pendidikan pancasila - digital library -...

TA. 2009 / 2010 [PENDIDIKAN PANCASILA]

Materi 1PENDAHULUAN

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA1. Landasan Historis

Suatu bangsa memiliki ideology dan pandangan hidupnya sendiri yang diambil dari

nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Pancasila digali

dari bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya

bangsa Indonesia.

Ex: Masa kerajaan Sriwijaya & Majapahit, pada masa ini nilai-nilai ketuhanan,

seperti kepercayaan kepada Tuhan telah berkembang dan sikap toleransi juga

telah lahir, begitupula nilai kemanusiaan yang adil dan beradap dan sila

lainnya.

2. Landasan Kultural

Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah sesuatu hal yang tidak dapat

dipisahkan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Bangsa yang tidak memiliki

pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati diri

sehingga bangsa itu mudah terombang ambing dari pengaruh yang berkmbang dari

luar negerinya.

Pancasila → kepribadian/jati diri → Penetrasi

Pemikiran Konseptual : 1. Soekarno

2. Drs. Muhammad Hatta

3. Mr. Muhammad Yamin

4. Prof. Mr. Dr. Supomo dll

3. Landasan Yuridis

UU No. 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipakai sebagai dasar

penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa isi

kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan

Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan → Kurikulum

Bersifat Nasioanal.

4. Landasan Filosofis

Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila

merupakan Filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Republik

Indonesia. Pancasila sebagai filsafat Negara harus menjadi sumber bagi segala

tindakan para penyelenggara Negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang


berlaku bagi kehidupan bernegara. Oleh karena itu dalam menghadapi tantangan

kehidupan bangsa yang memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap

memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan

kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi,

social-budaya dan pertahanan keamanan.

B. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILABerdasarkan Majelis Permusyawaratan rakyat adalah Meningkatkan kecerdasan

serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia

yang beriman dan bertakwa terhadap TYME, berkualitas, dan mandiri, sehingga mampu

membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan

pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Pendidikan pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diwujudkan dalam

kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap TYME

dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat

kemanusiaan yang adil dan beradap, perilaku kebudayaan, mengutamakan kepentingan

bersama diatas kepentingan perorangan/golongan. Dengan demikian, perbedaan

pemikiran, pendapat atau kepentingan diatasi melalui keadilan social bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Tujuan NasionalTerdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat yaitu: ”....melindungi

segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,…memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamayan abadi dan keadilan sosial.

Implementasinya adalah penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan

demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan

pancasila dan UUD 1945.

C. Tujuan Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia

dalam upaya mewujudkan tujuan nasional.

Berdasarkan UU No. 21 Th 1989 pasal 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan


mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang berimn dan

bertakwa terhadap TYME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri

serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Hal ini juga sesuai dengan

pasal 31 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan

dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

yang diatur dalam UU”.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional adalah

a. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi

kualitasnya dan mampu mandiri

b. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara

Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang

mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran,

paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

MISI DAN VISI PENDIDIKAN PANCASILAa. Misi pendidikan pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi

penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan

kepribadiannya.

b. Visi adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar agama

dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab

kemanusiaan.

KOMPETENSI PENDIDIKAN PANCASILAPendidikan Pancasila dengan Kompetensi bertujuan menguasai kemampuan berfikir,

bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual.

Kompetensi yang diharapkan adalah

a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang

bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya.

b. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan

kesejahteraan, serta cara-cara pemecahannya

c. Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.


d. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai perisiwa sejarah dan

nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.


Materi 2 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga NegaraWarganegara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu

dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warganegara dengan

negara, warga negara mempunyai kewrajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya

warga negara juga mempunyai hak-hak yang hams diberikan dan dilindungi oleh negara.

Menurut AS Hikam, warga negara merupakan terjemahan dari citizenship adalah

anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Secara singkat,

Koerniatmanto S, mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota

negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya.

la mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Secara umum pengertian warga negara bahwa warga negara merupakan anggota

negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, la mempunyai

hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan

pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap

negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada.

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur

dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan

derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Di antara hak-hak warga

negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya

tertuang dalam pasal 26, 27, 28 dan 30, 31, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga

negara. Pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan

undang-undang.

2) Pasal 27, ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang Jayak bagi kemanusiaan.

3) Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.


1) Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pembelaa negara. dan ayat (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-

undang.

2) Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, Sedangkan

contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warganegara antara lain kewajiban

membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah

air, membela pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi orang lain dan

mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan, dan berbagai kewajiban lainnya

dalam undang-undang. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban

warganegara adalah terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap

perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga sadar dan menganggap hak

dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri.

Cara Memperoieh Kewarganegaraan IndonesiaAdapun cara memperoieh kewarganegaraan Indonesia, meliputi:

1) Karena Kelahiran, artinya bisa membuktikan dengan adanya akta kelahiran.

2) Karena Pengangkatan, yaitu adanya Kutipan Pernyataan Sah Buku Catatan

Pengangkatan Anak Asing.

3) Karena dikabulkannya permohonan, yaitu adanya Petikan Keputusan Presiden tentang

permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji setia)

4) Karena Pewarganegaraan, yaitu adanya Petikan Keputusan Presiden tentang

pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan

janji setia.

5) Karena perkawinan

6) Karena turut ayah dan atau ibu

7) Karena pernyataan, yaitu adanya Surat Edaran Menteri tentang

Memperoleh/kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan.

Asas-asas Kewarganegaraana. Asas Ius-Sangainis dan asas lus-Soli

Asas ius-sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa

kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orangtuanya. Sedangkan asas ius-soli

adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang

ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut.


b. Bipatride dan Apatride

Bipathde (dwi kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara

terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Sedangkan

apatride (tanpa kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan

Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara apapun.

Untuk itu dalam menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan dua stelsel

kewarganegaraan (disamping dua asas diatas), yaitu:

• Stelsel aktif, contoh: hak opsi yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan.

• Stelsel pasif, contoh: hak repudiasi yaitu hak untuk menolak kewarganegaraan


Materi 3Pengertian Bangsa dan Negara

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah orang-orang yang memiliki

kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri.

Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanva terikat karena kesatuan bahasa dan

wilayah tertentu di muka bumi.

Berikut ini definisi negara menurut beberapa ahli:

1. Roger H. Soltau: "Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang

mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nam a

masyarakat".

2. Harold J. Laski: "Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena

mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung

daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk

mencapai terkabulnya keinginan-keingman mereka bersama, Masyarakat merupakan

negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-

asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

3. Max Weber: "Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam

penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah". 4. Robert M. Maclver:

"Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam suatu

masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang

diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan

memaksa".

Jadi definisi umum bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya

diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga

negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol)

monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Tugas Utama NegaraMenurut defmisi negara dari Robert Mac Iver:

1) Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang

bertentangan satu sama lainnya.

2) Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan

bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara


Sifat - Sifat Negara1. Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan

demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki

dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai

kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu

adalah polisi, tentara, dsb.

2. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan

bersama dari masyarakat dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa

suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan

disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan

masyarakat.

3. Sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan (misainya

keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Teori terbentuknya negaraa) Teori Hukum Alam. Pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles

kondisi alam -^ tumbuhnya manusia -> berkembangnya negara

b) Teori Ketuhanan; segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan

c) Teori Perjanjian (Thomas Hobhes); manusia menghadapi kondisi alam dan

timbullah kekerasan. Manusia tidak akan bertahan apabila tidak mengubah cara

tersebut sehingga manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan dan

menggunakan persatuan untuk pemenuhan kebutuhan bersama

Unsur-Unsur Negaraa) Bersifat Konstitutif

1. Wilayah . Setiap negara menduduki tempat tertentu dimuka bumi dan

mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh

wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut disekelilingnya dan angkasa

diatasnya.

2. Penduduk Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara

menjangkau semua penduduk didalam wilayahnya. Dalam mempelajari

soal penduduk ini, maka perlu diperhatikan factor-faktor seperti kepadatan

penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan. Homogenitas

dan masalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu perasaan


subyektif pada sekeloinpok manusia bahwa mereka merupakan satu

bangsa dan bahwa cita-cita serta aspirasi mereka bersama hanya dapat

tercapai jika mereka tergabung dalam satu negara atau nasional. Ernest

Renan: "pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau kesamaan

suku bangsa, akan tetapi tercapainya hasil gemilang dimasa lampau dan

keinginan untuk mencapainya lagi dimasa depan.

3. Pemerintah Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang

untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat

bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Kekuasaan pemerintah

biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

b) bersifat Deklaratif

Pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun de facto. Pengakuan

Adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang yang

melaksanakannya dengan semua cara termasuk paksaan yang tersedia.

Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak

selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik.

Bentuk NegaraTerdapat beberapa bentuk negara didunia, diantaranya:

1) Negara Kesatuan (unitarisme)

Dalam negara kesatuan kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan

berada pada pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan ini dikenal

dengan adanya si stem sentralisasi dan desentralisasi

2) Negara Serikat (negara federasi)

Negara serikat ini terdiri dari beberapa negara bagian. Negara bagian ini

bermula dari negara yang merdeka dan berdaulat yang kemudian

menggabungkan diri kedalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk

melaksanakan urusan secara bersama. Terdapat sebagian kekuasaan yang

diserahkan tersebut disebutkan satu persatu (limit at if), bisanya yang diserahkan

adalah urusan luar negeri, pertahanan negara dan keuangan.


Materi 4SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Menurut Moh Yamin, negara kebangsaan Indonesia terbentuk

melalui tiga tahap yaitu:

• Zaman Sriwijaya (dibawah wangsa sailendra 600-1400)

• Zaman Majapahit (1293-1525)

• Negara kebangsaan modern

Masa Kerajaan SriwijayaKerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke VII, di bawah kekuasaan

Wangsa Sailendra (Melayu Kuno & menggunakan huruf Palawa) di kenal

dengan kerajaan Maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut.

Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda (686 M), Selat Malaka

(775M). Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, dimana

Pemerintah melalui pegawai Raja membentuk suatu badan untuk

mengumpulkan hasil kerajinan rakyat supaya rakyat mengalami

kemudahan dalam pemasarannya. Selain itu juga sudah ada badan yang

yang bertugas mengurus pajak, harta benda kerajaan, kerohaniawan yang

menjadi pengawas teknis pembangunan, gedung-gedung dan patung-

patung suci sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya

dengan nilai-nilai ketuhanan

Pada zaman Kerajaan Sriwijaya telah didirikan Universitas Agama

Budha yang sudah dikenal di Asia, Pelajar dari Universitas ini dapat

melanjutkan studi ke India, banyak guru-guru tamu yang mengajar disini

dari India, seperti Dharmakitri. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam

suatu Negara telah tercermin dalam Kerajaan Sriwijaya sebagaimana

tersebut dalam perkataan "Marvuai Vannua Criwijaya Siddhayatra

Subhika" (suatu cita-cita negara yang adil dan makmur).

Pada Hakekatnya Nilai-nilai budaya Kerajaan Sriwijaya telah

menunjukan nilai-nilai pancasila, yaitu sebagai berikut:

a. Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya agama Budha dan Hindu

yang hidup berdampingan secara damai. Pada Kerajaan Sriwijaya

terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama

Budha.

b. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India

(Dinasti Marsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India


meunjukan telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif

c. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah

menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep

wawasan nusantara.

d. Nilai sila keempat Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang

luas, meliputi Siam dan Semenanjung Melayu (INA sekarang).

e. Nilai Sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan

perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

Masa Kerajaan MajapahitSebelum kerajaan majapahit berdiri telah berdiri kerajaan di jawa

Tengah dan Jawa Timut secara silih berganti yaitu kerajaan Kalingga

(abad ke-VII), Sanjaya (abad ke-VIII), sebagai refleksi puncak budaya

kerajaan tersebut dibangunnya Candi Borobudur (candi agama Budha

pada abad ke-IX) dan Candi Brambanan (candi agama Hindu pada abad

ke-X).

Agama yang dilaksanakan pada zaman Majapahit ini adalah

Agama Hindu dan Budha yang saling hidup berdampingan secara damai.

Pada masa ini mulai dikenal beberapa isitilah dan Nilai-nilai pancasila

pada Kerajaan Majapahit, antara lain:

1) Sila 1, terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup

berdampingan secara damai. Istilah Pancasila terdapat dalam

buku 'Negrakertagama karangan Empu Prapanca dan Empu

Tantular mengarang buku Sutasoma yang terdapat seloka

persatuan nasional yang berbunyi "Bhineha Tunggal Ika tan Hana

Dharma Mangrud\ artinya walaupun berbeda-beda namun satu jua

dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda.

2) Nilai sila 2, terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk

dengan kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa, dan kamboja.

Disamping itu juga mengadakan persahabatan dengan Negara-

negara tetangga.

3) Nilai sila 3, terwujud dengan keutuhan kerajaan , khususnya

Sumpah 4Palapa' yang di ucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada

dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri tahun 1331 yang berbunyi:

"Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jika selurnh

nusantara tertakluk di bawah kekuasaan Negara, jika gurun,


Seram, Tanjung, Ham, pahang, Dempo, Bali Sunda, Palembang,

dan Tumasik telah dikalahkan"

4) Nilai sila 4, Terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan

Majapahit yang menunjukan nilai-nilai musyawarah mufakat. Menurut

prasasti Kerajaan Brumbang (1329), dalam tata pemerintahan kerajaan

Majapahit terdapat semacam penasehat kerajaan , seperti Rakryan I

Hino, I Sirikan dan I Halu yang berarti memberikan nasehat kepada Raja.

Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah

menumbuhkan adat bennusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan

masalah bersama.

5) Nllai Sila 5 dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad

yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Zaman PenjajahanZaman penjajahan dimulai bangsa Eropa yang membutuhkan

rempah-rempah itu mulai memasuki Indonesia, yaitu Portugis, spanyol,

Inggris dan belanda. Masuknya bangsa Eropa seiring dengan keruntuhan

Kerajaan Majapahit sebagai akibat dari perselisihan dan perang soudara,

yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah di tinggalkan.

