penerapan prinsip good government governance … · penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan...
TRANSCRIPT
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul
Skripsi
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Maria Fransisca Vina Febriani Manaan
NIM : 132114057
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul
Skripsi
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Maria Fransisca Vina Febriani Manaan
NIM : 132114057
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ii
S k r i p s i
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA
Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul
Oleh :
Maria Fransisca Vina Febriani Manaan
NIM : 132114057
Telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing,
Dr. Fr. Ninik Yudianti., M. ACC, QIA
Tanggal: 27 Mei 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iii
SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul
Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Maria Fransisca Vina F. M
NIM: 132114057
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal ....... 2017
dan dinyatakan memenuhi syarat
Susunan Dewan Penguji
Nama Lengkap Tanda Tangan
Ketua .................
Sekretaris .................
Anggota .................
Anggota .................
Anggota .................
Yogyakarta, 2017
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan
Albertus Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
LEMBAR PERSEMBAHAN
“Pertolonganku adalah dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi”
[Mazmur 121:2]
Apa yang kau alami kini,
Mungkin tak dapat engkau mengerti.
Satu hal tanamkan dihati,
Indah semua yang Tuhan beri [Maria Shandi]
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketuklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu”.
[Ulangan 31:6]
Ku persembahkan untuk:
Tuhan Yesus
Bapak Servasius Yori Manaan dan Mama Weldetrudis Herly Astuty
Mas Vanny, Mbak Endar, Mbak Vita, Mas Andy, Mbak Nia
Neva, Areta dan Ben
Keluarga besar
Sahabat dan teman
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
“PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA” Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul dan diajukan untuk diuji pada tanggal 14 Juni 2017 adalah hasil
karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak
terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara
menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang
menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku
seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau
keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang
lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak,
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan
saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan
menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,
berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.
Yogyakarta, 31 Juli 2017
Yang membuat pernyataan,
Maria Fransisca Vina Febriani Manaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswi Universitas Sanata Dharma:
Nama : Maria Fransisca Vina F. M
NIM : 132114057
Demi pengembangan ilmu pengetahuan saya memberikan kepada Perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: PENERAPAN
PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA” Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul.
Dengan demikian, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata
Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan
royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Juli 2017
Maria Fransisca Vina Febriani Manaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan berkat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Sanata Dharma.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan,
dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga kepada:
1. Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma
yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan
kepribadian di Universitas Sanata Dharma kepada penulis.
2. A. Yudi Yuniarto, S.E., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sanata Dharma.
3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., CA., selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah
memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian di
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
kepada penulis.
4. Dr. Fr. Ninik Yudianti., M. ACC, QIA selaku dosen pembimbing skripsi yang
telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
5. Ilsa Haruti Suryandari, SE., SIP., M.Sc., AK., CA. selaku dosen pembimbing
akademik yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi.
6. Kepala Desa Wijirejo dan segenap pamong Desa Wijirejo yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak, Ibu, kakak-kakak, keponakan beserta keluarga besar tercinta atas doa,
kasih sayang, perhatian, masukkan dan pengorbanan yang begitu besar secara
moral maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat dan teman seperjuanganku Mbak Karin, Alma, Tata, Siska, Lidya,
Martin, Indah, Ensa, Mbak Agatha, Kak Aven, Kak Dita, Mbak Maria, Kak
Stella, Mbak Fanny, dan teman-teman MPAT Kelas A terimakasih telah
menemani, memberi motivasi dan berproses bersama sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, 31 Juli 2017
Maria Fransisca Vina Febriani Manaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..................... v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI................... vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .............................................................. vii
HALAMAN DAFTAR ISI ............................................................................. ix
HALAMAN DAFTAR TABEL .................................................................... xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ............................................................ xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ............................................................ xiii
ABSTRAK ...................................................................................................... xiv
ABSTRACT ..................................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
A. Latar Belakang ......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 6
C. Batasan Masalah ....................................................................... 6
D. Tujuan Penelitian ...................................................................... 7
E. Manfaat Penelitian .................................................................... 7
1. Bagi Peneliti........................................... .............................. 7
2. Bagi Akademisi...................................... ............................. 7
3. Bagi Instansi Yang Bersangkutan ...................................... . 8
F. Sistematika Penulisan ............................................................... 8
BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................... 10
A. Desa .......................................................................................... 10
1. Pengertian Desa ................................................................. 10
2. Struktur Organisasi Desa ................................................... 12
B. Alokasi Dana Desa .................................................................. 14
C. Good Government Governance ................................................ 15
D. Prinsip Transparansi ................................................................. 16
E. Prinsip Akuntabilitas ................................................................ 18
F. Perencanaan, Pelaksanaan,
dan Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa .................................................................. 19
1. Perencanaan ADD ............................................................. 20
2. Pelaksanaan ADD .............................................................. 20
3. Pertanggungjawaban ADD ................................................ 21
G. Kerangka Pemikiran ................................................................. 22
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................. 23
A. Jenis Penelitian ......................................................................... 23
B. Jenis dan Sumber Data ............................................................. 23
1. Data Primer ........................................................................ 23
2. Data Sekunder ................................................................... 24
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
C. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 24
1. Wawancara ........................................................................ 24
2. Kuesioner ........................................................................... 25
3. Observasi ........................................................................... 27
4. Dokumentasi ...................................................................... 27
D. Tempat dan Waktu Penelitian .................................................. 27
1. Tempat Penelitian ............................................................... 27
2. Waktu Penelitian ................................................................ 28
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .......................... 28
1. Prinsip Good Government Governance .............................. 28
2. Perencanaan Alokasi Dana Desa ........................................ 28
3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ........................................ 28
4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa ........................... 28
F. Teknik Analisis Data ................................................................ 29
G. Kerangka Penelitian.................................................................. 39
BAB IV GAMBARAN UMUM DESA WIJIREJO ................................. 40
A. Deskripsi Wilayah Penelitian ................................................... 40
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ................................... 44
A. Deskripsi Data Responden ....................................................... 44
1. Responden Berdasarkan Usia ............................................ 45
2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............................ 46
3. Responden Berdsarkan Lama Jabatan ............................... 46
4. Responden Berdasarkan Pendidikan ................................. 47
B. Deskripsi Hasil Kuesioner ........................................................ 47
C. Penerapan Prinsip Good Government Governance
dalam Perencanaan ADD di Desa Wijirejo .............................. 54
D. Penerapan Prinsip Good Government Governance
dalam Pelaksanaan ADD di Desa Wijirejo .............................. 59
E. Penerapan Prinsip Good Government Governance
dalam Pertanggungjawaban ADD di Desa Wijirejo ................. 64
F. Evaluasi Penerapan Prievalnsip Good Government Governance
dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban ADD di
Desa Wijirejo ............................................................................ 68
BAB VI PENUTUP ...................................................................................... 74
A. Kesimpulan ............................................................................... 74
B. Keterbatasan ............................................................................. 75
C. Saran ......................................................................................... 75
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 76
LAMPIRAN .................................................................................................... 78
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Prinsip Good Government Governance,
Perencanaan ADD, Pelaksanaan ADD,
dan Pertanggungjawaban ADD ..................................................... 29
Tabel 4.1 Pekerjaan Masyarakat Desa Wijirejo Tahun 2016 ........................ 41
Tabel 4.2 Jumlah Prasarana Pendidikan Desa Wijirejo Tahun 2016 ............ 42
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wijirejo Tahun 2016 ........ 42
Tabel 4.4 Sarana/Prasarana Kesehatan Desa Wijirejo Tahun 2016 .............. 43
Tabel 4.5 Sarana/Prasarana Ibadah Desa Wijirejo Tahun 2016 .................... 43
Tabel 5.1 Data Profil Responden .................................................................. 44
Tabel 5.2 Data Responden berdasarkan Usia ................................................ 65
Tabel 5.3 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin ................................ 46
Tabel 5.4 Data Responden berdasarkan Lama Jabatan ................................. 46
Tabel 5.5 Data Responden berdasarkan Pendidikan ..................................... 47
Tabel 5.6 Data Hasil Kuesioner Transparansi ............................................... 48
Tabel 5.7 Data Hasil Kuesioner Akuntabilitas .............................................. 50
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa ............................... 13
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran ..................................................................... 22
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian ..................................................................... 39
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Surat Ijin Penelitian ................................................................. 79
LAMPIRAN 2 Kuesioner Penelitian ............................................................... 80
LAMPIRAN 3 Daftar Pertanyaan Wawancara ................................................ 85
LAMPIRAN 4 Daftar Hasil Wawancara ......................................................... 87
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
ABSTRAK
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA
Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Kabupaten Bantul
Maria Fransisca Vina Febriani Manaan
NIM : 132114057
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2017
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis penerapan
prinsip good government governance khususnya prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi
dana desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara, kuesioner,
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan
akuntabilitas telah diterapkan dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan
alokasi dana desa. Sedangkan dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa,
meskipun prinsip transparansi akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik,
masih ditemukan kesulitan dalam proses administrasi. Kendala utamanya adalah
peraturan yang berubah-ubah setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Desa masih
memerlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam penyesuaian
perubahan peraturan.
Kata Kunci : alokasi dana desa, good government governance, transparansi,
akuntabilitas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xv
ABSTRACT
APPLICATION OF GOOD GOVENRMENT GOVERNANCE PRINCIPS
IN THE PLANNING, IMPLEMENTATION, AND RESPONSIBILITY OF
VILLAGE FUND ALLOCATION
A Case Study at Desa Wijirejo Kecamatan Kabupaten Bantul
Maria Fransisca Vina Febriani Manaan
Student Number: 132114057
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2017
This Research aims to describe and analyze the application of Good
Government Governance principles in the planning, implementation, and
responsibility process of village fund allocation at Desa Wijirejo, Kecamatan
Pandak, Kabupaten Bantul.
This research was a case study with descriptive analytical approach. The
data collection techniques are interview, questionnaire, observation, and
documentation. The analysis technique is descriptive qualitative analysis.
The result indicated that the principles of transparency and accountability
have been well implemented in the planning and application process of the
village fund allocation. While in the responsibility there was a difficulty in the
administration process. The main constraint was the regulation that change
annually, so that the Village Government still need assistance from the Local
Government to respond to regulatory changes.
Keywords: village fund allocation, good government governance, transparency,
accountability
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi dalam sistem
pemerintahannya. Demokrasi dalam pemerintahan dipahami sebagai
pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Selanjutnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah
Indonesia melaksanakan pemerintahannya dengan sistem desentralisasi.
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur
mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia. Pemerintah
pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk
melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat
menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013). Selanjutnya, untuk
mendukung penerapan sistem desentralisasi, pemerintah menggunakan sistem
otonomi daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi
daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah memberikan hak,
wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mengelola
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
sumber daya yang dimiliki daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat.
Sistem desentralisasi dan sistem otonomi daerah yang diterapkan
pemerintah Indonesia sejak era reformasi ini telah menuntut pemerintah daerah
untuk semakin mandiri dalam pembangunan daerah masing-masing dengan
berdasar pada pemberdayaan potensi dan masyarakat setempat. Sistem
desentralisasi diterapkan hingga pemerintahan tingkat desa.
Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan desa memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan
pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah desa memerlukan kewenangan
tersendiri dan fasilitasi dari pemerintahan di atasnya untuk menjalankan
pemerintahannya. Dalam pembangunan desa, pemerintah pusat telah
menyerahkan wewenang seutuhnya kepada pemerintah desa. Selanjutnya,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan menjadi fasilitator,
memberikan bantuan dana, melakukan pembinaan dan pengawasan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
Selanjutnya, untuk mendukung pembangunan desa, pemerintah pusat melalui
pemerintah daerah memberikan dukungan dana bagi setiap desa, melalui
adanya Alokasi Dana Desa.
Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk
menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan
keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya
gotong royong masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari bagi
hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang
diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian
secara merata dan adil dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa Minimal
dan Alokasi Dana Desa Proporsional (BPMPD, 2014 dalam Wida, 2016).
Dengan adanya Alokasi Dana Desa, pemerintah desa diharapkan dapat
melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat,
masalah yang dihadapi, aspirasi masyarakat, dan potensi yang dimiliki. Alokasi
dana desa yang dapat mendukung pembangunan desa menuntut pengelolaan
yang baik dari pemerintah desa supaya dapat digunakan dengan optimal dan
jauh dari resiko penyelewengan oleh pihak pengelola. Maka dari itu,
pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari perencanaan, penerapan hingga
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
pertanggungjawabannya diharapkan dapat sesuai dengan prinsip Good
Government Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya
adalah transparan dan akuntabel.
Good Government Governance (Soepomo, 2007 dalam Yudea, 2009)
merupakan proses penciptaan lingkungan atau atmosfir kelembagaan yang
memungkinkan adanya interaksi antar strata pemerintahan dan antara
pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia usaha) dalam suatu
tata nilai yang baik dan disepakati bersama. Menurut Organization for
Economic Cooperation and Development, ada 4 hal pokok yang menjadi
prinsip dari Good Government Governance yaitu keadilan, transparansi,
akuntabilitas, dan tanggungjawab. Penerapan prinsip-prinsip Good
Government Governance pada dasarnya merupakan perwujudan keamanahan
pengelola dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya dan
kejujuran dalam pelaporan keuangan (Pratolo, 2010). Transparansi dan
akuntabilitas adalah prinsip Good Government Governance yang harus
diterapkan oleh setiap level pemerintahan. Dengan penerapan prinsip
transparansi, masyarakat akan memperoleh informasi aktual dan faktual yang
berguna bagi mereka dalam berbagai hal. Akuntabilitas adalah prinsip
pertanggungjawaban publik dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap
pelaporan mulai dari proses penganggaran atau perencanaan, penerapan,
hingga pertanggungjawaban. Pratolo (2010) menyebutkan bahwa apabila
informasi disampaikan secara transparan kepada masyarakat, maka akan
menimbulkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih
baik. Apabila pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat
diterapkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan
menimbulkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap
pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih
baik.
Penelitian ini dilakukan di Desa Wijirejo dengan berfokus pada
penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh
pemerintahan desa dalam mengelola alokasi dana desa. Penelitian ini penting
dilakukan karena hasil penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi
pemerintah Desa Wijirejo dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.Desa
Wijirejo adalah salah satu dari empat desa yang ada di Kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul. Desa Wijirejo terdiri dari 10 dusun, yaitu dusun Pandak,
Bajang, Gesikan 3, Gesikan 4, Bergan, Ngeblak, Pedak, Kauman, Gedongsari,
dan Kualangan. Desa Wijirejo termasuk salah satu desa maju di Kecamatan
Pandak. Desa Wijirejo mendapatkan alokasi dana desa mulai dari tahun 2015
yaitu sebesar Rp1.178.378.000 sedangkan dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Desa tahun 2016, jumlah alokasi dana desa Wijirejo sebesar
Rp1.223.300.000.
Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Penerapan
Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Wijirejo
Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul) adalah karena penulis ingin
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan prinsip Good Government
Governance dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan
Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan
masalah pada penelitian ini adalah:
1. Apakah prinsip Good Government Governance telah diterapkan dalam
perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo?
2. Apakah prinsip Good Government Governance telah diterapkan dalam
pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo?
3. Apakah prinsip Good Government Governance telah diterapkan dalam
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo?
C. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti.
Penerapan prinsip Good Government Governance yang akan diteliti berfokus
pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dari keempat prinsip yang
ada, yakni keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Hal ini
dilakukan karena prinsip transparansi dan akuntabilitas dinilai sebagai prinsip
yang paling dekat kaitannya dengan peranan masyarakat secara langsung,
mengingat tujuan Alokasi Dana Desa adalah mendukung pemerintah desa untuk
melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip Good Government
Governance dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip Good Government
Governance dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip Good Government
Governance dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa
Wijirejo.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat bagi berbagai pihak
antara lain:
1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan
bagi peneliti tentang penelitian dan tentang transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi
kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi
penelitian selanjutnya.
3. Bagi Instansi Yang Bersangkutan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Wijirejo Kecamatan Panarukan
dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi
Dana Desa.
F. Sistematika Penulisan
Bab I: Pendahuluan
Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah. batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab II: Landasan Teori
Pada bab ini akan diungkapkan mengenai teori-teori yang menyangkut
alokasi dana desa dan Good Government Governance yang akan dipakai
penulis sebagai dasar untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari
Desa Wijirejo.
