidengan konvensi Internasional.

PENYELENGGARAAN KELAIKLAUTAN KAPAL DAN PELIMPAHAN-NYA KEPADA BADAN KLASIFIKASI

KONVENSI IMO YANG TELAH DIRATIFIKASI PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA

1. IMO CONVENTION

2. IMO AMEND-91

3. IMO AMEND-93

4. AFS 2001

5. BUNKERS 2001

6. CLC 1969

7. CLC PROT 1992

8. COLREG 1972

9. CSC 1972

10. FAL 1965

11. FUND 1971

12. IMSO C 1976

13. INMARSAT OA 1976

14. IMSO AMEND-94

15. IMSO AMEND-98

16. LL 1966

17. MARPOL ANNEX I/II

18. MARPOL ANNEX III

19. MARPOL ANNEX IV

20. MARPOL ANNEX V

21. MARPOL ANNEX VI

22. SAR 1979

23. SOLAS 1974

24. SOLAS PROT 1978

25. STCW 1978

26. STP 1971

27. SPACE STP 1973

28. TONNAGE 1969

3

ORGANISASI YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN YANG TELAH DILIMPAHKAN OLEH Pemerintah NEGARA ANGGOTA (RECOGNIZED ORGANIZATION/ RO)

•Dasar Pelaksanaan

1. IMO Resolution A.739 (18), Adopted on 4 November 1993 : GUIDELINES FOR THE AUTHORIZATION OF ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF THE ADMINISTRATION.

2. IMO Resolution A.789(19) Adopted on 23 November 1995: SPECIFICATIONS ON THE SURVEY AND CERTIFICATION FUNCTIONS OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF THE ADMINISTRATION.

3. RESOLUTION MSC.349(92) (Adopted on 21 June 2013) : CODE FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS (RO CODE).

4

PERAN RECOGNIZE ORGANIZATION

untuk membantu pemerintah negara bendera kapaluntuk mengimplementasikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Flag State Admnistration dalampengawasan keselamatan dan keamanan kapal Sertapencegahan pencemaran dilaut di bidang statutorysesuai dengan peraturan internasional dan nasional

NAMUN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA BERADA PADA

NEGARA BENDERA KAPAL DALAM MELAKUKAN

MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAANNYA YANG

DILAKUKAN OLEH R.O

SIAPAKAH RECOGNIZED ORGANIZATION DAN BADAN KLASIFIKASI(R.O DAN CLASSIFICATION SOCIETY)

RECOGNIZED ORGANIZATION CLASSIFICATION SOCIETY

BADAN ORGANISASI YANG MENDAPATPENGAKUAN DAN DITUNJUK OLEH NEGARABENDERA KAPAL UNTUK MELAKSANAKANKEGIATAN STATUTORY

BADAN /ORGANISASI YANG MELAKUKANKEGIATAN KLASIFIKASI YANG MELIPUTIKONSTRUKSI BESERTA KEKUATANNYA,PERMESINAN DAN KELISTRIKAN KAPALUNTUK KEPERLUAN ASURANSI

RO SETELAH DILAKUKAN ASSESSEMENTDAN AGREEMENT DENGAN NEGARABENDERA KAPAL

DIBERIKAN OLEH NEGARA BENDERASETELAH PENUNJUKAN

DIATUR SESUAI DENGAN IMO RES. 739(18);789(19) DAN RO CODE

DI ATUR DALAM IACS DAN SOLAS II-1

DI KONTROL OLEH NEGARA BENDERA INDEPENDENT

R.O BISA DARI BADAN KLASIFIKASI

CLASS BISA SEBAGAI R.O

RECOGNIZED ORGANIZATION

ASSESSMENT

AGREEMENT/PEPERJANJIAN

MEMENUHI IMO RES. 739(18); 789(19) DAN

RO CODE

CLASSIFICATION SOCIETY

IACS MEMBER ATAU BADAN

KLASIFIKASI NON IACS

PENUNJUKAN DAN

PENGAKUAN

KONVENSI IMOSURVEI DAN SERTIFIKASI

PERSYARATAN & KRITERIA

TANGGUNGJAWAB

NO Treaty Ratification type

Date of treatyentry into force

Date of entry into

force in country

1 IMO CONVENTION IMO Acceptance 1958-03-17 1961-01-18

2 AMEND-91 Acceptance 2008-12-07 2008-12-07

3 IMO AMEND-93 Acceptance 2002-11-07 2002-11-07

4 AFS 2001 Accession 2008-09-17 2014-12-11

5 BUNKERS 2001 Accession 2008-11-21 2014-12-11

6 CLC 1969 Ratification 1975-06-19 1978-11-30

7 CLC PROT 1992 Accession 1996-05-30 2000-07-06

8 COLREG 1972 Acceptance 1977-07-15 1979-11-13

9 CSC 1972 Accession 1977-09-06 1990-09-25

10 FAL 1965 Accession 1967-03-05 2003-02-03

RATIFICATION OF TREATIES / INDONESIA

8



Date of entry into

force in country

11 FUND 1971 Denounced 1978-10-16 (Denounced:1999-06-26)

12 IMSO C 1976 Accession 1979-07-16 1986-10-09

13 INMARSAT OA 1976 Signature 1979-07-16 1986-10-09

14 IMSO AMEND-94 Acceptance

15 IMSO AMEND-98 Acceptance 2001-07-31 2001-07-31

16 LL 1966 Accession 1968-07-21 1977-04-17

17 MARPOL ANNEX I/II Accession 1983-10-02 1987-01-21

18 MARPOL ANNEX III Acceptance 1992-07-01 2012-11-24

19 MARPOL ANNEX IV Acceptance 2003-09-27 2012-11-24

20 MARPOL ANNEX V Acceptance 1988-12-31 2012-11-24


9



Date of entry into

force in country

21 MARPOL ANNEX VI Accession 2005-05-19 2012-11-24

22 SAR 1979 Accession 1985-06-22 2012-11-24

23 SOLAS 1974 Acceptance 1980-05-25 1981-05-17

24 SOLAS PROT 1978 Accession 1981-05-01 1988-11-23

25 STCW 1978 Accession 1984-04-28 1987-04-27

26 STP 1971 Acceptance 1974-01-02 1974-01-02

27 SPACE STP 1973 Accession 1977-06-02 1980-01-10

28 TONNAGE 1969 Acceptance 1982-07-18 1989-06-14

Source : https://gisis.imo.org/Members/ST/Ratification.aspx?cid=96


10

IMO RESOLUSI A.739 (18)PEDOMAN UNTUK MENGESAHKAN ORGANISASI YANG DIAKUI YANG BERTINDAK

ATAS NAMA PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA

U

M

U

M

Persyaratan Pemberian wewenang apapun kepada organisasi yang diakui:1. Harus menentukan bahwa organisasi telah memiliki sumber-sumber yang

memadai di bidang teknis, manajerial dan kemampuan meneliti untukmenyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan standar minimum untukorganisasi yang diakui atas nama Pemerintah Negara Anggota sesuai lampiran 1;

2. Harus memiliki perjanjian tertulis yang formal antara Pemerintah Negara Anggotadan Organisasi yang ditunjuk yang mana terdapat paling tidak memuat unsur-unsur yang sesuai lampiran 2 atau pengaturan hukum yang setara;

3. Harus menspesifikasikan instruksi-instruksi yang merincikan tindakan yang harusdiikuti dalam peristiwa dimana sebuah kapal ditemukan tidak layak untukmelanjutkan perjalanan ke laut tanpa membahayakan kapal atau manusia yangberada diatas kapal, atau yang menunjukkan ancaman tidak jelas yang dapatmengganggu lingkungan maritim.

4. Harus menyediakan Organisasi tersebut dengan semua instrumen hukum nasionalyang sesuai dan memberikan efek kepada ketentuan atau yang menjelaskansecara spesifik apakah standar Pemerintah Negara Anggota berada di luarpersyaratan ketentuan dalam konteks apapun; dan

5. Harus menjelaskan secara spesifik bahwa organisasi yang ditunjuk menjagacatatan-catatan yang dapat memberika data kepada Pemerintah Negara Anggotauntuk membantu dalam hal menginterpretasikan ketentuan-ketentuan dalamkonvensi.

IMO RESOLUSI A.739(18)

11


V

E

R

I

F

I

K

A

S

I

D

A

N

M

O

N

I

T

O

R

I

N

G

Hal-hal yang harus dimasukkan dalam sebuah Sistem yangdibangun oleh Pemerintah untuk memastikan pekerjaanyang dilakukan oleh Organisasi yang ditunjuk untukmewakili telah memadai, antara lain:

1. Prosedur untuk Komunikasi dengan Organisasi tersebut;2. Prosedur pelaporan dari Organisasi tersebut dan pemprosesan

laporan lanjutannya oleh pihak Pemerintah Negara Anggota;3. Pemerikasaan kapal tambahan oleh pihak Pemerintah Negara

Anggota;4. Penilaian/ Penerimaan dari Pemerintah Negara Anggota untuk

sertifikasi sistem mutu organisasi tersebut yang dilakukan olehauditor badan independen yang ditunjuk oleh PemerintahNegara Anggota.

5. Monitoring dan Verifikasi hal-hal yang berkaitan denganklasifikasi seperti yang diterapkan.

12


L

A

M

P

I

R

A

N

1

STANDAR MINIMUM UNTUK ORGANISASI YANG DIAKUI YANG BERTINDAK ATAS

NAMA PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA:

Suatu Organisasi dapat ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan TUGAS-TUGAS

STATUTORY atas nama Pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum berikut dimana

organisasi tersebut harus mengirimkan informasi dan bukti yang lengkap.

A. UMUM1. Ukuran, struktur pengalaman dan kemampuan yang relatif dari organisasi tersebut yang

setara dengan jenis dan tingkat kewenangan yang ditentukan untuk dilimpahkan harus

ditunjukan.

2. Organisasi tersebut harus mampu mendokumentasikan pengalaman yang luas dalam

mengkaji rancangan, konstruksi dan perlengkapan dari kapal niaga dan sistem manajemen

keselamatan apabila diberlakukan.

B. KETENTUAN KHUSUSPemberian kewenangan melaksanakan fungsi keselamatan yang ditentukan, organisasi diharapkan

memiliki kemampuan untuk melakukan tinjauan terhadap penerapan desain teknis, gambar-gambar,

perhitungan dan informasi teknis yang sama dengan kriteria teknis yang ditentukan oleh Pemerintah

dan untuk memastikan tingkat pemenuhan struktur dan sistem mekanis serta komponen-komponen

dengan kriteria teknis, maka harus menerapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyediakan publikasi dan perawatan sistematik terhadap ketentuan dan atau peraturan

tentang desain, konstruksi kapal dan sistem teknik dasar yang terkait ketentuan tentang

kecukupan kemampuan penelitian untuk memastikan publikasi terbaru dari kriteria secara

tepat.

2. Memberikan kesempatan kepada wakil dari Pemerintah dan badan terkait lainnya untuk ikut

serta dalam hal pengembangan peraturan dan atau ketentuan organisasi.

13


L

A

M

P

I

R

A

N

1

B. KETENTUAN KHUSUS3. Organisasi tersebut harus dibangun dengan:

a. Staf Teknik yang signifikan, manager dan staff pendukung,kemampuan dari pengembangan dan pemeliharaan ketentuan sertaperaturan; dan

b. Staff profesional yang memenuhi syarat untuk memberikan pelayananyang diharapkan dapat merepresentasikan cakupan geografi (wilayah)yang cukup dan menjamin keterwakilan lokal.

4. Organisasi tersebut harus diatur dengan dasar-dasar etika, yangterkandung dalam sebuah kode etik dan mengetahui tanggungjawab yangmelekat berkaitan dengan pemberian wewenang termasuk jaminan dalammelakukan pelayanan yang cukup dan juga kerahasiaan informasi terkait.

4. Organisasi tersebut harus menunjukan kemampuan dan kompetensi teknik,administratif dan manajerial untuk memastikan ketentuan dari kualitaspelayanan yang tepat waktu. (timely fashion)

5. Organisasi tersebut harus mempersiapkan pemberikan informasi yangrelevan kepada Pemerintah.

6. Menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan, tujuan dan komitmenuntuk kualitas dan memastikan bahwa kebijakan ini dipahami,diimplementasikan dan dijaga pada semua tingkat organisasi.

14


L

A

M

P

I

R

A

N

1

B. Ketentuan KhususOrganisasi tersebut harus Mengembangkan, mengimplementasikan dan memeliharastandar mutu internal yang berdasarkan pada bagian yang tepat dari standar mutuyang dikenal secara internasional, dan efektifitasnnya paling tidak dari ISO 9000 seri,dan antara lain memastikan bahwa :a. Peraturan dan atau ketentuan organisasi dibuat dan dipelihara dengan cara yang

sistematis.b. Peraturan dan atau ketentuan organisasi sesuai dengan standar.c. Persyaratan-persyaratan kewenangan fungsi keselamatan yang ditentukan, harus

memuaskan.d. Tanggungjawab, kewenangan dan hubungan antar personel yang pekerjaannya

berpengaruh kepada kualitas pelayanan organisasi ditetapkan danterdokumentasikan.

e. Semua pekerjaan dilaksanakan dibawah kondisi yang terkendali.f. Sistim pengawasan diletakkan, dimana organisasi dapat memantau/mengawasi

tindakan atau pekerjaan yang dilaksanakan.g. Menerapkan sistim untuk mengkualifikasikan surveyor dan meningkatkan

pengetahuan mereka secara terus menerus.h. Dokumen-dokumen yang menunjukan pencapaian standar-standar yang

diharapkan dalam hal-hal yang tercakup dalam pelayanan yang diberikan danjuga pengoperasian yang efektif dari sistim mutu harus dipelihara, dan

i. Menerapkan sistim perencanaan yang menyeluruh dan dokumentasi hasilinternal audit dari aktifitas yang terkait dengan mutu pada semua lokasi/bagian.

15


L

A

M

P

I

R

A

N

1

B. Ketentuan Khusus9. Organisasi tersebut harus sistim manajemen mutu Organisasi harus

disertifikasi oleh auditor dari lembaga yang independen.

Pemberian kewenangan melaksanakan fungsi keselamatan yang ditentukan, yangmengatur kemampuan untuk melaksanakan penilaian berupa audit danpemeriksaan sistim manajemen keselamatan terkait dengan manajemen kapal didarat maupun anak buah kapal serta sistem-sistem terkait, hal-hal berikut harusdilaksanakan :a. Ketentuan dan prosedur yang sesuai untuk menilai tingkat pemenuhan dari

penerapan sistim manajemen keselamatan di darat dan di atas kapal.b. Ketentuan pelatihan yang sistimatis dan kualifikasi staff profesional di bidang

proses sertifikasi sistim manajemen keselamatan dalam hal memastikankeahlian dalam penerapan kualitas dan kriteria manajemen keselamatan, sertakecukupan pengetahuan tentang aspek teknis dan operasional dari sistimmanajemen keselamatan, dan

c. Penilaian dengan menggunakan staf profesional yang memenuhi syarat,menerapkan dan memelihara sistim manajemen keselamatan, baik di daratmaupun di atas kapal, termasuk yang tercakup dalam sertifikasi.

16


L

A

M

P

I

R

A

N

2

ELEMEN-ELEMEN YANG TERMASUK DALAM PERJANJIAN

Perjanjian tertulis yang formal atau setara antara Pemerintah dengan organisasi yang diakui, mencakup hal-hal berikut :1. Penerapan2. Maksud/ tujuan3. Kondisi umum4. Pelaksanaan fungsi-fungsi sesuai kewenangan

a. Fungsi yang sesuai dengan kewenangan umumb. Fungsi yang sesuai dengan kewenangan khusus (tambahan)c. Hubungan antara statutori dari organisasi dan aktivitas terkait lainnya.d. Fungsi-fungsi untuk bekerjasama dengan negara pelabuhan (port state)

dalam memfasilitasi pemenuhan defisiensi yang dilaporkan oleh PSC atau perbedaan penilaian yang ditemukan di lapangan.

5. Dasar hukum dari fungsi sesuai kewenangana. Undang-undang, peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnyab. Penafsiran (interpretation)c. Penyimpangan dan penyelesaian yang setara.

17


L

A

M

P

I

R

A

N

2

6. Laporan kepada Pemerintaha. Prosedur pelaporan dalam hal kewenangan umumb. Prosedur pelaporan dalam hal kewenangan khususc. Pelaporan tentang klasifikasi kapal (penetapan klass, perubahan dan pembatalan)d. Pelaporan kasus-kasus dimana sebuah kapal dalam banyak hal tetap tidak laik untuk

melakukan pelayaran dengan tidak membahayakan kapal atau orang di atas kapal atau menimbulkan ancaman bagi lingkungan laut.

e. Pelaporan lainnya7. Pengembangan peraturan dan atau ketentuan ( informasi)

a. Bekerjasama dalam kaitannya dengan pengembangan peraturan dan atau ketentuan (penghubung pertemuan).

b. Pertukaran peraturan dan/atau ketentuan dan informasi.c. Bahasa dan format.

8. Kondisi-kondisi laina. Penggajianb. Ketentuan tentang sistem kerja administratif.c. Kerahasiaand. Pertanggungjawabane. Tanggungjawab keuanganf. Mulai pemberlakuan g. Penghentian kontrakh. Pelanggaran perjanjiani. Penyelesaian perselisihanj. Penggunaan subkontraktork. Penerbitan perjanjianl. Perubahan 18


L

A

M

P

I

R

A

N

2

9. Spesifikasi kewenangan dari Pemerintah kepada organisasi yang diakui.a. Tipe kapal dan ukuran.b. Konvensi dan peraturan lain termasuk peraturan nasional terkait.c. Pengesahan gambar.d. Pengesahan material dan peralatan.e. Survei.f. Penerbitan sertifikat.g. Tindakan perbaikan.h. Pencabutan sertifikat.i. Pelaporan

10 Pengawasan Pemerintah terhadap tugas-tugas yang didelegasikan kepadaOrganisasi yang diakui:a. Dokumentasi sistem jaminan mutub. Akses ke instruksi, edaran dan panduan internalc. Akses Pemerintah sebagai Administrasi terhadap dokumen-dokumen

organisasi yang diakui terkait dengan kapal-kapal negara bendera Indonesia.d. Bekerjasama pada saat pemeriksaan dan verifikasi oleh Pemerintah

(Administrasi).e. Ketersediaan dari informasi dan data statistik dalam hal , seperti : kerusakan

dan kejadian yang terkait dengan kapal-kapal negara bendera Indonesia.

19

IMO RESOLUSI A.789SPESIFIKASI SURVEI DAN SERTIFIKAT FUNGSI-FUNGSI ORGANISASI YANG DIAKUI YANG BERTINDAK ATAS NAMA PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA


Dokumen ini mengandung spesifikasi minimum untuk organisasi yang diakui yang mampuuntuk melaksanakan pekerjaan menurut undang-undang atas nama Pemerintah Negarabendera dalam hal fungsi sertifikasi dan Survei berkaitan dengan penerbitan sertifikatinternasional.

Prinsip dari sistim adalah untuk menjabarkan persyaratan yang diharapkan, ke dalam modul-modul dasar yang berbeda dengan maksud Pemerintah dapat memilih modul yang sesuaiuntuk masing-masing fungsi keselamatan yang ditentukan.

Hal-hal yang tercakup dalam modul-modul dasar yaitu1. Manajemen2. Penilaian Teknis3. Survei4. Kualifikasi dan Pelatihan

20


NO AREA MODUL

1 Manajemen Modul lA: Fungsi Manajemen

2 Penilaian Teknis Modul 2A: Struktur Lambung KapalModul 2B: Sistim-Sistem PermesinanModui 2C: Sub-divisi dan StabilitasModul 2D: Garis MuatModul 2E: Tonnase KapalModul 2F: Struktural Perlindungan KebakaranModul 2G: Peralatan KeselamatanModul 2H: Pencegahan Pencemaran dari MinyakModul 2I: Pencegahan Pencemaran dari NLSModul 2J: RadioModul 2K: Pengangkutan Bahan Kimia beracun secara CurahModul 2L: Pengangkutan Gas yang di cairkan secara Curah

3 Survei Modul 3A: Fungsi Survei

4 Kulaifikasi dan Survei

Modul 4A : Qualifikasi UmumModul 4B: Kualifikasi Survei Radio

MATRIX MODUL

21

OTORISASI YANG SEKARANG DAPAT DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH RI KEPADA BADAN KLASIFIKASI

1. Passenger Ship Safety Certificate ;

2. Cargo Ship Safety Construction Certificate;

3. Cargo Ship Safety Equipment Certificate ;

4. Cargo Ship Safety Radio Certificate;

5. International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk ;

6. International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk ;

7. Document of Compliance (ISM CODE);

8. Safety Management Certificate;

9. International Ship Security Certificate (ISSC) or Interim International Ship Security Certificate (ISPS Code );

10. High-Speed Craft Safety Certificate ;

11. Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate;

12. Special Purpose Ship Safety Certificate ;

13. Offshore Supply Vessel Document of Compliance ;

14. Noise Survey Report ;

15. International Oil Pollution Prevention CertificateCondition Assessment Scheme (CAS) Statement of

Compliance, CAS Final Report and Review Record;

16. International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (NLS

Certificate);

17. International Sewage Pollution Prevention Certificate;

18. International Air Pollution Prevention Certificate ;

19. Engine International Air Pollution Prevention Certificate including Technical file and record book of engine

parameters if applicable;

20. International Energy Efficiency Certificate ;

21. Certificate of Fitness for Offshore Support Vessels ;

22. International Load Line Certificate;

23. International Tonnage Certificate (1969) ;

24. International Anti-fouling System Certificate;

25. Declaration on Anti-fouling System ;

26. Maritime Labour Convention Certificate (jika telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia).

VERIFIKASI DAN MONITORING TERHADAP PELIMPAHAN KEWENANGAN FUNGSI STATUTORY OLEH PEMERINTAH

23

PEMERINTAH

1. Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) Kali;

2. Pencabutan terhadap Kewenangan

VERIFIKASI & MONITORINGTHD BKI

TIDAKMEMENUHI

PERSYARATAN ATAU TIDAK

???

Pelimpahan Kewenangan dilanjutkan

Pelaksanaan verifikasi dan monitoring terhadap badan klasifikasi

mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedur untuk berkomunikasi.

2. Prosedur pelaporan.

3. Pemeriksaan/pengujian/survei/inspection/audit tambahan untuk kapal

(exclusive survey) oleh Pemerintah.

4. Evaluasi terhadap pemeriksaan/pengujian/survei/inspection/audit dan

sertifikasi statutory.

5. Evaluasi/ penerimaan Pemerintah terhadap sertifikasi sistim mutu

organisasi yang diterbitkan oleh auditor lembaga independen yang

diakui oleh Pemerintah.

6. Monitoring dan verifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

aspek statutory.

YA

pendelegasian kewenangan survei dan sertifikasi...

Documents