pengadilan agama subang filepelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan peraturan...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA SUBANG Jl. Aipda K.S Tubun No.1 Subang Tlp. 0260-411303, fax. 0260-411303
website: www.pa-subang.go.id. E-mail: [email protected]
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr. Wb.
Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Pengadilan Agama Subang
dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017. Laporan ini
disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
Pengadilan Agama Subang dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2017. Disamping itu
sebagai penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia.
Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Subang ini berisi tentang Informasi pencapaian
visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama subang selama kurun waktu Tahun
2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Subang Tahun 2017.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang
dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta
berguna bagi semua pihak terkait. Wassalamu’alaikum wr. wb.
Subang, 22 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Subang
Drs. H. Kaharuddin, S.H, M.H.
DAFTAR ISI
Halaman Pengantar .................................................................................................................................... i Daftar Isi ...................................................................................................................................... ii Ikhtisar Eksekutif ..................................................................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi .................................................... 2 C. Struktur Organisasi ...................................................................................... 9 D. Sistematika Penyajian ................................................................................. 10
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ......................................... 11 A. Rencana Strategis ........................................................................................ 11 B. Tujuan .............................................................................................................. 14 C. Sasaran ............................................................................................................. 14 D. Indikator Kinerja Utama ........................................................................... 16 E. Penetapan Kinerja Tahun 2017 .............................................................. 20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 ............................................... 23 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 .......................................... 23 B. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................ 25
BAB IV. PENUTUP ................................................................................................................ 64 A. Kesimpulan ..................................................................................................... 64 B. Saran ................................................................................................................. 64 C. Penutup ............................................................................................................ 65
IKHTISAR EKSEKUTIF
Untuk mewujudkan aparatur peradilan yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya,
diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan peradilan berjalan
efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator
pertanggungjawaban setiap kegiatan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden
RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden
RI tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan Sumber
daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan
dalam suatu Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). SAKIP pada dasarnya merupakan
sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan
instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif
terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, seperti:
1. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik
2. Terwujudnya pengendalian, pengawasan dan evaluasi manajemen
3. Terpeliharanya administrasi yang baik
4. Terciptanya pola pikir dan perilaku dengan tetap memperhatikan kaidah serta sosial budaya yang
berlaku.
5. Terwujudnya disiplin kerja dengan reward bagi yang berprestasi dan punishment bagi yang
melanggar.
Tugas aparat peradilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan,
penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan
untuk peningkatan kinerja seluruh aparat peradilan melalui kerja sama secara terkoordinasi guna
mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka
memberikan pelayanan publik yang excelent seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik junto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-
144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan junto. SE Direktur
Jenderal Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012 tentang Pedoman Pelayanan Meja
Informasi di Lingkungan Peradilan Agama, dengan mewujudkan aparatur peradilan yang profesional,
efektif, efisien dan bersih yang merupakan tujuan utama dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan
Agama Subang Tahun 2017 ini sebagaimana maksud dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implemenatsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa capaian kinerja dari
Pengadilan Agama Subang secara ringkas dapat diuraikan pada table berikut :
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
2017
Realisasi %
1. Meningkatnya
penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 100% 246 100%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta
Perdamaian
0.5% 4 22.2%
c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
100 % 595 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan 80 % 4143 143.85%
e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
95 % 4075 119.15%
f. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 5
bulan
5 % 68 162%
2. Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
A Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding
99,5 % 4134 115.41%
B Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi
99,84% 4142 115.24%
C Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali (PK)
100 % 4143 115%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
Perkara
a. Persentase berkas yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
100 % 10 100%
b. Persentase berkas yang deregister
dan siap didistribusikan ke Majelis
100 % 4143 100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara
1:360 4143 191.8%
d. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak
100 % 4143 100%
e. Persentase akta cerai yang
diterbitkan
100 % 3220 100%
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
2017
Realisasi %
f. Persentase penyitaan tepat waktu
dan tempat
100 % 3 100%
4 Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
Diselesaikan
100 % 49 100%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan dengan cara sidang di
luar gedung Pengadilan
100 % 187 100%
c. Jumlah Jam pelayanan Posbakum
untuk masyarakat miskin
350 Jam 350 100%
5 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan
Persentase permohonan eksekusi
atas putusan perkara
yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
100 % 3 100%
6 Terwujudnya
Pelayanan publik
melalui meja informasi
di Pengadilan
Persentase permohonan informasi
yang ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 %
7 Meningkatnya kualitas
Pengawasan
A Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
100 % 0% 0%
B Persentase temuan hasil
pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
100 % 2 100%
8 Terwujudnya
manajemen
kesekretariatan yang
optimal
A Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Jabatan dan Fungsional
5 14 280%
B Jumlah rapat dinas/pembinaan
secara berkala maupun insidental
24 30 125%
C Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji
Berkala
18 19 105.5%
D Jumlah pengusulan kenaikan pangkat 8 8 100%
E Jumlah pelaksanaan sidang
Baperjakat
1 1 100%
F Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ
terhadap pejabat & PNS
30 35 116%
G Jumlah pengusulan satyalencana 6 6 100%
H Jumlah pembuatan SKP 30 35 116.6%
I Jumlah pengiriman laporan tahunan
Kepegawaian
1 1 100%
J Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
pegawai
100 % 6.312.32
4.288,00
104.07%
K Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
99 % 7.130.01
6.628,00
100%
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
2017
Realisasi %
barang
L Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
modal
99 % 134.300.
000,00
100.4%
M Jumlah laporan realisasi anggaran 12 12 100%
N Jumlah penerimaan PNBP 200.000.
000,00
251.335.
506,00
125.66%
O Jumlah kegiatan penghapusan
Barang Milik Negara (BMN)
1 0 0%
P Jumlah laporan Barang Milik Negara
(BMN)
2 2 100%
9 Terwujudnya
pengelolaan website
demi keterbukaan
informasi public
Persentase publikasi putusan yang
diupload (unggah) ke website
Mahkamah Agung RI
50% 1800 56.61%
Demikian ikhtisar eksekutif ini disusun sebagai abstraksi dari laporan Akuntabilitas Kinerja pada
Pengadilan Agama Subang Tahun 2017.
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat
diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.
Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang yang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, adapun untuk materi yang sama terdapat dalam pasal 21.
Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan
lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, didalamnya ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.
Untuk pengaturan yang lebih komprehensif terhadap pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar
prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.
Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Subang dalam
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada :
1. Peraturan Presidden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor : 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Subang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
1. Kedudukan Peradilan Agama
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Agama Subang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Subang berkedudukan di ibukota kabupaten, yakni di Subang, dengan alama di Jln Aipda KS Tubun No.1, 41211, Telp/Fax (0260) 411303, Website : www.pa-
subang.go.id, Email : [email protected], [email protected] dengan kondisi obyektif Kabupaten Subang yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Subang adalah sebagai berikut:
a. Letak geografis
Bujur Timur : 107º 31' sampai dengan 107º 54'
Lintang Selatan : 6º 11' sampai dengan 6º 49'
b. Luas dan batas-batas wilayah
Kabupaten Subang sebagai salah satu kabupaten di kawasan utara Provinsi
Jawa Barat memiliki luas wilayah 205.176,95 ha atau 6,34 % dari luas Provinsi Jawa
Barat. Wilayah ini terletak di antara 107º 31' sampai dengan 107º 54' Bujur Timur
dan 6º 11' sampai dengan 6º 49' Lintang Selatan.
Letak geografis Kabupaten Subang cukup strategis selain terlewati jalur lalu
lintas yang menghubungkan kota Jakarta dengan propinsi Jawa Tengah, Kabupaten
Subang juga merupakan penyangga ibu kota Republik Indonesia dan ibu kota
propinsi karena letaknya tidak terlalu jauh dari wilayah hukum Botabek dan
wilayah hukum Kabupaten Bandung yang merupakan ibu kota propinsi Jawa Barat.
Wilayah Kabupaten Subang terbagi atas 253 desa dan kelurahan yang tergabung dalam
30 kecamatan, dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa
Sebelah Barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Purwakarta dan Karawang
Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat
Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sumedang (Pengadilan Agama Subang menetapkan rincian jarak radius dari tempat kedudukan dengan daerah yang ada menjadi 5 bagian radius sebagaimana ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/654/HK.05/II/2017 tanggal 31 Maret 2017)
c. Jumlah penduduk
Berdasarkan data statistik tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang, jumlah penduduk Kabupaten Subang sebanyak 1.501.647 jiwa dan sebanyak 98,65 % jiwa beragama Islam.
Dengan melihat kondisi obyektif Kabupaten Subang yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang , maka di tetapkanlah kebijakan-kebijakan umum dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:
1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada publik;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.
4. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
5. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.
6. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Subang merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman.
Oleh karenanya, Pengadilan Agama Subang harus turut serta melakukan langkah-
langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum
2. Tugas Pokok
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam
pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
3. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.
Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Subang , maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap
posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil
keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama
harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.
Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035) yang terdiri dari Driver (pengarah/pengendali),
System and Enabler (sistim dan penggerak) dan Result (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistim kinerja di Pengadilan Agama Subang telah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti :
1. SOP/AP/01 SOP Layanan Informasi
2. SOP/AP/02 SOP Layanan Pos Bantuan Hukum
3. SOP/AP/03 SOP Layanan Sidang diluar Gedung
4. SOP/AP/04 SOP Penerimaan Perkara
5. SOP/AP/05 SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara
6. SOP/AP/06 SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
7. SOP/AP/07 SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti
8. SOP/AP/08 SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
9. SOP/AP/09 SOP Penetapan Hari Sidang
10. SOP/AP/10 SOP Pemanggilan Para Pihak
11. SOP/AP/11 SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain
12. SOP/AP/12 SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain
13. SOP/AP/13 SOP kegiatan persiapan persidangan
14. SOP/AP/14 SOP Pelayanan Mediasi
15. SOP/AP/15 SOP Pemanggilan Mediasi
16. SOP/AP/16 SOP Layanan Penundaan Sidang
17. SOP/AP/17 SOP Layanan Pemanggilan Saksi
18. SOP/AP/18 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain
19. SOP/AP/19 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
20. SOP/AP/20 SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
21. SOP/AP/21 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
22. SOP/AP/22 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain
23. SOP/AP/23 SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar
24. SOP/AP/24 SOP Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak Menambah Panjar
25. SOP/AP/25 SOP Pelayanan Sita Jaminan
26. SOP/AP/26 SOP Pelayanan Sita Buntut
27. SOP/AP/27 SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
28. SOP/AP/28 SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
29. SOP/AP/29 SOP Pengambilan Sisa Panjar
30. SOP/AP/30 SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak
31. SOP/AP/31 SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah
32. SOP/AP/32 SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap
33. SOP/AP/33 SOP Pelayanan Ikrar Talak
34. SOP/AP/34 SOP Penyerahan Produk Pengadilan
35. SOP/AP/35 SOP Penyerahan Akta cerai
36. SOP/AP/36 SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak
37. SOP/AP/37 SOP Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA
38. SOP/AP/38 SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan
39. SOP/AP/39 SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat
40. SOP/AP/40 SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
41. SOP/AP/41 SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana
42. SOP/AP/42 SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
43. SOP/AP/43 SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu
44. SOP/AP/44 SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu
45. SOP/AP/45 SOP Pelayanan Banding
46. SOP/AP/46 SOP Pelayanan Kasasi
47. SOP/AP/47 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas/Tenggang Waktu yang telah ditentukan
48. SOP/AP/48 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
49. SOP/AP/49 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
50. SOP/AP/50 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
51. SOP/AP/51 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding
52. SOP/AP/52 SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi
53. SOP/AP/53 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
54. SOP/AP/54 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
55. SOP/AP/55 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
56. SOP/AP/56 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
57. SOP/AP/57 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
58. SOP/AP/58 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang
59. SOP/AP/59 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
60. SOP/AP/60 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain
61. SOP/AP/61 SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi
62. SOP/AP/62 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal
63. SOP/AP/63 SOP Pengarsipan
64. SOP/AP/64 SOP Prosedur Pelaporan
65. SOP/AP/65 SOP Prosedur Pengaduan
66. SOP/AP/66 SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri
67. SOP/AP/67 SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
68. SOP/AP/68 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter
69. SOP/AP/69 SOP Pengelolaan ATK Perkara
70. SOP/AP/70 SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara
71. SOP/AP/71 SOP Pengelolaan Sisa Panjar
C. Struktur Organisasi
Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.
