pendidikan pancasila - digital library -...

of 72/72
TA. 2009 / 2010 [PENDIDIKAN PANCASILA] Materi 1 PENDAHULUAN LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA 1. Landasan Historis Suatu bangsa memiliki ideology dan pandangan hidupnya sendiri yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia. Ex: Masa kerajaan Sriwijaya & Majapahit, pada masa ini nilai- nilai ketuhanan, seperti kepercayaan kepada Tuhan telah berkembang dan sikap toleransi juga telah lahir, begitupula nilai kemanusiaan yang adil dan beradap dan sila lainnya. 2. Landasan Kultural Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati diri sehingga bangsa itu mudah terombang ambing dari pengaruh yang berkmbang dari luar negerinya. Pancasila → kepribadian/jati diri → Penetrasi Pemikiran Konseptual : 1. Soekarno 2. Drs. Muhammad Hatta 3. Mr. Muhammad Yamin 4. Prof. Mr. Dr. Supomo dll 3. Landasan Yuridis UU No. 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipakai sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pasal 39

Post on 28-Apr-2018

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENDIDIKAN PANCASILA

TA. 2009 / 2010

[PENDIDIKAN PANCASILA]

Materi 1

PENDAHULUAN

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

1. Landasan Historis

Suatu bangsa memiliki ideology dan pandangan hidupnya sendiri yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia.

Ex: Masa kerajaan Sriwijaya & Majapahit, pada masa ini nilai-nilai ketuhanan, seperti kepercayaan kepada Tuhan telah berkembang dan sikap toleransi juga telah lahir, begitupula nilai kemanusiaan yang adil dan beradap dan sila lainnya.

2. Landasan Kultural

Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati diri sehingga bangsa itu mudah terombang ambing dari pengaruh yang berkmbang dari luar negerinya.

Pancasila kepribadian/jati diri Penetrasi

Pemikiran Konseptual: 1. Soekarno

2. Drs. Muhammad Hatta

3. Mr. Muhammad Yamin

4. Prof. Mr. Dr. Supomo dll

3. Landasan Yuridis

UU No. 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipakai sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan Kurikulum Bersifat Nasioanal.

4. Landasan Filosofis

Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan Filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai filsafat Negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara Negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan bernegara. Oleh karena itu dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa yang memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, social-budaya dan pertahanan keamanan.

B. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

Berdasarkan Majelis Permusyawaratan rakyat adalah Meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap TYME, berkualitas, dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Pendidikan pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap TYME dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradap, perilaku kebudayaan, mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan/golongan. Dengan demikian, perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan diatasi melalui keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Nasional

Terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat yaitu: ....melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamayan abadi dan keadilan sosial.

Implementasinya adalah penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

C. Tujuan Pendidikan Nasional

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan nasional.

Berdasarkan UU No. 21 Th 1989 pasal 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang berimn dan bertakwa terhadap TYME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Hal ini juga sesuai dengan pasal 31 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam UU.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional adalah

a. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri

b. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

MISI DAN VISI PENDIDIKAN PANCASILA

a. Misi pendidikan pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.

b. Visi adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

KOMPETENSI PENDIDIKAN PANCASILA

Pendidikan Pancasila dengan Kompetensi bertujuan menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Kompetensi yang diharapkan adalah

a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya.

b. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan, serta cara-cara pemecahannya

c. Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

d. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai perisiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Materi 2

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Warganegara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warganegara dengan negara, warga negara mempunyai kewrajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang hams diberikan dan dilindungi oleh negara.

Menurut AS Hikam, warga negara merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Secara singkat, Koerniatmanto S, mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. la mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Secara umum pengertian warga negara bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, la mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada.

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 26, 27, 28 dan 30, 31, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2) Pasal 27, ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang Jayak bagi kemanusiaan.

3) Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4) Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaa negara. dan ayat (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

5) Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warganegara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air, membela pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan, dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warganegara adalah terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri.

Cara Memperoieh Kewarganegaraan Indonesia

Adapun cara memperoieh kewarganegaraan Indonesia, meliputi:

1) Karena Kelahiran, artinya bisa membuktikan dengan adanya akta kelahiran.

2) Karena Pengangkatan, yaitu adanya Kutipan Pernyataan Sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing.

3) Karena dikabulkannya permohonan, yaitu adanya Petikan Keputusan Presiden tentang permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji setia)

4) Karena Pewarganegaraan, yaitu adanya Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.

5) Karena perkawinan

6) Karena turut ayah dan atau ibu

7) Karena pernyataan, yaitu adanya Surat Edaran Menteri tentang Memperoleh/kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan.

Asas-asas Kewarganegaraan

a. Asas Ius-Sangainis dan asas lus-Soli

Asas ius-sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orangtuanya. Sedangkan asas ius-soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut.

b. Bipatride dan Apatride

Bipathde (dwi kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Sedangkan apatride (tanpa kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara apapun. Untuk itu dalam menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan dua stelsel kewarganegaraan (disamping dua asas diatas), yaitu:

Stelsel aktif, contoh: hak opsi yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan.

Stelsel pasif, contoh: hak repudiasi yaitu hak untuk menolak kewarganegaraan

Materi 3

Pengertian Bangsa dan Negara

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanva terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi.

Berikut ini definisi negara menurut beberapa ahli:

1. Roger H. Soltau: "Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nam a masyarakat".

2. Harold J. Laski: "Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keingman mereka bersama, Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

3. Max Weber: "Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam

penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah". 4. Robert M. Maclver: "Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa".

Jadi definisi umum bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Tugas Utama Negara

Menurut defmisi negara dari Robert Mac Iver:

1) Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lainnya.

2) Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara

Sifat - Sifat Negara

1. Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dsb.

2. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3. Sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan (misainya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Teori terbentuknya negara

a)Teori Hukum Alam. Pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles

kondisi alam -^ tumbuhnya manusia -> berkembangnya negara

b) Teori Ketuhanan; segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan

c) Teori Perjanjian (Thomas Hobhes); manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia tidak akan bertahan apabila tidak mengubah cara tersebut sehingga manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan untuk pemenuhan kebutuhan bersama

Unsur-Unsur Negara

a) Bersifat Konstitutif

1. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu dimuka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut disekelilingnya dan angkasa diatasnya.

2. Penduduk Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk didalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, maka perlu diperhatikan factor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan. Homogenitas dan masalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu perasaan subyektif pada sekeloinpok manusia bahwa mereka merupakan satu bangsa dan bahwa cita-cita serta aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai jika mereka tergabung dalam satu negara atau nasional. Ernest Renan: "pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau kesamaan suku bangsa, akan tetapi tercapainya hasil gemilang dimasa lampau dan keinginan untuk mencapainya lagi dimasa depan.

3. Pemerintah Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

b) bersifat Deklaratif

Pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun de facto. Pengakuan Adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang yang melaksanakannya dengan semua cara termasuk paksaan yang tersedia. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik.

Bentuk Negara

Terdapat beberapa bentuk negara didunia, diantaranya:

1)Negara Kesatuan (unitarisme)

Dalam negara kesatuan kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan berada pada pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan ini dikenal dengan adanya si stem sentralisasi dan desentralisasi

2)Negara Serikat (negara federasi)

Negara serikat ini terdiri dari beberapa negara bagian. Negara bagian ini bermula dari negara yang merdeka dan berdaulat yang kemudian menggabungkan diri kedalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama. Terdapat sebagian kekuasaan yang diserahkan tersebut disebutkan satu persatu (limit at if), bisanya yang diserahkan adalah urusan luar negeri, pertahanan negara dan keuangan.

Materi 4

SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Menurut Moh Yamin, negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu:

Zaman Sriwijaya (dibawah wangsa sailendra 600-1400)

Zaman Majapahit (1293-1525)

Negara kebangsaan modern

Masa Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke VII, di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra (Melayu Kuno & menggunakan huruf Palawa) di kenal dengan kerajaan Maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda (686 M), Selat Malaka (775M). Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, dimana Pemerintah melalui pegawai Raja membentuk suatu badan untuk mengumpulkan hasil kerajinan rakyat supaya rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Selain itu juga sudah ada badan yang yang bertugas mengurus pajak, harta benda kerajaan, kerohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan, gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan

Pada zaman Kerajaan Sriwijaya telah didirikan Universitas Agama Budha yang sudah dikenal di Asia, Pelajar dari Universitas ini dapat melanjutkan studi ke India, banyak guru-guru tamu yang mengajar disini dari India, seperti Dharmakitri. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu Negara telah tercermin dalam Kerajaan Sriwijaya sebagaimana tersebut dalam perkataan "Marvuai Vannua Criwijaya Siddhayatra Subhika" (suatu cita-cita negara yang adil dan makmur).

Pada Hakekatnya Nilai-nilai budaya Kerajaan Sriwijaya telah menunjukan nilai-nilai pancasila, yaitu sebagai berikut:

a.Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya agama Budha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Pada Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Budha.

b.Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India (Dinasti Marsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India meunjukan telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif

c.Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan nusantara.

d.Nilai sila keempat Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas, meliputi Siam dan Semenanjung Melayu (INA sekarang).

e.Nilai Sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

Masa Kerajaan Majapahit

Sebelum kerajaan majapahit berdiri telah berdiri kerajaan di jawa Tengah dan Jawa Timut secara silih berganti yaitu kerajaan Kalingga (abad ke-VII), Sanjaya (abad ke-VIII), sebagai refleksi puncak budaya kerajaan tersebut dibangunnya Candi Borobudur (candi agama Budha pada abad ke-IX) dan Candi Brambanan (candi agama Hindu pada abad ke-X).

Agama yang dilaksanakan pada zaman Majapahit ini adalah Agama Hindu dan Budha yang saling hidup berdampingan secara damai. Pada masa ini mulai dikenal beberapa isitilah dan Nilai-nilai pancasila pada Kerajaan Majapahit, antara lain:

1) Sila 1, terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai. Istilah Pancasila terdapat dalam buku 'Negrakertagama karangan Empu Prapanca dan Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi "Bhineha Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrud\ artinya walaupun berbeda-beda namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda.

2) Nilai sila 2, terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa, dan kamboja. Disamping itu juga mengadakan persahabatan dengan Negara-negara tetangga.

3) Nilai sila 3, terwujud dengan keutuhan kerajaan , khususnya Sumpah 4Palapa' yang di ucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri tahun 1331 yang berbunyi: "Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jika selurnh nusantara tertakluk di bawah kekuasaan Negara, jika gurun, Seram, Tanjung, Ham, pahang, Dempo, Bali Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan"

4) Nilai sila 4, Terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukan nilai-nilai musyawarah mufakat. Menurut prasasti Kerajaan Brumbang (1329), dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat kerajaan , seperti Rakryan I Hino, I Sirikan dan I Halu yang berarti memberikan nasehat kepada Raja. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bennusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama.

5) Nllai Sila 5 dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Zaman Penjajahan

Zaman penjajahan dimulai bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai memasuki Indonesia, yaitu Portugis, spanyol, Inggris dan belanda. Masuknya bangsa Eropa seiring dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit sebagai akibat dari perselisihan dan perang soudara, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah di tinggalkan.

Pada zaman ini tidak ada rasa persatuan dan kesatuan sehingga perjuangan melawan penjajah secara fisik dilakukan secara sendiri-sendiri disetiap daerah. Rakyat mudah diadu domba sehingga mudah dipecah belah, hal ini juga yang menimbulkan rakyat Indonesia semakin miskin dan bodoh akibat penjajahan tersebut Oleh karena itu untuk semboyan yang berbunyi "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh" merupakan semangat agar rakyat Indonesia bisa menciptakan persatuan dan kesatuan karena tanpa persatuan kita tidak akan bisa mengusir penjajah.

Kebangkitan Nasional

Pada abad ke-XX Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kegagalan perlawanan secara fisik yang tidak adanya koordinasi pada masa lalu mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia abad ke-XX untuk mengubah bentuk perlawanan yang lain dengan cara membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan dengan cara mendirikan berbagai organisasi politik disamping organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial.

Dimulai dengan didirikannya suatu organisasi yang bernama Budi Utomo (20 Mei 1908) dengan tokoh yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini merupakan organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Kemudian barulah bermunculan organisasi pergerakan lain yaitu Serikat Dagang Islam (1909) yang kemudia berubah menjadi pergerakan politik dengan nama Serikat Islam (1911) di bawah pimpinan H.O.S Tjokroaminoto. Pada masa ini juga adanya Perjuangan PNI (1927) yang menitikberatkan pada kesatuan nasional yang dipelopori oleh Soekarno dan Kawan-kawan.

Materi 5

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945

Pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan di bentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudiaan pada tanggal 29 April 1945 badan tersebut dibentuk. Badan penyelidik ini membuat bangsa Indonesia dapat mempersiapakan kemerdekaannya secara legal dalam merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka.

Sidang BPUPKI 1

Mr. Muhamad Yamin

BPUPKI mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 Sidang ini dipimpin oleh Mr. Muhamad Yamin. Pidatonya berisikan Lima asas dasar untuk negara Indonesia yang mereka idam-idamkan, yaitu sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai Rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan rancangan itu tercantum lima dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan persatuan Indonesia

3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradap

4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Beliau mengucapkan pidatonya di Hadapan sidang hari ke tiga BPUPKI, dalam pidatonya di usulkan lima hal yang menjadi dasar-dasar negara merdeka. dengan rumusannya sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme (Peri kemanusiaan)

3. Mufakat (Demokrasi)

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Kelima dasar negara ini beliau usulkan agar diberi nama Pancasila, Lima prinsip dasar negara ini kemudian diperas menjadi Tri Sila yaitu (1). Sosio Nasionalisme (kebangsaan), (2). Sosio-Demokrasi (mufakat) dan (3). Ketuhanan. Kemudian Tri Sila diperas menjadi Eka Sila yang berarti gotong royong.

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato dan usulan mengenai dasar negara yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Sembilan tokoh tersebut adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A. A Maramis, Abikoesno Tjokosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus salim, Mr. Achmad Soebardjo, K. H. Wachid Hasyim, dan Mr. Muh. Yamin. Setelah mengadakan pembahasan di susunlah sebuah Piagam Jakarta, dengan rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradap

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang BPUPKI 2 (14-16 Juli 1945)

Pada sidang yang ke dua ini terdapat keinginan untuk mempersatukan semua kepulauan Indonesia yang pada bulan Juli 1945 itu sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Irian, Tarakan, dan Morotai yang masih dikuasai Jepang. Mulai dibentuk Panitian Perancang UUD yang melaporkan hasil pertemuannya, termasuk pembukaan yang di dalamnya terdapat Pancasila

Proklamasi kemerdekaan dan maknanya

Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia persiapan Kemertdekaan Indonesia (PPKI), Ir. Soekarno diangkat menjadi ketua dan wakil ketua Drs. Moh Hatta. Badan ini mula-mula bertugas memeriksa hasil-hasil BPUPKI, tetapi kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting, yaitu sebagai berikut:

1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia

2. Sebagai pembentuk Negara

3. Menurut teori hukum, badan ini mempunyai wewenang meletakan dasar Negara (pokok kaidah Negara fundamental).

Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan Indonesia yaitu:

a.Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sebagai Titik Puncak PerjuanganBangsa Indonesia, melalui beberapa tahap:

1. Perlawanan terhadap penjajahan barat sebelum tahun 1908

2. Perjuangan dengan menggunakan organisasi

3. Perjuangan dengan melahirkan rasa nasionalisme

4. Perjuangan melalui taktik kooperasi dan nonkooperasi

5. Perlawanan bangsa menentang penjajahan sampai kepada puncak, yaitu Proklamasi kemerdekaan 1.7 Agustus 1945

b.Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Sumber Lahirnya RepublikIndonesia, yang bermakna bahwa selama berabad-abad di jajah telah berhasilmelepaskan diri dari belenggu penjajahan dan sekaligus membentuk perubahanbaru yang membawa dua akibat:

1. Lahirnya tata hukum Indonesia dan sekaligus di hapusnya tata hukum kolonial

2. Merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI

c.Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 merupakan Norma Pertama dari TataHukum Indonesia, proklamasi merupakan dasar berlakunya norma-norma atauaturan hukum yang lain. Ini merupakan perwujudan secara formal dari salah saturevolusi bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada duniainternasional, bahwa bangsa Indonesia mulai saat ini telah mengambil sikap untukmenentukan nasib sendiri, yaitu mendirikan Negara sendiri, termasuk tata hukumdan tata negaranya.

Materi 6

Proses Pengesahan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh UUD. Sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1.Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi sebagai berikut:

a.Melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudianberfungsi sebagai Pembukaan UUD 1945

b.Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima oleh BPUPKI padatanggal 17 juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitandengan perubahan Piagam Jakarta kemudian berfungsi sebagai UUD 1945

2.Memilih Presiden dan Wakil Presiden

3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan Musyawarah darurat.

Perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945:

No.

Piagam Jakarta

Pembukaan UUD 1945

1.

Mukadiimah

Pembukaan

2.

'... dalam suatu hukum dasar"

"... dalam suatu UUD Negara"

3.

"... dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya"

"... dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa"

4.

"... menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap"

"... kemanusian yang adil dan beradap"

Perubahan yang menyangkut pasal-pasal UUD sebagai berikut:

No.

Rancangan Hukum dasar

UUD 1945

1.

lstilah "Hukum Dasar"

UUD (usul Soepomo)

2.

Dalam rancangan dua orang wakil

Seorang wakil presiden

Presiden harus orang Indonesia asli yang beraga Islam

Presiden harus orang Indonesia asli

3.

i

"... selama perang, pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintahan Indonesia''

Dihapuskan

Post Proklamasi Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI terdapat beberapa momen, antara lain:

1) Pembentukan RIS (27 Desember 1949): asas demokrasi liberal, mukadimah Konstitusi RIS menghapus semangat Pembukaan UUD 1945

2) Pembentukan UUDS (1950): beasaskan demokrasi liberal

3) Dekrit Presiden (5 Juli 1959): berlakunya kembali UUD 1945

4) Bergantinya Ideologi Pancasila dengan Ideologi Manipol Usdek serta konsep Nasakom, Pemberontakan G 3OS PKI

5) Masa Orde Baru: pembubaran PKI, menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Materi 7

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila diakui sebagai Falsafah hidup atau pandangan hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia, Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak atau sari budaya bangsa, oleh sebab itu nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Sebagai ajaran falsafah, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan pandangan mendasar dan hakiki rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan, yakni Tuhan yang Maha Pencipta yang merupakan asas Fundamental yang mencerminkan identitas atau kepribadian bangsa Indonesia yang religius. Sejak lahirnya Pancasila sebagai falsafah nasional modern pancasila sudah dinyatakan sebagai milik seluruh bangsa Indonesia.

Untuk dapat menjadi seseorang yang pancasilais seharusnya memenuhi tiga syarat yaitu:

a) Keinsyafan bathin tentang benarnya Pancasila sebagai falsafah Negara

b) Pengakuan bahwa yang bersangkutan menerima dan mempertahankan Pancasila

c) Mempersonifikasikan seluruh sila-sila Pancasila dalam perbuatan dengan membiasakan praktek pengamalan seluruh sila-sila dalam sikap, perilaku budaya, dan politik

Pengertian Filsafat, dan Pancasila sebagai filsafat

Secara etimologi kata falsafah berasal dari bahasa Yunani, Philosophi: philo/philos/philein yang artinya cinta/pecinta/meneintai dan Sophia, yang berarti kebijakan/wisdom/kearifanyliikmah/hakekat kebenaran. Jadi filsafat artinya cinta akan kebajikan dah hakikat kebenaran. Berfilsafat berarti berfikir sedalam-dalamnya (merenung) terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu, menurut Runes, filsafat berarti ilmu yang paling umum yang mengandung usaha mencari kebijakan dan cinta akan kebijakan.

Filsafat juga merupakan kegiatan pemikiran yang tinggi dan murni (tidak terikat langsung dengan suatu objek), yang mendalam dan daya piker subjek manusia dalam memahami segala sesuatu dalam mencari kebenaran. Ajaran filsafat merupakan hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kesemestaan, secara mendasar (fundamental dan hakiki).

Aliran-AIiran Filsafat

1. Aliran Materialisme

Mengajarkan bahwa haklkat realitas kesemestaan, termasuk mahluk hidup, manusia ialah materi. Semua realitas ditentukan oleh materi (Ex: benda-ekonomi, makanan) dan terikat pada hukum alam, yaitu sebab akibat (kausalisme) yang bersifat objektif.

2.Aliran Idealisme/Spiritualisme

Aliran idealisme atau spiritualisme mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan, karena ada akal budi dan kesadaran rohani.

3,Aliran Realisme

Menggambarkan bahwa kedua aliran di atas, materialisme dan idealisme yang bertentangan dan tidak sesuai dengan kenyataan (tidak realistis). Realitas adalah perpaduan antara benda (materi dan jasmaniah) dengan non materi ( spiritual, jiwa, dan rohaniah) khusus pada manusia tampak dalam gejala daya pikir, cipta, dan budi.

Nilai-Nilai Pancasila Berwujud dan Bersifat Filsafat

Hakikat dan pokok-pokok yang terkandung dalam Pancasila yaitu:

1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. Jadi Pancasila hams tercermin dalam segala bidang kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan

2. Pancasila sebagai dasar Negara, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara, seperti yang di atur oleh UUD 1945. Untuk kepentingan-kepentingan kegiatan praktis operasional di atur dalam Tap. MPR No. Ill/ MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, yaitu:

a.UUD 1945

b.Ketetapan MPR

c.Undang-Undang

d.Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)

e.Peraturan pemerintah

f.Keputusan Presiden

g.Peraturan daerah

3.Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian terinci dari Proklamasi 1 7 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila

4. Pancasila yang dinimuskan dalam Pembukaaan UUD 1945 merupakan kebulatan yang utuh

5. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tercermin dalam pokok-pokok yang terkandung dalam Pembukan UUD 1945

6. Berdasarkan penjelasan otentik UUD 1945, undang-undang dasar menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 pada pasal-pasalnya. Hal ini berarti pasal-pasal dan batang tubuh UUD 1945 menjelmakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan dan jiwa pancasila

7. Berhubungan dengan itu, kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan batang Tubuh UUD 1945

8. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang belum tertampung dalam pembukaan UUD 1945 perlu di selidiki untuk memperkuat dan memperkaya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Nilai-nilai yang menunjang dan memperkuat kehidupan masyarakat dan bernegara dapat kita terima asal tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila misalnya referendum atau pemilihan presiden secara langsung

b) Nilai-nilai yang melemahkan dan bertentangan dengan nilai-nilai yangterkandung dalam Pembukaan dan batang Tubuh UUD 1945 tidak dimasukan sebagai nilai-nilai Pancasila. Bahkan hams diusahakan tidak hidup dan berkembang lagi dalam masyarakat Indonesia, misalnya demonstrasi dengan merusak bangunan/kantor, penjahat dihakimi massa atau penjarahan

c) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dipergunakan sebagai batu ujian dari nilai-nilai yang lain agar dapat diterima sebagai nilai-nilai Pancasila.

Materi 8

Pengertian Pancasila secara Filsafat

Apabila kita berbicara tentang filsafat, ada dua hal yang perlu diperhatikan,

Keduanya akan berguna bagi ideologi Pancasila yaitu:

1. Filsafat sebagai metode menunjukan cara berfikir dan cara menganalisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi Pancasila. Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat. berbangsa dan bernegara serta dimanapun mereka berada.

2. Pancasila sebagai Filsafat mengandung pandangan, nilai. pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila.

Ideologi Pancasila adalah keseluruhan prinsip norniatif yang berlaku bagi NKRI dan bangsa Indonesia secara keseiuruhcm, namun filsafat Pancasila akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja di tujukan pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada umumnya.manusia adalah mahluk yang khas yaitu dilengkapi rasio dan kehendak bebas, maka etika atau filsafat moral merupakan bagian yang penting.

Wawasan filsafat meliputi bidang-bidang penyelidikan yaitu:

1.Aspek Ontologi

Ontologi menurut Runes ialah teori tentang adanya keberadaan atau eksistensL Menurut aristoteles, sebagai filsafat pertama, merupakan ilmu yang menyelidiki hakekat sesuatu dan disamakan dengan metafisika. Artinya ontologi menjangkau adanya Tuhan dan alam gaib, seperti rohani dan kehidupan sesudah kematian Dasar Ontologis/Antropologis sila-sila Pancasila yaitu:

a.menyangkut juga hakikat dasar sila-sila Pancasila, yaitu manusia sebagai monopluralis

b.Pancasila merupakan filsafat negara, adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia

c.Hal-hal mutlak manusia sebagai pendukung pokok Pancasila: susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat

d.Sebab akibat: landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, adapun negara adalah sebagai akibat

2.Aspek Epistimologi

Menurut Runes epistimologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asai, syarat, susunan, metode dan validitas ilmu pengetahuan. Epistimologi menjadi sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi dapat dikatakan ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu. Dasar Epistemologis sila-sila Pancasila ialah:

a.Pancasila merupakan sistem pengetahuan yaitu pedoman Bangsa Indonesia yang memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup

b.Landasan praksis: sistem cita-cita dan keyakinan

c. Erat kaitannya dengan dasar ontologis, oleh karena itu bangunan epistemologinya yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia. Tiga persoalan niendasar dalam epistemologi: sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran manusia, dan watak pengetahuan manusia yaitu:

a.Sumber pengetahuan Pancasila: nilai-nilai yang ada pada diri bangsa Indonesia sendiri

b.Teori kebenaran: kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia, kebenaran empiris, akal, rasa dan kehendak manusia

c. Watak pengetahuan: tidak bebas nilai

3. Aspek Aksiologi

Menurut Runes aksiologi berasal dari istiiah Yunani, axios yang berarti nilai, manfaat, fikiran atau ilmu/teori. Menurut Prof Bramed, aksiologi dapat disimpulkan sebagai suatu cabang filsafat yang menyelidiki:

a.Tingkah laku moral, yang berwujud etika

b.Ekspresi etika, yang berwujud estetika atau seni dan keindahan dan

c.Sosio-politik yang berwujud ideologi

Kehidupan manusia dipeengaruhi oleh nilai alamiah dan jasmaniah (tanah subur, udara bersih, air bersih, cahaya, dan panas matahari, tumbuh-tumbuhan dan hewan demi kehidupan).

Kemudian ada pula nilai psikologis seperti berfikir, rasa, karsa, cinta, estetika, etika, logika, dan cita-eita bahkan ada pula nilai ketuhanan dan agama. Jadi bidang aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber, nilai, jenis dan tingkatan nilai dan hakiki nilai termasuk estetika, etika, ketuhanan dan agama.

Cabang-cabang filsafat diantaranya:

1. Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis, yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi

2. Epistemologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan

3. Metodologi, yang berkaitan dengan persoalan hakekat metode dalam ilmu pengetahuan

4. Logika, yang berkaitan dengan persoalan filsafat berfikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar

5. Etika, yang berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia

6. Estetika, yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan

Nilai-Nilai Pancasila Menjadi Dasar dan Arah Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Apabiia memahami nilai-nilai dari sila Pancasila akan terkandung beberapa huungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara hubungan tersebut yaitu:

1.Hubungan vertikal

Hubungan vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penjelmaan dari nilai-nilai Ketuhanan YME. Dalam mhubungan ini manusia memiliki kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menghentikan segala larangan-Nya, sedangkan hak yang diterima oleh manusia dari Tuhan Yang Maha Kuasa adalah rahmat yang tidak terhingga yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan pembaiasan amal baik di akhirat nanti

2.Hubungan Horizontal

Hubungan horizontal adalah hubungan manusia dengan sesamanya, baik dalam fungsinya sebagai warga masyarakat, bangsa dan Negara. Hubungan tersebut malahirkan hak dan kewajiban yang seimbang, seperti pajak yang di bayar kepada Negara sebagai suatu kewajiban warga Negara, sedangkan hak yang diterima warga Negara adalah pembangunan infrastruktur, (jalan raya, pengairan dll) sebagai kewajiban Negara terhadap rakyatnya.

3.Hubungan Alamiah

Hubungan alamiah adalah hubungan manusia dengan alam sekitar yang meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam dengan segala kekayaannya. Kewajiban manusia adalah melestarikan alam semesta. Sedangkan haknya sudah tidak terhingga seperti hutan, air dll.

Pancasila adalah pandangan hidup atau ideologi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antar manusia, manusia dengan masyarakat atau bangsanya dan manusia dengan alam lingkungannya. Alasan yang prinsipil Pancasila sebangai pandangan hidup dengan fungsinya tersebut dia atas adalah:

a.Mengakui adanya kekuatan gaib yang ada di luar diri manusia menjadi pencipta serta mengatur dan penguasa alam semesta

b.Keseimbangan dalam hubungan, keserasian-keserasian dan untuk menciptakan pengendalian diri

c.Dalam mengatur hubungan, peranan dan kedudukan bangsa sangat penting. Persatuan dan kesatuan sebagai bangsa merupakan nilai sentral

d.Kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan serta musyawarah untuk mufakat dijadikan sendi kehidupan bersama

e.Keseiahteraan bersama menjadi tujuan hidup bersama

Materi 9

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

Bidang Etika Politik

Pengertian Etika Politik

Etika politik termasuk daiam lingkungan filsafat. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia bukan hanya sebagai warga Negara terhadap negaranya, hukum yang berlaku dan lain sebagainya.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawah. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional, objektif dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis kareana tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan patokan orientasi dan pegangan normatif bagi meraka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebagai keputusan politik. Suatu keputusan bersifat politis apabila diambii dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Hukum dan kekuasan Negara merupakan pembahasan utama etika politik. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing dan keadilan sosial.

Legitimasi Kekuasaan

Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi kekuasaan, yang dapat dirumuskan dengan suatu pertanyaan, yaitu dengan moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki? Betapa besarnya kekuasaan seseorang dia berhadapan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya karena masyarakat berhak untuk menuntut peratanggungjawaban.

Seorang penguasa harus mempunyai wibawa, bertangungjawab dan berbudi pekerti yang luhur. Legitimasi kekuasaan meliputi:

1. Legitimasi etis yaitu pembenaran atau pengabsahan wewenang Negara (kekuasaan Negara) berdasarkan prinsip-prinsip moral

2. Legitimasi legalitas yaitu keabsahan kekuasaan itu berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan Negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku

Legitimasi Moral dalam Kekuasaan

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan Negara baik legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Tujuannya adalah agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan dengan cara-cara yang semangkin sesuai dengan tuntutan kemanusian yang adil dan beradap.

Pada zaman modern, tuntutan legitimasi moral merupakan salah satu unsur pokok dalam kesadaran bermasyarakat. Anggapan bahwa Negara hanya boleh bertidak dalam batas-batas hukum, bahwa hukum harus menghormati hak-hak asasi manusia, begitu pula berbagai penolakan terhadap kebijakan politik tertentu, seperti isu ketidakadilan sosial, semua berwujud tuntutan agar Negara melegitimasikan diri secara moral Dalam hal ini kaiangan paham agama secara klasik membuat rumusan bahwa kita harus lebih tata kepada Allah daripada kepada manusia.

Pada hakikatnya kekuasaan memiliki hati nurani, yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat. Apabila kehilangan hati nurani, maka kekuasaan yang terlihat adalah perebutan kekuasaan semata-mata yang dilumuri oleh intrik, fitnah, dengki, caci, maki, dan iri hati. Sehingga kekuasaan akan merusak tatanan kemkunan hidup bermasyarakat. Apabila hati nurani kekuasaan melekat pada hati nurani seorang penguasa, maka kekuasaan adalah amanat rakyat sehingga akan melahirkan martabat, harga diri dan rezeki.

Pengertian Nilai, Moral dan Norma

Nilai, moral dan norma merupakan konsep yang saling berkaitan, dimana ketiga konsep ini terkait dalam memahami Pancasila sebagai etika politik.

Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga. berguna, indah, memperkaya bathin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaaan, di samping sistem sosial dan karya. Prof. Notonogoro membagi nilai dalam tiga kategori yaitu:

1. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia

2. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas

3. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dapat diperinci menjadi empat macam sebagai berikut:

a.Nilai kebenaran yaitu bersumber kepada unsur rasio manusia, budi dan cipta

b.Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa atau intuisi

c.Nilai moral yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan(karsa, etika)

d.Nilai religi yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanianyang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber kepada keyakinan dankeimanan manusia terhadap Tuhan.

Moral

Moral berasal dari kata mos (mores) := kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral.

Moral dapat berupa kesetiaan, kepatutan terhadap nilai dan norma, moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral fllsafat moral etika, moral hukum, moral ilmu dan sebagainya. Nilai, norma dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya.

Norma

Norma sesungguhnya merupakan perwujudan martabat manusia sebagai mahluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu norma dalam perwujudannya dapat berupa:

a.Norma agama, dengan sanksinya dari Tuhan

b.Norma kesusilaan, dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri

c.Norma kesopanan. dengan saksinya berupa di kucilkan dalam kehidupan bermasyarakat

d.Norma hukum, dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat Negara

Materi 10

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Pengertian Ideologi

Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk ideal dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani eidos dan logos. Secara sederhana ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya yang merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti yang luas istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif (bersifat terbuka). Dalam artian sempit ideologi adalah gagasan alau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan bagaimana manusia hams hidup dan bertindak (bersifat tertutup).

Menurut bahan penataran (BP-7 Pusat, 1993) ideologi diartikan sebagai ajaran. Dokrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaanya dalam menanggapi dan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Sedangkan menurut. Gunawan Setiardja ideologi dapat dirumuskan sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas, yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Dewasa ini ideologi telah menjadi suatu pengertian yang kompleks. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan terjadinya perbedaan yang makin jelas antara ideologi, filsafat, ilmu dan teologi. Dalam perkembangan itu ideologi mempunyai arti berbeda:

1. Ideologi diartikan sebagai pengetahuan yang mengandung pemikiran besar, cita-cita besar, mengenai sejarah, manusia, masyarakat, dan Negara.

2. Ideologi diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh berdasarkan kepentingan tertentu,

3. Ideologi dipandang sebagai belief system, sedangkan ilmu, filsafat maupun teologi merupakan pemikiran yang bersifat refleksif, kritis, dan sistematik, dimana pertimbangan utamanya adalah kebenaran pemikiran.

Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Terdapat 4 tipe ideologi menurut (BP-7 Pusat, 1991:384) yaitu:

a) Ideologi konservatif, yaitu ideologi yang memelihara keadaan yang ada, setidak-tidaknya secara umum, walaupun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal-hal teknis.

b) Kontra ideologi. Yaitu melegitimasikan penyimpangan yang ada dalam masyarakat yang sesuai dan dianggap baik.

c) Ideologi reformis, yaitu kehendak untuk mengubah keadaan.

d) Ideologi revolusioner, yaitu ideologi yang bertujuan mengubah seluruh sistemnilai masyarakat.

Makna Ideologi bagi Negara

e. Teori Perseorangan (Individualistik)

Teori ini pada intinya Negara adalah masyarakat hukum (Legal Society) yang disusun atas kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat itu (social contrac) ini berarti negara dipandang sebagai organisasi kesatuan pergaulan hidup manusia yang tertinggi. Sedangkan menurut labor at or ium I KIP Malang Negara dipandang sebagai hasil perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas, sehingga hak-hak asasi seeorang adalah lebih tinggi kedudukannya dari pada Negara yang merupakan hasil individu-individu bebas tersebut.

f. Teori Golongan (Class Theory)

Menurut Karl Marx Negara merupakan penjelmaan dari pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat oleh mereka yang kuat untuk menindas golongan ekonomi yang lemah. Menurut Soehino, Negara akan lenyap dengan sendirinya kalau dalam masyarakat sudah tidak ada lagi perbedaan kelas dan pertentangan ekonomi.

g. Teori Kebersamaan (Integralistik)

Menurut Spinoza dan Adam Muhler, Negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral diantara semua golongan dan semua bagian dari seluruh anggota masyarakat. Pancasila bersifat integralistik karena:

a.Mengandung semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

b.Adanya semangat kerja sama (gotong royong).

c.Memelihara persatuan dan kesatuan.

d.Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

MATERI 11

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA

Sistem Ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Nilai-Nilai Pancasila

1.Ketuhanan Yang Maha Esa Makna sila ini adalah:

a.Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

b.Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

c.Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

d.Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

2.Kemanusiaan Yang Adil Dan BeradabMakna sila ini adalah:

a.Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

b.Saling mencintai sesama manusia.

c.Mengembangkan sikap tenggang rasa.

d.Tidak semena-mena terhadap orang lain.

e.Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

f.Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

g.Berani membela kebenaran dan keadilan.

h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu hams mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3.Persatuan IndonesiaMakna sila ini adalah:

a.Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b.Rela berkorban demi bangsa dan negara.

c.Cinta akan Tanah Air.

d.Berbangga sebagai bagian dari Indonesia.

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4.Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Makna sila ini adalah:

a.Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

b.Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

c.Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.

d.Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

5.Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat IndonesiaMakna sila ini adalah:

a.Bersikap adil terhadap sesama.

b.Menghormati hak-hak orang lain.

c.Menolong sesama.

d.Menghargai orang lain.

e.Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.

Pengertian UUD 1945

Dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa UUD suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis.

UUD ialah kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal yang mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu Negara sehingga kepadanya diberikan sifat kekal dan luhur, sedangkan untuk mengubahnya diperlukan cara-cara yang istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan dengan perbuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan sehari-hari.

Maksud dari UUD 1945 adalah keselumhan naskah yang terdiri atas:

(I) Pembukaan yang terdiri atas 4 alenia

(II) Batang Tubuh UUD 1945 yang berisi pasal 1 sampai pasal 37 yang terdiri atas 16 bab, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ay at aturan tambahan

(III) Penjelasan UUD 1945 yang terbagi dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal Naskah resmi UUD 1945 dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 yang terbit pada tanggal 15 Februari 1946. sedangkan mulai ditetapkan oleh PPK1 pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 adalah hokum dasar yang tertuiis, yang mempunyai arti bahwa UUD 1945 mengikat perintah, setiap lembaga Negara, lembaga masyarakat dan seluruh warga Negara Indonesia di manapun mereka berada dan setiap pendudukan yang berdomisiii di wilayah Negara republik Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, dan ketentuan yang dilaksanakan dan ditaati

Kedudukan UUD 1945

UUD mempunyai peranan penting sebab merupakan landasan structural dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara yang berisi aturan dan ketentuan pokok atau dasar ketatanegaraan, selain itu untuk menjamin suatu sistem dan bentuk Negara serta cara penyelenggaraannya beserta hak-hak dan kewajiban rakyatnya, maka UUD harus di berikan sifat kekal dan luhur.

Sifat UUD 1945

Berdasarkan teori Kusnadi sifat UUD 1945 adalah luwes (flexible), atau kaku (rigid), tertuiis dan tidak tertuiis.

a.Cara mengubah konstitusi yaitu Pertama, UUD di ubah dengan cara/prosedur yang biasa, sebagaimana mengubah dan membuat UU yang biasa, Ini berarti UUD bersifat luwes (flexible). Kedua, Perubahan UUD yang memerlukan prosedur istimewa, maka sifat UUD itu adalah kaku (rigid).

b.Tertuiis dan tidak tertuiis

Satu-satunya Negara di dunia yang mempunyai konstitusi tidak tertuiis hanyalah Inggris. Namun, prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggis dicantumkan dalam UU biasa seperti Bill of Rights. Dengan demikian, suatu konstitusi disebut tertuiis apabila ia tertuiis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi di sebut tidak tertilis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertuiis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal di atur dalam konvensi-konvensi atau UU biasa.

Pada hakikatnya sifat UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a.Rumusan UUD 1945 jelas karena tertuiis. merupakan hokum positif yangmengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan setiap warga Negara

b.UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap saat dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman

c. UUD 1945 merupakan tertib hukum positif yang tertinggi dengan fungsinya sebagai alat kontrol norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam lata urutan pemndang-undangan yang berlaku.

Fungsi UUD 1945

Fungsi UUD 1945 adalah sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah, berlaku sesuai dengan ketentuan UUD 1945 karena merupakan urutan tertinggi. Berdasarkan fungsi di atas kita bisa melihat UUD lebih sesuai dengan penilaian konstitusi yang seperti apa berdasarkan penilaian di bawah ini. Menurut Karl Loewenstein ada tiga jenis penilaian terhadap konstitusi yaitu:

a.Nilai normatif yaitu apabila konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa secara legal dan di laksanakan seeara murni dan konsekwen

b.Nilai nominal yaitu suatu konstitusi secara hokum berlaku, namun berakunya tidak sempurna karena pasal-pasal tertentu pada pelaksanaannya bergantung pada kepentingan penguasa. Contonya pada pasal 28 UUD 1945

c.Nilai sematik/simbolik yaitu secara hukum tetap berlaku akan tetapi padapelaksanaanya hanya sekedar untuk melaksanakan kekuasaan politik. Contonya pelaksanaan UUD 1945 pada masa orde lama.

MATERI 1 2

Pembukaan UUD 1945

Makna Pembukaan UUD 1945

UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan, mengandung nilai-nilai:

a.Universal

b.Lestari

Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Alinea Pertama: Menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapai masalah kemerdekaan melawan penjajah. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaaan setiap bangsa. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan mengendalikan politik luar negeri kita.

Aline Kedua: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat. adil, dan makmur". Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini.

Hal Ini juga berarti adanya kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para "pengantar" kemerdekaan, ialah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-niJai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian:

a.Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan

b.Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untukmenyatakan kemerdekaan;

c.Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea Ketiga: "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa.

Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kebidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kebidupan di dunia dan di akhirat. Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.

Alinea Keempat: "Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyatlndonesia".

Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip mdasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:

a.Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

b.Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;

c.Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Materi 13

Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945

Selain apa yang diuraikan di muka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal Undang- Undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam. yaitu :

1. Pokok pikiran pertama; "Negara ... begitu bunyinya ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.". Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

2. Pokok pikiran kedua, "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat

3. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah "negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia". Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pennusyawaratan Rakyat,

4. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Oleh karena itu, undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan Iain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan, teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabiia anda perhatikan keempat pokok pikiran itu tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari falsafah negara, Pancasila.

Hubungan Pembukaan Dengan Pasal-Pasal UUD 1945

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 itu mengandung beberapa pokok pikiran yang merupakan cita-cita nasional dan cita hukum kita. Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 itu dijelmakan dalam Pasal-pasal UUD 1945, dan cita hukum UUD 1945 besumber atau dijiwai oleh falsafah Pancasila. Di sinilah arti fungsi Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagaimana diuraikan di muka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijelmakan iebih lanjut dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tetap menyadari akan keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dengan tetap memperhatikan hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dapatlah disimpulkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan,

Bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial, Kedauiatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila. Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap insan Indonesia.

Materi 14

Kelembagaan Negara

Kelembagaan negara merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara yang ada adalah: MPR, Presides DPR, DPD, MA, MX, KY, BPK, sedangkan DPA telah dihapus. Lembaga-lembaga negara tersebut disertai dengan tugas, wewenang, dan hak masing-masing, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Kedudukan:

a.Sebagai Lembaga Negara, dengan susunan keanggotaan terdiri dari anggotaDPR dan DPD hasil pemilihan umum

b.Sebagai pelaksana fungsi konstitutifTugas dan wewenang:

a. Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun

b. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Usui perubahan secara tertulis diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.

c. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR

d. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR

e. Menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut di atas paling lam bat tiga puluh hari sejak diterimanya usul tersebut

f. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya

g. Memilih Wakil Presiden dari dua ealon yang diajukan Presiden, apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam masa jabatan selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari

h. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnva. sampai habis masa jabatannya lambatnya dalam waktu tiga puluh had. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

(I) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR

(II) Memilih dan dipilih

(III) Membela diri

(IV) Imunitas

(V) Protokoler

(VI) Keuangan dan administrastif

Presiden

Sebagai pelaksana fungsi eksekutif dan legislatif; mempunyai kedudufcan:

a.Selaku Kepala Pernerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif) dan Kepala Negara

b.Dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum

c.Memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali

d.Dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

e.Tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR

f.Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukankewajibannya dalam masa jabatannya diganti Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya

g.Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukankewajibannya dalam masa jabatannya dalam waktu yang bersamaan, maka Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama

Tugas dan wewenangnya selaku Kepala Pernerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif):

a.Menjalankan kekiiasaan pernerintahan negara menurut Undang undang Dasar;

b.Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

c.Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR

d.Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

e.Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR

Tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Negara:

a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

b.Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain

c.Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang

d.Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain

e.Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi grasi, dan rehabilitasi

f.Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, memberi amnesti dan abolisi

g.Memberi gelaran, tanda jasa dan Iain-lain tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang

h. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden

i. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara

TUGAS :

Carilah Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan dari DPR, DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial dan Lembaga Negara lainnya.