Bab III: Metode Penelitian
Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan data, lokasi penelitian, variabel penelitian, pengukuran
variabel, keabsahan data, teknik analisis data, dan kerangka pemecahan
masalah yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan.
Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian
Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum Desa Wijirejo, yang
menjadi lokasi penelitian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
BabV: Analisis Data Dan Pembahasan
Pada bab ini akan diuraikan analisis data dan hasil penelitian yang
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.
BabVI: Penutup
Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan
dalalm BAB V, keterbatasan penelitian, dan saran yang sekiranya
berguna bagi instansi terkait.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Desa
1. Pengertian Desa
Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa
adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam
demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil
dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi,
pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.
Menurut Paul H. Landis dalam Syachbrani (2012), Desa adalah suatu
wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri:
pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian
10
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan
ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam
sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Syarat dalam
pembentukan sebuah desa, di antaranya sebagai berikut :
1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak
pembentukan;
2. Jumlah penduduk, yaitu:
a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200
(seribu dua ratus) kepala keluarga;
b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000
(seribu) kepala keluarga;
c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800
(delapan ratus) kepala keluarga;
d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000
(tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima
ratus jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, SulawesiTenggara,
Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu)
jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima
ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling
sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
dan
i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa
atau 100 (seratus) kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat
sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah
ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan
lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
2. Struktur Organisasi Desa
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan
pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh
tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :
a. Memimpin penyelenggaran Pemdes berdasarkan kegiatan yang di
tetapkan bersama BPD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
b. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
c. Menetapkan Peraturan Desa
d. Mengajukan Rencana APBDes
e. Membina kehidupan Masyarakat Desa
f. Membina perekonomian Desa
g. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan
Swadaya Masyarakat
h. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
i. Ketentraman dan ketertiban
j. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
k. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya
Struktur Organisasi Pemerintah di tiap Desa di seluruh Kabupaten
Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:
Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016
LURAH DESA BPD
SEKRETARIAT DESA
CARIK DESA
URUSAN
KEUANGAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
PELAYANANAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN
PEDUKUHAN
URUSAN
TATA USAHA
DAN UMUM
URUSAN
PERENCANAAN
Keterangan:
: garis komando/tanggung jawab
: garis koordinasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
B. Alokasi Dana Desa
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah
dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam
APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran : 1.
Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa, 2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah
anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan
kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan
operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT)
dan rukun warga (RW).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan
pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
partisipastif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.
C. Good Government Governance
Good Government Governance merupakan proses penciptaan
lingkungan atau atmosfir kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi
antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan
swasta/dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang baik dan disepakati bersama
(Soepomo, 2007, dalam Yudea, 2009).Organization for Economic Cooperation
and Development menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar Good
Government Governance, yaitu:
1. Keadilan (Fairness)
Melindungi segenap kepentingan dan stakeholder lainnya dari rekayasa-
rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan
yang berlaku.
2. Transparansi (Transparency)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah daerah
secara teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate)
3. Dapat dikontrol (Accountibility)
Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi
dan keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power)
4. Tanggungjawab (Responsibility)
Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan
ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap
kepentingan masyarakat.
D. Prinsip Transparansi
Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan
transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta
hasil-hasil yang dicapai.
Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good
Government Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.
Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi
yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang
direncanakan (realisasi v.s anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan
manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan
yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu
antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak
lain yang terkait (Mahmudi, 2010).
Setidaknya ada enam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh
Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Rahmawati (2014) yaitu:
1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara
pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail
keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam
perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi
Kristiantem (2006) dalam Rahmawati (2014) menyebutkan bahwa transparansi
dapat diukur melalui beberapa indikator :
a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
c. Keterbukaan proses
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
E. Prinsip Akuntabilitas
Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan RI, dalam Subroto (2009), akuntabilitas adalah
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta
pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin
nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu
akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum
melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja
yang harus dipertanggungjawabkan. Sulistiyani dalam Subroto (2009)
menyatakan bahwa tranparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam
penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik,
dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk
menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi
keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan
dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya
atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksaan
baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat
diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di
wilayahnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang
berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan
pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan
kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk
mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut
(Mardiasmo, 2002: 105).
Menurut Solihin (2007) dalam Rahmawati (2014) indikator
minimum akuntabilitas yaitu :
a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur
pelaksanaan
b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam
pelaksanaan kegiatan
c. Adanya output dan outcome yang terukur
F. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
(ADD)
Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 pasal 20, 24, dan 38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
1. Perencanaan ADD
a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa.
c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati
bersama.
d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober
tahun berjalan.
2. Pelaksanaan ADD
a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.
c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pertanggungjawaban ADD
a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun
anggaran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan.
c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Desa.
d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilampiri:
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan; dan
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
masuk ke desa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
G. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran Penerapan Prinsip Good Government Governance
Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana Gambar 2.2
berikut :
UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa
UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Bupati Bantul
Nomor 19 Tahun 2016
Pengelolaan Alokasi Dana Desa
di tingkat Desa
Perencanaan ADD Pelaksanaan ADD Pertanggungjawaban
ADD
Partisipasi
Transparansi
Transparansi
Akuntabilitas Akuntabilitas
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
BAB III
Metode Penelitian
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis
deskriptif. Teknik studi kasus adalah salah satu teknik pengumpulan data yang
dibutuhkan dengan cara menarik sampel dari unit sampel tertentu yang
berhubungan dan dipelajari secara lebih mendalam (Wiyono, 2011:135).
B. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali
dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang
kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat
dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa
dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan
ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer
diperoleh melalui wawancara langsung, observasi, dan kuesioner yang
ditujukan kepada pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Desa Wijirejo. Data primer dalam penelitian ini berupa
penilaian para narasumber dan responden terhadap penerapan prinsip
Good Government Governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
23
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
Wijirejo yang tertuang dalam jawaban kuesioner dan wawancara, serta
hasil observasi peneliti terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa
Wijirejo dalam bentuk foto.
2. Data Sekunder
Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah
tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat memanfaatkan
data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini
diperoleh dari data milik pemerintahan Desa Wijirejo dan data di
Kecamatan Pandak. Data-data tersebut antara lain berupa data jumlah
penduduk Desa Wijirejo, data wilayah Desa Wijirejo,laporan keuangan
Desa Wijirejo, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wijirejo
tahun 2016. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga dapat
berupa foto-foto yang tersedia berkaitan dengan pelaksanaan
pengelolaan Alokasi Dana Desa Wijirejo.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Wawancara
Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan secara lisan kepada para pejabat desa Wijirejo yang akan
menjadi narasumber dalam penelitian ini. Narasumber yang akan
diwawancara adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan
Kesejahteraan, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa), Kepala Urusan Pemerintahan dan Sekretaris TPK
(Tim Pengelola Kegiatan). Wawancara yang akan dilakukan
berkaitan dengan bagaimana penerapan prinsip Good Government
Governance yang dibatasi pada prinsip transparansi dan prinsip
akuntabilitas berlangsung dalam pengelolaan ADD yang dibatasi
pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
Selain itu, wawancara ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh
jawaban yang lebih mendalam dan lebih lengkap dari para
narasumber. Dalam penelitian ini peneliti membuat 13 daftar
pertanyaan wawancara (terlampir) yang akan diajukan kepada para
pejabat desa Wijirejo yang akan menjadi narasumber dalam
penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu
dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross
check bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi
yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.
2. Kuesioner
Teknik ini dilakukan dengan mengajukan serangkaian daftar
pertanyaan (terlampir) kepada para pejabat desa dan perwakilan
masyarakat Desa Wijirejo yang menjadi responden dalam penelitian
ini. Kuesioner ini akan digunakan untuk memperoleh data tentang
apakah prinsip Good Government Governance yang dibatasi pada
prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan atau tidak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
diterapkan pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang
dibatasi pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini terdapat 17 item
pertanyaan yang ada pada kuesioner, dengan indikator pertanyaan
mengenai penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD
sejumlah 3 pertanyaan, penerapan prinsip transparansi dalam
pelaksanaan ADD sejumlah 4 pertanyaan, penerapan prinsip
transparansi dalam pertanggungjawaban ADD sejumlah 5
pertanyaan. Selanjutnya, indikator pertanyaan mengenai penerapan
prinsip akuntabilitas dalam perencanaan ADD sejumlah 2
pertanyaan, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan
ADD sejumlah 1 pertanyaan, dan penerapan prinsip akuntabilitas
dalam pertanggungjawaban ADD sejumlah 2 pertanyaan. Dalam
penelitian ini terdapat 25 orang responden yang terdiri dari Kepala
Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan
Kesejahteraan dan 1 (satu) anggotanya, 2 (dua) orang pegawai
kelurahan,Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 3 (tiga)
anggotanya, Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Sekretaris TPK 2016 (Tim Pengelola
Kegiatan), serta 9 (sembilan) Kepala Dukuh di Desa Wijirejo.
3. Observasi
Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati dan
mencatat kegiatan yang dilaksanakan dan objek-objek yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
dibangun dari hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di
Desa Wijirejo. Teknik observasi ini dilakukan dengan alat bantu
yaitu kamera, agar peneliti dapat mengabadikan kegiatan dan
melampirkan foto objek-objek yang menjadi hasil pelaksanaan
Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Wijirejo. Selain itu peneliti
akan menggunakan alat bantu lain yaitu catatan baik berupa daftar
cek atau penilaian peneliti atas hasil observasi.
4. Dokumentasi
Teknik ini dilakukan dengan mendokumentasikan data-data
milik pemerintah Desa Wijirejo, yaitu data jumlah penduduk Desa
Wijirejo, data profil Desa Wijirejo, laporan keuangan Desa Wijirejo
tahun 2016, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wijirejo
tahun 2016. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan sebagai
dokumen pendukung dalam penelitian ini.
D. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten
Bantul, Yogyakarta.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2016 hingga Februari
2017.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel
Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu :
1. Prinsip Good Government Governance
Variabel prinsip Good Government Governance yang akan diteliti
dibatasi pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Perencanaan Alokasi Dana Desa
3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
Pengukuran semua variabel tersebut dilakukan dengan checklist
penerapan prinsip Good Government Governance yaitu untuk prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban alokasi dana desa. Variabel-variabel tersebut akan diukur
menggunakan skala nominal dengan pilihan jawaban ya dan tidak dengan
disertai keterangan.
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Prinsip Good Government Governance,
Perencanaan ADD, Pelaksanaan ADD, dan Pertanggungjawaban ADD
Pilihan Jawaban
Kuesioner Kriteria
Ya
Prinsip Good Government Governance diterapkan
dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
Tidak
Prinsip Good Government Governance tidak diterapkan
dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
Keterangan Keterangan atas jawaban “ya” atau “tidak”
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis deskriptif kualitatif.
Dalam menjawab rumusan masalah tentang “Apakah prinsip Good
Government Governace telah diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa
di Desa Wijirejo”, peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :
1. Menjumlah jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden
sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan.
Peneliti akan menjumlah jawaban “ya” pada kuesioner yang
berarti bahwa prinsip Good Government Governace telah diterapkan
dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, dan jawaban “tidak” yang
berarti bahwa prinsip Good Government Governace tidak diterapkan
dalam perencanaan Alokasi Dana Desa.
2. Mempersentasekan jumlah jawaban dari kuesioner.
Peneliti akan membagi jumlah responden yang menjawab ya atau
tidak dari setiap pertanyaan kuesioner dengan jumlah seluruh
responden yaitu 25 orang responden yang terdiri dari Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan
Kesejahteraan dan 1 (satu) anggotanya, 2 (dua) orang pegawai
kelurahan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 3 (tiga)
anggotanya, Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
dan 3 (tiga) anggotanya, Sekretaris TPK 2016 (Tim Pengelola
Kegiatan), serta 9 (sembilan) Kepala Dukuh di Desa Wijirejo. Hasil dari
pembagian tersebut akan dikalikan dengan 100% sehingga
akanmenghasilkan persentase jumlah jawaban ya atau tidak dari setiap
pertanyaan.
3. Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah dipersentasekan.
Peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah
dipersentasekan. Total persentase akan menghasilkan pembahasan
mengenai prinsip Good Government Governace yang diterapkan dalam
perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo. Selain itu,
keterangan yang ada dalam kuesioner akan membantu peneliti dalam
menganalisis lebih mendalam tentang seberapa jauh penerapan prinsip
Good Government Governace yang diterapkan dalam perencanaan
Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo atau alasan mengapa prinsip Good
Government Governace tidak diterapkan dalam perencanaan Alokasi
Dana Desa.
4. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan.
Peneliti akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari
para narasumber Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan
Kesejahteraan, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan
Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
Masyarakat Desa), Kepala Urusan Pemerintahan dan Sekretaris TPK
(Tim Pengelola Kegiatan) yang berkaitan dengan bagaimana penerapan
prinsip Good Government Governace dalam perencanaan Alokasi Dana
Desa Wijirejo.
5. Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan.
Peneliti akan menganalisis jawaban para narasumberyakni
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD
(Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan Kepala Urusan Pembangunan
mengenai penerapan prinsip Good Government Governace dalam
perencanaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, peneliti akan menganalisis
keseuaian antara hasil jawaban wawancara tersebut dengan hasil
jawaban kuesioner. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mendapatkan
hasil pembahasan yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip
Good Government Governace dalam perencanaan Alokasi Dana Desa
Wijirejo.
6. Menarik kesimpulan dari hasil analisis jawaban kuesioner dan jawaban
wawancara.
Peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah
dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah
prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam
perencanaan Alokasi Dana Desa, seberapa jauh prinsip Good
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
Government Governace diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana
Desa, dan alasan atau hambatan yang ada jika prinsip Good
Government Governace tidak diterapkan dalam perencanaan Alokasi
Dana Desa.
Dalam menjawab rumusan masalah tentang “Apakah prinsip Good
Government Governace telah diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa
di Desa Wijirejo”, peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :
1. Menjumlah jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden
sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan.
Peneliti akan menjumlah jawaban “ya” pada kuesioner yang
berarti bahwa prinsip Good Government Governace telah diterapkan
dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, dan jawaban “tidak” berarti
bahwa prinsip Good Government Governace tidak diterapkan dalam
pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. Mempersentasekan jumlah jawaban dari kuesioner.
Peneliti akan membagi jumlah responden yang menjawab ya atau
tidak dari setiap pertanyaan kuesioner dengan jumlah seluruh
responden yaitu 25 orang responden yang terdiri dari Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan
Kesejahteraan dan 1 (satu) anggotanya, 2 (dua) orang pegawai
kelurahan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 3 (tiga)
anggotanya, Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)
dan 3 (tiga) anggotanya, Sekretaris TPK 2016 (Tim Pengelola
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
Kegiatan), serta 9 (sembilan) Kepala Dukuh di Desa Wijirejo. Hasil dari
pembagian tersebut akan dikalikan dengan 100% sehingga akan
menghasilkan persentase jumlah jawaban ya atau tidak dari setiap
pertanyaan.
3. Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah dipersentasekan.
Peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah
dipersentasekan. Total persentase akan menghasilkan pembahasan
mengenai prinsip Good Government Governace yang diterapkan dalam
pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo. Selain itu, keterangan
yang ada dalam kuesioner akan membantu peneliti dalam menganalisis
lebih mendalam tentang seberapa jauh penerapan prinsip Good
Government Governace yang diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi
Dana Desa di Desa Wijirejo atau alasan mengapa prinsip Good
Government Governace tidak diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi
Dana Desa.
4. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan.
Peneliti akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari
para narasumber yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan
Kesejahteraan, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan
Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa), Kepala Urusan Pemerintahan dan Sekretaris TPK
(Tim Pengelola Kegiatan) yang berkaitan dengan bagaimana penerapan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
prinsip Good Government Governace dalam pelaksanaan Alokasi Dana
Desa Wijirejo.
5. Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan.
Peneliti akan menganalisis jawaban para narasumber yakni
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD
(Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan Kepala Urusan Pembangunan
mengenai penerapan prinsip Good Government Governace dalam
pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, peneliti akan menganalisis
keseuaian antara hasil jawaban wawancara tersebut dengan hasil
jawaban kuesioner. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mendapatkan
hasil pembahasan yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip
Good Government Governace dalam perencanaan Alokasi Dana Desa
Wijirejo.
