pengadilan agama jakarta pusat 2011.pdf · pengadilan agama yang merupakan pengadilan tingkat...
TRANSCRIPT
PENGADILAN AGAMAJAKARTA PUSAT
LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP)TAHUN 2011
i
KATA PENGANTAR
Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur
dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.
Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta
Pusat Tahun 2011 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah
Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok, dan
fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2011 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2011.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun
yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.
Jakarta, 16 Januari 2012
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
Drs. TATA SUTAYUGA, SH.NIP. 195611261987031003
ii
EXECUTIVE SUMMARY(IKHTISAR EKSEKUTIF)
Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat
diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.
Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu
berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang
sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip
pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya
akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan, hakim dan pegawai
Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut
disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat disusun berdasarkan
sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi
Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama
Jakarta Pusat pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
NO SASARANINDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI %
1. Terwujudnya systempengelolaan perkarayang baik dalamrangka pelayanankepada pencarikeadilan atas dasarasas cepat, sederhana,dan biaya ringan.
1. Prosentase PenyelesaianPerkara.
2. Jumlah Perkara BagiMasyarakat Miskin danTerpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.
3. Jumlah Masyarakat Miskindan Terpinggirkan yangmendapatkan layananPosbakum.
4. Jumlah kegiatan bagimasyarakat miskin yangterpinggirkan yangmendapatkan layanan sidangkeliling.
5. Prosentase mediasi yangberhasil.
6. Prosentase Pelayanan MejaInformasi
80 %
70 pkr
1000 org
1 kgt
5%
100 %
82 %
70 pkr
959 org
1 kgt
8%
100 %
102
100
96
100
160
100
iii
7. Prosentase Minutasi BerkasPerkara
100 % 98 % 98
2. Terwujudnya tertibpenyelenggaraanadministrasi perkarasesuai dengan polabindalmin.
1. Prosentase prosesadministrasi penerimaanperkara.
2. Prosentase prosespemeriksaan perkara.
3. Prosentase prosesadministrasi putusanperkara.
4. Prosentase prosespenyampaian salinanputusan kepada para pihak.
5. Prosentase penerbitan aktecerai.
6. Prosentase prosespenyerahan akta ceraikepada para pihak.
100 %
80 %
100%
100%
80 %
100 %
100%
82 %
100%
100%
74 %
100 %
100
103
100
100
74
100
3. TerwujudnyapelaksanaanPengawasan internalyang efektif danefisien.
Prosentase pengaduan yangditindaklanjuti
70% 70% 100
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai
target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2012.
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ............................................ ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................. iv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. LATAR BELAKANG .................................................................... 1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI ....................... 2
C. STRUKTUR ORGANISASI .......................................................... 6
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ....................................................... 7
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ........................... 8
A. RENCANA STRATEGIS ............................................................... 8
B. TUJUAN ......................................................................................... 10
C. SASARAN ...................................................................................... 10
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2011 ........................................... 11
E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 ....................................... 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 ................................... 13
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 ................. 13
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .................................................. 14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.................................................. 20
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 22
A. KESIMPULAN ................................................................................. 22
B. SARAN-SARAN .............................................................................. 23
C. PENUTUP.......................................................................................... 23
LAMPIRAN
1. STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................. 24
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA .................................................................... 25
3. RENCANA KINERJA 2012 ............................................................................. 27
4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014 ............................................ 28
5. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) ............................................................... 30
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan
Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah
tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia
sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.
Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut,
lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di
mana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa
orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama
berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.
Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu
dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di mana
ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi,
dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang
tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama
yaitu dapat mengadili perkara zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah.
Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang
pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya, maka undang-undang nomor 4
tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.
2
Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989
telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009
yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim
dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.
Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip
pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya
akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan
pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya.
Untuk itu, sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja
pada setiap instansi pemerintah.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan
Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta. Pengadilan Agama Jakarta Pusat terletak di Jl. KH. Mas
Mansyur/Jl. H. Awaluddin II/2 Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mempunyai
yurisdiksi 44 kelurahan dari 8 kecamatan, dengan luas wilayah 48,20 km² dan
jumlah penduduk 878.918 jiwa.
