PENDIDIKAN PANCASILAPENDIDIKAN PANCASILA

HEMAFITRIA, M.PdHEMAFITRIA, M.PdSTKIP-PGRI PONTIANAKSTKIP-PGRI PONTIANAK

2009/20102009/2010

A. Landasan Pendidikan PancasilaA. Landasan Pendidikan Pancasila

- Landasan Filosofis ; Adalah filasafat pancasila Landasan Filosofis ; Adalah filasafat pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional makasebagai bagian dari pendidikan nasional maka pendidikan pancasilapendidikan pancasila dilandasi Pancasilla dan Undang-Undang Dasar 1945.dilandasi Pancasilla dan Undang-Undang Dasar 1945.

- Landasan Kultural; landasan yang digali dari Landasan Kultural; landasan yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang sudah ada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang sudah ada semenjak berabad-abadsemenjak berabad-abad lamanya di Indonesia.lamanya di Indonesia.

- Landasan Historis ; adalah landasan sejarah, Landasan Historis ; adalah landasan sejarah, Terutama dalam rangka perjuangan bangsaTerutama dalam rangka perjuangan bangsa dalam membebaskan diridalam membebaskan diri dari segenap penderitaan selama berabad-abad dari segenap penderitaan selama berabad-abad dalam penjajahan dalam penjajahan

Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila ; UUD 1945, pasal 31, Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila ; UUD 1945, pasal 31, ayat 1, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor ayat 1, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/Dikti/Kep/2002 tentang pelaksanaan Mata kuliah 38/Dikti/Kep/2002 tentang pelaksanaan Mata kuliah Pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi , Undang-Pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi , Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalNomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

B. Tujuan Pendidikan PancasilaB. Tujuan Pendidikan Pancasila

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2, Keputusan Dikti Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2, Keputusan Dikti No.38/Dikti/Kep/2002 tersebut diatas, tentang kompetensi No.38/Dikti/Kep/2002 tersebut diatas, tentang kompetensi matakuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai matakuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis serta kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:mengantarkan mahasiswa:

• menjadi pribadi yang beriman dan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha bertakwa kepada Tuhan Yang Maha EsaEsa•sehat jasmani dan rohani, berahlak sehat jasmani dan rohani, berahlak mulia, dan berbudi pekerti luhurmulia, dan berbudi pekerti luhur•memiliki kepribadian yang mantap, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri dan bertanggung jawab mandiri dan bertanggung jawab sesuai hati nuranisesuai hati nurani• mampu mengikuti perkembagan mampu mengikuti perkembagan IPTEK dan seniIPTEK dan seni•mampu ikut mewujudkan kehidupan mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan yang cerdas dan berkesejahteraan bangsanya.bangsanya.

C. Pembahasan Pancasila secara IlmiahC. Pembahasan Pancasila secara Ilmiah

Pancasila termasuk filsafat Pancasila, Pancasila termasuk filsafat Pancasila, sebagai suatu kajian ilmiah,sebagai suatu kajian ilmiah, harus memenuhi harus memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai dikemukakan syarat-syarat ilmiah sebagai dikemukakan oleh I.R. Poedjowijatno dalam bukunya oleh I.R. Poedjowijatno dalam bukunya ‘Tahu dan Pengetahuan’ ‘Tahu dan Pengetahuan’ yang merinci yang merinci syarat-syarat ilmiah sebagai berikut:syarat-syarat ilmiah sebagai berikut:

BerobjekBerobjek BermetodeBermetode BersistemBersistem Bersifat UniversalBersifat Universal

Pengertian Pancasila secara EtimologisPengertian Pancasila secara EtimologisSecara etimologis istilah Pancasila berasal dariSecara etimologis istilah Pancasila berasal dari Sansekerta dari India (Bahasa kasta Brahmana). Sansekerta dari India (Bahasa kasta Brahmana). Kata tersebut dalam bahasa IndonesiaKata tersebut dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas.yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis Oleh karena itu secara etimologis

kata “Panca Syiila” dengan vokal i pendek kata “Panca Syiila” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima atau secara harfiah “dasar yang lima atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”.memiliki lima unsur”.Adapun istilah “Panca Syiila” dengan hurufAdapun istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanegari i bermakna aturan tingkah lakuDewanegari i bermakna aturan tingkah laku yang penting. (Yamin,1960:437)yang penting. (Yamin,1960:437)