6. Menarik kesimpulan dari hasil analisis jawaban kuesioner dan jawaban
wawancara.
Peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah
dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah
prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam
pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan seberapa jauh prinsip Good
Government Governace diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana
Desa, dan alasan atau hambatan yang ada jika prinsip Good
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
Government Governace tidak diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi
Dana Desa.
Dalam menjawab rumusan masalah tentang “Apakah prinsip Good
Government Governace telah diterapkan dalam pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa di Desa Wijirejo”, peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai
berikut:
1. Menjumlah jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden
sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan.
Peneliti akan menjumlah jawaban “ya” pada kuesioner yang
berarti bahwa prinsip Good Government Governace telah diterapkan
dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, dan jawaban “tidak” berarti
bahwa prinsip Good Government Governace tidak diterapkan dalam
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.
2. Mempersentasekan jumlah jawaban dari kuesioner.
Peneliti akan membagi jumlah responden yang menjawab ya atau
tidak dari setiap pertanyaan kuesioner dengan jumlah seluruh
responden yaitu 25 orang responden yang terdiri dari Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan
Kesejahteraan dan 1 (satu) anggotanya, 2 (dua) orang pegawai
kelurahan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 3 (tiga)
anggotanya, Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)
dan 3 (tiga) anggotanya, Sekretaris TPK 2016 (Tim Pengelola
Kegiatan), serta 9 (sembilan) Kepala Dukuh di Desa Wijirejo. Hasil dari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
pembagian tersebut akan dikalikan dengan 100% sehingga akan
menghasilkan persentase jumlah jawaban ya atau tidak dari setiap
pertanyaan.
3. Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah dipersentasekan.
Peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah
dipersentasekan. Total persentase akan menghasilkan pembahasan
mengenai prinsip Good Government Governace yang diterapkan dalam
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo. Selain itu,
keterangan yang ada dalam kuesioner akan membantu peneliti dalam
menganalisis lebih mendalam tentang seberapa jauh penerapan prinsip
Good Government Governace yang diterapkan dalam
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo atau alasan
mengapa prinsip Good Government Governace tidak diterapkan dalam
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.
4. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan.
Peneliti akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari
para narasumber yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan
Kesejahteraan, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan
Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa), Kepala Urusan Pemerintahan dan Sekretaris TPK
(Tim Pengelola Kegiatan) yang berkaitan dengan bagaimana penerapan
prinsip Good Government Governace dalam pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa Wijirejo.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
5. Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan.
Peneliti akan menganalisis jawaban para narasumber yakni
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD
(Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan Kepala Urusan Pembangunan
mengenai penerapan prinsip Good Government Governace dalam
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Selain itu, peneliti akan
menganalisis keseuaian antara hasil jawaban wawancara tersebut
dengan hasil jawaban kuesioner. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat
mendapatkan hasil pembahasan yang lebih mendalam mengenai
penerapan prinsip Good Government Governace dalam perencanaan
Alokasi Dana Desa Wijirejo.
6. Menarik kesimpulan dari hasil analisis jawaban kuesioner dan jawaban
wawancara.
Peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah
dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah
prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan seberapa jauh prinsip
Good Government Governace diterapkan dalam pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa, dan alasan atau hambatan yang ada jika prinsip
Good Government Governace tidak diterapkan dalam
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
G. Sistematika Penelitian
Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti
mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka penelitian pada
Gambar 3.1 sebagai berikut:
Mulai
Selesai
Pengumpulan Data
Data Primer Data Sekunder
Kesimpulan
Pembahasan
Wawancara
Kuesioner
Observasi
Dokumen-
dokumen
terkait
Analisis Data
Analisis
Deskripstif
Kualitatif
Gambar 3.1 Sistematika Penelitian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
BAB IV
Gambaran Umum Desa Wijirejo
A. Deskripsi Wilayah Penelitian
Desa Wijirejo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Pandak,
Kabupaten Bantul, dibentuk pada tahun 1946, yang berjarak 1 km dari pusat
pemerintahan Kecamatan, dan 6 km dari Ibukota Kabupaten Bantul.
Batas-batas wilayah Desa Wijirejo secara geografis adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Desa Guwosari Kecamatan Pajangan
Sebelah Selatan : Desa Triharjo Kecamatan Pandak
Sebelah Barat : Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan
Sebelah Timur : Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak
Desa Wijirejo adalah desa dengan tipologi persawahan dan memiliki luas
wilayah 4.679.559 Ha. Desa Wijirejo terdiri dari 10 (sepuluh) pedukuhan, yaitu
pedukuhan Pandak, Bajang, Gesikan III, Gesikan IV, Bergan, Ngeblak, Pedak,
Kauman, Gedongsari, dan Kwalangan. Jumlah penduduk Desa Wijirejo Tahun
2016 tercatat sebanyak 12.479 jiwa terdiri dari 6160 laki-laki dan 6319
perempuan. Jumlah penduduk suatu desa dapat menjadi pertimbangan bagi
pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk adalah
sumberdaya yang sekaligus menjadi subyek dan sasaran pembangunan.
Berdasarkan data di Tahun 2015, jumlah penduduk Desa Wijirejo adalah
39
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
sebanyak 10.448 jiwa dan pada Tahun 2016 menjadi 12.479 jiwa sehingga
dalam kurun waktu satu tahun telah terjadi pertambahan penduduk sebanyak
2.031 jiwa. Berdasarkan data monografi Desa Wijirejo, sebagai desa dengan
tipologi persawahan, mayoritas pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat
adalah petani. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk yang bekerja
sebagai petani sebanyak 1386 orang dan buruh tani sebanyak 890 orang. Secara
lebih rinci data pekerjaan masyarakat Desa Wijirejo dapat dilihat pada tabel
4.1.
Tabel 4.1 Pekerjaan Masyarakat Desa Wijirejo Tahun 2016
No Pekerjaan Jumlah Satuan
1 Pegawai Negeri Sipil 455 Orang
2 TNI/Polri 65 Orang
3 Swasta 250 orang
4 Wiraswasta/Pedagang 590 orang
5 Petani 1386 orang
6 Tukang 450 orang
7 Buruh Tani 890 orang
8 Pensiunan 255 orang
9 Nelayan 0 orang
10 Peternak 60 orang
11 Jasa 2 orang
12 Pengrajin 197 orang
13 Pekerja Seni 0 orang
14 Lainnya 0 orang
15 Tidak Bekerja/Penganggur 0 orang
Sumber: Data Monografi Desa Wijirejo Tahun 2016
Pendidikan adalah hal yang akan sangat membantu kemajuan
pembangunan desa. Dengan pendidikan yang berkualitas, sebuah desa dapat
memiliki SDM yang nantinya berguna dan berperan penting dalam masyarakat
desa. Dilihat dari jumlah lembaga pendidikan yang ada, Desa Wijirejo
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
memiliki 21 buah bangunan sekolah dan dilihat dari tingkat pendidikan
masyarakat, Desa Wijirejo memiliki 4987 orang yang yang lulus sekolah.
Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3 berikut ini:
Tabel 4.2 Jumlah Prasarana Pendidikan Desa Wijirejo Tahun 2016
No Sarana/Prasarana Jumlah Satuan
1 Perpustakaan Desa 1 buah
2 Gedung Sekolah PAUD ada buah
3 Gedung Sekolah TK 8 buah
4 Gedung Sekolah SD 7 buah
5 Gedung Sekolah SMP 3 buah
6 Gedung Sekolah SMA 2 buah
7 Gedung Perguruan Tinggi 0 buah
Sumber: Data Monografi Desa Wijirejo Tahun 2016
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wijirejo Tahun 2016
No Tingkat Pendidikan Masyarakat Jumlah Satuan
1 Taman Kanak-Kanak 315 orang
2 Sekolah Dasar/Sederajat 1696 orang
3 SMP 1849 orang
4 SMU/SMA 522 orang
5 Akademi/D1-D3 285 orang
6 Sarjana 265 orang
7 Pascasarjana S2 8 orang
8 Pascasarjana S3 0 orang
9 Pondok Pesantren 50 orang
10 Pendidikan Keagamaan 0 orang
11 Sekolah Luar Biasa 5 orang
12 Kursus Ketrampilan 0 orang
13 Tidak Lulus 0 orang
14 Tidak Sekolah 9 orang
Sumber: Data Monografi Desa Wijirejo Tahun 2016
Selain pendidikan, kelengkapan sarana/prasarana lainnya seperti
kesehatan, ibadah dan olahraga juga dapat mendukung pemerintah desa dalam
melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Masyarakat
dapat memanfaatkan semua sarana/prasarana yang dimiliki desa untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
melaksanakan kegiatan positif dan berguna bagi pembangunan desa. Menurut
data monografi tahun 2016, Desa Wijirejo memiliki 1 buah puskesmas, 10 buah
posyandu di setiap dusun, 15 buah masjid, 1 buah sarana olahraga (lapangan
bola). Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.4, 4.5 dan 4.6 berikut ini:
Tabel 4.4 Sarana/Prasarana Kesehatan Desa Wijirejo Tahun 2016
No Sarana/Prasarana Jumlah Satuan
1 Puskesmas 1 buah
2 Poskesdes 0 buah
3 UKBM (Posyandu/Polindes) 10 buah
Sumber: Data Monografi Desa Wijirejo Tahun 2016
Tabel 4.5 Sarana/Prasarana Ibadah Desa Wijirejo Tahun 2016
No Sarana/Prasarana Jumlah Satuan
1 Masjid 15 buah
2 Mushola 17 buah
3 Gereja 2 buah
4 Pura 0 buah
5 Klenteng 0 buah
Sumber: Data Monografi Desa Wijirejo Tahun 2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
BAB V
Analisis Data Dan Pembahasan
A. Deskripsi Data Responden
Dalam penelitian ini, responden adalah orang – orang yang mempunyai
pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan memiliki tugas atau ikut
berpartisipasi dalam pengelolaan ADD Desa Wijirejo tahun 2016. Oleh karena
itu, peneliti telah menentukan responden dalam penelitian ini, yaitu perwakilan
pamong desa, perwakilan dari tim pengelola ADD, perwakilan BPD (Badan
Permusyawaratan Desa), dan perwakilan dari LKD (Lembaga Kemasyarakatan
Desa). Dari hasil yang diperoleh, terdapat 25 orang responden yang terdiri dari
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan
Kesejahteraan dan 1 (satu) anggotanya, 2 (dua) orang pegawai kelurahan, Ketua
BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Ketua LPMD
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Sekretaris
TPK 2016 (Tim Pengelola Kegiatan), serta 9 (sembilan) Kepala Dukuh di Desa
Wijirejo. Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari
frekuensi dan persentase dari usia, jenis kelamin, dan lama jabatan.
Tabel 5.1 Data Profil Responden
No Nama Pendidikan
Jenis
Kelamin Jabatan Usia
1 Drs. H. Murtanda S1 Pria Kepala Desa 58 tahun
2
H. Fauzi Afnan,
S.P. S1 Pria Sekretaris Desa 48 tahun
3 Bintara, S.Pd. S1 Pria
Kepala Seksi
Kesejahteraan 48 tahun
4 Heri Sujoko, S.E. S1 Pria
Kepala Urusan
Keuangan 40 tahun
5 Danang Agus R. S1 Pria
Staf Honorer
Pembangunan 27 tahun
43
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
No Nama Pendidikan
Jenis
Kelamin Jabatan Usia
6 Budi Martanta S1 Pria Staf Keuangan 46 tahun
7 Ig. Widodo SMA Pria
Staf
Kesejahteraan 49 tahun
8 Agus Widodo SMA Pria
Sekretaris TPK
ADD 2016 52 tahun
9 S. Yori Manaan D3 Pria Ketua 1 LPMD 60 tahun
10 Drs. Edy Riyanta S1 Pria Ketua 2 LPMD 55 tahun
11 L. Maryanto S1 Pria Anggota LPMD 59 tahun
12 Muhajir D3 Pria Anggota LPMD 56 tahun
13 Surami, A.Ma.Pd. D3 Pria Ketua BPD 67 tahun
14 Slamet Aliyadi D3 Pria Anggota BPD 65 tahun
15 Supardi, S.Pd. S1 Pria Anggota BPD 52 tahun
16
Drs. H.R.
Soedjianto S1 Pria
Wakil Ketua
BPD 66 tahun
17 Tumijo D3 Pria Dukuh Pedak 48 tahun
18 H. Durori SMA Pria Dukuh Kauman 60 tahun
19 Sutardi SMA Pria
Dukuh
Kwalangan 43 tahun
20 H. Maryadi SMA Pria Dukuh Ngeblak 53 tahun
21 Siam SMP Wanita
Dukuh
Gedongsari 57 tahun
22 Tulus Sunardi SMA Pria Dukuh Bergan 60 tahun
23 Tatang Subagyo SMA Pria
Dukuh Gesikan
IV 52 tahun
24 Kabirun SMA Pria
Dukuh Gesikan
III 49 tahun
25 Amin Margiyatna D3 Pria Dukuh Bajang 47 tahun
Sumber: Data Diolah
1. Responden Berdasarkan Usia
Tabel 5.2 Data Responden Berdasarkan Usia
Usia Jumlah (orang) Persentase (%)
20 - 30 Tahun 1 4
31 - 40 Tahun 1 4
41 - 50 Tahun 8 32
51 - 60 Tahun 12 48
61 - 70 Tahun 3 12
Total 25 100
Sumber: Data Diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden
tertinggi dalam penelitian ini berusia 51 – 60 tahun sebanyak 12 responden.
Lainnya 8 responden berusia 41 – 50 tahun, 3 responden berusia 61 – 70
tahun, 1 responden berusia 20 – 30 tahun, dan 1 responden 31 – 40 tahun.
2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 5.3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%)
Pria 24 96
Wanita 1 4
Total 25 1
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan tabel 5.3 dapat kita ketahui bahwa jumlah responden
laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah responden perempuan.
Dalam penelitian ini hanya terdapat 1 responden wanita dan sisanya
sebanyak 24 orang responden laki-laki.
3. Responden Berdasarkan Lama Jabatan
Tabel 5.4 Data Responden Berdasarkan Lama Jabatan
Lama Jabatan Jumlah (orang) Persentase (%)
1 - 5 Tahun 6 24
6 - 10 Tahun 4 16
11 - 15 Tahun 7 28
16 - 20 Tahun 2 8
≥ 21 Tahun 6 24
Total 25 100
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan tabel 5.4 dapat kita ketahui bahwa persentase tertinggi
28 persen untuk responden dengan lama jabatan 11 – 15 tahun yaitu
sebanyak 7 orang. Berikutnya masing-masing 24 persen untuk responden
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
dengan lama jabatan 1 – 5 tahun dan lebih dari 21 tahun masing-masing
sebanyak 6 orang, 16 persen untuk responden dengan lama jabatan 6 – 10
tahun sebanyak 4 orang, dan terakhir 8 persen untuk responden dengan lama
jabatan 16 – 20 tahun sebanyak 2 orang.
4. Responden Berdasarkan Pendidikan
Tabel 5.5 Data Responden Berdasarkan Pendidikan
Tingkat pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%)
SMP 1 4
SMA 8 32
D3 6 24
S1 10 40
Total 25 100
Sumber: Data Diolah
Berdasarakan tabel 5.5 dapat kita ketahui bahwa tingkat pendidikan
terakhir sebagian besar responden adalah strata 1 atau S1, yakni sebesar 40
persen atau sebanyak 10 orang. Lainnya sebanyak 8 responden
berpendidikan SMA, 6 responden berpendidikan D3, dan 1 responden
berpendidikan SMP.
B. Deskripsi Hasil Kuesioner
Deskripsi ini berisi data penelitian atau hasil dari kuesioner yang telah
disebarkan tentang variabel yang digunakan. Deskripsi hasil kuesioner memuat
jumlah jawaban ya, jawaban tidak, dan jumlah tidak dijawab. Berikut ini
merupakan deskripsi hasil kuesioner secara rinci:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
Tabel 5.6 Data Hasil Kuesioner Transparansi
Variabel Pertanyaan Ya
Persen
tase
(%) Tidak
Persen
tase
(%)
Tidak
Jawab
Persen
tase
(%)
Perenca
naan
ADD
1. Apakah ada
musyawarah
rencana
penggunaan
dana Alokasi
Desa ?
