penegakan hukum terhadap kasus penggelapan premi asuransi …
TRANSCRIPT
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGGELAPAN
PREMI ASURANSI (Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn)
J U R N A L
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Oleh
CHRISMANTO H.S
080200388
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS
PENGGELAPAN PREMI ASURANSI (Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn)
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Oleh
CHRISMANTO H.S
080200388
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Disetujui Oleh:
Penanggungjawab
Dr. M. Hamdan, S.H,, M.H
NIP. 195703261986011001
Editor
Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS
NIP. 196303311987031001
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015
ABSTRAK
Chrismanto H.S*
Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., M.S**
Nurmalawaty, SH., M.Hum***
Kebutuhan terhadap asuransi yang sangat tinggi dalam masyarakat banyak
dijumpai perbuatan curang (melawan hukum) dalam perjanjian asuransi.
Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi delik perbuatan pidana.
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan
penyidikan asuransi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan
premi asuransi dan Analisis kasus putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu
pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi terkait dengan
tindak pidana penggelapan asuransi klaim asuransi terkait tindak pidana
penggelapan di bidang asuransi pada Pasal 372 KUHP yang dinyatakan Barang
siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada adalah
kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah. Dan Pasal 374 KUHP Penggelapan yang dilakukan oleh
orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan
hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk
itu,diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Penegakan hukum
terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi dan Analisis kasus putusan
No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn. Tindak pidana premi asuransi sebagaiman
dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat
dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur
dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal
378 KUHP. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak
menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti “menggelapkan”
tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam
Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP.
Kata Kunci: Penggelapan Premi Asuransi, Penegakan Hukum
* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II
ABSTRACT
Chrismanto H.S*
Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., M.S**
Nurmalawaty, SH., M.Hum***
Need towards insurence very tall in society many met skulduggery
(opposes law) in insurence agreement. Deeds fulfil to glare at crime. As to that be
troubleshoot in this watchfulness insurence investigation execution. Law enforcement
towards insurance premium fraud doing an injustice and decision case analysis
No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn.
The kind of research that used in this watchfulness juridical normatif.
Juridical watchfulness normatif watchfulness method that threatens in law norms
found in law and regulation.
Investigation execution towards insurence claim submission related to
related insurence claim insurence fraud doing an injustice fraud doing an
injustice at insurence area in paragraph 372 KUHP that is declared whoever
designedly and oppose has something that goods entire or a part belong to another
person, but existing the power bot because of crime is threatened because fraud,
with prison criminal at longest four year or fine criminal at most nine hundred
rupiah. And paragraph 374 KUHP fraud that done by one who the mastery
towards goods is caused caused by work connection connection or because
livelihood or because get wage for that, threatened with prison criminal at longest
five year. Law enforcement towards insurance premium fraud doing an injustice
and decision case analysis No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn. Insurance premium
doing an injustice in the same manner as be formulated in section 21 verse (2)
insurence law can not be released from fraud doing an injustice formulation in
general be regulated in paragraph 372 KUHP or in a few case can also be
regulated in paragraph 378 KUHP. This matter is caused by in insurence law
doesn't determine farther what meant with kernel part “obscure”. Thereby, kernel
part meaning or element “obscure” in insurence law, must be interpretted as
“obscure” in KUHP.
Keyword: Insurance Premium Fraud, Law enforcement
* The Student
** Advisor I
*** Advisor II
A. Latar Belakang
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan diikuti oleh
majunya pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan membuat banyaknya
usaha asuransi akhir-akhir semakin berkembang. Hal ini dapat dipahami mengingat
meningkatnya laju pembangunan di Indonesia pada berbagai sektor kehidupan dan
dapat mengakibatkan peningkatan risiko yang dihadapi. Lembaga asuransi atau
pertanggungan dalam kondisi tersebut mempunyai fungsi sebagai lembaga yang
akan mengalihkan risiko yang mungkin timbul atau dihadapi dari satu pihak
(tertanggung) kepada pihak lain (penanggung).1
Perspektif hukum Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu
perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada
tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak
tentu.2 Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat antara
satu dengan yang lain.
Dalam hal ini juga dapat diatasi melalui lembaga asuransi, sehingga orang
atau keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhannya seperti sedia kala. Dalam
asuransi jiwa selain bersifat pengalihan risiko juga bersifat menabung. Tingkat
kebutuhan masyarakat terhadap asuransi pada saat ini sangat tinggi. Pada era
globalisasi seperti sekarang ini banyak terjadi perkembangan di berbagai aspek
kehidupan, yaitu dari segala segi; ekonomi, teknologi, komunikasi, pendidikan,
politik, sosial dan budaya.
Peristiwa hukum yang dimaksud dapat diartikan sebagai suatu perjanjian.
Setiap perjanjian harus mempunyai jaminan dalam perwujudan hak dan kewajiban
para pihaknya. Oleh karena itu asuransi berperan sebagai bentuk penjaminan atau
pertanggungan terhadap ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.
1Rizqia Gita Astiriani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pengajuan Klaim Suransi
Terkait Dengan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Asuransi (Studi di Polrestabes Surabaya),
Jurnal Ilmiah Subyek Hukum Ekonomi , 2013.hal 1 2Khotibul Umam, Memahami & Memilih Produk Asuransi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2011, hal 5.
Kebutuhan terhadap asuransi yang sangat tinggi dalam masyarakat
banyak dijumpai perbuatan curang (melawan hukum) dalam perjanjian asuransi.
Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi delik perbuatan pidana. Adapun
yang menjadi cakupan tindak pidana di bidang asuransi yaitu meliputi tindak
pidana asuransi gelap, tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi,
tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi, tindak pidana penggelapan premi
asuransi dan tindak pidana penipuan asuransi. Tindak-tindak pidana tersebut
merupakan beberapa tindak tertentu yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana), hanya saja objeknyabersifat khusus, yaitu hal-hal yang
berhubungan dengan usaha perasuransian, karena itu lahirlah suatu Undang-
undang No. 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian. Hal-hal terkait dengan
usaha perasuransian seperti premi asuransi, kekayaan perusahaan asuransi dan
dokumen perusahaan asuransi merupakan hal-hal khusus yang ditambahkan pada
tindak pidana umum seperti penggelapan, penipuan, ataupun pemalsuan yang
terdapat dalam KUHP. Hal ini berarti undang-undang asuransi selain memuat
Hukum Pidana Administratif juga merupakan sebagai Hukum Pidana Khusus.
Alasan memilih judul tersebut dikarenakan kurangnya peraturan perundang-
undangan yang menyangkut penegakan hukum terkait tindak pidana penggelapan
asuransi yang dilakukan. Seperti pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa
dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara
pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara
Terdakwa, Maria Rina Chrissanty Sinaga, Tempat Lahir, Medan Umur/Tgl. Lahir
29 Tahun/15 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia,
Tempat tinggal Jl. Kiwi XVI No. 410 Perumnas Mandala Kecamatan Percut
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang/Jl. Kiwi Raya No. 183 Perumnas Mandala
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Agama Kristen Katholik,
Pekerjaan, Eks Pegawai BAS BNI Life Medan, Pendidikan SMU.
Berdasarkan latar belakang di atas maka, tertarik memilih judul
Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi (Analisis
Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn).
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penulisan
skripsi ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi
terkait dengan tindak pidana penggelapan asuransi
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan
premi asuransi dan Analisis kasus putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim
asuransi terkait dengan tindak pidana pengelapan asuransi
b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan
premi asuransi dan Analisis kasus putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn
2. Manfaat Penulisan
a. Manfaat teoritis
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat
sebagai berikut :
1) Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia,
khususnya mengenaipenerapan hukum materiil dalam tindak pidana
penggelapan uang khususnya pada nasabah bank.
2) Menambah bahan referensi bagi penulis dan mahasiswa fakultas
hukum dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
b. Manfaat praktis
1) Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih
memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam
penegakan hukum terhadap kejahatan penggelapan uang di Indonesia
khususnya di Medan.
2) Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah
terulangnya peristiwa yang serupa.
D. Keaslian Penulisan
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di
Perpustakaan Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang
penegakan hukum terhadap kasus penggelapan premi asuransi.
Skripsi ini asli ditulis dan diproses melalui pemikiran, referensi dari
peraturan-peraturan, buku-buku, kamus hukum, internet, bantuan dari pihak-pihak
yang berkompeten dalam bidangnya yang berkaitan dengan skripsi ini. Dengan
demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Tindak Pidana
Pembentukan undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan
“strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana)
tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang Sebenarnya dimaksud
dengan perkataan “straafbaar feit” tersebut. Perkataan “feit” itu sendiri dalam
bahasa Belanda berarti “perbuatan” sedangkan “strafbaar” berarti "dapat
dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” dapat diterjemahkan
sebagai “sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum”.3
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit,
terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum,
baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak,
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaar
feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik,
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan
pidana.4
3Lamintang P.A.F, Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CitraAditya, 1997,
hal 181 4Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta
dan Pukap Indonesia, 2012, hal 20
Moeljatno merumuskan istilah strafbaar feit menjadi istilah perbuatan
pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut.5
2. Tindak Pidana Penggelapan
Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II)
KUHP, terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP,
merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya
berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum
sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain
yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan
penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun
atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah."6
Jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 dan Pasal 374
KUHPidana, antara lain:
a. Tindak pidana verduistering yang diatur dalam Pasal 321 Wetboek van
Strafrecht yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak
pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana merupakan
tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusan aslinya
dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
berbunyi sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu
benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain
yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan
penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat
tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus
rupiah”.
5Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
hal. 59. 6Aprian,Dony.2013.(http://news.okezone.com/read/2013/08/28/339/857185/redirect).
(diakses tanggal 21 April 2015).
Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Tindak pidana penggelapan
(verduistering) dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana mempunyai
unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur subjektif : dengan sengaja
b. Unsur objektif :
1) Barangsiapa
2) Menguasai secara melawan hukum
3) Suatu benda
4) Sebagian atau seluruh
5) Berada padanya bukan karena kejahatan.
Unsur opzettelijke atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur
subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek
tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur
opzettelijke atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan
yang dengan sendirinya.
b. Tindak Pidana “Penggelapan Berat”
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana,
yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia yakni:
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya
karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena
mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
lima tahun”.
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana di
dalam doktrin juga disebut sebagai suatu gequlificeerde verduistering atau sebagai
suatu penggelapan dengan kualifikasi tindak pidana dengan unsur-unsur yang
memberatkan.
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan
Dari rumusan penggelapan tesebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur
objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (eenig goed), yang sebagian
atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja
(opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederechtelijk).7
7Dadangsumarnash.blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan-372.html
(diakses tanggal 1 Juli 2015)
a. Unsur Objektif
1. Perbuatan memiliki
(Zicht toe igenen) diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap
sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau
mengaku sebagai milik.
2. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah
dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.
Benda milik suatu badan hukum seperti milik negara adalah berupa benda
yang tidak/bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek
penggelapan maupun pencurian.
3. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
Ada dua unsur yakni berada dalam kekuasaannya dan bukan karena
kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaaanya seperti yang telah
disinggung diatas, suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila
antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya
sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap
benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih
dahulu harus melakukan perbuatan yang lain.
b. Unsur Subjektif
1) Unsur kesengajaan
Dalam Crimineel Wetboek (KUHPidana) dicantumkan: “Kesengajaan
adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-
perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.8
Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana.
2) Unsur Kealpaan, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 359 KUHP
Simons menerangkan “kealpaan” bahwa pada umumnya kealpaan itu
terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan,
disamping dapat menduga akibat perbuatan itu.
8Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994,
hal.156
3) Unsur Melawan Hukum
Dalam bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk berasal
dari kata weder = bertentangan dengan atau melawan; recht = hukum jadi
wederrechtelijk adalah bertentangan dengan hukum atau melawan
hukum.9
4. Pengertian Asuransi
Asuransi dalam Bahasa Belanda disebut ”Verzekering” atau juga berarti
pertanggungan. Secara yuridis, pengertian asuransi atau pertanggungan menurut
Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut
KUHDagang) adalah: ”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian
dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung,
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya
karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,
yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.
F. Metode Penelitian
Untuk memperoleh, mengumpulkan serta menganalisa setiap data maupun
informasi yang sifatnya ilmiah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu
pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.10
2. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif,
dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif baik bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan
penelitian.
9Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.65
10Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 1.
3. Sifat penelitian
Sifat penelitian dari skripsi ini lebih mengarah kepada sifat penelitian
deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk menentukan ada tidaknya
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran secara tepat mengenai
penegakan hukum terhadap kasus pengelapan premi asuransi (Analisis Putusan
No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn).
4. Data dan sumber data
Data maupun sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini
terdiri dari data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut:
a. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu
data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari
responden maupun informan.
b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu
data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan
bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan
hukum.
5. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan studi kepustakaan . Studi Dokumen merupakan teknik awal
yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum.
6. Analisis data
Dalam penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal dua model analisis
yakni, analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.
G. Sistematika Penulisan
Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan
kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh
manfaatnya.
Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan merupakan pengantar. Didalamnya termuat mengenai
gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri dari latar
belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat
penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika
penulisan.
BAB II PENYIDIKAN TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI
TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN ASURANSI
Bab ini berisikan tentang Syarat-syarat Pengajuan Klaim Asuransi,
Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengelapan Asuransi dan Tindak
Pidana Penggelapan Asuransi
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN PREMI ASURANSI
Bab ini berisikan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Asuransi,
Penegakan Hukum terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi yang
terdiri dari Kasus Posisi, Fakta, Dakwaan, Tuntuntan, Putusan Hakim
dan Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini
berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi.
Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar. Saran
merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam
pembahasan permasalahan dapat lebih berhasil guna berdaya guna.
PENYIDIKAN TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI TERKAIT
DENGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ASURANSI
A. Syarat-syarat Pengajuan Klaim Asuransi
Dalam dunia perasuransian, penyebutan kata „klaim‟ menjadi sesuatu yang
sensitif. Sering didengar istilah „klaim‟ yang dapat berarti „pergantian risiko‟.
Dalam asuransi jiwa, klaim mencakup beberapa hal. Dapat mengajukan klaim
ketika Anda rawat inap di Rumah Sakit, mengalami cacat tetap total (yang
disebabkan oleh sakit kritis terlebih dahulu, kecelakaan, maupun tidak), penyakit
kritis, kecelakaan yang disertai meninggal, dan meninggal dunia.11
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Asuransi
Langkah-langkah yang diambil Penyidik dalam mengungkap tindak pidana
penggelapan di bidang asuransi yang terjadi, adalah sebagai berikut:
1. Adanya laporan dari masyarakat
2. Identifikasi perkara dari penyidik
3. Menindaklanjuti laporan, apabila:
a. Kasus Pidana
b. Adanya alat bukti yang cukup
4. Membuat pemberkasan tahap penyidikan
Apabila kelengkapan administrasi sudah dipenuhi, maka penyidik dapat
langsung melakukan proses penyidikan.
Setelah dilakukan pemeriksaan dan diketahui telah terjadi tindak pidana
penipuan di bidang asuransi, maka penyidik segera melakukan proses penyidikan
selanjutnya, yaitu penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, penggeledahan,
serta penyitaan barang bukti.
C. Tindak Pidana Penggelapan Asuransi
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam dan situasi
yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah
terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan
perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya.12
11
https://kenapaasuransi.wordpress.com/prosedur-pengajuan-klaim/ (diakses tanggal 11 April 2015) 12
Asas-Keadilan.Blogspot.Com/2014/12/Tindak-Pidana-Bidang-Perasuransian_29.Html (diakses tanggal 1 Mei 2015)
Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II)
KUHP, terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP,
merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya
berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum
sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain
yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan
penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun
atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.”13
Tindak pidana bidang perasuransian, adalah serangkaian perbuatan terlarang
oleh undang undang, dalam kaitan dengan kegiatan perasuransian, yang karenanya
pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa penjara maupun denda bahkan perampasan
kekayaan, Sedangkan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak (perusahaan
asuransi dan pemegang polis).
Ketentuan tentang tindak pidana di bidang Asuransi terdapat dalam Pasal 73
sampai dengan Pasal 82, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian.
Rumusan kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
a. perbuatan menyesatkan, adalah perbuatan yang ditujukan pada orang, dalam
hal ini penanggung dari perbuatan mana menimbulkan pesan atau gambaran
yang lain dari keadaan yang sebenaranya.
b. caranya dengan tipu muslihat,
c. pada penanggung asuransi,
d. mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan itu,
e. sehingga menyetujui perjanjian,
f. perjanjian mana: (a) tidak akan dibuat, dan atau (b) setidak-tidaknya tidak
dengan syarat yang demikian, apabila keadaan yang sebenarnya diketahui.
Pasal 382 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian
menanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan
13
Aprian,Dony.2013.(http://news.okezone.com/read/2013/08/28/339/857185/redirect).
(28 Juni 2015)
kebakaran atau ledakan pada suatu benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya
kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan,
atau membikin tidak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan, atau yang
muatannya, maupun upah yang diterima unsur pengangkutan muatannya yang
dipertanggungkan, atau yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Unsur-unsur dari Pasal 382 adalah sebagai berikut:
a. Unsur obyektif:
1. Perbuatan: (a) menimbulkan kebakaran, (b) ledakan, (c) mengaramkan,
(d) mendamparkan, (e) menghancurkan, (f) merusakkan (membikin tidak
dapat dipakai)
2. Menimbulkan kerugian pagi penanggung atau pemegang surat bodemerij
3. Obyeknya: (a) benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran,
(b) kapal yang dipertanggungkan, kapal yang muatannya
dipertanggungkan, kapal yang upah untuk pengangkutan muatannya yang
dipertanggungkan
4. Kapal-kapal tersebut yang atasnya telah diterima uang bodemerij
b. Unsur subyektif:
1. maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. dengan melawan hukum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN PREMI ASURANSI
A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Asuransi
Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian14
tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan
yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus
dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang-
Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian
inti (bestanddeel) “menggelapkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti
atau unsur “menggelapkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan
sebagai “penggelapan” dalam KUHP. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi
menentukan: “Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah)”.
Address at tindak pidana penggelapan premi asuransi sementara itu
mengenai idiom “barang siapa” bukanlah bagian inti atau unsur suatu tindak
pidana, sekalipun praktek hukum kerap kali memasukkannya sebagai unsur suatu
tindak pidana.
Undang-Undang Asuransi adalah Undang-Undang Administratif, yang
didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya “mengatur” usaha perasuransian.
B. Penegakan Hukum terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi yang
terdiri dari Kasus Posisi, Fakta, Dakwaan, Tuntuntan, Putusan Hakim
dan Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn
Undang-Undang asuransi adalah undang-undang administratif, yang
didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya “mengatur” usaha perasuransian.
Undang-Undang Asuransi mengatur para pelaku usaha yang bergerak di bidang
perasuransian untuk menaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah
ditetapkan.
14
Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
C. Kasus Posisi
Terdakwa Maria Rina Chirssanty Sinaga, pada suatu hari dan waktu
diantara bulan sejak 27 November 2008 sampai dengan 19 Juli 2010 atau
setidak-tidaknya antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di
PT. Bank BNI KLN Sisingamangaraja Medan atau setidak-tidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,
telah menggelapkan premi asuransi PT. BNI Life Insurance.
Terdakwa bekerja sebagai tenaga pemasar (Bancasurance Specialist/BAS)
asuransi PT. BNI Life Insurance yang ditempatkan di KLN SM Raja Medan
dalam kurun waktu sejak November 2007 sampai dengan bulan Desember 2010
berdasarkan kontrak kerja keagenan Bancassurance Speclialist Nomor 241
KT.BAS.1107.
D. Dakwaan
- Pertama
Primair : Melanggar Pasal 21 angka 2 Undang-undang No. 2 Tahun
1992 tentang Usaha Perasuransian.
Subsidair : Melanggar Pasal 21 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Kedua
Melanggar Pasal 3 jo ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 angka 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian
E. Tuntutan
Menyatakan terdakwa MARIA RINA CHRIYSSANTY SINAGA terbukti
bersalah melakukan Tindak Pidana “Menggelapkan Premi Asuransi dan Tindak
Pidana Pencucian Uang” melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1992.
F. Putusan Hakim
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) bulan.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Tindak pidana penggelapan asuransi klaim asuransi terkait tindak pidana
penggelapan di bidang asuransi pada Pasal 372 KUHP dan Pasal 374
KUHP.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi dan
Analisis kasus putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn. Tindak pidana
penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat
(2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak
pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP
atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal
ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih
jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti “menggelapkan” tersebut.
Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam
Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam
KUHP.
B. Saran
1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan Pasal-Pasal
yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terkait tindak pidana
pengelapan di bidang asuransi, khususnya tindak pidana penipuan di
bidang asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung terhadap pihak
perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko.
2. Bagi masyarakat, dapat secara cermat mengetahui sanksi yang akan
diterima apabila terbukti melakukan kejahatan pengajuan klaim asuransi
dengan cara tipu muslihat, agar tidak terjadi pelanggaran atas aturan
hukum yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Fletcher, George P., Rethinking Criminal Law Oxford: Oxford University Press,
2000.
H. van Barneveld, Pengetahuan Umum Asuransi, terjemahan Noehar Moerasad,
Jakarta: Bharata, 1980
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1:
Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995
Ilyas, Amir Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education
Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
Lamintang P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya,
1997
Komariah E. Sapardjaja Komariah E. Sapardjaja, Ajaran Melawan Hukum
Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Tentang Penerapan dan
Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 2002.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta,
2008
Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia,
1994.
Runtukahu, Ernest, Tindak pidana penggelapan premi Asuransi serta penegakan
hukumnya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, 2013,
Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012.
Suharto, Hukum Pidana Materiil, Jakarta:Sinar Grafika, 1991
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 1.
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1999.
Umam, Khotibul, Memahami & Memilih Produk Asuransi, Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2011.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
C. Jurnal
Rizqia Gita Astiriani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pengajuan Klaim
Asuransi Terkait dengan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Asuransi
(Studi di Polrestabes Surabaya), Jurnal Ilmiah Subyek Hukum Ekonomi,
2013
D. Website
Saleh, Roeslan Masih Saja Tentang Kesalahan Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994
Dadangsumarnash.blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan-
372.html (diakses tanggal 1 Juli 2015)
https://kenapaasuransi.wordpress.com/prosedur-pengajuan-klaim/ (diakses tanggal
11 April 2015)
Auliaarahmi.Blogspot.Com/2014_05_01_Archive.Html (diakses tanggal 21 April 2015)
Asa-Keadilan.Blogspot.Com/2014/12/Tindak-Pidana-Bidang-
Perasuransian_29.Html (diakses tanggal 1 Mei 2015)
Aprian, Dony.2013.(http://news.okezone.com/read/2013/08/28/339/857185/redirect).
(28 Juni 2015)