PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 1 PENGANTAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Setiap negara dan bangsa mempunyai perjalanan hidup yang membentuk eksitensi negara dan warganya. Bangsa indonesia telah mengalami berbagai tantangan untuk menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia. Kolonialisme menyebabkan bangsa indonesia menjadi bodoh, hina, dan miskin. Lalu muncullah keberanian bangsa indonesia untuk melawan kolonial dengan penuh semangat walaupun dengan teknologi yang sangat sederhana dan bersahaja. Perjuangan bangsa indonesia dimulai pada masa kerajaan sriwijaya (abad ke-7) dan kerajaan majapahit (abad ke-XIII) sebagai upaya menyatukan wilayah nusantara. Upaya ini belum berhasil karena belum ada pemahaman tentang konsep negara kesatuan (modern). Adanya pemahaman tentang negara kesatuan baru muncul pada 1908, yang melahirkan gerakan Kebangkitan Nasional (Budi Utomo) sebagai perintis yang menyatukan semua warga yang mendiami kepulauan nusantara.Keberhasilan gerakan ini, memunculkan sikap pemuda indonesia yang dengan tegas mengikrarkan sumpah pemuda ( 28 oktober 1928) yang mengakui bertanah air satu tanahair indonesia, berbangsa satu bangsa indonesia, bahasa persatuan, bahasa indonesia. Keberanian pemuda indonesia berjuang yang tak kenal lelah dan penuh semangat ini akhirnya membawa bangsa indonesia pada kemerdekaan bangsanya, dan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada saat itu bangsa indonesia resmi menjadi sebuah negara bangsa, yaitu negara yang dipimpin oleh bangsanya sendiri. Negara besar yang berdaulat dengan penuh percaya diri, dan telah diakui oleh negera-negara didunia. Sebagai syarat sebuah negara, indonesia memilki

Wilayah, yaitu semua wilayah bekas jajahan belanda. Rakyat, yaitu semua warga/penduduk yang mendiami pulau-pulau di nusantara, dan

Hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak itulah bangsa indonesia mempunyai tugas untuk mencapai cita-cita Proklamasi, yang tertuang dalam mukadimah/pembukaan undang-undang dasar 1945, beruapa cita-cita nasional dan tujuan nasional.

Cita-Cita Nasional

Membentuk negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Tujuan Nasional

Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. Memajukan kesejateraan umum.

Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Perjalanan mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional penuh tantangan, dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru dan masa Reformasi yang masing-masing membutuhkan kemampuan dan kesiapan warga negara yang tidak sama. Namun, dalam orde apapun, suatu negara senantiasa membutuhkan pembelaan negara dari warganya sesuai dengan tantangan zamannya. Pada masa kolonial, diperlukan bela negara yang bersifat fisik, dan masa pada kemerdekaan dibutuhkan bela negara yang bersifat psikis. Untuk itu diperlukan pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh warga negara agar memahami dan mampu berperan dalam mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional.Sejarah perjuangan bangsa indonesia mengalami periodesasi yang berkaitan dengan kepentingan sejarah perjuangan bangsa. Periodesasi tersebut ialah

1945, NKRI diproklamasikan sampai 1965 : periode lama/Orde Lama, 1965 1998: periode baru/Orde Baru, dan

1998 sampai sekarang periode reformasi.

Periode Lama

Tantangan Orde Lama adalah ancaman fisik berupa pemberontakan dari dalam negeri yang menentang keberadaan pemerintah baru saat itu, sedangkan dari luar negeri adanya sekutu, tentara kolonial belanda, dan Dai Nippon yang ingin kembali berkuasa ditanah Nusantara. Ancaman fisik yang datang dari luar dan dalam negeri berpengaruh terhadap pemikiran mengenai cara menghadapinya. Tahun 1945 terbitlah UU Nomor 29/1945 tentang Pahlawan Rakyat. Realisasinya adalah diselenggarakannya pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat (PPPR) yang menghasilkan organisasi perlawanan rakyat (OPR) tingkat desa, berkembang menjadi organisasi keamanan desa (OKD). Sedangkan disekolah-sekolah dibentuk organisasi keamanan sekolah (OKS). Organisasi ini memberikan pendidikan fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran.

Periode Baru

Orde Baru sebagi periode pembangunan menghadapi tantangan ketidakpastian, hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara melalui kegiatan terpadu keamanan dan kesejahteraan dalam konsep geostrategi/ketahanan nasional

Periode Reformasi

Pada masa orde reformasi tantangan bangsa semakin kompleksyang difasilitasi oleh teknologi informasi sehingga kehidupan bangsa semakin transparan. Hak dan kewajiban masa reformasi diwujudkan dalam ketahanan nasional tetapi difokuskan pada demokratisasi dan HAM. Bela negara yang dihadapi selalu dalam bentuk fisik dan nonfisik, seperti lemahnya kepercayaan pada kemampuan sendiri yang mudah terperangkap ke arus global dan kehilangan jati diri bangsa. Untuk itu perlu penanaman karakter, jati diri, moralitas bangsa dalam bela negara sesuai dengan profesi demi terwujudnya integritas bangsa.1.1 Landasan SosiologisBangsa Indonesia memiliki budaya yang beragam dan multikultur berdasarkan etnis. Masyarakat indonesia mengakui dan menghargai lintas budaya, betapa pun kecilnya. Perbedaan ini harus di pandang sebagai potensi kekuatan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman ini diikat dalam norma untuk menjaga harmoni kehidupan. Arus informasi yang berdampak pada goyahnya jati diri bangsa, diperlukan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan cinta tanah air, kesadaran bela negara, persatuan nasional dalam suasana saling menghargai keberagaman. Landasan Yuridis Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Rasa ini diwujudkan dalam bentuk bela negara, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 hasil Amandemen yaitu pasal 20 ayat 3, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ditegaskan kembali pada pasal 30 ayat 1, bahwa tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. 1) Pendidikan kewiraan berdasarkan SK bersama menteri pertahanan dan keamanan, dan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 1973 merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran di PT sebagai pendidikan kewiraan dan pendidikan perwira cadangan2) Undang-Undang Nomor 20/1982 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pertahanan keamanan negara menentukan pendidikan kewiraan adalah pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) di PT yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan wajib diikuti oleh setiap warga negara (mahasiswa).

3) Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa pendidikan kewiraan termaksud pendidikan kewarganegaraan merupakan kurikulum wajib pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.4) Surat keputusan direktur jendral pendidikan tinggi (SK Dirjen Dikti) 1993 menyatakan bahwa pendidikan kewiraan termaksud Mata Kuliah Dasar Umum bersama-sama dengan pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah Dasar bersifat wajib di PT.

5) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1994; menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah umum bersama dengan pendidikan agama dan pendidikan pancasila.

6) Keputusan Dirjen Dikti Nomor 19/1997 menyatakan bahwa pendidikan kewiraan termaksud muatan pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen mata kuliah umum di PT yang wajib ditempuh oleh mahasiswa.7) SK Dirjen Dikti Nomor 151/2000 menyatakan bahwa pendidikan kewiraan bermuatan pendidikan kewarganegaraan termaksud mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), wajib ditempuh oleh mahasiswa.

8) SK Dirjen Dikti Nomor 267/2000 menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan PPBN termaksud MPK yang merupakan kurikulum inti di PT serta wajib di ikuti oleh setiap mahasiswa.9) SK Dirjen Dikti Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Sedangkan mata kuliah lain termasuk dalam Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB).10) Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pendidikan Pancasila,PendidikanAgama,Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

11) Undang-Undang Nonor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa kurikulum wajib di PT ialah Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam hal ini pendidikan Pancasila termaksud dalam Pendidikan kewarganegaraan.12) Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

1.5 Landasan Teori Konferensi 9 menteri pendidikan dari negara-negara berpenduduk terbesar di dunia (termasuk Indonesia) di New Delhi, India 1996 meyepakati bahwa pendidikan adalah

Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab, Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup, dan Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran iptek dan seni demi kepentingan kemanusiaan.Selanjutnya Konferensi dunia tentang pendidikan tinggi yang diselengarakan oleh UNESCO di Paris 1998, yang dihadiri oleh 140 Negara menetapkan tanggung jawab pendidikan tinggi antara lain tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer iptek dan seni, tetapi juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan; mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis; mengubah cara berpikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakasai perubahan sosial yang di perlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas.Tabel: Terminologi Pendidikan Kewarganegaraan diduniaNo.NEGARATERMINOLOGI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Amerika Serikat

Inggris

Timur Tengah

Meksiko

Jerman

Australia

USA, Selandia Baru

Afrika Selatan

Hongaria

Singapura

Rusia

IndonesiaCivics, civic education

Citizenship Education

Talimatul Muwwatanah

Tarbiyatul Watoniah

Education Civicas

Sachunterrich

Civics Social StudiesSocial StudiesLife OrentationPeople and SocietyCivics and Moral EducationObscesvovediniePendidikan Kewarganegaraan