Pada zaman ini tidak ada rasa persatuan dan kesatuan sehingga

perjuangan melawan penjajah secara fisik dilakukan secara sendiri-

sendiri disetiap daerah. Rakyat mudah diadu domba sehingga mudah

dipecah belah, hal ini juga yang menimbulkan rakyat Indonesia semakin

miskin dan bodoh akibat penjajahan tersebut Oleh karena itu untuk

semboyan yang berbunyi "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh"

merupakan semangat agar rakyat Indonesia bisa menciptakan persatuan

dan kesatuan karena tanpa persatuan kita tidak akan bisa mengusir

penjajah.

Kebangkitan NasionalPada abad ke-XX Indonesia mengubah cara-caranya dalam

melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kegagalan

perlawanan secara fisik yang tidak adanya koordinasi pada masa lalu

mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia abad ke-XX untuk mengubah

bentuk perlawanan yang lain dengan cara membangkitkan kesadaran

bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Usaha-usaha yang


dilakukan dengan cara mendirikan berbagai organisasi politik disamping

organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial.

Dimulai dengan didirikannya suatu organisasi yang bernama Budi

Utomo (20 Mei 1908) dengan tokoh yang terkenal adalah Dr. Wahidin

Sudirohusodo. Organisasi ini merupakan organisasi modern pertama

yang lahir di Indonesia. Kemudian barulah bermunculan organisasi

pergerakan lain yaitu Serikat Dagang Islam (1909) yang kemudia berubah

menjadi pergerakan politik dengan nama Serikat Islam (1911) di bawah

pimpinan H.O.S Tjokroaminoto. Pada masa ini juga adanya Perjuangan

PNI (1927) yang menitikberatkan pada kesatuan nasional yang dipelopori

oleh Soekarno dan Kawan-kawan.


Materi 5Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945Pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan di bentuk Badan

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudiaan pada tanggal 29

April 1945 badan tersebut dibentuk. Badan penyelidik ini membuat bangsa Indonesia dapat

mempersiapakan kemerdekaannya secara legal dalam merumuskan syarat-syarat yang

harus dipenuhi sebagai negara merdeka.

Sidang BPUPKI 1Mr. Muhamad Yamin

BPUPKI mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 Sidang ini

dipimpin oleh Mr. Muhamad Yamin. Pidatonya berisikan Lima asas dasar untuk negara

Indonesia yang mereka idam-idamkan, yaitu sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai Rancangan UUD

Republik Indonesia. Di dalam pembukaan rancangan itu tercantum lima dasar negara yang

berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan persatuan Indonesia

3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradap

4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Beliau mengucapkan pidatonya di Hadapan sidang hari ke tiga BPUPKI, dalam

pidatonya di usulkan lima hal yang menjadi dasar-dasar negara merdeka. dengan

rumusannya sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme (Peri kemanusiaan)


3. Mufakat (Demokrasi)

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Kelima dasar negara ini beliau usulkan agar diberi nama Pancasila, Lima prinsip

dasar negara ini kemudian diperas menjadi Tri Sila yaitu (1). Sosio Nasionalisme

(kebangsaan), (2). Sosio-Demokrasi (mufakat) dan (3). Ketuhanan. Kemudian Tri Sila

diperas menjadi Eka Sila yang berarti gotong royong.

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional anggota BPUPKI mengadakan

pertemuan untuk membahas pidato dan usulan mengenai dasar negara yang

dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Sembilan tokoh tersebut adalah Ir. Soekarno, Drs.

Moh. Hatta, Mr. A. A Maramis, Abikoesno Tjokosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus

salim, Mr. Achmad Soebardjo, K. H. Wachid Hasyim, dan Mr. Muh. Yamin. Setelah

mengadakan pembahasan di susunlah sebuah Piagam Jakarta, dengan rumusan

Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradap

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang BPUPKI 2 (14-16 Juli 1945)Pada sidang yang ke dua ini terdapat keinginan untuk mempersatukan semua

kepulauan Indonesia yang pada bulan Juli 1945 itu sebagian besar wilayah Indonesia

kecuali Irian, Tarakan, dan Morotai yang masih dikuasai Jepang. Mulai dibentuk Panitian

Perancang UUD yang melaporkan hasil pertemuannya, termasuk pembukaan yang di

dalamnya terdapat Pancasila

Proklamasi kemerdekaan dan maknanyaPada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia persiapan Kemertdekaan

Indonesia (PPKI), Ir. Soekarno diangkat menjadi ketua dan wakil ketua Drs. Moh Hatta.

Badan ini mula-mula bertugas memeriksa hasil-hasil BPUPKI, tetapi kemudian mempunyai


kedudukan dan fungsi yang penting, yaitu sebagai berikut:

1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia

2. Sebagai pembentuk Negara

3. Menurut teori hukum, badan ini mempunyai wewenang meletakan dasar Negara

(pokok kaidah Negara fundamental).

Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945

mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan Indonesia yaitu:

a. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sebagai Titik Puncak Perjuangan

Bangsa Indonesia, melalui beberapa tahap:

1. Perlawanan terhadap penjajahan barat sebelum tahun 1908

2. Perjuangan dengan menggunakan organisasi

3. Perjuangan dengan melahirkan rasa nasionalisme

4. Perjuangan melalui taktik kooperasi dan nonkooperasi

5. Perlawanan bangsa menentang penjajahan sampai kepada puncak, yaitu

Proklamasi kemerdekaan 1.7 Agustus 1945

b. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Sumber Lahirnya Republik

Indonesia, yang bermakna bahwa selama berabad-abad di jajah telah berhasil

melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan sekaligus membentuk perubahan

baru yang membawa dua akibat:

1. Lahirnya tata hukum Indonesia dan sekaligus di hapusnya tata hukum kolonial

2. Merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI

c. Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 merupakan Norma Pertama dari Tata

Hukum Indonesia, proklamasi merupakan dasar berlakunya norma-norma atau

aturan hukum yang lain. Ini merupakan perwujudan secara formal dari salah satu

revolusi bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia

internasional, bahwa bangsa Indonesia mulai saat ini telah mengambil sikap untuk

menentukan nasib sendiri, yaitu mendirikan Negara sendiri, termasuk tata hukum

dan tata negaranya.


Materi 6Proses Pengesahan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18

Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dengan menyempurnakan

dan mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dua bagian, yaitu bagian

pembukaan dan bagian batang tubuh UUD. Sidang pertama menghasilkan

keputusan sebagai berikut:

1. Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi sebagai berikut:

a. Melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian

berfungsi sebagai Pembukaan UUD 1945

b. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima oleh BPUPKI

pada

tanggal 17 juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena

berkaitan

dengan perubahan Piagam Jakarta kemudian berfungsi sebagai UUD

1945

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden

3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai

badan Musyawarah darurat.

Perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945:

No. Piagam Jakarta Pembukaan UUD 19451. Mukadiimah Pembukaan

2. '... dalam suatu hukum dasar" "... dalam suatu UUD Negara"

3. "... dengan berdasarkan kepada

ketuhanan dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi

pemeluknya"

"... dengan berdasar kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa"

4. "... menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradap"

"... kemanusian yang adil dan

beradap"


Perubahan yang menyangkut pasal-pasal UUD sebagai berikut:

No. Rancangan Hukum dasar UUD 19451. lstilah "Hukum Dasar" UUD (usul Soepomo)

2. Dalam rancangan dua orang wakil Seorang wakil presiden

Presiden harus orang Indonesia asli

yang beraga Islam

Presiden harus orang Indonesia

asli

3.

i"... selama perang, pimpinan perang

dipegang oleh Jepang dengan

persetujuan Pemerintahan Indonesia''

Dihapuskan

Post Proklamasi Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI terdapat beberapa momen, antara lain:

1) Pembentukan RIS (27 Desember 1949): asas demokrasi liberal,

mukadimah Konstitusi RIS menghapus semangat Pembukaan UUD

1945

2) Pembentukan UUDS (1950): beasaskan demokrasi liberal

3) Dekrit Presiden (5 Juli 1959): berlakunya kembali UUD 1945

4) Bergantinya Ideologi Pancasila dengan Ideologi Manipol Usdek serta

konsep Nasakom, Pemberontakan G 3OS PKI

5) Masa Orde Baru: pembubaran PKI, menuntut dilaksanakannya

Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.


Materi 7PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila diakui

sebagai Falsafah hidup atau pandangan hidup yang berkembang dalam

sosial budaya Indonesia, Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak

atau sari budaya bangsa, oleh sebab itu nilai ini diyakini sebagai jiwa dan

kepribadian bangsa. Sebagai ajaran falsafah, Pancasila mencerminkan nilai-

nilai dan pandangan mendasar dan hakiki rakyat Indonesia dalam

hubungannya dengan sumber kesemestaan, yakni Tuhan yang Maha

Pencipta yang merupakan asas Fundamental yang mencerminkan identitas

atau kepribadian bangsa Indonesia yang religius. Sejak lahirnya Pancasila

sebagai falsafah nasional modern pancasila sudah dinyatakan sebagai milik

seluruh bangsa Indonesia.

Untuk dapat menjadi seseorang yang pancasilais seharusnya

memenuhi tiga syarat yaitu:

a) Keinsyafan bathin tentang benarnya Pancasila sebagai falsafah Negara

b) Pengakuan bahwa yang bersangkutan menerima dan mempertahankan

Pancasila

c) Mempersonifikasikan seluruh sila-sila Pancasila dalam perbuatan dengan

membiasakan praktek pengamalan seluruh sila-sila dalam sikap, perilaku

budaya, dan politik

Pengertian Filsafat, dan Pancasila sebagai filsafatSecara etimologi kata falsafah berasal dari bahasa Yunani, Philosophi:

philo/philos/philein yang artinya cinta/pecinta/meneintai dan Sophia, yang

berarti kebijakan/wisdom/kearifanyliikmah/hakekat kebenaran. Jadi filsafat

artinya cinta akan kebajikan dah hakikat kebenaran. Berfilsafat berarti berfikir

sedalam-dalamnya (merenung) terhadap sesuatu secara metodik, sistematis,

menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu, menurut Runes,

filsafat berarti ilmu yang paling umum yang mengandung usaha mencari

kebijakan dan cinta akan kebijakan.

Filsafat juga merupakan kegiatan pemikiran yang tinggi dan murni

(tidak terikat langsung dengan suatu objek), yang mendalam dan daya piker

subjek manusia dalam memahami segala sesuatu dalam mencari kebenaran.

Ajaran filsafat merupakan hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang

kesemestaan, secara mendasar (fundamental dan hakiki).


Aliran-AIiran Filsafat1. Aliran Materialisme

Mengajarkan bahwa haklkat realitas kesemestaan, termasuk mahluk

hidup, manusia ialah materi. Semua realitas ditentukan oleh materi (Ex:

benda-ekonomi, makanan) dan terikat pada hukum alam, yaitu sebab

akibat (kausalisme) yang bersifat objektif.

2. Aliran Idealisme/Spiritualisme

Aliran idealisme atau spiritualisme mengajarkan bahwa ide atau spirit

manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek

manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan, karena ada akal

budi dan kesadaran rohani.

3, Aliran Realisme

Menggambarkan bahwa kedua aliran di atas, materialisme dan idealisme

yang bertentangan dan tidak sesuai dengan kenyataan (tidak realistis).

Realitas adalah perpaduan antara benda (materi dan jasmaniah) dengan

non materi ( spiritual, jiwa, dan rohaniah) khusus pada manusia tampak

dalam gejala daya pikir, cipta, dan budi.

Nilai-Nilai Pancasila Berwujud dan Bersifat FilsafatHakikat dan pokok-pokok yang terkandung dalam Pancasila yaitu:

1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam

mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, dalam hubungannya

dengan Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. Jadi Pancasila hams

tercermin dalam segala bidang kehidupan yang meliputi bidang ekonomi,

politik, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan

2. Pancasila sebagai dasar Negara, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung

dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata

kehidupan bernegara, seperti yang di atur oleh UUD 1945. Untuk

kepentingan-kepentingan kegiatan praktis operasional di atur dalam Tap.

MPR No. Ill/ MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Perundang-undangan, yaitu:

a. UUD 1945

b. Ketetapan MPR

c. Undang-Undang

d. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)


e. Peraturan pemerintah

f. Keputusan Presiden

g. Peraturan daerah

3. Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan UUD 1945

yang merupakan uraian terinci dari Proklamasi 1 7 Agustus 1945 yang

dijiwai Pancasila

4. Pancasila yang dinimuskan dalam Pembukaaan UUD 1945 merupakan

kebulatan yang utuh

5. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tercermin dalam pokok-pokok yang

terkandung dalam Pembukan UUD 1945

6. Berdasarkan penjelasan otentik UUD 1945, undang-undang dasar

menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD

1945 pada pasal-pasalnya. Hal ini berarti pasal-pasal dan batang tubuh

UUD 1945 menjelmakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam

Pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan dan jiwa pancasila

7. Berhubungan dengan itu, kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus

bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan batang Tubuh UUD 1945

8. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang

belum tertampung dalam pembukaan UUD 1945 perlu di selidiki untuk

memperkuat dan memperkaya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam

Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a) Nilai-nilai yang menunjang dan memperkuat kehidupan masyarakat

dan bernegara dapat kita terima asal tidak bertentangan dengan

kepribadian bangsa dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

misalnya referendum atau pemilihan presiden secara langsung

b) Nilai-nilai yang melemahkan dan bertentangan dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pembukaan dan batang Tubuh UUD 1945 tidak

dimasukan sebagai nilai-nilai Pancasila. Bahkan hams diusahakan

tidak hidup dan berkembang lagi dalam masyarakat Indonesia,

misalnya demonstrasi dengan merusak bangunan/kantor, penjahat

dihakimi massa atau penjarahan

c) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD

1945 dipergunakan sebagai batu ujian dari nilai-nilai yang lain agar

dapat diterima sebagai nilai-nilai Pancasila.


