penerimaan peserta didik baru dan tata kelola sekolah
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Penerimaan Peserta Didik Barudan Tata Kelola Sekolah
Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan
• Permendikbud 51/2018 tentang PPDB• Permendikbud 18/2016 tentang PLS• Permendikbud 82/2015 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Tindak Kekerasan di LingkunganSatuan Pendidikan
• Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah
Critical Thinking and Problem
Solvingberpikir kritis dan
menyelesaikanmasalah
Creativitykreativitas
Communication SkillsKemampuan berkomunikasi
CollaborationKemampuan untuk
bekerja sama
21st Century Learning Skills
Tata Kelola SekolahPPDB
KompetensiLulusan
Proses Pembelajaran
Ragam Potensi Masalah dalam Tata Kelola Sekolah:A. Tidak meratanya kualitas & akses pendidikan
B. Tindak KekerasanC. Pungutan Liar
Tata Kelola Sekolah
PPDBKompetensiLulusan
Proses Pembelajaran
PARADIGMA PEMERATAAN PENDIDIKAN INDONESIA
S e k o l a h y a n g b e r m u t u d a p a t d i n i l a i d e n g a n k r i t e r i a y a n g l e b i h o b j e k t i f
A . S e b e l u m K e b i j a k a n Z o n a s i
Sekolah yang disebut ‘favorit’ mendapatkan inputan siswa yang
seluruhnya memiliki nilai tinggi(karena PPDB melalui seleksi nilai
UN/USBN)
Guru di Sekolah ‘favorit’ memberikanpengajaran dengan kondisi
kompetensi siswa yang sudah tinggi
Sekolah ‘favorit’ meluluskan siswadengan nilai yang tinggi
Seluruh Sekolah Negeri mendapatkankesempatan yang sama dalam hal
menerima siswa dengan kompetensiyang beragam (heterogen)
Guru di Sekolah Negeri mendapatkantantangan yang sama dalam mengelolakompetensi siswa yang beragam agar seluruh siswa dapat menjadi unggul
‘Sekolah Bermutu’ dapat dilihat secara objektifmelalui inputan yang heterogen dan lulusanyang memiliki nilai yang baik karena proses pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah
B . S e t e l a h K e b i j a k a n Z o n a s i
• Mendekatkan siswa dengan lingkungansekolah
• Peningkatan akses pendidikan• Kondisi kelas yang heterogen mendorong siswa
untuk bekerja sama• Peningkatan kapasitas guru• Mendukung pelaksanaan SPM dan PPK• Sejalan dengan kebijakan masuk PTN (SNMPTN
atau SBMPTN)• Menghilangkan praktik jual beli kursi dan
pungli• Sesuai ketentuan Keterbukaan Informasi
Publik, ketentuan nilai dikecualikan• Alat ukur intervensi Pemerintah Pusat dan
Pemda
A. TIDAK MERATANYA KUALITAS & AKSES PENDIDIKAN
PPDB Berbasis ZonasiPPDB Berbasis Persaingan UN
• Siswa menempuh perjalanan jauh/tinggalterpisah dr orangtua
• Penekanan “kompetisi” pd siswa(eksklusivitas anak dg UN tinggi)
• Ketidakadilan bagi anak yang tidak mampu• Cap anak bodoh dan pintar hanya
berdasarkan nilai UN (diskriminatif)• Intervensi Pemerintah Pusat/Pemda hanya
kpd “sekolah favorit”• Guru kurang termotivasi untuk
meningkatkan kompetensi diri• Suburnya praktik jual beli kursi & pungli
PARADIGMA PEMERATAAN PENDIDIKAN INDONESIA
S t a n d a r P e l a y a n a n M i n i m a l ( S P M )
PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018• SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal• Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar:
• Kabupaten/Kota: PAUD (usia 5-6), Dikdas (usia 7-15), Kesetaraan (usia 7-18)• Provinsi: Dikmen (usia 16-18), Khusus (usia 4-18)
• Cakupan Mutu Pelayanan Dasar:• 8 Standar Nasional Pendidikan• Standar Biaya Pribadi Peserta Didik
J a l u r M a s u k P e r g u r u a n T i n g g i N e g e r i
• Seleksi masuk PTN tidak lagi berdasarkan asal Sekolah siswa• Dalam hal siswa dinyatakan lulus PTN, nilai dari hasil seleksi hanya diberikan kepada siswa, tidak
diinformasikan secara terbuka, karena nilai dari hasil ujian tersebut merupakan bagian dari informasi yangdikecualikan sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, sama hal nya dengan nilai UN/USBN yangtidak dapat dipublikasikan secara umum, melainkan nilainya hanya terbatas diberikan kepada siswa yangbersangkutan.
PRINSIP PPDB DAN TUJUAN PERMENDIKBUD 51/2018
PRINSIP
nondiskriminatifobjektif
transparanakuntabel
berkeadilan
TUJUAN
a. mendorong peningkatan akseslayanan pendidikan
b. pedoman bagi:
1. kepala daerah untuk membuatkebijakan teknis pelaksanaanPPDB dan menetapkan zonasi
2. kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB
PERPINDAHAN TUGAS/PEKERJAAN ORANG TUA
PRESTASImaksimal
ZONASI
1. Domisili calon Siswa di luar zonasi, saat
seleksi prioritas dari jarak.
2. dibuktikan Surat Penugasan Orang Tua
dan Surat Domisili setempat
1. Domisili calon Siswa di luar zonasi
2. Berdasarkan:
a. USBN/UN, dan/atau
b. Hasil perlombaan dan/atau
penghargaan akademik/non akademik
tingkat internasional/nasional/kab/kota
Contoh penghargaan:
Duta Lingkungan, Duta Pariwisata
1. sekolah negeri wajib menerima calon
Siswa yang berdomisili sesuai zonasi
2. termasuk kuota bagi Siswa:
a. tidak mampu; dan/atau
b. penyandang disabilitas
sekolah inklusif
3. SMA/SMK Negeri wajib menerima
Siswa dari keluarga tidak mampu
minimal 20% dari daya tampung*
*Pasal 53A PP 17/2010 jo PP 66/2010
JALUR PPDB DALAM RANGKA UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKANPermendikbud 51/2018
minimal90%
5%
maksimal5%
jika tidak terpenuhi maka sisa kuotadialihkan ke jalur zonasi atau prestasi
Calon Siswa hanya memilihsalah 1 jalur dalam satu zonasi
Catatan: Bencana alam/sosial tidak menjadi jalur tersendiri diskresi
1. Domisili berdasarkan Kartu Keluarga
• diterbitkan minimal 1 tahun sebelum PPDB
(utk TA 2019/2020 dapat diterbitkan minimal 6 bulan
sblm PPDB)
2. KK dapat diganti Surat Keterangan domisili dari RT/RW
yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa
• menerangkan siswa ybs telah berdomisili minimal 1
tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan
• contoh: anak tentara yang sejak lama dititipkan ke
sanak keluarga tanpa mengubah KK
3. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki
Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam
satu wilayah kab/kota yang sama dengan Sekolah asal
1. Sekolah wajib melapor ke Dinas Pendidikan jika
berdasarkan hasil seleksi jumlah calon siswa
pada Sekolah ybs melebihi daya tampung
2. Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan
calon Siswa ke Sekolah lain dalam zonasi yang
sama
• Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia,
Siswa tsb disalurkan ke Sekolah lain dalam
zonasi terdekat
BUKTI DOMISILI PENYALURAN KELEBIHAN SISWA
JALUR ZONASI (Permendikbud 51/2018)
1. wajib memastikan semua
wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai jenjang
2. wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan
ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut
• Ditetapkan
setiapjenjang olehPemda
• MelibatkanKKS/MKKS
dapat dilakukan
berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemda
bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan
Prov/Kab/Kota
1. wajib
diumumkan paling lama 1 bulan sebelum
pengumuman PPDB
2. Wajib
dilaporkan keLPMP
PENETAPAN ZONASI (Permendikbud 51/2018)
Penetapansemua wilayahPenetapan Wilayah Kerja Sama Pemda PengumumanPelibatan MKKS
Prinsip: “Mendekatkan Domisili Peserta Didik Dengan Sekolah”
JENJANG USIA JALUR Rekomendasi
SD Tidakdicantumkan
a. Tahap I : Jalur lokal (zonasi)b. Tahap II : Jalur Umumc. Tahap III : Jalur umumd. Tahap IV : Jalur Umum, Jika masih tersedia bangku kosong.
