pendidikan pancasila dan kewarganegaraan · 2021. 5. 7. · ss m pendidikan pancasila dan...

SS M

PENDIDIKAN PANCASILA DAN

KEWARGANEGARAAN

Untuk Siswa Kelas VII-1 SMP/MTs

S SYAEPUDIN, S.Pd., M.M.

Kementerian Agama

Kabupaten Tegal

Diterbitkan Oleh

FGP PRESS

2 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

Hak Cipta pada Syaefudin, S.Pd., M.M.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Kelas VII-1 SMP/MTs

Penulis : Syaefudin, S.Pd., M.M. Editor : Drs. A. Sholahuddin, Dipl.Ed Perancang Kulit : Islamudin Akbar, S.Kom Ilustrasi, Tata Letak : Drs. A. Sholahuddin, Dipl.Ed Ukuran Buku : 21,59 x 27,94 cm

Copyright © 2015FGP Press All rights reserved.

SYA’Syaefudin, S.Pd., M.M.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN,

Kelas VII-1 SMP/MTs. disusun Oleh Syaefudin, S.Pd., M.M.;

Editor : Drs. A. Sholahuddin, Dipl.Ed— Kementerian Agama

Kabupaten Tegal, 2017.

ISBN-13: 978-1547052301

ISBN-10: 1547052309

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 3

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Buku

penunjang kurikulum 2013 revisi 2016 untuk siswa SMP/MTs ini.

Buku penunjang PPKn Kelas VII-1 ini dikembangkan oleh penulis dalam

kaitannya dengan kegiatan peningkatan mutu pendidikan dasar, khususnya dalam

menunjang Kegiatan Pembelajaran bagi siswa-siswi kelas VII-1 SMP/MTs, karena

disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)kurikulum 2013 revisi 2016.

Bahan ajar ini juga telah diuji-cobakan di MTs. Negeri Slawi dan madrasah-madrasah

di Kabupaten Tegal sejak tahun 2016.

Buku penunjang PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs ini telah dinilai Kepala dan oleh

teman sejawat, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai buku

pegangan siswa MTs. Negeri Slawi dalam menghadapi Ujian Nasional dan Ujian

Madrasah Tahun Pelajaran 2016/2017. Madrasah Tsanawiyah di lingkungan

Kementerian Agama Kabupaten Tegal, diharapkan dapat menggunakan buku ini

dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan prstasi siswa-siswinya

madrasah.

Saran perbaikan untuk penyempurnaan buku pelajaran ini sangat diharapkan.

Terimakasih setulus-tulusnya disampaikan kepada para penulis yang telah

berkontribusi dalam penyusunan buku pelajaran ini, baik pada saat awal

pengembangan bahan ajar, ujicoba terbatas, maupun penyempurnaan sehingga dapat

tersusunnya buku pelajaran ini. Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan

kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku pelajaran ini.

Tegal, 01 Mei 2017

Penulis,

KATA PENGANTAR


KATA PENGANTAR ……………………………………..……..................................................…….……… DAFTAR ISI ……………………………………………....................................................….………………….. Bab 1 Perumusan Dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara …………....…………………...............…. B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara …………....…………………................…. C. Semangat Para Pendiri Bangsa dan Negara Dalam Merumuskan Pancasila ..... D. Komitmen Para Pendiri Bangsa dan Negara Dalam Merumuskan Pancasila ..... E. Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila ................................... F. Meneladani Nilai Juang Perumusan Dasar Negara ...........................................

Uji Kompetensi ..................................................................................................

Bab 2 Norma dan Keadilan A. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat ........................................................ B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan ........................................... C. Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-hari ......................................

Uji Kompetensi .................................................................................................

Bab 3 Perumusan Dan Pengesahan Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ............................... B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan

Negara Indonesia ............................................................................................. C. Peran Tokoh Perumus UUD 1945 .....................................................................

Uji Kompetensi ................................................................................................

Bab 4 Keberagaman Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

A. Keberagaman dalam Masyarakat ..................................................................... B. Arti Penting Memahami Keberagaman dalamBingkai Bhinneka Tunggal Ika .... C. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan

Antargolongan ................................................................................................. Uji Kompetensi ................................................................................................. Ulangan Akhir Semester ...................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................... BIODATA PENULIS ...............................................................................................................

iv v 1 2 3 4 5 6 7 11 13 16 18 22 33 35 37 42 52 57 59 62 67 68

DAFTAR ISI


BAB 1 PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA

SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pada bulan April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya dr. Radjiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota Sidang, "Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?" Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu:

1. Lima Dasaroleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.

2. Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan Sosial; Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya: Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu Panitia Kecil untuk yang bertugas untuk Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dari Panitia Kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia Sembilan, untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara, secara resmi yang terdapat di beberapa dokumen penetapannya ialah: a) Rumusan Pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945 b) Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus

1945.

Suasana Sidang BPUPKI


c) Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949

d) Rumusan Keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950

e) Rumusan Kelima: Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Santai Sejenak Setelah Sidang

B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan: “Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembang-kan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).”

Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh) sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban negara, yakni dengan memandang manusia qua talis, manusia adalah manusia sesuai dengan principium identatis-nya. Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/ azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari


pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara.Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Mahaesa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.”Dengan

demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab,

yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

C. Semangat Para Pendiri Bangsa dan Negara Dalam Merumuskan

Pancasila Pancasilasebagai dasar negara melalui proses yang panjang dalam perumusannya. Proses perumusan Pancasila yang dilakukan para tokoh telah memberikan pelajaran berharga bagi kita. Semua itu dilakukan dengan penuh nilai perjuangan dan diliputi dalam semangat kebersamaan. Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat nilai-nilai juang dan sebagai warga negara yang baik kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara lain : Para pejuang tersebut memiliki jiwa dan semangat kejuangan yang tinggi untuk merdeka. Pada pita yang dicengkeram burung garuda tertulis “Bhinneka Tunggal Ika”. Artinya, meskipun berbeda-beda, kita adalah satu. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan menjadi penghalang untuk bekerja sama, tolong-menolong, dan hidup rukun.


Perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan kita perlu saling mengenal, menghormati, menolong, dan bekerja sama. Jiwa dan semangat kejuangan yang dimiliki oleh pejuang itu, di antaranya sebagai berikut : 1. Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap

perjuangan kemerdekaan; 2. Pro patria dan primus patrialis, yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan

mendahulukan kepentingan tanah air; 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antarumat beragama, suku, golongan, dan

bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab; 5. Jiwa ksatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.

D. Komitmen Para Pendiri Bangsa dan Negara Dalam Merumuskan Pancasila Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut: 1. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme Pendiri negara

memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan ke-pentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;

2. Selalu bersemangat dalam berjuang Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memper-juangkan kemerdekaan Indonesia;

3. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;

4. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila tidak hanya sebagai jiwa bangsa Indonesia, juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu upaya nyata seorang pelajar dalam menghormati semangat dan nilai-nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila adalah sebagai berikut : a. belajar dengan rajin; b. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; c. saling menghormati perbedaan; d. tidak semena-mena terhadap orang lain.


Para Pendiri Bangsa dan Negara

E. Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila Ada beberapa nilai kebersamaan dalam proses perumusan dasar negara yang perlu kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kebersamaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menghargai pendapat orang lain Dalam menyelesaikan masalah bersama, bangsa kita selalu menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah. Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah oleh bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri sebagi berikut: a. Mengutamakan kepentingan bersama; b. Tujuan diharapkan untuk kebaikan bersama; c. Tidak ada pemaksaan pendapat.

2. Menerima keputusan bersama Keputusan bersama adalah ketentuan, ketetapan dan penyelesaian yang dilakukan sekelompok orang terhadap suatu permasalahan sehingga tercapai kesepakatan. Keputusan bersama dapat dicapai melalui musyawarah. Musyawarah adalah adalah suatu cara untuk merumuskan suatu masalah berdasarkan kesepakatan bersama. Upaya mencapai kesepakatan bersama

(mufakat) bukanlah perkara mudah, selama kita memaksakan pendapat sendiri, mendahulukan kepentingan pribadi/golongan, mufakan akan gagal. Kita dapat belajar dari sejarah sidang BPUPKI Pertama. Pada saat sebelum rapat pleno ada pihak yang keberatan tentang rancangan Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat tentang dasar negara. Dengan semangat kebersamaan, demi menciptakan suasana yang damai, maka para tokoh seperti Bung Hatta, Wahid Hasyim. Mr. Teuku Moh. Hasan, dan lain-lain menyetujui untuk menghilangkan kalimat sila pertama dasar negara yang menjadi keberatan sebagian peserta sidang. Hal ini menunjukkan bahwa para tokoh pendiri negara kita senantiasa mendahulukan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi/golongan.


3. Melaksanakan hasil keputusan bersama Setelah semua pihak menerima hasil keputusan bersama, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakan, hasil keputusan bersama. Melaksanakan keputusan bersama telah ditunjukkan oleh seluruh tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila. Mereka senagai wakil rakyat Indonesia melaksanakan hasil keputusan bersama denga ikhlas yaitu dengan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

F. Meneladani Nilai Juang Perumusan Dasar Negara Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya sebagai berikut:

1. Semangat persatuan dan kesatuan Sikap ini dimiliki oleh para tokoh pejuang kita pada saat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI para peserta sidang diberi kesempatan untuk menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara, kemudian dibahas dan didiskusiakan bersama untuk mendapatkan rumusan yang terbaik. Musyawarah itu dijiwai semangat sumpah pemuda, dengan rasa persatuan dan kesatuannya meskipun berasal dari berbagai daerah dan mempunyai latar belakang yang berbeda. Contoh perilaku yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut: a. Gotong-royong dalam membersihkan kelas dan lingkungan sekolah; b. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan; c. Kerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat.

2. Memperjuangkan hak asasi manusia

Pada saat perumusan dasar negara Pancasila, hak asai manusia selalu menjadi perhatian utama. Pancasila dirumuskan sebagai sumber hak asasi manusia, yang artinya bahwa hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam proses perumusan Pancasila para tokoh mencerminkan sikap saling menghargai hak asasi manusia.Sikap para tokoh dalam memperjuangkan dan menghargai hak asasi manusia itu perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya ialah dengan : a. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; b. Memberi kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya' c. Menghargai hak-hak orang lain.

3. Cinta tanah air Sikap para tokoh dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan kecintaanya terhadap tanah air Indonesia. Adapun sikap cinta tanah air yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut: a. Mempelajari kebudayaan daerah; b. Mencintai dan memakai produk dalam negeri; c. Berprestasi dalam kegiatan yang mengharumkan nama bangsa.

4. Mendahulukan kepentingan umum

Para pejuang yang terlibat dalam perumusan dasar negara bekerja tanpa mengenal lelah. Mereka mempersiapkan kemerdekaan beserta alat-alat


perlengkapan negara dengan sungguh-sungguh. Sebagai hasil jerih payah mereka, lahirlah UUD 1945 yang di dalam pembukaannya termuat tujuan negara Indonesia. Semua itu dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Adapun sikap mendahulukan kepentingan umum itu perlu kita teladani diantaranya dengan: a. Ikut berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan masyarakat; b. Menyiapkan sarana belajar sebelum pelajaran di mulai untuk kepentingan

kelas. 5. Jiwa kepahlawanan

Jiwa kepahlawanan jelas tercermin dari sikap pejuang dalam proses perumusan Pancasila. Mereka memiliki sikap rela berkorban tanpa pamrih dalam mewujudkan Indonesia merdeka. Jiwa kepahlawanan para tokoh bangsa tersebut dapat kita teladani, diantaranya melalui :

a. Membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan; b. Berani menegur teman yang berbuat tidak baik; c. Melerai teman yang berselisih/bertengkar.

Uji Kompetensi A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda

silang (x) pada huruf a, b, c atau d!

