penerapan psak 68

12
Penerapan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar 25-11-2013 16:18 Pada rapat pleno Dewan Standar Akuntansi Keuangan tanggal 22 Nopember 2013, DSAK IAI memutuskan untuk menunda pengesahan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Dasar pertimbangan penundaan adalah perlunya melakukan amandemen terlebih dahulu atas PSAK dan ISAK yang terkena dampak pemberlakuan standar akuntansi nilai wajar ini, sebelum PSAK 68 disahkan. DSAK IAI memutuskan bahwa PSAK 68 tetap akan berlaku efektif 1 Januari 2015, sebagaimana telah ditetapkan di ED PSAK 68 yang telah diterbitkan pada pertengahan tahun 2013 ini. Dalam menunggu proses amandemen atas PSAK dan ISAK yang terkena dampak perubahan, diharapkan publik dapat mempelajari PSAK 68 dari konsep yang telah disampaikan di ED PSAK 68, yang sepenuhnya mengadopsi konsep IFRS 13: Fair Value Measurement. Sebagai dampak dari penundaan ini, pengesahan PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 66: Pengaturan Bersama, PSAK 67:Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain, revisi PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri, PSAK 15:Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama dan PSAK 24:Imbalan Kerja ditunda hingga PSAK 68 disahkan. Artikel ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Januari 2014. Di bulan terakhir tahun 2013, DSAK-IAI mengesahkan beberapa exposure draft menjadi PSAK baru yang akan mulai berlaku 1 januari 2015. Salah satu PSAK yang disahkan pada 19 Desember lalu adalah PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar yang merupakan adopsi dari IFRS 13. Indonesia hanya memiliki waktu satu tahun untuk bersiap-

Upload: jangcik-binahmad

Post on 30-Sep-2015

151 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

psak

TRANSCRIPT

Penerapan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar25-11-2013 16:18

Pada rapat pleno Dewan Standar Akuntansi Keuangan tanggal 22 Nopember 2013, DSAK IAI memutuskan untuk menunda pengesahan PSAK 68:Pengukuran Nilai Wajar. Dasar pertimbangan penundaan adalah perlunya melakukan amandemen terlebih dahulu atas PSAK dan ISAK yang terkena dampak pemberlakuan standar akuntansi nilai wajar ini, sebelum PSAK 68 disahkan.DSAK IAI memutuskan bahwa PSAK 68 tetap akan berlaku efektif 1 Januari 2015, sebagaimana telah ditetapkan di ED PSAK 68 yang telah diterbitkan pada pertengahan tahun 2013 ini. Dalam menunggu proses amandemen atas PSAK dan ISAK yang terkena dampak perubahan, diharapkan publik dapat mempelajari PSAK 68 dari konsep yang telah disampaikan di ED PSAK 68, yang sepenuhnya mengadopsi konsep IFRS 13:Fair Value Measurement.Sebagai dampak dari penundaan ini, pengesahan PSAK 65:Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 66:Pengaturan Bersama, PSAK 67:Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain, revisi PSAK 1:Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 4:Laporan Keuangan Tersendiri, PSAK 15:Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersamadan PSAK 24:Imbalan Kerjaditunda hingga PSAK 68 disahkan.

Artikel ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Januari 2014.Di bulan terakhir tahun 2013, DSAK-IAI mengesahkan beberapa exposure draft menjadi PSAK baru yang akan mulai berlaku 1 januari 2015. Salah satu PSAK yang disahkan pada 19 Desember lalu adalah PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar yang merupakan adopsi dari IFRS 13. Indonesia hanya memiliki waktu satu tahun untuk bersiap-siap dalam menerapkan PSAK ini. Siapkan para akuntan dan penilai di Indonesia? Terlebih siapkan Indonesia untuk menghadapi standar yang selalu bergerak secara dinamis seperti IFRS 13 ini?IFRS 13: Standar Yang DinamisIFRS 13 termasuk salah satu standar IFRS yang pergerakannya cukup dinamis. Standar ini disahkan oleh IASB pada bulan May 2011 untuk berlaku 1 Januari 2013. Di banyak negara, standar ini sudah digunakan sejak awal tahun 2013 seperti di Philippines dan Australia. Baru setahun berlaku, saat ini IASB sedang mempertimbangkan melakukan amandemen untukunit of accountinstrument keuangan yang merupakan investasi di perusahaan anak,joint venturedan perusahaan asosiasi.Exposure draftdari amandemen ini diharapkan keluar pada triwulan pertama 2014.Salah satu riset yang sedang dilakukan oleh IASB sejak tahun 2013 tentang discount rates juga berpotensi akan berdampak pada IFRS 13 selain juga berdampak ke standar IFRS lainnya. IASB juga sudah memberikan signal bahwa mereka akan melakukan post-implementation review (PIR) atas IFRS 13 ini yang akan mulai pada tahun 2015 nanti. Kegiatan PIR memang bisa dilakukan setelah minimum dua tahun masa efektif suatu standar. Saat ini misalnya IASB sedang melakukan PIR untuk IFRS 3 Business Combination yang efektif sejak 2008.Mengingat IFRS 13 masih sangat baru, PIR yang dilakukan hanya berselang dua tahun dapat memberikan signal bahwa penerapan standar ini banyak mengalami tantangan di lapangan sehingga perlu disempurnakan.Intinya, masyarakat Indonesia harus bersiap-siap atas dinamisme IFRS 13 yang akan berubah. Mengingat DSAK-IAI bertekad untuk menjaga kesenjangan dengan IFRS berselang hanya satu tahun, maka di masa depan PSAK 68 juga akan bergerak dinamis sesuai dengan pergerakan IFRS 13.Definisi Nilai Wajar PSAK 68 PSAK 68 adalah mesin hitung bagaimana mengukur suatu aset dan liabilitas bila PSAK lain mensyaratkan atau mengijinkan penggunaan nilai wajar. Misalnya PSAK 13 Properti Investasi mengijinkan penggunaan nilai wajar atau PSAK 16 mengijinkan model revaluasi, maka bagaimana cara mengukur nilai wajar, pengguna membuka PSAK 68 ini. PSAK 68 memuat: 1. Definisi nilai wajar 2. Kerangka pengukuran nilai wajar 3. Pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar Definisi nilai wajar di standar-standar IFRS terkadang memiliki perbedaan, namun dengan terbitnya PSAK 68 ini maka definisi nilai wajar menjadi lebih tajam. (lihat gambar 1)Definisi Nilai Wajar sesuai dengan PSAK 16 Aset TetapJumlah suatu aset dipertukarkan antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajarDefinisi Nilai Wajar Sesuai dengan PSAK 68Harga yangakan diterimauntuk menjual suatu aset atau harga yangakan dibayaruntuk mengalihkan suatu liabilitas dalamtransaksi teraturantarapelaku pasarpadatanggal pengukuranDalam definisi nilai wajar yang baru, secara tegas disebutkan bahwa yang digunakan adalah harga keluaran (exit price) dan bukan harga transaksi atau harga masukan(entry price)walaupun kebanyakan harga transaksi juga merupakan harga keluaran. Harga transaksi dianggap sebagai harga keluaran kecuali:1. Transaksi terjadi di pasar yang berbeda2. Transaksi untuk unit akun yang berbeda3. Penjual dalam kondisi keterpaksaan4. Transaksi antara pihak yang berelasiTransaksi di Pasar Apa, Oleh Siapa dan yang Bagaimana?PSAK 68 mementingkan harga yang terjadi antara pelaku pasar, yang perlu diperhatikan adalah pasar yang seperti apa? Pelaku pasar yang seperti apa? Dan bagaimana memilih harga yang terjadi di pasar karena bisa saja ada berbagai macam harga transaksi yang terjadi.Pasar dijelaskan dalam PSAK 68 sebagai pasar utama dan pasar yang paling menguntungkan. Dalam kenyataannya menentukan pasar ini tidak mudah. Produk pertanian misalnya, pasar utama mangga arum manis bisa jadi di Probolinggo sebagai sentra pusat pertanian mangga, namun pasar mangga yang paling menguntungkan bisa saja di Jakarta karena marginnya lebih tinggi. Pengguna harus mempertimbangkan biaya-biaya transportasi juga untuk menggunakan pasar yang paling menguntungkan.Pelaku pasar yang dimaksud adalahmarket participantsdan bukan transaksi antara dua belah pihak. Harga yang terjadi antara dua belah pihak bisa saja lebih murah (mungkin karena pihak berelasi), namun harga yang terjadi antara pelaku pasarlah yang dianggap sebagai nilai wajar walaupun harganya berbeda dengan harga transaksi.PSAK 68 juga menekankan bila banyak harga di pasar maka yang dipakai adalah harga yang mencerminkan penggunaan tertinggi dan terbaik. Ketua DSAK dalam kegiatan PPL acara HUT IAI di Surabaya desember lalu memberikan contoh mengenai pengukuran nilai tanah dan gedung. Bila kita berniat membeli tanah untuk tujuan membangun gudang, namun di lokasi dimana tanah tersebut biasanya untuk membangun apartemen, maka harga yang dipakai adalah harga bila tanah tersebut dipakai untuk membangun apartemen karena harganya akan lebih mahal.Bagaimana bila harga pasar tidak tersedia?Tidak semua aset memiliki harga pasar yang aktif. Bagaimana bila aset tersebut tidak memiliki pasar aktif namun tetap harus diukur sesuai dengan nilai wajar? Apa yang harus dilakukan?Harga pasar aktif (quoted market price) adalah nilai wajar terbaik menurut PSAK 68, yakni memenuhi hirarki tertinggi (level 1). Namun bila pasar aktif tidak tersedia, maka hirarki nilai wajar PSAK 68 mengijinkan turun ke pengukuran level 2 atau bahkan ke level 3 (yang terendah). Level 2 menggunakan harga input berupa harga transaksi aset serupa yang mirip, atau harga kuotasian aset identik di pasar yang tidak aktif, atau harga input lainnya yang masih bisa diobservasi.Sedangkan pengukuran nilai wajar level 3 menggunakan harga input yang tidak lagi bisa diobservasi. Level 3 ini yang biasanya menggunakan teknik-teknik penilaian seperti misalnya dengandiscounted cash flowdengan menggunakan arus kas proyeksi dari aset yang diukur selama umur ekonomis aset. Pengukuran dengan level 3 ini tentunya lebih subjektif daripada level 1 dan level 2 karena banyak asumsi dalam pengukurannya. Dengan demikian maka pengungkapan yang disyaratkan juga lebih banyak bila perusahaan menggunakan pengukuran level 3.Bila perusahaan menggunakan teknik penilaian nilai wajar level 3, nilai input dan asumsi-asumsi yang digunakan harus diungkapkan secara lebih rinci. Perusahaan juga harus menjelaskan langkah-langkah proses penilaian yang dilakukan dengan nilai input tersebut. Analisis sensitivitas juga harus dibuat oleh perusahaan dalam pengungkapan. Diskusi narasi tentang analisis sensitivitas tentang perubahan nilai masukan tak terobservasi (Unobservable inputs) termasuk hubungan antar nilai-nilai masukan tersebut yang dapat mempengaruhi pengukuran.Tantangan IndonesiaPerusahaan di Indonesia dalam mengukur nilai wajar aset sering memanfaatkan jasa penilai. Kesiapan profesi penilai menjadi penting untuk mendukung penerapan PSAK ini. DSAK-IAI juga melakukan diskusi dengan PPAJP dan MAPPI selama setahun terakhir agar Standar Penilaian Indonesia juga direvisi mengikuti perubahan PSAK 68 khususnya SPI 201 : Standar Penilaian Pelaporan Keuangan.Konsephighest and best use modelbisa menjadi tantangan tersendiri karena biasanya penilai properti misalnya mengukur properti sesuai dengan niat dan tujuannya, untuk kasus gudang di atas maka penilai menggunakan harga-harga gudang sebagai pembanding. IAI sudah mulai mensosialisasikan IFRS 13 ini sejak tahun 2012 seperti misalnya memberikan training dan seminar tentang nilai wajar, salah satunya dalam kegiatan acara HUT IAI Desember 2012 dan 2013. Artikel tentang IFRS 13 juga pernah dimuat dalam Majalah Akuntan Indonesia edisi Januari /Februari 2013 dengan judul Sukarnya Menakar Nilai Wajar. Namun mengingat banyaknya akuntan dan penilai yang tersebar di seluruh Indonesia dan bukan hanya berpusat di kota besar maka sosialisasi dan persiapan kepada profesi akuntan dan penilai harus segera diintensifkan selama tahun 2014.Keputusan sudah diambil oleh DSAK-IAI untuk mengesahkan PSAK 68 dan akan berlaku 1 Januari 2015, mari kita bersiap diri.*) Ersa Tri Wahyuni adalah penasihat teknis IAI dan dosen akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini sedang menempuh program doktor di Manchester Business School, University of Manchester, Inggris. Tulisan lainnya bisadiakses dihttp://etw-accountant.comatau ikuti diskusi dengan Ersa di Twitter @ErsaTriWahyuniTAGS:DSAK-IAI,IFRS 13,NILAI WAJAR,PSAK 68BYERSAINARTICLES IN BAHASA,IFRS TECHNICALON28 JANUARY, 2014.

Principle Based versus Rule BasedMY POST Tuntutan Pelaporan Keuangan Semakin Kompleks : Tantangan Masa Depan Akuntan Tiga Topik Akuntansi Dibahas oleh Negara2 Berkembang : Laporan EEG Meeting. Akuntansi sebagai Infrastruktur Pembangunan : Peran Pemerintah Sebagai Akselerator IFRS Outlook 2015 Amortisasi Goodwill : Akankah di adopsi kembali oleh IASB?Seorang sahabat bertanya kepada saya untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud denganprinciple baseddalam IFRS dan bedanya denganrule basedyang dianut oleh US GAAP. Saya mengernyitkan dahi karena bahasan ini sudah sering sekali dibahas dalam kegiatan-kegiatan seminar dan kuliah umum tentang IFRS terutama pada tahun 2009-2010. Ketika saya membongkar koleksi tulisan-tulisan saya terdahulu, ternyata saya belum pernah menuliskan isu penting ini secara detil.Banyak orang yang sudah mendengar bahwa salah satu karakter penting dalam IFRS adalahprinciple baseddan ini yang menjadi pembeda IFRS dengan US GAAP. Namun bagaimana sebenarnya standar akuntansi yangprinciple baseditu? Apakah US GAAP yg katanyarule basedbisa dikatakan tidak memiliki prinsip?Sulit untuk menarik garis sejarah kapan istilahprinciple baseddigunakan para penggiat IFRS, namun istilah ini menurut beberapa akuntan senior yang pernah saya ajak diskusi tidak pernah muncul di era 80 dan 90 an. Sehingga dugaan saya istilah ini muncul baru-baru saja seiring dengan difusi IFRS ke seluruh dunia. Kataprinciple basedkemudian menjadi nilai jual IFRS dan seakan-akan menjadi sesuatu yang lebih baik daripadarule based.Principle based vs rule based: analogi resep kue donatApakahprinciple baseditu? Sering dibicarakan tapi jarang diilustrasikan dengan terang. Tidak ada definisi yang jelas di dalam IFRS itu sendiri tentangprinciple based. Dalam berbagai kesempatan seminar saya sering mengilustrasikanprinciple based vs rule baseddengan resep kue donat. Kabetulan donat adalah salah satu kue kesukaan anak-anak saya yang saya hapal resepnya. Standar akuntansi bisa disamakan dengan resep kue donat, hanya saja produk akhirnya adalah laporan keuangan, bukan kue bundar dengan lubang ditengah yang legit.Suatu resep kue donat yangrule basedakan sangat detil menjelaskan bagaimana kue donat ini dibuat. Ukuran-ukurannya sangat jelas, semisal terigu satu kilogram menggunakan empat kuning telur, susu 100 ml dan ragi instant 7 gr. Semua ukuran dan cara membuatnya detil, sampai berapa lama kue tersebut digoreng dengan suhu berapa, misalnya digoreng selama 5 menit bolak balik dengan minyak panas bersuhu 180 derajat.Dengan resep yang sangat detil tersebut, dalam praktiknya kemudian orang bisa bertanya, nah kalau saya gak mau pakai telor gimana? Kalau saya mengganti susu dengan santan, apakah masih bisa kue tersebut dibilang donat? Sehingga mungkin saja kemudian berkembang aneka kue yang rasa dan bentuknya mirip donat tapi tidak bisa dikatakan donat karena pembuatannya tidak memenuhi kaidah resep donat tadi. Misalnya saja ada yang berusaha mengganti bahan penunjangnya (semisal susu diganti santan) kemudian menyebut donat nya sebagai sebuah kue baru dan tidak mau menyebutnya sebagai donat dengan dalih kan kalau donat resepnya pakai susu, saya pakai santan lho, jadinya ini bukan donat dong.Resep kue yangprinciple basedakan berbeda. Resep kue donatprinciple basedakan membuat definisi cukup luas tentang apa yang dimaksud dengan donat. Mungkin didefinisikan sebagai kue serupa roti berbasis terigu yang biasanya memiliki lubang ditengah, biasanya digoreng dan berasa manis. Resepnya pun tidak terlalu detil, misalnya untuk satu kilo terigu, cairan yg digunakan secukupnya sampai adonan bisa dipulung. Cairan ini bisa menggunakan susu, air atau santan. Juga untuk proses pematangan tidak detil melainkan donat digoreng dampai matang keemasanDengan resep kue yang principle based ini maka kategori donat lebih menitikberatkan pada substansinya. Akibatnya mungkin akan banyak variasi donat di pasaran dengan resep yang sedikit berbeda-beda. Bila anda tiba-tiba menemukan sebuah kue yang mirip donat, sebutlah kue cincin ala betawi yang juga rasanya manis dan digoreng. Penganut resepprinciple basedakan lebih mudah memutuskan bahwa ia bukan donat karena ketika dicicipi kue cincin tidak berstektur seperti roti karena dibuat dari tepung beras, tanpa perlu melihat resep kuenya. Sebaliknya bila ada kue yang substansinya adalah donat tapi disebut bukan donat karena tidak berlubang misalnya, penganut principle based tetap memandang kue itu sebagai donat karena persyaratan lubang ditengah dalam definisi tidak wajib, kan definisinya bilang biasanya memiliki lubang di tengah, jadi yang tidak memiliki lubangpun masih bias diketagorikan donat bila substansinya sama. Duh jadi tiba-tiba ingin makan donat dan secangkir kopi ya? He he heStandarPrinciple baseddalam PraktikDalam kegiatan kuliah umum atau seminar yang saya berikan, saya sering mencontohkan perbedaanprinciple based vs rule baseddengan standar sewa dan konsolidasi. Dalam standar sewa alarule based, yang juga dianut oleh PSAK 30 kita sebelum mengadopsi IFRS, pemisahan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan sangat tegas dan detil. Suatu sewa masuk kategori sewa pembiayaan bila memenuhi beberapa syarat, misalnya masa sewa melingkupi minimal 75% dari total umur ekonomis barang sewaan.Karena batasan yang jelas ini, maka mereka yang ingin mengkategorikan sewa sebagai sewa operasi untuk menghindari pengakuan liabilitas sewa di neraca bisa mengakali kontrak sewa menjadi 74% dari umur ekonomis barang sewaan. Dengan demikian mengkategorikan sewa ini sebagai sewa operasi tidaklah salah karena tidak bertentangan dengan standar akuntansi.Dalam standar sewa yangprinciple based, batas 75% tidak disebutkan tapi yang ditekankan adalah substansi sewa. Sewa diketagorikan sebagai sewa pembiayaan bila manfaat dan risiko dari barang sewaan secara substansial berpindah ke penyewa. Masa sewa bisa menjadi salah satu indikasi, tapi tidak ada garis batas jelas 75% melainkan menggunakan penjelasan masa sewa adalah untuk sebagaian besar umur ekonomis aset, dengan demikian yang memiliki umur sewa 74% bisa dipastikan bahwa bisa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan.Perbedaan standar sewa ini menjadi salah satu perbedaan utama IFRS dan US GAAP sehingga kedua dewan standar ini membuat kerjasama dalam pembuatan standar sewa yang baru. Saat ini pembahasan tentang leasing masih hangat diperdebatkan karena kedua dewan standar belum bersepakat dalam beberapa hal.Salah satu contohprinciple based vs rule basedadalah standar tentang konsolidasi. IFRS menekankan pada definisi pengendalian. Bila ada pengendalian (walaupun kepemilikannya dibawah 50% dari total saham) maka harus dikonsolidasi(de facto control). Sedangkan standar akuntansi rule based akan menekankan padavoting rightssehingga sulit bila memiliki kepemilikan dibawah 50% untuk mengkonsolidasi anak perusahaan karena tidak memilikivoting rightsmayoritas.Standar berbasis prinsip lainnya yang dikembangkan oleh IASB bersama dengan FASB adalah standar tentang pendapatan. Dalamjoint projectini, langkah-langkah pengakuan pendapatan diatur dalam lima tahapan berurutan. Dihaprapkan dengan prinsip ini maka pengakuan pendapatan dapat memiliki prinsip yang sama dalam setiap industri, terutama di US GAAP karena banyak sekali pengaturan tentang pengakuan pendapatan yg berbeda-beda tiap industry.DampakPrinciple Basedkepada akuntanBanyak yang salah kaprah bahwa US GAAP adalah standarrule basedsehingga tidak memiliki prinsip. US GAAP juga memiliki kerangka konseptual, bahkan banyak yg berpendapat kualitas kerangka konseptual US GAAP lebih baik daripada IASB. Banyak faktor yang membuat perkembangan standar akuntansi US GAAP yang menjadi detil dan rumit seperti sekarang ini. US GAAP dikembangkan lebih dari 50 tahun dengan pendekatanbottom-upsesuai dengan kebutuhan dan permintaan pengguna standar. Sehingga standar US GAAP memang makin lama semakin rumit karena perkembangan transaksi dan kompleksitas bisnis yang semakin berkembang.Ada juga yang berpendapat standar IFRS nantinya akan semakin rumit dan detil seiring dengan banyak permintaan dari pengguna standar untuk klarifikasi dan petunjuk penggunaan. Sekarang sudah mulai banyak keluhan bahwa IFRIC(IFRS Interpretation Committee)bekerja terlalu lamban dalam menjawab kebingungan para pengguna standar IFRS.Standar yang berbasis prinsip menuntuk pertimbangan professional para pengguna standar. Menilik contoh resep donat di atas, mereka yang belum pernah membuat donat sebelumnya, tentunya akan lebih mudah untuk menggunakan resep kue donat yang detil, terperinci dan jelas langkah-langkahnya. Di lain pihak standar yang bersifatprinciple basedlebih mudah dipelajari dan dipahami karena lebih ringkas dan tidak rumit. Namun ketika terjadi banyak variasi praktik dalam bisnis, akuntan harus percaya diri dalam mengiterpretasikan standar yang principle based tersebut.Permasalahannya adalah, pertimbangan professional(professional judgement)sangat sulit dipelajari di bangku kuliah formal. Pendidikan akuntansi keuangan level sarjana, bukan hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara, menekankan pada pengajaranrule based. Laporan keuangan dihasilkan setelah melalui langkah-langkah tertentu. Akibatnya ketika para akuntan terjun ke lapangan, mereka gamang dalam membuat pertimbangan profesional. Mengasah pertimbangan professional akuntan biasanya dicapai melalui praktik kerja atau melalui studi kasus, namun studi kasus yang baik di rumpun keilmuan akuntansi juga susah didapatkan karena biasanya studi kasus lebih banyak di rumpun ilmu manajemen seperti marketing atau manajemen strategi.Profesi akuntan di Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya PMK No 25/2014 tentang akuntan beregister. Akuntan professional dituntut patuh terhadap etika profesi dan juga memiliki pertimbangan professional yang kuat. Adalah tantangan besar para penyusun kurikulum dan materi pendidikan Chartered Accountant Indonesia untuk membangun kompetensi ini. Studi kasus-studi kasus yang membutuhkan pertimbangan profesional harus diperbanyak untuk meningkatkan kualitas pendidikan profesi akuntan di Indonesia. Jangan sampai nanti akuntan mudah galau ketika melihat donat. eehh melihat permasalahan akuntansi.Manchester, 26 February 2014