3
2. TUGAS POKOK
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah, dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
3. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan
Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan
paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan
hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap
advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada
tahun hijriyah.
4
Di samping itu, dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para
pencari keadilan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dalam melaksanakan
tugasnya berpedoman pada Standard Operational Procedure (SOP), yang telah
didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang
dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor:
W9-A1/216/HK.05/I/2011, tanggal 15 Januari 2011 sebagai implementasi dari
Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya
antara lain sebagai berikut:
1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja
dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk
mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem
yang dibangun .
Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi
menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi
salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.
Dalam standar operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional
Prosedur tentang:
1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Penerimaan Perkara Banding;
3. Penerimaan Perkara Kasasi;
4. Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali;
5. Eksekusi Riil;
5
6. Eksekusi Pembayaran sejumlah uang;
7. Sita tidak digabungkan dalam Gugatan;
8. Sita yang digabungkan dalam Gugatan;
9. Sita Buntut;
10. Pendaftaran Perkara Prodeo Tingkat Pertama;
11. Pendaftaran Perkara Prodeo pada Pengadilan Tinggi Agama;
12. Pendaftaran Perkara Prodeo Kasasi;
13. Prosedur Mediasi Tingkat Pertama;
14. Prosedur Mediasi Perkara Banding;
15. Penyampaian Salinan Putusan dan Akta Cerai;
16. Penyampaian Akta Cerai;
17. Proses Pemberkasan dan Minutasi pada Pengadilan Agama;
18. Penyusunan Laporan Tingkat Pertama;
19. Laporan Perkara Empat Bulanan;
20. Laporan Perkara Enam Bulanan;
21. Laporan Penanganan Pengaduan Pengadilan Agama;
22. Konsignasi;
23. Ikrar Talak;
24. Pengembalian Sisa Panjar;
25. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus;
26. Legalisir Salinan Putusan dan Akta Cerai;
27. Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
28. Pelayanan Informasi;
29. Sidang Itsbat Nikah di Luar Negeri;
6
C. STRUKTUR ORGANISASI
Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama.
Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan,
Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.
1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh
seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang
Wakil Panitera dan 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum,
Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan. Di samping itu, Panitera
juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang
Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh
oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris
dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kasubag), yaitu Kasubag Kepegawaian,
Kasubag Keuangan, dan Kasubag Umum.
7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.
7
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan
pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam tahun 2011.
Capaian kinerja 2011 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2011 sebagai
tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan
kinerja di masa datang.
Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat
ini disusun sebagai berikut:
Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan
Fungsi, serta Struktur Organsisasi.
Bab II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan berbagai Program
Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2009-2014 dan Penetapan Kinerja
Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk Tahun 2011.
Bab III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011, menjelaskan analisa pencapaian kinerja
Pengadilan Agama Jakarta Pusat terkait dengan pertanggungjawaban publik terhadap
pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2011.
Bab IV - Penutup, merupakan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2011, serta menguraikan rekomendasi
yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
8
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah
mencanangkan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang berarti bahwa tahun 2011
merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh
Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah
ditetapkan.
Visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengacu pada visi Mahkamah
Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu:
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”
Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung RI
menetapkan misi-misi sebagai berikut:
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Atas dasar visi dan misi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung telah
mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun
2010 - 2035.
Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu:
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas
dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu,
biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja
yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
9
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang
modern.
Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program
prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu:
1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
5. Pelayanan Publik yang prima.
6. Implementasi SIADPA Plus sebagai automasi Pola Bindalmin.
7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling, dan Pos
Bantuan Hukum (Posbakum).
8. Pengawasan.
Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
10
B. TUJUAN
Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka
Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai
hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.
3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
C. SASARAN
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET
1. 1. Prosentase Penyelesaian Perkara.2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan yang diselesaikan tepatwaktu.