Tinjauan Pengertian Tinjauan Pengertian Pancasila dari berbagai Pancasila dari berbagai SegiSegi

- - Perkataan Pancasila mula-mula terdapat Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka yang terdiri atas tiga macam buku besar yang terdiri atas tiga macam buku besar yaitu: Suttha Phitaka, Abhidama Pitaka dan yaitu: Suttha Phitaka, Abhidama Pitaka dan Pinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat Pinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samadhi dan setiap dengan melalui Samadhi dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut sebagai Ajaran-ajaran moral tersebut sebagai berikut:Dasasyiilaberikut:Dasasyiila, , SaptasyiilaSaptasyiila, dan , dan PancasyiilaPancasyiila..

Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha seluruh Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal di dalam masyarakat jawa disebut (Pancasila) masih juga dikenal di dalam masyarakat jawa disebut “lima larangan” atau “lima pantangan” moralitas yaitu larangan:“lima larangan” atau “lima pantangan” moralitas yaitu larangan:

Mateni artinya membunuhMateni artinya membunuh Maling artinya mencuriMaling artinya mencuri Madon, artinya berzinaMadon, artinya berzina Mabok meminim minuman keras atau menghisap canduMabok meminim minuman keras atau menghisap candu Main artinya berjudi.Main artinya berjudi.

2. 2. Pengertian Pancasila secara HistorisPengertian Pancasila secara Historis

1.1. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)Pada tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI mengadakan sidang pertama.Pada tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI mengadakan sidang pertama. M.Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan M.Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang. Pidato itu pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang. Pidato itu berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka yang didam-berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka yang didam-idamkan sbb:idamkan sbb:

Peri kebangsaanPeri kebangsaan Peri KemanusiaanPeri Kemanusiaan Peri KetuhananPeri Ketuhanan Peri KerakyatanPeri Kerakyatan Kesejahteraan rakyatKesejahteraan rakyat

22. . Ir. Soekarno (1 Juni 1945)Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengucapkan pidatonya dihadapan Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengucapkan pidatonya dihadapan sidang BPUPKI. Secara lisan Soekarno mengajukan secara lisan sidang BPUPKI. Secara lisan Soekarno mengajukan secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia akan dibentuknya, usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia akan dibentuknya, yang rumusnya adalah sbb:yang rumusnya adalah sbb:

Nasionalisme atau kebangsaan IndonesiaNasionalisme atau kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau PerikemanusiaanInternasionalisme atau Perikemanusiaan Mufakat atau DemokrasiMufakat atau Demokrasi Kesejahteraan sosialKesejahteraan sosial Ketuhanan yang berkebudayaanKetuhanan yang berkebudayaan

Untuk usulan tentang rumusan dasar negara beliau mengajukan usul Untuk usulan tentang rumusan dasar negara beliau mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama “Pancasila”. Usul tersebut agar dasar negara tersebut diberi nama “Pancasila”. Usul tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI.secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI. Selanjutnya beliau Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tsb diperas menjadi “Tri Sila” yang mengusulkan bahwa kelima sila tsb diperas menjadi “Tri Sila” yang rumusnya:rumusnya:

Sosio nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme”Sosio nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme” Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat”Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat” Ketuhanan yang maha esaKetuhanan yang maha esa

Adapun Tri sila tersebut diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila Adapun Tri sila tersebut diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila yang intinya menjadi “gotong royong.yang intinya menjadi “gotong royong.

3. 3. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasioanl mengadakan Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasioanl mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Sembilan tokoh tersebut dikenal negara dalam sidang BPUPKI. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “Panitia Sembilan”, yang setelah mengadakan sidang berhasil dengan “Panitia Sembilan”, yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat Pancasila.menyusun “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat Pancasila.Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam jakarta adalah sbb:jakarta adalah sbb:

1.1. Katuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi Katuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyapemeluk-pemeluknya

2.2. Kemanusiaan yang adil dan beradabKemanusiaan yang adil dan beradab3.3. Persatuan IndonesiaPersatuan Indonesia4.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilanpermusyawaratan perwakilan5.5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. 3. Pengertian Pancasila secara Terminologis (istilah)Pengertian Pancasila secara Terminologis (istilah) a. a. DDalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)alam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

dalam Konstitusi RIS yang berlaku 29 Desember 1949 samapai dengan 17 dalam Konstitusi RIS yang berlaku 29 Desember 1949 samapai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sbb:Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sbb:

Ketuhanan Yang Maha EsaKetuhanan Yang Maha Esa Peri KemanusiaanPeri Kemanusiaan KebangsaanKebangsaan KerakyatanKerakyatan Keadilan sosialKeadilan sosial

b. b. Dalam UUD (Undang-Undang Dasar Sementara 1950) Dalam UUD (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)UUDS 1950 yang berlaku tanggal 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 terdapat pula UUDS 1950 yang berlaku tanggal 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 terdapat pula rumusan Pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam konstitusi RIS rumusan Pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam konstitusi RIS sbb:sbb:

1.1. Ketuhanan Yang Maha EsaKetuhanan Yang Maha Esa2.2. Peri KemanusiaanPeri Kemanusiaan3.3. KebangsaanKebangsaan4.4. KerakyatanKerakyatan5.5. Keadilan SosialKeadilan Sosial

c. c. Rumusan Pancasila di Kalangan MasyarakatRumusan Pancasila di Kalangan Masyarakat

Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di kalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beredar di kalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beranekaragam antara lain terdapat rumusan sbb:beranekaragam antara lain terdapat rumusan sbb:

Ketuhanan yang Maha EsaKetuhanan yang Maha Esa Peri KemanusiaanPeri Kemanusiaan KebangsaanKebangsaan Kedaulatan RakyatKedaulatan Rakyat Keadilan SosialKeadilan Sosial

Dari bermacam-macam rumusan pancasila di atas yang sah dan Dari bermacam-macam rumusan pancasila di atas yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembuaan UUD 1945. hal ini sebagaimana tercantum dalam pembuaan UUD 1945. hal ini diperkuat dengan ketetapan NO.XX/MPRS/1966 dan Inpres No.12 diperkuat dengan ketetapan NO.XX/MPRS/1966 dan Inpres No.12 tgl 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan tgl 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar dan rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Hakikat Nilai Sila-sila PancasilaHakikat Nilai Sila-sila Pancasila

a. Pancasila sebagai suatu Tatanan Nilaia. Pancasila sebagai suatu Tatanan NilaiPancasila meripakan satu tatanan nilai dasar yang memeliki hubungan yang Pancasila meripakan satu tatanan nilai dasar yang memeliki hubungan yang erat dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. karena itu erat dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. karena itu pancasila dan UUD 1945 merupakan kesatuan tunggal yang organis. Artinya pancasila dan UUD 1945 merupakan kesatuan tunggal yang organis. Artinya nilai-niali filosofis-ideologis Pancasila dalam Batang Tubuh UUD 1945 nilai-niali filosofis-ideologis Pancasila dalam Batang Tubuh UUD 1945 menjiwai dan melandasi yuridis konstitusional dalam Batang Tubuh UUD menjiwai dan melandasi yuridis konstitusional dalam Batang Tubuh UUD 1945. konsepsi pemikiran-pemikiran tersebut dapat dilihat dalam rumusan 1945. konsepsi pemikiran-pemikiran tersebut dapat dilihat dalam rumusan sbbsbb

1. Nilai-nilai fundamental dalam pembukaan UUD 1945 adalah penjelmaan sila-sila 1. Nilai-nilai fundamental dalam pembukaan UUD 1945 adalah penjelmaan sila-sila pancasila:pancasila:

Pokok pikiran pertama: “negara yang melindungi segenap bangsa Idonesia Pokok pikiran pertama: “negara yang melindungi segenap bangsa Idonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia: negara mengatasi segala paham dan seluruh tumpah darah Indonesia: negara mengatasi segala paham golongan dan paham perorangan.golongan dan paham perorangan.

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaNegara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Negara yang berkedudukan rakyat berdasar atas kerakyatan dan Negara yang berkedudukan rakyat berdasar atas kerakyatan dan

permusyawaran perwakilanpermusyawaran perwakilan Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan

yang adil dan beradabyang adil dan beradab

2. Nilai-nilai pancasila yang menjiwai pasal-pasal dalam Batang 2. Nilai-nilai pancasila yang menjiwai pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang termuat adalah:Tubuh UUD 1945 yang termuat adalah:

a. Sila 1: menjelma dalam pasal 29a. Sila 1: menjelma dalam pasal 29b. Sila 2: menjelma dalam pasal 26,27,28,30,31b. Sila 2: menjelma dalam pasal 26,27,28,30,31c. Sila 3: menjelma dalam pasal 1,32,35,36c. Sila 3: menjelma dalam pasal 1,32,35,36d. Sila 4: menjelma dalam pasal 1 ayat (2), d. Sila 4: menjelma dalam pasal 1 ayat (2),

2,3,4,5,6,7,11,16,19,20,31 dan2,3,4,5,6,7,11,16,19,20,31 dane. Sila 5: menjelma dalam pasal 27,33,34e. Sila 5: menjelma dalam pasal 27,33,34

b. b. Kandungan Nilai-nilai PancasilaKandungan Nilai-nilai Pancasila 1.1. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha EsaSila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa

Sila ini mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang Sila ini mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta, Yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta, Yang Maha pengatur, Maha pemelihara alam semesta. Berketuhanan Yang Maha Maha pengatur, Maha pemelihara alam semesta. Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan ,moral utama dan yang pertama dalam segala Esa merupakan landasan ,moral utama dan yang pertama dalam segala aspek kehidupan, baik dalam pergaulan bermasyarakat, hubungan antar aspek kehidupan, baik dalam pergaulan bermasyarakat, hubungan antar sesama manusia Indonesia dan hubungan dengan manusia Internasional, sesama manusia Indonesia dan hubungan dengan manusia Internasional, maupun dalam penyelenggaraan kenegaraanmaupun dalam penyelenggaraan kenegaraan

2.2. Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradabSila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua ini mengisyaratkan arti kemanusiaan secara universal, yaitu Sila kedua ini mengisyaratkan arti kemanusiaan secara universal, yaitu mahluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan mahluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Kemanusiaan menyatakan hakikat dan sifat-sifat dasar manusia sesuai cipta. Kemanusiaan menyatakan hakikat dan sifat-sifat dasar manusia sesuai martabatnya. Ia memberlakukan perlakuan yang adil, perlakuan yang sesuai martabatnya. Ia memberlakukan perlakuan yang adil, perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Disamping itu membutuhkan perlakuan yang dengan hak dan kewajibannya. Disamping itu membutuhkan perlakuan yang sopan, berbudi luhur dan berkesusilaan.sopan, berbudi luhur dan berkesusilaan.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata dasar satu, yang berarti utuh tidak Persatuan berasal dari kata dasar satu, yang berarti utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam terpecah-pecah. Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam corak menjadi satu kebulatan yang utuh. Dengan demikian makna corak menjadi satu kebulatan yang utuh. Dengan demikian makna persatuan indonesia dalam sila adalah wujud kebulatan yang utuh persatuan indonesia dalam sila adalah wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, yang meliputiideologi, politik, sosial, dari berbagai aspek kehidupan, yang meliputiideologi, politik, sosial, budaya dan hankam menjadi satu wujud Indonesiabudaya dan hankam menjadi satu wujud Indonesia

watawata niali dari sila ketiga dapat ditemukan dalam pembukaan UUD niali dari sila ketiga dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 19451945 alenia keempat,alenia keempat, kemudian dijabarkan dalam wujud pasal-pasal kemudian dijabarkan dalam wujud pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang diantaranya:dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang diantaranya:

1.1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik (pasal 1 ayat 1)Republik (pasal 1 ayat 1)

2.2. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia (pasal Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia (pasal 32) 32)

3.3. Bendera Negara ialah Sang Merah Putih (pasal 35)Bendera Negara ialah Sang Merah Putih (pasal 35)

4.4. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Pasal 36)Bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Pasal 36)

4. 4. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilankebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus Terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila empat adalah:yang terkandung dalam sila empat adalah:

1.1. Adanya kebebasan yang harus diserta dengan tanggung jawab Adanya kebebasan yang harus diserta dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa maupun secara moral baik terhadap masyarakat, bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan YME.terhadap Tuhan YME.

2.2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusiaMenjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

3.3. Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab.kemanusiaan yang beradab.

5. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh 5. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiarakyat Indonesia

Sila kelima ini mengandung arti bahwa setiap rakyat Indonesia Sila kelima ini mengandung arti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang politik, ekonomi, sosial, mendapat perlakuan yang adil dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam: maupun dalam bidang materil dan spritualbudaya dan hankam: maupun dalam bidang materil dan spritual

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, serta pasal 27 dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, serta pasal 27 tentang kedudukan warganegara dalam hukum dan pemerintahan; tentang kedudukan warganegara dalam hukum dan pemerintahan; pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengenai kesejahteraan sosial. pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengenai kesejahteraan sosial.