pengadilan agama simalungun · lembar inspeksi no kegiatan pelaksana mutu baku ket ptg ... form...

Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Agama Simalungun

Jalan Asahan Km. 3 Kabupaten Simalungun

2016

Hal : 1 / 4

Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal RevisiTanggal Efektif 1 April 2016

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMAPENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027

SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Penanganan Surat Masuk

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor50 Tahun 2009;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007Tentang Pemberlakuan Buku I Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang PedomanTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurDilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;

1. Memahami tentang proses penanganan surat masuk2. Memiliki kemampuan dalam penanganan surat masuk3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. ATK

2. Komputer / Laptop / printer / scanner3. Jaringan internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Semua surat masuk harus tercatat dan terkendali dengan baik untuk

menghindari kehilangan surat dan memudahkan penelusuran dan tindaklanjut surat masuk;

2. Untuk setiap surat masuk yang diterima melalui jasa pengiriman ataudiantar langsung atas nama pribadi yang berupa rahasia tidak melalui

1. Buku Register Surat Masuk2. Buku Agenda Surat Masuk3. Kartu Kendali4. Lembar Disposisi

Hal : 2 / 4

proses SOP penanganan surat masuk

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Resepsionis

PtgBagianUmum

Ka.Sub.Bag.

Umum/PanmudHukum

Serketaris

WakilKetua

Ketua UnitSurat

Kelengkapan

Waktu Output

1 Resepsionis menerima suratmasuk dari pihak luar

Surat masuk 3 menit

2 Resepsionis mencatat suratmasuk di Buku Register SuratMasuk, dan diserahkankeBagian Umum

Surat masuk,BukuRegisterSurat Masuk

5 menit

3 Petugas Bagian Umummengagendakan surat masukkedalam Agenda Surat masuk,menscanning dan menyimpansoft copy hasil scanning.

Surat masuk 10menit

4 Petugas Umum memberikanLembar Kartu Kendali ( untuksurat penting ), Lembarpengantar ( Untuk Surat Biasa )pada surat masuk;

Surat masuk,KartuKendali,LembarPengantar

5menit

Suratmasukdiberi KKatau LP

5 Petugas Umum meneruskansurat kepada Tata Usaha UnitPengolah Surat (Kesekretariatan: Ka. Sub.Bagian Umum dan Keuangan,Kepaniteraan: Panmud Hukum);

Surat masuk,KK atau LP

3menit

Hal : 3 / 4

6 Tata Usaha Unit Pengolah Suratmemberikan Lembar Disposisidan meneruskan surat kepadaWasek atau Wapan;

Surat masuk,LembarDisposisi

5 menit SuratMasukdiberi LD

7 Sekretaris atau Panitera mengisiketerangan singkat tentang suratpada lembar disposisi danmemberi paraf pada lembardisposisi dan kemudianmeneruskan surat kepada bagianyang terkait;

Surat masuk,LembarDisposisi

5 menit

8 Panitera atau Sekretarismemberi paraf pada lembardisposisi dan meneruskan suratkepada Wakil Ketua;

Surat masuk 3 menit Suratmasuk

9 Wakil Ketua memberi parafpada lembar disposisi danmeneruskan surat kepada Ketua;


10 Ketua memberikan disposisi (perintah ) untuk tindak lanjutsurat masuk dan memberi parafpada lembar disposisi danmengembalikan kepada WakilKetua;


11 Wakil Ketua memberi parafpada lembar disposisi danmengembalikan kepada Paniteraatau Sekretaris;


12 Panitera atau Sekretarismemberi paraf pada lembardisposisi dan mengembalikankepada Ka. Sub. Bagian umum


Hal : 4 / 4

atau Panmud Hukum13 Ka. Sub. Bagian Umum dan

Keuangan atau Panmud Hukummeneruskan surat kepada UnitPengolah Surat masing-masingbagian untuk ditindaklanjuti


14 Surat masuk ditindaklanjuti dandiarsipkan oleh unit pengolahmasing-masing.

Surat masuk 30menit

Arsip

Hal : 1 / 2



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027

SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Penanganan Surat Keluar

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor50 Tahun 2009;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007Tentang Pemberlakuan Buku I Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang PedomanTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurDilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;

1. Memahami tentang proses penanganan surat keluar2. Memiliki kemampuan dalam penanganan surat keluar3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung

2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Semua surat keluar harus teragenda dengan baik untuk menghindari

kehilangan surat dan memudahkan penelusuran dan tindak lanjut suratkeluar

1. Buku Register Surat keluar

Hal : 2 / 2

No KegiatanPelaksana Mutu Baku

KetPetugas Bagian Umum Kelengkapan Waktu Output

1 Petugas bagian umum menerima surat keluar daripihak terkait yang telah di tanda tangani oleh yangberwewenang

Surat keluar 3 menit Surat keluar

2 Petugas bagian umum mencatat kedalam bukuagenda dan menuliskan nomor surat keluar,memberikan stempel basah,menggandakan suratkeluar dan menyerahkan kepada pihak terkait

Surat keluar,bukuagenda

5 menit Surat keluar

3 Petugas bagian umum mengarsipkan copy suratkeluar dengan baik

Surat keluar 2 menit Arsip

Hal : 1 / 4



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027

SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Penyusunan Kebutuhan Barang Persediaan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang;2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 38 Tahun 2008 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 TentangPengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

3. Keputusan KMA Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 TentangMemberlakukan Buku I Mahkamah Agung RI;

4. PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

5. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN;6. PERDIRJEN No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi

Persediaan;7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012

Tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional ProsedurDilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilanDibawahnya.

1. Memahami tentang proses penyusunan kebutuhan barang persediaan2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan kebutuhan barang persediaan3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data Pendukung


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hal : 2 / 4

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan kebutuhan barangpersediaan tidak dapat berjalan dengan baik

1. Daftar kebutuhan barang2. Lembar inspeksi

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

PtgBagianUmum

Ka. Sub.BagianUmum

danKeuangan

Sekretaris PihakTerkait

PihakKetiga

Kelengkapan Waktu Output

1 Petugas bagian umum menyerahkanform permintahan kebutuhan barangkepada pihak terkait

Form daftarkebutuhanbarang

3 menit Formdaftar

kebutuhanbarang

2 Pihak terkait menuliskan barangkebutuhan yang dibutuhkan kedalamform dan di tanda tangani olehpenanggungjawab ruangan


5 hari Formdaftar

kebutuhanbarang

3 Petugas bagian umum merekapkebutuhan barang dari setiap bidangdan menyerahkan kepada Ka. Sub.Bagian Umum dan Keuangan


1 hari Rekapankebutuhan

barang

4 Petugas Bagian Umummemverifikasi rekapan kebutuhanbarang jika ada revisi makadikembalikan dan jika benar makakaur membubuhkan paraf danmenyerahkan kepada ka. Sub. BagianUmum

Rekapankebutuhanbarang

2 jam Rekapankebutuhan

barang

5 Ka. Sub. Bagian memverifikasirekapan kebutuhan barang jika adarevisi maka dikembalikan dan jikabenar maka kaur membubuhkan parafdan menyerahkan kepada Sekretarisdan membubuhi tanda tangan pada


15 menit Rekapankebutuhan

barang

Hal : 3 / 4

rekapan kebutuhan barang

6 Sekretaris mengembalikan kepadapetugas bagian umum



barang7 Petugas bagian umum mengirimkan

file rekapan kebutuhan barang yangsudah disetujui kepada rekanan



barang8 Rekanan membuat list harga dan

ketersediaan barang yang ready danmengirimkan kembali kepadapengadilan agama Simalungun


1 hari Rekapankebutuhan

barang

9 Petugas bagian umum melakukankonfirmasi pembelian barang jikasudah sesuai maka petugas bagianumum mengirimkan rekapanpersetujuan ke rekanan.



barang

10 Rekanan mempersiapkan barangsesuai dengan pembelian daripengadilan agama Simalungun danmemberikan informasi kepadapengadilan agama Simalungun bahwabarang sudah siap diambil


1 hari Rekapankebutuhanbarang

11 Petugas bagian umum melakukanpemeriksaan (inspeksi) terhadapbarang yang di order jika tidak sesuaimaka petugas tidak memberi buktiserah terima dan jika sesuai makapetugas menandatangani bukti serahterima barang


1 jam Rekapankebutuhanbarang

12 Petugas bagian umum memasukkandaftar barang yang sudah dibeli ke

Rekapankebutuhan

2 jam Barang

Tidak

Ya

Hal : 4 / 4

Aplikasi Persediaan dan menyimpanbarang tersebut kedalam gudangpenyimpanan dengan baik

barang

13 Petugas bagian umummendistribusikan barang persediaansesuai dengan permintaan.

Barang 3 jam Barang

14 Petugas bagian umum menginputdata pendistribusian barangpersediaan ke dalam AplikasiPersediaan.

2 jam Barang

15 Petugas bagian umum melakukanofname fisik barang persediaan setiap6 bulan sekali.

2 jam BA.OfnameFisikBarangPersediaan

Hal : 1 / 2



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027

SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Pemeliharaan Sarana Prasarana

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Pasal 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga

sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelolabarang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab KementerianNegara/lembaga yang dipimpinnya

2. Pasal 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atauKuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yangberada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 24/2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah

5. PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN)6. PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN)7. PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat)8. Per DJPB 51/PB/2008

1. Memahami tentang proses pemeliharaan sarana prasarana2. Memiliki kemampuan dalam pemeliharaan sarana prasarana3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



Hal : 2 / 2

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Sarana dan prasarana yang dipelihara meliputi :

- Prasarana: Gedung, Toilet, Musholla, Taman dan Halaman.- Sarana : AC, Genset, Komputer, Server, dan Peralatan IT lainnya dan

Kendaraan Dinas;2. Pemeliharaan / perawatan yang dilakukan dapat dikerjakan oleh pihak ketiga

(rekanan) melalui proses lelang atau penunjukan langsung

1. Daftar Sarana Prasarana yang di rawat2. Jadwal Perawatan3. Daftar Periksa4. Kartu Historis Peralatan5. Laporan Kerusakan

Hal : 3 / 2

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPetugasBag.Umum

Ka. Sub.BagianUmum

Sekretaris Panitera/Sekretaris

User Petugas /Pihak ke

tiga


1 Petugas bag. umum membuat daftarsarana dan prasarna yang dirawat sertajadwal perawatan sarana prasarana.

Daftar &Jadwalsarpras

2 Hari Daftar &Jadwalsarpras

2 Petugas bag.umum menyampaikan daftarsarana dan prasarna yang dirawat sertajadwal perawatan ke Ka. Sub. BagianUmum


10Menit


3 Ka. Sub. Bagian Umum memeriksa. Jikaada revisi maka di perbaiki. Jika setujumaka di tanda tangani dan sampaikan keSekretaris;


4 Jam Daftar &Jadwalsarpras

4 Sekretaris. Jika ada revisi maka diperbaiki. Jika setuju maka di tandatangani


4 Jam Daftar &Jadwalsarpras

5 Ka. Sub. Bagian Umum menginstruksikanpetugas untuk melaksanakan kegiatanpemeliharaan sarana dan prasarana danmemantau pelaksanaan pemeliharaansarana prasarana. Kegiatan dapatdilakukan oleh pihak ketiga melaluipengajuan di RKA


Sesuaijadwal

DaftarPeriksa /laporan

6 Petugas / pihak ke tiga melakukanperawatan sesuai jadwal dengan mengisidaftar periksa /checklist perawatan (jikaada)


Sesuaijadwal


7 Jika terdapat kerusakan maka petugas /pihak ketiga membuat Laporankerusakan. Jika dapat di perbaiki secaralangsung maka di perbaiki. Jika tidakdapat diperbaiki maka dilaporkan

Laporankerusakan

30Menit

Laporankerusakan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Hal : 4 / 2

8 Petugas / pihak ke 3 memberikan laporankerusakan ke petugas bag. umum / Ka.Sub. Bagian Umum(Lanjut ke: SOP Perbaikan Kerusakan)

Laporankerusakan

1 Hari KartuHistorisPeralatan

9 Petugas mengisi kartu historis peralatanberkaitan dengan perawatan danperbaikan yang dilakukan dengandiketahui oleh user

KartuHistorisPeralatan

15Menit

KartuHistorisPeralatan

10 Petugas mengarsip semua laporanpemeliharaan / perawatan sarana danprasarana

Dataperawatan

10Menit

Arsip

Hal : 1 / 4



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027

SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Perbaikan Sarana Prasarana




3. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas Peraturan



1. Memahami tentang proses pemeliharaan sarana prasarana2. Memiliki kemampuan dalam pemeliharaan sarana prasarana3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



Hal : 2 / 4

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Sarana dan prasarana yang dipelihara meliputi :

- Prasarana: Gedung Kantor, Toilet, Ruang Rapat, Musholla, Taman, Halaman- Sarana : AC, Komputer, Laptop, Server, dan Peralatan IT lainnya, Kendaraan

Dinas, Genset2. Pemeliharaan / perawatan yang dilakukan dapat dikerjakan oleh pihak ketiga

(rekanan) melalui proses lelang atau pengadaan langsung.

1. Laporan Kerusakan

Hal : 3 / 4

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku KetPetugasBagianUmum

Ka. Sub.Bagian

Umum danKeuangan

Sekretaris User Petugas /Pihakketiga

Keleng kapan Waktu Output

1 Petugas Bagian Umum menerimalaporan kerusakan sarana danprasarana dari user atau petugasyang melakukan pemeliharaan

Laporankerusakan

15 Menit

2 Petugas Bagian Umum menindaklanjuti laporan kerusakan denganpengecekan kondisi di lapangan

Laporankerusakan

30 Menit

3 Petugas Bagian Umummenyampaikan ke Ka. Sub. BagianUmumuntuk dapat diprosesperbaikan lebih lanjut

Laporankerusakan

10 Menit

4 Ka. Sub. Bagian Umum melakukananalisa apakah di perbaiki secarainternal atau menggunakan pihak ke3 dan melaporkan ke Sekretaris.