Beberapa pandangan pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut

1) Hendry Randall Waite (1886) merumuskan, Civics adalah Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi ( oranisasi sosial, ekonomi, politik ), dan individu-individu dengan negara.2) Edmonson (1958) mengemukakan bahwa civics adalah kajian yang berkaitan dengan pemerintahan dan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Civics merupakan cabang ilmu politik.3) Stanley E. Dimond berpendapat bahwa civics adalah citizenship mempunyai dua makna dalam aktifitas sekolah. Yang pertama, kewarganegaraan termaksud kedudukan yang berkaitan dengan hukum yang sah. Yang kedua, aktifitas politik dan pemilihan dengan suara terbanyak, organisasi pemerintahan, badan pemerintahan, hukum, dan tanggung jawab.4) Menurut Elise Boulding, perlu adanya pengembangan kebudayaan kewarganegaraan yang menjelaskan apa yang dapat disumbangkan terhadap ruang dunia, sumber daya, dan kesempatan dan pengelolaan yang sering ketergantugan. Ruang dunia bukan hanya ruang fisik, tetapi ruang secara sosial. Ruang sosial adalah ruang tindakan yang dapat mengarahkan, menyusun serta miningkatkan saling ketergantungan dalam kehidupan sosial. Kebudayaan kewarganegaraan tidak saja menyangkut tentang masyarakat dalam negara, tetapi juga tentang masyarakat dunia.5) Menurut Azyumardi Azra, pendidikan kewarganegaraan, civics education dikembangkan menjadi pendidikan kewargaan yang secara subsatantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga membngun kesiapan warga negara menjadi warga dunia, global society. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan bersifat universal, tidak hanya dalam konteks school civics tetapi juga community civics, yang intinya kaitan antara warga negara, individu, dengan government, hak dan kewajiban sebagai warga negara dari sebuah negara, hukum, demokrasi, dan partisipasi, kesiapan warga negara sebagai bagian dari warga dunia.2. Visi Indonesia 2020Sejak pertengahan 1997, kehidupan bangsa indonesia dilanda bencana nasional, yang berawal dari krisis moneter dan kemudian berkembang menjadi krisis budaya yang menyentuh segenap sendi kehidupan bangsa. Masyarakat kita berpikir dan bertindak cepat atas dasar intuisi/insting tanpa memperhitungkan akibat perilakunya. Salah satu akibatnya, mulcul budaya kekerasan yang juga mewarnai kebangkitan demokrasi di Indonesia. Sementara itu, menghadapi abad ke-20 bangsa Indonesia harus siap menghadapi gelombang globalisasi yang penuh tantangan hidup yang makin kompetitif.

Sebagai salah satu solusi, majelis permusyawaratan rakyak (MPR) dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia 2020 mengamanatkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokrasi, adil, sejahtera,maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Indikator keberhasilan ketetapan tersebut antara lain

Penghormatan terhadap kemanusiaan; Meningkatkan semangat persatuan dan kerukunan bangsa, toleransi,kepedulian, dan tanggung jawab sosial;

Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan;

Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan kontrol sosial masyarakat;

Berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik yang bersifat terbuka;

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era global;

Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan bangsa dan bernegara ditenggah-tenggah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain;

Terwujudnya penyelenggaraan negara yang propesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, dan bebas kolusi, korupsi, nepotisme.

Salah satu indikator keberhasilan dituangkan dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui MPK, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Rasa kebangsaan di perlukan untuk Menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat,dihormati dan disegani oleh bangsa lain, dan

Mempererat persatuan dan kesatuan, baik dalam arti spirit maupun geografi sehingga dapat meniadakan frontier

Rasa kebangsaan dan cinta tanah air akan meningkatkan paham kebangsaan yang merupakan perwujudan terhadap apa, bagaimana, dan sikap bangsa dalam menghadapi masa depan. Masa yang didambakan adalah mampu mewujudkan visi Indonesia 2020 yang mampu menghadapi globalisai.

3. Globalisasi3.1 Pengaruh GlobalisasiNilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut, untuk mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu di sebabkan oleh pengaruh globalisasi yang membuka sekat-sekat primordialisme dan nasionalisme menjadi transnasionalisme.Globalisasi yang dipicu oleh Transportasi, Telekomunikasi, dan Trade (3T). Transportasi/turime telah memunculkan pasar/citra global, telekomunikasi dibawah pengaruh televisi, internet, musik, dan pres, sedangkan trade berupa perjanjian dagang global. 3T telah membuat dunia menjadi tanpa batas wilayah, kebudayaan, ekonomi,politik, pertahanan keamanan, dan kepentingan karena negara-negara maju memasuki dan mempengaruhi wilayah negara-negara lain, terutama negara berkembang. Kondisi ini akan memunculkan berbagai konflik kepentingan, baik antara negara maju, dan negara berkembang, antara negara berkembang dan negara berkembang.Globalisasi dimungkinkan oleh adanya perkembangan iptek, terutama bidang teknologi informatika yang sangat pesat sehingga dunia menjadi sangat transparan. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang luput dari pengamatan penduduk dunia. Kondisi ini menciptakan struktur baru dalam berbangsa dan bernegara menjadi struktur kehidupan global yang mau tidak mau akan berpenggaruh dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak WNI.

Isu global yang meliputi demokrtisasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia (HAM) membuat warga dunia mempunyai kepentingan yang sama dan berbeda terhadap tiga hal tersebut. Warga dunia membentuk lembaga internasional kampung global (Global Village), yaitu lembaga untuk menanggani masalah demokratisasi, lingkungan hidup, dan HAM yang terjadi di dunia.Globalisai membuat warga dunia dihadapkan pada global paradox, yaitu visi/misi/kondisi/yang saling berlawanan diantara warga dunia. Misalnya, antara buday lokal dan budaya global, modern dan tradisional, jangka pendek dan jangka panjang, kompetisi dan kesempatan, ledakan iptek dan manusia,dan material dan spiritual, keakuratan dan kecepatan melawan alon-alon asal kelakon. Perkembangan global paradox ini memunculkan gerakan glokalisasi, yaitu gerakan mendunia dengan mengangkat unsur lokal atau etnis dari setiap daerah, bukan negara. Misalnya, Bali banyak diambil sebagai komoditas global tanpa memperhitungkan indonesia.3.2 Perang Global/Perang ModernAncaman lain dari globalisasi adalah perang modern sebagai upaya memperbelokan jati diri bangsa. Perang, yang merupakan strategi negara yang lebih besar untuk mempertahankan hegonominya bukan lagi hanya menjadi dominasi militer, tetapi juga melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Perang modern diartikan sebagai penguasaan sebuah negara (dalang) terhadap negara (sasaran) melalui penetrasi dengan menciptakan dan memanfaatkan kerawanan negara sasaran pada berbagai aspek kehidupan, dengan titik berat penggunaan cara-cara nonfisik inkonvensional dan selanjutnya cara fisik dengan menggerakkan kekuatan militer invasi bila opini menggutungkan negara dalang.Subtansi perang modern dapat di lihat dari upaya dan taktis yang dilakukan negara dalang melalui cara-cara nonfisik, yakni merebut hati, pikiran, dan kemauan rakyat negara sasaran dengan memanfaatkan kerawanan situasi dan kondisi psikologis untuk kepentingan negaranya. Sedangkan tahapannya ialah penjajahan paradigmatis, eksploitasi, menciptakan sel-sel perlawanan di negara sasaran telah kalah,tahap berikutnya tidak perlu lagi dilakukan.Indikasi perang modern yang harus di waspadai adalah sebagai berikut.

1) Perang dilaksanakan dengan cara nonmiliter yang berdampak pada adanya provokasi dan opini negatif negara sasaran pada dunia internasional.

2) Targetnya adalah seluruh sendi kehidupan.

Ideologi

Mengedepankan individualistik yang bertentangan dengan pancasila, PolitikRivalitas partai politik, benturan antara elit, ketidakpuasan terhadap pimpinan,

EkonomiRusaknya tatanan ekonomi akibat barang selundupan terutama produk pertanian yang menghancurkan sendi ekonomi Indonesia yang agraris, provokasi buruh, intervensi bantuan.

Sosial budayaPers bebas, narkoba, banjir informasi, kemiskinan, penggaguran; yang hakekatnya menghancurkan generasi muda,

Hankam

Adu domba untuk melemahkan militer, embargo alat militer, ancaman bom dan teroris.

3) Perubahan gaya hidup sebagai tujuan perang modern tampak dari melemahnya budaya bangsa:

gaya hidup yang konsumtif,

kurang cinta terhadap produk bangsa sendiri,

gaya hidup malas dengan memenuhi kebutuhan secara instan dengan berubahnya nilai sosial budaya melalui film, fashion, food, fricition (F4), dan gaya hidup mewah yang mengenakan sehingga kurang waspada.4) Sasaran kultur dan struktur kehidupan bangsa dialihkan pada kultur dan struktur negara dalang Melalui HAM, menadi kebebasan tanpa batas dan norma,

Kesadaran demokrasi yang luas sering disalahartikan,

Isu lingkungan hidup dengan alasan asia tenggara sebagai paru-paru dunia dijadikan alasan dalam pengawasan kelestariannya,

Ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa di buat tergantung pada bangsa dalang, menjadi sasaran cuci otak sehingga menimbulkan individualis dan materialis,

Isu terorisme, sebagai negara yang warganya mayoritas islam, negara dalang mempunyai alasan untuk mengawasi Indonesia.4. Hakekat, Visi, Misi, Tujuan, dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

4.1 Hakekat Pendidikan KewarganegaraanPendidikan adalah proses perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ke arah yang dikehendaki. Konsep pendidikan diperguruan tinggi internasional cenderung bersifat manusiawi,realistik,egaliter,demokratis,dan religius. Pendekatan pendidikan, seperti yang dicetuskan dalam deklarasi UNESCO (1998) bahwa pendidikan di wujudkan dalam pilar learning to know, learning to do, learning to be, learning to life together. Hal ini sesuai dengan tujan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan pribadi anggota masyarakat madani yang bercirikan demokratis, kepastian hukum egaliter, penghargaan tinggi terhadap human dignity, kemajuan budaya dan bangsa dalam suatu kesatuan, dan religius.Pendidikan (UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas) adalah suatu usha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.MPK adalah mata kuliah yang menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. MPK terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti. Di perguruan tinggi (PT), MPK merupakan mata kuliah wajib, hal ini termaksud dalam pasal 37/UU/Sisdiknas (2003), yaitu kurikulum pendidikan tinggi wajib membuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa.Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Dengan kemampuan dasar, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; bersikap demokratis dan berkeadaban.

4.2 Visi, Misi, Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan VisiMenjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan dan pengembangan program studi dalam mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.MisiMembantu mahasiswa memantapkan kepribadiaannya agar secara konsisten mapu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab.

Tujuan

1) Menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa selaku WNI yang memiliki

Wawasan kesadaran bernegara untuk membela negara dengan perilaku cinta tanah air, Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional, dan

Pola pikir, sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan nasional.

2) Mendidik mahasiswa memiliki motivasi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan berkaitan erat dengan peranan dan kedudukan serta kepentingan mereka sebagai individu, anggota keluarga anggota masyarakat, dan sebagai WNI yang terdidik serta bertekad bersedia untuk mewujudkannya.

3) Memberikan pemahaman akan hubungan antar warga negara dan negaranya, harus terus ditingkatkan agar mahasiswa dapat menjawab tantangan masa depan sehingga memiliki etos bela negara dalam profesinya masing-masing. PT sebagai institusi ilmiah juga harus dapat mengembangkan ilmu dan teknologi (iptek) untuk mencipta kader pimpinan bangsa yang dapat di harapkan dapat berperan dalam pembangunan.

4) Memberikan pemahaman filosofi dan bahasan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

4.3 Kompetensi Pendidikan KewarganegaraanStandar kompentensi yang wajib dikuasai mahasiswa ialah mapu berpikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia. Dengan berbekal kemampuan intelektual ini dapat diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat, menjadi ilmuan dan propesional yang berkepribadian dan menjunjung nilai-nilai falsafah bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Kompetensi dasar yang diharapkan : mahasiswa menjadi ilmuan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi yang berkeadaban menjadi wara negara yang memiliki daya saing; berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap tersebut antara lain

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa;

Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai WNI;

Bersifat profesional yang di jiwai oleh kesadaran bela negara; Aktif memanfaatkan iptek serta seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara.

Tabel : Keterkaitan Kompetensi Profesi dan KurikulumKompetensiKurikulum UnescoKurikulum Nasional

Pengetahuan dan KetrampilanLearning to know

Learning to doKeilmuan dan Ketrampilan (MKK)

Keahlian Berkarya (MKB

PrilakuLearning to bePrilaku Berkarya (MPK)

Pengembangan Kepribadian (MPK)

KompetensiLearning to live

togetherPengembangan Kepribadian (MPK)

Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

5 Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan

5.1 Pendidikan Kewarganegaraan Formal Ancaman yang di hadapi pada Orde Reformasi lebih mengarah pada tantangan nonfisik dan gejolak sosial yang diwujudkan dalam bentuk bela negara dalam berbagai aspek kehidupan, dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis dari luar maupun dalam; langsung maupun tidak langsung. Untuk itulah bangsa Indonesia harus menyusun rumusan/ konsep bela negara yang di kaitkan dengan lingkungan strategi yaitu pemahaman tentang wilayah negara yang berada dalam kesatuan dan persatuan,pemahaman tentang ketahanan nasional dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Konsep bela negara ini terdapat sejak 1973, pada Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.Sesuai dengan perkembangan periode dan muatan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional tersebut,semua produk hukum dalam sistem pendidikan kewarganegaraan yang cenderung melibatkan kemampuan fisik tidak berlaku lagi. Sebagai penggantinya ialah UU Nomor 20/1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang memunculkan penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan. Dalam lingkungan pendidikan, PPBN diberikan dalam bentuk mata pelajaran dari mulai tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi. PPBN dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) direalisasikan dalam kurikulum wajib di semua jenjang dan jalur pendidikan dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewaganegaraan mulai diselengarakan tahun 1973/1974 merupakan kurikulum nasional dalam bentuk pendidikan tahap awal yang diselenggarakan di tingkat pendidikan dasar dan menengah dan tahap lanjut berbentuk pendidikan kewiraan di pendidikan tinggi (PT).Materi pendidikan ini juga berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut.

1) Awal tahun 1979 bernama pendidikan kewiraan; materi disusun oleh perhananan nasional (Lemhannas) dan Dirjen Dikti yang berintikan wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional, politik dan strategi pertahanan keamanan, sistem keamanan rakyat semesta.

2) Tahun 1985 terdapat penambahan materi, yaitu pengantar meliputi pengetahuan pendidikan kewiraan dan hubungannya mata kuliah lain.

3) Tahun 1995 nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan; dengan materi yang kurang lebih sama.

4) Tahun 2001 terdapat tambahan materi, yaitu hak asasi manusia, demokrasi, otonomi daerah, lingkungan hidup, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional,politik dan strategi nasional.

5) Tahun 2002 keputusan Dirjen Dikti Nomor 38/DIKTI/Kep/2002, dengan materi demokrasi, HAM, hak dan kewajiban warga negara,bela negara, otonomi daerah, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional.6) Tahun 2006 keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, dengan materi filsafat pancasila, identitas nasional, politik dan strategi, demokrasi indonesia, HAM dan rule of law, hak dan kewajiban warga negara indonesia, geopolitik indonesia, geostragi indonesia.

Arah mata kuliah pengembangan kepribadian adalah sebagai berikut.

Wawasan spiritual,sebagai landasan etik, moral, relijius yang mendasari pengembangan profesi. Wawasan akademis, sebagai sumber instrumen bagi pembaharuan dan pencerahan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

Wawasan kebangsaan,yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme sehingga dalam pergaulan antarbangsa tetap mengedepankan jati diri dan ideologinya sendiri. Wawasan mondial,yang menyadarkan bahwa dalam proses dialektika senantiasa berhadapan dengan perubahan; yang harus dapat dijadikan peluang untuk berkarya.

5.2 Pendidikan Kewarganegaraan NonformalYang dimaksud pendidikan nonformal ialah pendidikan diluar persekolahan. Keikut sertaan setiap warga negara dalam pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu wujud dari hak dan kewajiban dalam beka negara. Pendidika tindak hanya di lingkup sekolah (formal) tetapi mencangkup lingkup yang lebih luas, misalnya juga di lingkungan masyarakat dan pekerjaan. Masyarakat dapat berperan aktif meyimbangkan berbagai pemikiran sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat selama tidak bertentangan dengan pancasila dan perundang-undangan yang berlaku.Pendidikan ini bertujuan mewujudkan warga negara sadar bela negara, cinta tanah air, sadar hak dan kewajiban, dan sadar mengembangkan jati diri dan negara. Isi pendidikan meliputi nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan idilogi pancasila, nilai-nilai demokrasi; HAM; dan lingkungan hidup, kerelaan berkorban untuk masyarakat; bangsa; dan negara, dan kemampuan awal bela negara.Pendidikan Kewarganegaraan Nonformal dapat diselenggarakan oleh

1) Pendidikan kedinasan oleh depertemen, non depertemen, dalam rangka rekrutmen dan atau kenaikan jabatan,

2) Pendidikan dilingkungan perusahaan ( minimal memiliki 500 karyawan ) dalam rangka rekrutmen dan atau kenaikan jabatan,

3) Pendidikan lingkungan organisasi kemasyarakatan, kepramukaan, dan partai politik yang berkaitan dengan pendidikan dasar kepemimpinan maupun penjejangan kader,

4) Pendidikan informal di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja melalui kepamongan dalam sikap dan perilaku,

5) Pendidikan keagamaan, yang diselenggarakan oleh pemeluk agama tertentu dalam mensikapi kemajemukan bangsa,

6) Pendidikan layanan khusus, pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, terbelakang, bencana alam dan sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi, dan

7) Pewarganegaraan, pendidikan bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.BAB 2

FILSAFAT PANCASILA1. Makna, manfaat fungsi dan cabang filsafat

1.1 Makna filsafat Adanya filsafat dimulai dari adanya rasa ingin tahu manusia,yang diimplementasikan dengan bertanya hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan manusia. Filsafat dapat diartikan sebagai kegiatan manusia dalam mencari jawaban atas pertanyaan.Aristoteles menyatakan bahwa Semua orang menurut kodratnya ingin mengertiSecara etimologis ,filsafat berarti cinta,kebijaksanaan,kearifan.Kata filsafat berasal dari bahasa arab filsafah ;kata filsafah berasal dari bahasa Yunani philopsophia;philien artinyamencari/mencintaidan sophia berartikebenaran.Jadi philopsophia berarti daya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran/kebijaksanaan,berfilsafat ialah orang yang mencintai kebenaran,bukan memiliki kebenaran.Pengrtian filsafat banyak diajukan oleh para filsafat.

Plato ----- Falsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli.

Aristoteles ------ Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung didalam logika, etika, politik, estetika.

Rene Descartes ------Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan tentang Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan.

Emmanuel Kant ----- Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan,yang didalamnya mencakup masalah epistemologi (teori pengetahuan) yang menjawab persoalan apa yang dapat diketahui.

N. Driyarkara ----- Filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab ada dan berbuat perenungan tentang kenyataan yang segala-galanya sampai ke mengapa yang penghabisan. Ir. Oedja Wiatna ----- Filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka.

Socrates ----- Filsafat adalah proses pencaharian makna terdalam dari eksistensi manusia dan alam semesta yang dilaksanakan dalam aktifitas dalam menjawab pertanyaan yang meliputi seluruh kehidupan manusia yang sedalam-dalamnya.

Secara umum filsafat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sistematis,metodis,dan koheren menangani seluruh kenyataan dari segi yang paling mendalam,untuk mencari prinsisp-prinsip terdalam dalam realitas (Maran.1999:77). Metodis itu berarti menggunakan penalaran tertentu; Sistematis itu berarti pengetahuan yang di peroleh merupakan suatu keseluruhan yang terpadu; Koheren itu berarti setiap bagian merupakan rangkaian yang saling berkesesuaian.1.2 Manfaat Filsafat Kegiatan utama filsafat adalah merenung atau olah pikir/merefleksi perenungan kefilsafatan adalah percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri kita sendiri/ (Kattsoff,1992:6). Perenungan merupakan karya perorangan, atau beberapa orang dalam melakukan analisis secara dialok. Pengetahuan, dapat dilakukan dengan pengalaman (empirisme) dan akal (rasional), tetapi keduanya ternyata tidak dapat dipisahkan. Jadi tujuan filsafat ialah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik, menilai pengetahuan, menemukan hakekatnya; mengatur semuanya didalam bentuk yang sistematis. Filsafat akan membawa kita pada pemahaman akan tindakan yang lebih layak (berpikir secara sistematis). Untuk merealisasikan manfaat filsafat,banyak metode dapat dipakai.

Metode Kritis ------- Socrates, Plato. Berciri analisa istilah dan pendapat. Merupakan hermeneutika, yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan. Menjalankan metode ini berarti bertanya ( dialog ) membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak, akhirnya di temukan hakekat. Metode Intuitif ------- Plotinos,bergson.menjalankan metode ini berarti introspeksi intuitif,dan dengan pemakayan simbol-simbol diusahakan pembersihan intelektual(bersama dengan pensucianmoral),sehingga tercapai suatu penerangan pikiran.Apa yang dilakukan oleh bangsa Bergson adalah menjalankan pembauran antara kesadaran dan proses perubahan,tercapai pemahaman langsung mengenai kenyataan. Metode Skolatis ------- Filsafat Aristoteles,Thomas Aquinas bersifat sintetis-deduktif.menjalankan metode ini berarti bertitik tolak dari defenisi-defenisi atau prinsip-prinsip yang jelas dengan sendirinya,ditarik kesimpulan-kesimpulan. Metode Geometris ------- Filsafat Rene Descrates melalui analisis mengenai hal-hal kompleks,dicapai intuisi akan hakikat-hakikat sederhana(ide terang dan berbeda yang lain); dari hakikat-hakikat itu dideduksikan secara matematis segala pengertian lainnya. Metode Empiris -------- Hobbes,Locke,Berkeley,David Hume,memandang bahwa hanya pengalamanlah yang menyajikan pengertian benar.semua pengertian(ide-ide)dalam introspeksi dibandingkan dengan cerapan-cerapan(impresi)dan kemudian disusun bersama sistematis. Metode Transendental ------ Imanuel Kant bertitik tolak dari tepatnya pengrtian tertentu,dengan jalan analisis di selidiki syarat-syarat apriori bagi pengertian sedemikian. Metode Fenomenologis --------- Filsafat Husserl mendapat sebutan eksistensialisme; dengan jalan meletakan (reduksi), refreksi atas fenomen dalam kesadaran mencapai pengliatan hakekat-hakekat murni. Metode Dialektis -------- Upaya Hegel, Marx adalah mengikuti dinamik pikiran atau alam sendiri, menurut Triade tetis, antitesis, sintesis dicapai hakekat kenyataan. Metode Neo-Positivistik -------- Kenyataan di pahami menurut hakekatnya dengan jalan mempergunakan aturan-aturan seperti berlaku pada ilmu pengetahuan positiv (Eksakta) Metode Analitik-Bahasa ----- Wittenstein menganalisa pemakaian bahasa sehari-hari dan menentukan sah atau tidaknya ucapan-ucapan filosofis.1.3 Fungsi Filsafat

Filsafat sangat berguna karena dengan belajar filsafat, kita semankin mampu menangani pertayaan-pertanyaan mendasar (makna realitas dan tanggung jawab) yang tidak terletak dalam wewenang metode ilmu-ilmu khusus.

Berfilsafat mengajar manusia bersikap arif, berwawasan luas terhadap berbagai problem yang dihadapi. Manusia diharapkan mampu memecahkan problem tersebut dengan cara mengidentifikasikannya agar jawaban-jawabannya dapat diperoleh dengan mudah.

Filsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan seseorang secara lebih kreatif atas dasar pandangan hidup atau ide-ide yang muncul karena keinginannya.

Filsafat dapat membentuk sikap kritis seseorang dalam menghadapi permasalahan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan lainnya (interaksi dengan masyarakat, komunitas, agama, dan hal-hal lain diluar dirinya) secara lebih rasional, lebih arif, dan tidak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan. Terutama bagi para ilmuan atau para mahasiswa dibutuhkan kemampuan menganalisis, yaitu analisis kritis secara komprehensif dan sintesis atas berbagai permasalahan ilmiah yang dituangkan dalam suatu riset atau kejadian ilmiah lainnya. Filsafat dilaksanakan dalam suatu suasana pengetahuan yang mementingkan kontrol atau pengawasan. Oleh karena itu. Nilai ilmu pengetahuan timbul dari fungsinya, sedangkan fungsi filsafat timbul dari nilainya.

1.4 Cabang-Cabang FilsafatCabang-cabang fisafat juga dapat menjawab pertanyaan tentang apa itu filsafat. Pada umumnya di kenal tiga bidang studi filsafat, sebagai mana dapat dilihat dalam gambar berikut

Keterkaitan Tiga Bidang Filsafat

1) Epistemologi adalah Filsafat tentang pengetahuan, filsafat pengetahuan. Berbagai analisis dan spekulasi dalam bidang epistemologi secara tipikal menghasilkan tori tentang pengetahuan. Epistemologi berusaha menjelaskan bagaimana mungkiin manusia mengetahui sesuatu dan apa yang memungkinkan atau yang membatasi upaya manusia untuk menjelaskan atau memahami sesuatu. dalam epistemologi terkait bidang studi logika, filsafat ilmu, serta meteologi.2) Ontologi adalah bidang utama kedua dalam diagram diatas. Pertayaan apa itu realitas? menjadi perhatian utam dari cabang filsafat ontologi. Apa yang sesungguhnya ada dan bagaimana segala sesuatu yang ada ini di tata atau di organisir merupakan problem-problem khas yang coba di pecahkan oleh para filsuf ontologi. Persoalan yang di bicarakan dalam filsafat ini ialah prinsip apa yang melatarbelakangi berbagai relitas fisik yang ada. Di dalam sejah filsafat terdapat filsuf yang berupaya mengidentifikasikan hakekat terdalam dari dalam dunia. Para filsuf Yunani Kuno menjawab tantangan untuk memberi nama dan menjelaskan bahan asali arkhe yang tak kelihatan yang mendasari eksistensi alam semesta ini. Ontologi mengkaji keberadaan sesuatun baik secara konkret, faktual, transendental atau pun metafisis seperti alam, manusia, benda-benda, Tuhan dan lain-lainnya.3) Axiologi atau nilai merupakan tema ketiga yang membahas kaidah norma dan nilai yang ada pada manusia. Suatu tekanan pada hakekat dan aplikasi nilai-nilai ini menandai bidang filsafat axiologi apa itu benar? apa itu baik? apa itu indah deretan pertanyaan axiologis. Sistem etika dan kriteria moral merupakan produk tripikal dari upaya axiologis. Selain itu, axiologi berbicara tentang standar untuk membandingkan dan mengevaluasi apa itu artistik/indah/etika? membahas norma-norma perilaku manusia yang berkitan dengan yang baik dan yang buruk. Bagaimana seharusnya menjadi manusia yang baik, apa ukuran dan norma-norma serta nilai-nilai yang mendasarinya?2. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Berfilsafat seumpama orang yang berpijak di bumi dan menegadah ke bintang-bintang, ia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam alam semesta atau seseorang yang berdiri di atas gunung memandang ke bawah, ia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaan yang di tatapnya.Filsafat berciri menyeluruh, seorang ilmuan tidak puas mengenal ilmu hanya dari segi pandangan disiplin ilmunya, ia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan lainnya, ia ingin tau kaitan dengan moral, ilmu dengan agama, ia ingin yakin bahwa ilmu membawa kebahagiaan. Filsafat tidak dapat dipisahkan, bukan karena sejarahnya yang panjang tetapi lebih arena ajaran filsafat telah menguasai bahkan menjangkau masa depan manusia dalam bentuk idiologi.manusia,bangsa,negara, hidup sebagai pengabdi setia nilai-nilai filsafat, demikian juga bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang sesuai dengan sejarah perjuangan yang cukup panjang.Pada 1 juni 1945 Ir.Soekarno berpidato membahas dasar negara, demikian bunyinya: menurut anggapan saya yang diminta paduka tuan ketua yang mulia ialah, dalam bahasa belanda, philosofishe grondslag dari pada indonesia merdeka. Philosofishe grondslag itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk didirikan diatasnya gedung indonesia merdeka yang kekal dan abadiPada 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD yang diberi nama UUD 1945. sekaligus dalam pembukaan UUD 1945, sila-sila pancasila ditetapkan. Jadi, Pancasila sebagai filsafat bamgsa indonesia di tempatkan bersama dengan ditetapkannya UUD 1945 dan menjadi ideologi bangsa indonesia.2.1 Fungsi Filsafat PancasilaUntuk mengetahui fungsi filsafat pancasila, perlu dikaji ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan bangsa dan bernegara yang diikat oleh filsafat 1) Memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental dalam kehidupan bernegara. Ternyata segala aspek berkaitan erat dengan kehidupan dan kelangsungan hidup negara. Oleh karena itu, fungsi pancasila sebagai filsafat harus memberikan jawaban mendasar tentang hakekat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Semua tadi harus dapat di jelaskan oleh filsafat pancasila.

2) Mencari kebenaran tentang hakekat negara, ide negara, tujuan negara. Dasar negara kita ada lima dasar, yang satu sila dengan sila yang lainnya saling berkait. Kelimanya merupakan kesatuan utuh, dan tidak terbagi dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, pancasila sebagai dasar negara mampu menjawab pertanyaan tentang hakekat negara.3) Berusaha menempatkan dan menjadikan perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkautan dengan kehidupan bernegara. Fungsi filsafat akan terlihat jelas, kalau di negara itu sudah berjalan teratur. Contohnya, di dunia barat yang liberal, kita menemukan pengembangan ilmu yang di dasarkan pada tujuan pengembangan liberalisme.2.2 Keberadaan PancasilaPada sidang badan penyelidik usha-usaha persiapan kemerdekaan indonesia (BPUPKI), seluruh anggota sidang telah bulat berusaha dengan sekuat tenaga untuk bersama-sama merumuskan dasar indonesia Merdeka. Akhirnya, sidang menerima pancasila sebagai dasar negara dengan suara bulat.pda sidang PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) tanggal 18 Agustus 1945, para anggota menerima dengan bulat UUD Negara Republik Indonesia. Bung Karno sebagai ketua sidang mengatakan: Dengan ini tuan-tuan sekalian, UUD Negara Republik Indonesia serta peraturan peralihan talah sah ditetapkan.Pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bangsa indonesia menghadapi berbagai tantangan terhadap pelaksanaan pancasila. Bahkan konstituante yang ditugaskan menyusun UUD tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dangan baik. Untuk mengatasinya, presiden Soekarno mengeluarkan maklumat berikut. Menetapkan pebubaran konstituante.

Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa indonesia, dan seluruh tumpah darah indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku UUD Sementara.

Pembentukan MPR Sementara terdiri atas anggota-anggota dewan DPR ditambah utusan-utusan dari daerah dan golongan serta DPA. Sementara akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 ini diterima secara bulat oleh DPR hasil pemilu 22 Juli 1959. peristiwa ini merupakan konsesus nasional, suatu perjanjian luhur bangsa indonesia.2.3 Prinsip-Prinsip Filsafat PancasilaPancasila ditinjau dari kausal Aristoteles:

Kausal Materialis --- Sebab yang berhubungan dengan materi bahan. Artinya pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia. Kausal Formalis --- sebab yang berhubungan dengan bentuknya pancasila yang ada dalam pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat formal kebenaran formal.

Kausal Efisiensi --- Kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Kuasa Finalis --- Berhubungan dengan tujuan. Tujuan diusulkannya pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

Inti atau esensi sila-sila pancasila.

Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima.

Manusia, yaitu makhluk individu dan sendiri. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dengan gotong royong.

Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

2.4 Kesatuan Sila-Sila Pancasila

Sebagai filsafat, Pancasila memiliki karakteristik sistem filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya.Sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh (sebagai totalitas), jika terpisah namanya bukan pancasila, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, 5.

Sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, mendasari dan menjiwai sila 3, 4, 5. Sila 3 diliputi, didasari,dijiwai sila 1,2 mendasari dan menjiwai sila 4,5.

Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3 dan mendasari,menjiwai sila 5.

Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3,4. Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur asli/permanen/primer pancasila sebagai suatu yang mandiri,yang unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri.

Pancasila sebagai suatu realita, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dsn masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. 3. Implementasi Pancasila

Latar Belakang Pancasila sebagai Dasar NegaraPenjajahan belanda telah berakhir sejak masuknya jepang kenusantara,ternyata Jepang membawa bangsa kita semakin menderita, yang akhirnya menimbulkan kebencian, dan memupuk persatuan. Tetapi Jepang membujuk pemimpin-pemimpin Indonesia agar sedia bekerja sama untuk melawan sekutu, kesempatan ini juga digunakan untuk menggalang persatuan sehingga menjadi kokoh untuk menyiapkan perjuangan selanjutnya. Jepang kalah dari sekutu.pada saat yang samam,Indonesia mendesak Jepang untuk memerdekakan Indonesia setidaknya diambil langkah konkret persiapan kemedekaan indonesia.

Karena terdesak, untuk menarik hati bangsa indonesia jepang menjanjikan kemerdekaan indonesia, tetapi masih dalam lingkungan Asia Raya dibawah pimpinan Pemerintahan Pusat Jepang. Tanggal 17 September 1944 pada sidang Teikoku Gikai (parlemen jepang) di umumkan hindia belanda (Indonesia) diperkenankan merdeka. Situasi di negeri Jepang semakin terdesak; moral masyarakat mulai mundur, produksi perang merosot sehingga sejata dan amunisi kurang, masalah logistik, serta hilangnya sejumlah besar kapal angkut dan perang. Faktor yang ini menyebabkan jatuhnya Kabinet PM Tojo (17 Juli 1944), dan diangkat jendral Kuniaki Koiso. Jendral baru ini menjanjikan kemerdekaan indonesia pada kemudian hari, dalam arti memberikan kesan sekutu akan menyerbu ke negara merdeka. Dai Nipon jatuh, dan angkatan perang Jepang di Irian Timur, Kepulauan Solomon dan Marshall dipukul mundur oleh angkatan perang sekutu. Seluruh pertahanan jepang di Pasifik terancam. Sementara itu Jepang menghadapi serangan Amerika atas kota Ambon, Makasar, Manado, Surabaya, dan Balikpapan. Di bawah ancaman tersebut, Jepang di bawah pimpinan Saiko Syikikan Kumakici Harada (di Jawa), pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan BPUPKI (sesuai janji Koiso), yang di ketuai oleh Dr. K R T Rajiman Widyodiningrat. Pengangkatan Rajiman di setujui Ir. Soekarno, karena Soekarno menganggap kedudukannya sebagai anggota akan lebih leluasa bergerak.Tanggal 28 Mei 1945 dimulai sidang I di gedung Cuo Sangi In. Pada saat itu dikibarkan bendera Hinomaru oleh Mrs AG Pringgodigdo,disusul dengan pengkibaran Sang Saka Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Peristiwa ini membangkitkan semangat memperjuangkan kemerdekaan indonesia. BPUPKI terdiri atas dua bagian.

1) Bagian Perundingan yang diketuai oleh Rajiman,2) Bagian Tata Usaha diketuai oleh R P Suroso dan wakilnya Mr AG Pronggodigdo. Sepanjang hidupnya, badan ini bersidang dua kali, yaitu 29 Mei-1 Juni 1945 menetapkan Dasar negara pancasila

10-16 Juli 1945 menetapkan Rancangan UUD 1945

Pada sidang 1, diadakan pembicaraan tentang dasar Negara Indonesia Merdeka, Ir. Soekarno menegaskan dalam pidatonya akan pentingnya persatuan, baik saat perjuangan maupun saat Negara Indonesia Merdeka. Ditegakan pula bahwa

Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mencapai tujuan bangsa. Kita tidak usah menunggu sampai orang pandai cukup banyak, tak usah pula kita menunggu alat-alat yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara tersedia lengkap; tetapi kemerdekaan politik itulah harus lebih dahulu kita peroleh! Lainnya dikejar sesudah kemerdekaan politik tercapai.Dasar negara, yakni dasar untuk diatasnya didirikan Indonesia Merdeka,haruslah kokoh kuat sehingga tak mudah digoyahkan. Bahwa dasar negara itu hendaknya jiwa, pikiran yang sedalam-dalamnya, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar negara Indonesia hendaknya mencerminkan kepribadian Indonesia dengan sifat-sifat yang mutlak keindonesiaannya dan sekalian itu dapat pula mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, aliran, dan golongan penduduk.Berdasarkan pikiran tersebut, Ir. Soekarno mengemukakan dan sekaligus mengusulkan lima prinsip (asas) yang sebaik-baiknya dijadikan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu Kebangsaan Indonesia

Internasionalisasi atau peri kemanusiaan

Mufakat atau demokrasi

Kesehjahteraan

Ketuhanan

Dasar negara yang saya usulkan. Lima bilangannya. Inilah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa (Muhammad Yamin) namanya pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.Kelima asas tersebut sebenarnya telah ada dalam jiwa dan kalbu rakyat Indonesia berabat-abat sebelumnya, Ir soekarno hanya merumuskannya. Dengan demikian, tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahir pancasila.

3.2 Implementasi Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara dirancangkan Ir. Sukarno, dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila merupakan suatu dasar/nilai/norma untuk mengatur pemerintah dan penyelenggaraan negara.konsekuensinya, UU dan proses perubahannya, reformasi dalam sagala bidang dewasa ini harus dijabarkan dalam nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila adalah sumber hukum dari segala sumber hukum. Pancasila mengatur sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusi mengatur negara Republik Indonesia beserta unsur-unsurnya.Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan/cita-cita hukum sehingga menjadi nilai/norma/kaidah baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (konvensi). Pancasila menjadi pengikat hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dirinci sebagai berikut Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia, merupakan asas kerohanian tertib hukum, seperti yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945 Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945

Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara

Mengandung norma yang diwajibkan dalam penyelenggaraan negara (partai,fungsional)untuk memelihara budi pekerti (moral) kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur

Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara negara, bagi pelaksanaan pemerintah, sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan semangat yang bersumber dari azas kerohanian negara sebagai pandangan hidup bangsa, dinamika masyarakat dan negara menjadi seperti yang di cita-citakan oleh proklamasi.

4. Pancasila dalam Sejarah

4.1 Pancasila dalam Dokumen SejarahPancasila sebagai dasar negara di temukan di beberapa dokumen sejarah.

1) Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pidato 1 Juni 1945Untuk pertama kali Pancasila diusulkan menjadi dasar falsafah negara Indonesia dengan perumusan dan tata urutan yang telah dijelaskan terdahulu.2) Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam naskah politik yang bersejarah (Piagam jakarta) 22 Juni 1945Untuk melaksanakan tugasnya, BPPK telah membentuk beberapa panitia kerja antara lain:a. Panitia Perancang UUD yang berhasil menyusun RUUD RI

b. 9 orang menyusun Piagam Jakarta yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan indonesian Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

3) Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pembukaan UUD 1945Setelah menyelesaikan tugasnya, BPPK dibubarkan dan sebagai gantinya, tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI).Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 jakarta disaksikan oleh PPKI.Keesokan harinya,18Agustus 1945,PPKI mengadakan sidang I dan memutuskan: Mensahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945 Mensahkan dan menetapkan UUD 1945

Memilih dan mengangkat ketua dan wakil ketua PPKI(Ir.Sukarno dan Drs.Mohamad Hatta)masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Pusat(KNP).

Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI memutuskan pembagian wiliyah Indonesia menjadi 8 Provinsi dan tiap Provinsi dibagi dalam karisidenan-karesidenan.Juga menetapkan pembukaan departemen-departemen pemerintah.Dalam alinia IV Pembukaan UUD Proklamasi 1945 yang disahkan PPKI,Pancasila dicantumkan secara resmi dan sah menurut hukum sebagai dasar filsafah negara Republik Indonesia dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradap

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia4) Pancasila sebagai dasar filsafah negara dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949 Tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 di kota Den Haag,nederland diadakan konfrensi Meja bundar(KMB)Delegasi RI dipimpin oleh Drs.Moh.Hatta,Delegasi Bijeenkomst voor Feredale Overleg(BFO)dipimpin oleh Sultan HamidAlkadrie,Delegasi belanda dipimpin oleh Vanmarseveen.KMB bertujuan nenyelesaikan sangketa senjata antara indonesia dan Belanda secepatnya,adil,dan pengakuan kedaulatan yang nyata,penuh,tanpa syarat kepada RIS.KMB memutuskan bahwa kerajaan Belanda mengakui Kedaulatan Indonesia sepenuhnya,tanpa syarat dan tidak dapat di cabut kembali kepada RIS,selambat-lambatnya pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani piagam pengakuan Kedaulatan RIS di Amsterdam.Bersama dengan KMB di Den Haag,dikota Scheveningen(Nederland)disusun konstitusi RIS yang mulai berlaku 27 Desember 1949.walaupun negara kesatuan RIS yang mulai berlaku 27 Desember 1949.Walaupun negara kesatuan Indonesia berubah menjadi serikat dan ditetapkan diluar negeri,tetapi pancasila tetap tercantum sebagai dasar negara.Di alinia IV Mukadimah Konstitusi RIS 1949 dengan perumusan sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan

Kebangsaan

Kerakyatan

Keadilan sosial5) Pancasila Sebagai dasar falsafah negara dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia(UUDS RI)Negara RIS tidak sampai satu tahun usianya.semangat persatuan meluap-luap.Semenjak Proklamasi,bangsa Indonesia Menghendaki negara Kesatuan,negara serikat tidak cocok dengan cita-cita kebangsaan dan jiwa Proklamasi.Dimama-mana di belahan Wilayah Indonesia bergolak menuntut pembubaran RIS.Beberapa negara meletakan status kenegaraannya dan menytakan penggabungan dirinya denganRI.Atas desakan inilah,17 Agustus 1950, presiden Sukarno(Presiden RIS)Memproklamasikan terbentuknya negara kesatuan RI yang berarti pembubaran RIS. Pada saat itu juga,suatu panitia yang diketuai oleh Prof.Mr.Dr.Supomo,Kontitusi RIS (96 pasal)diubah menjadi UUDS RI 1950(147 pasal).perubahan ini tetap tidak mempengaruhi Pancasila sebagai dasar filsafah negara.Pancasila tetap tercantum dalam Alinia IV mukadimah UUDS 1950 dengan rumusan dan tata urutan pancasila dalam Mukadimah RIS.6) Pancasila sebagai dasar filsafah negara dalam pembukaan UUD1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959UUDS bersifat sementara,perlu diganti dengan UUD yang tetap. Untuk itu telah Dikeluarkan UU No.7/1953 tentang pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan konstituante yang akan meyusun UUD yang baru. Pemilu (1995) telah dilaksanakan anggota konstituante pun telah terbentuk berdasarkan pemilu. Dalam perjalanannya, ternyata konstituate tidak berhasil menetapkan UUD yang baru pengganti UUDS 1950. oleh karena itu presiden RI mengeluarkan dekrit Presiden. Dengan berlakunya kembali UUD 1945,dengan sendirinya pancasila demi hukum tetap menjadi dasar filsafah negara dengan rumusan dan tata urut seperti yang terdapat di Alinia IV. Berkenan dengan rumusan pancasila dalam berbagai dokumen sejarah,Prof.AG Pringgodigdo,S.H.dalam bukunya sekitar Pancasila menyatakan bahwa urayan yang mengenai dasar-dasar negara yang menarik perhatian ialah diucapkan pada 29 Mei 1945 oleh Mr.Moh.Yamin, Tanggal 31 Mei 1945 oleh Prof.Dr.Supomo, dan tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir.Soekarno. ketiga pembicaraan (intinya sama), mengusulkan lima hal untuk menjadi dasar-dasar negara merdeka, tetapi baru Ir. Soekarno yang mengusulkan lima dasar itu jangan dinamakan Panca Dharma tetapi Pancasila

Pancasila sebagai nilai adalah suatu yang bersifat abstrak yang mungkin sulit dipahami, untuk itu perlu bantuan ahli sejarah untuk menjembatani jarak, waktu, dan tempat hingga nilai-nilai tersebut menjadi kronret. Sebagai pedoman nyata dan jenis penuntun sikap dan kegiatan hidup kita, MPR telah mengaturnya dengan Tap MPR Nomor II/MPR/1978 yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa.4.2 Eka Prasetya PancakarsaPancasila dengan kelima silanya merupan kesatuan yang utuh, yang memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa kebahagiaan (lahir dan batin) hidup akan tercapai bila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik pribadi dengan masyarakat dan alam, bangsa dengan bangsa lain, manusia dan Tuhan. Dengan keyakinan akan kebenaran pancasila, manusi di tempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembang kodratnya sebagai mahluk pribadi sekaligus mahkluk sosial.Penghayatan dan pengalaman pancasila bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sendiri sebagai mahluk pribadi sekaligus mahluk sosial. Manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri sendiri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Untuk itu, dibuat pedoman berikut.

1) Sila Ketuhanan Yang Maha EsaDengan sila ini, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dangan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap

Didalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga dapat dibina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang di percayai dan di yakininya, maka dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain.

2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan BeradabDengan sila ini, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, yang satu sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajiban asasinya; tanpa membeda-bedakan suku,keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit. Karena itu, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepo salira , serta sikap semena-mena terhadap orang lain.Kemusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemunusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.3) Sila Persatuan IndonesiaDengan sila ini, manusia Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara,apabila di perlukan. Rela berkorban dilandasi oleh cinta kepada tanah air dan bangsa. Oleh karena itu, dikembangkan rasa berkebangsaan dan bertanah air indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Persatuan dikembangkan tasa dasar Bhineka tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaaan dalam permusyawaratan PerwakilanDengan sila ini manusia Indonesia sebaga warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sma dalam menggunakan hak-haknya, ia menyadari perlunya selalu memperhaikan dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi tidak boleh ada satu kelompok yang dipasakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersma, lebih dahulu musyawarah. Keputusan diusahakan secara mustawarah untuk mencapai mufakat, ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena semua pihak yang bersangkutan garus menerima dan melaksanakannya dengan itika baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersam yang diutamakan di tasa kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebeanaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepetingan bersama.Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayai.5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat IndonesiaDengan sila ini manusia indonesia menyatakan hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat indonesia. Dalam rangka ini di kembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu di kembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Demikian pula perlu dipupuk sikap suka menolong kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap ini, ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, dan tidak juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbutan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umumDemikian juga dipupuk sifat suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya dilaksanakan dalam mewujudkan kemajuam merata dan keadilan sosial.

5. Makna PancasilaMelaksanakan UUD secara murni dan konsekuen, kita harus melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh/Isi, dan penjelasan; yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. UUD 1945 berarti konstitusi yang disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 yang di umumkan dalam berita Republik Indonesia tahun 1946 Nomor 7 halaman 45-48 sebagai berikut

Pembukaan (preambule) yang meliputi 4 alinea

Batang Tubuh meliputi 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

Penjelasan (resmi; auttentiek)

Teks pembukaan UUD 1945 yang terpenting ada dalam alinea IV, bunyinya adalah sebagai berikut:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakya dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam penjelasan resmi, disebutkan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 itu terkandung empat pokok-pokok pikiran yang berikut:

1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia berdasarkan persatuan. 2) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakya indonesia.3) Negara indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.4) Negara indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.Khusus alinea IV dari pembukaan UUD 1945 adalah Asas pokok Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia.

1) Tentang hal tujuan negara indonesia, tercantum dalam kalimat kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemeritahan negara indonesia:

Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2) Tentang hal ketentuan diadakannya UUD, tercantum dalam kalimat yang berbunyi: maka disusunlah kemerdekaan bangsa indonesia itu dalam suatu UUD negara indonesia.3) Tentang hal bentuk negara, tercantum dalam: yang terbentuk dalam suatu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat

4) Tentang dasar falsafat negara pancasila, tercantum dalam dengan berdasarkan kepada ketuhanan

6. Pancasila sebagai ideologi bangsa

Ideologi bersal dari kata ideo, artinya cita-cita dan logy berarti pengetahuan/ilmu/paham. Menurut W. Whete, idiologi adalah cita-cita politik/ doktrin/ ajaran suatu lapisan masyarakat atau kelompok manusia yang berbeda-beda. Menurut Horal H. Titus, ideologi adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita mengenain berbagai macam masalah politik dan ekonomi, filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok masyarakat.