25 100 0 0 0 0
2. Adakah
akses untuk
masyarakat
terhadap
informasi
mengenai
rencana
penggunaaan
Alokasi Dana
Desa ?
25 100 0 0 0 0
3. Apakah
tersedia
informasi yang
tepat dan akurat
mengenai
jumlah Alokasi
Dana Desa ?
24 96 1 4 0 0
Pelaksa
naan
ADD
4. Apakah
proses pelaksaan
ADD dilakukan
secara terbuka ?
25 100 0 0 0 0
5. Apakah
tersedia
informasi
mengenai
laporan berkala
penggunaan
Dana Alokasi
Desa ?
25 100 0 0 0 0
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
Variabel Pertanyaan Ya
Persen
tase
(%) Tidak
Persen
tase
(%)
Tidak
Jawab
Persen
tase
(%)
6. Apakah
masyarakat
dapat mengakses
informasi
mengenai
laporan berkala
penggunaan
Alokasi Dana
Desa ?
25 100 0 0 0 0
7. Apakah ada
Partisipasi
masyarakat
dalam pelaksaan
Alokasi Dana
Desa ?
25 100 0 0 0 0
Pertang
gungjaw
aban
ADD
8. Apakah ada
keterbukaan
mengenai hasil
pelaksanaan
ADD ?
24 96 1 4 0 0
9. Apakah
tersedia
informasi
mengenai
laporan
pertanggungjaw
aban ADD ?
25 100 0 0 0 0
10. Apakah
masyarakat
dapat mengakses
informasi
mengenai
laporan
pertanggungjaw
aban ADD ?
25 100 0 0 0 0
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
Variabel Pertanyaan Ya
Persen
tase
(%) Tidak
Persen
tase
Tidak
Jawab
Persen
tase
(%)
11. Apakah ada
keterbukaan
informasi
mengenai
dokumen hasil
pelaksanaan
ADD ?
24 96 1 4 0 0
12. Apakah
masyarakat
dapat mengakses
informasi
mengenai
dokumen hasil
pelaksaan ADD
?
25 100 0 0 0 0
Sumber: Data Diolah
Tabel 5.7 Data Hasil Kuesioner Akuntabilitas
Variabel Pertanyaan Ya
Persen
tase
(%) Tidak
Persen
tase
(%)
Tidak
Menja
wab
Persen
tase
(%)
Perenca
naan
ADD
13. Apakah ada
laporan
mengenai
rincian dana dan
kegiatan
penggunaan
dana ADD
kepada
masyarakat ?
25 100 0 0 0 0
14. Apakah
Tim pelaksana
turut hadir
dalam rapat
rencana
penggunaan
dana ADD ?
24 96 0 0 1 4
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
Variabel Pertanyaan Ya
Persen
tase
(%) Tidak
Persen
tase
(%)
Tidak
Jawab
Persen
tase
(%)
Pelaksa
naan
ADD
15. Apakah tim
pelaksana
terlibat dalam
pelaksanaan
penggunaan
ADD oleh
masyarakat desa
?
23 92 1 4 1 4
Pertang
gungjaw
aban
ADD
16. Apakah ada
laporan berkala
oleh tim
pelaksana
mengenai
penerimaan
ADD dan
realisasi belanja
ADD ?
25 100 0 0 0 0
17. Apakah ada
laporan akhir
oleh tim
pelaksana
mengenai
perkembangan
pelaksanaan,
masalah yang
dihadapi dan
rekomendasi
penyelesaian
hasil akhir
penggunaan
ADD ?
25 100 0 0 0 0
Sumber: Data Diolah
Dari data hasil kuesioner di atas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar
responden menyetujui telah diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas
dalam setiap proses pengelolaan ADD. Dari tabel 5.6, kita dapat melihat bahwa
sebagian besar responden setuju adanya musyawarah perencanaan ADD dan
masyarakat bisa mengakses informasi mengenai dana dan rencana penggunaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
ADD. Hal ini ditunjukkan dengan sebesar 100 persen responden menjawab ya
untuk pertanyaan atau item nomor 1 dan 2, dan sebesar 96 persen menjawab ya
untuk pertanyaan atau item nomor 3. Pada pertanyaan nomor 3, hanya satu orang
responden yang menjawab tidak. Responden yang juga merupakan seorang
Dukuh tersebut menyatakan jika tidak tersedia informasi yang tepat dan akurat
mengenai jumlah Alokasi Dana Desa. Namun karena sebagian besar responden
menjawab ya pada pertanyaan nomor 1, 2, dan 3, maka masih bisa kita
simpulkan bahwa sebagian besar responden setuju prinsip transparansi
diterapkan dalam perencanaan ADD. Selanjutnya, dapat kita ketahui bahwa
semua responden setuju bahwa proses pelaksanaan ADD dilakukan secara
terbuka, tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan ADD,
masyarakat dapat mengakses laporan berkala tersebut, dan masyarakat juga
berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD. Hal ini dibuktikan dengan sebesar 100
persen responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 4, 5, 6, dan 7. Sebagian
besar responden juga setuju bahwa prinsip transparansni juga diterapkan dalam
pertanggungjawaban ADD. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden
setuju bahwa ada keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan ADD, tersedia
informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dan dokumen hasil
pelaksanaan ADD, dan masyarakat dapat mengakses laporan
pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan ADD tersebut. Hal ini
dibuktikan dengan sebesar 96 persen responden menjawab ya pada pertanyaan
nomor 8 dan 11, serta sebesar 100 persen responden menjawab ya pada
pertanyaan nomor 9, 10 dan 12. Pada pertanyaan nomor 8 dan 11, masing-
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
masing terdapat jawaban tidak yang berasal dari satu orang responden yang
sama, yang juga merupakan seorang Dukuh. Responden tersebut berpendapat
bahwa tidak ada keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan ADD, dan tidak ada
keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan ADD. Namun,
karena sebagian besar responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 8, 9, 10,
11, dan 12, maka masih bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar reponden
setuju prinsip transparansi telah diterapkan dalam proses pertanggungjawaban
ADD.
Selanjutnya, dari tabel 5.7 kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar
responden setuju prinsip akuntabilitas juga telah diterapkan dalam tiap proses
pengelolaan ADD. Sebagian besar responden setuju bahwa ada laporan
mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan ADD pada masyarakat, tim
pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana ADD, tim pelaksana
terlibat dalam pelaksanaan ADD, ada laporan berkala oleh tim pelaksana
mengenai penerimaan dan realisasi belanja ADD, serta ada laporan akhir oleh
tim pelaksana megenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi, dan
rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Hal ini dibuktikan
dengan sebesar 100 persen responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 13,
16, dan 17, sebesar 96 persen responden menjawab ya pada pertanyaan nomor
14, dan sebesar 92 persen responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 15.
Pada pertanyaan nomor 14 dan 15, masing-masing terdapat satu orang responden
yaitu salah satu anggota LPMD yang tidak menjawab. Selain itu, juga terdapat
satu orang responden yang merupakan salah satu anggota BPD yang menjawab
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
tidak pada pertanyaan nomor 15. Namun, karena sebagian besar responden
menjawab ya pada pertanyaan nomor 13, 14, 15, 16, dan 17, maka masih bisa
kita simpulkan bahwa sebagian besar reponden setuju prinsip akuntabilitas telah
diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
ADD.
C. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan ADD
di Desa Wijirejo
Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, terutama untuk
menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah desa Wijirejo
mengutamakan adanya partisipasi dengan konsep pemberdayaan masyarakat.
Hal ini sesuai dengan hasil jawaban kuesioner yang diperoleh peneliti. Dalam
variabel perencanaan ADD, sebagian besar responden mengatakan bahwa ada
musyawarah rencana penggunaan dana desa, dan masyarakat memperoleh akses
terhadap informasi rencana penggunaan ADD. Selain itu, sebagian besar
responden setuju bahwa ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan
penggunaan ADD pada masyarakat, tim pelaksana turut hadir dalam rapat
rencana penggunaan dana ADD. Pelaksanaan prinsip partisipasi dengan konsep
pemberdayaan tersebut telah dibuktikan dengan beberapa hasil wawancara
berikut:
“Kita untuk perencanaan tidak menggunakan sistem top-down tapi
sistem buttom-up (dari bawah ke atas) sesuai dengan amanat di
Undang-Undang No 6 yaitu bahwa penggalian gagasan itu dimulai
dari bawah (dari RT/Dusun, dan lain-lain). Makanya kita dalam
kegiatan penggalian usulan untuk 3 bidang yaitu pembangunan,
pemberdayaan, dan pembinaan kita mulai dari bawah yaitu di tingkat
dusun.”
(Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
“Dalam perencanaan jelas kita jaring aspirasi dari bawah, mulai
dari rembug dusun/ rembug warga, setelah itu hasilnya kita bawa ke
desa sebagai perencanaan desa. Lalu perencanaan desa kita susun
dan hasilnya kita bawa ke masyarakat, nah kalo ada masukan
misalnya ada yang belum pas, nanti masih bisa disesuaikan. Lalu
hasil perencanaan yang sudah final kita rembug di Musdes, dan hasil
Musdes ini adalah perencanaan yang akan kita laksanakan.”
(Hasil wawancara dengan B, pada tanggal 23 Januari 2017)
Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan
sebagai berikut:
a. Masyarakat di setiap dusun mengadakan Musyawarah Dusun di masing-
masing dusun. Musyawarah Dusun dihadiri oleh BPD (Badan Perwakilan
Desa), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), POKGIAT LPMD (Kelompok
Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) masing-masing
dusun, perwakilan wanita dan panitia dusun (perwakilan dr dusun biasanya
berjumlah 7 orang yang bertanggung jawab terhadap usulan di masing-
masing dusun). Musyawarah Dusun bertujuan untuk mensosialisasikan
jumlah dana yang dialokasikan ke setiap dusun dan menyerap serta
menampung aspirasi atau usulan-usulan masyarakat yang diusulkan dan
ditampung di setiap RT.
b. BPD mengadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh semua pengurus
BPD, semua Pamong Desa termasuk dukuh-dukuh, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama, Tokoh-tokoh Perempuan, Perwakilan Kaum Rentan, dan
semua pengurus LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang terdiri dari
LPMD, PKK, KARANG TARUNA DESA, dan RT. Musyawarah Desa
bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dari semua pedukuhan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
dan membentuk Tim Perumus (menyusun skala prioritas desa berdasarkan
usulan prioritas tiap pedukuhan).
c. LPMD mengadakan MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa). Musrenbangdes dihadiri oleh Tokoh Masyarakat,
pamong Desa, dan seluruh LKD. Musyawarah ini bertujuan untuk
mengevaluasi hasil pembangunan desa di tahun anggaran sebelumnya,
mencermati dan menetapakan program tahun berjalan serta menentukan
dan menetapkan program tahun anggaran selanjutnya (berdasarkan pada
RPJMDes), membahas daftar (skala prioritas) usulan rencana kegiatan
pembangunan, membahas RAPBDes, dan membentuk Tim Perwakilan
Desa untuk Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan.
d. Sekretaris Desa membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) berdasarkan
Rencana program atau usulan yang telah disepakati bersama dalam
Musrenbangdes.
e. TIM RKPDes yang terdiri dari perwakilan Pamong Desa, perwakilan
setiap LKD, perwakilan BPD, dan TPK menetapkan Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa (RKPDes) tahun berjalan. Selanjutnya, RAB yang
telah dibuat dimasukkan ke dalam RKPDes.
f. RKPDes dimasukkan ke APBDes
g. Penetapan TPK
Dalam mekanisme perencanaan ADD yang disatukan dengan
perencanaan program pembangunan desa, pemerintah desa Wijirejo selalu
mengikutsertakan perwakilan masyarakat untuk berperan di dalam setiap
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
tingkatan perencanaan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat desa Wijirejo
sangat tinggi dalam proses perencanaan ADD dan perencanaan program
pembangunan desa. Hal ini didukung dengan pernyataan partisipan sebagai
berikut:
“Semua warga bisa mengikuti proses perencanaan dengan antusias.
Partisipasinya sangat tinggi. Bentuk partisipasinya berupa usulan
lewat MusDus dan MusDes.”
(Hasil wawancara dengan FA, pada tanggal 20 Januari 2017)
Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan beberapa partisipan lain
sebagai berikut:
“Partisipasi baik. Masyarakat antusias. Masyarakat mulai berperan
dimulai dari MusDus di setiap pedukuhan dengan bentuk partisipasi
berupa usulan.”
(Hasil wawancara dengan NTW, pada tanggal 20 Januari 2017)
“Partisipasi masyarakat sangat tinggi, karena perencanaan diambil
dari masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan mereka itulah yang
kita laksanakan. Tidak hanya partisipasi usulan saja, tapi mereka ikut
berperan dalam pelaksanaan nantinya...”
(Hasil wawancara dengan B, pada tanggal 23 Januari 2017)
Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ADD merupakan hal
utama yang diperhatikan oleh pemerintah desa Wijirejo. Hal ini karena usulan
masyarakat merupakan sarana bagi pemerintah desa untuk mendengarkan apa
yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan desa yang
dilaksanakan adalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Namun, tidak
semua usulan masyarakat serta-merta diterima dan langsung disetujui, karena
pembuatan rencana program pembangunan desa harus disesuaikan dengan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
jumlah dana ADD yang dialokasikan untuk program pembangunan desa. Maka
dari itu, dalam rangka mengakomodir segala usulan atau masukan dari
masyarakat, dibuatlah skala prioritas. Skala prioritas merupakan cara yang
digunakan pemerintah desa Wijirejo untuk menentukan program pembangunan
desa berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Semua usulan
yang diterima akan diseleksi bersama dalam musyawarah dan diurutkan
berdasarkan persentase kegunaannya bagi masyarakat dan yang paling
mendesak untuk segera dipenuhi. Pertama, skala prioritas dibuat pada saat
Musyawarah Dusun di tiap-tiap dusun yang berguna untuk menentukan
program pembangunan dusun. Skala prioritas tingkat dusun ini dibuat oleh Tim
Dusun di masing-masing dusun. Skala prioritas yang dibuat di tiap dusun
bertujuan untuk menyeleksi semua usulan dari masyarakat di tiap-tiap RT.
Selanjutnya, hasil skala prioritas tiap-tiap dusun ini akan dibawa ke
Musyawarah Desa. Usulan dari masing-masing dusun yang disalurkan oleh
para peserta musyawarah desa lalu dibuat juga skala prioritasnya untuk
menentukan program pembangunan desa. Dalam musyawarah desa, yang
bertugas untuk menentukan skala prioritas adalah Tim Perumus. Tim Perumus
bertugas untuk menentukan skala prioritas desa berdasarkan pada skala
prioritas dari tiap-tiap dusun. Hal ini didukung dengan pernyataan beberapa
partisipan sebagai berikut:
“Semua usulan kita terima dengan baik, lalu kita buat skala prioritas
yang dibuat berdasarkan kebutuhan lalu diurutkan dari yang paling
mendesak.”
(Hasil wawancara dengan M pada tanggal 23 Januari 2017)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
“Karena kita jelas tidak bisa mengakomodir semua masukan, maka
untuk meminimalisir permasalahan usulan di tingkat dusun, kita
membuat Tim di setiap dusun yang biasanya berjumlah 7 orang, untuk
bertanggungjawab terhadap usulan di masing-masing dusun, lalu
mereka menentukan skala prioritas kebutuhan masing-masing dusun.
Hasil skala prioritas tersebut yang akan menjadi bahasan di
MusDes.”
(Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)
“Setelah ada usulan, dibentuk TIM perumus. Lalu tim perumus
menyusun skala prioritas menurut prioritas dari tiap pedukuhan.”
(Hasil wawancara dengan YM, pada tanggal 19 Januari 2017)
Informasi tersebut menunjukkan adanya partisipasi yang tinggi dari
masyarakat Desa Wijirejo dalam tahap perencanaan ADD.
D. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Pelaksanaan ADD
di Desa Wijirejo
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari
ADD sepenuhnya dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). TPK bertugas
untuk mengelola semua pelaksanaan program pembangunan di setiap dusun. Hal
ini dibuktikan dengan pernyataan partisipan berikut:
“Kita untuk pelaksanaan ADD tidak hanya melibatkan perangkat
desa, misalnya seperti TPK, itu bukan dari perangkat desa. Kita
(perangkat desa) bertugas sebagai pemantau dan melaksanakan
kebijakan yang dibuat BPD, dan memberi penjelasan kepada TPK
mengenai aturan-aturan dalam pelaksanaan ADD. Pemerintah desa
menyerahkan pelaksanaan ADD pada TPK, yang notabene bukan
perangkat desa, dan pemerintah desa menjunjung tinggi prinsip
transparansi melalui keterbukaan terhadap informasi perkembangan
pelaksanaan.”
(Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)
Pemerintah Desa Wijirejo juga telah mengupayakan penerapan prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD. Hal ini sesuai dengan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
hasil kuesioner yang diperoleh. Semua responden setuju bahwa proses
pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka, tersedia informasi mengenai
laporan berkala penggunaan ADD, masyarakat dapat mengakses laporan berkala
tersebut, masyarakat juga berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, dan tim
pelaksana terlibat dalam pelaksanaan ADD. Selanjutnya, guna mendukung
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka
di setiap lokasi kegiatan pembangunan wajib dilengkapi dengan papan informasi
kegiatan atau papan pengumuman. Papan pengumuman ini berisi sekurang-
kurangnya nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD
maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.
Selain papan pengumuman, informasi tentang seluruh program ADD
juga dapat diperoleh masyarakat melalui sosialisasi yang digelar oleh
pemerintah desa, spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum, pamflet-
pamflet yang ada di papan pengumuman. Hal ini disampaikan beberapa
pernyataan dari beberapa partisipan berikut:
“Diawali dengan sosialisasi MP2K (Musyawarah Persiapan
Pelaksanaan Kegiatan) di masing-masing pedukuhan. Setelah itu kita
membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk menentukan kapan
program mulai dilaksanakan.”
(Hasil wawancara dengan AW, pada tanggal 20 Januari 2017)
“Pemdes terutama Kaur Keuangan dan Lurah dan BPD datang ke
tiap” pedukuhan untuk menyampaikan dana pembangunan yang
merupakan 70% dari total ADD.”
(Hasil wawancara dengan S, pada tanggal 19 Januari 2017)
“Sebelum pelaksanaan setiap program, di setiap dusun kita ada
sosialisasi yang membahas tentang bagaimana programnya, terus
apa yang harus dilakukan, kemudian dananya berapa, terus
mekanisme pengerjaannya bagaimana, termasuk salah satunya nanti
masyarakat bisa mengontrol dananya habis berapa, kemajuan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
pembangunan sampai seberapa. Sebelum pelaksanaan setiap
program kita adakan sosialisasi, kita kumpulkan masyarakat di
pedukuhan.”
(Hasil wawancara dengan B, pada tanggal 23 Januari 2017)
“Kita membuat banyak pamflet di papan pengumuman di tiap RT yang
berisi anggaran belanja desa, lalu kita sampaikan secara terbuka
kepada masyarakat. Kalau dulu kan jarang, APBDES hanya diketahui
oleh orang-orang di kelurahan. Tapi kalau sekarang seluruh
masyarakat bisa tahu APBDES digunakan untuk apa saja, misalnya
untuk corblok di Kualangan, dll. Justru warga sendiri lah yang
bertugas me- monitoring pelaksanaan pembangunan dan penggunaan
dana. Warga yang akan membandingkan (sejauh mana kesesuaian
antara rencana dan pelaksanaan).
(Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)
Pemerintah desa Wijirejo secara berkala juga membuat dan
menyampaikan laporan berkala pelaksanaan program ADD, dan informasi
tentang pelaksanaan program ADD juga terdapat di dalam buku APBDes yang
dicetak dan disebarkan sampai ke setiap RT. Hal ini didukung oleh pernyataan
beberapa partisipan berikut:
“Pemdes membuat laporan berkala (triwulan/semesteran) berisi
kemajuan/ progres pelaksanaan dan serapan anggaran...”
(Hasil wawancara dengan YM, pada tanggal 19 Januari 2017)
“Setiap tahun (minimal) buku APBDES kita cetak dan kita berikan ke
setiap RT dan sekarang juga lewat spanduk yang berisi pengumuman
masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan APBDES dengan
jumlah yang tertera. Selain itu juga dengan pamflet-pamflet yang
berisi laporan atas pelaksanaan pembangunan suatu proyek (misal
corblock di satu dusun). Ada juga dalam bentuk buku.”
(Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017)
Dari keterangan para partisipan di atas, dapat dikaji bahwa prinsip
transparansi sangat dijunjung tinggi juga dalam tahap pelaksanaan ADD di Desa
Wijirejo. Bahkan upaya penerapan prinsip transparansi tersebut sudah dimulai
dari sebelum pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya informasi yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
lengkap mengenai semua program pembangunan yang akan dilaksanakan,
masyarakat dapat kembali berpartisipasi untuk mengawasi dan mengawal proses
pelaksanaan program pembangunan lebih dini, sehingga proses pelaksanaan
pembangunan pun lebih terjamin tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Tidak
hanya itu, masyarakat Desa Wijirejo juga langsung turut berperan aktif dalam
proses pembangunan, karena masyarakat juga berpartisipasi menyumbangkan
tenaga mereka secara bergotong-royong untuk membangun sarana-prasarana
yang menjadi program ADD di dusun mereka masing-masing. Selain itu, jika
terdapat kekurangan dana dari alokasi ADD yang digunakan untuk
pembangunan di dusun mereka, mereka dengan senang hati mencukupi
kekurangan dana tersebut dengan swadaya masyarakat. Hal ini didukung
dengan pernyataan dari beberapa partisipan berikut:
“...Partisipasi dalam bentuk usulan, masukan, krtikian, dan gotong
royong dalam pelaksanaan pembangunan”
(Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017)
“...Partisipasi dalam bentuk kehadiran di Musrenbangdus, usulan,
gotong royong.”
(Hasil wawancara dengan AW, pada tanggal 20 Januari 2017)
Prinsip transparansi dan akuntabilitas diharapkan untuk selalu diterapkan
di setiap tahapan pengelolaan ADD. Selama tahap pelaksanaan ADD,
diharapkan pemerintah desa atau pengelola kegiatan juga menyampaikan
laporan tentang kemajuan pelaksanaan secara bertahap. Demikian pula yang
terjadi di Desa Wijirejo, dimana selama tahap pelaksanaan pembangunan secara
bertahap dibuat laporan berkala dan dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
yang terjadi selama pelaksanaan. Hal ini didukung dengan pernyataan beberapa
partisipan berikut:
“Untuk transparansi, setiap program pasti kita pasti sampaikan
informasinya dengan gamblang, jumlah add yang kita dapatkan,
kemudian keterkaitan dengan penggunaannya pun kita serahkan pada
warga, walaupum ada beberapa program yang diampu oleh desa
secara langsung, namun kita tetap laporkan pada warga semua
informasinya.”
(Hasil wawancara dengan FA, pada tanggal 20 Januari 2017)
“Ya kita kan melibatkan TPK dan Masyarakat. selain itu dana juga
bukan pamong desa yang menggunakan sepenuhnya, namun TPK
yang membelanjakan, dan tenaga juga dari warga, dan setiap
pengeluaran pasti ada notanya (seperti nota pembelian) dan laporan-
laporan kan ada sesuai dengan RAB.”
(Hasil wawancara dengan NTW, pada tanggal 20 Januari 2017)
“Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada
masyarakat dan kepada bupati (lewat tembusan ke camat). Kita juga
membuat laporan tertulis setiap semester.”
(Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)
Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa
Wijirejo telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas
dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
E. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam
Pertanggungjawaban ADD di Desa Wijirejo
Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan
yang dilakukan (Tjokroamidjojo, 2000 dalam Subroto, 2009). Jika hal ini
dikaitkan dengan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo, maka
prinsip akuntabilitas/tanggung gugat tersebut sudah diterapkan dengan
semaksimal mungkin, meski masih ditemui kesulitan dalam proses
pertanggungjawbannya, namun pemerintah Desa Wijirejo sudah menunjukkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
adanya komitmen yang sangat tinggi untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai
dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang
diperoleh peneliti. Sebagian besar responden setuju bahwa ada keterbukaan
mengenai hasil pelaksanaan ADD, tersedia informasi mengenai laporan
pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan ADD, dan masyarakat
dapat mengakses laporan pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan
ADD tersebut. Selain itu, semua responden setuju bahwa ada laporan berkala
oleh tim pelaksana mengenai penerimaan dan realisasi belanja ADD, serta ada
laporan akhir oleh tim pelaksana megenai perkembangan pelaksanaan, masalah
yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
Pertanggungjawaban ADD di Desa Wijirejo terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015. Pada
peraturan tersebut terdapat pasal 10 ayat 2 yang berbunyi: “Laporan penggunaan
ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes.”
Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik
setiap enam bulan sekali melalui pembuatan laporan tertulis hasil pelaksanaan
ADD, dan melalui rapat evaluasi dan rapat pertanggungjawaban. Hal ini
dibuktikan dengan pernyataan beberapa partisipan sebagai berikut:
“Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada
masyarakat dan kepada bupati (lewat tembusan ke camat). Kita juga
membuat laporan tertulis setiap semester... terdapat 3 Laporan yang
wajib (mengacu pada permendagri 113 dan Perbup 88), yaitu buku
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
kas tunai, buku bank, dan buku bantu pajak. Lalu setiap semester kita
membuat LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang
berisi realisasi APBDES per semester.”
(Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)
“(Terdapat) LPJ (Laporan Pertanggungjawban), terdapat rapat
evaluasi, dan rapat pertanggungjawaban.”
(Hasil wawancara dengan YM, pada tanggal 19 Januari 2017)
“Selain pelaporan tertulis, kita juga mengadakan pertemuan yang
bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. ADD
2016 kemarin tanggal 31 Desember 2016 sudah dinyatakan 0
rupiah.”
(Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017)
Dalam melaksanakan pertanggungjawaban ADD, pemerintah Desa
Wijirejo juga menemui kesulitan. Kesulitan tersebut berkaitan dengan
perubahan peraturan yang cukup sering terjadi beberapa tahun terakhir.
Perubahan yang menjadi kesulitan ialah perubahan dari Permendagri 37 tahun
2007 ke permendagri 113 dan adanya SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang
diberlakukan tahun 2017 yang mewajibkan banyak buku/ laporan yang harus
dibuat. Namun, kesulitan-kesulitan tersebut masih dapat diatasi dengan adanya
bantuan dari pemerintah daerah yang secara rutin memberikan pelatihan atau
bimbingan teknis bagi para pamong desa bagian keuangan terkait dengan adanya
perubahan peraturan. Hal ini disampaikan dalam pernyataan seorang partisipan
yang juga merupakan Kaur Keuangan:
“(Kesulitan) Jelas Ada. Karena ini adalah hal-hal yang baru
(peraturan baru), kita harus belajar dalam 1 tahun ini. Kesulitannya
adalah perubahan sistem dari permendagri 37 tahun 2007 ke
permendagri 113 dan SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang
diberlakukan tahun 2017 (mewajibkan banyak buku/ laporan yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
dibuat) . Kami masih kesulitan dalam menyesuaikan perubahan.
Namun kami juga dibantu oleh pemerintah daerah bagian pemerintah
desa yang banyak mem-backup kami. Mereka (pemda) juga tahu
(kesulitan kami), makanya misalkan ada 10 buku yang harus dibuat,
mereka bilang step-by-step, misalkan 3 buku dulu untuk tahun ini, 5
buku untuk tahun depan.”
(Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)
“Kesulitan kami adalah menyesuaikan peraturan SISKEUDES dari
atas yang selalu berubah. Belum lama ini kaur keuangan mengikuti
Bimtek SISKEUDES.”
(Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017)
“Ya, ada. Kadang-kadang aturan pemerintah itu berubah-ubah
(format, pajak). Misal kalau dulu seluruh pajak ditanggung
pemerintah, sekarang pajak ditanggung (dikurangkan dari jumlah
dana) oleh masyarakat/ pedukuhan (penerima dana) dipotong dari
setiap jumlah yang dibagikan ke masing-masing pedukuhan. Lalu
kalau dulu biaya pelaporan ditanggung desa, sekarang tidak, karena
harus dimasukkan ke biaya pelaporan setiap pedukuhan. Nah itu yang
menjadi kesulitan kita mau menganggarkan dimana, karena tidak
boleh dilaporkan. Solusinya, kita akan menyisihkan terlebih dahulu
dana untuk biaya pelaporan dan pajak, karena dana APBDes tidak
boleh digunakan untuk biaya semacam itu. Ada juga pelatihan-
pelatihan yang diadakan oleh Pemda Bantul untuk melatih bagian
keuangan desa dalam menyesuaikan peraturan.”
(Hasil wawancara dengan B, pada tanggal 23 Januari 2017)
Informasi mengenai kesulitan yang dihadapi dan cara pemerintah desa
Wijirejo menyelesaikan berbagai kesulitan tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah desa Wijirejo tetap berusaha untuk mengikuti jalur struktural
pertanggungjawaban yang ada, meski menemui kesulitan. Hal ini mereka
lakukan agar proses pengelolaan ADD dapat berjalan dengan lancar, sesuai
aturan, dan juga dalam upaya untuk memenuhi target seperti yang sudah
direncanakan sebelumnya. Melalui rapat evalauasi di akhir pelaksanaan,
pemerintah desa menilai bahwa kesesuaian antara hasil pelaksanaan program
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
dan perencanaan ADD di Desa Wijirejo tahun 2016 sangat tinggi. Hal ini
didukung oleh pernyataan partisipan berikut:
“Ya. Kita wajib sesuai dengan rencana yang disusun. Jika ada
perubahan, harus disampaikan di berita acara. Presentasenya 90%.
Kemarin ada berita acara mengenai perubahan peralihan material
(semen) yang bertambah.”
(Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)
“(Kesesuaiannya) sudah paling tidak 90%. Setiap akhir tahun ada
evaluasi bersama (bagian) pembangunan yang sudah dilaksanakan
apakah sesuai dengan yag sudah direncanakan sebelumnya.”
(Hasil wawancara dengan S, pada tanggal 19 Januari 2017)
“ya (mengikuti jalur struktural yang ada) yaitu TPK-DESA-
KECAMATAN-PEMDA. (Keseuaiannya) Sudah 95% sesuai.”
(Hasil wawancara dengan YM, pada tanggal 19 Januari 2017)
“Ya, sesuai bahkan lebih, bisa 110%. Kalau kurang kayaknya gak ada,
tapi kalau lebih, banyak. Misalnya rabat beton itu rencananya 100
meter, hasilnya 110 meter dengan kualitas dan volume yang sama,
karena terbatu dengan adanya swadaya dari masyarakat.”
(Hasil wawancara dengan B, pada tanggal 23 Januari 2017)
“Ya sesuai hampir 100%.”
(Hasil wawancara dengan AW, pada tanggal 20 Januari 2017)
Dari informasi mengenai evaluasi kesesuaian antara hasil pelaksanaan
program dan perencanaan ADD tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem
akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Wijirejo sudah berdasarkan pada prinsip
tanggung gugat maupun prinsip tanggung jawab, walaupun masih ditemui
kesulitan-kesulitan yang menghambat. Dengan demikian perlu dilakukan
penyempurnaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi
serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
F. Evaluasi Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban ADD di Desa
Wijirejo
Penerapan prinsip Good Government Governance merupakan salah satu
cara yang dapat digunakan pemerintah desa dalam upaya mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja yang didasari
beberapa prinsip, diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola
pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas
tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau segelintir orang saja. Setiap
personil pemerintahan desa harus bahu-membahu untuk mewujudkan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa harus menyadari
pentingnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar dapat menjadi
pelayan masyarakat yang baik, dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang
memadai, dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan memahami dan
menerapkan perinsip-prinsip Good Government Governance khususnya prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban ADD, pemerintah desa dapat menarik manfaat yang bisa
dinikmati oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Manfaat-manfaat tersebut
antara lain:
1. Meningkatkan efisiensi
Prinsip transparansi akan membuat pemerintah desa lebih
terbuka kepada masyarakat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana
Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
pertanggungjawaban. Masyarakat dapat melihat dengan jelas
bagaimana proses pengelolaan ADD tersebut berlangsung, karena
masyarakat juga terlibat di setiap prosesnya. Hal ini akan membuat
proses pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan lebih efisien, karena
setiap personil pemerintahan dan tim pengelola ADD akan berusaha
lebih untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya hanya untuk
kepentingan masyarakat saja, bukan untuk kepentingan pribadi. Jika
demikan, maka pemerintah desa juga dapat lebih efisien dalam
mengeluarkan biaya, dan mencegah terjadinya pemborosan biaya untuk
kepentingan pribadi atau sekelompok orang.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan pemerintahan
yang bersih
Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas khususnya
dalam pengelolaan ADD mengharuskan pemerintah desa untuk
melaksanakan proses pengelolaan ADD secara terbuka dan
bertanggungjawab kepada masyarakat. Artinya, pemerintah desa wajib
menyertakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses
pengelolaan Alokasi Dana Desa. Masyarakat dapat berperan banyak
dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pertama, masyarakat
dapat menjadi sumber ide atau usulan bagi pemerintah desa dalam
perencanaan Alokasi Dana Desa, karena pemerintah desa harus
membuat perencanaan program atau perencanaan pembangunan
berdasarkan kebutuhan warga. Kedua, masyarakat juga dapat menjadi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
sumber daya manusia dalam proses pelaksanaan program atau
pembangunan, dimana masyarakat dapat menyumbangakan tenaga
mereka. Ketiga, masyarakat juga dapat membantu pemerintah desa dan
tim pengelola ADD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
program atau pembangunan dari hasil ADD, dimana masyarakat yang
berpartisipasi dalam pembangunan dapat melaporkan setiap kemajuan
dari proses pembangunan dan dapat melaporkan bukti-bukti pembelian
yang mereka dapat jika mereka ikut berperan dalam pembelian bahan
material atau apa saja yang digunakan untuk pembangunan. Selain itu
masyarakat juga dapat memantau proses pengelolaan Alokasi Dana
Desa secara langsung, karena mereka juga terlibat di dalamnya. Hal ini
membuat setiap personil pemerintahan desa dan tim pengelola ADD
akan bekerja lebih baik lagi untuk menunjukan transparansi dan
akuntabilitas mereka pada masyarakat, sehingga mendukung
terwujudnya pemerintahan yang bersih.
3. Pertanggungjawaban yang tepat waktu
Penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses pengelolaan
Alokasi Dana Desa dapat membuat pemerintah desa patuh pada
kewajiban untuk membuat berbagai macam pelaporan yang harus
dibuat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya,
untuk mendukung proses pelaporan, pemerintah desa dan tim pengelola
ADD harus melengkapi semua bukti-bukti transaksi yang terjadi selama
proses pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
pertanggungjawaban. Selain itu, setiap laporan yang harus dibuat
biasanya memiliki tenggat waktu tersendiri untuk disampaikan atau
dipertanggungjawabkan ke Bupati melalui camat. Hal ini akan
membuat pemerintah desa dan pengelola ADD untuk berusaha tepat
waktu dalam proses pengumpulan bukti-bukti transaksi tersebut agar
memudahkan proses pembuatan laporan, dan membuat proses
pelaporan atau pertanggungjawaban dapat berjalan lancar dan laporan
dapat disampaikan tepat waktu.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan
Penerapan prinsip Good Government Governance khususnya
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa. Jika pemerintah desa
dengan semangat dan komitmen tinggi untuk mewujudkan
pemerintahan dan pengelolaan ADD yang transparan dan akuntabel,
maka setiap personil pemerintahan dan tim pengelola ADD akan
senantiasa bekerja dengan satu tujuan dan semangat yang sama dalam
melayani masyarakat melalui tugas dan kewajiban mereka masing-
masing. Hal ini akan dapat meningkatkan kualitas kerja pemerintah
desa jika pemerintah desa konsisten melakukannya dari tahun ke tahun.
Dalam pengelolaan ADD, pemerintah Desa Wijirejo juga berusaha
semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip Good Government Governance
dalam setiap tahapannya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan partisipan
sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
“... kita sudah hampir melaksanakan kegiatan baik yang bersumber
dari ADD dan DD hampir mendekati 100% seperti ketentuan yang
berlaku. Contohnya yang pertama ada penggalian-penggalian
gagasan di tingkat dusun (lewat musyawarah dusun), lalu usulan
warga di tingkat dusun tersebut dibahas di tingkat desa melalui
Musdes dan Musrenbangdes. Lalu prinsip transparansi juga sudah
diterapkan. Sebagai contoh, tahun 2016, untuk APBDES kita
mencetak 1000 eksemplar untuk dibagikan kepada warga
(stakeholder desa seperti RT, PKK, Karang Tarunan Dusun) pada
saat musyawarah jaring aspirasi warga. Dalam jaring aspirasi warga
tersebut, pamong desa mensosialisasikan mengenai APBDES yang
sudah disesuakan dengan usulan kebutuhan setiap dusun. ... Kami
berusaha agar semua warga tahu, termasuk saat penghitungan atau
realisasi pertanggungjawaban anggaran juga kita sampaikan.
(Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)
Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang partisipan yang juga kepala
desa mengenai pandangannya tentang sejauh mana pemerintah Desa Wijirejo
menjalankan tata kelola pemerinthan yang baik khususnya dalam pengelolaan
ADD:
“Ya kita prinsipnya adalah transparansi, lalu kejujuran,
pertanggungjawaban pada masyarakat.”
(Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017)
Selain prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah desa Wijirejo
juga berusaha menerapkan prinsip Good Government Governance lainnya yakni
keadilan dan responsibilitas. Hal ini didukung oleh pernyataan seorang
partisipan berikut:
“Untuk keadilan, contohnya dari hasil Musdus dan Musdes, kita buat
skala prioritas. Kan adil tidak harus berarti sama, kita bagi adil
sesuai dengan kebutuhan setiap dusun. Kita usahakan seadil mungkin
agar masyarakat tidak ada keirian. Untuk Responsibilitas, kita
membuat pertemuan-pertemuan untuk musyawarah, dan kita juga
terbuka terhadap laporan-laporan dari warga masyarakat, tentang
berbagai permasalahan yang ada, dan kita coba untuk bantu
selesaikan.”
(Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
Dari informasi mengenai penerapan prinsip keadilan dan
responsibilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Wijirejo
telah berusaha untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan
menerapkan prinsip-prinsipnya secara utuh. Skala prioritas yang dibuat dalam
proses perencanaan telah sesuai dengan prinsip keadilan yang berarti melindungi
segenap kepentingan masyarakat. Sedangkan musyawarah yang selalu diadakan
dalam setiap proses pengelolaan ADD dan sikap terbuka terhadap berbagai
laporan atau keluhan masyarakat juga sesuai dengan prinsip responsibilitas yang
berarti pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang
berlaku, yakni PERMENDAGRI 113 mengenai penggalian gagasan di tingkat
dusun melalui musyawarah, serta tanggap terhadap kepentingan masyarakat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penerapan prinsip Good Government Governance dalam pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo, dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Perencanaan program ADD di Desa Wijirejo telah dilaksanakan
sesuai dengan prinsip Good Government Governance dengan konsep
pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan
penerapan prinsip partisipatif, keadilan, responsif, transparansi dalam
rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum
Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Wijirejo
telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, akuntabel, responsif,
transparan.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi
sudah akuntabel, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi
keuangan masih ditemui beberapa kesulitan, sehingga masih
memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna
penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
73
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
B. Keterbatasan
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di
uraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :
1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan
kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat membuat
janji untuk melakukan wawancara kepada partisipan.
2. Kurangnya partisipan dalam pengumpulan data melalui wawancara
yaitu masyarakat desa.
C. Saran
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka
saran dari penelitian ini yaitu:
1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu
kepada para partisipan mengenai waktu yang akan digunakan untuk
proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan partisipan yaitu
masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk
dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
DAFTAR PUSTAKA
Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan
Keuangan. Jember: Universitas Jember.
Fradiyanto. Ari. 2015.Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Dalam
Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan
Benjeng Kabupaten Gresik). Dipublikasikan. Skripsi. Program Studi
Akuntansi. Universitas Wijaya Putra Surabaya.
Good Government Governance : Manfaat dan Permasalahannya.
http://hisabdunia.blogspot.co.id/2009/04/good-government-governance-
manfaat-dan.html. (Diakses tanggal 31 Oktober 2016).
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan. Jakarta: Airlangga.
Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Desa.
Pratolo, Suryo. 2010. Peran Good Government Governance Untuk Mewujudkan
Kinerja Pemerintahan Daerah Dan Kepuasan Masyarakat Di Era Otonomi
Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Global (Studi Pada Pemerintah
Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta). Dipublikasikan.
Jurnal. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
Rahmawati, Eti Nur. 2015. Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi Dan
Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus
Desa Candi Mas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara).
Dipublikasikan. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung.
Romantis, Ainurrohma. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di
Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Dipublikasikan.
Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Jember.
Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara
Press.
Spillane. James J. 2008. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: USD.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus
Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan
Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis.
Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas
Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika
dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan
Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana
Tidung. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
Wida, Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa
– Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Dipublikasikan.
Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Jember.
Wiyono. 2011. Merancang Penelitian Bisnis dengan analisis SPSS 17.0 &
SmartPLS 2.0. Edisi Pertama, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
Yudea. 2009. Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverment Governance
Pemerintah Kota Yogyakarta (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah). Dipublikasikan. Tesis. Program Magister Akuntansi.
Universitas Gajah Mada.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
Lampiran 1. SURAT IJIN PENELITIAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
Lampiran 2. KUESIONER PENELITIAN
LEMBAR KUESIONER
Para Respoden yang Terhormat,
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas
kesediaan anda mengisi kuesioner ini.
Adapun saya sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh :
Nama : Maria Fransisca Vina Febriani Manaan
NIM : 132114057
Jurusan / Fakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi
Universitas : Universitas Sanata Dharma
Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk
keperluan tugas akhir/skripsi saya yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP GOOD
GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Desa
Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)”.
Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenaan meluangkan waktunya sejenak untuk
mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan
Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya
saya juga memohon maaf telah menggangu waktu kerja Bapak/Ibu/Saudara/i.
Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH
dantidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i ditempat
anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar
luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika
penelitian.
Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya
kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari,
peneliti mengucapkan terima kasih.
Peneliti
Maria Fransisca Vina Febriani Manaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
KUESIONER PENELITIAN
A. Demografi Responden
Nama Instansi :
Nama Responden :
Tanggal Pengisian :
Jenis Kelamin : Laki–Laki / Perempuan
Jabatan :
Usia :
Latar Belakang Pendidikan :
o Ekonomi / Akuntansi
o Hukum Teknik
o Sosial
o Lainnya
Pendidikan Terakhir :
o SLTA/Sederajat
o Diploma (D3)
o Strata 1 (Sarjana)
o Strata 2 (Master)
o Strata 3 (Doktor)
Lama Jabatan :
o 1–5 tahun
o 6–10 tahun
o 11–15 tahun
o 16–20 tahun
o ≥ 21 tahun
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81
B. Petunjuk Pengisian
1. Bacalah dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang
terlewatkan.
2. Berilah tanda centang (√) untuk jawaban yang menurut anda tepat di
kolom yang disediakan.
3. Bila ada keterangan atas jawaban yang anda pilih, silahkan isikan di
kolom keterangan.
C. Daftar Pertanyaan
Pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan Penerapan Prinsip Good
Government Governance yang dibatasi pada prinsip transparansi dan prinsip
akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa.
TRANSPARANSI
Variabel Pertanyaan Ya Tidak Keterangan
Perencanaan
ADD
1. Apakah ada
musyawarah rencana
penggunaan dana
Alokasi Desa ?
2. Adakah akses untuk
masyarakat terhadap
informasi mengenai
rencana
penggunaaan
Alokasi Dana Desa ?
3. Apakah tersedia
informasi yang tepat
dan akurat mengenai
jumlah Alokasi Dana
Desa ?
Pelaksanaan
ADD
4. Apakah proses
pelaksaan ADD
dilakukan secara
terbuka ?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82
Variabel Pertanyaan Ya Tidak Keterangan
5. Apakah tersedia
informasi mengenai
laporan berkala
penggunaan Dana
Alokasi Desa ?
6. Apakah masyarakat
dapat mengakses
informasimengenai
laporan berkala
penggunaan Dana
Alokasi Desa ?
7. Apakah ada
Partisipasi
masyarakat dalam
pelaksaan Alokasi
Dana Desa ?
Pertanggungj
awaban ADD
8. Apakah ada
keterbukaan
mengenai hasil
pelaksanaan ADD ?
9. Apakah tersedia
informasi mengenai
laporan
pertanggungjawaban
ADD ?
10. Apakah masyarakat
dapat
mengaksesinformasi
mengenai laporan
pertanggungjawaban
ADD ?
11. Apakah ada
keterbukaan
informasi mengenai
dokumen hasil
pelaksaan ADD ?
12. Apakah masyarakat
dapat mengakses
informasi mengenai
dokumen hasil
pelaksaan ADD ?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83
AKUNTABILITAS
Variabel Pertanyaan Ya Tidak Keterangan
Perencanaan
ADD
13. Apakah ada laporan
mengenai rincian
dana dan kegiatan
penggunaan dana
ADD kepada
masyarakat ?
14. Apakah Tim
pelaksana turut hadir
dalam rapat rencana
penggunaan dana
ADD ?
Pelaksanaan
ADD
15. Apakah tim
pelaksana terlibat
dalam pelaksanaan
penggunaan ADD
oleh masyarakat desa
?
Pertanggungj
awaban ADD
16. Apakah ada laporan
berkala oleh tim
pelaksana mengenai
penerimaan ADD
dan realisasi belanja
ADD ?
17. Apakah ada laporan
akhir oleh tim
pelaksana mengenai
perkembangan
pelaksanaan,
masalah yang
dihadapi dan
rekomendasi
penyelesaian hasil
akhir penggunaan
ADD ?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84
LAMPIRAN 3. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Narasumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua
BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa), dan Kepala Urusan Pembangunan.
1. Apakah Pemerintah Desa Wijirejo mengetahui adanya 4 prinsip Good
Government Governance ( Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) yaitu :
Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas?
2. Apakah pemerintah Desa Wijirejo menjalankan pemerintahannya
khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan prinsip
Good Government Governance ( Tata Kelola Pemerintahan yang Baik?
3. Menurut pandangan Anda, sejauh ini seperti apa (bagaimana) Pemerintahan
Desa Wijirejo dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik
khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?
4. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, adakah Tim khusus yang dibentuk
untuk bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawabnya?
I. Tahap Perencanaan
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan
partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pengelolaan alokasi dan desa?
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang
dilakukan oleh pemerintah desa?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan
pengelolaan alokasi dana desa?
5. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta
musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
II. Tahap Pelaksanaan
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses
pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam
pelaksanaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam
pelaksanaan alokasi dana desa?
III. Tahap Pertanggungjawaban
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam
pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam
proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat
pertanggungjawaban administrasi?
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah
ditentukan?
5. Apakah hasil pelaksanaan program alokasi dana desa telah sesuai dengan
yang telah direncanakan sebelumnya?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86
LAMPIRAN 4. DAFTAR HASIL WAWANCARA
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
1. Apakah Pemerintah
Desa Wijirejo mengetahui
adanya 4 prinsip Good
Government Governance (
Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik) yaitu :
Keadilan, Transparansi,
Akuntabilitas, dan
Responsibilitas?
Ya, mengetahui. Ketua BPD, 19
Januari 2017
Tau.
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
Tahu. Ketua LPMD,
19 Januari 2017
Ya mengetahui. Kepala Desa,
23 Januari 2017
Ya.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Ya.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
Ya. Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Ya.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
2. Apakah pemerintah
Desa Wijirejo
menjalankan
pemerintahannya
khususnya dalam
pengelolaan Alokasi Dana
Desa sesuai dengan
prinsip Good Government
Governance ( Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik)
?
Ya, sesuai. Ketua BPD, 19
Januari 2017
Iya.
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
Ya. Ketua LPMD,
19 Januari 2017
Ya, jelas. Kepala Desa,
23 Januari 2017
Ya, kami Kami berusaha
semaksimal mungkin.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Ya, sesuai.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
Ya, kita sesuai. Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Ya sesuai.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
3. Menurut pandangan
Anda, sejauh ini seperti
apa (bagaimana)
Pemerintahan Desa
Wijirejo dalam
menjalankan tata kelola
pemerintahan yang baik
khususnya dalam
pengelolaan Alokasi Dana
Desa?