Materi 8Pengertian Pancasila secara Filsafat

Apabila kita berbicara tentang filsafat, ada dua hal yang perlu diperhatikan,

Keduanya akan berguna bagi ideologi Pancasila yaitu:

1. Filsafat sebagai metode menunjukan cara berfikir dan cara menganalisis

yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi

Pancasila. Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman

dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan

sehari-hari, kehidupan bermasyarakat. berbangsa dan bernegara serta

dimanapun mereka berada.

2. Pancasila sebagai Filsafat mengandung pandangan, nilai. pemikiran yang

dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila.

Ideologi Pancasila adalah keseluruhan prinsip norniatif yang berlaku

bagi NKRI dan bangsa Indonesia secara keseiuruhcm, namun filsafat

Pancasila akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja

di tujukan pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada

umumnya.manusia adalah mahluk yang khas yaitu dilengkapi rasio dan

kehendak bebas, maka etika atau filsafat moral merupakan bagian yang

penting.

Wawasan filsafat meliputi bidang-bidang penyelidikan yaitu:

1. Aspek Ontologi

Ontologi menurut Runes ialah teori tentang adanya keberadaan atau

eksistensL Menurut aristoteles, sebagai filsafat pertama, merupakan ilmu

yang menyelidiki hakekat sesuatu dan disamakan dengan metafisika.

Artinya ontologi menjangkau adanya Tuhan dan alam gaib, seperti rohani

dan kehidupan sesudah kematian Dasar Ontologis/Antropologis sila-sila

Pancasila yaitu:

a. menyangkut juga hakikat dasar sila-sila Pancasila, yaitu manusia

sebagai monopluralis

b. Pancasila merupakan filsafat negara, adapun pendukung pokok

negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri,

sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar

antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia

c. Hal-hal mutlak manusia sebagai pendukung pokok Pancasila: susunan

kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat


d. Sebab akibat: landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu,

rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, adapun negara adalah sebagai

akibat

2. Aspek Epistimologi

Menurut Runes epistimologi adalah bidang atau cabang filsafat yang

menyelidiki asai, syarat, susunan, metode dan validitas ilmu

pengetahuan. Epistimologi menjadi sumber pengetahuan, proses dan

syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi

dapat dikatakan ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu. Dasar

Epistemologis sila-sila Pancasila ialah:

a. Pancasila merupakan sistem pengetahuan yaitu pedoman Bangsa

Indonesia yang memandang realitas alam semesta, manusia,

masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup

b. Landasan praksis: sistem cita-cita dan keyakinan

c. Erat kaitannya dengan dasar ontologis, oleh karena itu

bangunan epistemologinya yang ditempatkan dalam bangunan filsafat

manusia. Tiga persoalan niendasar dalam epistemologi: sumber

pengetahuan manusia, teori kebenaran manusia, dan watak pengetahuan

manusia yaitu:

a. Sumber pengetahuan Pancasila: nilai-nilai yang ada pada diri

bangsa Indonesia sendiri

b. Teori kebenaran: kebenaran rasio yang bersumber pada akal

manusia, kebenaran empiris, akal, rasa dan kehendak manusia

c. Watak pengetahuan: tidak bebas nilai

3. Aspek Aksiologi

Menurut Runes aksiologi berasal dari istiiah Yunani, axios yang berarti

nilai, manfaat, fikiran atau ilmu/teori. Menurut Prof Bramed, aksiologi

dapat disimpulkan sebagai suatu cabang filsafat yang menyelidiki:

a. Tingkah laku moral, yang berwujud etika

b. Ekspresi etika, yang berwujud estetika atau seni dan keindahan dan

c. Sosio-politik yang berwujud ideologi

Kehidupan manusia dipeengaruhi oleh nilai alamiah dan jasmaniah

(tanah subur, udara bersih, air bersih, cahaya, dan panas matahari,


tumbuh-tumbuhan dan hewan demi kehidupan).

Kemudian ada pula nilai psikologis seperti berfikir, rasa, karsa, cinta,

estetika, etika, logika, dan cita-eita bahkan ada pula nilai ketuhanan dan

agama. Jadi bidang aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki

makna nilai, sumber, nilai, jenis dan tingkatan nilai dan hakiki nilai

termasuk estetika, etika, ketuhanan dan agama.

Cabang-cabang filsafat diantaranya:

1. Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik

fisis, yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi

2. Epistemologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan

3. Metodologi, yang berkaitan dengan persoalan hakekat metode dalam

ilmu pengetahuan

4. Logika, yang berkaitan dengan persoalan filsafat berfikir, yaitu rumus-

rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar

5. Etika, yang berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia

6. Estetika, yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan

Nilai-Nilai Pancasila Menjadi Dasar dan Arah Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Apabiia memahami nilai-nilai dari sila Pancasila akan terkandung

beberapa huungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan

kewajiban antara hubungan tersebut yaitu:

1. Hubungan vertikal

Hubungan vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha

Kuasa sebagai penjelmaan dari nilai-nilai Ketuhanan YME. Dalam

mhubungan ini manusia memiliki kewajiban-kewajiban untuk

melaksanakan perintah Tuhan dan menghentikan segala larangan-Nya,

sedangkan hak yang diterima oleh manusia dari Tuhan Yang Maha Kuasa

adalah rahmat yang tidak terhingga yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha

Kuasa dan pembaiasan amal baik di akhirat nanti

2. Hubungan Horizontal

Hubungan horizontal adalah hubungan manusia dengan sesamanya, baik

dalam fungsinya sebagai warga masyarakat, bangsa dan Negara.

Hubungan tersebut malahirkan hak dan kewajiban yang seimbang, seperti

pajak yang di bayar kepada Negara sebagai suatu kewajiban warga

Negara, sedangkan hak yang diterima warga Negara adalah


pembangunan infrastruktur, (jalan raya, pengairan dll) sebagai kewajiban

Negara terhadap rakyatnya.

3. Hubungan Alamiah

Hubungan alamiah adalah hubungan manusia dengan alam sekitar yang

meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam dengan segala

kekayaannya. Kewajiban manusia adalah melestarikan alam semesta.

Sedangkan haknya sudah tidak terhingga seperti hutan, air dll.

Pancasila adalah pandangan hidup atau ideologi yang mengatur

hubungan manusia dengan Tuhan, antar manusia, manusia dengan

masyarakat atau bangsanya dan manusia dengan alam lingkungannya.

Alasan yang prinsipil Pancasila sebangai pandangan hidup dengan fungsinya

tersebut dia atas adalah:

a. Mengakui adanya kekuatan gaib yang ada di luar diri manusia menjadi

pencipta serta mengatur dan penguasa alam semesta

b. Keseimbangan dalam hubungan, keserasian-keserasian dan untuk

menciptakan pengendalian diri

c. Dalam mengatur hubungan, peranan dan kedudukan bangsa sangat

penting. Persatuan dan kesatuan sebagai bangsa merupakan nilai sentral

d. Kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan serta musyawarah untuk

mufakat dijadikan sendi kehidupan bersama

e. Keseiahteraan bersama menjadi tujuan hidup bersama


Materi 9PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

Bidang Etika PolitikPengertian Etika Politik

Etika politik termasuk daiam lingkungan filsafat. Etika

mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika berkaitan

dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan

manusia sebagai manusia. Dengan demikian etika politik mempertanyakan

tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia bukan hanya

sebagai warga Negara terhadap negaranya, hukum yang berlaku dan lain

sebagainya.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-

alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik

secara bertanggungjawah. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka dan

apriori, melainkan secara rasional, objektif dan argumentatif. Etika politik tidak

langsung mencampuri politik praktis kareana tugas etika politik membantu

agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara

objektif. Etika politik dapat memberikan patokan orientasi dan pegangan

normatif bagi meraka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan

politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi

moral sebagai keputusan politik. Suatu keputusan bersifat politis apabila

diambii dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Hukum dan kekuasan Negara merupakan pembahasan utama etika

politik. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral

bagi suatu Negara adalah cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis

masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia menurut kekhasan paham

kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing dan

keadilan sosial.

Legitimasi KekuasaanPokok permasalahan etika politik adalah legitimasi kekuasaan, yang

dapat dirumuskan dengan suatu pertanyaan, yaitu dengan moral apa

seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan

yang mereka miliki? Betapa besarnya kekuasaan seseorang dia berhadapan

dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya karena masyarakat

berhak untuk menuntut peratanggungjawaban.

Seorang penguasa harus mempunyai wibawa, bertangungjawab dan


berbudi pekerti yang luhur. Legitimasi kekuasaan meliputi:

1. Legitimasi etis yaitu pembenaran atau pengabsahan wewenang Negara

(kekuasaan Negara) berdasarkan prinsip-prinsip moral

2. Legitimasi legalitas yaitu keabsahan kekuasaan itu berkaitan dengan

fungsi-fungsi kekuasaan Negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu

diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku

Legitimasi Moral dalam KekuasaanLegitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi

norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap

tindakan Negara baik legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari

segi norma-norma moral. Tujuannya adalah agar kekuasaan itu

mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan dengan cara-cara yang

semangkin sesuai dengan tuntutan kemanusian yang adil dan beradap.

Pada zaman modern, tuntutan legitimasi moral merupakan salah satu

unsur pokok dalam kesadaran bermasyarakat. Anggapan bahwa Negara

hanya boleh bertidak dalam batas-batas hukum, bahwa hukum harus

menghormati hak-hak asasi manusia, begitu pula berbagai penolakan

terhadap kebijakan politik tertentu, seperti isu ketidakadilan sosial, semua

berwujud tuntutan agar Negara melegitimasikan diri secara moral Dalam hal

ini kaiangan paham agama secara klasik membuat rumusan bahwa kita harus

lebih tata kepada Allah daripada kepada manusia.

Pada hakikatnya kekuasaan memiliki hati nurani, yaitu keadilan dan

kemakmuran rakyat. Apabila kehilangan hati nurani, maka kekuasaan yang

terlihat adalah perebutan kekuasaan semata-mata yang dilumuri oleh intrik,

fitnah, dengki, caci, maki, dan iri hati. Sehingga kekuasaan akan merusak

tatanan kemkunan hidup bermasyarakat. Apabila hati nurani kekuasaan

melekat pada hati nurani seorang penguasa, maka kekuasaan adalah amanat

rakyat sehingga akan melahirkan martabat, harga diri dan rezeki.

Pengertian Nilai, Moral dan NormaNilai, moral dan norma merupakan konsep yang saling berkaitan,

dimana ketiga konsep ini terkait dalam memahami Pancasila sebagai

etika politik.

http://sem.ua/


NilaiNilai adalah sesuatu yang berharga. berguna, indah, memperkaya bathin

dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber

pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku

manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud

kebudayaaan, di samping sistem sosial dan karya. Prof. Notonogoro membagi

nilai dalam tiga kategori yaitu:

1. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia

2. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk

melakukan aktivitas

3. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai rohani dapat diperinci menjadi empat macam sebagai berikut:

a. Nilai kebenaran yaitu bersumber kepada unsur rasio manusia, budi

dan cipta

b. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa atau intuisi

c. Nilai moral yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau

kemauan

(karsa, etika)

d. Nilai religi yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai

kerohanian

yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber kepada keyakinan dan

keimanan manusia terhadap Tuhan.

MoralMoral berasal dari kata mos (mores) := kesusilaan, tabiat, kelakuan.

Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut

tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada

aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam

masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika

sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral.

Moral dapat berupa kesetiaan, kepatutan terhadap nilai dan norma,

moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral

fllsafat moral etika, moral hukum, moral ilmu dan sebagainya. Nilai, norma

dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai

aspeknya.


NormaNorma sesungguhnya merupakan perwujudan martabat manusia

sebagai mahluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu

kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi.

Oleh sebab itu norma dalam perwujudannya dapat berupa:

a. Norma agama, dengan sanksinya dari Tuhan

b. Norma kesusilaan, dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap

diri sendiri

c. Norma kesopanan. dengan saksinya berupa di kucilkan dalam

kehidupan bermasyarakat

d. Norma hukum, dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau

denda yang dipaksakan oleh alat Negara


Materi 10PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Pengertian IdeologiIdeologi adalah gabungan dari dua kata majemuk ideal dan logos,

yang berasal dari bahasa Yunani eidos dan logos. Secara sederhana ideologi

berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya

yang merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti yang luas istilah ideologi

dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan

keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif

(bersifat terbuka). Dalam artian sempit ideologi adalah gagasan alau teori

yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan

dengan bagaimana manusia hams hidup dan bertindak (bersifat tertutup).

Menurut bahan penataran (BP-7 Pusat, 1993) ideologi diartikan

sebagai ajaran. Dokrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang

disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaanya dalam

menanggapi dan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa

dan bemegara. Sedangkan menurut. Gunawan Setiardja ideologi dapat

dirumuskan sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh

realitas, yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Dewasa ini ideologi telah menjadi suatu pengertian yang kompleks.

Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan terjadinya perbedaan yang makin

jelas antara ideologi, filsafat, ilmu dan teologi. Dalam perkembangan itu

ideologi mempunyai arti berbeda:

1. Ideologi diartikan sebagai pengetahuan yang mengandung pemikiran

besar, cita-cita besar, mengenai sejarah, manusia, masyarakat, dan

Negara.

2. Ideologi diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan

kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh

berdasarkan kepentingan tertentu,

3. Ideologi dipandang sebagai belief system, sedangkan ilmu, filsafat maupun

teologi merupakan pemikiran yang bersifat refleksif, kritis, dan sistematik,

dimana pertimbangan utamanya adalah kebenaran pemikiran.