Ide berarti rancangan/ gagasan/ cita-cita yang disusun dalam pikiran, ideologi berarti kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan ideologi politik adalah sistem kepercayaan yang membenarkan suatu tatanan politik yang ada/yang dicita-citakan oleh negara (ideologi negara).

Ideologi negara termaksud dalam golongan pengetahuan sosial tepatnya ilmu politik. Jika diterapkan pada pancasila, pancasila adalah hasil usaha pemikiran manusia indonesia untuk mencari kebenaran, yang seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran ini kemudian dituangkan rumusan kalimat yang bermakna bulat, utuh untuk dijadikan dasar, asas, pedoman, norma hidup, dan kehidupan bersama dalam rangka membangun indonesia merdeka. Jadi pancasila adalah ideologi yang dianut oleh negara, pemerintahan, rakyat indonesia secara keseluruhan. Sebagai dasar falsafah atau dasar kerohanian negara, yang merupakan cita-cita bangsa, pancasila harus diamalkan dalam penyelenggaraan hidup kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyrakatan.6.1. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Sumber semangat ideologi terbuka sebenarnya terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945, yang menytakan seperti dibwah ini.

Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok ini diserahkan kepada Undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubah, dan mencabutnya.

Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat penyelenggara negara, semangat para pimpinan pemerintahan.6.2 Pengertian Ideologi TerbukaIdeologi terbuka adalah pandangan hidup yang selain mempunyai nilai dasar juga mempunyai kemampuan berkembang secara dinamis. Nilai dasar ialah pancasila, yakni tentang cita-cita, tujuan, serta lembaga penyelenggara negara utama (MPR, DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK) termasuk tata hubungan antar lembaga serta tugas dan wewenangnya yang bersifat tetap sepanjang zaman.

Nilai dinamis (instrumental) adalah UUD mencakup arahan, kebijaksanaan, strtegi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya (departemen, dirjen, gubernur, dll) yang dapat disesuaikan dengan kehendak jaman.

Nilai praktis adalah pelaksanaan nyata dari nilai instrumental, seperti pemilihan umum dan demokrasi.

1) Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Proses pembangunan nasional dipengaruhi oleh dinamika masyarakat sehingga peran besar yang diberikan oleh negara/pemerintah berpindah ke badan usaha swasta. Ideologi tertutup (marxisme/leninisme/komunisme) mengalami kebangkrutan karena dilaksanakan secara dogmatis.

Pengalaman sejarah politik indonesia saat dipengaruhi komunisme (Ideologi Tertutup) sangat besar sehingga mempengaruhi pancasila menjadi dogma.

Tekad Indonesia untuk menjadikan pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyrakat, berbeangsa, dan bernegara (Tap MPR tentang GBHN dan Referendum). Contoh: Pancasila adalah pengayom kegiatan agama.

2) Landasan Nilai DasarNilai dasar pancasila yang abadi, ditemukan dalam empat alinea pembukaan UUD 1945 seperti dibawah ini.

Dalam alinea I, terdapat keyakinan kita kepada kemerdekaan sebagai hak bangsa, kepada perikemanusiaan, dan perikeadilan.

Dalam alinea II, terdapat cita-cita nasional/kemerdekaan, yaitu suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam alinea III, terdapat watak aktif dari rakyat indonesia menyatakan kemerdekaan, untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas.

Dalam alinea IV, terdapat arahan mengenai tujuan negara, susunan negaran sistem pemerintahan, dan dasar negara yaitu pancasila.

3) Landasan Nilai InstrumentalNilai dasar sifatnya belum operasional, kita belum dapat menjabarkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dasar memerlukan penjabaran lebih lanjut, dalam nilai instrumental, dan tetap mengacu pada nilai dasar. Nilai instrumental terdapat pada dokumen konstitusi/UUD 1945, yaitu GBHN yang dilanjutkannya dengan Repelita; sekarang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dilanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP).4) Implikasi pancasila sebagai ideologi terbukaPenerimaan ini tidak mudah, karena ada kekuatiran dalam keterbukaan bertentangan dengan nilai dasar pancasila atau mungkin dapat muncul liberalisme,fasisme. Penerimaannya adalah kita menggunakan pancasila sebagai acuan, misalnya sebagai landasan konseptual untuk kebijaksanaan deregulasi dan debirokrasi, yang tidak berkonotasi liberalisme.

5) Pembatasan Keterbukaan IdeologiIdeologi berarti sistem ide masyarakat yang sistematis dan konsisten dalam gagasan-gagasannya. Berarti bahwa unsur-unsurnya harus serasi, selaras, dan seimbang dengan Eka Prasetya Pancakarsa, GBHN, Repelita, SPPN, RPJM, RKP ditijau secara berkala agar tetap aktual. Keterbukaan ideologi ada batas-batas yang tidak dapat dilanggar. Stabilitas nasional yang dinamis.

Dalam menghadapi ideologi marxisme, leninisme, komunisme.

Mencegah berkembangnya paham liberalisme.

Larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisakan kehidupan masyarat. Penciptaan norma baru harus melalui konsensus (kesepakatan).

7. Macam-macam Ideologi

Idelogi sebagai sistem pemikiran sumber dari filsafat untuk diaktualisasikan dalam norma yang kemudian di tuangkan dalam bentuk perilaku, kelembagaan, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan segala bidang lainnya dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada bermacam-macam ideologi di dunia.

1) Liberalisme

Liberalisme adalah ideologi yang mendasarkan dari pada kebebasan individu. Liberalisme ekonomi mengajarkan kemakmuran orang-perseorang dan masyarakat seluruhnya, diusahakan memberi kaesempatan untuk mengejar kepentingan masing-masing.

Neo-liberalisme timbul setelah perang dunia I, berperang pada persaingan bebas di bidang politik, ekonomi; dengan syarat membantu negara-negara lemah, tetapi menekankan pada kepentingan individu dan persaingan bebas.2. kapitalisme

kapitalisme dari sisi politik di artikan sebagai sistem sosial berdasarkan HAM, dari sisi ekonomi, dapat di artikan sebagai sistem ekonomi yang mendistribusikan bahan bakun yang secara pribadi di miliki dan di kembangkan, dengan harus mempunyai hak individu terutama properti. Milton Friedman cenderung mengefektifkan pasar bebas (free market) yang di klaim sebagai individu dan demokrasi Menurut Marx, kapitalisme adalah hasil karya pekerja, labor-market.

Perkembangan ekonomi yang besar di eropa yang akibat liberalisme menimbulkan ideologi baru yaitu, kapitalisme. Diawali oleh merkantilisme yang berkembang di eropa dan timur tengah pada abad pertengahan. Merkantilisme yang akhirnya bergabung dengan kapitalisme --- dan kapitalisme, bertyujkuan sama yaitu untuk mencapai keuntungan.

Kapitalisme yang berkembang munculkan negara-negara kuat dan kaya sehingga berambisi memperluas wilayahnya, kemudian timbullah ideologi baru, yaitu kolonialisme.

3. KolonialismeKolonialisme adalah paham tentang penguasa oleh suatu negara/bangsa lain dengan maksud memperluas wilayah negaranya. Penyebab timbulnya kolonialisme adalah keinginan untuk menjadi banga yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi, krbanggaan atas bangsa yang istimewa, keinginan mencari sumber kekayaan alam dan tempat pemasaran hasil produksi.

Tipe-tipe kolonialisme:

Koloni penduduk --- jika terjadi migrasi besar-besaran ke negeri asing dan kemudian menjadi tanah air baru misalnya Amerika Utara dan Kanada.

Koloni kelebihan penduduk --- seperti koloni bangsa italia ke jepang.

Koloni deportasi --- tanah koloni yang dikerjakan oleh orang-orang buangan misalnya Austrlia.

Koloni Eksploitasi --- daerah yang dikerjakan untuk mencari keuntungan, misalnya Hindia Belanda.

Koloni sekunder --- tanah-tanah koloni yang tidak menguntungkan ibu-negeri, tetapi perlu dipertahankan karena kepentingan strategis.4) MarxismeMarxisme timbul akibat kekcewaan terhadap kapitalisme yang menimbulkan perbedaan kelas; menyebabkan penderitaan kaum proletar, sementara kaum borjuis semakin kaya. Marxisme tidak mengenal perbedaan kelas, perekonomian negara dan hak milik bersama diatur oleh negara.

Landasan marxisme adalah matearilisme. Menurut Mark dan Engels, yang primer dalam hidup adalah materi. Penerapan marxisme kemudian menimbulkan paham baru, yaitu sosialisme yang menyatakan Milik Bersama, tidak bisa direalisasikan.

5) SosialismeSosialisme adalah ideologi yang menjadi gerakan mengubah struktur nilai sosila dan polittik masyrakat, sertqa akan membangun suatu masyarakat baru denga pola yang berbeda-beda menurut aliran-aliran sosialisme. Pada abad 19-20, sosialisme merupakan jawaban terhadap krisis sosial akibat industriliasasi dan cara produksi kapital. Sosialisme berpendapat bahwa manusia tidak hanya bersifat egois tetapi juga sosial. Manusia mampu asal diberi kesempatan.Sosialisme menyalurkan aliran sosialisme etis, sosialisme religius (Pancasila termasuk didalamnya, hak individu diakui dalam fungsi sosial), dan sosialisme Ilmiah ala Karl Marx.

6) Fasisme

Fasisme adalah ideologi yang dirintis oleh B. Mussolini (1922-1943) berasal dari kata Facio di combat-timento (persatuan perjuangan). Sikap ini menentang liberalisme dan kolonialisme. Fasisme menyusun negar yang otoriter serta totaliter. Ekonomi, kultur dan pendidikan generasi mudah tunduk pada dan ditentukan oleh partai fasisme. Manusianhanya dipandang sebagai makhluk sosial.

7) Nazisme

Dicetuskan oleh A. Hitler yang memimpin Hitler Jugend, ia menulis buku Mein Kampf. Setelah perang dunia I, 1933 Hitler mengadakan pemberontakan dengan para buruh tapi gagal, tapi Hitler dengan dukungan dan berkembang sehinggea menjadi Fuhrel (Pimpinan Tunggal). Nazisme Hitler mengajarkan bahwa bangsa Jerman adalah bangsa yang unggul, agung. Pada perang dunia II, fasisme Mussolini bersekutu dengan Nazisme Hitler.BAB 3

IDENTITAS NASIONAL

1. Karakteristik Identitas NasionalIdentitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya yang secara alami akan berakulturasi dan membentuk ciri khas atau karakter khas dalam norma kehidupan. Indentitas diartikan sebagai ciri/keadaan khusus, dalam antropologi berarti sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, komunitas sendiri, dan negara sendiri. Identitas tidak hanya mengacu pada individu tetapi juga pada suatu kelompok.

Identitas juga meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial yang digunakan untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi yang memberikan pembenaran bagi tindakan pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa. Jadi identitas nasional Indonesia adalah jati diri yang membentuk bangsa yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa indonesia, budaya nasonal, wilayah nusantara, ideologi pancasila. Identitas nasional tidak terlepas dari nasionalisme yang berhubungan dengan jati diri bangsa.

Jati diri bangsa berarti totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat sehingga dapat membedakan bangsa indonesiadengan bangsa lain. Usaha untuk mengukuhkan jati diri bangsa sangat di perlukan karena jati diri yang diibaratkan sebagai akar umbi dan akar tunjang keutuhan hidup berbangsa dan bernegara goyah, akan menggoyahkan keutuhan bangunan bangsa.

1.1 asal usul Bangsa, Agama dan Budaya indonesia Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal budi dan bergaul dengan sesamanya dalam persaudaraan. Manusia selalu berhubungan dengan sesama dan dengan lingkungan hidupnya, keduanya di pertahankan untuk kelangsungan hidup manusia. Maka masalah geografi menjadi sangat penting karena mempengaruhi falsafah, pandangan hidup bangsa,budaya, sejarah, kehidupan sosial (adat istiadat), bahkan politik. Menurut Friedrich Ratzel, tabiat, ambisi, dan budaya manusia di bentuk oleh alam sekitarnya serta adanya kaitan antara iklim dan budaya.

Konstelasi geografi (ciri khusus wilayah yang meliputi bentuk, luas, letak, iklim, sumber daya) perlu di bahas dalam rangka memahamibudaya suatu bangsa. Jika ada manusia yang terpengaruh oleh budaya asing, yang bukan merupakan geografinya, manusia tersebut akan di hadapkan pada konflik budaya. Yang dalam pandangannya budaya asing membuat martabatnya meningkat tetapi akar budaya aslinya tidak lepas dari dirinya. Sebaik-baiknya manusia hidup harus selaras dengan lingkungan hidupnya. 1.1.1 Asal Usul Bangsa Indonesia Berdasarkan sumber tertulis (pasal 46 United Nations Convention The Law of The Sea) terdapat banyak kerajaan kuno di nusantara yang di pengaruhi oleh peradaban Hindu. Data arkeologi dan antropologi menyatakan bahwa masyarakat nusantara bukan berasal dari India maupun Cina Selatan/ kira-kira profinsi Yuman (Simbolon.1995:6), kemungkinan dari wilayah pulau dan daratan sekelilingnya. Perkiraan tradisional, bahwa masyarakat Nusantara berasal dari Cina Selatan dan di kenal sebagai ras melayu, mereka datang bergelombang dan di perkiraan pangkal penyebarannya adalah Filipina Selatan, kemudian menyebar ke Pasifik hingga Madagaskar. Pengaruh peradaban India tersirat pada prasasti yang mengabsahkan kekuasaan raja dan membudayakan adanya kekuasaan pendeta. Pendeta merupakan penghubung antara tuhan/dewa dengan raja dan umat manusia. Komsep pendeta sebagai pengantara membuat pendeta sangat berkuasa. Dua gelombang yang terpenting adalah pertama, Proto-Melayu (melayu polenisia)datang sekitar 3000 SM dan menyebar dari pasifik timur hingga Madagaskar dengan budaya zaman batu. Kedua Deutro-Melayu yang berbudaya besi datang kira-kira 2000 1000 SM. Namun, diperkirakan, pangkal penyebaran sekitar Cina selatan, lautan Nusantara, teluk Benggala, dan Samudera India, mereka berbaur dan di kenal sebagai ras Melayu. Pembaruan ini di kenal dengan istilah Bineka Tunggal Ika. Gambaran pembaruan seperti berikut ini, disuatu desa tampak penduduk yang jelas bertampang semit,dan yang lebih tua diantara mereka menyerupai tampang raja-raja Assyria yang berjenggot, seperti dalam patung-patung peninggalan Niniveh. Didesa tetangga, tampak penduduk yang sama jelasnya, bertampang Negroit. Sungguh tak ada barang satu pulaupun, betapa kecilpun ukurannya, penduduknya tidak bercampur secara ras (H.M.Vlekke dalam simbolon.1995:375). Melalui pembauran inilah masyarakat di nusantara dengan mudah menggunakan bahasa melayu yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang kemudian di kenal dengan bahasa indonesia.

Sumber tertulis paling tua mengenai nusantara berupa catatan dari dinasti Han, Cina sekitar tahun 1-6M, berisi permintaan kaisar Wang Mang berupa upeti seokor badak, kepada penduduk Huang-Ze (sebutan bagi aceh) yaitu negeri badak laut dan pedagang batu mulia. Namun sumber tertulis lain, tahun 400M, berupa empat batu bertulis (yupa/prasasti) ditepi sungai mahakam menyatakan bahwa pangeran yang masyur kudungga punya anak yang terkenal bernama Aswawarman, sang pendiri wangsa. Salah satu yang terhebat dari putra Aswawarman, yang telah mempersembahkan banyak emas, sehingga untuk mengenangnya didirikan batu persembahan ini oleh para pemuka yang lahir dua kali. 1.1.2 Asal Usul Agama Dan Budaya Indonesia

Kerterpengaruhan perdaban Hindu bukan berarti Nusantara pernah menjadi koloni India, tetapi bisa saja masyarakat Nusantara berkunjung ke India dan membawa unsur budaya Indis, Khususnya Hindu. Hal ini dibuktikan bahwa bahasa sangsekerta yang ada di jawa Kuna dan Bali Kuna terbatas pada istilah teknis. Yang terjadi adalah konvergensi bahwa ada kesamaan masalah kenegaraan yang terjadi di India dan Nusantara. Atau lebih karena terjadi pertukaran budaya dengan kedatangan orang Nusantara dan sebaliknya. Masyarakat Nusantara juga dipenggaruhi agama budha yang berkembang di Asia Tenggara, jadi mereka mengakui agama Budha disamping agama Hindu. Awal pengaruh agama budha diperkirakan oleh adanya kunjungan budha ke Jawa dan Sumatera, pengaruh budha terlihat pada kerajaan kerajaan yang menjadi pusat agama budha. Dua agama yang berbeda ini, menimbulkan konflik antara penguasa/dinasti di Nusantara.

Beberapa penguasa di bantu oleh pendeta mencoba menggabunkan budaya Budha dan Hindu. Salah satu kerajaan yang menerimanya ialah Sriwijaya yang pada masa jayanya menghasilkan penulis handal, seperti Mpu Tantular degan seloka persatuan dan kesatuan dalam karya Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua, Mpu Prapanca yang menulis Negara Kertagama (dalam bentuk daun lontar dan di temukan di Cakra Negara) yang menyembah dan menyebutkan bahwa Hayam Wuruk sebagai Betara Abadi dan Ciwa Budha. Dengan demikian, Raja Mulawarman sampai Hayam wuruk dipengaruhi budaya india (Hindu dan Budha). Seperti kita ketahui, Majapahit menjadi besar setelah menguasai Nusantara berkat Perdana Menteri Gajah Mada. Sepeninggal Gajah Mada, kerajaan ini menjadi lemah bersamaan dengan kedatangan peradaban islam.

Peradaban islam berkembang melalui perdagangan rempah-rempah, dan berasal dari pantai. Kerajaan yang terpengaruh agama Hindu dan Budha sulit menerima islam sehingga terjadi sinkritisme kepercayaan. Prasasti di Nusantara menyatakan bahwa kerajaan islam pertama di Jawa ada di Demak. Pusat peradaban Islam berkembang dari pusat pedanggan yang umumnya dikuasai pedangang Arab, Persia dan India. Setelah Islam menguasai sebahagian besar Nusantara, datanglah ras Eropa yang hendak mencari rmpah-rempah dengan cara menguasai pusat komoditas. Akibatnaya kerajaan-kerajaan kecil yang Islam menjadi mendua dan saling konflik.

Mereka berusaha melawan ras Eropa dengan senjata teknologi yang kurang memadai (buatan artis/empu) sedangkan Eropa menggunakan senjata teknologi hasil pertukangan (craft). Kemampuan sistem senjata sosial yang bersumber adat istiadat, etika, norma, dan budaya nusantara mulai dilanggar karena pengaruh Eropa. Sementara itu, ras Eropa bangkit bersamaan dengan zaman Renisance (pencerahan), Nusantara dikuasai Belanda, Inggris, Portugal, Spanyol. Mayoritas Nusantara dijajah belanda, yang telah berhasil menjadikan masyarakat berkelas-kelas yang menimbulkan primordialisme yang memungkinkan adanya perpecahan antara negara etnis. Koentjaraningkrat (1979:301-316) menyatakan, masyarakat nusantara yang majemuk diperkirakan terdiri atas 200 suku bangsa yang me