1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
D. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya laporan kinerja Instansi Pemerintah ini untuk mengkomunikasikan Pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Agama Subang dalam tahun 2017. Capaian kinerja 2017 tersebut dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan2016, sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Subang disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2017, menjelaskan rencana strategis periode tahun 2015-2019, dan berbagai Program Prioritas Tahun 2018 sebagaimana tersebut
dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Subang Tahun 2017 disertai Perjanjian Kinerjanya. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Subang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Pengadilan Agama Subang tahun 2017, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
****
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan
Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2017 ini merupakan tahun ke-tiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
Visi Pengadilan Agama Subang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak
kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Agama Subang yang Agung ”
Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Subang menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. 2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan.
SKEMA PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA
Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035.
Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas
Pembaharuan di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Subang , antara lain :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
2. Meningkatkan aksepbilitas putusan Hakim, dengan indikator kinerja : persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
- Banding.
- Kasasi.
- Peninjauan Kembali (PK).
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
PLAN
1. Menyusun Renstra, terdiri dari : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (berikut indikator kinerja sasaran) serta strategi cara mencapai tujuan dan sasaran (Kebijakan dan Program)
2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, terdiri dari : Sasaran dan Indikator Sasaran (berikut target), program, kegiatan dan indikator kegiatan (berikut target)
DO Melaksanakan dan memantau/mengukur kinerja capaian kinerja program/kegiatan
CHEK Mengevaluasi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi
ACTION Perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan public
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu , tempat dan para pihak.
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan.
f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), dengan indikator kinerja :
a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan
c. Jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan indikator kinerja : persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6. Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan, dengan indikator kinerja : persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan, dengan indikator kinerja :
a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal, dengan indikator kinerja :
a. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.
b. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil.
c. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.
d. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.
e. Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat.
f. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMj terhadap pejabat dan PNS.
g. Jumlah pengusulan Satyalencana.
h. Jumlah pembuatan SKP.
i. Jumlah pengiriman Lapuran Tahunan Kepegawaian.
j. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
k. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.
l. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.
m. Jumlah laporan realisasi anggaran.
n. Jumlah penerimaan PNBP.
o. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
p. Jumlah laporan Barang Milik Negara.
9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik, dengan indikator kinerja : persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI.
B. TUJUAN Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Subang menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Subang yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Subang.
4. Meningkatnya pengawasan ekstern dan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
C. SASARAN
Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Subang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
2. Meningkatkan aksepbilitas putusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
peninjauan kembali (PK). 3 Peningkatan
efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu , tempat dan para pihak.
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan.
f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan
c. Jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6. Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan
persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti
7. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal
a. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.
b. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil.
c. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.
d. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.
e. Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat.
f. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMj terhadap pejabat dan PNS.
g. Jumlah pengusulan Satyalencana.
h. Jumlah pembuatan SKP.
i. Jumlah pengiriman Lapuran Tahunan Kepegawaian.
j. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
k. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.
l. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.
m. Jumlah laporan realisasi anggaran.
n. Jumlah penerimaan PNBP.
o. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
p. Jumlah laporan Barang Milik Negara. 9. Terwujudnya persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA
pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik
Mahkamah Agung RI
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (Review I Tahun 2016).
No. KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN Penanggung
jawab SUMBER
DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi
yang diselesaikan.
Perbandingan antara jumlah perkara gugatan yang harus dimediasi dengan jumlah perkara yang dimediasi
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan
b. Persentase mediasi
yang menjadi akta
perdamaian.
Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan
c. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan.
Perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berikutnya
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan
d. Persentase perkara
yang diselesaikan
Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang diselesaikan
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan
e. Persentase perkara
yang diselesaikan
dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan.
Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan.
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan.
2. Meningkatkan aksepbilitas putusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang tidak mengikuti upaya hukum
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan.
No. KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN Penanggung
jawab SUMBER
DATA
banding.
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang tidak mengikuti upaya hukum kasasi.
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan.
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang tidak mengikuti upaya hukum peninjauan kembali (PK).
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas
yang diajukan
Banding, Kasasi dan
PK yang disampaikan
secara lengkap.
Perbandingan antara jumlah berkas perkara banding, kasasi, dan PK yang diterima dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan
b. Persentase berkas
yang diregister dan
siap didistribusikan
ke Majelis.
Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima dengan jumlah berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan
c. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara.
Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima dengan jumlah berkas perkara yang dibagikan kepada seluruh majelis hakim
Wakil Ketua Laporan bulanan dan tahunan
d. Persentase
penyampaian
pemberitahuan
relaas putusan tepat
waktu, tempat dan
para pihak.
Perbandingan antara jumlah perkara yang harus disampaikan relas pemberitahuannya dengan jumlah perkara yang disampaikan pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak oleh jurusita/jurusita pengganti
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan
e. Persentase akta cerai
yang diterbitkan.
Perbandingan antara akta cerai yang dicetak oleh
Panitera
Laporan bulanan
No. KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN Penanggung
jawab SUMBER
DATA
perugas meja 3 dengan akta cerai yang diterbitkan
dan tahunan
f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
Perbandingan antara jumlah perkara sita yang diterima dengan jumlah perkara penyitaan tepat waktu dan tempat
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan.
Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diterima dengan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan
b. Persentase perkara
yang diselesaikan
dengan cara sidang di
luar gedung
Pengadilan
Perbandingan antara jumlah perkara yang disidangkan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan
c. Jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin.
Perbandingan antara waktu yang telah ditetapkan dalam pelayanan posbakum dengan jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin
Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan antara jumlah perkara permohonan eksekusi yang diterima dengan jumlah perkara permohonan eksekusi ditindaklanjuti
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan
6. Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan
persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti
Cukup jelas Panitera dan Sekretaris
Laporan bulanan dan tahunan
7. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti.
Perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Wakil Ketua Laporan bulanan dan tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Perbandingan antara temuan hasil pemeriksaan eksternal yang diterima dengan temuan hasil
Wakil Ketua Laporan bulanan dan tahunan
No. KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN Penanggung
jawab SUMBER
DATA
pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal
a. Jumlah CPNS yang
mengikuti Diklat
Prajabatan.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
b. Jumlah PNS yang
mengikuti Diklat
jabatan dan
Fungsional.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
c. Jumlah rapat
dinas/pembinaan
secara berkala
maupun insidentil.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
d. Jumlah pengusulan
Kenaikan Gaji
Berkala.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
e. Jumlah pengusulan
Kenaikan Pangkat.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
f. Jumlah pelaksanaan
sidang baperjakat.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
g. Jumlah pembuatan
SPMT dan SPMj
terhadap pejabat dan
PNS.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
h. Jumlah pengusulan
Satyalencana.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
i. Jumlah pembuatan
SKP.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
j. Jumlah pengiriman
Lapuran Tahunan
Kepegawaian.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
k. Persentase realisasi
penyerapan
anggaran DIPA untuk
belanja pegawai.
Perbandingan antara jumlah anggaran DIPA yang diteriam untuk belanja pegawai dengan jumlah realisasi
Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
No. KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN Penanggung
jawab SUMBER
DATA
penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai
l. Persentase realisasi
penyerapan
anggaran DIPA untuk
belanja barang.
Perbandingan antara jumlah anggaran DIPA yang diteriam untuk belanja barang dengan jumlah realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang
Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
m.
Persentase realisasi
penyerapan
anggaran DIPA untuk
belanja modal.
Perbandingan antara jumlah anggaran DIPA yang diteriam untuk belanja modal dengan jumlah realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal
Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
n. Jumlah laporan
realisasi anggaran.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
o. Jumlah penerimaan
PNBP.
Perbandingan antara jumlah Penerimaan PNBP yang telah ditetapkan dalam renstra dengan jumlah penerimaan PNBP yang telah disetorkan ke Kas Negara
Panitera dan Sekretaris
Laporan bulanan dan tahunan
p. Jumlah kegiatan
penghapusan Barang
Milik Negara (BMN).
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
q. Jumlah laporan Barang Milik Negara.
Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan
9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik
persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI
Perbandingan antara jumlah publikasi putusan yang diupload yang telah ditetapkan jumlahnya dalam renstra dengan jumlah publikasi putusan yang diupload ke website Mahkamah Agung RI
Panitera Laporan bulanan dan tahunan
E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
dengan mempertimbangkan Sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini berupa tolok
ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017.
Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Subang Tahun 2017
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 100%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
0.5%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan 80%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
95%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
5%
2. Meningkatkan aksepbilitas putusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
99.5%
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
99.84%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).
100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. 1:360
d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
100%
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan. 100%
f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan
100%
c. Jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin.
350 Jam
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Terwujudnya pelayanan persentase permohonan informasi yang 100%
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
publik melalui meja informasi di Pengadilan
ditindaklanjuti
7. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal
a. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.
5
b. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil.
24
c. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala. 9
d. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat. 8
e. Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat. 1
f. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMj terhadap pejabat dan PNS.
34
g. Jumlah pengusulan Satyalencana. 6
h. Jumlah pembuatan SKP. 34
i. Jumlah pengiriman Lapuran Tahunan Kepegawaian.
1
j. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
100%
k. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.
99%
l. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.
99%
m. Jumlah laporan realisasi anggaran. 12
n. Jumlah penerimaan PNBP. 200 juta
o. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
1
p. Jumlah laporan Barang Milik Negara. 2
9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik
persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI
30%
******
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 2017
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Subang tahun 2017 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama
Subang dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
2017
Realisasi %
1. Meningkatnya
penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 100% 246 100%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta
Perdamaian
0.5% 4 22.2%
c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
100 % 595 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan 80 % 4143 143.85%
e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
95 % 4075 119.15%
f. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
5 % 68 162%
2. Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
A Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding
99,5 % 4134 115.41%
B Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi
99,84% 4142 115.24%
C Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali (PK)
100 % 4143 115%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
Perkara
a. Persentase berkas yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
100 % 10 100%
b. Persentase berkas yang deregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
100 % 4143 100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:360 4143 191.8%
d. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak
100 % 4143 100%
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan 100 % 3220 100%
f. Persentase penyitaan tepat waktu dan
tempat
100 % 3 100%
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
2017
Realisasi %
4 Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
Diselesaikan
100 % 49 100%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan dengan cara sidang di
luar gedung Pengadilan
100 % 187 100%
c. Jumlah Jam pelayanan Posbakum
untuk masyarakat miskin
350
Jam
350 100%
5 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara
yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
100 % 3 100%
6 Terwujudnya
Pelayanan publik
melalui meja informasi
di Pengadilan
Persentase permohonan informasi
yang ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 %
7 Meningkatnya kualitas
Pengawasan
A Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
100 % 0% 0%
B Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
100 % 2 100%
8 Terwujudnya
manajemen
kesekretariatan yang
optimal
A Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Jabatan dan Fungsional
5 14 280%
B Jumlah rapat dinas/pembinaan secara
berkala maupun insidental
24 30 125%
C Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji
Berkala
18 19 105.5%
D Jumlah pengusulan kenaikan pangkat 8 8 100%
E Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat 1 1 100%
F Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ
terhadap pejabat & PNS
30 35 116%
G Jumlah pengusulan satyalencana 6 6 100%
H Jumlah pembuatan SKP 30 35 116.6%
I Jumlah pengiriman laporan tahunan
Kepegawaian
1 1 100%
J Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
pegawai
100 % 6.312.32
4.288,00
104.07%
K Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
barang
99 % 7.130.01
6.628,00
100%
L Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
modal
99 % 134.300.
000,00
100.4%
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
2017
Realisasi %
M Jumlah laporan realisasi anggaran 12 12 100%
N Jumlah penerimaan PNBP 200 jt 251.335.
506,00
125.66%
O Jumlah kegiatan penghapusan Barang
Milik Negara (BMN)
1 0 0%
P Jumlah laporan Barang Milik Negara
(BMN)
2 2 100%
9 Terwujudnya
pengelolaan website
demi keterbukaan
informasi public
Persentase publikasi putusan yang
diupload (unggah) ke website
Mahkamah Agung RI
50% 1800 56.61%
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
SASARAN 1 Meningkatnya Penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA Target 2017 Realisasi %
Persentase mediasi yang diselesaikan 100% 246 100%
Persentase mediasi yang menjadi akta Perdamaian 0.5% 4 22.2%
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100 % 595 100%
Persentase perkara yang diselesaikan 80 % 4143 143.85%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
95 % 4075 119.15%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 5 bulan
5 % 68 162%
Dalam menganalisis peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Subang
menggunakan 6 Indikator Kinerja, dinataranya :
1. Persentase mediasi yang diselesaikan.
Persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%. dan
realisasinya adalah 100%. atau 246 perkara dan semuanya telah selesai di mediasi, sehingga
capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi
tahun 2015 capaiannya 70% dan pada Tahun 2016 capaiannya 100%, maka tahun ini target
pencapaian kinerja telah tercapai. Hal ini disebabkan karena semua perkara gugatan yang
dihadiri oleh semua para pihak setelah proses persidangan selesai langsung pada hari itu
juga para pihak diarahkan untuk masuk ke ruang mediasi untuk dilakukan proses mediasi.
NO BULAN JUMLAH PERKARA
JUMLAH
PERKARA YANG
DIMEDIASI
MEDIASI
YANG
BERHASIL
MEDIASI
YANG TIDAK
BERHASIL
KET
1 Januari 26 - 26
2 Februari 22 - 22
3 Maret 12 - 12
4 April 21 1 20
5 Mei 34 - 34
6 Juni 14 - 14
7 Juli 15 - 15
8 Agustus 17 1 16
9 September 17 - 17
10 Oktober 21 - 21
11 Nopember 25 1 24
12 Desember 22 1 21
Jumlah 246 4 242
Tingkat keberhasilan tentang persentase mediasi yang diselesaikan telah memenuhi
target yang telah ditetapkan. Dan hal ini menunjukan niat baik para mediator untuk
mendamaikan para pihak yang berperkara.
Berikut tabel perbandingan mediasi yang telah tercapai.
Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan 2017
2015 2016 2017 Persentase Persentase Jumlah Perkara yang
dimediasi
Persentase
70% 100% 246 100%
2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
Dari perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun ini sebanyak 246
perkara dan persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2017
ditargetkan sebesar 0.5% atau 18 perkara. Adapun realisasinya adalah 0.1% atau 4 perkara,
sehingga capaian pada indikator kinerja ini hanya tercapai 22.2%. Pada tahun 2016
persentase Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian hanya tercapai 45%, sedangkan pada
tahun 2015 mediasi yang menjadi akta perdamaian belum dijadikan indikator kinerja,
sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.
Berikut Tabel Perkara Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian. No No. Perkara Tgl
Penunjukan
Mediator
Nama
Mediator
Tgl Mediasi Tgl Laporan
Mediasi
Ket
1. 0549/Pdt.G/2017/PA.Sbg. 06/04/2017 Drs. H.
Subandi
wiyono, S.H.
06/04/2017 27/04/2017
2. 1843/Pdt.G/2017/PA.Sbg. 02/08/2017 Drs. H.
Subandi
wiyono, S.H.
02/08/2017 09/08/2017
3. 3006/Pdt.G/2017/PA.Sbg. 30/11/2017 Drs. H.
Subandi
wiyono, S.H.
30/11/2017 21/12/2017
4. 2973/Pdt.G/2017/PA.Sbg. 29/11/2017 Drs. H.
Subandi
wiyono, S.H.
27/12/2017 27/12/2017
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dari proses perundingan guna
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus
atau memaksakan sebuah penyelesaian, tapi dari jumlah perkara mediasi yang diselesaikan
pada tahun ini sebanyak 246 perkara dan hanya 4 perkara saja yang menjadi akta
perdamaian, dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah sudah kuatnya maksud dan
tujuan para pihak ke Pengadilan Agama untuk bercerai dan banyaknya perkara perceraian
dengan putusan verstek. Sehingga para mediator sulit untuk mendamaikannya, yang
mengakibatkan tidak tercapainya Capaian pada indikator kinerja ini. Berikut Tabel
Perbandingan Pencapaiannya.
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan 2017
2016 2017 Jumlah Mediasi Berhasil Persentase Jumlah Mediasi Berhasil Persentase
8 45% 4 22.2%
3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
Sisa perkara yang belum diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 566 perkara. Persentase
sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% atau 595 perkara,
(sesuai dengan sisa perkara tahun 2016) dan realisasinya adalah 100% atau 599 perkara,
semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah
tercapai 100%. Dan semuanya telah diselesaikan. Sisa perkara pada tahun 2016 sebanyak
455 Perkara atau 100%, sedangkan pada tahun 2015, sisa perkara yang diselesaikan belum
dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan
dengan tahun 2016.
Adapun alasan yang menjadi penyebab selalu banyaknya sisa perkara dari tahun ketahun
adalah sebagai berikut :
a. Domisili para pihak yang berperkara berbeda Kabupaten/provinsi, sehingga proses
penyampaian/pengembalian relaas panggilan membutuhkan waktu yang lama, disamping
itu juga terkadang masih ditemukan terjadinya keterlambatan pengembalian relaas
panggilan ke Pengaedilan Agama yang bersangkutan yang menyebabkan persidangan di
undur kembali.
b. Para pihak yang berperkara pekerjaannya sebagai PNS/ASN yang ketika pendaftarannya
belum melampirkan bukti surat izin atasa untuk bercerai, sehingga majelis hakim dalam
persidangannya mengundur waktu persidangan kedepannya dengan waktu yang lama
sampai surat izin tersebut selesai.
c. Kedua belah pihak yang berperkara selalu hadir dan memenuhi panggilan dari majelis dan
selalu terjadi perselisihan dalam persidangan/pelik untuk diselesaikan, seperti
mempermasalahkan harta gono gini, hak waris dan yang lainnya, sehingga majelis hakim
dalam menyidangkannya butuh waktu lama untuk menyelesaikannya demi memberikan
putusan yang seadil-adilnya.
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan 2017
2016 2017 Jumlah Sisa Perkara Persentase Jumlah Sisa Perkara Persentase
455 100% 595 100%
4. Persentase perkara yang diselesaikan.
Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2017 ini sebanyak
4084 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar
80% atau 2880 perkara. Adapun perkara yang diselesaikan sebanyak 4143 perkara atau
115.08%, sehingga capaian pada indikator kinerja ini sebesar 143.85%, dan semuanya telah
diselesaikan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang capaiannya 142.46% dan
tahun 2015 yang capaiannya 102%, maka tahun ini ada kenaikan persentase perkara yang
diselesaikan, sebesar 1.39%. berikut Tabel Rekapitulasi Perkara yang masuk dan yang
diputus/diselesaikan :
No Bulan Perkara Ket
Perdata Gugatan Perdata Permohonan
Masuk Putus Sisa Masuk Putus Sisa
1 JANUARI 356 316 606 27 26 30
2 FEBRUARI 271 361 516 11 23 18
3 MARET 330 296 550 18 17 19
4 APRIL 298 297 551 25 18 26
5 MEI 308 295 564 20 19 27
6 JUNI 78 261 381 10 18 19
7 JULI 461 272 570 37 21 35
8 AGUSTUS 312 375 507 144 38 141
9 SEPTEMBER 305 278 534 29 75 95
10 OKTOBER 365 313 586 53 93 55
11 NOPEMBER 324 384 526 27 48 34
12 DESEMBER 247 273 500 28 26 36
- JUMLAH 3655 3721 - 429 422 -
Alasan yang menjadi penyebab naiknya capaian pada indikator kinerja ini adalah telah
diberlakukan prosedur penanganan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan salah
satunya adalah proses unduran sidang untuk dalam kota diundur cukup satu minggu
kedepan.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan tahun 2017
2015 2016 2017
Persentase Jumlah Perkara Yang
disesesaikan
Persentase Jumlah Perkara Yang
disesesaikan
Persentase
102% 4103 142.46% 4143 143.85%
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun
2017 target yang ditetapkannya adalah 95% atau 3420 perkara. Adapun realisasinya
sebanyak 113.19% atau 4075 perkara, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah
tercapai 119.15%. dan semuanya telah selesai dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2016
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, 117.1%. tetapi pada tahun
2015 Persentase Perkara ini belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun
2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016. Sebagai bahan perbandingan lebih
jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan tahun 2017
2016 2017
Diselesaikan
Maksimal 5
Bulan
Persenta
se
Diselesaikan
Maksimal 5
Bulan
Persentase
4005 117.1% 4075 119.15%
Alasan yang menjadi penyebab naiknya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena
banyaknya perkara yang diselesaikan sampai dengan putusan verstek, sehingga proses persidangannya
hanya dua kali atau kadang 3 kali persidanga sudah diselesaikan dan proses unduran sidang untuk dalam
kota diundur satu minggu kedepan, ditambah dengan perkara permohonan/voluntair yang diselesaikan
dengan 1 kali persidangan, sehingga makin banyaknya perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan. Berikut Tabel Rekapitulasi Data Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 Bulan dan lebih dari 5 bulan.
NO BULAN
JUMLAH PERKARA
DISELESAIKAN
MAKSIMAL 5 BULAN
DISELESAIKAN
LEBIH DARI 5
BULAN
KET
1 JANUARI 334 8
2 FEBRUARI 375 9
3 MARET 308 5
4 APRIL 306 9
5 MEI 305 9
6 JUNI 275 4
7 JULI 289 4
8 AGUSTUS 409 4
9 SEPTEMBER 350 3
10 OKTOBER 402 4
11 NOPEMBER 427 5
12 DESEMBER 295 4
- JUMLAH 4075 68
6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ditargetkan
sebesar 5% atau 180 perkara. Adapun realisasinya adalah 198% atau 68 perkara dan
semuanya telah diselesaikan. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai
162%. Sedangkan pada Tahun 2016 Capaian pada indikator ini telah tercapai 145% atau 98
perkara. Adapun pada tahun 2015 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari
5 bulan, belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat
dibandingkan dengan Tahun 2016 saja. Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat
dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan tahun 2017
2016 2017
Diselesaikan
Lebih Dari 5
Bulan
Persenta
se
Diselesaikan
Lebih Dari 5
Bulan
Persentase
98 145% 68 162%
Alasan yang menjadi penyebab naiknya capaian pada indikator kinerja ini adalah
berpedoman pada prosedur penanganan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan salah
satunya adalah proses unduran sidang untuk dalam kota diundur cukup satu minggu
kedepan. Sedangkan sistem penghitungan capaian (%) berpedoman pada pola
penghitungan semakin kecil realisasi terhadap target, maka semakin bersar capaiannya.
SASARAN 2 Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
INDIKATOR KINERJA Target 2017 Realisasi %
1 Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding
99,5 % 4134 115.41%
2 Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi
99,84% 4142 115.24%
3 Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali (PK)
100 % 4143 115%
Dalam menganalisis Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada Pengadilan Agama
Subang menggunakan 3 Indikator Kinerja, dinataranya :
1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017
diatrgetkan sebesar 99.5% atau 3582 perkara adapun realisasinya adalah 114.8% atau 4134
perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini
telah tercapai 115.41%. Sedangkan pada Tahun 2016 Capaian pada Indikator Kinerja ini telah
tercapai 114.35%. tapi pada tahun 2015, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding, belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat
dibandingkan dengan tahun 2016 saja.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan tahun 2017
2016 2017
Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Persenta
se
Perkara Yang
Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Banding
Persentase
4096 114.35% 4134 115.41%
Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja
disebabkan karena banyaknya perkara yang diselesaikan sampai dengan putusan verstek,
sehingga proses persidangannya hanya dua kali atau kadang 3 kali persidanga sudah
diselesaikan. Berikut Tabel Perkara yang dimohonkan Banding :
NO. NOMOR PERKARA
TANGGAL
KETERANGAN PUTUSAN
PERMOHO
NAN
BANDING
PENGIRIMA
N BERKAS
1 2 4 5 6 7
1 2592/Pdt.G/2016/PA.Sb
g 1/9/2017 1/17/2017 2/21/2017
Putus tanggal 29
Maret 2017
2 2748/Pdt.G/2016/PA.Sb
g 1/24/2017 1/19/2017 2/21/2017
Putus tanggal 22
Maret 2017
3 3128/Pdt.G/2016/PA.Sb
g 12/5/2016 5/22/2017 6/19/2017
Putus tanggal 19
Juli 2017
4 2945/Pdt.G/2016/PA.Sb
g 6/13/2017 7/4/2017 8/28/2017
Putus tanggal 11
Oktober 2017
5 1113/Pdt.G/2017/PA.Sb
g 8/30/2017 9/6/2017 10/3/2017
Putus tanggal 08
Nopember 2017
6 1116/Pdt.G/2017/PA.Sb
g 9/25/2017 10/5/2017 11/2/2017
Putus tanggal 12
Desember 2017
7 1458/Pdt.G/2017/PA.Sb
g
10/23/201
7
10/30/201
7 12/5/2017
Putus tanggal 21
Desember 2017
8 1653/Pdt.G/2017/PA.Sb
g
10/10/201
7
12/11/201
7 - Belum Dikirim
9 2821/Pdt.G/2017/PA.Sb
g 12/7/2017
12/29/201
7 - Belum Dikirim
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017
ditargetkan sebesar 99.84% atau 3594 perkara adapun realisasinya sebesar 115% atau 4142
perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini
telah tercapai 115.24%. pada tahun 2016 perkara yang tidak mengajikan upaya hukum
Kasasi Capaiannya 113.97%. sedangkan pada tahun 2015 perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017
hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan tahun 2017
2016 2017
Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Persenta
se
Perkara Yang
Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Banding
Persentase
4096 113.97% 4142 115.24%
Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena
Perkara Banding yang diajukan hanya 9 (sembilan) perkara, sehingga Perkara Kasasi yang
diajukan pada tahun 2017 hanya 1 (satu) perkara. Berikut Tabel Perkara Kasasi yang
diajukan.
Daftar Perkara Yang diajukan Kasasi
NO NOMOR PERKARA
TANGGAL
KET PUTUS
TK. PERTAMA
PUTUSAN
PTA
PERMOHONAN
KASASI
1 2 3 4 6 8
1 2592/Pdt.G/2016/PA.Sbg 09-01-2017 29-03-2017 17-04-2017
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) pada
tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% atau 3600 perkara adapun realisasinya adalah 115%
atau 4143 perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan. Sehingga capaian pada indikator
kinerja ini telah tercapai 115%. Sedangkan pada tahun 2016 Capaian pada Indikator Kinerja
ini adalah 113.97%. pada tahun 2015 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017
hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan tahun 2017
2016 2017
Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum PK
Persenta
se
Perkara Yang
Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
PK
Persentase
4102 113.97% 4143 115%
Pada Tahun 2017 tidak ada Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)
sedangkan pada Tahun 2016 terdapat 1 (satu) perkara yang mengajikan Upaya Hukum PK
yaitu : 2886/Pdt.G/2014/PA.Tgrs (perkara bantuan dari Pengadilan Agama Tigaraksa) pada
tanggal 15 april 2016.
SASARAN 3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA Target 2017 Realisasi %
1 Persentase berkas yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap
100 % 10 100%
2 Persentase berkas yang deregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
100 % 4143 100%
3 Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:360 4143 191.8%
4 Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak
100 % 4143 100%
5 Persentase akta cerai yang diterbitkan 100 % 3220 100%
6 Persentase penyitaan tepat waktu dan
tempat
100 % 3 100%
Dalam menganalisis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara pada
Pengadilan Agama Subang menggunakan 6 Indikator Kinerja, dinataranya :
1. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara
lengkap.
Persentase berkasa yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%, dan realisasinya adalah 100% atau 10 berkas
perkara, semuanya telah diselesaikan dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama
Jawa Barat. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dan 2016 yang capainnya 100%. Maka tahun ini
tidak ada kenaikan persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan tahun 2017
2016 2017
Perkara yang
diajukan Banding,
Kasasi dan PK
Persenta
se
Perkara yang
diajukan
Banding, Kasasi
dan PK
Persentase
15 100% 10 100%
Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini adalah
pembukuan pada buku register telah dibuat sebagaimana mestinya, dan pencatatan yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) telah dilaksanakan secara tertib
dan baik sesuai dengan pola bindalmin kedalam buku register sebagaimana mestinya dan
disampaikan kepada pengadilan tingkat Banding dan Mahkanah Agung RI sesuai dengan
aturan waktu yang telah ditetapkan.
2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2017 ditargetkan
sebesar 100%, dan realisasinya adalah 100% atau 4143 perkara, semuanya telah diregister dan telah
selesai didistribusikan ke Majelis. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%.
Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang capaianya 100% atau 4243 perkara, maka tahun
ini tidak ada kenaikan persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan tahun 2017
2016 2017
Jumlah Perkara
yang diterima
Persenta
se
Jumlah Perkara
yang diterima
Persentase
4243 100% 4143 100%
Tercapainya Capaian pada Indikator Kinerja ini karena Berkas yang diterima oleh bagian pendaftaran
langsung dimasukan kedalam buku register oleh petugas tarkait, hari selanjutnya berkas naik ke
pimpinan/ketua untuk ditetapkan majelis hakimnya, kemudian hari selanjutnya berkas turun ke
Panitera untuk ditetapkan Panitera/Panitera Penggantinya berikut Jurusita/Jurusita Penggantinya
(dilakukan setiap satu hari pada hari kerja), seteh itu diberikan ke petugas register untuk di bukukan
dan kemudian pada hari itu juga berkas diterima oleh ketua majelis hakimnya, kegiatan seperti ini
telah tertuang dalam SOP berperkara.
3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2016 diatrgetkan sebesar
1:360. Adapun realisasinya adalah 1:690.5 atau 191.8%. Dari 4143 perkara yang diterima
dibagi dengan 6 Majelis Hakim, semuanya telah diregister dan telah selesai didistribusikan ke
Majelis Hakim. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 191.8%. Sedangkan
pada tahun 2016 Capaian pada Indikator Kinerja ini tercapai 118%. Adapun pada tahun 2015
mediasi yang dijadikan akta perdamaian, belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian
pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun 2017
2016 2017
Jumlah
Majelis
Hakim
Jumlah
Perkara yang
diterima
Persenta
se
Jumlah
Majelis
Hakim
Jumlah
Perkara yang
diterima
Persenta
se
10 4243 118% 6 4143 191.8%
Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini adalah
telah meningkatnya penerimaan perkara pada tahun 2017 dan sesuai dengan Prinsip
Rasionalisasi Majelis Hakim maka pada Tahun 2017 telah dilakukan Perubahan menjadi 6
(enam) Majelis Hakim, sedangkan pada Tahun 2016 terdapat 10 Majels Hakim.
4. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para
pihak.
Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% dan realisasinya adalah 100%. Semuanya telah
selesai dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, sehingga capaian pada indikator
kinerja ini telah tercapai 100%. Dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 4143
perkara. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dan 2016 yang capainnya sama
100%. Maka tahun ini tidak ada kenaikan persentase penyampaian pemberitahuan relas
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017
2015 2016 2017
Jumlah
Perkara Putus
Persentase Jumlah
Perkara
Putus
Persentase Jumlah
Perkara
Putus
Persenta
se
- 100% 4103 100% 4143 100%
Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini tidak
terlepas dari proses penyampaian pemberitahuan relaas putusan selalu dilaksanakan tepat
waktu ke tempat para pihak berdasarkan perintah dari Ketua Majelis Hakim, baik perintah
dari dalam maupun dari luar kantor (tabayyun) yang diatur sesuai dengan pola bindalmin.
5. Persentase Akta Cerai yang diterbitkan.
Persentase Akta Cerai yang diterbitkan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%. Dan
realisasinya adalah 100% atau 3220 perkara, semuanya telah selesai diterbitkan. Sehingga
capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada Tahun 2016 Capaiannya tercapai
100% atau 3170 Perkara. Sedangkan pada Tahun 2015 capiannya hanya tercapai 94% atau
3410 perkar.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017
2015 2016 2017
Jumlah
Akta
Persentase Jumlah
Akta
Persentase Jumlah
Akta
Persenta
se
Cerai Cerai Cerai
2410 94% 4170 100% 3220 100%
Prosedur penerbitan Akta Cerai ini adalah ketika berkas perkara telah diminutasi oleh Ketua
Majelis maka berkas tersebut disampaikan kepada petugas Meja 3 untuk dipersiapkan
pencetakan Akta Cerainya. Apabila berkas Cerai Gugat sudah Berkekuatan Hukum Tetap
(BHT) maka Akta Cerai langsung dicetak dan diterbitkan. Apabila berkas Cerai Talah ketika
telah BHT maka berkas tersebut ditentukan jadwal sidang ikrarnya dan ketika setelah
diikrarkan Akta Cerainya langsung dicetak kemudian diterbitkan dan bisa ditunggu oleh pihak
berperkara pada hari itu juga Akta Cerainya bisa diambil. Prosedur seperti ini terus berjalan
sampai sekarang, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%.
6. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%.
Dan realisasinya sebesar 100%. Atau 3 Perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan.
Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Sedangkan pada Tahun 2016
Capian pada Indikator kinerja ini telah tercapai 100% atau 1 Perkara. Adapun pada tahun
2015, penyitaan tepat waktu dan tempat belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian
pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016. Dan capaiannya sama telah
tercapai 100%.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun 2017
2016 2017
Jumlah
Perkara
Penyitaan
Persentase Jumlah
Perkara
Penyitaan
Persentase
1 100% 3 100%
Prosedur penyitaan dilakukan berdasarkan pasal 227 HIR, telah dilaksanakan sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan dan tidak ada hambatan yang begitu berarti sehingga dapat
dilaksanakan dan diselesaikan secara lancar. Berikut Tabel Perkara Penyitaan Tepat waktu
dan tempat :
NO NO. PERKARA JENIS PENYITAAN TANGGGAL
PELAKSANAAN
SITA
KET
1 0716/Pdt.G/2017/PA.Sbg Tanah Sawah 09/08/2017
2 0593/Pdt.G/2017/PA.Sbg Tanah Darat 26/07/2017
3 1703/Pdt.G/2017/PA.Sbg Tanah dan
Bangunan
14/09/2017
SASARAN 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
(Acces to Justice)
INDIKATOR KINERJA Target 2017 Realisasi %
1 Persentase perkara prodeo yang
Diselesaikan
100 % 49 100%
2 Persentase perkara yang diselesaikan dengan
cara sidang di luar gedung Pengadilan
100 % 187 100%
3 Jumlah Jam pelayanan Posbakum untuk
masyarakat miskin
350 Jam 350 100%
Dalam menganalisis Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to
Justice) pada Pengadilan Agama Subang menggunakan 3 Indikator Kinerja, dinataranya :
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%,
dan realisasinya adalah 100%, atau 49 perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan dan
dibantu oleh anggaran DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun 2017, sehingga capaian pada
indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Sedangkan pada Tahun 2016 Capian pada Indikator
kinerja ini telah tercapai 100% atau 87 Perkara. Adapun pada tahun 2015 capaian pada
indikator kinerja ini hanya tercapia 90% atau 85 perkara.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017
2015 2016 2017
Jumlah
Perkara
Prodeo
Persenta
se
Jumlah
Perkara
Prodeo
Persenta
se
Jumlah
Perkara
Prodeo
Persentas
e
85 90% 87 100% 49 100%
Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena
perkara prodeo yang diajukan teleh memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,
jadi jumlah perkara prodeo yang diterima semuanya dapat diselesaikan tanpa ada kendala.
Berikut Tabel Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 beserta serapan
anggarannya, diantaranya :
NO BULAN PRODEO
JUMLAH
PERKARA
SERAPAN KET
1 JANUARI - -
2 FEBRUARI 5
Rp
3.582.000
3 MARET 4 -
4 APRIL 14
Rp
4.751.000
5 MEI 8
Rp
1.103.000
6 JUNI -
Rp
6.219.000
7 JULI 5
Rp
416.000
8 AGUSTUS 8
Rp
2.206.000
9 SEPTEMBER 2
Rp
1.840.000
10 OKTOBER 1
Rp
596.000
11 NOPEMBER 2 -
12 DESEMBER - -
JUMLAH 49
Rp
20.713.000
2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan.
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan
PADA Tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%, dan realisasinya adalah 100%, atau 187
perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini
telah tercaiap 100%. Sedangkakn pada Tahun 2016 capaian pada indikator kinerja ini telak
tercapai 100% atau 257 perkara. Pada tahun 2015, perkara yang dapat diselesaikan dengan
cara sidang diluar gedung pengadilan belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian
pada tahun 2017 hanya dapat tidak dibandingkan dengan tahun 2016 saja.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun
2017
2016 2017
Jumlah
Perkara
Sidang Keliling
Persent
ase
Jumlah
Perkara
Sidang
Keliling
Persenta
se
257 100% 187 100%
Indikator Kinerja ini sangat membantu masyarakat yang daerahnya berjauhan dengan
gedung Kantor Pengadilan Agama Subang Karena prosedur pelaksanaan sidang di luar
gedung pengadilan ini adalah untuk membantu masyarakat sebagai para pencari keadilan
yang sulit untuk bisa datang ke Pengadilan Agama, karena wilayahnya sangat berjauhan.
Berikut Tabel Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan,
diantaranya : NO BULAN SIDANG KELILING
JUMLAH
PERKARA
SERAPAN TEMPAT KET
1 2 3 4 5 6
1 JANUARI - - -
2 FEBRUARI 20 Rp 2.100.000 KASOMALANG
PAMANUKAN
3 MARET 20 Rp 2.100.000 KASOMALANG
PAMANUKAN
4 APRIL 22 Rp 2.100.000 KASOMALANG
PAMANUKAN
5 MEI 25 Rp 2.100.000 KASOMALANG
PAMANUKAN
6 JUNI - - -
7 JULI 20 Rp 2.100.000 KASOMALANG
PAMANUKAN
8 AGUSTUS 20 Rp 2.100.000 KASOMALANG
PAMANUKAN
9 SEPTEMBER 20 Rp 2.100.000 KASOMALANG
PAMANUKAN
10 OKTOBER 20 Rp 2.100.000 PAMANUKAN
KASOMALANG
11 NOPEMBER 20 Rp 2.100.000
KASOMALANG
PAMANUKAN
CIBOGO
TANJUNGSIANG
12 DESEMBER - - -
JUMLAH 187 Rp 18.900.000 -
3. Jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin.
Persentase jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin pada tahun 2017
ditargetkan sebanyak 350 Jam, dan realisasinya adalah 350 Jam. Semuanya telah terlayani
dan telah terselesaikan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%.
Sedangkan pada Tahun 2016 capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100% atau 350
Jam. Adapun pada tahun 2015 belum dibentuk layanan Posbakum, sehingga capaian pada
tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016. Dan capaiannya tidak ada
perubahan adalah 100%.
Program posbakum untuk masyarakat miskin di Pengadilan Agama Subang baru berjalan 2
(dua) tahun, pada tahun 2016 dan 2017 melalui sistem penunjukan langsung oleh pihak
pengadilan kepada biro bantuan hukum yang bersedia memberikan layanan hukum bagi
masyarakat, dan masyarakat sebagai para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan
Agama Subang merasa sangat terbantu dengan adanya layanan posbakum tersebut. Adapun
anggaran yang di pakai untuk terselenggaranya layanan posbakum tersebut telah
tersedianya anggaran DIPA Pengadilan Agama Subang. berikut Tabel Pelayanan posbakum
untuk masyarakat miskin pada Tahun 2017, diantaranya :
NO BULAN POSBAKUM
JUMLAH
LAYANAN
SERAPAN KET
1 JANUARI - -
2 FEBRUARI 256
Rp
2.900.000
3 MARET 257 -
4 APRIL 257
Rp
6.000.000
5 MEI 254
Rp
3.000.000
6 JUNI 82
Rp
3.000.000
7 JULI 106
Rp
3.000.000
8 AGUSTUS 150
Rp
3.000.000
9 SEPTEMBER 175 -
10 OKTOBER 150 Rp
6.000.000
11 NOPEMBER 225
Rp
3.000.000
12 DESEMBER 160
Rp
5.100.000
JUMLAH 2072
Rp
35.000.000
SASARAN 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
INDIKATOR KINERJA Target 2017 Realisasi %
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti
100 % 3 100%
Dalam menganalisis Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Pengadilan
Agama Subang menggunakan 1 Indikator Kinerja, dinataranya :
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%, dan realisasinya sebanyak 100%
atau 3 perkara, semuanya telah dilaksanakan dan telah ditindaklanjuti, sehingga capaian
pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada Tahun 2016 capaian pada indikator
kinerja ini telah tercapai 100% atau 4 Perkara. Adapun pada Tahun 2015 capaian pada
indikator kinerja ini telah tercapai 102%.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017
2015 2016 2017
Jumlah
Perkara
Permohonan
Eksekusi
Persenta
se
Jumlah
Perkara
Permohonan
Eksekusi
Persenta
se
Jumlah
Perkara
Permohonan
Eksekusi
Persentas
e
- 102% 4 100% 3 100%
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena telah berjalannya prosedur
penanganan perkara sesuai dengan peraturan yang ada dan telah diatur dalam SOP
berpekara, dan kinerjanya selalu diawasi oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang.
Sehingga jenis perkara apapun yang masuk harus ditreima dan ditindaklanjuti. Berikut Tabel
Perkara Permohonan Eksekusi :
No No. Perkara Tgl
Daftar
Jenis
Eksekusi
Aanmaning Pelaksanaan
Eksekusi
KET
1 1714/Pdt.G/2014/PA.Sbg 16/02/2017 Barang Tidak
Bergerak
26/04/2017 03/05/2017 -
2 2582/Pdt.G/2014/PA.Sbg 21/02/2017 Barang Tidak
Bergerak
12/04/2017 Damai -
3 2582/Pdt.G/2014/PA.Sbg 30/05/2017 Barang Tidak
Bergerak
12/04/2017 Damai -
SASARAN 6 : Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di
Pengadilan
INDIKATOR KINERJA Target 2017 Realisasi %
Persentase permohonan informasi yang
ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 %
Dalam menganalisis Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan
pada Pengadilan Agama Subang menggunakan 1 Indikator Kinerja, dinataranya :
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan sebesar
100%, dan realisasinya sebesar 100%. Semuanya telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti,
sehingga capaian pada indiakator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan dengan
realisasi tahun 2015 dan 2016 yang capaiannya adalah sama 100%, maka tahun ini tidak ada
kenaikan persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini didasari oleh prinsip keterbukaan dalam
memberikan informasi kepada publik agar bisa lebih mengoptimalkan sumber informasi yang
dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Subang telah menyiapkan
informasi via papan leaflet yang meliputi : Prosedur Berperkara, Panjar Biya Perkara, Layanan
Hukum, Berperkara secara Cuma-Cuma dan tersedia pula Layanan Informasi dan Pengaduan
Dan Masing-masing informasi tertulis disediakan pada letak-letak strategis yang mudah
dibaca serta mudah dipahami oleh masyarakat. Disamping itu juga telah tersedia layanan
informasi melalui interner di situs web : www.pa-subang.go.id.
SASARAN 7 : Meningkatnya kualitas pengawasan.
INDIKATOR KINERJA Target 2017 Realisasi %
1 Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
100 % 0% 0%
2 Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
100 % 2 100%
Dalam menganalisis Peningkatan Kualitas Pengawasan pada Pengadilan Agama Subang
menggunakan 2 Indikator Kinerja, dinataranya :
1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan sebesar
100%, adapun realisasinya adalah – (nihil). Sedangkan layanan dan pengaduan selalu terbuka
untuk umum dan bahkan telah tersedia Kotak Saran yang terletak di ruang tunggu sidang.
Sehingga capaian pada indikator kinerja ini tidak tercapai atau 0 (nihil). Bila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2016 dan 2015 yang capaiannya adalah 0 (nihil), maka tahun ini tidak
ada kenaikan persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
Tidak tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena tidak adanya pengaduan
masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama Subang dan tidak
adanya pengaduan itu bukan berarti pula gagalnya persentase Indikator Kinerja ini. Hal ini
telah terbukti juga dari hasil responden masyarakat tentang kepusan masyarakat terhadap
pelayanan publik yang hasilnya memuaskan.
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2017
ditargetkan sebesar 100%. Dan realisasinya adalah 100% atau 2 kali pemeriksaan, semuanya
telah selesai ditindaklanjuti. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%.
Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang capaiannya adalah 100% atau 4 kali
pemeriksaan dan tahun2015 yang capaiannya 100% atau 3 kali pemeriksaan. Maka tahun ini
tidak ada kenaikan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017
2015 2016 2017
Jumlah
Pemerksaan
Eksternal
Persenta
se
Jumlah
Pemerksaan
Eksternal
Persenta
se
Jumlah
Pemerksaan
Eksternal
Persentas
e
3 100% 4 100% 2 100%
Adapun realisasi pada indikator kinerja ini adalah 2 kali pemeriksaan diantaranya sebagai
berikut :
a. pemeriksaan dari tim pengawasan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tanggal 22
Desember 2017 tentang Daftar Hadir Pegawai. Terdapat beberapa temuan diantaranya
1. tentang absensi manual setelah Jam 08.00 WIB harus selalu digaris merah tanpa terkecuali
baik jajaran Hakim, Pegawai ataupun Honorer, semuanya telah ditindaklanjuti dan
dilaksanakan sampai dengan sekarang dan dijadikan sebagai pedoman agar tidak melakukan
kesalahan yang sama, tadinya hanya Pegawai dan Hakim saja.
2. Hasil absensi sidik jari harus di bundel disatukan dengan Laporan Absensi Bulanan, semuanya
telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sampai dengan sekarang dan dijadikan sebagai
pedoman agar tidak melakukan kesalahan yang sama,tadinya tidak dimasukkan ke dalam
Bundel Laporan.
b. Pemeriksaan dari tim monitoring dan pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Barat meliputi semua unsur baik dari bidang kepaniteraan maupun
kesekretariatan. Terdapat juga beberapa temuan dan dari temuan tersebut langsung
ditindaklanjuti dan diselesaikan pada saat itu juga dan dijadikan pedoman agar tidak melakukan
kesalahan yang berulang-ulang.
Berikut data evaluasi dan Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan Pengadilan Tinggi
Agama Jawa Barat :
NO TEMUAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KET
A MANAJEMEN PERADILAN
1 Program Kerja sudah dibuat akan tetapi belum
disosialisasikan kepada seluruh pegawai.
Program Kerja telah diperbanyak, telah
dibagikan dan telah disosialisasikan
kepada seluruh pegawai.
2 Hasil Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas
Bidang telah dibuat laporan pada Tanggal 03
April 2017, tetapi belum diadakan evaluasi atas
Laporan Hasil Pengawasan Oleh Hakim
Pengawas bidang pada Bulan April Tahun
2017 telah dilakukan evaluasi atas
NO TEMUAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KET
temuan tersebut dan belum dikirim ke
Pengadilan Tinggia Agama Jawa Barat.
temuan-temuan dari hasil pengawasan
tersebut dan telah dikirim ke Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Barat.
3 Dalam SK ketua Pengadilan Agama Subang No.
W10-A9/02.A/HK.05/I/2016 Tanggal 12 April
2017 Tentang Panjar Biaya Perkara pada
Pengadilan Agama Subang, tidak mengatur Biaya
Panggilan Ghoib dan Biaya Panggilan ke Luar
Negeri.
Telah dibuat SK Biaya Panggilan Ghoib
dan Biaya Panggilan Keluar Negeri.
4 Ditemukan adanya Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Subang No. W10-
A9/670/KP.01.2/III/2017 Tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan
Agama Subang dan Surat Keputusan Pengelola
Biaya Proses No. W10-A9/826/KP.003/III/2017
tentang Penunjukan Petugas Pembuat
komitmen, Bendahara dan Staft Pelaksana
Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama
Subang.
Telah dibuat SK Ketua Pengadilan Agama
Subang No. W10-A9/660
A/HK.05/III/2017, tentang Alokasi
Penggunaan Biaya Proses ATK Perkara
pada Pengadilan Agama Subang tanggal
01 Maret 2017.
B ADMINISTRASI PERSIDANGAN
1 Perkara No. 2749/Pdt.G/2016/PA.Sbg, tanggal
sidang pertama dalam BAS tidak sama dengan
tanggal PHS dan relaas untuk sidang pertama
tertulis hari senin tanggal 02 Januari 2017, tetapi
dalam BAS tertulis hari Senin tanggal 09 Januari
2017.
Perkaera No. 2749/Pdt.G/2016/PA.Sbg,
tanggal sidang pertama dalam BAS
tertera pada tanggal 10 Oktober 2016,
pada sidang kedua tanggal 24 Oktober
2016, semuanya sama dengan tanggal
yang ada pada relaas panggilan.
2 Perkara No. 3487/Pdt.G/2016/PA.Sbg. Perkara No. 3487/Pdt.G/2016/PA.Sbg.
1.1. Dalam BAS tanggal 10 April 2017 tertulis
bahwa sidang ditunda sampai tanggal 08
Mei 2017 untuk memanggil penggugat yang
masih dalam wilayah hukum Pengadilan
Agama Subang dengan tenggang waktu 32
hari
1.2. Unduran sidang tunda dalam jangka
waktu 1 (satu) minggu tidak
memungkinkan, karena JSP tidak
bersedia untuk melaksanakan,
dengan alasan dikhawatirkan
pelaksanaan panggilan tidak patut
untuk dilaksanakan.
Unduran sidang diundur dengan
tenggang waktu 28 hari dikarenakan
terhalang oleh hari libur pada
tanggal 24 April dan tanggal 01 Mei
2017.
2.2. Pemberitahuan Isi Putusan sudah
dilaksanakan oleh Jurusita pada tanggal 09
Mei 2017, tetapi tidak dimasukkan dalam
berkas perkara.
2.2. Pemberitahuan Isi Putusan sudah
dimasukkan kedalam berkas perkara
2.3. Perkara No. 2794 /Pdt.G/2016/PA.Sbg.
dalam Berita Acara Sidang tanggal 30
Januari 2017 dinyatakan sidang ditunda
untuk pembuktian sampai tanggal 8 Mei
2017 yang berarti 4 Bulan.
2.3. Perkara No. 2794
/Pdt.G/2016/PA.Sbg. panggilannya
ditunda selama 4 Bulan, karena
panggilan disampaikan ke Luar
Negeri melalui kedutaan setempat.
2.4. Perkara No. 0467/Pdt.G/2917/PA.Sbg. 2.4. Unduran sidang ditunda dalam
NO TEMUAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KET
dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret
2017 menyatakan bahwa sidang ditunda
untuk memanggi tergugat sampai dengan
tanggal 03 April 2017 kurang lebih 17 hari.
jangka waktu 1 (satu) minggu tidak
memungkinkan, karena JSP tidak
bersedia untuk melaksanakan,
dengan alasan dikhawatirkan
pelaksanaan panggilan tidak patut
untuk dilaksanakan.
2.5. Perkara No. 0364/Pdt.G/2017/PA.Sbg.
dalam Berita Acara tanggal 20 April 2017
tertulis kalimat. Karena tergugat telah
dipanggil dengan resmi dan patut, namun
tidak lagi berada di alamat tersebut, oleh
karenanya pemeriksaan perkara tersebut
tidak dapat dilanjutkan, padahal dalam
pertimbangan hukum putusan tersebut
menyatakan karena penggugat dalam
persidangan mencabut perkara, maka
pemeriksaan perkara tidak dapat
dilanjutkan.
2.5. Karena tergugat tidak beralamat di
alamat tersebut. Maka penggugat
mencabut gugatannya, karena ingin
mencari alamat tergugat tersebut
yang jelas.
2.6. Perkara No. 0467/Pdt.G/2017/PA.Sbg dan
perkara No. 3727/Pdt.G/2016/PA.Sbg.
dengan alasan dicabut oleh Penggugat,
tetapi produk putusan oleh Hakim berbeda
yaitu ada produk berupa Penetapan dan
ada putusan.
2.6. perkara No.
3727/Pdt.G/2016/PA.Sbg, sudah
diperbaiki dari Putusan menjadi
penetapanPerkara di cabut.
C ADMINISTRASI PERKARA
1 Register Gugatan Register Gugatan
1.1. ditemukan kolom-kolom dalam register yang
seharusnya sudah terisi masih kosong,
mosalnya dalam perkara No.
0023/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal sidang
pertama belum ditulis tetapi tanggal putus
sudah ada. Perkara No.
0025/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tangga BHT dan
tanggal minutasi yang seharusnya sudah
terisi masih kosong.
1.1. Telah ditindaklanjuti pengisian
kolom-kolom register yang masih
kosong dalam perkara No.
0023/Pdt.G/2017/PA.Sbg. dan No.
0025/Pdt.G/2017/PA.Sbg serta
kolom-kolom register yang lainnya
sesuai dengan keadaan berkas.
1.2. Penulisan tanggal BHT dalam Register
Gugatan No. 1 tahun 2017 tertulis tepat
pada hari ke 14 (empat belas) sejak tanggal
putus atau tanggal PBT.
1.2. Penulisan tanggal BHT mennadi hari
ke 15 (lima belas) sejak tanggal
putus atau tanggal PBt.
2 Pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh JSP
tidak sesuai dengan tanggal keluar uang
panggilan dari jurnal, misalnya pemanggilan
penggugat dalam perkara
3487/Pdt.g/2016/PA.Sbg, uang keluar dalam
Jurnal tercatat tanggal 11 April 2017, sementara
panggilan baru dilaksanakan pada tanggal 28
April 2017
Pelaksanaan pemanggilan para pihak
oleh JSP diusahakan sama dengan
tanggal keluarnya uang panggilan dalam
Jurnal.
3 Isi Putusan yang harus diberitahukan kepada
pihak, tidak segera diberitahukan kepada pihak
Tindak lanjut pemberitahuan isi putusan
kepada para pihak dilaksanakan oleh JSP
NO TEMUAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KET
oleh JSP. Misalnya perkara No.
0008/Pdt.G/2016/PA.Sbg, putusan tanggal 07
Februari 2017 baru diberitahukan isi
putusannya kepada puhak tanggal 24 Februari
2017.
paling lambat 2 (dua) hari sejak diputus.
4 Belum ada stock opname barang ATK perkara Barang ATK perkara akan di stock
opname setiap bulannya.
5 BOX arsip Perkara No. 0305 Tahun 2016 ada dua
berkas yang belum masuk yaitu perkara No.
3048/Pdt.g/2016/PA.Sbg.dan Perkara No.
3049/Pdt.G/2016/PA.Sbg serta BOX No. 374
Tahun 2016 ada sat berkas yang belum masuk
yaitu perkara No. 3732/Pdt.G/2016/PA.Sbg.
Berkas perkara No.
3048/Pdt.G/2016/PA.Sbg, perkara No.
3049/Pdt.G/2016/PA.Sbg, dan perkara
No. 3732/Pdt.G/2016/PA.Sbg, telah
dimasukkan ke Box sesuai dengan no.
urut tempatnya.
Untuk selanjutnya dibuat buku catatan
untuk pengelola arsip mengenai keadaan
berkas perkara yang sudah inkrah.
6 Adanya Pembelian Materai, Pembuatan
Stempel dan Pembelian Plesdisk dari Biaya
Proses.
Pembelian ATK perkara akan disesuaikan
dengan Rencana Belanja Penggunaan
Biaya Proses di PA. Subang.
D ADMINISTRASI UMUM / KESEKRETARIATAN
1 Sistematika Penyusunan Rencana belum sesuai
Permen PPN No. 5 tahun 2014
Seluruh unsur pimpinan belum sepenuhnya
terlibat dalam penyusunan Renstra (tidak ada
paraf pada tiap lembar dokumen renstra, hasil
notulen rapat penyusunan renstra, sosialisasi
renstra).
Untuk penyusunan Review Renstra
Tahun yang akan datang akan
berpedoman pada Permen PPN No. 5
tahun 2014 dan akan melibatkan
pimpinan dalam penyusunannya, serta
akan dibuktikan dengan adanya
undangan rapat, absensi, hasil notulen
dan paraf pada setiap lembar dokumen
renstra yang sudah final.
2 Penandatanganan Perjanjian Kinerja hanya
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama,
panitera dan Sekretaris belum menyampaikan
anggaran yang diperlukan.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja
untuk tahun yang akan datang akan
disesuaikan dengan surat edaran dari
SEKMA No. 323/SEK/OT.01.2/II/2016.,
bahwa Perjanjian kinerja ditandatangani
oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai
pihak ke 1 (satu) dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama sebagai pihak ke 2 (dua),
serta Penyusunan Perjanjian Kinerjanya
akan berpedoman pada Permenpan No.
53 tahun 2014.
3 Sistematika Penyusunan Lkjip Belum Sesuai
Dengan Juknis Penyusunan LKjIp.
Analisis pencapaian kinerja belum
menyampaikan perbandingan dengan capaian
3-5 tahun, belum menjelaskan paktor penyebab
keberhasilan atau sebaliknya, belum ada analisis
atas efisiensi penggunaan sumber daya, belum
ada analisis program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan
Penyusunan LKjIP dan Analisis
Pencapaian Kinerja Tahun yang akan
datang akan mengacu pada Permenpan
No. 53 Tahun 2014.
NO TEMUAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KET
pencapaianpernyataan kinerja
Laporan PMPRB belum menyampaikan hasil
penilaian dari masing-masing area.
Penilaian dalam LKE belum sepenuhnya
didukung dengan eviden dari masing-masing
area.
Belum ada program kerja atau rencana aksi
dalam penyusunan PMPRB 2017.
Laporan PMPRB Tahun yang akan datang,
akan menyampaikan hasil penilaian dari
masing-masing area.
Lembar Kerja Evaluasi RB untuk Tahun
yang akan datang, akan di masukan
eviden-eviden yang menunjang penilaian
laporan.
Pengadilan Agama subang sedang
membuat Rencana Aksi PMPRB 2017
untuk menunjang penilaian Laporan.
Untuk penyusunan Laporan PMPRB akan
mengacu pada Permenpan No. 14 tahun
2014 dan Surat badilag No.
0720/DJA/OT.01.2/02/2017.
SASARAN 8 : Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal
INDIKATOR KINERJA Target 2017 Realisasi %
1 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Jabatan dan Fungsional
5 14 280%
2 Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala
maupun incidental
24 30 125%
3 Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala 18 19 105.5%
4 Jumlah pengusulan kenaikan pangkat 8 8 100%
5 Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat 1 1 100%
6 Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ
terhadap pejabat & PNS
30 35 116%
7 Jumlah pengusulan satyalencana 6 6 100%
8 Jumlah pembuatan SKP 30 35 116.6%
9 Jumlah pengiriman laporan tahunan
Kepegawaian
1 1 100%
10 Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
pegawai
100 % 6.312.32
4.288,00
104.07%
11 Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
barang
99 % 7.130.01
6.628,00
100%
12 Persentase realisasi penyerapan
anggaran DIPA untuk belanja
modal
99 % 134.300.
000,00
100.4%
13 Jumlah laporan realisasi anggaran 12 12 100%
INDIKATOR KINERJA Target 2017 Realisasi %
14 Jumlah penerimaan PNBP 200 jt 251.335.
506,00
125.66%
15 Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara
(BMN)
1 0 0%
16 Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) 2 2 100%
Dalam menganalisis Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal pada
Pengadilan Agama Subang menggunakan 16 Indikator Kinerja, dinataranya :
1. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Jabatan dan Fungsional.
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Jabatan dan Fungsional pada tahun 2017 ditargetkan
sebanyak 5 orang, adapun realisasinya adalah 14 orang, semuanya telah selesai
melaksanakan Diklat, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 200%. Pada
Tahun 2016 capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 240% atau 12 orang. Adapun
pada Tahun 2015 capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 125% atau 6 orang.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017
2015 2016 2017
Jumlah PNS
yang
mengikuti
Diklat
Persenta
se
Jumlah PNS
yang
mengikuti
Diklat
Persenta
se
Jumlah PNS
yang
mengikuti
Diklat
Persentas
e
6 125% 12 240% 10 200%
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan semua peserta tidak ada yang
menolak untuk berangkat melaksanakan tugasnya ketika ada permintaan untuk
melaksanakan Diklat. Dan juga target yang ditetapkannya tidak banyak karena peserta yang
didiklatkan bukanlah peserta yang sepenuhnya atas dasar permintaan dari Pengadilan
Agama Subang, melainkan peserta yang atas dasar permintaan dari Pengadilan Tinggi Agama
Jawa Barat maupun Mahkamah Agung RI. Berikut pegawai yang telah mengikuti Diklat
Jabatan dan Fungsional :
Daftra Diklat Non Yustisial
NO NAMA JENIS KEGIATAN TANGGAL Ket
1 Nurtahyudin, S. Kom Pelatihan Bendahara Mahir Pajak 07Februari 2017
2 Drs. H. Kaharudin,
S.H, M.H.
Bimbingan Eksaminasi 13 Maret 2017
3 Drs. H. kaharudin, S.H,
M.H.
Sosialisasi perma No. 14 Tahun 2016 09 Mei 2017
4 Drs. H. Deden
Nazmudin, S.H.
Quality Assurance 07 September 2017
5 Ita Sasmita, S.H. Quality Assurance 07 September 2017
6 Drs. H. Mambaul Izzi,
S.H, M.H.
Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi
Hakim Ekonomi Syari’ah
22 Nopember 2017
7 Drs. H. Cecep Parhan
Mubarok, M.H.
Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi
Hakim Ekonomi Syari’ah
22 Nopember 2017
8 Drs. H. Deden
Nazmudin, S.H.
Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga
Teknis Peradilan Agama Tahun 2017
27 Nopember 2017
9 Nurtahyudin, S. Kom Bimbingan Teknis Pengisian Formulir
Pendataan Objek Penilaian Kembali
BMN Tahun 2018
21 e
s
e
m
Daftra Diklat Yustisial
NO NAMA JENIS KEGIATAN TANGGAL Ket
1. Ita Sasmita, S.H. Diklat Sekretaris Pengadilan tingkat
Pertama Angkatan XIII Tahun
Anggaran 2017
26 Februari 2017
2. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil.
Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil pada tahun 2017
ditargetkan sebanyak 24 kegiatan, dan realisasinya adalah 30 kegiatan, semuanya telah
ditindak dari hasil rapat tersebut, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai
125%. Sedangkan pada tahun 2016 capaian pada Indikator Kinerja ini telah tercapai 100%
atau 24 kegiatan. Adapun pada Tahun 2015 tidak ada indikator kinerja tentang rapat dinas,
melainkan pembinaan internal secara klasikal oleh unsur pimpinan, adapun substansi
kegiatannya sama dengan kegiatan rapat dinas, dan Indikator Kinerjanya telah tercapai
100% atau 12 kegiatan.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017
2015 2016 2017
Jumlah Rapat
Dinas
Persenta
se
Jumlah Rapat
Dinas
Persenta
se
Jumlah
Rapat Dinas
Persentas
e
12 100% 24 100% 30 125%
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini adalah untuk meningkatkan kinerja seluruh
pegawai ke arah yang lebih baik lagi, dan demi tercapainya program Pengadilan Tinggi
Agaman Jawa Barat yang mengharapkan semua Lembaga Peradilan Agama khususnya di
Jawa Barat pada Tahun 2018 harus memiliki Sertifikat Akreditasi. Untuk Pengadilan Agama
Subang dan 11 (sebelas) Pengadilan Agama lainnya pada Bulan Maret 2018 akan dilakuakn
Assesemen Eksternal dari Tim SAPM Pusat.
3. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.
Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 18 orang,
adapun realisasinya sebanyak 19 orang, semuanya telah diusulkan, sehingga capaian pada
indikator kinerja ini telah tercapai 105.5%. Pada tahun 2016 capaian pada indikator kinerja
ini telah tercapai 133.4% atau 12 Perkara. Adapun pada Tahun 2015, jumlah pengusulan
kenaikan gaji berkala belum dijadikan indikator kinerja, sehinggga capaian pada tahun 2017
hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun 2017
2016 2017
Jumlah Pengusulan
KGB
Persenta
se
Jumlah Pengusulan
KGB
Persentas
e
12 133.4% 19 105.5%
tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena telah dilakukan
penyesuaian KGB untuk Tahun 2017 dalam proses Review Dokumen Sakip pada Tahun
2016, sehingga Capaian pada Indikator Kinerja ini hanya melebihi target 5.5%. Berikut Tabel
Pengusulan Kenaikan gaji Berkala.
No Nama Periode
Tahun
2017
Perode
Yang Akan
Datang
Tanggal
Pemberitah
uan
1 Drs. H. Kaharuddin, S.H, M.H.
NIP. 195812311987031031
01/04/20
17
01/04/2019 20/01/2017
2 Drs. Dailami
NIP. 195912311991031028
01/03/20
17
01/03/2019 20/01/2017
3 Dra. Suherni, M.H.
NIP. 195707011985102001
01/10/20
17
01/10/2019 27/09/2017
4 Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.
NIP. 196810081993032004
01/03/20
17
01/03/2019 20/01/2017
5 Dra. Hj. Mimin, M.H.
NIP. 195505251983032006
01/03/20
17
01/03/2019 20/01/2017
6 Drs. Subandi Wiyono, S.H.
NIP. 1966121111993031004
01/03/20
17
01/03/2019 20/01/2017
7 Dra. Nurhayati
NIP. 196507311993032002
01/03/20
17
01/03/2019 20/01/2017
8 Khoiruddin, S.Ag
NIP. 196107101984021002
01/03/20
17
01/03/2019 20/01/2017
9 Drs. Budiana, S.H.I.
NIP. 196602201992031003
01/03/20
17
01/03/2019 20/01/2017
10 Priyo Wicaksono, S.Kom, S.Sy.
NIP. 198704222009121002
01/12/20
17
01/12/2019 02/10/2017
11 Dudy Mardani, S.H.
NIP. 198402212006041004
01/04/20
17
01/04/2019 20/01/2017
12 Rd. Ade Solehah Nurlaela, S.H.
NIP. 196807011988032002
01/03/20
17
01/03/2019 20/01/2017
13 Koswara Yudiana
NIP. 198007172006041005
01/04/20
17
01/04/2019 20/01/2017
14 Afandi Ridwan
NIP. 197008291992031001
01/03/20
17
01/03/2019 20/01/2017
15 Ita Sasmita, S.H.
NIP. 197808012003121007
01/12/20
17
01/12/2019 02/10/2017
16 Nurtahyudin, S.Kom
NIP. 198501162009041009
01/04/20
17
01/04/2019 20/01/2017
17 Andi Apriyanto, S.H. 01/03/20 01/03/2019 20/01/2017
NIP. 198504032015031002 17
18 Mamat Rahmat, S.H.I.
NIP. 195906041992031002
01/03/20
17
01/03/2019 20/01/2017
19 Ita Sasmita, S.H.
NIP. 195706051987031008
01/03/20
17
01/03/2019 20/01/2017
4. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.
Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 8 orang, dan
realisasinya adalah 8 orang, semuanya telah selesai diusulkan melalui Pengadilan Tinggi
Agama Jawa Barat, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada
tahun 2016 Pengusulan Kenaikan Pangkat pada Indikator Kinerja ini telah tercapia 100%
atau 8 orang, sedangkan pada Tahun 2015 pengusulan kenaikan pangkat belum dijadikan
indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan
tahun 2016 yang capaiannya 100% atau tidak ada perubahan. Pegawai yang diusikan
kenaikan pangkatnya, dapat dilihat dalam tabel berikut.
No Nama Pangkat/Gol/Ruang Ket
Lama Baru
1 Dra. Hj. Kaheriyah, S.H.
NIP. 196406271992022003
Pembina Utama
Muda
(IV/c)
Pembina Utama
Madya
(IV/d)
2 Drs. H. Mambaul Izzi, S.H,
M.H.
NIP. 196509171994031002
Pembina Tingkat I
(IV/b)
Pembina Utama
Muda
(IV/c)
3 Drs. H. Sirojuddin, S.H.
NIP. 196407031994031004
Pembina Tingkat I
(IV/b)
Pembina Utama
Muda
(IV/c)
4 Drs. H. Cecep Parhan
Mubarok, M.H.
NIP. 196906051994031003
Pembina Tingkat I
(IV/b)
Pembina Utama
Muda
(IV/c)
5 Priyo Wicaksono, S.Kom, S.Sy.
NIP. 198704222009121002
Penata Muda
Tingkat I
(III/b)
Penata (III/c)
6 Dra. Nurhayati
NIP. 196507311993032002
Pembina Tingkat I
(IV/b)
Pembina Utama
Muda
(IV/c)
7 Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.
NIP. 196810081993032004
Pembina Tingkat I
(IV/b)
Pembina Utama
Muda
(IV/c)
8 Koswara Yudiana
NIP. 198007172006041005
Pengatur (II/c) Pengatur Tingkat I
(II/d)
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena jumlah pegawai yang akan
diusulkan kenaikan pangkatnya sudah diketahui dari tahun-tahun sebelumnya dan
ditindaklanjuti oleh Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana sejak kurang lebih
6 bulan sebelumnya dan dibawah pengawasan pimpinan. Sehingga capaianya tercapai
sesuai target yang telah ditetapkan.
5. Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat.
Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 1 kegiatan.
Dan realisasinya adalah 1 kegiatan yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2017, dan telah
selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada
tahun 2016 capaian pada Indikator Kinerja ini telah tercapai 100% atau 1 kali kegiatan.
Sedangkan pada tahun 2015 pelaksanaan sidang baperjakat belum dijadikan indikator
kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan Tahun 2016.
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena mengusulkan Saudari Rd. Ade Solehah
Nurlaela, S.H. NIP. 196807011988032002., semulan sebagai Bendahara Pengeluaran,
diusulkan menjadi Kasir pada Pengadilan Agama Subang, dan Saudara Andi Apriyanto, S.H.
semula sebagai Kasir telah di usulkan menjadi Bendahara Pengeluaran Pada Pengadilan
Agama Subang. Berikut Daftar Tim yang melaksanakan Sidang Baperjakat, diantaranya :
No NIP/Nama GOL Jabatran Dinas Jabatan
Tim
1 Drs. H. Harum Rendeng,
S.H, M.H.
NIP. 196512311992031051
IV/d Wakil Ketua Ketua
2 Drs. H. Deden Nazmudin, IV/b Panitera Sekretaris
S.H.
NIP. 196001081983031003
3 Dra. Hj. Suherni, M.H.
NIP. 196707011985102001
IV/d Hakim Anggota
4 Drs. Sartino, S.H, M.H.
NIP. 196512091992031003
IV/c Hakim Anggota
5 Ita Sasmita, S.H.
NIP. 197808012003121007
IV/a Sekretaris Anggota
6 Khoiruddin, S.Ag.
NIP. 196107101984021002
III/d Panmud. Hukum Anggota
7 Drs. Hasan Basri
096804041996031005
III/d Kasubbag.
Kepegawaian
Sekretaris
6. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat dan PNS.
Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat dan PNS pada tahun 2017 ditargetkan
sebanyak 30 surat, dan realisasinya adalah 35 surat, semuanya telah selesai dibuat,
sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 116.6%. Pada tahun 2016 capaian
pada INdikator Kinerja ini telah tercapai 100% atau 34 surat, sedangkan pada tahun 2015
pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat dan PNS belum dijadikan indikator kinerja,
sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016 saja.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun 2017
2016 2017
Jumlah pembuatan
SPMT dan SPMJ
Persenta
se
Jumlah pembuatan
SPMT dan SPMJ
Persentas
e
34 100% 35 116.6%
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena target yang ditetapkan
tidak disesuaikan dengan jumlah pegawai, karena dikhawatirkan akan terjadi mutasi
pegawai, sehingga capaiannya dapat tercapai 116.6%.
7. Jumlah pengusulan satyalencana.
Jumlah pengusulan satyalencana pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 6 orang, adapun
realisasinya adalah 6 orang, semuanya telah selesai diusulkan, sehingga capaian pada indikator
kinerja ini telah tercapai 100%. Pada tahun 2016 pengusulan Satyalencana hanya tercapai 84% atau
5 orang, adapun pada Tahun 2015 pengusulan satyalencana belum dijadikan indikator kinerja,
sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun 2017
2016 2017
Jumlah pengusulan
Satyalencana
Persenta
se
Jumlah pengusulan
Satyalencana
Persentas
e
5 84% 6 100%
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena satyalencana yang dikirimkan melalui
Pengadlan Tinggi Agam Jawa Barat oleh Pengadilan Agama Subang untuk ditindaklanjuti sebanyak 6
orang atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaiannya telah tercapai 100%.
8. Jumlah pembuatan SKP.
Jumlah pembuatan SKP pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 30 berkas, dan realisasinya adalah 35
berkas, semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah
tercapai 116.6%. Pada Tahun 2016 capaian pada Indikator Kinerja ini tercapai 100% atau 34 berkas.
Sedangkan pada tahun 2015, pembuatan SKP belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian
pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun 2017
2016 2017
Jumlah pembuatan SKP Persenta
se
Jumlah pembuatan
SKP
Persentas
e
34 100% 35 116.6%
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena target yang ditetapkan disesuaikan
dengan jumlah pegawai, sehingga capaiannya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Berikut Tabel SKP yang dibuat pada Tahun 2017.
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
N SASARAN KERJA PEGAWAI JUMLAH KET
O KEGIATAN
1. Drs. H. Kaharuddin, S.H, M.H. (Ketua) 21 Kegiatan
2. Drs. H. Harum Rendeng, S.H, M.H. (Wakil
Ketua)
19 Kegiatan
3. Drs. H. Amin Al Husaini, M.H. (Hakim) 12 Kegiatan
4. Dra. Suherni, M.H. (Hakim) 10 Kegiatan
5. Dr. Hj. Mimin M.H. (Hakim) 10 Kegiatan
6. Drs. Abdul Hamid Mayeli, S.H, M.H.
(Hakim)
11 Kegiatan
7. Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. (Hakim) 12 Kegiatan
8. Drs. Dailami (Hakim) 11 Kegiatan
9. Drs. Sartino, S.H, M.H. (Hakim) 11 Kegiatan
10. Drs. Subandi Wiyono, S.H. (Hakim) 10 Kegiatan
11. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.A. (Hakim) 12 Kegiatan
12. Dra. Nurhayati (Hakim) 12 Kegiatan
13. Drs. H. Mambaul Izzi, S.H, M.H. (Hakim) 11 Kegiatan
14. Drs. H. Sirojuddin, S.H. (Hakim) 13 Kegiatan
15. Drs. H. Cecep Parhan Mubarok, M.H.
(Hakim)
12 Kegiatan
16. Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.(Panitera) 20 Kegiatan
17. Ita Sasmita, S.H. (Sekretaris) 24 Kegiatan
18. Khoiruddin, S.Ag. (Panmud. Hukum) 29 Kegiatan
19. Dra. N. Euis Siti Palahiah
(Panmud. Permohonan)
24 Kegiatan
20. Siti Aisyah, S.H. (Panmud Gugatan) 26 Kegiatan
21. Ita Sasmita, S.H. (Panitera Pengganti) 12 Kegiatan
22. Dra. Hj. Popon Susilawaty
(PaniteraPengganti)
12 Kegiatan
23. Drs. Budiana, S.HI. (Panitera Pengganti) 12 Kegiatan
24. Embay Bayinah, S.Ag. (Panitera
Pengganti)
12 Kegiatan
25. Priyo Wicaksono, S.Kom, S.Sy.
(Panitera Pengganti)
12 Kegiatan
26. Dudy Mardani, S.H. (Panitera Pengganti) 12 Kegiatan
27. Rd. Ade Solehah Nurlaela, S.H. (Panitera
Pengganti)
12 Kegiatan
28. Mamat Rahmat, S.H.I. (Jurusita Pengganti) 12 Kegiatan
29. Afandi Ridwan (Jurusita Pengganti) 12 Kegiatan
30. Koswara Yudiana (Jurusita Pengganti) 10 Kegiatan
31. Muis Latif (Jurusita Pengganti) 12 Kegiatan
32. Nurtahyudin, S. Kom.(Kasubbag. Umum
dan Keuangan)
27 Kegiatan
33. Drs. Hasan Basri.
(Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala)
18 Kegiatan
34. Maman Mansyur, S.H.I.
(Kasubbag. Perencanaan, TI dan
Pelaporan)
7 Kegiatan
35. Andi Apriyanto, S.H. (Staf) 13 Kegiatan
9. Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian.
Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 1 laporan,
dan realisasinya adalah 1 laporan, semuanya telah selesai dilaksanakan dan telah dikirim ke
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai
100%. Pada tahun 2016 capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100% atau 1 Laporan.
Sedangkan pada Tahun 2015 pengiriman Laporan Tahunan Kepegawaian belum dijadikan indikator
kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dan
capaiannya adalah sama 100% atau 1 Laporan. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini adalah
pengiriman Laporan Tahunan Kepegawaian menjadi sebuah laporan yang sifatnya wajib dan
rutinitas yang harus dibuat pada setiap akhir tahun.
10. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai pada tahun 2017
ditargetkan sebesar 100%, adapun realisasinya adalah 104.07%, atau 6.312.324.288,00
(enam miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan
puluh delapan rupiah), semuanya telah selesai direalisasikan, sehingga capaian pada
indikator kinerja ini telah tercapai 104.07%. sedangkan pada Tahun 2016 capainnya sebesar
99% atau 5.668.458.900,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima
puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), maka tahun ini ada kenaikan realisasi
penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai sebesar 5.07%.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun 2017
2016 2017
Realisasi (Rp) Persenta
se
Realisasi (Rp) Persentase
5.668.458.900,00 99% 6.312.325.288 104.7%
Berikut tabel realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
Rekapitulasi Belanja Pegawai
NO SATUAN KERJA PAGU DIPA
(Rp)
REALISASI
(Rp) SISA
KET
1. Pengadilan Agama Subang (01) 6.065.594.000 6.312.325.288 -246.731.288
Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai pada tahun 2017 dapat
dilihat pada diagram di bawah ini:
Rincian belanja pegawai tersaji pada tabel di bawah ini:
Rincian Belanja Pegawai
NO MAK URAIAN PAGU DIPA
(Rp)
REALISASI
(Rp) SISA
1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.974.515.000,00
1.867.767.500,00 106.747.500,00
2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.000,00
22.174,00
3.826,00
3 511121 Belanja Tunjangan
Isteri/Suami PNS 123.494.000,00
135.480.040,00
-11.986.040,00
4 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 47.865.000,00 46.818.818,00 1.046.182,00
5 511123 Belanja Tunjangan Struktural
PNS 39.760.000,00
49.140.000,00
-
9.380.000,00
104,07%
-4,07%
Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi
Sisa
6 511124 Belanja Tunjangan Fungsional
PNS 2.860.195.000,00
3.421.905.000,00 -561.710.000,00
7 511125 Belanja Tunjangan PPh. PNS 611.964.000,00
444.609.327,00 167.354.673,00
8 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.815.000,00
91.185.840,00
4.629.160,00
9 511129 Belanja Uang Makan 300.960.000,00
268.830.000,00
32.130.000,00
10 511151 Belanja Tunjangan Umum
PNS 11.000.000,00
2.405.000,00
8.595.000,00
JUMLAH 6.065.594.000 6.312.325.288 -246.731.288
11. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.
Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang pada tahun 2017 ditargetkan
sebesar 99%, dan realisasinya adalah 99%. atau 7.130.016.628,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh
juta enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupian), Semuanya telah selesai direalisasikan,
sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi
tahun 2016 yang capaiannya 100% atau 677.920.916,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan
ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas rupian), maka tahun ini tidak ada kenaikan
persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.
Berikut disajikan rekapitulasi belanja barang sebagai perwujudan dari program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.
REKAPITULASI BELANJA BARANG
PENGADILAN AGAMA SUBANG
O SATUAN KERJA PAGU DIPA
(Rp)
REALISASI
(Rp) SISA KET
1. Pengadilan Agama Subang (01) 6.832.430.000 7.055.403.628 -222.973.628 Belanja pegawai
kurang
2. Pengadilan Agama Subang (04) 75.200.000 74.613.000 587.000
Total 7.042.630.000 7.130.016.628 -87.386.628 Belanja pegawai
kurang
Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Barang pada tahun 2017 dapat
dilihat pada diagram di bawah ini:
Adapun rincian realisasi belanja barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG DIPA 01
NO MAK URAIAN PAGU DIPA
(Rp)
REALISASI
(Rp) SISA
A Belanja Barang Operasional
1 523121 Perawatan Kendaraan Roda 4 53.360.000 53.319.000 41.000
2 523121 Perawatan Kendaraan Roda 2 19.936.000 19.907.000 28.500
3 523121 Perawatan Inventaris Kantor 33.000.000 32.995.000 5.000
4 522111 Listrik 144.000.000 130.291.848 13.708.152
5 522112 Telepon 7.200.000 5.306.392 1.893.608
7 521114 Pos 5.400.000 5.400.000 0
8 523121 Pemeliharaan Gedung 110.200.000 110.000.000 200.000
9 521111 Keperluan Perkantoran 217.920.000 215.138.600 2.781.400
10 521115 Honor Operasional 37.200.000 37.200.000 0
A JUMLAH
B - Belanja Barang Non
Operasional
1 524111 Perjalanan Biasa 60.480.000 60.390.000 90.000
2 524113 Transport Dalam Kota 3.600.000 2.170.000 1.430.000
RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG DIPA 04
NO MAK URAIAN PAGU DIPA
(Rp)
REALISASI
(Rp) SISA
1 521219
Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
(Pembebasan Biaya
21.000.000 20.713.000 287.000
99%
1%
REALISASI BELANJA BARANG
Realisasi
Sisa
Perkara/Prodeo)
2 524111
Melaksanakan Sidang Diluar
Gedung Pengadilan (Belanja
Perjalanan Biasa)
19.200.000 18.900.000 300.000
3 522131 Belanja Jasa Konsultan (Pos
Bantuan Hukum) 35.000.000 35.000.000 0
JUMLAH
12. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.
Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal pada tahun 2017 ditargetkan
sebesar 99% atau 133.650.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
dan realisasinya sebesar 99.48% atau 134.300.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu
rupiah) semuanya telah selesai direalisasikan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah
tercapai 100.4%. pada Tahun 2016 capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Atau
109.150.000,00 (seratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi apabila dibandingkan
dengan tahun 2016 capaian pada tahun 2017 meningkat 0,4%.
Rekapitulasi Belanja Modal
NO SATUAN KERJA PAGU DIPA
(Rp) REALISASI
(Rp) SISA
1 Pengadilan Agama Subang 135.000.000 134.300.000 700.000
Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Modal pada tahun 2017 dapat
dilihat pada diagram di bawah ini:
Tabel XXI Rincian Realisasi Belanja Modal
NO MAK URAIAN PAGU DIPA
(Rp) REALISASI
(Rp) PERSENTASI
(%)
1 532111 Alat Pengolah Data dan
Komunikasi 130.000.000 129.755.000 99,81%
2. 536111 Belanja Modal Lainnya 5.000.000 4.545.000 90,90%
JUMLAH 135.000.000 134.300.000 99,48%
13. Jumlah laporan realisasi anggaran.
Jumlah laporan realisasi anggaran pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 12 laporan, dan
realisasinya adalah 12 laporan, semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada
indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada tahun 2016 Indikator Kinerjanya telah tercapai 100%
atau 12 Laporan. Sedangkan pada Tahun 2015 laporan realisasi anggaran belum dijadikan indikator
kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016 saja yang
capaiannya adalah sama yaitu !00% atau 12 Laporan. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini
disebabkan karena setiap akhir bulan Kasubbag. Umum dan Keuangan melalui stafnya harus
menyelesaikan laporan realisasi anggaran dan melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa
Barat.
14. Jumlah penerimaan PNBP.
Jumlah penerimaan PNBP pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), adapun realisasinya sebesar 251.335.506,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga
puluh lima ribu lima ratus enam rupiah), semuanya telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan
aturan yang berlaku, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 125.66%. pada Thaun
2016 capaian pada Indikator Kinerja ini telah tercapai 126.14%. atau 252.294.420,00 (dua ratus lima
99,48%
0,52 %
Realisasi Belanja Modal
Realisasi
Sisa
puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), sedangkan
capaian pada Tahun 2015 hanya tercapai 84.19%. kalau melihat pada perbandingan dengan Tahun
2016 maka tahun ini ada penurunan jumlah penerimaan PNBP sebesar 0.48%. Tapi masih diatas
target sebesar25.66%.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017
2015 2016 2017
Jumlah
Penerimaan
% Jumlah
Penerimaan
% Jumlah
Penerimaan
%
- 84.19
%
252.294.420,
00
126.14
%
251.335.506,
00
125.66
%
Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena setiap yang namanya penerimaan
negara baik yang bersumber dari DIPA 01 ataupun DIPA 04 semuanya telah disetorkan ke dalam Kas
Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditambah dengan meningkatnya penerimaan perkara
beserta meningkatnya pula penyelesaian perkara, hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap
penerimaan PNBP.
15. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara pada Tahun 2017 tidak ada kegiatan
penghapusan, sehingga capaian pada tahun ini adalah 0 (nihil), pada tahun 2016 capian pada
indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2015, kegiatan penghapusan BMN
belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan
dengan tahun 2016 saja.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun 2017
2016 2017
Jumlah Kegiatan
Penghapusan BMN
% Jumlah Kegiatan
Penghapusan
BMN
%
1 Kegiatan 100% 0 0%
16. Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN).
Jumlah Laporan BMN pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2 Laporan, dan realisasinya adalah 2
Laporan, semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah
tercapai 100%. Pada tahun 2016 Indikator Kinerjanya telah tercapai 100% atau 2 Laporan.
Sedangkan pada Tahun 2015 Laporan BMN belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada
tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016 saja yang capaiannya adalah sama yaitu
100% atau 2 Laporan. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena setiap
Semester Kasubbag. Umum dan Keuangan melalui stafnya harus menyelesaikan Laporan BMN dan
melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
SASARAN 9 : Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan
informasi publik.
INDIKATOR KINERJA Target 2017 Realisasi %
Persentase publikasi putusan yang diupload
(unggah) ke website Mahkamah Agung RI
50% 1800 56.61%
Dalam menganalisis Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik
pada Pengadilan Agama Subang menggunakan 1 Indikator Kinerja, dinataranya :
Persentase publikasi putusan yang di upload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI
Persentase publikasi putusan yang di upload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI pada tahun
2017 ditargetkan sebesar 50% atau 1800 Perkara, dan realisasinya adalah 28.30%, semuanya telah
selesai di upload ke website Mahkamah Agung RI, sehingga capaian pada indikator kinerja ini hanya
tercapai 56.61%, pada Tahun 2016 capaiannya sebesar 111.1%, pada tahun 2015 capaiannya 52%.
Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 telah terjadi penurunan sekitar 55%.
Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017
2015 2016 2017
Jumlah
Putusan yang
di Upload
Persenta
se
Jumlah
Putusan yang
di Upload
Persenta
se
Jumlah
Putusan yang
di Upload
Persentas
e
561 52% 1199 111.1% 1019 56.61%
Tidak tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena oersentase Putusan yang di
Upload ditingkatkan menjadi 50% atau 1800 Perkara, yang pada tahun 2015 dan 2016 target yang
ditetapkan adalah 30% atau 1080 Perkara, terjadinya peningkatan target tersebut sangat
mempengaruhi beban petugas terkait, karena petugas yang ditetapkan memiliki tugas yang lainnya
juga selain Upload Putusan.
BAB IV P E N U T U P
A. KESIMPULAN
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Pengadilan Agama Subang Tahun 2017 ini
menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum
mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan penetapan kinerja.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan, karena kualitas pelayanan yang telah ada selama ini harus
dapat dipertahankan diwaktu yang akan datang.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Subang dilaksanakan
dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor :
KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada
yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Subang dalam rangka
terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya
juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai implementasi dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik junto Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan junto. SE Direktur Jenderal Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2012, tanggal
7 Juli 2012 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama
4. Penyelesaian perkara Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Subang secara umum telah
memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak
566 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 4143 perkara
sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang berjumlah 4709 perkara.
5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, bahkan
dalam realisasinya pada tahun 2017. Adapun sisa anggaran yang ada lebih khusus karena ada
upaya penghematan anggaran.
B. SARAN - SARAN
Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat , agar :
1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Subang kelas I.A
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya yang berorintasi sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang teknis yustisial, bidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan secara profesional di tingkat pertama.
C. PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Subang ini dibuat sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2017.
Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Subang yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari unsur Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;
Kami menyadari pada tahun 2017 ini masih terdapat beberapa program kerja yang perlu mendapat peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas.
******