catatan: jalur zonasi tidak dijelaskan mekanisme penentuan zonasinya.
• Usia sebaiknya dicantumkansesuai dengan Permendikbud
• Jalur seleksi tidak sesuaidengan Permendikbud, sebaiknya disesuaikan denganPermendikbud dan diberiPersentase per jalur.
SMP dan SMA
Sesuai a. Jalur lokal (zonasi): minimal 55%b. Jalur umum: 35%
• domisili DKI, namun tidak masuk dalam zonasi: 30%• Domisili di luar DKI: 5%
c. Jalur Umum:• Dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB
tahap Kedua Jalur Umum• Domisili DKI, dengan ketentuan:
1. Tidak diterima pada PPDB tahap pertama maupun tahap kedua2. Belum mendaftar PPDB tahap pertama maupun tahap kedua3. Diterima tetapi tidak lapor diri pada tahap pertama maupun
tahap kedua
• Jalur dan persentase tidaktepat. Jalur seleksi danpersentase sebaiknyadisesuaikan denganPermendikbud yaitu Zonasi90%, Prestasi 5%, PerpindahanOrangtua/Wali 5%.
• Metode zonasi yang dibuattidak dijelaskan rinci, Dalamzonasi, tidak menggunakannilai UN, melainkan domisili
Keputusan Kadisdik No 623 Tahun 2018 tentang Juknis PPDB 2018/2019
EVALUASI PERATURAN PPDB PROV DKI JAKARTA TA 2018/2019
CONTOH PENETAPAN ZONASI PROV DKI JAKARTA (PPDB 2018)Kepdisdik Prov DKI Jakarta No 525 Tahun 2018
SD
CONTOH PENETAPAN ZONASI PROV DKI JAKARTA (PPDB 2018)Kepdisdik Prov DKI Jakarta No 525 Tahun 2018
SMPSMA
CONTOH PENETAPAN ZONASI
No Kelurahan Kecamatan SD SMP SMA
1. Kelurahan A Kecamatan 1 SDN 1SDN 2SDN 3
SMPN 1SMPN 2
SMAN 1SMAN 22. Kelurahan B
3. Kelurahan C
4. Kelurahan D
5. Kelurahan X Kecamatan 2 SDN 4SDN 5SDN 6
SMPN 3SMPN 46. Kelurahan Y
7. Kelurahan Z
NO NO DAFTAR NIK NAMA
JARAK
DOMISILI KE
SEKOLAH
TANGGAL
DAFTAR
1 47910320092 327006982
3547890CAESAR APRILIO 300 meter 3 Mei
2 47910320081 356124568
9001024
MANDIRA ELVIRA 500 meter 4 Mei
3 47910320077 389709658
4529010
DIEGO
ALCANTARA
800 meter 2 Mei
4 47910320095 352867400
9302019
WICAKSANA
ADJIE
1 kilometer 2 Mei
5 47910320079 375624315
6700362
BIENNA
PURNAMA
1 kilometer 5 Mei
Contoh Pengumuman Hasil Seleksi pada Laman PPDBPada Tahun Ajaran 2019
1. Wajib mengumumkanhasil seleksi untuk setiapjalur PPDB
2. Penetapan hasil PPDB berdasarkan hasil rapatdewan guru yang dipimpin Kepsek dan ditetapkan melaluiKeputusan Kepsek*
*Pasal 74 dan Pasal 82
PP Nomor 17 Tahun 2010
PENGUMUMAN HASIL PPDB
Jalur Zonasi (Seleksi dengan Jarak Domisili)
NO URUT
PRESTASINO DAFTAR NIK NAMA
1 47910329009 3268754002103579 PUTU BUDHI
2 47910329092 3200479943001289 SISKA SIREGAR
3 47910320087 3276540020576683 EVAWATI
4 47910320025 3258876500425204 LUTHFI PUTRA
5 47910320068 3246200478901103 RYAN PRATAMA
Contoh Pengumuman Hasil Seleksi pada Laman PPDBPada Tahun Ajaran 2019
PENGUMUMAN HASIL PPDB (JALUR PRESTASI)
Jalur Prestasi (Tidak Mencantumkan Nilai UN)
NO NO DAFTAR NIK NAMA JARAK DOMISILI KE
SEKOLAH
1 47910320077 3250463259804
021SUSI BUDIMAN 400 meter
2 47910320006 3276890204657
801
FITRI PANDORA 500 meter
3 47910320083 3269046003428
957
RIZKI PURWAKA 500 meter
4 47910320042 3290567290253
684
DIKA WILAGA 1 kilometer
5 47910320094 3289573802548
729
RIZAL PUTU 1 kilometer
Contoh Pengumuman Hasil Seleksi pada Laman PPDBPada Tahun Ajaran 2019
PENGUMUMAN HASIL PPDB SELEKSI DENGAN JIKA KUOTA LEBIH KECIL DARI CALON SISWA
Jalur Perpindahan Orang Tua (Seleksi dengan Jarak Domisili
PENGECUALIAN JALUR PPDB
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Dirjen Dikdasmen
1. Sekolah Swasta
2. SMK Negeri
3. Sekolah Kerja Sama (SPK)
4. Sekolah Indonesia di Luar
Negeri (SILN)
5. Sekolah Pendidikan khusus
6. Sekolah Layanan Khusus
Jalur PPDB dikecualikan bagi
7. Sekolah Berasrama;
8. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan,
dan terluar;
9. Sekolah di daerah yang jumlah
penduduk usia Sekolah tidak dapat
memenuhi ketentuan jumlah peserta
didik dalam 1 Rombel
Topik 2
Pencegahan Kekerasan dan Pungutan Liar di Sekolah
Pelaksanaan PPDB & Proses Pembelajaran
Rentan denganTindak Kekerasan
Rentan denganPungutan Liar
• Pengenalan Lingkungan Sekolah• Masa Orientasi Ekstrakurikuler• Seluruh Proses Pembelajaran
MASA ORIENTASI SEKOLAH,
SEBELUM DILAKUKAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN
SESUAI PERMENDIKBUD
18/2016 TENTANG
PENGENALAN LINGKUNGAN
SEKOLAH
SMAN Don Bosco Jakarta
https://news.okezone.com/read/2014/08/11/560/1022853/tragedi-mos-dengan-kekerasan-1
“Ary, siswa baru SMA Don Bosco Jakarta di tahun 2012 mendapatkan kekerasandari kakak kelasnya saat kegiatan ‘pengakraban diri’, dengan disundut rokok,
dipaksa minum minuman keras, narkoba, dan siksaan fisik lainnya”.
