PENERBITAN PRANGKO DAN BENDA FILATELI

DIREKTORAT POSDIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

DASAR HUKUMUU NO 38 TAHUN 2009PASAL 22 ayat (2)

MENTERI MENERBITKAN DAN MELAKSANAKAN PENERBITAN PRANGKO.

PASAL 23SETIAP ORANG DILARANG:

MENIRU DAN MEMALSUKAN PRANGKO - PIDANA PENJARA MAKS 6 TAHUN ATAU DENDA RP 1.750.000.000,-

MEMILIKI, MENJUAL DAN/ATAU MENGGUNAKAN PRANGKO PALSU - PIDANA PENJARA MAKS 5 TAHUN ATAU DENDA RP 1.500.000.000,-

MENCETAK DAN/ATAU MENCETAK ULANG PRANGKO - PIDANA PENJARA MAKS 7 TAHUN ATAU DENDA RP 2.000.000.000,-

JENIS PRANGKODEFINITIF :

SEMATA-MATA UNTUK PELUNASAN PORTO DAN BEA JASA POS, MASA JUAL TIDAK DIBATASI.

PENGHENTIAN MASA JUAL DAN MASA LAKU OLEH DIRJEN.

NON DEFINITIF : JUMLAH CETAK, MASA JUAL DAN MASA

LAKU DIBATASI. TERDIRI DARI PRANGKO ISTIMEWA,

PERINGATAN DAN AMAL.

BENDA FILATELISAMPUL HARI PERTAMA, SAMPUL

PERINGATAN, CARNET, KARTU MAKSIMUM DLL.

DITERBITKAN OLEH PT POS INDONESIA DAN DILAPORKAN KEPADA DIRJEN.

PENANDATANGANAN BENDA FILATELI OLEH PEJABAT TINGGI ATAU TERTINGGI NEGARA/PEMERINTAH/BADAN INTERNASIONAL DIATUR OLEH DIRJEN

TEMA, SERI DAN DESAINSESUAI DENGAN PANCASILA, UUD 1945,

GBHN, KONVENSI UPUTEMA DAN SERI DIUSULKAN OLEH

POKJANAS DAN DITETAPKAN OLEH DIRJEN/PEJABAT YANG DIBERI TUGAS

DESAIN PRANGKO DIUSULKAN OLEH DIREKSI PT POS INDONESIA DAN DITETAPKAN OLEH DIRJEN POSTEL

KRITERIA PRANGKOGAMBAR TOKOH NASIONAL YANG MASIH HIDUP HANYA PRESIDEN RI DAN WAKIL PRESIDEN RI.*)

GAMBAR TOKOH NASIONAL YANG SUDAH MENINGGAL DAPAT DITAMPILKAN BILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TOKOH OLEH PEMERINTAH.

GAMBAR TOKOH INTERNASIONAL YANG SUDAH MENINGGAL DAPAT DITAMPILKAN JIKA DINILAI PATUT.

DESAIN GAMBAR YANG MEMBAWA MISI INTERNASIONAL HARUS SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL

KRITERIA PRANGKO (LANJUTAN)

LOGO/LAMBANG YANG TERCANTUM HARUS YANG BERSIFAT NASIONAL/INTERNASIONAL DAN MENDAPAT IJIN TERTULIS DARI BADAN/LEMBAGA YANG BERTALIAN

TIDAK BOLEH MENGANDUNG UNSUR-UNSUR PROMOSI PERNIAGAAN, BUKAN UNTUK PENGUMPULAN DANA SUATU BADAN/ORGANISASI/PERORANGAN KECUALI UNTUK KEMANUSIAAN.

KRITERIA PRANGKO (LANJUTAN)

HARUS DICANTUMKAN NAMA NEGARA “INDONESIA”, NILAI NOMINAL, TAHUN PENERBITAN, NAMA TEMA/SERI DAN KETERANGAN GAMBAR

NAMA TEMA, SERI DAN KETERANGAN GAMBAR DAPAT DITULIS DALAM BAHASA INDONESIA/ASING.

GAMBAR IDENTITAS YANG TERCANTUM PADA “TAB” PRANGKO PRISMA HARUS SOPAN, TIDAK MENYERUPAI/MENIRU PRANGKO.

KRITERIA PRANGKO (LANJUTAN)

USULAN PENERBITAN PRANGKO AMAL OLEH LEMBAGA PEMERINTAH/LEMBAGA LAIN DENGAN PERSETUJUAN LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGURUSI MASALAH SOSIAL. MAKS 1 PRANGKO AMAL DALAM 1 TAHUN TAKWIM.

BESAR HARGA TAMBAHAN PRANGKO AMAL MAKS 20 % DARI NOMINAL.

PENDAPATAN PENJUALAN PRANGKO AMAL DITETAPKAN DIREKSI PT POS INDONESIA, DISERAHKAN KEPADA PEMOHON DAN DILAPORKAN KEPADA DIRJEN.

KRITERIA PRANGKO (LANJUTAN)

USULAN PENERBITAN PRANGKO PERINGATAN PERISTIWA NASIONAL/INTERNASIONAL MERUPAKAN KELIPATAN 25 TAHUN.

PEMOHON BUKAN LEMBAGA PEMERINTAH WAJIB MEMBELI MINIMAL 5 % JUMLAH PRANGKO YANG DITERBITKAN.

PENERBITAN PRANGKO BERSAMAPENERBITAN PRANGKO BERSAMA (JOINT

ISSUE OF STAMP) DAPAT DIPERTIMBANGKAN JIKA TELAH DICAPAI NOTA KESEPAHAMAN.

DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA ADMINISTRASI POS INDONESIA DAN ADMINISTRASI POS NEGARA YANG BERTALIAN.

PERMOHONAN PENERBITAN PRANGKOPERMOHONAN DIAJUKAN KEPADA DIRJEN.DILENGKAPI DENGAN:

LATAR BELAKANG/ALASAN, RENCANA TANGGAL TERBIT DAN PELUNCURAN.

REKOMENDASI/PERSETUJUAN INSTANSI TERKAIT YANG LOGONYA DICANTUMKAN.

PERSETUJUAN PIHAK KELUARGA UNTUK TOKOH NASIONAL/INTERNASIONAL.

CONTOH DESAIN DAN DATA PRANGKO.

MASA JUAL, MASA LAKU DAN HARGA JUALPRANGKO DEFINITIF:

MASA JUAL DAN MASA LAKU TIDAK DIBATASI.

PRANGKO NON DEFINITIF, CARIK KENANGAN, BENDPOS BERCETAKAN PRANGKO, BUKU PRANGKO, MINISHEET DAN PRANGKO PRISMA :MASA JUAL SELAMA TAHUN PENERBITAN

DITAMBAH 3 TAHUN BERIKUTNYA.MASA LAKU SELAMA TAHUN

PENERBITAN DITAMBAH 5 TAHUN BERIKUTNYA.

MASA JUAL, MASA LAKU DAN HARGA JUAL (LANJUTAN)

HARGA JUAL :PRANGKO DEFINITIF, NON DEFINITIF, CARIK

KENANGAN DAN MINISHEET SESUAI NILAI NOMINAL.

HARGA JUAL BENDAPOS BERCETAKAN PRANGKO DAN BUKAN PRANGKO SEBESAR NILAI NOMINAL + HARGA FORMULIR.

HARGA JUAL PRANGKO PRISMA MAKSIMUM 200 % DARI HARGA NOMINAL.

HARGA JUAL SELAIN PRANGKO DEFINITIF, NON DEFINITIF, CARIK KENANGAN, DAN MINISHEET DITETAPKAN OLEH DIREKSI.

JUMLAH CETAK DAN NILAI NOMINALJUMLAH CETAK DAN NILAI NOMINAL

PRANGKO DIUSULKAN OLEH DIREKSI.DITETAPKAN OLEH DIRJEN.

PENCETAKAN PRANGKOPENCETAKAN SESUAI DENGAN DESAIN YANG

DISETUJUI DIRJEN.PRANGKO YANG DITERBITKAN HARUS SESUAI

DENGAN STANDAR PERPRANGKOAN INDONESIA.DILAKSANAKAN OLEH PERCETAKAN SEKURITI

BUMN/BUMS DALAM NEGERI.PENCETAKAN KELUAR NEGERI HARUS MELALUI

PERCETAKAN DALAM NEGERI YANG DITUNJUK DIREKSI PT POS INDONESIA DAN DITELITI OLEH BOTASUPAL.

PERCETAKAN SEKURITI SAAT INI : PERURI DAN AMG

PEMBATALAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN.PEMBATALAN DARI PEREDARAN

DITETAPKAN OLEH DIRJEN.PENARIKAN PRANGKO SEBAGAI AKIBAT

PEMBATALAN, DITETAPKAN OLEH DIREKSI.

PEMUSNAHANTATACARA PEMUSNAHAN DITETAPKAN

DIRJEN.PELAKSANAAN PEMUSNAHAN OLEH DIREKSI

PT POS INDONESIAYANG DIMUSNAHKAN :PELAT CETAK YANG SUDAH AUS/TIDAK

DIPERGUNAKAN LAGISEMUA HASIL CETAK COBA, SISA CETAK YANG

BAIK MAUPUN YANG RUSAK, SALAH CETAK, LIMBAH DAN LAIN-LAIN YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN KEPADA PEMESAN

PEMUSNAHAN (LANJUTAN)

PRANGKO CACAT/RUSAK, DITARIK DARI PEREDARAN ATAU DIBATALKAN.

SISA PRANGKO DALAM PERSEDIAAN YANG TELAH BERAKHIR MASA JUAL DAN PRANGKO RUSAK DALAM PENYIMPANAN.

PRANGKO YANG DIMUSNAHKAN DIMUMKAN KEPADA MASYARAKAT.

HAK CIPTAPEMEGANG HAK CIPTA PRANGKO, CARIK

KENANGAN, BENDAPOS BERCETAKAN PRANGKO, MINISHEET, BUKU PRANGKO, PRANGKO PRISMA ADALAH DIRJEN.

PERUBAHAN PEMEGANG HAK CIPTA DITETAPKAN OLEH DIRJEN.

REPRODUKSIREPRODUKSI PRANGKO UNTUK TUJUAN

KOMERSIAL SECARA LANGSUNG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DIRJEN.

REPRODUKSI PRANGKO UNTUK KEPERLUAN INFORMASI IKLAN DAN TUJUAN KOMERSIAL LAINNYA UKURANNYA TIDAK BOLEH SAMA DENGAN ASLINYA DAN DILENGKAPI TANDA PEMBATALAN.

PROSES PENERBITAN RANGKOUSULAN-USULAN DIBAHAS OLEH KELOMPOK KERJA

NASIONAL PERTIMBANGAN PRANGKO (POKJANAS).DIRJEN POSTEL MENETAPKAN PROGRAM PENERBITAN

PRANGKO.PT POS INDONESIA MELAKSANAAN PENGADAAN

PRANGKO.PT POS INDONESIA MENGAJUKAN USULAN DESAIN DAN

CETAK COBA.DIRJEN POSTEL MENYETUI DESAIN DAN CETAK COBA .DESAIN YANG DISETUJUI DISIMPAN OLEH PT POS

INDONESIA.CETAK-COBA YANG DISETUJUI DISIMPAN OLEH DITJEN

POSTEL, PT POS INDONESIA DAN PERCETAKAN SEKURITI.PT POS INDONESIA MENDISTRIBUSIKAN PRANGKO.

POIN DISKUSIGAMBAR TOKOH YANG MASIH HIDUP

DALAM PRANGKO (AUSTRALIA DAN FINLANDIA).

MEKANISME PENGAWASAN PRANGKO YANG BEREDAR (PENGENDALIAN PRANGKO PALSU).

PENGELOLAAN DESAIN DAN CETAK COBA SEBAGAI ARSIP NEGARA(DIPERLUKAN PAYUNG HUKUM).

PENINGKATAN MUTU CETAK PRANGKO.

TERIMAKASIH