Pancasila Sebagai Ideologi NasionalTerdapat 4 tipe ideologi menurut (BP-7 Pusat, 1991:384) yaitu:

a) Ideologi konservatif, yaitu ideologi yang memelihara keadaan yang

ada, setidak-tidaknya secara umum, walaupun membuka

kemungkinan perbaikan dalam hal-hal teknis.

b) Kontra ideologi. Yaitu melegitimasikan penyimpangan yang

ada dalam masyarakat yang sesuai dan dianggap baik.

c) Ideologi reformis, yaitu kehendak untuk mengubah keadaan.

d) Ideologi revolusioner, yaitu ideologi yang bertujuan mengubah seluruh

sistem

nilai masyarakat.

Makna Ideologi bagi Negarae. Teori Perseorangan (Individualistik)

Teori ini pada intinya Negara adalah masyarakat hukum (Legal Society)

yang disusun atas kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat itu

(social contrac) ini berarti negara dipandang sebagai organisasi kesatuan

pergaulan hidup manusia yang tertinggi. Sedangkan menurut labor at or ium

I KIP Malang Negara dipandang sebagai hasil perjanjian masyarakat dari

individu-individu yang bebas, sehingga hak-hak asasi seeorang adalah

lebih tinggi kedudukannya dari pada Negara yang merupakan hasil

individu-individu bebas tersebut.

f. Teori Golongan (Class Theory)

Menurut Karl Marx Negara merupakan penjelmaan dari pertentangan-

pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat oleh

mereka yang kuat untuk menindas golongan ekonomi yang lemah.

Menurut Soehino, Negara akan lenyap dengan sendirinya kalau dalam

masyarakat sudah tidak ada lagi perbedaan kelas dan pertentangan

ekonomi.

g. Teori Kebersamaan (Integralistik)

Menurut Spinoza dan Adam Muhler, Negara adalah suatu susunan

masyarakat yang integral diantara semua golongan dan semua bagian dari

seluruh anggota masyarakat. Pancasila bersifat integralistik karena:

a. Mengandung semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

b. Adanya semangat kerja sama (gotong royong).

c. Memelihara persatuan dan kesatuan.

d. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.


MATERI 11PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIASistem Ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Nilai-Nilai Pancasila1. Ketuhanan Yang Maha

Esa Makna sila ini adalah:

a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan

agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab.

b. Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama

dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga

terbina kerukunan hidup.

c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan

agama dan kepercayaan masing-masing.

d. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang

lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Makna sila ini adalah:

a. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan

kewajiban antara sesama manusia.

b. Saling mencintai sesama manusia.

c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.

d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.

e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

g. Berani membela kebenaran dan keadilan.

h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat

Dunia Internasional dan dengan itu hams mengembangkan sikap

saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia


a. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

b. Rela berkorban demi bangsa dan negara.

c. Cinta akan Tanah Air.


d. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia.

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan

Dalam Permusyawaratan/Perwakilan


a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

c. Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam

mengambil keputusan bersama.

d. Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus

atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


a. Bersikap adil terhadap sesama.

b. Menghormati hak-hak orang lain.

c. Menolong sesama.

d. Menghargai orang lain.

e. Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan

bersama.

Pengertian UUD 1945Dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa UUD suatu Negara

ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. UUD ialah hukum dasar

yang tertulis, sedangkan disampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar

yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam

praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis.

UUD ialah kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi

mengenai hal-hal yang mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu Negara

sehingga kepadanya diberikan sifat kekal dan luhur, sedangkan untuk

mengubahnya diperlukan cara-cara yang istimewa serta lebih berat kalau

dibandingkan dengan perbuatan atau perubahan peraturan perundang-

undangan sehari-hari.

Maksud dari UUD 1945 adalah keselumhan naskah yang terdiri atas:

(I) Pembukaan yang terdiri atas 4 alenia

(I) Batang Tubuh UUD 1945 yang berisi pasal 1 sampai pasal 37 yang


terdiri atas 16 bab, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ay at aturan tambahan

(II) Penjelasan UUD 1945 yang terbagi dalam penjelasan umum dan

penjelasan pasal demi pasal Naskah resmi UUD 1945 dimuat dan

disiarkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 yang terbit

pada tanggal 15 Februari 1946. sedangkan mulai ditetapkan oleh PPK1

pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 adalah hokum dasar yang

tertuiis, yang mempunyai arti bahwa UUD 1945 mengikat perintah,

setiap lembaga Negara, lembaga masyarakat dan seluruh warga

Negara Indonesia di manapun mereka berada dan setiap pendudukan

yang berdomisiii di wilayah Negara republik Indonesia. Sebagai hukum,

UUD 1945 berisi norma, aturan, dan ketentuan yang dilaksanakan dan

ditaati

Kedudukan UUD 1945UUD mempunyai peranan penting sebab merupakan landasan

structural dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara yang berisi aturan

dan ketentuan pokok atau dasar ketatanegaraan, selain itu untuk menjamin

suatu sistem dan bentuk Negara serta cara penyelenggaraannya beserta hak-

hak dan kewajiban rakyatnya, maka UUD harus di berikan sifat kekal dan

luhur.

Sifat UUD 1945Berdasarkan teori Kusnadi sifat UUD 1945 adalah luwes (flexible),

atau kaku (rigid), tertuiis dan tidak tertuiis.

a. Cara mengubah konstitusi yaitu Pertama, UUD di ubah dengan

cara/prosedur yang biasa, sebagaimana mengubah dan membuat UU

yang biasa, Ini berarti UUD bersifat luwes (flexible). Kedua, Perubahan

UUD yang memerlukan prosedur istimewa, maka sifat UUD itu adalah

kaku (rigid).

b. Tertuiis dan tidak tertuiis

Satu-satunya Negara di dunia yang mempunyai konstitusi tidak tertuiis

hanyalah Inggris. Namun, prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam

konstitusi di Inggis dicantumkan dalam UU biasa seperti Bill of Rights.

Dengan demikian, suatu konstitusi disebut tertuiis apabila ia tertuiis dalam

suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi di sebut

tidak tertilis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu


pemerintahan tidak tertuiis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam

banyak hal di atur dalam konvensi-konvensi atau UU biasa.

Pada hakikatnya sifat UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a. Rumusan UUD 1945 jelas karena tertuiis. merupakan hokum positif yang

mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan setiap warga

Negara

b. UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang

setiap saat dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman

c. UUD 1945 merupakan tertib hukum positif yang tertinggi dengan

fungsinya sebagai alat kontrol norma-norma hukum positif yang lebih

rendah dalam lata urutan pemndang-undangan yang berlaku.

Fungsi UUD 1945Fungsi UUD 1945 adalah sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah

norma hukum yang lebih rendah, berlaku sesuai dengan ketentuan UUD

1945 karena merupakan urutan tertinggi. Berdasarkan fungsi di atas kita bisa

melihat UUD lebih sesuai dengan penilaian konstitusi yang seperti apa

berdasarkan penilaian di bawah ini. Menurut Karl Loewenstein ada tiga jenis

penilaian terhadap konstitusi yaitu:

a. Nilai normatif yaitu apabila konstitusi telah resmi diterima oleh suatu

bangsa secara legal dan di laksanakan seeara murni dan konsekwen

b. Nilai nominal yaitu suatu konstitusi secara hokum berlaku, namun

berakunya tidak sempurna karena pasal-pasal tertentu pada

pelaksanaannya bergantung pada kepentingan penguasa. Contonya pada

pasal 28 UUD 1945

c. Nilai sematik/simbolik yaitu secara hukum tetap berlaku akan tetapi pada

pelaksanaanya hanya sekedar untuk melaksanakan kekuasaan politik.

Contonya pelaksanaan UUD 1945 pada masa orde lama.


MATERI 1 2Pembukaan UUD 1945

Makna Pembukaan UUD 1945UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad

bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Merupakan sumber cita

hukum dan moral yang ingin ditegakkan, mengandung nilai-nilai:

a. Universal

b. Lestari

Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Alinea

Pertama: Menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia

menghadapai masalah kemerdekaan melawan penjajah. Alinea ini

mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karenanya harus

ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan

hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari

pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung

suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk

membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas

kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan

setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaaan setiap bangsa.

Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu

bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal

atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan

perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia.

Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan mengendalikan politik luar

negeri kita.

Aline Kedua: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia

telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan

Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat. adil, dan makmur".

Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan

perjuangan bangsa Indonesia selama ini.

Hal Ini juga berarti adanya kesadaran keadaan sekarang yang tidak

dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil

sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alinea ini


jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para "pengantar"

kemerdekaan, ialah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil

dan makmur. Nilai-niJai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa

Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian:

a. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai

pada tingkat yang menentukan

b. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk

menyatakan kemerdekaan;

c. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih

harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea Ketiga: "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan

dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaannya". Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang

menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan

kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya, bahwa

maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang

Maha Kuasa.

Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kebidupan

yang berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kebidupan

di dunia dan di akhirat. Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan

mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta

menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha

Esa. Berkat ridho-Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan

mencapai kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan

kebangsaan.

Alinea Keempat: "Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan

pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan

negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan


kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyatlndonesia".

Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip

mdasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan

dirinya merdeka. Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "...

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial" Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan

itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan

berdasarkan Pancasila. Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alinea

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:

a. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya

yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

b. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;

c. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.


Materi 13Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945

Selain apa yang diuraikan di muka, Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal

Undang- Undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang

diciptakan dan dijelmakan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam. yaitu :

1. Pokok pikiran pertama; "Negara ... begitu bunyinya ... melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan

berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.". Dalam pembukaan ini diterima aliran

pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi

segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham

golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut

pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap

bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh

dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan

pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga

negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan

golongan ataupun perorangan.

2. Pokok pikiran kedua, "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia", ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial.

Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat

ini didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan

sosial dalam kehidupan masyarakat

3. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 ialah "negara yang berkedaulatan rakyat berdasar

atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem

negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas

kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan.

Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia". Ini adalah

pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan

adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Pennusyawaratan Rakyat,

4. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-


Undang Dasar 1945 adalah "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Oleh karena

itu, undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan

pemerintah dan Iain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi

pekerti kemanusiaan, teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini

menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan

yang adil dan beradab. Apabiia anda perhatikan keempat pokok pikiran

itu tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran

dari falsafah negara, Pancasila.

Hubungan Pembukaan Dengan Pasal-Pasal UUD 1945Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 itu

mengandung beberapa pokok pikiran yang merupakan cita-cita nasional dan

cita hukum kita. Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 itu dijelmakan dalam

Pasal-pasal UUD 1945, dan cita hukum UUD 1945 besumber atau dijiwai

oleh falsafah Pancasila. Di sinilah arti fungsi Pancasila sebagai dasar

negara.

Sebagaimana diuraikan di muka, Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Pasal-pasal

Undang-Undang Dasar 1945, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijelmakan iebih lanjut dalam

Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tetap menyadari akan

keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dengan tetap

memperhatikan hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal Undang-

Undang Dasar 1945, dapatlah disimpulkan bahwa Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dengan

Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tak

dapat dipisahkan,

Bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pokok-

pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945, yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran Persatuan Indonesia,

Keadilan Sosial, Kedauiatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan

permusyawaratan/perwakilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain

adalah pancaran dari Pancasila. Kesatuan serta semangat yang demikian


itulah yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap insan

Indonesia.


Materi 14Kelembagaan Negara

Kelembagaan negara merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur

dalam UUD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali,

lembaga-lembaga negara yang ada adalah: MPR, Presides DPR, DPD, MA,

MX, KY, BPK, sedangkan DPA telah dihapus. Lembaga-lembaga negara

tersebut disertai dengan tugas, wewenang, dan hak masing-masing, yang

dapat diuraikan sebagai berikut:

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Kedudukan:

a. Sebagai Lembaga Negara, dengan susunan keanggotaan terdiri dari

anggota

DPR dan DPD hasil pemilihan umum

b. Sebagai pelaksana fungsi konstitutif

Tugas dan wewenang:

a. Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun

b. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Usui perubahan

secara tertulis diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah

anggota MPR, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

anggota MPR, dan putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-

kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota

MPR.

c. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan

umum, dalam Sidang Paripurna MPR

d. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam

masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi

kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang

Paripurna MPR

e. Menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut di

atas paling lam bat tiga puluh hari sejak diterimanya usul tersebut

f. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya

dalam masa jabatannya

g. Memilih Wakil Presiden dari dua ealon yang diajukan Presiden,

apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam masa jabatan

selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari


h. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti

secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon

Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presiden

meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan

sebelumnva. sampai habis masa jabatannya lambatnya dalam waktu

tiga puluh had. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

tersebut, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

(I) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang

Dasar oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR

(I) Memilih dan dipilih

(II) Membela diri

(III) Imunitas

(IV) Protokoler

(V) Keuangan dan administrastif

Presiden

Sebagai pelaksana fungsi eksekutif dan legislatif; mempunyai kedudufcan:

a. Selaku Kepala Pernerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif)

dan Kepala Negara

b. Dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum

c. Memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih

kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali

d. Dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usul DPR

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

e. Tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR

f. Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya diganti Wakil Presiden sampai

habis masa jabatannya

g. Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya dalam waktu yang bersamaan,

maka Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri,

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama


Tugas dan wewenangnya selaku Kepala Pernerintahan (fungsi eksekutif

dan fungsi legislatif):

a. Menjalankan kekiiasaan pernerintahan negara menurut Undang

undang Dasar;

b. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-

undang sebagaimana mestinya

c. Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama

DPR

d. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

e. Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR

Tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Negara:

a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,

dan Angkatan Udara

b. Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian

dan perjanjian internasional dengan negara lain

c. Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya

ditetapkan dengan undang-undang

d. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat. mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan

duta negara lain

e. Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi

grasi, dan rehabilitasi

f. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat,

memberi amnesti dan abolisi

g. Memberi gelaran, tanda jasa dan Iain-lain tanda kehormatan sesuai

dengan undang-undang

h. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan

nasehat dan pertimbangan kepada Presiden

i. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara

TUGAS :Carilah Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan dari DPR, DPRD, Mahkamah

Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial dan Lembaga Negara

lainnya.

pendidikan pancasila - digital library -...

Documents