Transparansi, jujur, akuntabilitas,
semua transparan, dan semua RT
diberi tentang APBDes. Setiap tahun
Program kerja APBDes dibagikan,
semua rt diundang di balai desa
Wijirejo. Masyarakat dibertau oleh
RT. Tingkat transparansinya baik.
Ketua BPD, 19
Januari 2017
Walaupun ADD dan DD adalah hal
yang baru bagi desa (baru diterima
pertama kali pada bulan Agustus
2015, tapi kita sudah hampir
melaksanakan kegiatan baik yang
bersumber dari ADD dan DD
hampir mendekati 100% seperti
ketentuan yang berlaku. Contoh:
untuk perancangan RAPBDES dan
RKPDES dimulai dari aturan yang
ada, baik itu di PERMENDAGRI
113 maupun di PERMENDES 1-5,
yang pertama ada penggalian
penggalian gagasan di tingkat dusun
(lewat musyawarah dusun), lalu
usulan warga di tingkat dusun
tersebut dibahas di tingkat desa
melalui MUSDES dan
MUSRENBANGDES (mencakup 4
bidang yang sesuai dengan
PERMENDAGRI 113, yaitu
penyelenggaraan pemerintah desa,
pembangunan desa, pembinaan
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
kemasyarakatan, dan
pemberdayaan), lalu prinsip
transparansi juga sudah diterapkan.
Sebagai contoh, tahun 2016, untuk
APBDES kita mencetak 1000
eksemplar untuk dibagikan kepada
warga (stakeholder desa seperti Pak
RT, PKK, Karang Tarunan Dusun)
pada saat musyawarah jaring
aspirasi warga. Dalam jaring aspirasi
warga tersebut, pamong desa
mensosialisasikan mengenai
APBDES yang sudah disesuakan
dengan usulan kebutuhan setiap
dusun yang telah diterima
sebelumnya, jadi warga tidak bisa
serta merta merubah, karena usulan
tersebut sudah dibuat skala prioritas
dan Dana Desa yang sejumlah 1M
tersebut sudah dibagi-bagi sesuai
kebutuhan desa. Kami berusaha agar
semua warga tahu, termasuk saat
penghitungan atau realisasi
pertanggungjawaban anggaran juga
kita sampaikan. Misalnya
masyarakat bisa tahu bahwa dari
dana 1M, ternyata yang terserap
hanya 900juta, karena yang 100juta
masih di rekening kas desa
(transparansi yang sangat ketat).
Beda dengan jaman dulu (sebelum
tahun 2015) dimana kewenangan
lurah itu sangat tinggi, contohnya
rekening kas desa hanya bisa
dipegang oleh lurah atau bendahara,
tapi kalau sekarang (untuk
melakukan transaksi melalui
rekening kas desa) harus pakai surat
perintah pembayaran, harus ada
rekomendasi, dsb.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Sudah bagus dan baik.
Ketua
LPMD,19
Januari 2017
Ya kita prinsipnya adalah
transparansi, lalu kejujuran,
pertanggungjawaban pada
masyarakat.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
Ya kita berusaha. Pertama dalam
perencanaan kita jaring dari bawah,
kita turun ke bawah lalu kita susun
program dan kita rencanakan dengan
anggaran dana desa, terus kita
berusaha melaksanakan sesuai
denga aturan.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Kalau kita (setiap kasi/kaur) kan
menyesuaikan porsi RAB (Rencana
Anggaran Belanja) di APBDes.
ADD 2016 kemarin berjalan lancar,
tidak ada masalah. Kemarin sesuai
dengan program masing-masing.
Program itu sudah kita jalankan
dengan baik.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
Yang penting kita sesuai aturan.
Kedua kita jelas transparan. Ketiga,
semua kegiatan yang memakai ADD
otomatis kita harus (membuat)
laporan sesuai dengan runtutannya.
Kita yang penting akuntabel lah.
Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Sesuai prosedur dan proses yang
benar.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
4. Dalam pengelolaan
Alokasi Dana
Desa,adakah Tim khusus
yang dibentuk untuk
bertanggungjawab dalam
perencanaan, pelaksanaan,
dan
pertanggungjawabnya?
Ada TPK. Tiap dana pembangunan
di pedukuhan itu TPK yang
mengawasi, sesuai anggaran yg ada
dalam APBDes.
Ketua BPD, 19
Januari 2017
Ada. Semuanya kita mengacu pada
UU yang ada. Pertama,
sulan dana desa harus tercantum
dalam RKPDES, dan RKPDES
harus mengacu pada RPJMDES.
Yang membuat RKPDES adalah tim
tersendiri (bukan TPK.) yang
biasanya diketuai oleh SEKDES dan
sekretarisnya biasanya dari LPMD.
Tim tersebut terdiri dari 7 orang, 2
orang perangkat desa, 5 orang dari
lembaga-lembaga desa. Tujuannya
agar usulan-usulan dari warga bisa
ter-backup atau tercantum. Lalu,
Tim yang mebuat kebijakan jangan
sampai yang melaksanakan
kebijakan. Hal ini untuk mendukung
penerapan prinsip transparansi. Tim
yang melaksanakan pembangunan
ADD adalah TIM PK (Pelaksana
Kegiatan) yang bertanggungjawab
untuk pengadaan barang,
pertranggungjawaban, dsb. TPK
merupakan orang-orang diluar
perangkat atau pamong desa, yaitu
perwakilan dari LKD (LPMD,
POKGIAT, RT, PKK, Karang
Taruna).
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Ada. TPK. Ketua LPMD,
19 Januari 2017
Setiap kasi/kaur mengampu
kegiatan, namun porsinya memang
berbeda-beda. Yang paling banyak
porsinya adalah Kesejahteraan. Ada
TPK.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
Ada. TPK (Tim Pengelola
Kegiatan).
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Ada, TPK.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
Ya, TPK. Ada tim PK (pengampu –
kasi-kasi)sebagai pengampu. Kalau
TPK yang melaksanakan.
Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
TPK. TPK terdiri dari ketua,
sekretaris, anggota. Ada 7 orang.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
5. Bagaimana prinsip
GGG yang lain (Keadilan
dan Responsibilitas)
dijalankan dalam
pengelolaan ADD
Pemerintahan Desa
Wijirejo ini?
Untuk keadilan, contohnya dari hasil
Musdus dan Musdes, kita buat skala
prioritas. Kan adil tidak harus berarti
sama, kita bagi adail sesuai dengan
kebutuhan setiap dusun. Kita
usahakan seadil mungkin agar
masyarakat tidak ada keirian. Untuk
Responsibilitas, kita membuat
pertemuan-pertemuan untuk
musyawarah, dan kita juga terbuka
terhadap laporan-laporan dari warga
masyarakat, tentang berbagai
permasalahan yang ada, dan kita
coba untuk bantu selesaikan.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Tahap Perencanaan
1. Bagaimana
pemerintah desa
mewujudkan prinsip
transparansi dan
partisipasi dalam proses
perencanaan pengelolaan
alokasi dana desa?
Setiap triwulan kita (BPD)
mengundang rt dan tomas bhw add
sesuai dengan APBDES. BPD
mengadakan jaring aspirasi
masyarakat (kritik, saran, masukan)
untuk pemerintahan. Setiap
pedukuhan diundang 10 orang
perwakilan, BPD, LKD, Pamong
desa. Pertemuan tsb juga
menggunakan anggaran dana desa.
BPD juga turun ke kampung
Ketua BPD, 19
Januari 2017
Kita membuat banyak pamflet (di
pengumuman di tiap RT) yang berisi
anggaran belanja desa, lalu kita
sampaikan secara terbuka kepada
masyarakat. kalo dulu kan jarang,
APBDES hanya diketahui oleh
orang-orang di kelurahan. Tapi
kalau sekarang seluruh masyarakat
bisa tahu APBDES digunakan untuk
apa saja, misalnya untuk corblok di
Kualangan, dll. Justru warga sendiri
lah yang bertugas me- monitoring
pelaksanaan pembangunan dan
penggunaan dana. Warga yang akan
membandingkan (sejauh mana
kesesuaian antara rencana dan
pelaksanaan).
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
Mulai dari sosialisasi, pelaksanaan
musyawarah pedukuhan,
musyawarah di desa
Ketua LPMD,
19 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Setiap tahun (minimal) buku
APBDES kita cetak dan kita berikan
ke setiap RT dan sekarang juga lewat
spanduk yang berisi pengumuman
masyarakat untuk ikut mengawasi
pelaksanaan APBDES dengan
jumlah yang tertera. Selain itu juga
dengan pamflet-pamflet yang berisi
laporan atas pelaksanaan
pembangunan suatu proyek (misal
corblock di satu dusun). Ada juga
dalam bentuk buku.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
Dalam perencanaan jelas kita jaring
aspirasi dari bawah, mulai dari
rembug dusun/ rembug warga,
setelah itu hasilnya kita bawa ke
desa sbg perencanaan desa. Lalu
perencanaan desa kita susun dan
hasilnya kita bawa ke masyarakat,
nah kalo ada masukan misalnya ada
yang belum pas, nanti masih bisa
disesuaikan. Lalu haisl perencanaan
yang sudah final kita rembug di
Musdes, dan hasil Musdes ini
adalah perencanaan yang akan kita
laksanakan.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Kalau untuk perencanaan kan
bagiannya kaur perencanaan dan
kaur keuangan yang mengelola, jadi
kita (Kasi Pemerintahan) ya
porsinya hanya terbatas untuk hal-
hal tertentu saja. Kasi pemerintahan
hanya mengurusi masalah RT, BPD,
KTP, Pertanahan, dan lain-lain.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Kita ada Musdus dulu. Yang penting
masyarakat tahu besarnya jumlah
ADD, dan kita persilahkan untuk
mengusulkan kebutuhan apa yang
diperlukan, setelah itu ada Musdes
dan kita membuat skala prioritas.
Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Diawali MUSRENBANGDUS, lalu
menentukan rencana kegiatan
tingkat pedukuhan, kemudian
hasilnya dimasukkan di RKPDes
2016, lalu dilaksanakan (oleh
masyarakat dan TPK selaku
pengelola).
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
2. Bagaimana tingkat
partisipasi masyarakat
dalam proses perencanaan
pengelolaan alokasi dan
desa?
Antusias, ikut berpartisipasi, masy.
Ikut membantu dan berpartisipasi
untuk membangun desa. Partisipasi
tinggi. Bentuk partisipasi : dana dan
tenaga
Ketua BPD, 19
Januari 2017
secara umum, semua dusun
(10dusun) bagus (tingkat
partisipasinya). Dalam artian
misalnya plot untuk membangun
corblok di satu dusun adalah 150
meter, tapi dana desa hanya cukup
untuk 130meter. Pemerintah desa
hanya bisa meneruskan kekurangan
tersebut di tahun anggaran
mendatang, namun warga ingin agar
diselesakan tahun ini juga, maka
timbullah partisipasi warga dalam
bentuk swadaya dana untuk
menutupi kekurangan corblok
20meter tersebut. Selain dana, warga
juga menyumbangkan tenaga
(gotong royong) saat pembangunan
tersebut.
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
Tinggi. Dalam bentuk mengajukan
usulan dan bersikap kritis.
Ketua LPMD,
19 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Baik sekali. Partisipasi dalam bentuk
usulan, masukan, krtikian, dan
gotong royong dalam pelaksanaan
pembangunan.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
Partisipasi masyarakat sangat tinggi.
Karena perencanaan diambil dari
masyarakat, apa yang menjadi
kebutuhan mereka itulah yang kita
laksanakan. Tidak hanya partisipasi
usulan saja, tapi mereka ikut
berperan dalam pelaksanaan
nantinya. Partisipasi mereka dalam
bentuk usulan, masukan, dan
berperan.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Partisipasi baik. Masyarakat
antusias. Masyarakat mulai berperan
dimulai dari Musdus di setiap
pedukuhan dengan bentuk
partisipasi berupa usulan.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
Semua warga bisa mengikuti proses
perencanaan dengan antusias.
Partisipasinya sangat tinggi. Bentuk
partisipasinya berupa usulan lewat
musdus dan musdes.
Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Bagus. Partisipasi dalam bentuk
kehadiran di Musrenbangdus,
usulan, gotong royong.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
3. Bagaimana
mekanisme perencanaan
pengelolaan alokasi dana
desa yang dilakukan oleh
pemerintah desa?
BPD dan TPK mengadakan
sosialisasi bersama pedukuhan yang
akan melaksanakan pembangunan.
Hal ini untuk memberitahu dana
yang disediakan dan masyarakat
akan melaporkan hasil
penggunaannya. Skala prioritas
Ketua BPD, 19
Januari 2017
Penggalian tingkat dusun atau
Musdus, kemudian Musdes, lalu
Musrenbangdes
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Musdus - Musdes – penetapan
Rencana kegiatan – pembentukan
TPK – Pelaksanaan
Ketua LPMD,
19 Januari 2017
Musdus, Musdes, Pertemuan
TOMAS, Koordinasi dengan
pamong.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
Musdus-Musdes-RAPBDes-
APBDes.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Musdus (mengajukan beberapa
usulan) lalu di Musdes baru kita
proritaskan. Kita
mempertimbangkan usulan dari
warga dengan dana yang ada.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
Kita menyesuaikan juklak jukbim,
yang jelas penggunaan dana ADD
sesuai dengan usulan dari warga
Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Setelah ada usulan kita buat RAB,
kemudian dimasukkan di RKPDes
kemudian di APBDes.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
4. Siapa saja yang hadir
dalam musyawarah desa
dalam rangka perencanaan
pengelolaan alokasi dana
desa?
Semua pamong desa (Lurah, Kaur
pemerintahan, kaur keuangan, kaur
kesejahteraan rakyat, kaur
pembangunan, kaur umum),
perwakilan RT-RT, BPD,
perwakilan LKD (Karang Taruna,
LPMD, PKK, dll)
Ketua BPD, 19
Januari 2017
Yang bertanggungjawab atas
MUSDES adalah BPD. Selanjutnya,
BPD mengundang semua perangkat
desa, semua pengurus lembaga
(LKD :LPMD, PKK,
KARANGTARUNA DESA, RT),
perwakilan kaum rentan
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
Perwakilan masyarakat (RT,
DUKUH, LKD, BPD, PAMONG
DESA, TOMAS (Tokoh
Masyarakat), TOGA(Tokoh Agama)
Ketua LPMD,
19 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Semua pamong,semua LKD
(LPMD, PKK, POKGIAT,
KARANG TARUNA, dll), RT,
DUKUH
Kepala Desa,23
Januari 2017
Pamong Desa, TOMAS, semua
LKD, RT, RW, Kelompk Tani.
Pokoknya semua komponen
Masyarakat.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Lurah, pamong desa, dukuh, LKD,
BPD, TPK, Pihak Kecamatan, wakil
masyarakat (panitia pedusunan yang
ditunjuk oleh dukuh).
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
TOMAS, RT, TOGA, LPMD,
Pamong desa, Dukuh, Tokoh-tokoh
perempuan
Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
LKD, TPK, TOMAS (RT), Pamong
(pak dukuh-Lurah)
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
5. Bagaimana
pemerintah desa
mengakomodir segala
masukan dari peserta
musyawarah desa dalam
proses perencanaan
pengelolaan dana desa?
Kita tampung dan diadakan rapat
koordinasi antara Pamong Desa,
BPD, LPMD, untuk menentukan
(usulan) mana yang didahulukan
(skala prioritas)
Ketua BPD, 19
Januari 2017
karena kita jelas tidak bisa
mengakomodir semua masukan,
maka untuk meminimalisir
permasalahan (usulan) di tingkat
dusun, kita membuat TIM di setiap
dusun yang biasanya berjumlah 7
orang, untuk bertanggungjawab
terhadap usulan di masing-masing
dusun, lalu mereka menentukan
skala prioritas kebutuhan masing-
masing dusun. Hasil skala prioritas
tersebut yang akan menjadi bahasan
di MUSDES.
