KU-4078Studium Generale

SUMMARYPENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM

MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI

Rabu, 13 Februari 2013

Oleh :

Sofia Fadillah (15010077)Hp. 02270705132

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNGBANDUNG

2013

Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yg melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yg secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.

Korupsi menghambat pembangunan dan menyengsarakan rakyat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum yg berkeadilan dapat mendukung pemberantasan korupsi. Penegakan hukum harus mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan memberikan efek jera bagi para pelaku, serta menjadi warning bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak main-main, sehingga memberikan rasa takut untuk melakukannya, dengan harapan timbul budaya baru dalam masyarakat yaitu kesadaran Hukum.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diimbangi dengan Lembaga penegakan hukum lainnya dalam komitmen untuk pemberantasan korupsi. Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih belum bisa memberikan kepercayaan pada masyarakat. Hukuman bagi para terpidana koruptor yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, tidak menunjukkan penegakkan hukum yang berkeadilan. Hukuman yang relatif ringan bagi terpidana koruptor tidak memberikan efek jera dan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan hal serupa, sehingga sampai saat ini korupsi masih ada dimana-mana.

Korupsi dapat terjadi dimanapun, bahkan di pengadilan yang dikenal dengan sebutan Mafia Peradilan (Judicial Corruption). Korupsi di pengadilan terjadi manakala seorang hakim atau pejabat pengadilan mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lainnya. Tindakan tersebut biasanya merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional. Contoh tindak pidana korupsi adalah: Penyuapan; Penipuan; Penggunaan sarana publik untuk kepentingan pribadi; Penghilangan dengan sengaja dokumen pengadilan; dan Perubahan dengan sengaja dokumen pengadilan. Praktik penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dalam penegakan hukum meliputi jual beli vonis, penentuan majelis hakim yang mau bekerja sama dengan salah satu pihak, rekayasa berita acara persidangan, sampai penundaan ekseskusi.

Sofia Fadillah (15010077) 1

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu hasil reformasi di bidang ketatanegaraan yang sekaligus merupakan respons terhadap merosotnya kepercayaan terhadap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung akibat sinyalemen judicial corruption (mafia peradilan) yg semakin meluas. KY dididirikan juga untuk merespons sistem pengawasan internal (Badan Pengawasan di MA) yg selama ini dianggap kurang berfungsi secara optimal, upaya penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, dan keinginan yg besar dari masyarakat dalam mencari keadilan melalui peradilan yg bersih.

Komisi Yudisial berperan aktif dalam mendorong program pemberantasan korupsi. Komisi Yudisial melakukan pengawasan penegakan hukum yg dilakukan oleh Hakim dari segi kode etik, menindak tegas hakim yg terbukti melanggar kode etik, serta menggandeng pihak lain baik masyarakat umum, universitas maupun lembaga penegakan hukum dan lembaga negara lainnya dalam mengawasi tingkah laku hakim. Hakim harus independen tetapi dibaliknya hakim juga harus memiliki akuntabilitas. Hakim harus bisa mengkaji perkembangan dan perubahan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat karena tidak semua perundang-undangan mampu untuk menjawab perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Kualitas dan Integritas hakim merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi.

Penegakan Hukum yg berkeadilan akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Jika keadilan sudah dapat ditegakan, pelanggaran hukum akan berkurang khususnya tindak pidana korupsi, karena hal itu membuktikan komitmen yg kuat terhadap pemberantasan korupsi, dan hukumannya pun tidak main-main, sehingga orang-orang akan takut untuk melakukannya.

Sofia Fadillah (15010077) 2