Modul ke:

Fakultas

Program Studi

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

Gunawan Wibisono SH MSi

02

POKOK BAHASAN:1. Pengertian pendidikan Kewarganegaraan2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan3. Landasan pendidikan kewarganegaraan4. Metode pembelajaran kewarganegaraan

Pendahuluan• Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan wawasan warga

negara sebagai upaya penanaman, penumbuhan dan kesadaran bela negara di tengah-tengah tuntungan internal dan eksternal yang semakin kompleks.

• Pendidikan Kewarganegaraan menurut Juliardi (2014: 2) diajarkan pada lima status:1. Sebagai mata pelajaran di sekolah2. Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi3. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam

kerangka program pendidikan guru4. Sebagai program pendidikan politik5. Sebagai kerangka, konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok

pakar terkait yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikirmengenai pendidikan kewarganegaraan.

• 2 alasan yang melatarbelakangi pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menurut Juliardi (2014:2-4), yaitu:1. Alasan eksternal: didasarkan atas kuatnya pengaruh globalisasi

dan modernisasi yang terjadi saat ini2. Alasan internal: didasarkan atas perjalanan bangsa Indonesia

yang telah mengalami beberapa masa sejak era pra penjajahan, masa penjajahan, era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan, era pengisian kemerdekaan, reformasi dan pasca reformasi saat ini.

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Arwiyah dan Runik (2014:2-6) pengertian pendidikanKewarganegaraan mengandung istilah-istilah sebagai berikut:1. Kewarganegaraan/Civic, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara

dan sebuah negara. 2. Civic Education, yaitu suatu proses pendidikan yang mencakup proses

pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warganegara yang baik. Fokus dari civic education membahas tentang warga negara di dalam negaranya dengan berbagai kompleksitasnya.

3. Citizenship Education, mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah sehingga memiliki makna yang lebih luas dari civic education

Civic Education• Secara umum, objek studi civic education adalah warga negara dalam

hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara.

• Secara spesifik, objek studi civic education mencakup:– Tingkah laku– Tipe pertumbuhan berpikir– Potensi yang ada dalam setiap diri warga negara– Hak dan kewajiban– Cita-cita dan aspirasi– Kesadaran, patriotism, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila– Usaha, kegiatan, partisipasi, tanggung jawab

2. TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Bila merajuk kepada Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikankewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam visi, misi dan kompetensi yang diharapkan, yaitu: • Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sumber nilai dan

pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, gunamengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusiaseutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwamahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religious, berkeadaban, dan berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

• Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantumahasiswa guna memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampumewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalammenguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi danseni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral (Kaelan dan Ahmad Zubaidi, 2010-2).

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi menurutKaelan dan Ahmad Zubaidi (2010-2) adalah: • untuk membantu mahasiswa guna memantapkan

kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkannilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmupengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawabdan bermoral

Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Arwiyah danRunik Machbroh (2014:11):

• Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapai isukewarganegaraan

• Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secaracerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sertaanti korupsi

• Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diriberdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidupbersama dengan bangsa-bangsa lainnya

• Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secaralangsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasidan komunikasi

Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Arwiyah danRunik Machbroh (2014:11):

• Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapai isukewarganegaraan

• Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secaracerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sertaanti korupsi

• Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diriberdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidupbersama dengan bangsa-bangsa lainnya

• Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secaralangsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasidan komunikasi

3. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

2 landasan pokok yang melatarbelakangi Pendidikan Kewarganegaraanmenurut Kaelan dan Achmad Zubaidi (2010:3-5), yaitu:1. Landasan Ilmiah

a. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraanb. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

- Filsafat Pancasila- Identitas Nasional- Negara dan Konstitusi- Demokrasi Indonesia- Rule of Law dan Hak Asasi Manusia- Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Negara- Geopolitik Indonesia- Geostrategi Indonesia

c. Rumpun keilmuan

2. Landasan Hukum

Landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan meliputi:

a. UU 1945

b. Ketetatapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

c. Ketetapan MPR No. 6/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan

bernegara

d. UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan

Negara Republik Indonesia (Jo. UU No. 1 Tahun 1988)

e. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

f. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

g. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

h. Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan

Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/KEP/2006, yang memuat

rambu-rambu pelaksanaan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di

Perguruan Tinggi.

4. Metode Pembelajaran Kewarganegaraan

Menurut Dwiyatmi (2012:10), metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraanmeliputi:1. Pendekatan berorientasi kepada kepentingan peserta didik dan menempatkan

mahasiswa sebagai subjek penddikan, mitra dalam proses pembelajaran, dansebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan warga negara.

2. Metode proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pembahasan secara kritisanalitis, induktif, deduktif dan reflektif melalui dialog kreatif yang bersifatpartisipatoris, untuk meyakin kebenaran substansi dasar kajian dan motivasisepanjang hayat.

3. Bentuk aktivitas proses pembelajaran: kuliah tatap muka, ceramah, dialog (diskusi) interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca, seminas kelas (presentasi) dan evaluasi prosesn belajar, stadium generale.

4. Motivasi: menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangankepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk eksis dalam masyarakat global.

Terima KasihGunawan Wibisono SH MSi