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
Setelah ada usulan, dibentuk TIM
perumus. Lalu tim perumus
menyusun skala prioritas (menurut
prioritas dari tiap pedukuhan)
Ketua LPMD,
19 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Kita terima dengan baik, lalu kita
buat skala prioritas yang dibuat
berdasarkan kebutuhan lalu
diurutkan dari yang paling
mendesak.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
Kami buat skala prioritas mana yang
harus didahulukan. Skala prioritas
itu mendahulukan mana yang paling
mendesak untuk dilaksanakan.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Usulan-usulan yang telah kita terima
lalu kita buat skala prioritas
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
Kita akomodir dengan membuat
skala prioritas.
Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Kita terima dengan membuat skala
prioritas berdasar kebutuhan yang
paling mendesak.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
Tahap Pelaksanaan
1. Bagaimana peran
pemerintah desa dalam
mendukung keterbukaan
dan penyampaian
informasi secara jelas
kepada masyarakat dalam
proses pelaksanaan
program yang di danai dari
alokasi dana desa?
Pemdes terutama kaur keuangan
dan Lurah dan BPD datang ke tiap”
pedukuhan untuk menyampaikan
dana pembangunan yang
merupakan 70% dari total ADD.
Ketua BPD, 19
Januari 2017
Kita membuat banyak pamflet (di
pengumuman di tiap RT) yang berisi
anggaran belanja desa, lalu kita
sampaikan secara terbuka kepada
masyarakat. kalo dulu kan jarang,
APBDES hanya diketahui oleh
orang-orang di kelurahan. Tapi
kalau sekarang seluruh masyarakat
bisa tahu APBDES digunakan untuk
apa saja, misalnya untuk corblok di
Kualangan, dll. Justru warga sendiri
lah yang bertugas me- monitoring
pelaksanaan pembangunan dan
penggunaan dana. Warga yang akan
membandingkan (sejauh mana
kesesuaian antara rencana dan
pelaksanaan).
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Pemdes membuat laporan berkala
(triwulan/semesteran) berisi
kemajuan/ progres pelaksanaan dan
serapan anggaran, papan informasi
(pamflet)
Ketua LPMD,
19 Januari 2017
Setiap tahun (minimal) buku
APBDES kita cetak dan kita berikan
ke setiap RT dan sekarang juga lewat
spanduk yang berisi pengumuman
masyarakat untuk ikut mengawasi
pelaksanaan APBDES dengan
jumlah yang tertera. Selain itu juga
dengan pamflet-pamflet yang berisi
laporan atas pelaksanaan
pembangunan suatu proyek (misal
corblock di satu dusun). Ada juga
dalam bentuk buku.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
sebelum pelaksanaan setiap
program, di setiap dusun kita ada
sosialisasi yang membahas tentang
bagaimana programnya, terus apa
yang harus dilakukan, kemudian
dananya berapa, terus mekanisme
pengerjaannya bagaimana, termasuk
salah satunya nanti masyarakat bisa
mengontrol dananya habis berapa,
kemajuan pembangunan sampai
seberapa. Sebelum pelaksanaan
setiap program kita adakan
sosialisasi, kita kumpulkan
masyarakat di pedukuhan.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Perannya ya kita mengusulkan atau
memberi saran-saran ke tiap
pedusunan tentang mana usulan
yang harus lebih didahulukan untuk
dibangun atau dilaksanakan sesuai
dengan tingkat kegunaannya bagi
masyarakat.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100
Pemerintahan membuat aturan yang
jelas agar dapat dilaksanakan denagn
terbuka. setiap kegiatan hasil
pelaksanaan ADD itu kita
sampaikan laporan dan informasinya
dalam pertemuan/ sosialisasi tatap
muka dengan warga.
Sekretaris
Desa, 20
Januari 2017
Diawali dengan sosialisasi MP2K
(Musyawarah Persiapan
Pelaksanaan Kegiatan) di masing-
masing pedukuhan. Setelah itu kita
membuat kesepakatan dengan
masyarakat untuk menentukan
kapan program mulai dilaksanakan.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
2. Bagaimana
pemerintah desa
melaksanakan prinsip
transparansi dalam
pelaksanaan alokasi dana
desa?
Kita terbuka. Contoh: pembangunan
kios Desa. Setiap ada perkembangan
akan ada laporan.
Ketua BPD, 19
Januari 2017
kita untuk pelaksanaan ADD tidak
hanya melibatkan perangkat desa,
misalnya seperti TPK, itu bukan dari
perangkat desa. Kita (perangkat
desa) bertugas sebagai pemantau dan
melaksanakan kebijakan yang
dibuat BPD, dan memberi
penjelasan kepada TPK mengenai
aturan-aturan dalam pelaksanaan
ADD. (pemerintah desa
menyerahkan pelaksanaan ADD
pada TPK, yang notabene bukan
perangkat desa, dan pemerintah desa
menjunjung tinggi prinsip
transparansi melalui keterbukaan
terhadap informasi perkembangan
pelaksanaan)
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
Dengan membuat berbagai laporan
tersebut yang bisa diakses
masyarakat
Ketua LPMD,
19 Januari 2017
Dengan laporan LPJ yang kita
laksanakan setertib mungkin, dan
serupiahpun harus kita
pertanggungjawabkan.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Masyarakat boleh mengetahui
dananya habisnya berapa,
materialnya apa, dll.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Ya kita kan melibatkan TPK dan
Masyarakat. selain itu dana juga
bukan pamong desa yang
menggunakan sepenuhnya, namun
TPK yang membelanjakan, dan
tenaga juga dari warga, dan setiap
pengeluaran pasti ada notanya
(seperti nota pembelian) dan
laporan-laporan kan ada sesuai
dengan RAB.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
untuk transparansi, setiap program
kita pasti sampaikan informasinya
dengan gamblang, jumlah add yang
kita dapatkan, keterkaitan dengan
penggunaannya pun kita serahkan
pada warga, walaupum ada beberapa
program yang diampu oleh desa
secara langsung, namun kita tetap
laporkan pada warga semua
informasinya.
Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Saat MP2K juga kita sampaikan
berapa jumlah dana yang akan
digunakan dalam bentuk RAB
khusus untuk pembangunan yang
mau dilaksanakan.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
3. Bagaimana
pemerintah desa
melaksanakan prinsip
akuntabilitas dalam
pelaksanaan alokasi dana
desa?
Ada laporan tertulis dan Masyarakat
penerima dana kitaBPD dan TPK
undang untuk sosialisasi
pemberitahuan perkembangan
pelaksanaan
Ketua BPD, 19
Januari 2017
Kita membuat laporan realisasi yang
disampaikan kepada masyarakat dan
kepada bupati (lewat tembusan ke
camat). Kita juga membuat laporan
tertulis setiap semester.
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
Melaksanakan pelaporan yang
sesuai aturan
Ketua LPMD,
19 Januari 2017
Kita membuat laporan tertulis yaitu
LPJ
Kepala Desa,
23 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
TPK membuat laporan berkala dan
catatan-catatan
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
TPK membuat laporan untuk
melaporkan kemajuan pelaksanaan
program ADD
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
Untuk akuntabilitas, kita jelas
membuat laporan atas pelaksanaan
ADD
Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
selalu monitoring kegiatan, sudah
seberapa jauh dilaksanakan.
Monitoring tersebut dilaksanakan
oleh TPK, Pak Dukuh, dan Pak
Lurah. TPK selalu monitoring
karena sebagai pengelola harus
melaksanakan tugasnya seperti
mengambil dokumentasi,
mencarikan bahan, belanja material,
dan lain-lain.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
Tahap
Pertanggungjawaban
1. Bagaimana
pemerintah desa
melaksanakan prinsip
akuntabilitas dalam
pertanggungjawaban
pengelolaan alokasi dana
desa?
Kita membuat laporan
pertanggungjawaban kepada
Kecamatan. Kasi Keuangan dan
TPK yang bertanggungjawab pada
setiap laporan, diketahui Lurah, lalu
diserahkan ke kecamatan
Ketua BPD, 19
Januari 2017
Kita membuat laporan realisasi yang
disampaikan kepada masyarakat dan
kepada bupati (lewat tembusan ke
camat). Kita juga membuat laporan
tertulis setiap semester.
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
Membuat laporan-laporan yang
harus dibuat untuk
pertanggungjawaban pelaksanaan
ADD
Ketua LPMD,
19 Januari 2017
Dengan membuat laporan-laporan
mengikuti aturan yang ada.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Kita membuat LPJ sesuai dengan
aturan kemudian kita juga harus
mengedepankan hasil program yang
harapannya sesuai dengan
perencanaan bahkan melebihi dari
perencanaan (krn ada
pengembangan dan swadaya dari
masyarakat), dan LPJnya kita tepat
waktu, sesuai dengan aturan.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
TPK membuat laporan untuk
melaporkan kemajuan pelaksanaan
program ADD
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
kita secepat mungkin membuat
laporan pertanggungjawaban yang
tepat waktu dan sesuai anggaran
yang digunakan dan sesuai dengan
RAB yang ada.
Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Kita buat LPJ setelah keseluruhan
selesai. Tapi LPJ tersebut kita
laksanakan secara bertahap, artinya
ketika mereka (masyarakat) sudah
selesai atau dalam proses
(pembangunan) kita sudah mulai
membuat laporan tersebut.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
2. Apa saja jenis
pelaporan yang dilakukan
oleh pemerintah desa
dalam proses
pertanggungjawaban
pengelolaan alokasi dana
desa?
Laporan pelaksanaan atau
pertanggungjawaban saja. Ya kita
pokoknya terbuka ke masyarakat,
membuat laporan tertulis ke atasan,
ya hanya itu.
Ketua BPD, 19
Januari 2017
Terdapat 3 Laporan yang wajib
(mengacu pada permendagri 113 dan
Perbup 88), yaitu buku kas tunai,
buku bank, dan buku bantu pajak.
Lalu setiap semester kita membuat
LPPD (Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa) yang berisi
realisasi APBDES per semester.
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
LPJ, terdapat rapat evaluasi, rapat
pertanggungjawaban
Ketua LPMD,
19 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Selain pelaporan tertulis, kita juga
mengadakan pertemuan yang
bertujuan untuk mengevaluasi
pelaksanaan pembangunan. ADD
2016 kemarin tanggal 31 Desember
2016 sudah dinyatakan 0 rupiah.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
LPJ (laporan tertulis), setelah selesai
pekerjaan kita mengadakan
pertemuan dengan warga atau paling
tidak dengan panitia pelaksana
didusun untuk pelaporan dan
kroscek pengeluaran habis berapa,
dll, dan evaluasi hasil pekerjaan
apakah sesuai memenuhi syarat atau
belum. Kalau misalnya ada
perubahan pekerjaan atau material,
akan ada berita acaranya. Kemudian
ada laporan belanja, laporan
pekerjaan.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
laporan dari TPK atau laporan
pertanggungjawaban
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
LPJ, penyampaian informasi pada
warga dengan sosialisasi, dalam
bentuk buku juga ada.
Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
LPJ yang dibuat secara berkala,
setiap hari dicicil, dan berisi
dokumentasi (foto), Laporan berkala
(tiap kali kita ke lapangan), TPK
(Tim Pengelola Kegiatan) membuat
laporan secara lisan mingguan
kepada PK (Pelaksana Kegiatan-
Kasi Kesejahteraan).
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
3. Apakah ada kesulitan
dari pemerintah desa
dalam membuat
pertanggungjawaban
administrasi? Ya, ini tergantung penerima dana,
tapi kalau ini kan tidak ada kesulitan,
soalnya yang mengerjakan TPK.
Jadi penerima dana itu hanya
mengerjakan, kalau material-
material yang membelanjakan kan
TPK.
Ketua BPD, 19
Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Jelas Ada. Karena ini adalah hal-hal
yang baru (peraturan baru), kita
harus belajar dalam 1 tahun ini.
Kesulitannya adalah perubahan
sistem dari permendagri 37 tahun
2007 ke permendagri 113 dan
SISKUDES (Sistem Keuangan
Desa) yang diberlakukan tahun 2017
(mewajibkan banyak buku/ laporan
yang dibuat) . Kami masih kesulitan
dalam menyesuaikan perubahan.
Namun kami juga dibantu oleh
pemerintah daerah bagian
pemerintah desa yang banyak mem-
backup kami. Mereka (pemda) juga
tahu (kesulitan kami), makanya
misalkan ada 10 buku yang harus
dibuat, mereka bilang step-by-step,
misalkan 3 buku dulu untuk tahun
ini, 5 buku untuk tahun depan.
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
Tidak ada. Ketua LPMD,
19 Januari 2017
Kesulitan kami adalah
menyesuaikan peraturan
SISKEUDES dari atas yang selalu
berubah. Belum lama ini kaur
keuangan mengikuti Bimtek
SISKEUDES.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
Ya, ada. Kadang-kadang aturan
pemerintah itu berubah-ubah
(format, pajak). Misal kalau dulu
seluruh pajak ditanggung
pemerintah, sekarang pajak
ditanggung (dikurangkan dari
jumlah dana) oleh masyarakat/
pedukuhan (penerima dana)
dipotong dari setiap jumlah yang
dibagikan ke masing-masing
pedukuhan. Lalu kalau dulu biaya
pelaporan ditanggung desa, sekarang
tidak, karena harus dimasukkan ke
biaya pelaporan setiap pedukuhan.
Nah itu yang menjadi kesulitan kita
mau menganggarkan dimana, karena
tidak boleh dilaporkan.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Solusinya, kita akan menyisihkan
terlebih dahulu dana untuk biaya
pelaporan dan pajak, karena dana
APBDes tidak boleh digunakan
untuk biaya semacam itu. Ada juga
pelatihan-pelatihan yang diadakan
oleh Pemda Bantul untuk melatih
bagian keuangan desa dalam
menyesuaikan peraturan.
Tidak ada.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
sampai saat ini tidak ada. Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Tidak ada. Karena sesuai dengan
RAB, dan kita tinggal mengikuti
saja.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
4. Apakah dalam proses
pelaporan telah melalui
jalur struktural yang telah
ditentukan?
Ya, jelas melalui jalur struktural
yang ada
Ketua BPD, 19
Januari 2017
Ya, kita mematuhi
Kaur
Keuangan, 20
Januari 2017
Ya. TPK-DESA-KECAMATAN-
PEMDA
Ketua LPMD,
19 Januari 2017
Ya, jelas. Kita tidak berani
menyimpang dari aturan.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
Ya, telah sesuai.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Ya, telah sesuai.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
Ya, jelas Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Ya.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
5. Apakah hasil
pelaksanaan program
alokasi dana desa telah
sesuai dengan yang telah
direncanakan
sebelumnya?
Sudah paling tidak 90%. Setiap akhir
tahun ada evaluasi bersama
pembangunan yang sudah
dilaksanakan apakah sesuai dengan
yag sudah direncanakan
sebelumnya.
Ketua BPD, 19
Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
107
Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan
Ya. Kita wajib sesuai dengan
rencana yang disusun. Jika ada
perubahan, harus disampaikan di
berita acara. Presentasenya 90%.
Kemarin ada berita acara mengenai
perubahan peralihan material
(semen) yang bertambah.
Kaur
Keuangan,
20Januari 2017
Sudah 95% sesuai. Ketua LPMD,
19 Januari 2017
Ya, telah sesuai. Dari segi kualitas,
70 %. Kita tidak berani keluar dari
PAGU (aturan yang ditentukan)
untuk setiap proyeknya, maka kita
harus selalu sesuaikan dengan
standar untuk semua materinya.
Kepala Desa,
23 Januari 2017
Ya, sesuai bahkan lebih, bisa 110%.
Kalau kurang kayaknya gak ada, tapi
kalau lebih, banyak. Misalnya rabat
beton itu rencananya 100meter,
hasilnya 110meter dengan kualitas
dan volume yang sama, karena
terbatu dengan adanya swadaya dari
masyarakat.
Kasi
Pembangunan,
23 Januari 2017
Ya sesuai tidak ada perubahan-
perubahan, diatas 90%. Tapi
terkadang masyarakat (tim dusun)
terlambat dalam membuat laporan-
laporan untuk laporan
pertanggungjawaban.
Kasi
Pemerintahan,
20 Januari 2017
Ya, telah sesuai 90%. Sekretaris Desa,
20 Januari 2017
Ya sesuai hampir 100%.
Sekretaris TPK
ADD 2016, 20
Januari 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108
LAMPIRAN 5. HASIL PELAKSANAAN ADD DESA WIJIREJO TAHUN
2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI