PPEENNEEGGAAKKAANN HHUUKKUUMM PPEERRIIKKAANNAANN

DDII IINNDDOONNEESSIIAA

OLEH:

IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA

NIM: 12108070

PPRROOGGRRAAMM MMAAGGIISSTTEERR IILLMMUU HHUUKKUUMM

UUNNIIVVEERRSSIITTAASS NNAARROOTTAAMMAA

SS UU RR AA BB AA YY AA

22001100

ii

TTEESSIISS IINNII TTEELLAAHH DDIISSEETTUUJJUUII

Pembimbing

SOEMALI, S.H., M.Hum.

iii

Telah diuji pada

Tanggal: ________________________

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Sri Retno Kusuma Dewi, S. H., M. H. ______________

Anggota : 1. Tutiek Retnowati, S. H., M. H. ______________

2. Soemali, S. H., M. Hum _______________

iv

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah hirobbil alamin penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena

atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis mi dengan judul

“Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia” sesuai dengan apa yang penulis

harapkan.

Pada kesempatan mi, penulis ingin pula menyampaikan rasa hormat dan

terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak H.R. Djoko Soemadijo, S.H. Rektor Universitas Narotama Surabaya.

2. Bapak Prof. DR. H.R. Sri Soemantri M.SH. MS., Direktur Program

Pascasarjana.

3. Bapak Dr. Maarten L. Sohouka, S.H.,M.S. Ketua Program Studi Pascasarjana

Ilmu Hukum.

4. Bapak dan Ibu dosen penguji tesis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

6. Segenap Civitas Akademika yang membantu dan melayani penulis

7. Bunda. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan dukungan moral

kepada penulis setiap saat.

Atas segala bantuan dan dorongan yang penulis tidak sebutkan samoga

rahmat dan Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis mi jauh dan

sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun demi

kesempurnaan tesis mi dan semoga dapat bermanfaat guna menambah

pengetahuan bagi yang menibacanya.

Surabaya, 2010

Penulis

v

RINGKASAN

Pengadilan perikanan diharapkan dapat mengatasi masalah terbatasnya

lapangan pekerjaan, belum tergarapnya wilayah zoon ekonomi eksklusif (ZEE),

perlindungan terhadap lingkungan alam, dan ditegakkan hukum secara tegas (Iaw

enforcement) serta secara tegas terhadap pelanggaran di bidang perikanan sangat

diharapkan. Pengadilan perikanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang dibentuk dua tahun setelah undang-undang

ini disahkan. Pengadilan perikanan berada di lingkungan peradilan umum yang

dibentuk baru beberapa kota di Indonesia. Adapun pengadilan perikanan yang

dibentuk meliputi pengadilan negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan

Tual. Meskipun berusia muda, maka dengan dibentuknya dan beroperasionalnya

pengadilan perikanan diharapkan dicapainya penegakan hukum yang adil, benar

dan responsif sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

Tugas pokok pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkar akan dapat dijalankan secara maksimal apabila hakim dan

aparatur pengadilan memahami jiwa dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan

Kehakirnar, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan

Umum dan berbagai undang-undang dan produk lainnya yang berkaitan. Di

sampin itu, penjiwaan pemahaman terhadap makna visi dan misi Mahkamah

Agung sangat diharapkan untuk mendorong kinerja berbasis pelayanan, kinerja

profesional dan memahami terhadap hukum yang hidup (living law) dalam

masyarakat. Penegak hukum di pengadilan perikanan diharapkan merasa

mempunyai (sense of belonging), bangga dan memiliki wilayah negara dalam

rangka kesejahteraan dan kemakmuran seluruh bangsa dan negara Republik

Indonesia, semboyan Angkatan Lauf Jalesveva Jayamahe (Di Laut Kita Jaya)

hendakya ada pada sanubari seluruh bangsa tidak terkecuali penegak hukum di bk

ang perikanan.

Putusan pengadilan perikanan belum sepenuhnya memberikan kecerahan

bagi terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Untuk itu

vi

pengadilan perikanan dengan putusannya diharapkan memberikan efek jera

(detterent effect) kepada pelaku sekaligus memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat. Peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara mempunyai

kemandirian dan kebebasan sehingga tidak boleh dicampuri oleh siapapuñ juga.

Tetapi, harapan bagi putusan pengadilan perikanan yang berpihak pada keadilan

(justice) kebenaran (truth) dan kesejahteraan (welfare) bangsa dan negara sangat

diharapkan. Peradilan adalah sebagai benteng terakhir memperoleh keadilan,

dipundaknyalah harapan terakhir untuk diperoleh kebenan dan keadilan.

Sistem peradilan dalam penegakan hukum pelanggaran di wilayah

pengadilan perikanan juga mesti berdasar sistem. Sistem peradilan pidana terpadu

(Integratade Criminal Justice System) sebagai dambaan masyarakat bagi

terpenuhinya peradilan yang cepat, sederhana, biaya terjangkau masyarakat.

Sistem peradilan yang terintegrasi, terkoordinasi dibarengi dengan semangat

bersama untuk melakukan tugas penegakan hukum yang berkualitas.

Pemeriksaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomr 31 Tahun 2004,

yaitu semenjak tahap penyidikan, penuntutan dan seterusnya idealnya ada

koorgisi, sebab penyelesaian terhadap perkara perikanan menyangkut aspek

hukum yang komplek. Dalam arti bahwa pelanggar biasanya adalah orang asing

dengan menggunakan kapal asing, sehingga diperlukan penyitaan yang harus

disetujui oleh Ketua Pengadilan. Di samping itu, hukum acara dalam pemeriksaan

perkara di pengadilan ada perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981. Baik dalam masalah jangka waktu pemeriksaan, ketidakhadiran terdakwa

tidak menghalangi pemeriksaan untuk dilanjutkan, dan seterusnya. Aparatur

penegak hukum perlu memahami jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004. Pemahaman secara baik terhadap KUHAP, Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Makamah Nomor 01 Tahun 2007 mengatur permasalahan

kompetensi relatif, pelaksana penyidikan, Zona Ekonomi Eksklusif, pelanggaran,

pelelangan dan sebagainya. Dalam hal pelanggar adalah anak-anak maka

vii

Peraturan Mahkamah Agunga Nomor 1 Tahun 2007, dalam pasal 5 menentukan

pemeriksaan, persidangan, masa penahanan dan penjatuhan pidana terhadap

terdakwa anak, dilaksarakan menurut undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak. Hakim yang memeriksa pelanggaran perikanan yang

pelakunya masih anak maka dituntut pula untuk memahami hukum acara bagi

pemeriksaan terhadap anak. Antara lain perlu didampingi oleh orang tua,

Penasihat Hukum, Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Terhadap barang bukti ikan perlu dilakukan pelelangan secepatnya untuk

menghindari kerusakan (mudah rusak), maka perlu dilakukan langkah cepat agar

tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Sedangkan terhadap pelelangan barang

bukti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007, Bab VI pasal 7

menentukan dalam ayat (1) Pelelangan barang bukti dilaksanakan menurut

ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 45

menentukan Ayat (1) bahwa dalam ha1 benda sitaan terdiri atas benda yang dapat

lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan

sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh

kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi

terlalü tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat

diambil tindakan apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut

umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau

penuntut umum, dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya; dan apabila

perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan

atau dijual lelang oleh penuntut umum atas ijin hakim yang menyidangkan

perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Dalam Pasal 45 ayat (2) menentukan bahwa hasil pelelangan benda yang

bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Ayat (3)

menentukan bahwa guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan

sebagian kecil dan benda st. bagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ayat(4)

menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk

diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dirampas untuk dipergunakan Lagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

viii

ABSTRACT

Modernization of fisheries conducted by modernizing laws of fisheries, Law

No.9 of 1985 on Fishing is replaced by the Law No. 31 of 2004 on Fisheries.

Modernization efforts made in order to give impetus associated with the

preservation of fish resources, improving the quality or quantity of the catch of

individual fishermen, to protect an individual or specific groups, and prevent the

waste of labor and capital and to improve resource allocation becomes more

efficient.

Fisheries law enforcement has obtained legal certainty. Law enforcement

officers in conducting law enforcement in the field of fisheries law enforcement

must be able to implement a responsive and progressive in order to provide

optimum services. With strict enforcement along with the appropriate sanctions

contained in the legislation - the law is expected to provide the deterrent effect to

the perpetrator and the riches of the sea would remain protected for the welfare of

the people. Therefore, the court must give the brightness of the fishery for the

implementation of the mandate of Law No. 31 of 20004 on Fisheries.

Key word ; Enforcement law, fisheries law.

ix

DAFAR ISI

Halaman

JUDUL ………………………………………………………………. i

LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………. ii

LEMBAR PENGUJI ………………………………………………… iii

KATA PENGANTAR ………………………………………………. v

RINGKASAN ………………………………………………………. vi

ABSTRAK ………………………………………………………….. vii

DAFTAR ISI ………………………………………………………. viii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………… 1

1. Latar Belakang Masalah ………………………….... 1

2. Rumusan Masalah ………………………………..... 14

3. Tujuan Penelitian …………………………………… 14

3.1. Tujuan Umum ………………………………..... 14

3.2. Tujuan Khusus ………………………………… 14

4. Manfaat Penelitian …………………………………. 14

4.1 Manfaat Teoritis ………………………………. 14

4.2. Manfaat Praktis ……………………………….. 15

5. Tinjauan Pustaka …………………………………… 15

5.1 PenegakanHukum ……………………………… 15

5.2 Penegakan Hukum Perikanan …………………. 21

x

6. Metode Penelitian …………………………………. 22

6.1 Pendekatan Masalah …………………………... 22

6.2 Sumber Bahan Hukum ………………………… 22

6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ……….. 23

6.4 Analisis Bahan Hukum ……………………….. 23

7. Sistematika Penulisan ……………………………. 24

BAB II MODERNISASI HUKUM DALAM PENGELOLAAN

PERIKANAN ………………………………………… 26

1. Modernisasi Hukum Perikanan ……………………. 26

2. Modernisasi Gejala Komparadorisasi ……………… 45

3. Modernisasi Peningkatan Produksi Perikanan ……. 52

4. Modernisasi Bertahannya Tradisi Lama ………….. 56

BAB III KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN

HUKUM PERIKANAN …………………………….. 64

I. Penegakan Hukum Perikanan ……………………… 64

2. Peran Perikanan Dalam Pembangunan

Perekonomian ……………………………………. 84

3. Landasan Penegakan Hukum Perikanan …………. 96

4. Peranan Pengadilan Dalam Penegakan

Hukum Perikanan ………………………………… 122

xi

BAB IV PENUTUP ……………………………………………. 128

1. Kesimpulan ………………………………………… 128

2. Saran ………………………………………………. 129

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………. 130

xii

DAFTAR PUSTAKA

Amaluddin, Moh, Kemiskinan dan Polarisasi Sosial Studi Kasus di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ul Pers, Jakarta, 1987.

Arief Budiman, Negara dan Pembangunan, Yayasan Padi dan Kapas, Jakarta, 1998.

____________, Teori-teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1995.

Bendix, Reinhard, Apa Itu Modemisasi ?" Dalam Belling dan Totten, Modernisasi Masalah Model Pembangunan, Radjawali Pers, Jakarta, 1985.

Boeke, J.H, Prakapitalisme di Asia, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Damanhuri, Didin S, Ekonomi Politik Agenda Reformasi Abad 21 , Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Damanhuri, Didin S. Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi Politik: Upaya Memahami Krisis Ekonomi dan Menyongsong Indonesia Baru . CIDES dan Pustaka Alhidayah, Jakarta. 1999.

Damarhuri, Didin S, “Deregulasi Perikanan dan Revolusi Biru", Republika, Jakarta, 15 Juli 1996.

Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Hayami, Jujiro, dan Masao Kikuchi, Dilema Ekonomi Desa : Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Pedesaan , Yayasan Obor, Jakarta, 1987.

Husken, Frans, Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman : Sejarah Diferesiasi Sosial di Jawa 1830 – 1980, Grasindo, Jakarta, 1998.

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelition Masyarakat. Gramedia, Jakarta, 1994.

L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.131

xiii

Mochtar Kusumaatmadja, Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat, Landasan Pikiran, Pola dan Meka-nisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976

Pollnack, Richard B. , Karakteris t ik Sosia l dan Budaya dalam Pengembangan Perikanan Berskala Kecil, UI Pers. Jakarta, 1988.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitclo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditaya Bakti, Bandung, 1993.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sanderson, Stephen. Sosiologi Makro, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.

Schoorl, J.W. 1993. Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangun Negara-negara Sedang Berkembang,Gramedia, Jakarta, 1993.

Yin, Robert, Studi Kasus (Data dan Metode). Rajawali Pers, Jakarta, 1997.

Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tenrang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Rangkap.