1. Istilah pancasila muncul pertama kali di Indonesia pada tanggal…. a. 29 mei 1945 c. 31 mei 1945 b. b. 30 mei 1945 d. 1 juni 1945

2. Akibat jepang mengalami kekalahan dari sekutu menyebabkan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang bertujuan… a. Menarik simpati rakyat b. Menjajah Indonesia lagi c. Membantu jepang melawan belanda d. Meredam gejolak perlawanan rakyat Indonesia

3. Nama piagam Jakarta merupakan usulan dari.. a. Ir. Soekarno c. Drs. Moh Hatta b. Mr.Muh Yamin d. Mr. Soepomo

4. Sidang BPUPKI yang pertama dimulai pada tanggal… a. 29 april 1945 c. 29 mei 1945 b. 28 mei 1945 d. 30 mei 1945

5. Sila pertama dalam piagam Jakarta berbunyi…. a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya b. ketuhanan dengan kewajiban menjalankan agama bagi pemeluk pemeluknya c. ketuhanan dengan kewaiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk

pemeluknya d. ketuhanan dengan kewajiban menjalankan agama islam bagi umat islam

6. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara oleh pendiri Negara terkandung nilai … a. Sekulerisme c. Nasionalisme b. Chauvinism d. Etnosentrisme


7. Para pendiri menerima perubahan sebagian kalimat yang ada dalam piagam Jakarta karena… a. Mendapat paksaan dari golongan non islam b. Mendapatkan imbalan yang pemberontak c. Pendiri Negara takut terhadap pemberontak d. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

8. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan artinya… a. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara b. Keharusan mendduduki jabatan tertinggi dalam Negara c. Kewajiban untuk menjadi anggota militer d. Rela menjual harga diri bangsa demi kemajuan ekonomi

9. Perilaku pendiri Negara dalam merumuskan pancasila yang perlu kita contohkan adalah…

a. Mengalah untuk menang c. Memaksakan kehendak pribadi b. Bersikap anarkis d. Selalu bersemangan untuk berjuang

10. Semangat dan komitmen para pendiri bangsa yang sesuai dengan pelaksanaaanya yang ditunjukkan oleh… a. Persatuan c. Musyawarah b. Nasionalis d. Toleransi

11. Berikut ini yang menjadi latar belakang pembentukan panitia kecil pada berakhirnya sidang BPUPKI… a. Pendudukan jepang, melemah ditanah air b. Segera dilangsungkannya sidang II BPUPKI c. Belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar Negara d. Aksi protes yang dilakukan dari Indonesia timur tentang rancangan dasar

Negara 12. Perhatikan pernyataan dibawah ini:

1) Pernyataan Indonesia merdeka 2) Pembukaaan undang undang dasar 3) Undang undang dasar atau batang tubuh 4) Pengesahan dasar Negara Indonesia 5) Pengesahan hokum dasar Negara Isi laporan panitia undang undang dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 14 juli 1945 terdapat pada nomor…. a. 1, 2, 3 b. 1, 2, 4 c. 2, 3, 4 d. 2, 3, 5

13. Dasar negara indonesi dapat terwujud atas kerja keras para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Adapun peran Drs. Moh Hatta dalam perumusan dasar Negara adalah….

a. Menjadi ketua panitia kecil perancang undang undang dasar b. Memprakarsai pelaksanaan sidang kedua BPUPKI c. Mengajukan usulan rumusan dasar negara d. Mengadakan lobi dengan PPKI

14. Pada tanggal 1 juni 1945, Ir Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara melalui pidato yang berjudul…. a. Lahirnya pancasila c. Dasar negara Indonesia merdeka b. Pembukaan hokum dasar d. Asas dasar negara kebangsaan Indonesia

15. Rumusan pancasila yang digunakan dan disahkan sampai sekarang tercantum dalam… a. Pasal pasal UUD 1945 c. Pembukaan UUD 1945 b. Dekrit presiden d. Maklumat presiden


16. Semangat kebangsaan dan komitmen para pendiri negara wajib untuk… a. Diteladani b. Diabaikan c. Dikorbankan d. Dibiarkan

17. Nilai nilai yang lahir dalam pancasila adalah nilai nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri karena pendiri Negara memiliki komitmen… a. Semangat persatuan b. Terhadap bangsa Indonesia c. Selalu bersemangat dalam berjuang d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi

18. Para pendiri Negara memiliki komitmen bahwa kepentingan … a. Golongan b. Bersama c. Umum d. Pribadi

19. Prof .dr.mr. Soepomo, SH. Dilahirkan di kota…. a. Solo b. Sukoharjo c. Blitar d. Jakarta

20. Nilai- nilai yang dapat kita kembangkan dari proses perumusan dan penetapan Pancasila adalah….

a. mempertahankan pendapat pribadi b. bersikap keras kepala c. semangat persatuan dan kesatuan d. menerima keputusan dengan terpaksa

21. Perilaku berikut yang mencerminkan sikap kepahlawanan adalah… a. Berani mengakui kesalahan c. Pandai mencari kesalahan orang lain b. Memperbesar kesalahan d. Selalu mencari kesalahan orang lain

22. Berikut yang termaksud rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari adalah… a. Menghormati orang tua b. Mengikuti budaya asing c. Menolong teman untuk mendapatkan imbalan d. Menggunakan hasil produksi dalam negeri

23. Menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan termasuk semangat para pendiri negara dalam hal… a. Menghargai orang lain c. Musyawarah untuk mufakat b. Cinta tanah air d. Rela berkorban

24. Berikut sikap-sikap yang perlu dicontoh dari para perumus dasarnegar , kecuali… a. Cinta tanah air c. Semangat kebangsaan b. Ingin menang sendiri d. Teguh pendiria

25. Kegiatan yang menunnjukkan semangat persatuan dan kesatuan adalah.. a. Bekerja sama tanpa kenal lelah b. Menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal c. Gotong royong membersihkan kampong d. Membuang sampah di sungai

B. Jawablah dengan lengkap dan jelas!

1. Sebutkan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................


2. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka?

...............................................................................................................

............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................

3. Sebutkan isi dari Pancasila menurut Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI

tanggal 1 Juni 1945.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

4. Kemukakan kecenderungan yang terjadi jika Pancasila tidak dilaksanakan

secara totalitas melainkan terpisah-pisah.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................


BAB 2 NORMA DAN KEADILAN

A. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat

Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut, dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Di balik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut. Pada umumnya norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu atau dalam suatu lingkungan etnis tertentu atau dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun demikian ada pula norma yang bersifat universal, yang berlaku di semua wilayah dan semua umat manusia, seperti misalnya larangan mencuri, membunuh, menganiaya, memperkosa, dan lain-lain.

Unjuk rasa meminta keadilah

Berkaitan dengan terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian dan macam-macam norma, norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai mahluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Arti penting norma tersebut dapat dilihat dari fungsinya dalam masyarakat antara lain:


1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial.

2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.

3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku.

Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam

masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaknai oleh para ahli sebagai berikut: 1. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik

tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis.

2. Menurut A.V. Dicey, negara hukum mengandung tiga unsur yakni (a) Supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga boleh dihukum jika melanggar hukum, (b) Equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat (c) Human rights. Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

3. Jaminan UUD 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) tentang Indonesia sebagai negara hukum, Pasal 27 ayat (1) tentang prinsip equality before of law dan pasal lain yang disertai dengan kata undang-undang, seperti Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1).

Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah kalian memahami negara hukum, kalian juga harus memahami, menyadari, dan melaksanakan hukum tersebut. Hukum

bersifat memaksa dan mengatur. Karenanya, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk: 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran,

kebahagiaan, dan kebenaran; 3. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan

masyarakat


B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan Setiap jenis norma secara kualitatif mempunyai tujuan dan fungsi yang relatif berbeda sesuai dengan karakter atau ciri khas dari norma yang bersangkutan.Adapun tujuan dan kegunaan dari setiap norma dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Norma Kesusilaan

Bila seseorang melanggar norma/kaidah kesusilaan, maka dia akan dicapsebagai orang yang asusila, dalam arti tidak mempunyai rasa kesusilaan. Tujuan kaidah kesusilaan ini adalah agar setiap orang mempunyai rasa kesusilaan yang tinggi dalam hidup dan kehidupannya di masyarakat. Karena sumber normakesusilaan adalah hati nurani, maka norma ini mempunyai kegunaan untukmengendalikan ucapan, sikap dan perilaku setiap individu melalui teguran hati nuraninya.

2. Norma Adat/Kemasyarakatan

Bila seseorang melanggar norma adat/kemasyarakatan, maka dia akan dikenai sanksi berupa pengucilan atau pengusiran dari masya-rakat tersbut.dalam arti mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma adat tidak akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan upacara adat di daerah atau masya-rakat yang bersangkutan. Oleh karena itu tujuan norma adat ini agar setiap anggota masyarakat menaati segala apa yang diharuskan oleh adatnya. Kegunaan norma adat adalah untuk mengatur kehidupan/hubunganantar manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga tidak timbul perselisihan di antara sesama anggota masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya norma adat ini, setiap anggota masyarakat akan selalu berupaya menyikapi dan mematuhi apa-apa yang menjadi keharusan dalam hidup dan kehidupan di masyarakat di mana dia tinggal.

3. Norma Agama Bila seseorang melanggar norma/kaidah agama, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Oleh karena itu tujuan norma agama adalah menciptakan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam arti mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Adapun kegunaan norma agama adalah untuk mengendalikan sikap dan perilaku setiap insan dalam hidup dan kehidupannya melalui pelaksanaan norma agama, dimana setiap manusia akan selalu berupaya melaksanakan apa-apa yang menjadi keharusan Tuhan dan meninggalkan

apa yang harus ditinggalkannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupannya di masyarakat.

4. Norma Hukum Bila seseorang melanggar norma/kaidah hukum, maka dia akan mendapat sanksi yang tegas dari peraturan hukum. Sanksi yang diberikan sebelumnya ditentukan lebih dahulu, misalnya dalam pasal 338KUHP barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain , diancam dengan hukuman setinggi-tingginya lima belas tahun. Jadi jelas bahwa keberadaan norma hukum ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat me-

https://wordpress.com/post/zulfahmiweb.wordpress.com/131


lalui upaya penciptaaan kepastian hukum., Sementara itu kegunaan norma hukum adalah untuk melindungi kepentingan orang lain, misalnya yang berhubungan dengan : a. Jiwa Pembunuhan (pasal 335 – 350 KUHP b. Badan Penganiayaan (pasal 351 – 358 KUHP) c. Kehormatan Penghinaan (pasal 310 – 321 KUHP) d. KemerdekaanPerdagangan (pasal 324 – 337 KUHP) e. Kekayaan/BendaPencurian (pasal 362 – 367 KUHP). Ciri orang yang taat terhadap norma atau aturan. Orang yang memiliki taat aturan atau norma biasa memiliki ciri-ciri: 1) Mengetahui tentang aturan yang ada 2) Mengetahui isi dari aturan tersebut 3) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan aturan tersebut.

Mengapa kita perlu mengahui dan bersikap taat pada norma atau aturan? Karena norma atau aturan memiliki banyak fungsi. Beberapa fungsi norma antara lain: 1. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dalam kaitan ini norma

memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Sebagai alat untuk Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dalam kaitan ini

norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbul-kan kekacauan atau ketidaktertiban.

3. Sistem pengendalian sosial. Dalam pengertian ini norma atau aturan menjadi alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakat

4. Sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Dalam kaitan ini norma atau aturan terutama norma hokum dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Apa yang dimaksud adil atau keadilan? Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat

sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Hukum dan Keadilan


Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Pengertian keadilan menurut Notonegoro adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Pengertian keadilan menurut Plato adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Pengertian keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.

1. Jenis-jenis keadilan

Menurut Teori Aristoteles ada beberapa jenis keadilan yakni:

a) Keadilan Komunikatif : Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Contohnya keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tampa melihat jasa dan kedudukannya.

b) Keadilan Distributif : Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan melihat atau mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh keadilan distributif adalah seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan.

c) Keadilan Kodrat Alam : Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakukan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat alam adalah seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya.

d) Keadilan Konvensional : Pengertian keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh keadilan konvensional adalah seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.

e) Keadilan Perbaikan : Pengertian keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dengan adanya pemulihan nama baik atas seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain.

Sedangkan Plato jenis-jenis keadilan terdiri dari: 1. Keadilan Moral : Pengertian keadilan moral

adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakukan seimbang antara hak dan kewajibannya.

2. Keadilan Prosedural : Pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan

Selain jenis keadilan yang dikemukan oleh Aristoteles dan Plato, terdapat pula beberapa jenis keadilan yang lain, antara lain sebagai berikut: 1. Keadilan Komunikatif (Justitia Communicativa) : Pengertian keadilan

komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang

Sanksi Pelanggar Hukum


2. pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas andri yang harganya 100 ribu maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.

3. Keadilan Distributif (Justitia Distributiva) : Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.

4. Keadilan Legal (Justitia Legalis) : Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau banum commune. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.

5. Keadilan Vindikatif (Justitia Vindicativa) : Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejatahannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.

6. Keadilan Kreatif (Justitia Creativa): Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan

kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa interfensi atau tekanan apapun.

7. Keadilan Protektif (Justitia Protektiva) : Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.

C. Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-hari 1. Norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum akan selaras apabila

pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk sosial, hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma, dan aturan tersebut wajib ditaati oleh anggota masyarakat.

2. Razia Kendaraan

Penetapan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat ada yang ditentukan oleh kepala adat (tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu), ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan

bersama (konsensus), baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam

kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara.


Pengendara Motor melanggar Jalur Khusus Bus way

3. Suatu aturan atau norma dalam masyarakat menjadi aturan yang nyata

berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat, melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran infomasi. Selanjutnya peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat, artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tesebut dan terikat oleh aturan. Tahap selanjutnya aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa atura tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka akan aturan lebih mudah akan ditaati.

4. Misalkan apabila sekolah membuat aturan baru maka akan diberitahukan semua peserta didik oleh guru saat upacara bendera, dipajang di papan informasi, atau melalui surat edaran. Setelah itu kalian mengakui bahwa aturan tersebut mengikat seluruh peserta didik dan menyepakati aturan tersebut. Apabila kalian berpendapat bahwa aturan yang dibuat memiliki tujuan dan manfaat yang besar bagi diri sendiri dan orang lain, maka kalian akan menghargai aturan tersebut. Pada akhirnya kalian akan mentaati aturan tersebut dengan kesadaran tanpa paksaan dari orang lain. Inilah proses bagaimana aturan yang berlaku ditaati oleh semua anggota masyarakat dengan kesadaran

Dibawah ini diberikan contoh penerapan norma, kebiasaan, adat istiada dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, masyaralat dan negara.Contoh perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga a) berperilaku sopan b) mengerjakan pekerjaan rumah yang telah disepakati bersama (mengepel,

mencuci, dan sebagainya) c) hormat kepada orang tua


d) taat kepada perintah orang tua e) bertutur kata yang baik f) saling menyayangi antar

anggota keluarga g) hidup rukun dalam keluarga

Contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan Sekolah a) mentaati peraturan dan tata

tertib sekolah; b) tidak terlambat datang ke

sekolah

c) tidak membolos d) memakai seragam sekolah e) santun terhadap guru f) menyayangi teman g) tidak melakukan tindakan yang

melanggar aturan/peraturan yang berlaku

h) tidak berjudi, tidak mabuk dan tidak menggunakan obat-obatan yang dilarang (Narkoba)

Contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan masyarakat dan negara a) Ikut mendukung program

keamanan dan ketertiban masyarakat (poskamling/ronda)

b) Mematuhi peraturan lalulintas c) Tidak melakukan tindakan

main hakim sendiri d) Membayar pajak sesuai dengan

ketentuan, dsb e) Memiliki dan menerapkan

budaya malu, budaya tertib dan budaya bersih.

Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya malu datang terlambat hadir di sekolah. Budaya tertib diartikan sebagian kebiasaan bersikap tertib di mana pun kita berada. Seperti, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Sedangkan budaya bersih merupakan sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian

Hormat kepada gur dan orang tua

Budaya Bersih Lingkungan

Terlibat dalam menjaga lingkungan



silang (x) pada huruf a, b, c atau d! 1. Tata pergaulan kehidupan berkeluarga perlu didasarkan atas ….

a. norma hukum, adat, kesusilaan, dan agama b. keadaan dan perkembangan lingkungan sekitar c. kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan d. ketentuan yang telah disepakati

2. Keberadaan norma agama dalam kehidupan berma syarakat, berbangsa, dan bernegara sangat penting karena …. a. memberi semangat kepada para umat beragama agar lebih bahagia

b. mendorong para pemeluknya untuk hidup merdeka c. mendorong pemeluknya untuk meningkatkan iman dan takwa d. dapat menyadarkan manusia untuk hidup sederhana

3. Sebagai warga negara yang disiplin, kita wajib taat ter hadap aturan/norma di bawah ini, kecuali …. a. norma agama c. norma hukum b. norma amoral d. norma kesusilaan

4. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, maka setiap pemeluk agama harus …. a. mendalami ajaran agamanya di samping agama lainnya b. memahami ajaran semua agama dan memban ding kannya c. meningkatkan iman dan takwa menurut keyakinannya d. selalu mengikuti kegiatan keagamaan

5. Norma yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara adalah …. a. norma agama b. norma kesopanan c. norma hukumd. norma sosial

6. Pengamalan berbagai norma dalam kehidupan bagi setiap warga negara akan menciptakan …. a. masyarakat yang tertib, aman, dan damai b. kehidupan yang selaras dan seimbang c. kehidupan masyarakat yang mampu mengembangkan dan mengendalikan diri d. masyarakat yang beradab dan seimbang

7. Dengan menerapkan norma-norma dalam kehidupan, diharapkan kita dapat …. a. menciptakan keseimbangan dalam masyarakat b. saling menghormati antarsesama anggota masyarakat c. menciptakan rasa persatuan dan kesatuan nasional yang kukuh

d. memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban 8. Norma kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang dapat dicapai

apabila masyarakat …. a. bersikap apatis b. menerima budaya luar c. memer hatikan hak dan kewajiban serta saling meng hargai d. melestarikan budaya bangsa

9. Di Indonesia berlaku rule of law yang berarti …. a. negara mengatur segala kehidupan b. hukum mengatur segala kehidupan kenegaraan c. kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah d. rakyat yang berkuasa


10. Sikap dan tindakan hukum yang adil tercermin dalam asas …. a. peradilan yang bebas c. peradilan yang terbuka b. peradilan yang tertutup d. peradilan yang keras

11. Seorang petugas negara yang melanggar hukum dalam ruang lingkup tugasnya akan …. a. diberhentikan dengan hormat b. langsung dipecat tanpa melalui proses hukum c. mendapat keringanan hukuman karena dia petugas negara d. dijatuhi hukuman yang lebih berar daripada orang biasa

12. Tujuan negara hukum secara hukum adalah ... a. membatasi kekuasaan negara c. menjamin kekuasaan kepada negara b. melindungi hak asasi manusia d. menjunjung tinggi hukum

13. Berikut ini yang bukan merupakan syarat negara hukum adalah .... a. harus disepakati bersama

b. semua orang mempunyai kedudukan hukum yang sama c. badan peradilan harus bebas dan tidak memihak d. pemerintah berlandaskan hukum

14. Kaidah atau aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang wajib dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia adalah .... a. norma b. hukum c. Aturan d. Adat

15. Prinsip-prinsip negara hukum adalah .... a. adanya pemilihan umum b. kekuasaan legislatif di tangan parlemen c. adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintah d. dibentuknya lembaga peradilan agama dan militer

16. Pelaksanaan negara hukum di Indonesia .... a. Penjelasan UUD 1945 c. Pembukaan UUD 1945 Alinea II b. Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945 d. negara hukum dalam arti sempit

17. Keseluruhan norma hukum yang mengatur hidup bernegara berwujud dalam .... a. tata hukum negara c. tata pemerintahan b. tata administrasi d. ilmu tata negara

18. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara ter ma suk dalam lapangan .... a. hukum publik c. hukum negara c. hukum tata pemerintahan d. hukum tata usaha negara

19. Hukum material dan hukum formal merupakan penggo longan hukum berdasarkan .... a. bentuknya b. fungsinya c. Waktu d. ruang berlakunya

20. Menurut penggolongannya, hukum perdata terdiri atas hu kum ....

a. perorangan, benda, kekeluargaan, dan hukum waris b. perorangan, keluarga, kekayaan, adat, dan hukum waris c. perorangan, kekeluargaan, adat, dan hukum dagang d. perorangan, kekayaan, dagang, dan hukum waris

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat! 1. Mengapa negara Indonesia disebut negara hukum? Apa ciri-cirinya?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................


2. Bagaimana contoh hubungan antara norma hukum dan norma kesusilaan?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

3. Bagaimanakah kesadaran hukum rakyat Indonesia sekarang ini?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

4. Apakah penegakan hukum di Indonesia sekarang ini sudah dilaksanakan secara

adil? Jelaskan!

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 5. Bagaimana cara yang efektif untuk melaksanakan norma hukum di

lingkunganmu?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................


BAB 3 PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penjajahan Belanda ini berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah di dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini

diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944.Karena Jepang terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu juanji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Ganseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23.Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan.

Suasana Sidang BPUPKI

BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio(orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar


Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari: 62 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja). Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Persidangan Resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945

Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In", yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan

gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga "Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda" pada masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutanGedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara "IndonesiaMerdeka" serta merumuskan dasar negara Indonesia. Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga dua orang pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI. Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk "Negara Kesatuan Republik Indonesia" ("NKRI"), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga

orang tokoh utama pergerakan nasionalIndonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut:

a) Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; dan 5) Kesejahteraan Rakyat


b) Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "Dasar Negara Indonesia Merdeka", yaitu: 1) Persatuan; 2) Kekeluargaan; 3) Mufakat dan Demokrasi; 4) Musyawarah; dan 5) Keadilan Sosial ” .

c) Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno

berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik

Indonesia, yang dia namakan "Pancasila", yaitu: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa ” . Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah "Pancasila", masih menurut dia bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi "Trisila" (Tiga Sila), yaitu: “ 1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan ”. Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "Ekasila" (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka "satu-kesatuan", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan

(periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. 2. Masa antara Sidang Resmi Pertama dan Sidang Resmi Kedua

Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun

anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno, 2. Ki Bagus Hadikusumo, 3. K.H. Wachid Hasjim, 4. Mr. Muh. Yamin, 5. M.

Sutardjo Kartohadikusumo, 6. Mr. A.A. Maramis, 7. R. Otto Iskandar Dinata, 8. Drs. Muh. Hatta


Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno, 2. Drs. Muh. Hatta, 3. Mr. A.A. Maramis, 4. K.H. Wachid Hasyim, 5. Abdul Kahar Muzakkir, 6. Abikusno Tjokrosujoso, 7. H. Agus Salim, 8. Mr. Ahmad Subardjo, 9. Mr. Muh. Yamin Panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta” yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah "Gentlement Agreement". Adapun bunyi lengkapnya “Piagam Jakarta” adalah sebagai berikut: Mukaddimah

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilam, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22-6-2605 Ir. Soekarno - Drs. Muh. Hatta - Mr. A.A. Maramis - K.H. Wachid Hasjim - Abdul Kahar Muzakkir - H. Agus Salim - Abikusno Tjokrosujoso - Mr. Ahmad Subardjo - Mr. Muhammad Yamin


3. Persidangan Resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-16 Juli 1945. Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10Juli 1945 hingga tanggal 16 Juli 1945. Hari pertama sidang BPUPKI dimulai dengan diumumkannya dengan penambahan 6 anggota baru yaitu 1) Abdul Fatah Hasan; 2) Asikin Natanegara; 3) Soerjo Hamidjojo; 4) Muhammad Noor, 5) Besar dan 6 ) Abdul Kaffar. Pada sidang pertama ini ketua "Panitia Sembilan", Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan "Indonesia Merdeka" yang disebut dengan "Piagam Jakarta" itu. Salah keputusan penting dalam rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 2016 adalah diambilnya keputusan tentang bentuk Negara. Dari 64 suara (ada beberapa anggota yang tidak hadir) yang pro republic sebanyak 55 orang, 6 orang yang menginginkan bentuk kerajaan, 2 orang mengingkan bentuk lain.dan 1 orang yang blangko. Ketika akan mengambil pemungutan suara untuk menentukan bentuk

negara, para pendiri negara diliputi suasana yang penuh dengan permufakatan, tanggung jawab, toleransi, dan religius sebagaimana tergambar dalam dialog di bawah ini (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:125-127) “…

Anggota MOEZAKIR: Saya mohon dari Tuan-tuan anggota sekalian! Oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka Tuan-tuan sekalian, sukalah Tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahuwataala untuk meminta doa. Ketua RADJIMAN: Usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta, supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Rapat meminta doa dengan pimpinan Ki Bagoes Hadikoesoemo yang membacakan Fatihah. Sesudah itu diadakan pemungutan suara. Anggota DASAAD: Tuan Ketua, kami sudah mengetahui, bahwa ada 64 stem. Yang memilih republik, ada 55 stem, kerajaan 6, lain-lain 2 dan belangko 1. Ketua:Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar, bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko dan 2 lain-lain. Jadi, semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Anggota SOEKARNO: Jadi, putusan Panitia itu republik? Ketua RADJIMAN: Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. ….”


Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam Sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut, antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:132-144). Anggota MOEZAKIR: …. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita…. tanah Papua itu pula menjadi sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan, yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju, bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita hendaklah kita berpikir dengan sebaik- baiknya; janganlah didasarkan pada soal, apakah kita kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak…. Anggota YAMIN: …. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, ethnologie, bahasa, geografi ada yang menyebutkan, bahwa pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia.Tetapi faham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga faham-faham lain yang mengatakan, bahwa seluruh pulau Papua masuk Indonesia. Perkataan “Indonesia” dibuat oleh orang yang mempunyai faham yang mengatakan, bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan “Indonesia” lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. … Anggota ABDUL KAFFAR: …. Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di Timur, ke Pulau Timor, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muh Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia baru, begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Serawak, dan juga negara Papua bukanlah kita bersifat meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. … Anggota SOEMITRO KOLOPAKING: …. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu, dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia-Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan


kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka.”Dalam membahas masalah wilayah negara, masih banyak tokoh pendiri negara yang menyampaikan usulnya, seperti Moh. Hatta, Soekarno, Soetardjo, Agoes Salim, A.A. Maramis, Sanoesi, dan Oto Iskandardinata. Akhirnya diputuskan, bahwa wilayah Indonesia Merdeka adalah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya. Pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah tiga Panitia Kecil, yaitu: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, dengan ketua Ir. Soekarno. Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, dengan ketua Moh. Hatta. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air, dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso. Agenda sidang BPUPKI yang kedua juga membahas tentang wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta). Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, Membentuk Panitia Perancang “Declaration of Rights”, yang beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut: Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil) Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota) Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Mr. Raden Panji Singgih (anggota) Haji Agus Salim (anggota) Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota). Selain itu, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menghasilkan kesepakatan:

a) Bentuk “Unitarisme”. b) Kepala Negara di tangan satu orang, yaitu Presiden.

Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang

Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda “Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan


oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu: Pernyataan tentang Indonesia Merdeka Pembukaan Undang-Undang Dasar Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai "Undang-Undang Dasar 1945", yang isinya meliputi : Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau- pulau di sekitarnya, Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama "Piagam Jakarta", sedangkan

konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "Piagam Jakarta". Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia baru. "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksion yang sedikit berbeda. Sedangkan sidang pada tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara “Pembahasan Rancangan Undang- Undang Dasar”. Setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, sebagai Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Soepomo, antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar (Sekretariat Negara Indonesia, 1995:264). “Paduka Tuan Ketua! Undang-Undang Dasar Negara Mana Pun Tidak Dapat Dimengerti Sungguh-Sungguh Maksudnya Undang-Undang Dasar Dari Suatu Negara, Kita Harus Mempelajari Juga Bagaimana Terjadinya Teks Itu, Harus Diketahui Keterangan-Keterangannya Dan Juga Harus Diketahui Dalam Suasana Apa Teks Itu Dibikin. Dengan Demikian Kita Dapat Mengerti Apa Maksudnya. Undang-Undang Yang Kita Pelajari, Aliran Pikiran Apa Yang Menjadi Dasar Undang-Undang Itu. Oleh Karena Itu, Segala Pembicaraan Dalam Sidang Ini Yang Mengenai Rancangan-Rancangan Undang-Undang Dasar Ini Sangat Penting Oleh Karena Segala Pembicaraan Di Sini Menjadi Material, Menjadi Bahan Yang Historis, Bahan Interpretasi Untuk Menerangkan Apa Maksudnya Undang-Undang Dasar Ini.” Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945.