3. Jumlah Masyarakat Miskin danTerpinggirkan yang mendapatkan layananPosbakum.
4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskinyang terpinggirkan yang mendapatkanlayanan sidang keliling.
5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi.7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara.
80 %70 perkara
1000 Orang
1 kegiatan
5%100 %100%
2. 1. Prosentase proses administrasi penerimaanperkara.
2. Prosentase proses pemeriksaan perkara.3. Prosentase proses administrasi putusan
perkara.4. Prosentase proses penyampaian salinan
putusan kepada para pihak.5. Prosentase penerbitan akta cerai.6. Prosentase proses penyerahan akta cerai
kepada para pihak.
100%
80%100%
100%
80%100%
3. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti. 70%
11
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2011
Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Jakarta Pusat
menetapkan Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut:
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. Terwujudnya systempengelolaan perkara yang baikdalam rangka pelayanan kepadapencari keadilan atas dasar asascepat, sederhana dan biayaringan.
1. Prosentase Penyelesaian Perkara2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.
3. Jumlah Masyarakat Miskin danTerpinggirkan yang mendapatkanlayanan Posbakum
4. Jumlah kegiatan bagi masyarakatmiskin yang terpinggirkan yangmendapatkan layanan sidang keliling
5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja
Informasi7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
2. Terwujudnya tertibpenyelenggaraan administrasiperkara sesuai dengan polabindalmin.
1. Prosentase proses administrasipenerimaan perkara.
2. Prosentase proses pemeriksaanperkara.
3. Prosentase proses administrasiputusan perkara.
4. Prosentase proses penyampaiansalinan putusan kepada para pihak.
5. Prosentase penerbitan akta cerai.6. Prosentase proses penyerahan akta
cerai kepada para pihak.
3. Terwujudnya pelaksanaanPengawasan internal yangefektif dan efisien
Prosentase pengaduan yangditindaklanjuti.
E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupa tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja
pada akhir tahun 2011.
12
TABEL PENETAPAN KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2011
NO. SASARAN INDIKATOR TARGET
1. Terwujudnya systempengelolaan perkarayang baik dalam rangkapelayanan kepadapencari keadilan atasdasar asas cepat,sederhana dan biayaringan.
1. Prosentase penyelesaian Perkara2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.
3. Jumlah Masyarakat Miskin danTerpinggirkan yang mendapatkanlayanan Posbakum
4. Jumlah kegiatan bagi masyarakatmiskin yang terpinggirkan yangmendapatkan layanan sidangkeliling
5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja
Informasi7. Prosentase Minutasi Berkas
Perkara
80 %70 perkara
1000 Orang
1 kegiatan
5%100 %
100%
2. Terwujudnya tertibpenyelenggaraanadministrasi perkarasesuai dengan polabindalmin.
1. Prosentase proses administrasipenerimaan perkara.
2. Prosentase proses pemeriksaanperkara
3. Prosentase proses administrasiputusan perkara.
4. Prosentase proses penyampaiansalinan putusan kepada para pihak.
5. Prosentase penerbitan akta cerai6. Prosentase proses penyerahan akta
cerai kepada para pihak.
100%
80%100%
100%
80%100%
3. Terwujudnyapelaksanaan Pengawasaninternal yang efektifdan efisien.
Prosentase pengaduan yangditindaklanjuti.
70%
13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun
2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat
capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat diilustrasikan dalam tabel
sebagai berikut:
NO. SASARANINDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI %
1. Terwujudnyasystempengelolaanperkara yang baikdalam rangkapelayanan kepadapencari keadilanatas dasar asascepat, sederhanadan biaya ringan.
1. Prosentase PenyelesaianPerkara.
2. Jumlah Perkara BagiMasyarakat Miskin danTerpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.
3. Jumlah MasyarakatMiskin danTerpinggirkan yangmendapatkan layananPosbakum.
4. Jumlah kegiatan bagimasyarakat miskin yangterpinggirkan yangmendapatkan layanansidang keliling.
5. Prosentase mediasiyang berhasil.
6. Prosentase PelayananMeja Informasi.
7. Prosentase MinutasiBerkas Perkara.
80 %
70 pkr
1000 org
1 kgt
5%
100 %
100 %
82 %
70 pkr
959 org
1 kgt
8%
100 %
98 %
102
100
96
100
160
100
98
2. Terwujudnyatertibpenyelenggaraanadministrasiperkara sesuaidengan polabindalmin.
1. Prosentase prosesadministrasi penerimaanperkara.
2. Prosentase prosespemeriksaan perkara.
3. Prosentase prosesadministrasi putusanperkara.
4. Prosentase prosespenyampaian salinan
100 %
80 %
100%
100%
100%
82 %
100%
100%
100
103
100
100
14
putusan kepada parapihak.
5. Prosentase penerbitanakte cerai.
6. Prosentase prosespenyerahan akta ceraikepada para pihak.
80 %
100 %
74 %
100 %
74
100
3. TerwujudnyapelaksanaanPengawasaninternal yangefektif dan efisien
Prosentase pengaduanyang ditindaklanjuti
70% 70% 100
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Dalam tahun anggaran 2011, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menetapkan 3
(tiga) sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan
mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun
menunjukkan bahwa hanya 11 (sebelas) indikator yang telah dapat dicapai dengan
hasil baik, sedangkan 3 (tiga) indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai
adalah Jumlah Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan
Posbakum, Prosentase Minutasi Berkas Perkara, dan Prosentase penerbitan akta
cerai.
SASARAN 1: Terwujudnya sistem pengelolaan perkara yang baik dalamrangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asascepat, sederhana, dan biaya ringan.
1. Prosentase Penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase Penyelesaian Perkara 80 % 82 % 102
Sisa Perkara Pengadilan Agama Jakarta tahun 2010 sebanyak: 224
perkara sedangkan perkara yang diterima sebanyak 1.454 perkara, sehingga
perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebanyak 1.678
perkara. Dalam tahun 2011, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat
telah memutus perkara sebanyak 1.379 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja
15
utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2010 dan perkara tahun 2011
adalah 82%.
Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang
ditetapkan.
Perlu dijelaskan di sini bahwa hingga saat ini Mahkamah Agung belum
menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini.
Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat
merupakan suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani
oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah 1.678 perkara, jika ditargetkan
harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah
80% x 1.678 = 1.342 perkara, yang berarti setiap bulan harus dapat memutus
perkara sebanyak 1.342 : 12 = 112 perkara. Apabila dibandingkan dengan
jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebanyak 17 orang
(17 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara
sebanyak 7 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80% penyelesaian
perkara adalah target yang cukup ideal.
2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Jumlah Perkara Bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu
70 pkr 70 pkr 100
Berdasarkan DIPA Tahun 2011 Pengadilan Agama Jakarta Pusat
mendapatkan dana prodeo sebanyak 70 perkara a Rp. 300.000,- = Rp.
21.000.000,-. Anggaran ini terserap sebanyak 70 perkara x Rp. 300.00,-= Rp.
8.400.000,-.
Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila target
tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila
target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah
dilayani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ternyata seluruh permohonan
perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
16
3. Jumlah Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layananPosbakum
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Jumlah Masyarakat Miskin danTerpinggirkan yang mendapatkanlayanan Posbakum
1000 Org 959 Org 96
................................................. dst
4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yangmendapatkan layanan sidang keliling
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Jumlah kegiatan bagi masyarakatmiskin yang terpinggirkan yangmendapatkan layanan sidang keliling
1 kgt 1 kgt 100
................................................. dst
5. Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui MediasiProsentase mediasi yang berhasil
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase mediasi yang berhasil 5% 8% 160
................................................. dst
6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase Pelayanan Meja Informasi 100% 100% 100
Selama tahun 2011 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melayani
sebanyak 42 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di
Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat
dilayani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.
17
7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase Minutasi Berkas Perkara 100% 98% 98%
Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi
dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang
telah diminutasi, dijahit, dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel
Pengadilan Agama sebagai pengaman.
Dari jumlah putusan sebanyak 1.379 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Pusat
pada tahun 2011 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak
1.353 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja belum memenuhi target
yaitu realisasi 98%.
SASARAN 2: Terwujudnya tertib penyelenggaraan administrasi perkarasesuai dengan pola bindalmin.
1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase proses administrasipenerimaan perkara 100% 100% 100
Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah
sebanyak 1.454 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan
perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar
Operasional Prosedur Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu mulai dari
menerima surat gugatan/permohonan, membuat SKUM, memasukkan dalam
buku jurnal dan induk keuangan perkara, dan memasukkan dalam buku register
perkara.
Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.
18
2. Prosentase proses pemeriksaan perkara
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase proses pemeriksaanperkara 80% 82% 103
Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah
sebanyak 1.342 perkara. Sebanyak 1.379 perkara telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, sedangkan sebanyak 37 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim
karena baru dapat diperiksa pada tahun 2012, dan perkara ini adalah perkara
yang diterima di akhir tahun 2011. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh
Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah 82% yang berarti untuk indikator ini
telah melampaui target, yaitu 103% dari target yang telah ditetapkan.
3. Prosentase proses administrasi putusan perkara
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase proses administrasiputusan perkara 100% 100% 100
Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat memutus perkara sebanyak
1.379 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan
secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur
Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu mulai dari memasukkan dalam buku
jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan
perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan
memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses
administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.
4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase proses penyampaiansalinan putusan kepada para pihak 100% 100% 100
Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan
19
kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sejak putusan diucapkan.
Dalam tahun 2011 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memutus
perkara sebanyak 1.379 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan
salinannya kepada para pihak.
Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.
5. Prosentase penerbitan akta cerai
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase penerbitan akta cerai 80 % 74 % 74
................................................. dst
6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase proses penyerahan aktacerai kepada para pihak 100 % 100 % 100
................................................. dst
SASARAN 3: Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektifdan Efisien
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase pengaduan yangditindaklanjuti 70% 70% 100
................................................. dst
20
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
1. Anggaran Rutin
Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut:
a) Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2011 untuk
Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
b) Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2011
untuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
c) Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas,
efektifitas, dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan
dan Triwulan yaitu:
1) Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama
Jakarta Pusat;
2) Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Jakarta IV
untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-
honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;
3) Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Jakarta
Pusat dengan realisasi sebagai berikut:
(a) Belanja Pegawai
Pagu DIPA Rp. 3.700.471.000,-
Realisasi DIPA Rp. 3.044.013.344,-
Sisa dana DIPA Rp. 656.456.746,-
Prosentase Realisasi DIPA 82 %
(b) Belanja Barang
Pagu DIPA Rp. 453.635.000,-
Realisasi DIPA Rp. 428.596.624,-
Sisa dana DIPA Rp. 4.601.624,-
Prosentase Realisasi DIPA 94%
(c) Belanja Modal
Pagu DIPA Rp.36.367.460.000,-
Realisasi DIPA Rp.35.559.875.925,-
Sisa dana DIPA Rp. 807.584.075,-
Prosentase Realisasi DIPA 97 %
21
2. Pelaporan Keuangan
Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagaiberikut :
a) Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) rutin Pengadilan Agama
Jakarta Pusat setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan serta rekapitulasi
kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV dan Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta;
b) Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23)
dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Jakarta
Pusat kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta.
22
BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama
Jakarta Pusat Tahun 2011 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang
mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis
tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum
mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2012.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin,
walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan. Selain itu Pengadilan
Agama Jakarta Pusat dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para
pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan
analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Jakarta Pusat Nomor:W9-A1/216/HK.05/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 sebagai
implementasi dari Undang-Undang Nomor: 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Penyelesaian perkara pada tahun 2011 pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah
memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2010
sebanyak 224 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak
1.454 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta
Pusat berjumlah 1.678 perkara, dari jumlah sebanyak 1.678 perkara tersebut telah
berhasil diselesaikan sebanyak 1.379 perkara (82%), sehingga sisa perkara pada
akhir tahun 2011 sebanyak 301 perkara (18%);
5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan
kendala, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu mengenai anggaran untuk Langganan
Daya dan Jasa Khusus untuk listrik yang pagu dalam DIPA tidak sesuai dengan
kebutuhan dan realisasinya, di mana yang semestinya anggaran untuk pembayaran
tagihan listrik cukup digunakan selama 12 bulan akan tetapi hanya cukup digunakan
23
selama 9 bulan, oleh karena itu anggaran Langganan Daya dan Jasa khusus untuk
pembayaran tagihan listrik perlu ditambah ;
B. SARAN-SARAN
Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, agar:
1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama
Jakarta Pusat kelas I.A;
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya;
3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa
khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran
operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi
umum;
4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap
seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang Profesional dan berintegritas tinggi.
5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis
yustisial dan tugas umum.
C. PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini
sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2011.
Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta
Pusat yang diuraikan dalam laporan ini merupakan hasil kerja keras dari semua
unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan
Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk
mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.
Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat
diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum
pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana
uraian dalam laporan ini.
Jakarta, 16 Januari 2012Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Drs. Tata Sutayuga, SH.NIP.195611261987031003
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
Ketua
Drs. Tata Sutayuga,S.H.
Wakil Ketua
Wakil Sekretaris
Suhendra, S.Sos.Dra. Aida Yahya
Wakil Panitera
Drs. H. Ujang, S.H.,M.H.
Panitera / Sekretaris
Hakim
1. Dra. Hj. Rosmida M Noor, S.H.2. Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.3. Drs. H. Hasan Faiz Bakry4. Drs. H.Ahmad Manshur Noor,S.H.,M.H.5. Drs. Nazarlis Chan6. Drs. Rusman Mallapi, S.H., M.H.7. Dra. Hj. Nadhifah, S.H.8. Drs. Yusran, M.H.9. Drs.H. Imbalo, S.H.,M.H.
10. Dra.Hj.Nuroniah,S.H.,M.H.11. Dra. Ratna Jumila12. Drs. Hafifullah, S.H.,M.H.13. Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.14. Drs. Sarnoto, M.H.15. Dra. Taslimah, M.H.16. Dra. Mardianah R, S.H.
Panmud. Permohonan
Drs,H.Ali Usman H,S.HI.
Panitera Pengganti
1. Wadinah 6. N. Asha Dellasati, AMd. 11. Haryanti, SH.2. Sri Mahanum 7. Ahmad Fadli, AMd. 12. M. Iqbal Yunus, SHI.3. Magdalena Hutagaol 8. M. Muchram. 13. Ruslani4. Etik Korniawati,SH. 9. Nurhidayah M.5. Budi Sukirno 10.Budi Setyorini
3. Suprayitno,S.Ag.4. Farhan Hidayat,S.HI.
Panmud. Gugatan
Nova Asrul Lutfi, S.H.
Panmud. Hukum
Ruslan,S.H.,M.H.
Kasubbag.Kepegawaian Kasubbag.Keuangan Kasubbag.Umum
Titi Khotimah, S.H.
Jurusita / Jurusita Pengganti
Staf : Staf :
Nurwilis
Staf : Staf : Staf : Staf :
Oebaydillah, S.H.
Keterangan :------------------ : Garis Koordinasi___________ : Garis Tanggung Jawab
1. Noni Salmy, SH. 5. Rina Herlina, SH. 9. M. Dudi W.K, SH.2. M. Fahat, SH. 6. Runie H, SH. 10. Amrullah, SHI.3. Zaelani Aziz, SH. 7. Ikbal Basry, SH. 11. Dra. Mulyahefni4. Endang B., SH., MH. 8. Susilowati, SHI.
2. Indikator Kinerja Utama
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1. Terwujudnya systempengelolaan perkarayang baik dalamrangka pelayanankepada pencarikeadilan atas dasarasas cepat,sederhana dan biayaringan.
Prosentase PenyelesaianPerkara
Perbandingan antara perkara diterimadan diputus
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
Jumlah Perkara BagiMasyarakat Miskin danTerpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.
Perbandingan antara perkara prodeoyang diterima dengan alokasi anggaranperkara prodeo
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
Jumlah Masyarakat Miskindan Terpinggirkan yangmendapatkan layananPosbakum
Perbandingan antara perkara yangditerima dengan alokasi anggaranposbakum
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
Jumlah kegiatan bagimasyarakat miskin yangterpinggirkan yangmendapatkan layanan sidangkeliling
Perbandingan antara jumlah kegiatansidang keliling yang dilaksanakandengan alokasi anggaran
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
Prosentase mediasi yangberhasil
Perbandingan antara jumlah perkarayang dimediasi dengan yang berhasildidamaikan
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
Prosentase Pelayanan MejaInformasi
Perbandingan antara pemohoninformasi dengan jumlah yang dilayani
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
Prosentase Minutasi BerkasPerkara
Perbandingan antara perkara yangdiputus dengan perkara yangdiminutasi
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
2. Terwujudnya tertibpenyelenggaraanadministrasi perkarasesuai dengan polabindalmin.
Prosentase prosesadministrasi penerimaanperkara.
Perbandingan perkara yang diterimadengan penyelesaian administrasipenerimaan perkara
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
Prosentase prosespemeriksaan perkara
Perbandingan antara perkara yangditerima dengan perkara yangdiperiksa
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
Prosentase prosesadministrasi putusanperkara.
Perbandingan antara yang diputusdengan administrasi putusan perkara
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
Prosentase prosespenyampaian salinanputusan kepada para pihak.
Perbandingan antara perkara yangdiputus dengan salinan yangdiserahkan kepada pihak
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
Prosentase penerbitan aktacerai
Perbandingan antara putusan yangtelah berkekuatan hukum tetapdengan akta cerai yang telahditerbitkan
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
Prosentase prosespenyampaian akta ceraikepada para pihak.
Perbandingan antara akta cerai yangditerbitkan dengan yang disampaikan
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
3. Terwujudnyapelaksanaanpengawasaninternal yang efektifdan efisien
Prosentase pengaduan yangditindaklanjuti
Perbandingan antara pengaduan yangditerima dengan yang diitindaklanjuti
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.
3. Rencana Kinerja Tahun 2012
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya system pengelolaanperkara yang baik dalam rangkapelayanan kepada pencari keadilan atasdasar asas cepat, sederhana dan biayaringan.
1. Prosentase Penyelesaian Perkara.2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang
diselesaikan tepat waktu.3. Jumlah Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan
layanan Posbakum.4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang
mendapatkan layanan sidang keliling.5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi.7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara.
85%80 perkara
1000 orang
2 kegiatan
8%100%100%
2. Terwujudnya tertib penyelenggaraanadministrasi perkara sesuai dengan polabindalmin.
1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.2. Prosentase proses pemeriksaan perkara.3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.5. Prosentase penerbitan akta cerai.6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.
100%85%
100%100%80%
100%
3. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasaninternal yang efektif dan efisien
1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti. 75%
4. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014MATRIKS RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2010 – 2014
TUJUAN STRATEGIS1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum.2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama.3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
SASARAN INDIKATOR KINERJA Th. I(2010)
Th. II(2011)
Th. III(2012)
Th. IV(2013)
Th. V(2014)
Terwujudnya system pengelolaanperkara yang baik dalam rangkapelayanan kepada pencari keadilanatas dasar asas cepat, sederhana danbiaya ringan
1. Prosentase Penyelesaian Perkara2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.3. Jumlah Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan yang mendapatkan layananPosbakum
4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskinyang terpinggirkan yang mendapatkanlayanan sidang keliling
5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
80 %70 perkara
1000 orang
1 kegiatan
5 %100%100%
80 %80 perkara
1000 orang
2 kegiatan
8 %100%100%
80 %80 perkara
1000 orang
2 kegiatan
8 %100%100%
80 %80 perkara
1000 orang
2 kegiatan
8 %100%100%
Terwujudnya tertib penyelenggaraanadministrasi perkara sesuai denganpola bindalmin.
1. Prosentase proses administrasi penerimaanperkara.
2. Prosentase proses pemeriksaan perkara3. Prosentase proses administrasi putusan
perkara.4. Prosentase proses penyampaian salinan
putusan kepada para pihak.5. Prosentase penerbitan akta cerai6. Prosentase proses penyerahan akta cerai
kepada para pihak.
100 %
80 %100 %
100 %
80 %100 %
100 %
85 %100 %
100 %
80 %100 %
100 %
85 %100 %
100 %
80 %100 %
100 %
85 %100 %
100 %
80 %100 %
Terwujudnya pelaksanaanPengawasan internal yang efektif danefisien
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 70% 75% 75% 75%
5. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSATNomor : W9-A1/209/KP.01/I/2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSATTAHUN ANGGARAN 2011
KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitaskinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama JakartaPusat Tahun Anggaran 2011, perlu dibentuk Tim Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan inidipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagaiPengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota TimPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) PadaPengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2011.
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
2. Intruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, TugasFungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian NegaraRepublik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum PenetapanIndikator Kinerja Utama.
M E M U T U S K A N
MENETAPKAN :Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran2011, dengan susunan sebagai berikut:
No. Nama dan NIP Jabatan
1. Drs. Tata Sutayuga. S.H.NIP. 19561126 198703 1 003 Pengarah
2. Drs. H. Ujang, S.H., M.H.NIP. 19570403 198403 1 002 Ketua
3. Dra. Aida YahyaNIP. 19561222 198103 2 002 Wakil Ketua
4. Suhendra, S.Sos.NIP. 19690111 199103 1 003 Sekretaris
5. Drs. H. Ali Usman Hasibuan, S.HI.NIP. 19590814 198101 1 006 Anggota
6. Ruslan, S.H., M.H.NIP. 19681205 198902 1 001 Anggota
7. Nova Asrul Lutfi, S.H.NIP. 19741110 199403 1 002 Anggota
8. Titi Khotimah, S.H.NIP. 19660929 199403 2 004 Anggota
9. Haryanti. S.H.NIP. 19690624 199001 2 001 Anggota
10. M. Iqbal Yunus. S.HI.NIP. 19810525 200604 1 005 Anggota
11. Oebaydillah, S.Ag.NIP. 19780829 2001101 1 005 Anggota
12. Ahmad Fadli., A.Md.NIP. 19861109 200904 1 002 Anggota
Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2011.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 6 Januari 2012
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Drs. TATA SUTAYUGA, SH.NIP. 19561126 198703 1 003
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2012
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya systempengelolaan perkara yangbaik dalam rangkapelayanan kepada pencarikeadilan atas dasar asascepat, sederhana dan biayaringan.
1. Prosentase Penyelesaian Perkara.2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang
diselesaikan tepat waktu.3. Jumlah Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan
layanan Posbakum.4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang
mendapatkan layanan sidang keliling.5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi.7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara.
85%80 perkara
1000 orang
2 kegiatan
8%100 %100 %
2. Terwujudnya tertibpenyelenggaraanadministrasi perkara sesuaidengan pola bindalmin.
1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.2. Prosentase proses pemeriksaan perkara.3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.5. Prosentase penerbitan akta cerai.6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.
100 %85 %
100 %100 %80 %
100 %
3. Terwujudnya pelaksanaanPengawasan internal yangefektif dan efisien.
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti. 75%
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :Nama : Drs. Tata Sutayuga, S.H.Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jakarta PusatSelanjutnya disebut pihak pertamaNama : Drs. H. Ujang, S.H., M.H.Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta PusatSelaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai targetkinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerjatersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dariperjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 16 Januari 2012Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Pusatn
Drs. Tata Sutayuga, S.H. Drs. H. Ujang, S.H., M.H.NIP. 195611261987031003 NIP. 195704031984031002