pendidikan untuk semua roesminingsih

8/7/2019 Pendidikan Untuk Semua roesminingsih

1/34

PENDIDIKAN UNTUK

SEMUA

ROESMININGSIH


2/34

Komitmen Internasional untuk EFA

Negara-negara PBB berkomitmen untuk Education forAll (EFA) di Jomtien, Thailand(1990) dan Dakar(2000) berisikan enam tujuan utama:

Memperluas pendidikan untuk anak usia dini

Menuntaskan wajib belajar untuk semua (2015)

Mengembangkan prosespembelajaran/keahlian untuk orang muda dandewasa

Meningkatnya 50% orang dewasa yang melekhuruf (2015), khususnya perempuan

Meningkatkan mutu pendidikan

Menghapuskan kesenjangan gender


3/34

Forum Pendidikan Dunia sepakat untuk :

1. mengerahkan komitmen politik nasional dan internasional yangkuat bagi Pendidikan untuk Semua, membangun rencana aksinasional dan meningkatkan investasi yang besar dalampendidikan dasar;

2. mempromosikan kebijakan Pendidikan untuk Semua dalamkerangka sektor yang berlanjut dan terpadu baik, yang jelasterkait dengan penghapusan kemiskinan dan strategi-strategipembangunan;

3. menjamin keikutsertaan dan peran serta masyarakat madanidalam perumusan, pelaksanaan dan pemantauan strategi-strategi untuk pembangunan pendidikan;

4. mengembangkan sistem pengaturan dan manjemenpendidikan yang tanggap, partisipatori dan dapatdipertanggungjawabkan;


4/34

lanjutan

5. memenuhi kebutuhan sistem pendidikan bagi daerah-daerahyang dilanda oleh pertikaian, bencana alam dan ketakstabilan,dan melaksanakan program-program pendidikan dengan cara-cara yang mempromosi saling pengertian, perdamaian dantoleransi, dan yang membantu mencegah kekerasan dan

pertikaian;6. melaksanakan strategi-strategi terpadu untuk persamaan

jender dalam pendidikan yang mengakui perlunya perubahan-perubahan sikap, nilai dan praktek;

7. melaksanakan sebagai sesuatu yang mendesak program dan

tindakan pendidikan untuk memerangi wabah HIV/AIDS;8. menciptakan lingkungan sumber daya yang aman, sehat,

inklusif dan adil yang kondusif bagi keunggulan dalampembelajaran dengan tingkat-tingkat prestasi yang sudah jelasuntuk semua;


5/34

lanjutan

9. meningkatkan status, moral dan profesionalismeguru-guru;

10. memanfaatkan tehnologi-tehnologi informasi dankomunikasi baru untuk membantu pencapaian

tujuan-tujuan Pendidikan untuk Semua;11. secara sistematis memantau kemajuan ke arahtujuan-tujuan dan strategi-strategi Pendidikanuntuk Semua pada tingkat-tingkat nasional,regional dan internasional;

12. membangun di atas mekanisme yang sudah adaguna mempercepat kemajuan ke arah pendidikanuntuk semua.


6/34

Sejarah Gerakan Pendidikan untuk Semua

1990 Konferensi Dunia Pendidikan untuk Semuadi Jomtien, Thailand. Penyediaan akses pendidikandasar untuk semua pada tahun 2000

1995 World Summit for Social Development di

Copenhagen tampak bahwa target deklarasiPendidikan untuk Semua di Thailand tidak akantercapai Target penyediaan akses pendidikan dasaruntuk semua diundur menjadi tahun 2015

1999 Oxfam GB meluncurkan kampanye educationnow hutang negara miskin dirasakan sangatmenjadi hambatan untuk berinvestasi dalampendidikan


7/34

lanjutan

2000 Forum Pendidikan Dunia di DakarMenguatkan kembali Deklarasi Jomtien yaitu:a. 2002 perencanaan Pendidikan untuk Semua di tingkat

nasional sebagai bagian dari perencanaan pendidikannasional

b. 2005 mengurangi kesenjangan gender di pendidikandasar dan menengah

c. 2005 memastikan bahwa semua anak, khususnyaperempuan, anak berkebutuhan khusus, dan anak darietnis minoritas, memiliki akses terhadap pendidikan yang

memadai, berkualitas, dan gratis.d. 2015 mencapai peningkatan 50% peningkatan melek

huruf, khususnya perempuan dan akses yang memadaibagi orang dewasa untuk melanjutkan pendidikan.

e. 2015 mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan


8/34

lanjutan

2001 Global Campaign for Education (GCE)menggelar acara Sepekan Aksi Pendidikan untukSemua (SPAPUS) untuk yang pertama kalinya dan sejaksaat itu setiap April dilakukan SPAPUS

2002 Konferensi Pembangunan PBB Konferensitidak menghasilkan ukuran yang konkret untuk menarikkembali perhatian dunia untuk mencapai target DeklarasiDakar.- AS dan EU memberikan sejumlah dana untukmembantu pencapaian target Dakar.


9/34

1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan Mengurangi hingga separuh dari penduduk dunia yangberpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalamikelaparan, dalam kurun waktu 1990 hingga 2015.

2. Mencapai Pendidikan Dasar secara UniversalTarget2015: memastikan bahwa setiap anak laki laki danperempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahappendidikan dasar.

3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakanperempuan Mengurangi perbedaan dan diskriminasigender dalam pendidikan dasar dan menengah terutamauntuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pendidikanpada tahun 2015.

4. Mengurangi tingkat kematian anakMengurangi tingkatkematian anak-anak usia di bawah 5 tahun hin a dua-

Pertemuan Millennium delapan Millennium

Development Goals (MDGs) (New York, Sept. 2000)


10/34

Lanjutan

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Mengurangi rasio kematian ibuhingga 75% dalam proses melahirkan, selama kurun waktu 1990hingga 2015.

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Target 2015:menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan menurunkan kejadianmalaria dan penyakit berat lainnya.

7. Menjamin keberkelanjutan lingkungan Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiapnegara dan program serta merehabilitasi sumber daya lingkunganyang hilang. air bersih, sanitasi

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkankomitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih,pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasionaldan internasional.

Dua tujuan PUS diintegrasikan kedalam MDGs, yaitu:Menca ai Pendidikan Dasar untuk Semua ada tahun 2015


11/34

Fenomena yang terjadi di Indonesia

Perawatan dan Pendidikan Anak Usia Dini- Sampai tahun 2000, akses layanan program ini masih rendah;

dari 26.172.763 anak, baru 41% (10.794.534) yang terlayani

- Ada beberapa kendala seperti terbatasnya jumlah lembaga yanghampir semua di kota besar, belum adanya program terpaduuntuk perawatan dan pendidikan ini, dan belum intensifnyakerjasama pemerintah dan non-pemerintah serta belumtersedianya tenaga didik profesional

Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Kualitas Pendidikan- Sampai tahun 2000, prosentase anak yang masuk ke SD

mencapai 94,04%, sementara untuk SMP masih dibawah

prosentase ini; hanya mencapai 45,10%- Meski angka partisipasi di SD sudah hampir menyeluruh, tingkat

kesenjangan antar propinsi, pedesaan-perkotaan, laki-laki danperempuan masih tetap ada dan validasi jumlah siswa yang DOdan mengulang kelas masih sulit di dapat.


12/34

lanjutan

Pendidikan Keaksaraan dan Berkelanjutan- Pada tahun 2000, angka buta aksara perempuan

umur 25 tahun mencapai 21,2% sedangkan laki-laki4,7%

- Jika angka yang pernah dicapai pemerintahdipertahankan, maka pada tahun 2015 angkatersebut akan menjadi 2,7% untuk perempuan dan 0,26% untuk laki-laki

Pendidikan Berkeadilan Gender

Berdasarkan data yang ada, pemerintah menyimpulkanbahwa disparitas gender pada penduduk pedesaan usia15-24 tahun tidak akan hilang pada tahun 2015 jika tidakada intervensi yang sungguh-sungguh dari semua pihak


13/34

Trend HDI diantara Negara-negara, 1990 - 2002


14/34

esep standart yang diberikan:

1. Cost Recovery (Perbaikan Pembiayaan) Biaya pemakai,

Pembiayaan komunitas, atau Pembiayaan bersama

2. Peran lebih besar dari Pasar dalam membentuk pendidikan

3. Partisipasi sektor swasta yang lebih besar

4. Desentralisasi5. Pemerintah pusat memberikan beban lebih besar kepada

pemerintah lokal

6. Tidak ada lagi subsidi untuk pendidikan setingkat universitas

Resep dari Bank Dunia dan ADB ini berimplikasi pada privatisasipendidikan di negara-negara miskin dan berkembang perannegara diminimalisir untuk menyediakan pendidikan dasarbermutu dan gratis.


15/34

Mengapa Indonesia melakukan

privatisasi pendidikan?

Kebijakan hutang dari lembaga-lembaga

keuangan internasional seperti IMF dan

World Bank. Lembaga-lembaga ini

memberikan pinjaman kepada negara-

negara Dunia Ketiga dengan

menggunakan prasyarat-prasyarat yangpada dasarnya bertujuan untuk liberalisasi

dan deregulasi ekonomi


16/34

Situasi Hutang Luar Negeri di Asia (dalam

Milyar USD)

1 9 9 0 2 0 0 2

i n a 5 5 . .

I n d n e s i a . .

i l i i n e s . 5 .

T a i l a n d . 5 .

M a l a y s i a 5 . .

i e t n a m . .

M y a n m a r . .

a m d i a . .L a D R . .


17/34

Indonesia

0

0

100

1 0

200

1990 1992 1994 1996 1998 2000

Total Debt

Debt Service

Situasi HutangLNIndonesia


18/34

Pemerintah Indonesia harus mengalokasikan

35-40 persen dari keseluruhan total APBN membayar hutang LN sehingga dana untuk

pendidikan menjadi lebih kecil

Untuk memastikan pembayaran hutang luar

negeri lembaga-lembaga keuangan

internasional ini mendorong negara-negara

berkembang untuk meminimalkan peran

negara dalam penyediakan pelayanan publikyang membutuhkan dana yang besar dan

memberikannya kepada pasar.


19/34

Prosentase Alokasi anggaran pembayaran hutang dan

pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan)

Sources: UNDP, HDR 2004; ADB/ARIC

Total Debt Service and Education & Health Expenditure as % of

GDP (2001/2002)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Philippines Thailand

Total Debt Service

Education & Health


20/34

Sources: ADB, Human Development Report, EFA Reports

Indonesia paling kecil

membiayai pendidikan

25.5 24.2 24.2

18.3 16.2 8.5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Malaysia Timor-Leste Thailand Cambodia Philippines Indonesia

Pembiayaan Pendidikan dalam Anggaran

Pembiayaan Nasional, 2003


21/34

Bentuk Privatisasi Pendidikan

Komersialisasi Pendidikan menyerahkanpengelolaan pendidikan kepada swastadengan orientasi mendapatkan keuntungan

Dibebankannya pembiayaan pendidikankepada masyarakat melalui modelPembiayaan Bersama dengan Masyarakat CostSharingatau CommunityCost

Dibebankannya pembiayaan pendidikankepada pemerintah-pemerintah lokalmelalui penerapan Otoda

Pemotongan subsidi untuk perguruan tinggi


22/34


23/34

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

tentang Pendidikan Dasar dan Menengah:

RPP ini tidak membicarakan tentang tanggung

jawab pemerintah untuk menyelenggarakanpendidikan dasar 9 tahun bermutu dan bebas

biaya. Beberapa pasalnya justru menuntut

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

dan pembiayaan pendidikanPasal 11 ayat 2, pasal 29 ayat 2, pasal 19, dan

pasal 37


24/34

RPP Wajib Belajar:

Pasal 3 ayat 2: warga negara di atas 15 tahuntidak dibiayai pemerintah jika ingin

menyelesaikan wajib belajar 9 tahun

bagaimana dengan anak-anak di wilayah

pedalaman, seperti Papua dan Kalimantanmisalnya

Pasal 13 ayat 1, 3, 4, dan 7: mendorong

partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan


25/34

2. Kebijakan negara yang melegitimasi

komersialisasi pendidikan BadanHukum Pendidikan

UU no.20/2003 tentang sisdiknas psl 53

RUU Badan Hukum Pendidikan

Setiap satuan pendidikan akan menjadi badan

hukum yang wajib mencari sumber

pendanaannya sendiri. RUU ini mewajibkansemua sekolah menjadi Badan Hukum

Pendidikan termasuk sekolah negeri.


26/34

3.

Pencabutan subsidi khususnya untuktingkat perguruan tinggi

4. Diberlakukannya desentralisasi

pendidikan beban pemerintah pusat

beralih ke pemerintah lokal menjadi

pertanyaan bagi daerah-daerah yang

tidak memiliki sumber daya cukup

Kemungkinan trend yang terjadiadalah pendidikan dijadikan sumber

PAD.


27/34

Padahal Pemerintah Indonesia telah menyepakati:

kesepakatan Education For All (Pendidikan

Untuk Semua) yang menjamin setiap warga

negara untuk pendidikan dasar bermutu dangratis

Millenium Development Goals (MDGs) yang

menargetkan pendidikan untuk semua

tercapai pada tahun 2015.


28/34

Konvensi anti diskriminasi pendidikan

UUD 1945

UU No.7/1984 tentang anti diskriminasi

terhadap perempuan

UU No.39/1999 tentang Hak Asasi

Manusia

UU Perlindungan Anak

UU No.20 / 2003 tentang Sisdiknas


29/34

Dampak Privatisasi Pendidikan Di Indonesia

Proses pemiskinan dan pembodohan semakin kuat

Semakin terkotak-kotaknya masyarakat Indonesiaberdasarkan status sosial ekonomi, antara yangkaya dan miskin

Belum Ada perhatian dan prioritas untuk: Perbaikan kualitas pendidikan

Pendidikan untuk anak perempuan

Program pendidikan untuk kelompok-kelompok etnis

dan sektor yang tidak beruntung

Semakin sulitnya untuk mencapai target EFA danMDGs sebagaimana telah disepakati olehpemerintah Indonesia.


30/34

Tantangan utama pembangunan pendidikan di

Indonesia khususnya Jawa Timur:

a.Tingkat pendidikan penduduk Indonesia relatifmasih rendah;

b. Dinamika perubahan struktur penduduk belum

sepenuhnya dapat diatasi dalam pembangunanpendidikan;

c. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikanyang cukup lebar antar kelompok masyarakat,

seperti antara penduduk kaya dan miskin,antara penduduk laki-laki dan perempuan,antara penduduk di perkotaan dan di perdesaan,dan antardaerah;


31/34

lanjutan

d. Fasilitas pelayanan pendidikan belum tersediasecara merata, terutama di daerah perdesaan,terpencil, dan kepulauan, sehingga menyebabkansulitnya anak-anak mengakses layanan pendidikan;

e. Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belummemenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik;

f. Manajemen pendidikan belum berjalan secaraefektif dan efisien, karena desentralisasipendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakandengan baik belum mantapnya pembagian perandan tanggung jawab masing-masing tingkatpemerintahan, termasuk kontribusinya dalampenyediaan anggaran pendidikan.


32/34

kebijakan pendidikan yg hrs dilakukan

a. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatanbelajar bagi semua anak usia pendidikan dasarutamanya daerah dan masyarakat miskin,terpencil, dan terisolasi. biaya operasional

sekolah (BOS) sebagai langkah awalpelaksanaan pendidikan dasar gratis

b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan standar nasional pendidikan (PP 19 tahun2005)

c. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapatmencapai 20 persen dari APBN dan APBDsesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


33/34

lanjutan

d. Mendorong pelaksanaan otonomi dandesentralisasi pengelolaan pendidikan sampaidengan satuan pendidikan dalammenyelenggaraan pendidikan.

e. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan

dalam rangka membangun pelayananpendidikan yang amanah, efisien, produktif danakuntabel melalui upaya peningkatan tata kelolayang baik (goodgovernance) kelembagaanpendidikan.

f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalampembangunan pendidikan peran dan fungsikomite sekolah dan dewan pendidikan Shoolbase education dan community baseeducation.


34/34

pendidikan untuk semua roesminingsih

Documents