Laporankerusakan

30 Menit

5 Sekretaris Jika disetujui, maka diproses lanjut. Jika tidak adaanggaran maka menunggu untukdianggarkan

Laporankerusakan

10 Menit

6 Untuk perbaikan oleh pihak ke 3maka melalui proses pelelangan ataupengadaan langsung denganpersetujuan Sekretaris

Draft SPK 14 hari / sesuaijadwal lelang

SPK

7 Pihak ke tiga meelaksanakanperbaikan sesuai jenis kerusakanyang terjadi hingga selesai

SPK 14 hari / sesuaijadwal

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Hal : 4 / 4

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku KetPetugasBagianUmum

KaurUmum

Sekretaris User Petugas /Pihakketiga

Keleng kapan Waktu Output

8 Petugas memeriksa hasil pekerjaansesuai ketentuan yang berlaku. Jikabelum sesuai di kembalikan hinggasesuai

Serah terima 1 jam

9 Petugas Bagian Umum mengisikartu historis peralatan hasilperbaikan dan penggantian sparepart (jika ada)

Kartu historisperalatan

15 Menit

10 Petugas Bagian Umum menyerahkanbarang / alat yang telah diperbaiki keuser dengan serah terima yang jelas

Serah terima(formlaporankerusakan)

10 Menit Serahterima(formlaporankerusakan)

11 Petugas mengarsip semua laporandan data perbaikan sarana danprasarana

Berkas perbaikan 10 Menit Arsip

Hal : 1 / 2



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027

SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Pengelolaan Buku Perpustakaan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

1. Memahami tentang proses pengelolaan buku perpustakaan2. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan buku perpustakaan3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan buku perpustakaan tidak dapat

berjalan dengan baik2. Setiap adanya buku baru diperpustakaan, Petugas Perpustakaan wajib

mencatat/menginput jumlah buku kedalam Buku Besar Perpustakaan3. Laporan stock opname Buku Perpustakaan dilakukan setiap 6 bulan

1. Buku Register Perpustakaan2. Buku Peminjaman3. Buku Besar4. Kartu Anggota5. Laporan stock opname

Hal : 2 / 2


KeteranganPetugas

Bagian umumKa. Sub. Bagian

Umum dan KeuanganKeleng kapan Waktu Output

1 Petugas Perpustakaan mencatat/menginput jumlahbuku kedalam buku besar perpustakaan

Bukuperpustakaan

15Menit

Bukuperpustakaan

2 Petugas Perpustakaan mengklasifikasikan bukusesuai dengan kelompok buku, memberi labelnomor buku, membuat kartu katalog buku, kartupinjaman serta menyampul buku

BukuPerpustakaan,katalog,label, nomor dll

30Menit

BukuPerpustakaan,catalog,label, nomor dll

3 Petugas Perpustakaan menyusun dan menata bukusesuai kedalam lemari perpustakaan sesuaidengan klasifikasi buku


10Menit


4 Petugas Perpustakaan memantau bukuperpustakaan dengan kartu anggota perpustakaandan buku peminjaman

Bukuperpustakaan

Sesuaijadwal

Bukuperpustakaan

5 Petugas Perpustakaan mencocokan jumlah bukudengan buku besar perpustakaan, membuatlaporan jumlah buku perpustakaan danmenyerahkan kepada kaur umum setiap bulan

Bukuperpustakaan

2 hari Laporan stockopname

6 Kaur umum memverifikasi laporan bukuperpustakaan dengan buku besar jika tidak sesuaimaka dikembalikan dan jika sesuai disetujui dandikembalikan ke Petugas Perpustakaan

Laporan stockopname

1 Jam Laporan stockopname

7 Petugas Perpustakaan mengarsip laporan (stockopname) dengan baik

Laporan stockopname

10menit

Arsip

Tidak

Ya

Hal : 1 / 4



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027

SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Pembuatan laporan Barang Milik Negara (BMN)




3. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas Peraturan



1. Memahami tentang proses pembuatan laporan barang milik negara (BMN)2. Memiliki kemampuan dalam pembuatan laporan barang milik negara (BMN)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



Hal : 2 / 4

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembuatan laporan barang milik negara

(BMN) tidak dapat berjalan dengan baik2. Rekonsiliasi eksternal dengan KPKNL Medan dilakukan pada bulan Januari dan

Juli setiap tahunnya

1. SIMAK BMN2. Laporan BMN3. Data CALK-BMN

Hal : 3 / 4

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Ptg BagianUmum danKeuangan

Ka. Sub.BagianUmum

danKeuangan

KPKNLPematangs

iantar

Sekretaris Keleng kapan Waktu Output

1 Petugas bagian umum mencocokkanbarang dengan aplikasi SIMAK- BMNdan menyerahkan kepada Ka. Sub.Bagian Umum dan Keuangan

AplikasiSIMAK BMN

1 hari Aplikasi SIMAK BMN

2 Ka. Sub. Bagian Umum dan Keuanganmenginput SP2D yang berkaitandengan Pengadaan Barang MilikNegara ( BMN ).

AplikasiSIMAK BMNdan SP2D

1 Jam Aplikasi SIMAK-BMN

3 Ka. Sub. Bagian Umum dan Keuanganmelakukan Rekonsiliasi Internal denganKaur Keuangan setiap bulan danmeleakukan rekonsiliasi eksternaldengan KPKNL medan setiap 6 bulansekali

AplikasiSIMAKBMN,rekonsiliasieksternal

1 Jam BA Rekonsiliasi Internal daneksternal

5 Ka. Sub. Bagian Umum dan Keuanganmembuat CALK-BMN dan mencetakLaporan BMN dari aplikasi SIMAK-BMN dan persediaan.

Draft laporanBMN

2 Hari Draft laporan BMN

6 Ka. Sub. Bagian Umum dan Keuanganmenggabungkan seluruh dokumenlaporan BMN dan menyerahkan kepadaSekretaris sebagai Kuasa PenggunaBarang.

Draft laporanBMN

1 jam Laporan BMN

7 Sekretaris memverifikasi jika ada revisimaka dikembalikan dan jika benardiparaf

Laporan BMN 1 hari Laporan BMN

8 Sekretaris membubuhi tanda tangan danmenyerahkan kepada petugas bagianumum

Laporan BMN 15menit

Laporan BMN

Tidak

Ya

Hal : 4 / 4

9 Petugas bagian umum menjilid laporanBMN yang sudah disetujui danmenyerahkan kepada pihak terkait

Laporan BMN 1 Jam Laporan BMN

10 Petugas bagian umum mengarsipkanberkas laporan BMN dengan baik

Laporan BMN 10menit

Arsip

Hal : 1 / 3



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027

SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Penerimaan Tamu

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang

Pemberlakuan Buku I Mahkamah Agung RI;

1. Memahami tentang proses penerimaan tamu2. Memiliki kemampuan dalam penerimaan tamu3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait


2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penerimaan tamu tidak dapat berjalan dengan

baik1. Buku Tamu

Hal : 2 / 3

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganTamu PetugasResepsionis

Petugaspenerima

surat

Unitterkait

Pejabatterkait


1 Petugas Resepsionis menyapa tamuyang datang dan mempersilakan tamumelapor untuk didata

Buku Tamu 1 menit

2 Petugas Resepsionis menanyakantujuan kedatangan dan meminta tamumengisi buku tamu / isi form

Buku Tamu 2 menit

3 Tamu menjelaskan maksudkedatangan dan mengisi buku tamu /form sesuai tujuan kedatangan.

Buku Tamu 3 menit

4 Petugas Resepsionis mengklarifikasimaksud kedatangan tamu. Jikatujuan tidak jelas, maka tidakdiperkenankan masuk. Jikabermaksud mengirim surat, makadiarahkan ke Petugas penerima surat

Buku Tamu 1 menit

5 Jika tamu ingin bertemu pejabat,maka dikomunikasikan dahuludengan pejabat terkait. Jika pejabatada / bersedia di temui, maka tamudiminta meninggalkan identitas dandiberi tanda pengenal tamu sertadipersilakan menemui pejabat terkait.Jika pejabat tidak ada/ tidak bersediaditemui, maka disampaikan untukmenunggu / berkunjung dilain waktu

Buku TamuTandaPengenal tamu

5 menit

6 Jika tamu ada keperluan dengan unitterkait untuk mengurus berkas /konsultansi / lainnya, maka tamudiminta meninggalkan kartu identitasdan diberi tanda pengenal tamu sertadipersilakan menuju unit terkait


5 menit

Kirimsurat

Keperluanlainnya

Ke pejabat

Ke unit terkait

Pejabattidak ada

Tidakjelas

Hal : 3 / 3

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganTamu PetugasResepsionis

Petugaspenerima

surat

Unitterkait

Pejabatterkait


7 Tamu menyelesaikan urusan sesuaitujuan kedatangan dengan pihakterkait


Sesuaikondisi

8 Setelah selesai, tamu kembali kepenerima tamu untuk mengambilkartu identitas dan mengembalikantanda pengenal tamu


3 menit

9 Penerima tamu menyimpan rekamankunjungan di buku tamu / form yangterisi lengkapdengan baik


3 menit

Hal : 1 / 2



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027

SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Penggunaan Ruang Rapat

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang

Pemberlakuan Buku I Mahkamah Agung RI;

1. Memahami tentang proses penggunaan ruang rapat2. Memiliki kemampuan dalam penggunaan ruang rapat3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait


2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. SOP penggunaan ruang rapat harus berjalan dengan baik agar tidak terjadi waktu

penggunaan bersamaan dengan bidang – bidang lainnya1. Jadwal penggunaan ruang rapat

Hal : 2 / 2

No Kegiatan

Pelaksana Mutu BakuKeteran

ganBidangterkait

Petugas bagianUmum

Ka. Sub. BagianUmum/ Ka. Sub.

Bagian Kepegawain


1 Bidang terkait mengajukan suratpenggunaan ruang rapat kepada Ka.Sub. Bagian Umum dan kepegawaian

Informasipemakaian

5 Menit Informasipemakaian

2 Ka. Sub. Bagian Umum danKeuangan memerintahkan Petugasuntuk melihat jadwal penggunaanruang rapat

Informasipemakaian

5 menit Informasipemakaian

3 Petugas bagian umum melihat jadwalpenggunaan ruang rapat sesuaidengan hari dan jam yang akandigunakan,jika tidak bias digunakanmaka petugas memberikan informasikepada bidang terkait aktifitas selesai

Informasipemakaian,Jadwalpenggunaanruang rapat

10 menit Informasipemakaian,Jadwalpenggunaanruang rapat

4 Jika bisa digunakan petugas umummemberikan surat/ jadwalpenggunaan ruang rapat kepadabidang terkait

Informasibalasan

10 Menit Informasibalasan

5 Petugas bagian umum mengarsipkanjadwal penggunaan rapat

Jadwalpenggunaanruang rapat

3 menit Arsip

Tidak

Ya

Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal 28-Mar-16PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif 01-Apr-16Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama SimalungunNama SOP Pembuatan LAKIP

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pejabat terkait2 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan UUnomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan UU nomor50 tahun 2009;

4 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;5 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;6 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan

Informasi Publik;7 Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Pengadilan Agama SimalungunJalan Asahan km. 3 Simalungun

Telp. Fax. 0622 7551665Email. [email protected]

Website : http : // www.pasimalungun.net

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;8 Keputusan Mahkamah Agung nomor 071/KMA/SK/V/2008 jo. 069/KMA/SK/V/2009

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :Internal dan Lintas Satker 1.Daftar Pegawai

2.Petunjuk PimpinanPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Keterlambatan pembuatan LAKIP akan menghambat penyajian informasi yang akhirnyaberdampak pada menurunnya kepercayaan publik

Petugas Kasubag Kasubag Persyaratan/Perencanaan Perencanaan Umum dan Keuangan Kelengkapan

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 Pengumpulan dokumen sumber LAKIP Data 2100 LAKIP

kegiatan menitSekretariat

2 Membuat LAKIP Kesekretariatan Sekretaris 6300(Sekretaris,Wakil Sekretaris,Kepegawaian, menitKeuangan, Umum)

3 Penggabungan LAKIP Kepaniteraan dan Kepegawaian 420 menitKesekretariatan untuk di paraf ,Keuangan

Umum

4 Menggandakan dan mencetak LAKIP Ka. Sub, Bag 420 menit

5 120 menit

6 Pengiriman 60 Menit

Ket

Persetujuan dan Tanda Tangan Ketua PengadilanAgama

PELAKSANAAN Mutu BakuAKTIVITASNO

Ketua PA Waktu Out PutSekretaris

Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal 28-Mar-16PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif 01-Apr-16Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama SimalungunNama SOP Pembuatan Renstra






tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;





Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :Internal dan Lintas Satker 1.Daftar Pegawai

2.Petunjuk PimpinanPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Keterlambatan pembuatan RENSTRA akan menghambat penyajian informasi yangakhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik

Petugas Kasubag Kasubag Persyaratan/Perencanaan Perencanaan Umum dan Keuangan Kelengkapan

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 Pengumpulan dokumen sumber RENSTRA Data 2100 Renstra

kegiatan menitSekretariat

2 Membuat RENSTRA Sekretaris 6300Pengadilan Agama Simalungun menit

3 Penggabungan data Kepaniteraan dan Kepegawaian 420 menitKesekretariatan untuk di paraf ,Keuangan

Umum

4 Menggandakan dan mencetak Resntra Ka. Sub, Bag 420 menit

5 120 menit

6 Pengiriman 60 Menit

Ket

Persetujuan dan Tanda Tangan Ketua PengadilanAgama

NO AKTIVITASPELAKSANA Mutu Baku

Sekretaris Ketua PA Waktu Out Put

Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal 28-Mar-16PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif 01-Apr-16Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama SimalungunNama SOP Pembuatan Laporan Tahunan










8 Keputusan Mahkamah Agung nomor 071/KMA/SK/V/2008 jo. 069/KMA/SK/V/2009Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :Internal dan Lintas Satker 1.Daftar Pegawai

2.Petunjuk PimpinanPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Keterlambatan Pembuatan Laporan Tahunan akan menghambat penyajian informasiyang akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik

Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal 28-Mar-16PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif 01-Apr-16Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama SimalungunNama SOP Penyusunan Laporan SIMAK-BMN Satker

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Umum, staf yang pernah mengikuti pelatihan SABMN

Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata CaraRekonsiliasi BArang Milik Negara Dalam RANGKA Penyusunan LaporanKeuangan Pemerintah Pusat

3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik NegaraDalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan LaporanKeuangan Pemerintah Pusat




Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :1.Internal dan Lintas Satker 1.Daftar Pegawai

2.Petunjuk PimpinanPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Keterlambatan/ketidak akuratan Penyusunan Laporan SIMAK-BMN Satker berakibat Aplikasi SIMAK BMNasset satker tidak jelas keberadaannya akhirnya akan menimbulkan kerugian.

Petugas Ka. Sub. Bag Persyaratan/Simak BMN Umum Sekretaris Kelengkapan

1 2 3 4 5 6 8 9 10 111 Bendahara Pengeluran menyerahkan dokumen SPM/SP2D, BA 60 Kumpulan

sumber berupa SPM/SP2D, BAST Barang, kepada Serah Terima menit SPM/SP2D,Petugas SIMAK-BMN

2 Petugas meng input ke aplikasi SIMAK-BMN. Kumpulan 180 TerekamnyaSelanjutnya printout laporan diteruskan kepada dokumen untuk menit data SIMAKBMNKa. sub. Bag. Umum untuk dikoreksi dan diparaf. diinput

3 Kasubbag Umum mengoreksi dan memaraf draf Back-up data dan 30 Back-up dataLaporan SIMAK BMN selanjutnya diteruskan draf laporan menit dan drafkepada Sekretaris, untuk dikoreksi dan diparaf. SIMAK- BMN laporan SIMAKBMN

yang telah di paraf.4 Setelah Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf Back-up data dan 15 Back-up data

draf laporan SIMAK BMN, selanjutnya diteruskan draf laporan menit dan laporankepada Panitera sekretaris untuk di tanda tangani SIMAK- BMN yang SIMAK-BMN

telah di paraf yang telah diparaf.

5 Setelah laporan SIMAK BMN ditanda tangani Back-up data dan 15 Back-up data

AKTIVITASNOWaktu Out PutBendahara KPKNL

PELAKSANAAN Tahapan Kinerja

5 Setelah laporan SIMAK BMN ditanda tangani Back-up data dan 15 Back-up dataselanjutnya diteruskan kepada Petugas SIMAKBMN. draf laporan menit dan laporan

SIMAK- BMN yang SIMAK-BMNtelah di paraf final yang telah

6 Petugas SIMAK-BMN melakukan Rekonsiliasi Back-up data dan 60 BA Rekonsiliasidengan KPKNL selanjutnya mengirim hasil draf laporan menit BMNrekonsiliasi ke UAPPBW lewat email berupa backup SIMAK- BMN yang

telah di tandatangani

12

Ket

Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal 28-Mar-16PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif 01-Apr-16Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama SimalungunNama SOP Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Umum, staf yang pernah mengikuti pelatihan SABMN2 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan UU3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan UU nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan UU nomor50 tahun 2009;



tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;8 Surta Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial nomor




8 Surta Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial nomor01/WKMA-NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada MARI RI

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :1.Internal dan Lintas Satker 1.Website

2.Koneksi InternetPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Keterlambatan/ketidak akuratanPemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berakibatasset satker tidak jelas keberadaannya akhirnya akan menimbulkan kerugian.

Kaur Sekretaris Panitera Persyaratan/Perencanaan Kelengkapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Petugas/Tim TI meliput , Media perekam,Kamera, 120 Dokumentasi dan

mendokumentasikan dan alat pengolah data menit notulenmempublikasikan kegiatankegiatanresmi instansi kedalamwebsite(dari masing-masingsubbag/Tim IT)

2 Melengkapi dan memonitor menu Putusan teranomisasi, 60 Data dalammenu website terkait data rutin kepaniteraan, menit format print out

umum,keu,kepeg data3 keterbukaan informasi publik dalam format print out 15 Data dalam

menit format print out4 Petugas meneruskan setiap Data dalam format print 15 Data yang telah

materi yang akan dimuat ke out menit dikoreksidalam website kepada kasubagUmum untuk dikoreksi da diparafuntuk selanjutnya meneruskan kewakil sekretaris dan atau wakil

KetAKTIVITASNOWaktu Out PutPetugas Ketua PA

PELAKSANAAN Tahapan Kinerja

wakil sekretaris dan atau wakilpanitera

5 Wasek memeriksa materi Data yang telah 15 Draft siapyang akan dimuat dalam website dikoreksi menit dipublikasikanterkait bidang kesekretariatan.Wapan memeriksa materi terkaitperkara

6 Panitera/Sekretaris selaku Draft siap dipublikasikan 15 Informasi publiksekretaris Tim IT memeriksa menit dalam websitemateri yang akan dimuat ke Website

Hal : 1 / 2

Nomor SOP W2-A12/421/OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN KELAS II

Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027

SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan SP2D UP (Uang Persediaan)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme

Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

1. Memahami tentang proses pengajuan SP2D UP (Uang Persediaan)2. Memiliki kemampuan dalam pengajuan SP2D UP (Uang Persediaan)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, pengajuan SP2D UP (Uang Persediaan) tidak dapat

berjalan dengan baik1. DRPP2. ADK3. SPM4. SP2D

Hal : 2 / 2


KeteranganBenda

haraPPK PPSPM Petugas

KIPSKPPN Keleng

kapanWaktu Output

1 Bendahara Pengeluaran menyerahkan DRPPdan ADK (Flashdisk) kepada PPK

DRPP, ADK 1 menit DRPP, ADK

2 PPK menandatangani DRPP danmenggunakan ADK DRPP untuk pembuatanSPP

DRPP, ADK,SPP, ADK SPP

1 Jam SPP, ADKSPP

3 PPK menandatangani SPP dan menyerahkankepada PPSPM beserta dengan ADK SPP

SPP, ADK SPP 15menit

DRPP, ADK,SPP, ADKSPP

4PPSPM memverifikasi SPP dan menggunakanADK SPP untuk pembuatan SPM ( 2Rangkap)


30Menit


5 PPSPM menanda tangani SPM dan menginjectPIN PPSPM kedalam ADK SPM danmenyerahkan kepetugas KIPS

Berkas,SPM,ADKSPM

30Menit

SPM, ADKSPM

6 Petugas KIPS mengantarkan SPM dan ADKSPM ke KPPN

SPM, ADKSPM

1 Hari SPM, ADKSPM

7 KPPN menerbitkan SP2D dan mengirimkan(via email) kebagian keuangan PengadilanAgama Simalungun

SPM, ADKSPM

1 Hari SP2D

8 Bendahara Pengeluaran melakukan print outSP2D lalu mengarsip SP2D dengan baik

SP2D 1 menit Arsip

Hal : 1 / 2



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027

SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan SP2D GU (Ganti Uang)






1. Memahami tentang proses pengajuan SP2D GU (Ganti Uang)2. Memiliki kemampuan dalam pengajuan SP2D GU (Ganti Uang)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, pengajuan SP2D GU (Ganti Uang) tidak dapat

berjalan dengan baik1. DRPP2. ADK3. SPM (Surat Perintah Membayar)4. SP2D (Surat Perintah Penyedia Dana)

Hal : 2 / 2


KeteranganBenda

haraPPK PPSPM Petugas

KIPSKPPN Keleng

kapanWaktu Output

1 Bendahara Pengeluaran menyerahkan DRPPdan ADK (Flashdisk) kepada PPK

DRPP, ADK 1 menit DRPP, ADK

2 PPK menandatangani DRPP danmenggunakan ADK DRPP untuk pembuatanSPP


1 Jam SPP, ADKSPP

3 PPK menandatangani SPP dan menyerahkankepada PPSPM beserta dengan ADK SPP

SPP, ADK SPP 15menit


4 PPSPM memverifikasi SPP dan menggunakanADK SPP untuk pembuatan SPM( 2 Rangkap)


30Menit


5 PPSPM menanda tangani SPM dan menginjectPIN PPSPM kedalam ADK SPM danmenyerahkan kepetugas KIPS

Berkas,SPM,ADKSPM

30Menit

SPM, ADKSPM


SPM, ADKSPM

1 Hari SPM, ADKSPM


SPM, ADKSPM

1 Hari SP2D

8 Bendahara Pengeluaran s melakukan print outSP2D lalu mengarsip SP2D dengan baik

SP2D 1 menit Arsip

Hal : 1 / 2



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027

SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan SP2D TU (Tambah Uang)






1. Memahami tentang proses pengajuan SP2D TU (Tambah Uang)2. Memiliki kemampuan dalam pengajuan SP2D TU (Tambah Uang)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, pengajuan SP2D TU (Tambah Uang) tidak dapat

berjalan dengan baik1. Surat izin tamba uang2. SPM3. ADK4. SP2D

Hal : 2 / 2


KeteranganKPA PPK PPSPM Petugas

KIPSKPPN Keleng

kapanWaktu Output

1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuatsurat izin pengajuan tambah uang kepadaKPPN

Surat izin 1 hari Surat izin

2 KPPN memverifikasi jika diizinkan/tidakizinkan KPPN memberitahukan secara tertuliskepada Kuasa Pengguna Anggaran jika tidakdizinkan maka aktifitas selesai

Surat izin 1 Hari Surat izin

3 Jika dizinkan PPK membuat SPP,menandatangani dan menyerahkan kepadaPPSPM beserta dengan ADK SPP

SPP, ADK SPP 30Menit

SPP, ADKSPP

4 PPSPM menadatangani SPP dan membuatSPM ( 2 Rangkap) berdasarakan ADK SPP

SPP, ADK SPP 30Menit

SPM, ADKSPP

5 PPSPM menanda tangani SPM danmenginject PIN PPSPM kedalam ADK SPMdan menyerahkan kepetugas KIPS

SPM, ADKSPP, PIN

30Menit

SPM, ADKSPP, PIN


SPM, ADKSPP, PIN

1 Hari SPM, ADKSPP, PIN


SPM, ADKSPP, PIN

1 Hari SP2D

8 PPSPPM melakukan print out SP2D lalumengarsip SP2D dengan baik

SP2D 1 menit Arsip

Ya

Aktifitas Selesai

Hal : 1 / 3



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027

SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan LS (Langsung)






1. Memahami tentang proses pengajuan LS (Langsung)2. Memiliki kemampuan dalam pengajuan LS (Langsung)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, pengajuan LS (Langsung) tidak dapat berjalan

dengan baik1. Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat)2. SPP3. ADK (Arsip Data Komputer)4. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)5. SSP (Surat Setoran Pajak)

Hal : 2 / 3


KeteranganPPABP Benda

haraKaurKeu

PPSPM

PPK PtgKIPS

KPPN Kelengkapan

Waktu Output

1 PPABP membuat rekapan daftar gaji,halamanluar daftar gaji dan mengecek ada tidaknyaperubahan daftar perubahan data pegawai dandaftar perubahan potongan gaji

Berkas SPPLS

20Menit

BerkasSPP LS

2 PPABP menginput ke aplikasi GPP (gajipegawai pusat ) dan melakukan print out untukdari aplikasi GPP ,ditanda tangani dandiserahkan ke Bendahara

Berkas SPPLS

30Menit

BerkasSPP LS

3 Bendahara memverifikasi berkas jika tidaksesuai maka dikembalikan, jika sesuaibendahara membubuhi tanda tangan danmenyerahkan kepada Kaur Keuangan

Berkas SPPLS

15menit

BerkasSPP LS

4 Kaur Keuangan memverifikasi berkas jika tidaklengkap maka dikembalikan, jika lengkap Kaurkeunagan membubuhi tanda tangan danmengembalikan ke PPABP

Berkas SPPLS

15menit

BerkasSPP LS

5 PPABP menyerahkan berkas yang telahdiverifikasi dan menyerahkan ADK sementaralalu menyerahkan ke PPSPM

Berkas SPPLS

2menit

BerkasSPP LS

6 PPSPM melakukan pengujian jika tidak lulusuji maka akan dikembalikan, jika lulus uji makaPPSPM membuatkan bukti pengujian gaji yangtelah ditanda tangan lalu menyerahkan ke PPK

Berkas SPPLS,checklistSPM SPP

15menit

BerkasSPP LS,checklistSPM SPP

7 PPK memverifikasi berkas pengajuan SPP LSjika tidak lengkap maka dikembalikan dan jikalengkap PPK membuat SPP (ditanda tangani)lalu diserahkan kepada PPSPM

Berkas SPPLS

10menit

BerkasSPP LS

8 PPSPM memeriksa kelengkapan berkas jikatidak lengkap maka dikembalikan kepada PPKdan jika benar maka PPSPM menerbitkan SPMbeserta ADK kepada petugas KIPS

Berkas SPPLS

10menit

BerkasSPP LS

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Hal : 3 / 3


KeteranganPPABP Benda

haraKaurKeu

PPSPM

PPK PtgKIPS

KPPN Kelengkapan

Waktu Output

9 Petugas KIPS mengantarkan SPM besertaberkas kelengkapan ke KPPN

Berkas SPPLS

1 hari BerkasSPP LS


Soft copy 10menit

Soft copy

11 Bendahara Pengeluaran melakukan print outSP2D lalu mengarsip SP2D dengan baik

SP2D 1menit

Arsip

Hal : 1 / 2



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027

SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)






1. Memahami tentang proses penyampaian LPJ (laporan pertanggungjawaban)2. Memiliki kemampuan dalam penyampaian LPJ (laporan pertanggungjawaban)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyampaian LPJ (laporan

pertanggungjawaban) tidak dapat berjalan dengan baik1. Aplikasi SAIBA2. Aplikasi SILABI3. Berita Acara4. Laporan Pertanggungjawaban

Hal : 2 / 2

No Kegiatan


Bendahara BendaharaPengeluaran

KPA Kelengkapan

Waktu Output

1 Bendahara mengambil rekening Koran dari bank danmenerima data transaksi dari operator SAIBA

Rekening Koran ,data transaksi

1 hari Rekening Koran ,data transaksi

2 Bendahara menginput data keseluruhan transaksikedalam aplikasi SILABI dan memposting hasilinputan

Rekening Koran ,data transaksi

1 hari Data aplikasiSILABI

3 Bendahra membuatkan berita acara berdasarkanhasil postingan dan menyerahkan kepada bendaharapengeluaran

Data aplikasiSILABI

1 hari Berita Acara

4 Bendahara pengeluaran membubuhi paraf padaberita acara dan menyerahkan kepada KuasaPengguna Anggaran (KPA)

Berita Acara 10menit

Berita Acara

5 Kuasa Pengguna Anggaran membubuhi tandatangan pada berita acara dan mengembalikan kepadabendahara

Berita Acara 10menit

Berita Acara

6 Bendahara membuat laporan pertanggungjawabanbulanan dan menyerahkan kepada bendaharapengeluaran

Laporanpertanggungjawaban

1 hari Laporanpertanggungjawaban

7 Bendahara Pengeluaran membubuhi tanda tanganpada laporan pertanggung jawaban danmenyerahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)


10menit


8 Kuasa Pengguna Anggaran membubuhi tandatangan pada laporan pertanggungjawaban danmengembalikan kepada bendahara


10menit


9 Bendahara mendistrubiskan laporanpertanggungjawaban (LPJ) kepada pihak terkait danmengarsip berkas dengan baik


2 menit Arsip

Hal : 1 / 2

Nomor SOP W2-A12/426/OT.01.3/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016


Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027

SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pembuatan Laporan Keuangan






1. Memahami tentang proses pembuatan laporan keuangan2. Memiliki kemampuan dalam pembuatan laporan keuangan3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pembuatan laporan keuangan tidak dapat

berjalan dengan baik1. Aplikasi SAIBA2. Berita Acara rekonsiliasi3. Transaksi SPM4. Transaksi SP2D5. Buku Besar6. ADK

Hal : 2 / 2

No Kegiatan

Pelaksana Mutu BakuKeterangan

OperatorSAIBA

OperatorSIMAK

BNN

KPPN KaurKeuangan

Sekretaris Kelengkapan

Waktu Output

1 Operator saiba menginput transaksi SPM dan SP2Dyang sudah direalisasi dengan PNPB (PendapatanNegara Bukan Pajak) kedalam aplikasi saiba danmengirimkan ke operator simak BNN

AplikasiSAIBA

1 hari AplikasiSAIBA

2 Operator simak BNN menyesuaikan laporan di simakBNN dengan laporan saiba jika belum sesuai makadikembalikan, jika sudah sesuai operator simak BNNmengirimkan kepada operator SAIBA (via email)

AplikasiSAIBA

2 hari Bukubesar,ADK

3 Operator SAIBA memposting buku besar , danmengirimkan ADK sementara ke KPPN melalui email

Bukubesar,ADK

1 hari Bukubesar,ADK

4 KPPN Memverifikasi rekonsiliasi dari operatir SAIBAjika ada revisi maka dikembalikan,jika benar KPPNmembuatkan berita acara rekonsiliasi danmeninformasikan kepada operator SAIBA

Bukubesar,ADK

2 hari Beritaacara

5 Operator SAIBA print out berita acara rekonsiliasi danmenyerahkan kepada Kaur keuangan

Beritaacara

30menit

Beritaacara

6 Kaur keuangan membubuhi paraf dan meyerahkankepada Sekretaris

Beritaacara

15menit

Beritaacara

7 Sekretaris membubuhi tanda tangan pada Berita acaradan mengembalikan kepada Operator SAIBA

Beritaacara

15menit

Beritaacara

8 Operator SAIBA mengarsip berkas/dokumenrekonsiliasi dengan baik

Beritaacara

2menit

Arsip

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Hal : 1 / 3



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027

SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pembukuan Bendahara




Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 TentangPedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

1. Memahami tentang proses pembukuan bendahara2. Memiliki kemampuan dalam pembukuan bendahara3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pembukuan bendahara tidak dapat berjalan

dengan baik1. Aplikasi SILABI2. Berita Acara Pemeriksaan3. LPJ Bendahara4. Buku Pembantu Pajak5. Rekening Koran

Hal : 2 / 3


KeteranganBenda

haraKPA Ptg

KIPSKPPN Keleng

kapanWaktu Output

1 Bendahara menginput setiap transaksi yangdilakukan pengadilan agama Simalungun kedalamaplikasi SILABI

Transaksi PA,SILABI

15Menit

Transaksi PA,SILABI

2 Bendahara mencetak hasil input setiap bulan (padahari terakhir kalender) dan membubuhi tanda tanganlalu menyerahkan kepada KPA/PPK

Berkaspembukuanbendahara

3 Jam Berkaspembukuanbendahara

3 KPA/PPK memverifikasi berkas dari bendahara jikaada revisi maka dikembalikan, jika benar KPAmembubuhi tanda tangan dan mengembalikankepada bendahara


5 Jam Berkaspembukuanbendahara

4 Bendahara memeriksa berkas yang diserahkan olehKPA/PPK yang sudah lengkap tanda tangan, jikabelum maka dikembalikan, jika sudah makadiserahkan kepada Petugas KIPS (LPJ, CashOpname, Daftar rekening, buku pembantu pajak,rekening Koran beserta ADK)


30Menit

Berkaspembukuanbendahara, bukubantu pajak

5Petugas KIPS dan menyerahkan kepada KPPNbeserta buku bantu pajak


1 Jam Berkaspembukuanbendahara, bukubantu pajak

6KPPN melakukan pengesahan pada berkas lengkapdan mengembalikan kepada petugas KIPS


1 Hari Berkaspembukuanbendahara, bukubantu pajak

7Petugas KIPS menyerahkan berkas yang telahdisahkan oleh KPPN kepada Bendahara


10Menit


8Bendahara mengarsip berkas pembukuan bendaharadengan baik


1 Menit Arsip

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Hal : 3 / 3

Hal : 1 / 3



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027

SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan Usul Pembayaran Tunjangan Kinerja





Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

1. Memahami tentang proses pengajuan usul pembayaran tunjangan kinerja2. Memiliki kemampuan dalam pengajuan usul pembayaran tunjangan kinerja3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengajuan usul pembayaran tunjangan kinerja

pada Pengadilan Agama Simalungun tidak dapat terlaksana.1. Usulan Tunjangan Kenerja2. Berkas Usulan Tunjangan

Hal : 2 / 3


KetKaurKepegawaian

BendaharaPengeluara

Para Pegawai Sekretaris Ketua Kelengkapan Waktu Output

1 Kaur Kepegawaian mengunci absen padaAplikasi Komdanas Mahkamah Agung(www.komdanasmahkamahagung.go.id)paling lambat tanggal 2 setiap bulan.

Daftar Absen 5Menit

2 Bendahara Pengeluaran mengajukan usulanTunjangan Kinerja melalui AplikasiKomdanas Mahkamah Agung( www.komdanasmahkamahagung.go.id).

- 10Menit

3 Bendahara Pengeluaran melakukan printoutdan menandatangani kelengkapan berkasusulan Tunjangan Kinerja melalui AplikasiKomdanas Mahkamah Agung(www.komdanasmahkamahagung.go.id ).

Berkas UsulTunjanganKinerja

20Menit

4Para Pegawai menandatangani DaftarTanda Terima Tunjangan Kinerja.


20Menit

5 Sekretaris memverifikasi Berkas UsulanTunjangan Kinerja jika ada revisi makadikembalikan jika benar ditandatangani dandiserahkan kepada Ketua


10Menit

BerkasUsulTunjanganKinerja

6 Ketua memverifikasi Berkas UsulanTunjangan Kinerja jika ada revisi makadikembalikan jika benar ditandatangani dandiserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.


10Menit


7 Bendahara Pengeluaran melakukan scanningseluruh berkas Usulan Tunjangan kinerjadan menguploudnya kedalam AplikasiKomdanas Mahkamah Agung RI.


30Menit


8 Bandahara Pengeluaran mengirin hardcopyberkas usulan Tunjangan Kinerja ke PTAMedan.


1 Hari Berkas

Usul

Tunjanga

n Kinerja

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Hal : 3 / 3


KetKaurKepegawaian

BendaharaPengeluara

Para Pegawai Sekretaris Ketua Kelengkapan Waktu Output

9 Bendahara Pengeluaran menyimpan seluruhberkas usulan Tunjangan Kinerja


5Menit

Arsip

Hal : 1 / 3



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027

SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )






1. Memahami tentang proses Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )2. Memiliki kemampuan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak

( PNBP ) tidak akan berjalan dengan baik1. SSBP2. Berkas PNPB3. Aplikasi SAS

Hal : 2 / 3


KeteranganBendahara

PenerimaPPK KPA KPPN

PematangsiantarKaur

KeuanganKelengkapan

Waktu Output

1 Bendahara Penerima menerimaPenerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ).

Uang PNBP 10Menit

PNBP

2 Bendahara Penerima membuat SSBP danmenyetorkan PNBP ke Bank Persepsisetiap hari

SSBP 10Menit

PNBP

3 Bendahara Penerima membuat PembukuanBendahara Penerima dengan menggunakanAplikasi Bendahara Penerima

AplikasiBendaharaPenerima

10Menit

-

4 Bendahara Penerima membuat LaporanPertanggungjawaban Bendahara Penerimadan menyerahkan kepada pejabat pembuatkomitmen

SSBP 10Menit

5 Pejabat Pembuat Komitmen memverifikasiLaporan Pertangungjawaban jika adarevisi maka dikembalikan jika benartandatangani dan diserahkan kepada KuasaPengguna Anggaran.

SSBP dan LPJ 15Menit

6 Kuasa Pengguna Anggaran memverifikasiLaporan Pertangungjawaban jika adarevisi maka dikembalikan jika benartandatangani dan diserahkan kepadaBendahara Penerima

SSBP dan LPJ 10Menit

LPJBendaharaPenerima

7 Bendahara Penerima melakukanRekonsiliasi ke KPPN Pematangsiantarmaksimal tanggal 10 setiap bulannya.

SSBP, LPJ danADK

1 Hari SSBP, LPJdan ADK

8 KPPN melakukan rekonsiliasi denganbendahara penerima jika adaketidaksesuaian dikembalikan, jika benardi konfirmasi kepada bendahara penerima

SSBP, LPJ danADK

1 Hari

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Hal : 3 / 3


KeteranganBendahara

PenerimaPPK KPA KPPN

PematangsiantarKaur

KeuanganKelengkapan

Waktu Output

9 Bendahara Penerima menyerahkan salinanSSBP kepada Kaur Keuangan

Salinan SSBP 5Menit

SalinanSSBP

10 Kaur keuangan menginput kedalamaplikasi SAS

Salinan SSBP 20Menit

File

11 Bendahara Penerima menyimpan seluruhberkas PNBP.

Arsip 5Menit

Arsip

Hal : 1 / 2



Disahkan Oleh Ketua

Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027

SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Penyusunan RKA-KL






1. Memahami tentang proses Penyusunan RKA-KL2. Memiliki kemampuan dalam Penyusunan RKA-KL3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyusunan Rencana Anggaran tidak dapat

berjalan dengan baik.1. Data Pendukung ( RAB dan TOR )2. Aplikasi RKA-KL

Hal : 2 / 2

No Kegiatan


KaurKeuangan

Sekretaris OperatorRKA-KL


1 Kaur Keuangan menghimpun data untukpengusulan anggaran yang bersumber darihasil Rapat yang diikuti oleh seluruh PegawaiPA. Simalungun.

Data 1 Hari Rancangan pengusulanAnggaran

2 Kaur Keuangan membuat Rencana AnggaranBiaya dan Kerangka Acuan Kerja untukpengusulan anggaran.

RancanganpengusulanAnggaran

1 Jam

3 Sekretaris memverifikasi Rencana AnggaranBiaya dan Kerangka Acuan Kerja, jika adarevisi maka dikembalikan jika benarditandatangani dan diserahkan kepada KaurKeuangan.

Draf RAB danKAK

15 Menit RAB dan KAK

4 Kaur Keuangan menyerahkan RencanaAnggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerjakepada Operator RKA-KL

RAB dan KAK 5 Menit

5 Operator RKA-KL menginput data kedalamAplikasi RKA-KL sesuai dengan RencanaAnggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerjadan menyerahkan ADK RKA-KL kepadaKaur Keuangan.

RAB dan KAK 1 Jam ADK RKA-KL

6 Kaur Keuangan mengirimkan RencanaAnggaran, Kerangka Acuan Kerja dan ADKRKA-KL ke PTA Medan

- 1 Hari Usulan Anggaran

7 Kaur Keuangan menyimpan seluruh berkaspengusulan anggaran

BerkasPengusulanAnggaran

5 Menit Arsip

Ya

Tidak

pengadilan agama simalungun · lembar inspeksi no kegiatan pelaksana mutu baku ket ptg ... form...

Documents