4. Persiapan Kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" ("PPKI") atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Tugas "PPKI" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda: preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya


yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Anggota "PPKI" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asalMaluku, 1 orang asal etnis Tionghoa. "PPKI" ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota "PPKI" ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo,Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr.

Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Secara simbolik "PPKI" dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno,Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat ke "Kota Ho Chi Minh" atau dalam bahasa Vietnam: Thành phố Hồ Chí Minh (dahulu

bernama: Saigon), adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong. Pada saat "PPKI" terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang "PPKI". Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa "PPKI" ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak "PPKI" adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia baru.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia


Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari "PPKI". Jendral Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada "PPKI". Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah "PPKI" harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujudnyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa

Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya memilih Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan Sidang. pada sidang "PPKI" pada tanggal 18 Agustus 1945 ini telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yangberagama non-Muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak "Nasionalis") guna melunakkan hati pihak tokoh- tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya "tujuh kata" dalam "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter".

Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi

Suasana Sidang PPKI

https://4.bp.blogspot.com/-2YLii15qIjk/V7XufyUyB5I/AAAAAAAAG0o/LW7DnMxN1qMKHDFhmiL1REpWj3QyUZZFQCLcB/s1600/SIDANG+PPKI.jpg


Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, dibelakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Naskah Pigam Jakarta

Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang "PPKI" dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai pembukaan (bahasa Belanda: "preambule") dan batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945", Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah, diganti dengan kata “Pembukaan” . Kedua, anak kalimat "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketiga, kalimat yang menyebutkan “ Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam ” , seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata “ dan beragama Islam” . Keempat, terkait perubahan poin Kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi: “ Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya ” diganti menjadi berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ” . Suasana permufakatan dan kekeluargaan, serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Risalah sidang PPKI mencatat sebagai berikut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995 :445-446)


1. Anggota OTTO ISKANDARDINATA : ...."Berhubung dengan keadaan waktu saya harap supaya pemilihan Presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri. (Tepuk tangan)"

2. Ketua SOEKARNO :

...."Tuan-tuan banyak terima kasih atas kepercayaan Tuan-tuan dan dengan ini saya dipilih oleh Tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia. (Tepuk tangan). (Semua anggota berdiri dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan ”Hidup Bung Karno ” 3x)"

3. Anggota OTTO ISKANDARDINATA : ..."Pun untuk memilih Wakil Kepala Negara Indonesia saya usulkan cara yang baru ini dijalankan. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi Wakil Kepala Negara Indonesia. (Tepuk tangan) (Semua anggota berdiri dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan ”Hidup Bung Hatta” 3x)" Adapun keputusan penting hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut: 1) Menetapkan dan mengesahakan UUD 1945 2) Memilih Ir Soekarno sebagai presiden dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil

presiden 3) Sebelum terbentuk MPR, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Komite

Nasional Indonesisa Pusat. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI merupakan Rancangan Undang-Undang dasar hasil karya BPUPKI setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan. Beberapa perubahan yang terjadi pada Rancangan UUD 1945 tersebut antara lain: 1. Hukum dasar diganti dengan Undang-undang dasar 2. Kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluknya ....‟ diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Menambahan Rancangan UUD 1945. Tambahan tersebut adalah:

a) Bab XVI pasal 37 tentang perubahan UUD b) Aturan Peralihan pasal I – IV c) Aturan Tambahan ayat 1 dan 2

B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa

dan Negara Indonesia Setiap negara mempunyai UUD dengan tujuan yang diharapkan oleh masing-masing negara tersebut. Konstitusi-konstitusi yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ternyata amat beragam bentuk dan susunannya. Ada yang menggunakan Mukadimah/Pembukaan ada pula yang tidak, dan ada yang terdiri dari banyak pasal dan ada pula yang hanya terdiri dari beberapa pasal, kesemuanya sangat tergantung dari maksud para pendiri negara masing-masing dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan. Sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan ketatanegaraan, undang-undang dasar merupakan sumber utama hukum tata negara suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi selalu memiliki corak nasional dari masing-masing negara.


Henk van Maarseveen dan Ger van der Tang (Sri Soemantri M, 1998: 94-95) mengemukakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Sedangkan Sri Sumantri M (1998: 95) mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu

sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan

bangsa hendak dipimpin.

Meskipun setiap negara memiliki UUD yang isinya berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap UUD mengatur materi yang merupakan ciri yang harus

dipenuhi bagi suatu konstitusi yang benar sebagaimana dikemukakan oleh J.G. Steenbeek (Sri Soemantri M, 1998: 93), yaitu: a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat

fundamental. c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat

fundamental. Miriam Budiardjo (2001: 101) menyatakan bahwa setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut: a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif,

eksekutif, dan yudikatif dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, prosedur me-nyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan pemerintah, dan sebagainya.

b. Hak-hak asasi manusia. c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-

Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarkhi.

Selain itu, dijumpai pula bahwa Undang-Undang Dasar sering memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar untuk mengungkapkan cerminan semangat dan spirit rakyat negara

tersebut dan mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Di negara-negara komunis, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi ber-ganda. Di satu pihak mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis dan merupakan pencatatan formal dan legal dari kemajuan yang telah dicapai. Di pihak lain Undang-Undang Dasar memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam perkembangan berikutnya (Miriam Budiardjo, 2001: 99). Sejak akhir abad ke-19, UUD dianggap sebagai jaminan paling efektif bila kekuasaan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak di-langgar. Kemudian muncullah istilah konstitusionalisme untuk menandakan


suatu sistem asas-asas pokok yang menetapkan dan membatasi kekuasaan dan hak bagi yang memerintah dan yang diperintah, karena mereka mempunyai pandangan bahwa seluruh aparatur serta aktivitas kenegaraannya harus di-tujukan kepada tercapainya masyarakat komunis. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasarnya mempunyai fungsi berganda sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan demikian arti penting UUD 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. UUD 1945 mengatur penyelenggaraan negara dan tugas serta wewenang badan-badan yang ada dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Para pendiri negara Republik Indonesia telah sepakat, bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, harus diadakan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai bagian dari hukum dasar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

C. Peran Tokoh Perumus UUD 1945 Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan UUD 1945. Para tokoh itu merupakan putra terbaik bangsa yang mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Mereka menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa. Berikut ini contoh Peran Tokoh Perumus UUD 1945

1. Ir. Soekarno : Sebagai anggota BPUPKI, sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ("PPKI"), berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia, yang diberi nama Pancasila. Selain Muh Yamin, Ir Sukarno juga menyampaikan usul dasar negara. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula-lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muhammad Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Soekarno juga berperan sebagai ketua Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara atau panitia sembilan yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, dan lainnya.

2. Drs. Mohammad Hatta Sebagai anggota BUPKI, sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, sebagai anggota Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara atau penitia sembilan yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, memberi usulan tentang wilayah Negara.


3. Dr. Rajiman Wediodiningrat Sebagi ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Mr. Mohammad Yamin Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan

konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Mohammad Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI.

4. Prof. Dr. R. Supomo

Supomo duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, Ia juga sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, dan lainnya

5. Mr.Ahmad Soebardjo

Beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Terkenal sebagai konseptor naskah teks proklamasi dan pembukaan UUD

1945. Ia merupakan salah satu anggota panitia kecil atau panitia sembilan yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai anggota PPKI. Beliau juga merupakan konseptor yang ikut menyumbangkan pikirannya dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada kalimat pertama yang berbunyi: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”



silang (x) pada huruf a, b, c atau d!

1. Pedoman yang dipakai untuk mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara di berbagai aspek kehidupan disebut . . . . a. Konvensi c. hukum dasar b. Konsitusi d. dasar negara

2. Perhatikan rumusan dasar negara berikut ini ! 1) Kebangsaan atau nasionalisme 2) Kemanusiaan atau internasionalisme 3) Mufakat atau demokrasi 4) Kesejahteraan sosial 5) Ketuhanan yang berkebudayaan Rumusan dasar negara tersebut dikemukakan oleh . . . . a. Ir.Soekarno c. Drs.Moh Hatta b. Prof.Dr.Soepomo d. Mr.Muhammad Yamin

3. Perhatikan konsep berikut ! Janji Kemerdekaan Jepang – Dibentuknya BPUPKI – Sidang BPUPKI (| agenda ? ) (|| agenda ?) . Berdasarkan konsep tersebut perumusan pancasila dilakukan pada sidang . . . . dengan agenda . . . . a. pertama,perumusan hukum dasar b. pertama,perumusa dasar negara c. kedua,perumusan dasar negara d. kedua,perumusan hukum dasar negara

4. Bangsa Indonesia yang diwakili oleh anggota BPUPKI telah membuat konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia. Konsensus nasional yang dimaksud adalah pengambilan dasar negara dari . . . . a. Konsitus RIS c. Piagam JAKARTA b. Pembukaan UUD 1945 d. Mukadimah UUDS 1950

5. Dalam pembahasan dasar negara terdapat beberapa rumusan yang diusulkan para tokoh pendiri Indonesia. Salah satunya adalah rumussan yang diajukan pada tanggal 1 juny 1945 , yaitu . . . . a. Peri kebangsaan, peri kemanussiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan,

kesejahteraan rakyat. b. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah,

keadilan rakyat. c. Kebangsaan atau nasionalisme, kemmanusiaan atau internasionalisme,

mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan.

d. Ketuhanan yang maha esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial.

6. Perhatikan cuplikan perumusan dasar negara berikut ini ! Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta menimbulkan reaksi dari warga Indonesia Timur. Salah satu perwakilan mereka, J. LATUHARHARY, menemui Bung Hatta dan menyampaikan aspirasi tersebut. Bung Hatta selanjutnya menemui tokoh islam di PPKI. Bung Hatta mengusulkan agar tujuh kata pada sila pertama tersebut dihapus. Setelah didiskusikan, akhirnya disepakati rumusan


Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhan Yang Maha Esa. Berikut ini semangat dan komitmen para pendiri negara yang terdapat dalam cuplikan perumusan dasar negara di atas, kecuali . . . . a. Nasionalis b. Persatuan c. Toleransi d. Ptriotis

7. Semangat dan komitmen para pendiri bangsa yang sesuai dengan pelaksanaannya ditunjukkan oleh kolom . . . . a. Komitmen persatuan, Pelaksanaan diubahnya perumusan Ketuhanan dengan

kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang maha esa.

b. Komitmen musyawarah, Pelaksanaan mengabaikan keinginan untuk mendirikan negara berbasis agama demi bersatunya wilayah Indonesia .

c. Komitmen nasionalis, Pelaksanaan mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk merumuskan dasar negara Indonesia .

d. Komitemen toleransi, Pelaksanaan terbuka terhadap pendirian pihak lain. 8. Berikut ini yang menjadi latar belakang pembentukan panitia kecil pada

berakhirnya sidang | BPUPKI adalah . . . . a. Pendudukan jepang melemah di tanah air b. Segera dilangsungkannya sidang || BPUPKI c. Belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara d. Aksi protes yang dilakukan dari Indonesia Timur tentang rancangan dasar

negara 9. Perhatikan pernyataan berikut ini !

1) Pernyataan Indonesia Merdeka 2) Pembukaan undang-undang dasar 3) Undang-undang dasar atau batang tubuh 4) Pengesahan dasar negara Indonesia 5) Pengesahan hukum dasar negara Isi laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 14 juli 1945 terdapat pada nomor . . . . a. 1),2),dan 3) b. 1),2),dan 4) c. 2),3),dan 4) d. 2),3), dan 5)

10. Dasar negara Indonesia dapat terwujud atas kerja keras para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Adapun peran Drs.Mohammad Hatta dalam perumusan dasar negara adalah . . . . a. Menjadi ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar b. Memprakarsai pelaksanaan sidang kedua BPUPKI c. Mengajukan usulan rumusan dasar negara d. Mengadakan lobi dengan PPKI

11. Pasal 29 ayat (2) 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara , yaitu. . . . a. Pancasila harus mewarnai setiap hukum, baik hukum tertulis maupun

hukum tidak tertulis b. Pancasila harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan c. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum d. Pancasila dijabarkan dalam hukum dasar negara


12. Dalam musyawarah desa, Pak Budi sebagai kepala desa memberikan usul untuk melakukan kerja bakti membersihkan selokan.Selokan perlu diperdalam agar air

hujan tidak menggenag danmenimbulkan banjir. Pak Santo kurang setuju dengan usul Pak Budi, sedangkan sebagian besar warga setuju usul Pak Budi memberikan banyak manfaat. Untuk menyikapi hal ini Pak Santo

harus . . . . a. Menolak pendapat orang lain b. Tidak mengacuhkan pendapat orang tersebut c. Memutuskan untuk meninggalkan ruangan d. Mencoba terbuka terhadap pendapat orang lain

13. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah kepada DPR untuk disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Akhirnya, RUU tersebut direvisi dan dijukan kembali pada masa sidang berikutnya. Hal ini menunjukkan peran Pancasila sebagai . . . .

a. Dasar hukum c. Hukum dasar negara b. Hukum tertinggi d. Papan uji bagi perundang-undangan Indonesia

14. Pada tanggal 18 agustus 1945 hukum dasar negara Indonesia telah disahkan. Akibat hukum yang timbul dari fakta tersebut bagi Pancasila adalah . . . . a. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara digantika oleh UUD 1945 b. Disahkan pula rumusan pancasila sebagai hukum dasar negara c. Pancasila dalam piagam jakarta tidak berlaku lagi d. Disahkan pula pancasila sebagai dasar negara

15. Perhatikan Pembukaan UUD 1945 berikut ini ! “. . .maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia,dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Cuplikan pembukaan UUD 1945 tersbut menunjukkan kedudukan pancasila sebagai . . . . a. Hukum dasar negara c. Identitas bangsa Indonesia b. Dasar negara Indonesia d. Sumber dari segala sumber hukum

16. Pasangan landasan hukum yang sesuai dengan isinya ditunjukkan oleh kolom . . . . a. Landasan hukum pembukaan UUD 1945, isi rumusan pancasila sebagai

dasar negara dan ideologi negara b. Landasan hukum dekrat presiden 5 juli 1959, isi berlakunya kembali UUD

1945 c. Landasan hukum instruksi presiden nomor 12 tahun 1968, isi pembukaan

pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh pancasila d. Landasan hukum ketetapan MPR nomor XVII/MPR/ 1998, isi susunan dan

kedudukan MPR dan DPR 17. Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen berbunyi “Kedaulatan

adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratn Rakyat: . Pasal ini kemudian disalahgunakan hingga bertentangan dengan pancasila terutama sila kelima. Akhirnya, pada tahun 1999 pasal ini diubah sehingga sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Fakta tersebut menunjukkan kedudukan pancasila sebagai . . . . a. Hukum dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan b. Pandangan hidup bangsa Indonesia


c. Sumber dari segala sumber hukum d. Ideologin negara Indonesia

18. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti, penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedudukan pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai . . . . a. Dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum b. Ideologi negara yang merupakan pemberi arah dan tujuan yang dicita-citakan c. Hukum dasar negara sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-

undangan republik Indonesia d. Pandangan hidup bangsa yang memberi cara pandang bangsa Indonesia

dalam menghadapi segala masalah 19. Berikut ini perwujudan peran pancasila sebagi dasar hukum ditunjukkan oleh . . .

a. Nilai-nilai pancasila yang sifatnya universal digunakan acuan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya

b. Peraturan perundang-undangan yang sudah dan akan dibentuk dapat diuji menggunakan pancasila. Apabila didapati peraturan tersebut menyimpang, peraturan perundang-undangan terkait secara otomatis batal demi hukum

c. Melalui undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdanaan terorisme, yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, polisi dapat memidanakan penyandang dana kegiatan terorisme serta membekukan asetnya

d. Perubahan terhadap ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

20. Landasan hukum ini berisi pencabutan ketetapan MPR RI NOMOR II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa). Dalam ketetapan tersebut, ditegaskan kembali mengenai pancasila sebagai dasar negara. Landasan hukum yang dimaksud adalah . . . . a. Supersemar b. Dekret presiden 5 juli 1959 c. Instruksi presiden nomor 12 tahun 1968 d. Ketetapan MPR nomor XVIII/MPR/1998

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Sebutkan secara singkat sejarah disusunnya UUD 1945 ............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. Jelaskan hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 ! ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................

3. Apakah bentuk dan sistem pemerintahn Indonesia menurut UUD 1945 ?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................


...............................................................................................................

4. Mengapa UUD 1945 mempunyai fungsi dan kedudukan yang amat penting ?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

5. Sebutkan perilaku siswa dalam rangka melaksanakan dan mempertahankan

UUD 1945. ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................


Bab 4 KEBERAGAMAN SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN

DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

A. Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan nya, Bhineka Tunggal Ika yang artinya "meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua". Keragaman budaya turut serta didukung oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan.

Beraneka-ragam Suku, Ras dan Budaya bangsa Indonesia

Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya.

Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa indonesia. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju indonesia yang lebih baik. 1. Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia

Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Menurut penelitian badan statistik auat BPS, yang di lakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa.


Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa menjadi kekayaan bangsa Indonesia dan potensi bangsa. Namun, keberagaman juga menjadi tantangan hal itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan, hal tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI. Karean itu adanya usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan bisa dilakukan dengan menggunakan dialog dan kerjasama dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransidan juga saling menghormati satu sama lain. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut : a. Keadaan Geografis

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ini merupakan kondisi

lingkungan geografis Indonesia. Lingkungan geografis semacam itu menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras dan golongan Indonesia. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah mata pencaharian penduduk. Jenis-jenis pekerjaan yang ada juga menyebabkan beranekaragamnya peralatan yang diciptakannya, misalnya bentuk rumah dan bentuk pakaian. Akhirnya sampai pada bentuk kesenian yang ada di masing-masing daerah berbeda. Keadaan geoografis juga menyebabkan tiap-tiap pulau memiliki agama dan budaya yang berkembang sendiri-sendiri.

b. Pegaruh Kebudayaan Asing Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama.

c. Kondisi Iklim Dan Kondisi Alam Yang Berbeda Kondisi iklim seperti perbedan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan kehidupannya ada pula yang mengandalkan pertanian dan perkebunan, dan lainnya.

2. Keanekaragaman Suku Bangsa di Indonesia

Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan “Bhinneka tunggal Ika” yang

artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda, namun selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu, pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya, misalnya dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat.


Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa, persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh factor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini. a. Tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. b. Bahasa yang dipergunakan, misalnya Bahasa Batak, Bahasa Jawa, Bahasa

Madura, dan lain-lain. c. Adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara

kematian. d. Kesenian daerah, misalnya Tari Janger, Tari Serimpi, Tari Cakalele, dan

Tari Saudati. e. Kekerabatan, misalnya patrilineal(sistem keturunan menurut garis ayah)

dan matrilineal(sistem keturunan menurut garis ibu).

f. Batasan fisik lingkungan, misalnya Badui dalam dan Badui luar.

Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama lain. Jumlah suku bangsa di Indonesia ratusan jumlahnya.Berikut ini contoh persebaran suku bangsa di Indonesia. a. Nanggroe Aceh Darussalam: suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, suku Kluet,

suku Simelu, suku Singkil, suku Tamiang, suku Ulu . b. Sumatera Utara: suku Karo, suku Nias, suku Simalungun, suku

Mandailing, suku Dairi, suku Toba, suku Melayu, suku PakPak, suku maya-maya

c. Sumatera Barat: suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Melayu, suku guci, suku jambak

d. Riau: Melayu, Siak, Rokan, Kampar, Kuantum Akit, Talang Manuk, Bonai, Sakai, Anak Dalam, Hutan, Laut .

e. Kepulauan Riau: Melayu, laut f. Bangka Belitung: Melayu g. Jambi: Batin, Kerinci, Penghulu, Pewdah, Melayu, Kubu, Bajau . h. Sumatera Selatan: Palembang, Melayu, Ogan, Pasemah, Komering, Ranau

Kisam, Kubu, Rawas, Rejang, Lematang, Koto, Agam i. Bengkulu: Melayu, Rejang, Lebong, Enggano, Sekah, Serawai, Pekal, Kaur,

Lembak j. Lampung: Lampung, Melayu, Semendo, Pasemah, Rawas, Pubian, Sungkai,

Sepucih

k. DKI Jakarta: Betawi l. Banten: Jawa, Sunda, Badui m. Jawa Barat: Sunda, n. Jawa Tengah: Jawa, Karimun, Samin, Kangean o. D.I.Yogyakarta: Jawa p. Jawa Timur: Jawa, Madura, Tengger, Asing q. Bali: Bali, Jawa, Madura r. NTB: Bali, Sasak, Bima, Sumbawa, Mbojo, Dompu, Tarlawi, Lombok s. NTT: Alor, Solor, Rote, Sawu, Sumba, Flores, Belu, Bima t. Kalimantan Barat : Melayu, Dayak (Iban Embaluh, Punan, Kayan, Kantuk,

Embaloh, Bugan,Bukat), Manyuke


u. Kalimantan Tengah: Melayu, Dayak (Medang, Basap, Tunjung, Bahau, Kenyah, Penihing, Benuaq), Banjar, Kutai, Ngaju, Lawangan, Maayan, Murut, Kapuas

v. Kalimantan Timur: Melayu, Dayak(Bukupai, Lawangan, Dusun, Ngaju, Maayan)

w. Kalimantan Selatan: Melayu, Banjar, Dayak, Aba x. Sulawesi Selatan: Bugis, Makasar, Toraja, Mandar y. Sulawesi Tenggara: Muna, Buton,Totaja, Tolaki, Kabaena, Moronehe,

Kulisusu, Wolio z. SulawesiTengah: Kaili, Tomini, Toli-Toli,Buol, Kulawi, Balantak,

Banggai,Lore aa. Sulawesi Utara: Bolaang-Mongondow, Minahasa, Sangir, Talaud, Siau,

Bantik bb. Gorontalo: Gorontalo

cc. Maluku: Ambon, Kei, Tanimbar, Seram, Saparua, Aru, Kisar dd. Maluku Utara: Ternate, Morotai, Sula, taliabu, Bacan, Galela ee. Papua Barat: Waigeo, Misool, Salawati, Bintuni, Bacanca ff. Papua Tengah: Yapen, Biak, Mamika, Numfoor gg. Papua Timur: Sentani, Asmat, Dani, Senggi

3. Keanekaragaman Budaya Bangsa di Indonesia

Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari, misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Contohnya adalah pemakaman daerah Toraja, mayat tidak dikubur dalam tanah tetapi diletakkan dalam goa. Di daerah Bali, mayat dibakar(ngaben).Untuk mengetahui kebudayaan daerah Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri tiap budaya daerah. Ciri khas kebudayaan daerah terdiri atas bahasa, adat istiadat, sisem kekerabatan, kesenian daerah dan ciri badaniah (fisik).

Aneka Ragam Bentuk Rumah adat

Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Rumah adat di Jawa dan di Bali biasanya dibangun langsung di atas tanah.


Sementara rumah-rumah adat di luar Jawa dan Bali dibangun di atas tiang atau disebut rumah panggung. Alasan orang membuat rumah panggungantara lain untuk meghindari banjir dan menghindari binatang buas. Kolong rumah biasanya dimanfaatkan untuk memelihara ternak dan menyimpan barang. Keanekaragaman budaya dapat dilihat dari bermacam-macam bentuk rumah adat.Berikut ini beberapa contoh rumah adat. a. Rumah Bolon (Sumatera Utara). b. Rumah Gadang (Minangkabau, Sumatera Barat). c. Rumah Joglo (Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur). d. Rumah Lamin (Kalimantan Timur). e. Rumah Bentang (Kalimantan Tengah). f. Rumah Tongkonan (Sulawesi Selatan). g. Rumah Honai (Rumah suku Dani di Papua).

Setiap suku bangsa mempunyai upacara adat dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan. Misalnya upacara-upacara kelahiran, penerimaan menjadi anggota suku, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Nama dan bentuk upacara menandai peristiwa kehidupan itu berbeda-beda dalam masing-masing suku. Beberapa contoh upacara adat yang dilakukan suku-suku di Indonesia antara lain sebagai berikut. a. Mitoni, tedhak siti, ruwatan, kenduri, grebegan (Suku Jawa). b. Seren taun (Sunda). c. Kasodo (Tengger). d. Nelubulanin, ngaben (Bali). e. Rambu solok (Toraja).

Keberagaman kebudayaan di Indonesia juga tampak dalam kesenian daerah. Ada bermacam-macam bentuk kesenian daerah.Contoh lagu-lagu daerah sebagai berikut. 1) Nangroe Aceh Darussalam Piso Surit 2) Sumatera Utara Lisoi, Sinanggar Tullo, Sing Sing So, Butet 3) Sumatera Barat Kambanglah Bungo, Ayam Den Lapeh, Mak Inang, Kampuang

Nan Jauh di Mato 4) Riau Soleram 5) Sumatera Selatan Dek Sangke, Tari Tanggai, Gendis Sriwijaya 6) Jakarta Jali-jali, Kicir-kicir, Surilang 7) Jawa Barat Bubuy Bulan, Cing Cangkeling, Manuk Dadali, Sapu Nyere Pegat

Simpai 8) Jawa Tengah Gundul-gundul Pacul, Gambang Suling, Suwe Ora Jamu, Pitik

Tukung, Ilir-ilir, 9) Jawa Timur Rek Ayo Rek, Turi-turi Putih 10) Madura Karaban Sape, Tanduk Majeng 11) Kalimantan Barat Cik Cik Periok 12) Kalimantan Tengah Naluya, Kalayar, Tumpi Wayu 13) Kalimantan Selatan Ampar Ampar Pisang, Paris Barantai 14) Sulawesi Utara Si Patokaan, O Ina Ni Keke, Esa Mokan 15) Sulawesi Selatan Anging Mamiri, Ma Rencong, Pakarena 16) Sulawesi Tengah Tondok Kadadingku 17) Bali Dewa Ayu, Meyong-meyong, Macepetcepetan, Janger, Cening Putri Ayu. 18) NTT Desaku, Moree, Pai Mura Rame, Tutu Koda, Heleleu Ala De Teang,


19) Maluku Kole-Kole, Ole Sioh, Sarinande, Waktu Hujan Sore-sore, Ayo Mama, Huhatee

20) Papua Apuse, Yamko Rambe Yamko

Beraneka ragam Budaya Tari

Contoh Tari-tarian Tradisional Indonesia 1) Nangroe Aceh Darussalam Tari Seudati, Saman, Bukat 2) Sumatera Utara Tari Serampang, Baluse, Manduda 3) Sumatera Barat Tari Piring, Payung, Tabuik 4) Riau Tari Joget Lambak, Tandak 5) Sumatera Selatan Tari Kipas, Tanggai, Tajak 6) Lampung Tari Melinting, Bedana 7) Bengkulu Tari Adum, Bidadari 8) Jambi Tari Rangkung, Sekapur Sirih 9) Jakarta Tari Yapong, Serondeng, Topeng 10) Jawa Barat Tari Jaipong, Merak, Patilaras 11) Jawa Tengah-Yogyakarta Tari Bambangan Cakil, Enggot-enggot, Bedaya,

Beksan,

12) Jawa Timur Tari Reog Ponorogo, Remong 13) Bali Tari Legong, Arje, Kecak 14) Nusa Tenggara Barat Tari Batunganga, Sampari 15) Nusa Tenggara Timur Tari Meminang, Perang 16) Kalimantan Barat Tari Tandak Sambas, Zapin Tembung 17) Kalimantan Timur Tari Hudog, Belian 18) Kalimantan Tengah Tari Balean Dadas, Tambun 19) Kalimantan Selatan Tari Baksa Kembang 20) Sulawesi Selatan Tari Kipa, Gaurambuloh 21) Sulawesi Tenggara Tari Balumba, Malulo 22) Sulawesi Tengah Tari Lumense, Parmote 23) Sulawesi Utara Tari Maengket 24) Maluku Tari Nabar Ilaa, Perang


25) Papua Tari Perang, Sanggi Contoh Seni Pertunjukan yang Ada di Indonesia a. Banten: Debus b. DKI Jakarta: Ondel-ondel, Lenong c. Jawa Barat: Wayang Golek, Rudat, Banjet, Tarling, Degung d. Jawa Tengah: Wayang Kulit, Kuda Lumping, Wayang Orang, Ketoprak,

Srandul, Opak Alang, Sintren e. Jawa Timur: Ludruk, Reog, Wayang Kulit f. Bali: Wayang Kulit, Janger g. Riau: Makyong h. Kalimantan: Mamanda

Aneka agam Seni Pertunjukan

Selain hasil kesenian yang sudah disebutkan di atas, suku-suku bangsa di Indonesia juga mempunyai hasil karya seni dalam bentuk benda. Karya seni yang dihasilkan oleh seniman-seniman dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, antara lain seni lukis, seni pahat, seni ukir, patung, batik, anyaman, dan lain-lain. Benda-benda karya seni yang terkenal, antara lain ukiran Bali dan Jepara, Patung Asmat dan patung-patung Bali, anyaman dari suku-suku Dayak di Kalimantan, dan lain-lain. Hasil kerajinan seni ini menjadi barang-barang cindera mata yang sangat digemari turis mancanegara.Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Identitas seringkali dikuatkan kesatuan bahasa. Oleh karena itu, kesatuan kebudayaan bukan suatu hal yang ditentukan oleh orang luar, melainkan oleh warga yang bersangkutan itu sendiri. Suku-suku yang ada di Indonesia antara lain Gayo di Aceh, Dayak di Kalimantan, dan Asmat di Papua.


4. Keanekaragaman Agama di Indonesia Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Kata “agama” berasal dari bahasa Sanskerta, āgama yang berarti “tradisi”. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti “mengikat kembali”. Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Enam agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu: agama Islam, Kristen (Protestan) dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Namun, melalui Keppress No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut. Ada juga penganut agama Yahudi, Saintologi, Raelianisme dan lain-lainnya, meskipun jumlahnya termasuk sedikit. Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 junto Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa Agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Sebenarnya tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia, kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri dalam negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. Tetapi SK (Surat Keputusan) tersebut telah dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia.

Aneka ragam tempat ibadah

Selain itu, pada masa pemerintahan Orde Baru juga dikenal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ditujukan kepada sebagian orang yang


percaya akan keberadaan Tuhan, tetapi bukan pemeluk salah satu dari agama mayoritas.Berikut penjelasan Enam agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia

a. Agama Islam Nama Kitab Suci : Al Qur'an Nama Pembawa : Nabi Muhammad SAW Permulaan : Sekitar 1400 tahun yang lalu Tempat Ibadah : Masjid Hari Besar Keagamaan : Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijrah, Isra‟ Mi‟raj

b. Agama Kristen Protestan

Nama Kitab Suci : Alkitab Nama Pembawa : Yesus Kristus

Permulaan : Sekitar 2000 tahun yang lalu Tempat Ibadah : Gereja Hari Besar Keagamaan : Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Almasih

c. Agama Katolik

Nama Kitab Suci : Alkitab Nama Pembawa : Yesus Kristus Permulaan : Sekitar 2000 tahun yang lalu Tempat Ibadah : Gereja Hari Besar Keagamaan : Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Almasih

d. Agama Hindu

Nama Kitab Suci : Weda Nama Pembawa : – Permulaan : Sekitar 3000 tahun yang lalu Tempat Ibadah : Pura Hari Besar Keagamaan : Hari Nyepi, Hari Saraswati, Hari Pagerwesi

e. Agama Buddha

Nama Kitab Suci : Tri Pitaka Nama Pembawa : Siddharta Gautama Permulaan : Sekitar 2500 tahun yang lalu Tempat Ibadah : Vihara

Hari Besar Keagamaan : Hari Waisak, Hari Asadha, Hari Kathina

f. Agama Kong Hu Cu Nama Kitab Suci : Si Shu Wu Ching Nama Pembawa : Kong Hu Cu Permulaan : Sekitar 2500 tahun yang lalu Tempat Ibadah : Li Tang / Klenteng Hari Besar Keagamaan : Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh


5. Keanekaragaman Ras di Indonesia Beberapa ahli mempunyai pendapat berbeda mengenai pengertian ras, namun secara umum ras dapat diartikan sebagai sekelompok besar manusia yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Manusia yang satu memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisil yang lain. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras disebabkan oleh kehadiran bangsa asing ke wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di Indonesia seperti ras malayan-mongoloid yang tersebar di wilayah sumatra, kalimantan, sulawesi, jawa, bali,. Yang kedua adalah ras malanesoid yang tersebar di daerah Papua, NTT dan maluku. Ketiga ras Kaukosoid yaitu orang India, timur Tengah, Australia, Eropa dan Amerika. Terakhir yaitu ras Asiatic mongoloid seperti orang Tionghoa, korea dan jepang. Ras ini tinggal dan

menyebar di seluruh wilayah Indonesia, namun terkadang mendiami wilayah tertentu. Tuhan menciptakan manusia beraneka ragam bentuk fisik, warna kulit, bahasa, dan budayanya. Jika perbedaan itu disikapi dengan positif maka akan bermanfaat sekali.

Suku dan ras di Indonesia

Keanekaragaman golongan atau kelompok dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang selalu ada dalam setiap kehidupan manusia dan kedudukannya sangat penting. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa sejak kamu lahir sampai meninggal dunia menjadi anggota kelompok dan terikat dengan kelompok. Sejak lahir kamu menjadi anggota keluarga, menjadi warga suatu RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan negara. Meningkat remaja – dewasa kamu juga akan menjadi anggota berbagai macam dan jenis kelompok, mulai menjadi kelompok teman bermain, organisasi sekolah, organisasi bidang sosial, ekonomi, politik seni dan seterusnya. Jadi jelas sekali bahwa manusia itu sangat terikat dengan kelompok dan hidup bersama dalam kelompok serta tidak mungkin lepas dari suatu kelompok (menyendiri tanpa


berinteraksi dengan orang lain). Oleh karena itu para ahli sosiologi memandang kelompok atau golongan itu merupakan unsur yang sangat penting dalam masyarakat dan tidak mungkin masyarakat tanpa ada kelompok sosial di dalamnya. Para sosiolog banyak mendefinisikan dengan istilah kelompok sosial. Menurut Merton terjadap dua jenis kelompok social, yakni kelompok dan kolektivitas. Kelompok merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan sedangkan kolektivitas merupakan orang-orang yang mempunyai rasa solidaritas karena berbagai nilai bersama dan yang telah memiliki rasa kewajiban moral untuk menjalankan harapan peranan. Konsep lain yang diajukan Merton ialah konsep kategori sosial.Keanekaragaman golongan atau kelompok dalam masyarakat harus dijadikan potensi untuk mempersatukan bangsa, karena pada prinsipnya antara golongan yang satu dengan golongan lainnya saling membutuhkan. Dalam perusahaan misalnya

golongan atas (atasan) akan membutuhkan golongan bawah (bawahan atau karyawan). Begitu pula dalam pemerintahan, pejabat pemerintah membutuh rakyat.

B. Arti Penting Memahami Keberagaman dalamBingkai Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila.

Lambang Negara dengan Simbol Bhineka Tunggal Ika

Semboyan „Bhinneka Tunggal Ika‟ merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku dan beranekaragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa indonesia dan tanah air Indonesia.


1. Menghormati Suka Bangsa di Indonesia Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu agar manjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk dapat bersatu kita harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan terjadi persamaan langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman tersebut adalah Pancasila, kita harus dapat meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita, seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah.Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku

bangsa, dapat terlihat dari sifat dan siksp dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah sebagai berikut. a) kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah

keluarga. b) antara warga masyarakat terdapat semangat tolong menolong, kerjasama

untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

c) dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah.

d) terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sikap dan keadaan seperti tersebut di atas harus dijunjung tinggi serta dilestarikan. Untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, kita dapat melaksanakan pertukaran kesenian daerah dari seluruh pelosok tanah air. Dengan adanya kegiatan pertukaran kesenian daerah tersebut dan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain: a) dapat saling pengertiaan antarsuku bangsa b) dapat lebih mudah mencapai persatuan dan kesatuan c) dapat mengurangi prasangka antar suku d) dapat menimbulkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa

2. Menghormati Budaya di Indonesia Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bangsa kita. Kebudayaan- kebudayaan daerah merupakan modal utama untuk mengembangkan kebudayaan

nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah yang ada di wilayah Indonesia. Kebudayaan daerah yang dapat menjadi kebudayaan nasional harus memenuhi syarat-syarat, seperti: a) menunjukkan ciri atau identitas bangsa b) berkualitas tinggi sehingga dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia; dan

pantas dan tepat diangkat sebagai budaya nasional.

Kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil cita, rasa, dan karya manusia dalam suatu masyarakat dan diteruskan dari generasi ke generasi melalui belajar. Jika kita telusuri, kebudayaan itu meliputi adat kebiasaan, upacara ritual, bahasa, kesenian, alat-alat, mata pencaharian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam arti sempit kebudayaan diartikan sebagai kesenian atau adat istiadat saja.


Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Pada umumnya, kebudayaan daerah merupakan budaya asli dan telah lama ada serta diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Kebudayaan kita sekarang ini merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan masa lampau. Kebudayaan nasional harus memiliki unsur-unsur budaya yang mendapat pengakuan dari semua bangsa kita, sehingga menjadi milik bangsa. Kebudayaan nasional dilaksanakan pada saat kegiatan tingkat nasional, seperti perayaan peringatan kemerdekaan 17 Agustus, peringatan hari-hari nasional, dan kegiatan kantor pemerintah atau swasta. Sebagai warga negara Indonesia kita seharusnya bangga dengan adanya keanekaragaman kebudayaan. Bermacam-macam bentuk kebudayaan itu merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kita harus menghormati keanekaragaman budaya. Kita juga harus melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan budaya yang ada sekarang ini.

Bagaimana cara menghormati keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia? Sikap menghormati keanekaragaman budaya dapat kita tunjukkan dengan sikap-sikap berikut ini. a) Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. b) Tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa lain. c) Mau menonton seni pertunjukan tradisional. d) Mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni

tari, seni musik, dan seni pertunjukan. e) Bangga dengan hasil kebudayaan dalam negeri

Sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita yang terkenal tinggi nilainya itu tetap lestari, tidak terkena arus yang datang dari luar. Melestarikan kebudayaan nasional harus didasari engan rasa kesadaran yang tingi tanpa adanya paksaan dari siapapun.Dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional, kebudayaan daerah perlu juga kita kembangkan, karena kebudayaan daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Pembinaan kebudayaan daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) pertukaran kesenian daerah b) pembentukan organisasi kesenian daerah c) penyebarluasan seni budaya, antara lain melalui radio, TV, surat kabar serta

majalah d) penyelenggaraan seminar mengenai seni budaya daerah e) membentuk sanggar tari daerah f) mengadakan pentas kebudayaan

3. Menghormati Agama yang ada di Indonesia Sejak seseorang sudah diajarkan untuk meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang kita anut. Dalam kehidupan berbangsa, kita mengetahui keberagaman dalam agama. Agama tersebut tidak mengajarkan untuk memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Kita harus menghormati dan menghargai agama dan keyakinan orang lain, dengan begitu tidak akan ada pertengkaran. Seperti semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

4. Menghormati Ras yang ada di Indonesia Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia,


letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan-Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tinggal menyebar di seluruh Indonesia, namun terkadang mendiami daerah tertentu. Terakhir adalah ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Masyarakat Indonesia terdiri atas jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 119.630.913 dan perempuan sebanyak 118.010413 Jumlah penduduk ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga diprediksi penduduk Indonesia akan bertambah pesat pada tahun-tahun berikutnya, hal ini disebabkan oleh perumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun sekitar 1.49%. Suatu jumlah yang

besar dan dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari. Oleh karena itu perlu upaya untuk mengurangi pertumbuhan penduduk Indonesia. Ayo apa yang dapat dilakukan oleh kalian untuk memperlambat pertumbuhan penduduk Indonesia? Sering kali kita menjumpai seseorang memperlakukan orang lain secara berbeda karena perbedaan jenis kelamin. Misalkan saat tugas piket kelas, maka anak laki-laki mengangkat meja dan perempuan menyapu. Kemudian yang menjadi sekretaris dan bendahara kelas adalah anak perempuan. Keadaan inilah yang dinamakan gender, yang dapat diartikan sebagai perilaku atau sikap yang disebabkan perbedaan jenis kelamin. Perilaku dan sikap ini bukan karena jenis kelamin seseorang sehingga dia menjadi ketua kelas. Namun disebabkan oleh pandangan atau pendapat dalam masyarakat yang memberikan tugas-tugas tertentu berdasarkan jenis kelamin.Oleh karena hanya pandangan atau pendapat masyarakat, maka mengakibatkan perbedaan gender antar masyarakat. Coba kalian perhatikan dalam suku bangsa di Indonesia ada yang mengikuti garis keturunan ibu atau bapak. Seperti dalam masyarakat tertentu, nama marga mengikuti marga ayah, karena mengikuti garis keturunan laki-laki (patrilineal). Sedangkan masyarakat yang lain lebih mengutamakan anak perempuan dari pada laki-laki dalam kedudukan di keluarga. Bagaimana kita bisa bersikap menghormati keragaman ras yang ada di tanah air? Kita bisa mengembangkan sikap berikut ini. a) Menerima ras orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan di

masyarakat, kita jangan membedakan antara ras yang satu dengan yang lainnya

b) Tidak menjelek-jelekkan, menghina, dan merendahkan ras orang lain. Kita, manusia yang diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama.

5. Menghormati Golongan yang ada di Indonesia

Bagaimana kita bisa bersikap menghormati golongan atau kelompok lain yang ada di tanah air? Sama halnya dengan sikap kita dalam menghormati keraghaman ras. Berikut beberapa sikap yang di kembangan dalam menghormati kelompok atau golongan yang lain. a) Menerima golongan atau orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam

pergaulan di masyarakat, kita jangan membedakan antara golongan yang satu dengan golongan dengan yang lainnya

b) Tidak menjelek-jelekkan, menghina, dan merendahkan golongan atau kelompok yang lain. Kita, manusia yang diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama.


6. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Alat Pemersatu Bangsa Realitas suatu bangsa yang menunjukkan adanya kondisi keanekaragaman suku bangsa, budaya, agama ras dan golongan mengarahkan pada pilihan untuk menganut asas multikulturalisme. Dalam asas multikulturalisme ada kesadaran bahwa bangsa itu tidak tunggal, tetapi terdiri atas sekian banyak komponen yang berbeda. Multikluturalisme menekankan prinsip nilai-nilai kebersamaan di antara keragaman suku bangsa, budaya, agama ras dan golongan tersebut. Semua suku bangsa, budaya, agama ras dan golongan pada prinsipnya sama-sama ada dan karena itu harus diperlakukan dalam konteks duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Asas itu pulalah yang diambil oleh Indonesia, yang kemudian dirumuskan dalam semboyan yaitu “bhineka tunggal ika”. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah,

namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Realitas historis menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berdiri tegak di antara keragaman suku bangsa, budaya, agama ras dan golongan yang ada. Salah satu contoh nyata yaitu dengan dipilihnya bahasa Melayu sebagai akar bahasa persatuan yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Dengan kesadaran yang tinggi semua komponen bangsa menyepakati sebuah konsensus bersama untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang dapat mengatasi sekaligus menjembatani jalinan antarkomponen bangsa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda, namun selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan.Untuk dapat bersatu kita harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan terjadi persamaan langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman tersebut adalah Pancasila, kita harus dapat meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita, seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan

wilayah.Dalam pandangan Koentjaraningrat (1993:5) Indonesia dapat disebut sebagai negara plural terlengkap di dunia di samping negara Amerika. Di Amerika dikenal semboyan et pluribus unum, yang mirip dengan bhineka tunggal ika, yang berarti banyak namun hakikatnya satu.


Gotong royong di lingkungan sekolah dan masyaakat

Semboyan Bhineka Tunggal Ika memang menjadi sangat penting ditengah beragamnya adat dan budaya Indonesia. Menjadi barang percuma, apabila semboyan penuh makna tersebut hanya menjadi pelengkap burung garuda penghias dinding. Bhineka Tunggal Ika bermakna berbeda beda tetapi tetap satu jua, sebuah semboyan jitu yang terbukti berhasil menyatukan bangsa dengan sejuta suku, bangsa yang kaya akan ideologi, menjadi sebuah bangsa yang utuh dan merdeka.Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa yang lain yakni: a) Dasar Negara Pancasila b) Bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaan c) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan d) Lambang Negara Burung Garuda e) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya f) Lagu-lagu perjuangan

Masih banyak alat-alat pemersatu bangsa yang sengaja diciptakan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Bisakah kamu menyebutkan yang lainnya? Persatuan dalam keragaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keragaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut: a) Kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang b) Pergaulan antarsesama yang lebih akrab c) Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah d) Pembangunan berjalan lancar

C. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama,Ras, dan Antargolongan Indonesia, negara di Asia Tenggara yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Penduduk Indonesia termasuk bersifat heterogen dan memiliki suku, ras dan budaya yang beraneka ragam. Keberagaman suku, budaya, agama, rasa dan golongan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada. Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 200 juta orang lebih, penduduk Indonesia tersebar di masing-masing pulau dan mempunyai ciri khas budayanya sendiri. Warisan agama dan budaya yang berkembang di Indonesia, berasal dari


berbagai macam etnis, suku, dan bahasa di daerah-daerah yang menyebar di tanah nusantara.

Toleransi antar Umat Beragama

Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ini antara lain dipengaruhi oleh letak geogarfis di jalur perdagangan internasional. Dukungan kekayaan alam yang melimpah dan diperlukan oleh bangsa lain, maka para pedagang asing datang ke Indonesia. Selain melakukan kegiatan berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Agama Hindu dan Budha masuk dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia, kemudian menyusul para pedagang Gurajat menyebarkn ajaran Islam. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Kong Hu Chu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena sebelumnya masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Juga sifat keterbukaan masyarakat Indonesia menerima budaya lain. Keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan jangan dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita selaku bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk selalu melestarikan persatuan dan kesatuan dalam Negara yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, dengan mendalami keanekaragaman suku bangsa, rasa, agama dan golongan yang ada Indonesia, wawasan kita akan bertambah sehingga

kita tidak akan menjadi bangsa yang kerdil. Kita dapat menjadi bangsa yang mau dan mampu menghargai kekayaan yang kita miliki, yang berupa keanekaragaman kebudayaan tersebut.Untuk menciptakan suatu integrasi dalam masyarakat yang memiliki tingkat keanekaragamaan kelompok sosial yang tinggi diperlukan dengan sikap pengorbanan sikap toleransi yang besar dan upaya yang kuat untuk melawan prasangka dan diskriminasi. Sikap toleransi berarti sikap yang rela menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lain.Adapun sikap toleransi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman antara lain: a) Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain b) Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik


c) Menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya.

d) Lebih mengutamakan negara dari pada kepentingan daerah atau suku masing-masing.

Dengan adanya multikulturalisme (ragam budaya), diharapkan mempertebal sikap toleransi dan rasa tolong menolong serta nasionalisme kita. Kita mesti bangga, memiliki suku bangsa, budaya, agama ras dan golongan yang beragam. Keragaman suku bangsa, budaya, agama ras dan golongan merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Sebagai contoh bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah kita. Bahkan kita pun sempat kecolongan, budaya asli daerah kita diklaim atau diakui sebagai budaya asli bangsa lain. Karya-karya putra daerah pun juga banyak yang diklaim oleh bangsa lain.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah dengan cara menyilang (X) huruf a, b, c, atau d di depan jawaban

yang tepat! 1. Budaya atau kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan atau kreasi

dari …. a. Tuhan b. manusia c. Binatang d. malaikat

2. Bhineka Tunggal Ika artinya …. a. berbeda tetapi sama c. perbedaan dalam persamaan b. berbeda-beda tetapi tetap satu d. sama namun berbeda-beda

3. Keragaman suku dan budaya yang kita miliki merupakan satu kesatuan untuk …. a. berselisih b. bertengkar c. Beradu d. bersatu

4. Serimpi, Kecak, Saman, Piring adalah nama …. a. lagu daerah c. tarian daerah b. bahasa daerah d. alat musik

5. Angklung, Tifa, Gamelan, Kolintang adalah nama …. a. lagu daerah c. tarian adat b. senjata tradisional d. alat musik tradisional

6. Yang merupakan judul lagu daerah adalah …. a. Kethoprak b. Cakalele c. Bungong Jeumpad. Rencong

7. Cara menghargai keragaman agama yang ada adalah dengan cara ….

a. pura-pura tidak tahu b. mengikuti ibadah agama orang lain c. mengotori tempat ibadah agama orang lain d. tidak gaduh jika ada orang lain yang beribadah

8. Bahasa yang disepakati oleh suatu negara menjadi bahasa resmi kenegaraan disebut …. a. bahasa daerah c. bahasa internasional b bahasa nasional d. bahasa pergaulan

9. Sekumpulan masyarakat yang memiliki tradisi dan adat-istiadat yang sama disebut …. a. paguyuban c. patembayan b. suku bangsa d. Budaya


10. Rencong, Mandau, dan Clurit adalah nama …. a. lagu daerah c. pakaian adat b. tarian daerah d. senjata tradisional

11. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah …. a. menghapuskan semua perbedaan b. memandang rendah suku dan budaya lain c. menganggap suku dan budaya sendiri sebagai yang paling baik d. menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa

12. Budaya bangsa atau nasional bersumber dari budaya …. a. Jawa b. Melayu c. Daerah d. Cina

13. Bersatu kita teguh bercerai kita …. a. jatuh b. Bersama c. runtuh d. Rugi

14. Lambang negara Indonesia adalah ….

a. Garuda Pancasila c. Pancasila b. Bhinneka Tunggal Ika d. UUD 1945

15. Salah satu cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditempuh melalui …. a. kerja sama intern umat beragama b. hubungan baik antara pemuka agama c. dialog antar agama yang berbeda d. kerja sama antar umat beragama

16. Makna dari Bhineka Tunggal Ika adalah ... a. perbedaan menimbulkan perpecahan b. walaupun runtuh tapi tetap satu c. berbeda-beda tapi tetap satu d. berbeda-beda pasti runtuh

17. Indonesia memiliki keragaman budaya, kecuali... a. kesenian daerah c. cara berpakaian b. model rambut d. upacara adat

18. Suku bangsa yang masih mendiami daerah pedalaman adalah . . . a. Sumatera b. Papua c. Kalimantan d. Jakarta

19. Bahasa yang hidup dan berkembang pada masyarakat tertentu merupakan . . . a. bahasa modern c. bahasa sunda b. bahasa daerah d. bahasa batak

20. Bahasa nasional yang disepakati oleh bangsa kita sebagai bahasa resmi negara adalah . . . a. bahasa indonesia c. bahasa kampung b. bahasa daerah d. bahasa inggris

21. Kesenian tradisional dari Madura adalah . . . a. lompat batu c. karapan sapi b. tari seudati d. ngaben

22. Rumah adat joglo berasal dari provinsi . . . a. Bali b. Jawa tengah c. Madura d. Papua

23. Siapakah yang pertama kali mengemukakan kalimat Bhineka Tunggal Ika? a. Mpu Tantular b. guru c. Presiden d. Ayah

24. Upacara pembakaran mayat di Bali dinamakan dengan . . . a. lompat batu b. ngaben c. karapan sapi d. Joglo


25. Yang tidak termasuk menghargai keragaman yang tumbuh di masyarakat, adalah . . . a. tidak membedakan setiap suku bangsa b. mencela tradisi yang tumbuh dimasyarakat c. tidak membanggakan suku sendiri d. mendukung setiap kegiatan masyarakat

26. Suku Baduy berasal dari …. a. Banten b. Jawa Timur c. Jawa Tengah d. DI Yogyakarta

27. Saluang adalah alat musik yang berasal dari daerah .… a. Sumatra Barat b. Aceh c. Jawa Timur d. Madura

28. Gayo adalah nama suku bangsa dari Provinsi .… a. Aceh b. Sumatra Barat c. Jambi d. Riau

29. Senjata tradisional dari Jawa Timur adalah .… a. Clurit b. Golok c. Keris d. Mandao

30. Berikut ini adalah suku yang berasal dari Sulawesi Utara, kecuali…. a. Sangir Talaud b. Minahasa c. Bolaang d. Bulungan

B. Jawablah dengan lengkap dan jelas!

1. Tuliskan tiga manfaat keaneka ragaman budaya! ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

2. Apa yang dimaksud dengan suku bangsa? ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................

3. Sebutkan cara-cara untuk menghormati budaya bangsa ! ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

4. Apa saja kesenian tradisionil masyarakat Betawi ?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 5. Apa nama suku asli warga Jakarta?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................


Ulangan Akhir Semester

I. Pilihlah dengan cara menyilang (X) huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Peraturan Yang Diciptakan Untuk Mengarahkan/Mengendalikan Tingkah Laku

Warga Masyarakat Agar Sesuai Dengan Tatanan Yang Dikehendaki Bersama Disebut ... a. Nilai b. Norma c. Kaidah d. Hukum

2. Pada Hakikatnya Norma-Norma Yang Berlaku Dalam Masyarakat Untuk Mengatur Tingkah Laku Manusia Secara ... a. Pribadi c. Menyeluruh

b. Pribadi Dan Masyarakat d. Lahir Dan Batin 3. Pada Dasarnya Norma Memiliki Dua Kandungan Isi, Yaitu ...

a. Anjuran Dan Nasihat c. Nasihat Dan Larangan b. Perintah Dan Larangan d. Larangan Dan Hukuman

4. Aturan Yang Mengharuskan Seseorang Atau Masyarakat Untuk Melakukan Hal-Hal Tertentu Karena Akan Mendatangkan Akibat Yang Dipandang Baik Disebut ... a. Perintah b. Larangan c. Anjuran d. Hukuman

5. Aturan Yang Mengharuskan Seseorang Atau Masyarakat Untuk Tidak Melakukan Hal-Hal Tertentu Karena Akan Mendatangkan Akibat Yang Dipandang Buruk Disebut ... a. Perintah b. Larangan c. Anjuran d. Hukuman

6. Fungsi Norma Dsalam Kehidupan Bermasyarakat Adalah ... a. Mengatur Tingkah Laku Manusia b. Agar Manusia Beriman Dan Bertaqwa c. Untuk Mengendalikan Tutur Kata d. Mengatur Hidup Manusia Dengan Paksaan

7. Tujuan Norma Adalah ... a. Agar Manusia Dapat Bertindak Dengan Sewenang-Wenang b. Agar Dapat Memaksa Seseorang Untuk Mematuhi Keinginannya c. Agar Tercipta Ketertiban Dan Kedamaian Dalam Pergaulan Hidup Manusia d. Untuk Mengendalikan Manusia Supaya Berbuat Jahat

8. Dari Sekian Norma Yang Berlaku Dalam Masyarakat, Yang Paling Tua Adalah Norma ... a. Kesusilaan b. Kesopanan c. Hukum d. Adat-Istiadat

9. Norma Yang Bersumber Dari Ajaran Tuhan Yang Maha Esa Atau Wahyu Adalah Norma ... a. Agama b. Kesopanan c. Hukum d. Adat-Istiadat

10. Salah Satu Sanksi Norma Kesusilaan Adalah ... a. Dipidana b. Didenda c. Ditahan d. Dikucilkan

11. Seseorang Yang Makan Sambil Berdiri Biasanya Dikatakan ... a. Sopan Santun c. Tidak Sopan b. Tidak Tahu Adat d. Sombong

12. Sanksi Norma Agama Bersifat ... a. Memaksa b. Nyata c. Langsung d. Tidak Langsung


13. Dari Sekian Norma Yang Berlaku Dalam Masyarakat, Norma Yang Paling Tegas Adalah Norma ... a. Kesopanan b. Kesusilaan c. Hukum d. Agama

14. Norma Yang Dianggap Paling Tegas Dibandingkan Dengan Norma Lain Disebabkan Oleh ... a. Sanksinya Yang Tegas c. Hukumannya Yang Berat b. Sanksinya Tegas Dan Jelas d. Adanya Hukuman Mati

15. Menurut S.M. Amin, S.H. Bahwa Hukum Adalah Kumpulan-Kumpulan Peraturan Yang Terdiri Dari ... a. Norma Dan Sanksi-Sanksi c. Perintah Dan Larangan b. Peraturan Tertulis Dan Tidak Tertulis d. Anjuran Dan Hukuman

16. Menurut Drs. E. Utrecht, S.H. Hukum Adalah Himpunan Peraturan-Peraturan Yang Mengurus Tata Tertib Masyarakat Dan Karena Itu Harus Ditaati Oleh Masyarakat Itu, Yaitu Yang Terdiri Atas ...

a. Norma Dan Sanksi c. Peraturan Tertulis Dan Tidak Tertulis b. Peritah Dan Larangan d. Anjuran Dan Hukuman

17. Hukum Menurut Bentuknya Dapat Dibedakan Menjadi ... a. Hukum Tertulis Dan Hukum Tidak Tertulis b. Hukum Obyektif Dan Hukum Subyektif c. Hukum Material Dan Hukum Formal d. Hukum Privat Dan Hukum Publik

18. Hukum Menurut Sanksi Dan Sifatnya Dapat Dibedakan Menjadi Dua, Yaitu ... a. Hukum Tertulis Dan Hukum Tidak Tertulis b. Hukum Yang Mengatur Dan Hukum Yang Memaksa c. Hukum Nasional Dan Hukum Internasional d. Hukum Pidana Dan Hukum Perdata

19. Setiap Peraturan Perundang-Undangan Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Negara Dan/Atau Lembaga Berwenang Yang Isinya Mengikat Secara Umum Disebut ... a. Yurisprudensi b. Doktrin c. Undang-Undang d. Traktat

20. Di Bawah Ini Yang Tidak Termasuk Kedalam Pembagian Hukum Publik Adalah ... a. Hukum Tata Negara c. Hukum Tata Usaha Negara b. Hukum Perdata d. Hukum Administrasi Negara

21. Ada Perbedaan Pokok Antara Hukum Publik Dan Hukum Privat Jika Dilihat Dari Unsur Kepentingannya, Kalau Didalam Hukum Publik Untuk Mengatur Kepentingan Umum Sedangkan Kalau Didalam Hukum Privat Untik Mengatur Kepentingan ... a. Perseorangan b. Masyarakat c. Kelompok d. Keluarga

22. Pelaanggaran Terhadap Hukum Privat Sanksinya Tidak Diberikan Secara

Langsung Melainkan Melalui Pengaduan Dari Pihak Yang Dirugikan, Sedangkan Dalam Hukum Publik Sanksinya Bersifat ... a. Sementara b. Tegas c. Ringan d. Berat

23. Di Bawah Ini Yang TidakTermasuk Tujuan Hukum Adalah ... a. Memberi Petunjuk Dalam Pergaulan Masyarakat b. Mendatangkan Kemakmuran Dan Kebahagiaan Pada Masyarakat c. Menciptakan Keresahan Dalam Masyarakat d. Memberikan Kepastian Hukum

24. Menurut Teori Etis Tujuan Hukum Adalah ... a. Menghendaki Mayarakat Untuk Demontrasi b. Mewujudkan Masyarakat Yang Koruptor c. Berbuat Semena-Mena Terhadap Sesama d. Semat-Mata Menghendaki Terwujudnya Keadilan


25. Dalam Teori Utilitas Tujuan Hukum Adalah ... a. Mewujudkan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Bagi Semua Orang b. Mewujudkan Keadilan Hanya Untik Kelompoknya Saja c. Menciptakan Keadilan Hanya Untuk Pimpinannya Saja d. Agar Masyarakat Takut Pada Pemerintah

26. Di Bawah Ini Yang TidakTermasuk Fungsi Hukum ... a. Sebagai Alat Ketertiban Masyarakat b. Sebagai Sarana Mewujudkan Keadilan Sosial c. Sebagai Sarana Penggerak Pembangunan d. Sebagai Alat Untuk Memecah Belah Persatuan Bangsa

27. Suatu Negara Dapat Disebut Negara Hukum Apabila Memiliki Syarat-Syarat Sebagai Berikut, Kecuali... a. Memiliki Undang-Undang Dan Peraturan Yang Digunakan Untuk Mengatur

Hak Dan Kewajiban Warga Negaranya

b. Memiliki Alat-Alat Negara Seperti Kepolisian, Kejaksaan Dan Pengadilan c. Harus Ada Bantuan Rakyat Kepada Alat-Alat Negara d. Adanya Pengakuan Dari Negara Lain

28. Di Bawah Ini Yang Termasuk Ciri-Ciri Negara Hukum, Kecuali ... a. Adanya Pembagian Kekusaan Dalam Negara b. Diakuinya HAM Yang Dituangkan Dalam Konstitusi Dan Peraturan

Perundang-Undangan c. Tidak Ada Peradilan Yang Bebas Dan Merdeka d. Ada Dasar Hukum Bagi Kekuasaan Pemerintahan

29. Tujuan Ditetapkannya Norma Hukum Adalah Untuk Memajukan ... a. Kepastian Hukum c. Nasionalisme b. Hak Asasi Manusia d. Patriotisme

30. Ketika Kamu Pulang Sekolah Melihat Seorang Pencuri Sedang Dikeroyok. Apa Yang Akan Kamu Lakukan ... a. Membiarkan Saja c. Melaporkan Kepihak Berwajib b. Melerainya d. Mengajak Teman Ikut Mengeroyok

31. Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat Merupakan Hal Yang Sangat Penting Karena ... a. Menjamin Kelancaran Warga Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup b. Tidak Menghindari Tindakan Memaksa Kehendak Kepada Warga Masyarakat c. Mencegah Tindakan Yang Dapat Memecah Belah Persatuan Dalam

Masyarakat d. Merubah Kehidupan Warga Masyarakat Yang Kurang Mengenal Tata

Pergaulan 32. Contoh Penerapan Norma Agama Dalam Lingkungan Masyarakat Adalah ...

a. Minim-Minuman Keras b. Melakukan Perbuatan Judi c. Menyontek Saat Mengerjakan Soal-Soal Ulangan d. Bersikap Disiplin Dalam Melaksanakan Ibadah Kepada Tuhan Yang Maha

Esa 33. Contoh Penerapan Norma Kesusilaan Adalah ...

a. Tidak Melakukan Perbuatan Mesum Dimuka Umum Meskipun Suami Isteri b. Berbuat Baik Terhadap Sesama Manusia c. Menghormati Orang Tuanya Agar Selamat Di Akhirat d. Berlaku Jujur


34. Di Bawah Ini Yang BukanContoh Penerapan Norma Kesopanan Di Lingkungan Masyarakat ... a. Berlaku Adil b. Orang Yang Lebih Muda Bersikap Menghormati Terhadap Orang Yang Lebih

Tua c. Tidak Melontarkan Kata-Kata Kasar/Kotor Dihadapan Orang Lain d. Menerima Sesuatu Dengan Tangan Kanan Dan Mengucapkan Terima Kasih

35. Di Bawah Ini Yang Bukan Contoh Perilaku Norma Hukum Didalam Kehidupan Masyarakat Dan Bernegara Adalah ... a. Tidak Main Hakim Sendiri c. Membayar Pajak Tepat Waktu b. Sopan Santun Terhadap Guru d. Memiliki SIM

36. Setelah Kemerdekaan Diperoleh Bangsa Indonesia Harus Melakukan Pembangunan Dalam Segala Bidang Yaitu Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur Secara Meterial Dan Spiritual Berdasarkan ...

a. Pancasila c. UUD 1945 b. Ketetapan MPR d. Undang-Undang

37. Keanggotaan PPKI Bentukan Jepang Terdiri Dari ... a. 22 Orang b. 23 Orang c. 25 Orang d. 28 Orang

38. Berikut Ini Bukan Anggota PPKI Adalah ... a. Ir. Soekarno c. Drs. Muh. Yamin b. Drs. Jap Tjwan Bing d. D. Muh. Yamin

39. Beriut Ini Yang Tidak Termasuk Hasil Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Adalah ... a. Mengesahkan UUD 1945 b. Memilih Presiden Dan Wakil Presiden RI Yang Pertama c. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat Sebagai Badan Musyawarah

Darurat d. Membentuk Dan Menyusun Menteri

40. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Merupakan Sumber Huykum Bagi ... a. Terbentuknya Negara RI c. Peraturan Perundang-Undangan Nasional b. Terbentuknya UUD 1945 d. Pemerintah RI

II. Jawablah Pertanyan-Pertanyaan Berikut Ini Dengan Singkat Dan Jelas !

1. Jelaskan Pengertian Norma Hukum Dan Berilah 3 Contoh Pelaksanaan Norma

Hukum !

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

2. Jelaskan Bahwa Norma Memiliki 2 Kandungan Isi !

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................


3. Sebutkan Keputusan Sidang Pertama PPKI ( Tanggal 18 Agustus 1945 ) !

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

4. Apa Arti Kemerdekaan RI Secara Khusus !

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

5. Sebutkan Syarat-Syarat Berdirinya Suatu Negara !

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................


Abdulkarim, Aim. 2007.Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis. Jakarta: Grafindo Media Pratama.

Dewi Aniaty, Aviani Santi; 2008, Pendidikan Kewarganegaraan 2, SMP dan

MTs Kelas VIII. editor, Toni Kurnia. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,

Lukman, S. Dkk, 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, untuk

Kelas IX SMP/MTs, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sri Harini Dwiyatmi, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan, Jogjakarta:

Pustaka PelajarEdisi / Cet : Cet 1

DAFTAR PUSTAKA


Nama : SYAEFUDIN, S.Pd., M.M.,

Nip : 196610241997031001

Pangkat/Gol : Guru Madya, III/d

Unit Kerja : MTsN Slawi Kab. Tegal

Alamat : Suradadi Kramat Kab. Tegal

PROFIL PENULIS


ISBN-13: 978-1547052301

ISBN-10: 1547052309

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan · 2021. 5. 7. · ss m pendidikan pancasila dan...

Documents