TERMASUK KEKERASAN
PASCA MOS, SAAT MASA
ORIENTASI MASUK KEGIATAN
EKSTRAKURIKULER
Ekskul Pecinta Alam,
SMAN 3 Jakarta
https://news.okezone.com/read/2014/08/11/560/1022856/tragedi-mos-dengan-kekerasan-2
“Arfiand dan Pandian, siswa SMAN 3 Jakarta di tahun 2014 menghembuskan nafas terakhirnya setelah disiksa kakak kelas dan
alumni SMA tersebut saat orientasi ekstrakurikuler Pecinta Alam denganditemukan 37 luka lebam sekujur tubuh karena benda tumpul”
PERUBAHAN PARADIGMA DALAM
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Sejumlah murid kelas 7 SMPN 19 Surabaya melihat isi
komposter saat mengikuti Layanan Orientasi Siswa
(LOS) di halaman sekolah mereka di Surabaya, Jawa
Timur, Senin (17/7/2018)
Sumber: tirto.id
Sejumlah murid kelas 7 SMPN 3 Banjarbaru
Kalimantan Selatan mendapatkan penyuluhan
tentang Bahaya Narkoba dan Tertib Lalu Lintas
oleh Polres Banjarbaru, Rabu (4/6/2018)
Sumber: banjarbaru.kalsel.polri.go.id
Permendikbud 18/2016
Pengertian & Tujuan PLS
PENGERTIAN
Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan pertama
masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan
prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep
pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
:
1. Mengenali potensi diri (siswa mengenal sekolah, sekolah mengenal siswa)
2. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan
sekitarnya
3. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai
siswa baru
4. Mengembangkan interaksi dan perilaku positif antar siswa dan warga
sekolah lainnya
PENGERTIAN
TUJUAN
Permendikbud 18/2016
Waktu Pelaksanaan PLS
S S R K J S M
I 3 Hari Minggu I Awal TA
II 8 9 10 11 12 13 14
III 15 16 17 18 19 20 21
IV 22 23 24 25 26 27 28
V 29 30 31 1 2 3 4
1. Maksimal 3 hari, pada minggu
pertama awal tahun
pelajaran.
2. Dilaksanakan hanya pada
hari sekolah dan jam
pelajaran
Pengecualian: untuk Sekolah
Berasrama, dengan melaporkan
kepada Dinas Pendidikan Daerah
disertai rincian rancangan kegiatannya
Juli Tahun Pelajaran Baru
1Perencanaan dan
penyelenggaraan
kegiatan HANYA
menjadi HAK GURU
4WAJIB melakukan
kegiatan yang
bersifat edukatif7
DILARANGmemberikan tugaskegiatan maupun
penggunaan atribut
YANG TIDAK
RELEVAN
2
DILARANGmelibatkan senior(kakak kelas) atau
alumni SEBAGAIPENYELENGGARA
5
DILARANGmelakukan
PERPELONCOANatau TINDAK
KEKERASANLAINNYA
8Dapat melibatkantenaga kependidikanyang relevan dengan
materi PLS
3Dilaksanakan diSekolah, kecuali
Sekolah tidak memiliki
fasilitas yang memadai
6WAJIB menggunakan
seragam dan atribut
resmi dari Sekolah9
DILARANGmelakukan pungutanbiaya/lainnya.
Rambu-RambuPelaksanaan PLS
!
28
efektivitas efisiensi
pelaksanaan PLS menghindari
perpeloncoanJika jumlah
guru terbatas
Melibatkan1. Pengurus OSIS/MPK
maksimal 2 orang per rombel/kelas;
2. Siswa tidak memilikikecenderungan sifatburuk/riwayatsebagai pelakutindak kekerasan
Melibatkan siswa1. Tidak memiliki
kecenderungan sifatburuk/riwayat pelakutindak kekerasan
2. Memiliki prestasiakademik dan nonakademikdibuktikan denganrapor/penghargaan
Jika belummemiliki
OSIS/MPK
1 2
Rambu-RambuPelaksanaan PLS
!
Bagaimana DenganMasa Pengenalan Ekskul?
TUGAS SEKOLAH
1. Wajib MEMINTA dan MENDAPATKAN ijin secara tertulis kepada dan dariorgtua/wali siswa
2. Wajib MENYERTAKAN RINCIAN KEGIATAN pengenalan anggota baru ekskulpada saat meminta ijin tertulis kepada orangtua/wali
3. Menugaskan minimal 2 orang guru untuk mendampingi kegiatanpengenalan anggota baru ekskul
4. Jika terdapat POTENSI RISIKO bagi siswa baru, sekolah wajib membuatPEMETAAN DAN PENANGAN RISIKO serta memberitahukan kepadaorgtua/wali untuk mendapat persetujuan
Permendikbud 18/2016
CONTOH KEGIATAN SAAT PLS
(Lampiran I Permendikbud 18/2016)
UPAYA SEKOLAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI SEKOLAH
(Permendikbud 82/2015)
• Wajib memasang PAPAN INFORMASI
tindak kekerasan di serambi sekolah yang
mudah dilihat dan memuat informasi untuk
pelaporan serta permintaan bantuan.
• Guru/kepsek wajib segera melaporkan
kepada orangtua/wali jika ada
dugaan/gejala kekerasan;
• Menyusun, mengumumkan dan
menerapkan Prosedur Operasi Standar
(POS) berisi langkah-langkah wajib
warga sekolah untuk mencegah tindak
kekerasan;
• Membentuk tim pencegahan kekerasan:
dari unsur guru, siswa dan orangtua;
• Bekerjasama dengan lembaga psikologi,
pakar pendidikan dan organisasi
keagamaan untuk kegiatan yang bersifat
edukatif.
• Melaporkan kepada orang
tua/wali siswa setiap terjadi
kekerasan, serta melapor
kepada dinas pendidikan
dan aparat penegak hukum
dalam hal yang
mengakibatkan luka fisik
berat/cacat/kematian;
• Melakukan identifikasi fakta
kejadian dan menindaklanjuti
kasus secara proporsional
sesuai tingkat kekerasan;
• Menjamin hak siswa tetap
mendapatkan pendidikan.
• Memfasilitasi siswa
mendapatkan perlindungan
hukum atau pemulihan
• Sanksi kepada Siswa: teguran
lisan/tertulis (yang menjadi aspek
penilaian sikap di rapor dan
menentukan kelulusan atau
kenaikan kelas), dan tindakan lain
yang bersifat edukatif (seperti
konseling psikolog/guru BK).
• Sanksi kepada Guru dan Tenaga
Kependidikannya: teguran
lisan/tertulis (jika ringan),
pengurangan hak, pembebasan
tugas, pemberhentian
sementara/tetap dari jabatan
atau pemutusan hubungan kerja
(jika kejadian berulang/luka
berat/cacat fisik/kematian)
SANKSIPENCEGAHAN PENANGGULANGAN
Kawal sekolah aman!
SMAN XX KOTA _____
Kontak pelaporan dan permintaan bantuan:• Telepon SMAN XX Kota _____: 021-722-XXXX
• Telepon Dinas Pendidikan _____: 021-390-XXXX
• Telepon Polsek Kecamatan _____: 021-739-XXXX
• Laman pengaduan http://sekolahaman.kemdikbud.go.id
• SMS Kemdikbud : 0811-976-929
• Telepon Kemdikbud: 021-5790-3020 atau 021-570-3303
• Email Kemdikbud: [email protected]
Jangan diamkan aksi kekerasan seperti penganiayaan,
pelecehan, perpeloncoan, perundungan, pemerasan, dan
tindak kekerasan lainnya, terjadi dan mencemari sekolah kita.
PAPAN INFORMASI SEKOLAH AMAN diletakkan di serambi sekolah
80 cm
120 cm
UPAYA DINAS/PEMDA DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI SEKOLAH
(Permendikbud 82/2015)
• Membentuk Gugus Pencegahan
Tindak Kekerasan (permanen) yang
terdiri dari: guru, tenaga kependidikan,
perwakilan komite sekolah, organisasi
profesi psikolog, perangkat daerah
pemda setempat, tokoh
masyarakat/agama;
• Mengalokasikan anggaran untuk
pelaksanaan tugas gugus
pencegahan.
• Bekerjasama dengan aparat keamanan
dalam melakukan sosialisasi
pencegahan kekerasan;
• Melakukan pemantauan setiap enam
bulan terhadap upaya sekolah dalam
mencegah dan menanggulangi tindak
kekerasan, serta mengumumkan secara
terbuka hasil pemantauan.
• Wajib membentuk tim adhoc
penanggulangan yang
independen untuk melakukan
tindakan awal penanggulangan,
juga berkoordinasi dengan
aparat penegak hukum. Tim ini
melibatkan tokoh masyarakat,
pemerhati pendidikan, dan/atau
psikolog;
• Wajib memantau dan membantu
upaya penanggulangan tindak
kekerasan oleh sekolah;
• Menjamin terlaksananya
pemberian hak siswa untuk
mendapatkan perlindungan
hukum, hak pendidikan, dan
pemulihan yang dilakukan
sekolah.
• Sanksi dari Pemda kepada Guru
dan Tenaga Kependidikan
(Sekolah Negeri): teguran lisan /
tertulis (jika ringan), penundaan
atau pengurangan hak,
pembebasan tugas,
pemberhentian sementara /
tetap dari jabatan (jika kejadian
berulang / luka berat / cacat
fisik/kematian).
• Sanksi dari Pemda kepada
Sekolah: pemberhentian bantuan,
penggabungan (untuk sekolah
negeri), penutupan sekolah.
SANKSIPENCEGAHAN PENANGGULANGAN
PENERAPAN BEBERAPA PPDBPeran Komite Sekolah (Permendikbud 75/2016)
1. Fungsi Komite Sekolah: Peningkatan MUTU PELAYANAN Pendidikan
2. Tugas Komite Sekolah
a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan
kebijakan pendidikan terkait:
1) Kebijakan dan program Sekolah;
2) RAPBS/RKAS;
3) Kriteria kinerja Sekolah;
4) Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
5) Kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari
masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif
c. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah
d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat atas
kinerja Sekolah
Rp40,1 TRp40,4 T
Rp52,7 T
K/L LainRp12,7 T
BA BUNRp0,7 T
Belanja Pemerintah Pusat
DAU
DAK FISIK
TUNJ PROFESI GURU
BOS
Rp153,1 T
Rp9,1 T
Rp58,3 T
Rp46,7 T
Rp279,3 T63%
Rp146,6 T33%
4%
APBN 2018Rp2204,2 T
Rp440,9 T20%
POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN
PP 48/2008 • Pasal 80 ayat (1) Anggaran belanja pada
sektor pendidikan dalam APBN setiaptahun anggaran sekurang-kurangnyadialokasikan 20% dari belanja negara
• Pasal 81 ayat (1): Anggaran belanja padasektor pendidikan dalam APBD setiaptahun anggaran sekurang-kurangnyadialokasikan 20% dari belanja daerah
Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan
Sumber:
npd.kemdikbud.go.id
Trend Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam APBD
NERACA PENDIDIKAN APBD FUNGSI PENDIDIKAN
DAK Fisik 27,90 M
TPG 266,68 M
Tamsil 0,09 M
Tunjangan KhususGuru
0,00 M
DAU (Gaji PTK PNSD) 369,41 M
BOS 609,88 M
2016 2017 2018
9,68% 13,37% 15,65%
Contoh: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
PUNGUTAN LIAR
PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
MODUS PUNGUTAN LIAR OLEH SEKOLAH/KOMITE SEKOLAH
https://www.liputan6.com/regional/read/3593419/temuan-mengejutkan-dalam-sidak-pungli-sekolah-negeri-di-banyumas
Pungli PPDB di SMPN Banyumas:Komite Sekolah meminta “sumbangan” dengannominal dan waktu yang telah ditentukan
Pungli PPDB di SMPN Cianjur:Pungli PPDB agar meloloskan calon siswa
MODUS PUNGUTAN LIAR OLEH SEKOLAH/KOMITE SEKOLAH
Pungutan melalui jalur Mandiri PPDB Mandiri
METODE PENGGALANGAN DANA OLEH KOMITE SEKOLAH
(Permendikbud 75/2016)
Definisi: Pemberian
uang/barang/jasa
oleh pemangku
kepentingan satuan
pendidikan di luar
peserta didik atau
orang tua/wali,
dengan syarat yang
disepakati para
pihak
BANTUAN
Definisi: Penarikan uang oleh
Sekolah (bukan oleh Komite
Sekolah) kepada peserta didik,
orangtua/walinya yang bersifat
wajib, mengikat, serta jumlah
dan jangka waktu
pemungutannya ditentukan
Definisi: Pemberian
uang/barang/jasa oleh
peserta didik, orang
tua/wali baik
perseorangan maupun
bersama-sama,
masyarakat atau lembaga
secara sukarela, dan tidak
mengikat satuan
pendidikan
PUNGUTAN
SUMBANGANYANG DAPAT MEMUNGUT HANYA:
SMA/SMK NEGERI DI DAERAH YG TIDAK MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN & SEKOLAH SWASTA
BUKAN
• Sumbangan oleh KS tidak boleh untuk membayargaji/honor guru dan tendik. (Permendagri Nomor 31Tahun 2016 APBD untuk Guru PNS).
• Dana BOS/BOSDA diutamakan untuk kebutuhanpokok sekolah misalkan buku pelajaran, buku diperpustakaan.
• Pungutan TIDAK DIPERUNTUKAN untukpembangunan fisik atau renovasi bangunan (misalkantempat ibadah dan ruang kelas), atau untukpembelian kendaraan operasional sekolah.
Pasal 10
METODE PENGGALANGAN DANA OLEH KOMITE SEKOLAH
(Permendikbud 75/2016)
ASPEK BANTUAN SUMBANGAN PUNGUTAN
TINDAKAN Pemberian Pemberian Penarikan
BENTUK Uang/Barang/Jasa Uang/Barang/Jasa Uang
PELAKU Pemangkukepentingansatuan pendidikandi luar pesertadidik atau orang tua/wali
Peserta didik, orang tua/wali baikperseorangan maupunbersama-sama, masyarakat atau lembaga
Sekolah
SIFAT (SYARAT
DAN
KETENTUAN)
Disepakati para pihak
Sukarela, dan tidakmengikat satuanpendidikan
Wajib, mengikat, sertajumlah dan jangka waktupemungutannyaditentukan
Sumbangan WAJIB?Iuran WAJIB?
INI ADALAHPUNGUTAN
LARANGAN UNTUK KOMITE SEKOLAH (Permendikbud 75/2016)
1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan
bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian
seragam di Sekolah;
2. Melakukan pungutan kepada siswa & orangtua siswa;
3. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar siswa;
4. Mencederai integritas seleksi pada PPDB;
5. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas;
6. Mengambil/mensiasati keuntungan ekonomi dari
pelaksanaan kedudukan;
7. Memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan
pribadi/kelompok diluar untuk urusan Sekolah;
8. Melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan
9. Mengambil keputusan atau tindakan melebihi
kedudukan & tusi KS.
DILARANG menerimaSumbangan atau Bantuan dari:
Perusahaan rokokdan/atau lembaga yang menggunakanmerk dagang, logo, semboyan, dan/atauwarna yang diasosiasikan sebagai ciri khasperusahaan rokok
Perusahaan minuman beralkoholdan/atau lembaga yang menggunakanmerk dagang, logo, semboyan, dan/atauwarna yang diasosiasikan sebagai ciri khasperusahaan beralkohol
Partai politikparpol
Larangan Lainnya untuk Komite Sekolah(juga terdapat pada PP 17/2010)
PENERAPAN BEBERAPA PPDBKANAL INFORMASI
021-570 3303021-5790 3020
ult.kemdikbud.go.id
0812 976 929
021-573 3125
0812 976 929
jdih.kemdikbud.go.id npd.kemdikbud.go.id
simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id
bos.kemdikbud.go.id
Data Pendidikan Daerah, Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Peraturan Terkait Kemdikbud
Unit Layanan Terpadu
Posko Pengaduan Itjen Kemdikbud
TERIMA KASIH
Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan