pendidikan inklusif berkualitas...tahun 2005 undang –undang r.i no. 28 tahun 2002 tentang bangunan...
TRANSCRIPT
Oleh: Dr. SUBAGYA, M.Si/PLB UNSDisampaikan pada renungan malam HDI
Rabu, 2 Desember 2020
PENDIDIKAN INKLUSIF BERKUALITAS(KEBIJAKAN, PRAKTIK DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA)
BUDAYA
•
KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI INDONESIA
Tahun
2002
Tahun
2004
Tahun
2005
Undang – Undang R.I No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Deklarasi Bandung “Indonesia Menuju Pendidikan
Inklusif.
▪ PP. No. 19 Tahun 2005 tentang SNP, Pasal 41
▪ Seminar Internasional PI di Bukitinggi
▪ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung
▪ Permendiknas No. 32 Tahun 2008
tentang Standar Kualifikasi dan
Kompetensi Guru Pendidikan Khusus
▪ PP. No.74 Tahun 2008
Tahun
2008
Tahun
2003▪ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
▪ Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor
380/C.C6/MN/2003.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI INDONESIA
Tahun
2009
▪ Permendiknas No.70 Tahun 2009 ttg Pendidikan Inklusif
▪ Permeneg PAN RB No. 16/2009
▪ Permendiknas No.39/2009-30/2011
Tahun
2010
o PP.No.17 Tahun 2010 - PP. No. 66 Tahun 2010
o Permendiknas No. 35 Tahun 2010
Tahun
2011
UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention
on The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
Tahun
2012
Mulai Penganugerahan
Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima Inclusive
Award
Tahun
2014o UU No. 23 Th 2014 ; UU No.
09 Th 2015
o UU No. 35 Th 2014 ttg UU
Perubahan No. 23 Tahun
2002 Perlindungan Anak
Tahun
2016
Tahun
2017
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas
o PP.19 tahun 2017 ttg Perubahan PP. 74/2008o Permendikkbud No. 3 Tahun 2017 ttg Penilaian Hasil Belajar oleh
Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidkano Permendikbud No. 14 Tahun 2017 ttg Ijazah dan SHUNo Permendikbud No. 17 Tahun 2017 ttg PPDBo Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi
Tahun
2018
PERMENDIKBUD NO. 4/2018 tentang
Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan
Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh
Pemerintah
KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI INDONESIA
Tahun
2019
2020
PP 13 TAHUN 2020 TTG
AKOMODASI YANG LAYAK
Dat
a SP
PI
• Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperkirakan bahwa hampir
70% anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak.
• Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menyebutkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di
Indonesia adalah sebanyak 1,6 juta orang. Artinya, satu juta lebih ABK belum memperoleh pendidikan yang
penting bagi kehidupannya.
• Dari 30% ABK yang sudah memperoleh pendidikan, hanya 18% baik yang berada di SLB maupun SPPI.
• Jumlah SPPI per 31 Januari 2019= 29.317 (SD, SMP, SMA dan SMK) atau 11% dari jumlah sekolah
(Dapodik)
• Pada tahun 2018 baru 1600 SPPI yang terjangkau memperoleh pembinaan dari Pemerintah
• Contoh di Jawa Tengah
• Tahun 2008 di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah masih terdapat 26.568 anak berkebutuhan khusus (ABK)
yang belum sekolah.
• Survei diulangi pada 2015 oleh Balai Pengembangan Pendidikan Khusus, Dinas Pendidikan Jawa Tengah
bersama Dharma Wanita Jawa Tengah dan Pusat Studi Disabilitas UNS, masih terdapat 20.467 ABK belum
sekolah. Hal ini membuktikan, perintisan sekolah inklusi dan perluasan akses pada SLB hanya dapat
menekan 23% (6.101 ABK)
• Pada saat 1 Januari 2020 (Dapodik) di Jawa Tengah → Data murid abk di SD 63.771. SMP 23.872.Sma
6.670.SMK 5.172 jumlah 99.485
AKO
MO
DA
SI 8 SN
P1. Standar Isi
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Proses
4. Standar Penilaian
5. Standar Pengelolaan
6. Standar Beaya
7. Standar sarana dan prasarana
8. Standar Tendik
TANTANGAN
TANTANGAN ASPEK BUDAYA1. Belum tumbuh sikap menerima dan menghargai
keberagaman.
2. Budaya menerima mayoritas dan minoritas.
3. Pola pikir antara Kesamaan, Keadilan, Kemudahan/keterjangkauan itu merupakan hal yang sama.
TANTANGAN ASPEK PRAKTIK
1. Pendidikan inklusif dipahamai sebagai menerima anak disabilitas di
sekolah umum, jika di sekolah itu tidak ada lagi anak disabilitas maka
sekolah tersebut tidak inklusif lagi
2. Tidak ada akomodasi kurikulum dan pembelajaran.
3. Guru, Kepala Sekolah dan Pengwas belum terbiasa dengan cara kerja yang
fleksibel, dan berfikir alternatif untuk pengelolaan SPPI
4. Guru dan Kepala Sekolah belum terbiasa menghadapi siswa yang
beragam, guru lebih terampil dalam mengahadapi siswa yang homogen.
Ketika seorang guru menghadapi 30 murid maka seolah-olah sedang
mengadapai seorang murid saja. Padahal esensi dari pendidikan inklusif
adalah upaya memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam.
5. Minimnya GPK, sehinga peran dan fungsi GPK dibebankan pda guru
kelas/maple/BP.
6. Belum diakuinya GPK dalam system karir guru
7. Belum responsifnya masyarakat (orang tua) dalam mensikapi
penyelenggaraan pendidikan inklusif dan masalah keberagaman.
TANTANGAN KEBIJAKANTelah banyak dan cukup kebijakan Pemerintah tentang PI, tetapiimplementasinya amat lemah.Misal: Pasal 10 (Permendiknas 70/ 2009)• Ayat 1: Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru
pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untukmenyelenggarakan pendidikan inklusif.
• Pasal 5 PP 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak• Ayat 3b: Penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang
menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas• UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 42
ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untukmendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah
SOLUSI YANG KITA TAWARKAN
Perubahan Pola PikirDimensi Disabiltas sebagai bentuk
penyimpanganDisbilitas bagian dari Keberagaman
Kemampuan siswa belajar
Ada hierarki kemampuan kognitif yang dapat digunakan sebagai dasar mengelompokkan siswa.
Setiap siswa memiliki potensi yang tidakterbatas untuk belajar
Kegagalan pendidikan
Sumber kesulitan belajar adalah kurangnya kemampuan yang menjadi melekat pada siswa tersebut.
Sumber kesulitan dalam belajar terletak pada penyampaian kurikulum yang tidak cukup responsif terhadap cara belajar siswa.
Respon sekolah Dukungan diberikan untuk meremediasi kekurangan siswa yang bersangkutan
Dukungan untuk meningkatkan pembelajaran dilakukan dalam bentuk akomodasi kurikulum dan pembelajaran
Teori tentang keahlian mengajar
Keahlian mengajar berpusat pada penguasaan mata pelajaran/bidang ilmu yang diajarkan
Keahlian mengajar berpusat pada kemampuan meningkatkan partisipasi aktif seluruh siswa dalam proses pembelajaransecara fleksibel
Model kurikulum
Kurikulum alternatif harus disediakan bagi mereka yang kurang mampu (secara akademik)
Kurikulum yang sama untuk seluruh siswa
PERLU GERAKAN
1. Menekankan tidak hanya hak pendidikan, tetapi prasyarat yang diperlukanuntuk melaksanakan hak-hak-termasuk perawatan kesehatan, kesejahteraankeluarga, dan kebutuhan dasar makanan dan tempat tinggal
2. Kepedulian untuk identifikasi dan penghapusan hambatan, tidak hanya fisik, tapi sikap, organisasi, dan distributif.
3. Pendidikan inklusif adalah proses yang mengakui nilai dan martabat anak/remaja yang terpinggirkan dan hak asasi mereka untuk menentukan nasibsendiri. Menyertakan mereka dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kapasitas.
4. Biaya penyediaan pendidikan bagi penyandang disabilitas agar lebih murahsebagai biaya yang terjangkau oleh masyarakat, sumber daya alam dan keterlibatan masyarakat melalui koordinasi dan kolaborasi merupakansumber dukungan yang sebagian besar kurang dimanfaatkan dan akansangat meningkatkan kapasitas untuk menyediakan pendidikan untuksemua.
5. Antidiskriminasi, Hak asasi, .kesadaran keberagaman6. Penyedian GPK, dan peningkatan kualitas guru yang mengakomodasi
kebutuhan PDBK untuk akses ke kurikulum dan komponen pendidikan lain.
KESALAHPAHAMAN
CACAT VS SAKIT
SAKIT CACAT
Tidak produktif Bisa produktif
Bisa sembuh atau mati Tidak dapat disembuhkan
Bagian organ terasa sakit
Tidak bagian tubuh yang terasa sakit
BERCANDA VS BULLYING
• Perbuatan tidak baik yang dimaksud bisa berupa hal-hal
yang menyakiti secara fisik, seperti memukul, mendorong,
dan lain-lain.
• Bisa juga menyakiti secara verbal, misalnya mengejek
penampilan, menghina kemampuan, dan masih banyak lagi.
Bullying
Ketika salah satu pihak
yang diajak berinteraksi
merasa tersakiti, baik fisikmaupun perasaan
BercandaBercanda sesama teman,
maka semua pihak harus
sama-sama merasa senang
dan menikmati tanpa adayang merasa tersakiti.
EKSPLOITASI• Memanfaatkan disabilitassebagai jembatan/semata-mata meraihkeberuntungan.
• Tidak ada keterlibatandisabilitas.
• Tak ada aktivitas penguatanpotensi disabilitas
• Tak ada aktivitasperlindungan thd disabilitas.
PEMBEDAYAAN
• Menciptakan sistem yang
memungkinkan lahirnya potensi
masyarakat untuk berkembang.
• Memperkuat potensi atau daya
yang dimiliki masyarakat dengan
meningkatkan kapasitas mereka.
• Membangun sistem perlindungan
untuk masyarakat yang sedang
dikembangnkan.
• Terdapat keterlibatan disabilitas
EKSP
LOIT
ASI
DA
N
PEM
BED
AYA
AN