pengadilan tinggi medan file6. bahwa, benar kira-kira pada tahun 1993 para tergugat telah menguasai...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N Nomor 63/PDT/2017/ PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara gugatan antara:
INTAN BR TINAMBUNAN, umur 56 tahun, pekerjaan mengurus rumah
tangga, alamat di jalan Pintu Air IV Gg Maju No 15
lingkungan VII kelurahan Kwala Belaka, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,
dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Drs.
H.MOHAMMAD AMRI, SH, Advokat pada LEMBAGA
BANTUAN HUKUM 9Institute Legal Aid) “AN NAHL”,
beralamat di Jalan MedanBubu No.53 20222
Sumatera Utara Tel.(061)6624853, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017, Selanjutnya
disebut Pembanding semula Penggugat; M E L A W A N
1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, di jalan Let. Jend Suprapto No. 2,
Medan, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I; 2. VERAYANA Br MANURUNG, di jalan Jend Gatot Subroto No 227 KM 7,5
Kelurahan Lalang, kecamatan Medan Sunggal, kota Medan Gedung
Keuangan Negara Medan, selanjutnya disebut Terbanding II semula
Tergugat III; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN RI) c/q Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara c/q Badan Pertanahan Nasional Daerah Kota Medan, di jalan Jendral DR Abdul Haris Nasution, Kelurahan
Pangkalan Mansyur, kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya
disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
Pengadilan Tinggi Tersebut;
Setelah membaca:
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/PDT/
2017/PT MDN tanggal 19 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 63/PDT/2017/PT.MDN
tanggal 9 Maret 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :
TENTANG DUDUK PERKARA
Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 08
September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 08 September 2014 dalam Nomor Register
421/Pdt.G/2014/PN Mdn, mengemukakan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa benar Penggugat merupakan Ahli Waris pemilik sah atas
sebidang tanah yang terletak di : Dahulu dikenal dengan Jalan Medan-
Binjai Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten/Daswati II : Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang dikenal dengan Jalan
Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 4.657,50 m², dengan
batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : dengan Jalan dahulu disebut Jalan Binjai
dan sekarang Jalan Jend. Gatot Subroto, ± 40,5 Meter.
Sebelah Selatan : dengan Karim, ± 40,5 Meter.
Sebelah Timur : dengan Jusuf, ± 115 Meter.
Sebelah Barat : dengan Agus, ± 115 Meter.
Yang dahulunya dimiliki dan dikuasai Orang Tua Kandung Penggugat
sesuai dengan surat “Alas Hak” AKTA PEMINDAHAN HAK Nomor
214/APH/KS/1969 Tanggal 20 Mei 1969 a/n LEBANUS TINAMBUNAN ;
2. Bahwa benar Alm. LEBANUS TINAMBUNAN memperoleh sebidang
lahan/tanah tersebut dari Alm. OSMAN ALI berdasarkan SURAT
KETERANGAN TANAH SEBAGAI PENGGANTI GRANT tertanggal 18
Mei 1955 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ismail Hasjim yang saat
itu menjabat sebagai Assisten Wedana D/p. Pamongpraja Kecamatan
Sunggal ;
3. Bahwa, lahan/tanah yang dikuasai oleh “Para Tergugat” adalah seluas ±
4.657,5 m² dengan batas-batas :
Sebelah Utara : dengan Jalan dahulu disebut Jalan Binjai
dan sekarang Jalan Jend. Gatot Subroto, ± 40,5 Meter.
Sebelah Selatan : dengan Karim, ± 40,5 Meter.
Sebelah Timur : dengan Jusuf, ± 115 Meter.
Sebelah Barat : dengan Agus, ± 115 Meter.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
4. Bahwa benar Alm. Lebanus Tunambunan meninggal dunia tanggal 11
September 1993 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.
033/18/KMKB/1993 tertanggal 20 September 1993 yang dibuat oleh
Lurah Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Lebanus Tinambunan dan Penggugat
beserta Saudara-saudara Penggugat yang lain telah menguasai dan
bertempat tinggal diatas lahan/tanah sejak Peyerahan lahan/tanah
dimaksud, dan letak lokasi rumah tempat tinggal tersebut persisnya
berada di sebelah Utara lahan/tanah tersebut ;
6. Bahwa, benar kira-kira pada tahun 1993 Para Tergugat telah menguasai
lahan/tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)
No.166 Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat
HGB No. 535 Tertanggal 26 Agustus 2011 ; dan Sertipikat HGB No. 171
Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat HGB
No.119 tertanggal 27 Agustus 2011 ;
7. Bahwa berdasarkan Sertipikat HGB No. 171 Tertanggal 24 Juli 1993
dan perpanjangannya menjadi Sertipikat HGB No. 119 tertanggal 27
Agustus 2011, (“dahulu adalah PT. Perkebunan VII”), dan pada tahun
1997 sampai sekarang setelah adanya “Peleburan” sesuai Peraturan
Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perkebunan Nusantara IV. Oleh karena itulah, lahan/tanah tersebut
diatas dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) (Tergugat
I) dari tahun 1997 sampai dengan sekarang yang tentunya Alas Hak
Tergugat I tersebut adalah tidak benar (Cacat Hukum );
8. Bahwa, adapun yang menjadi Alas Hak Tergugat II tersebut adalah Akte
Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April
2003, dan Akte Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 3
tertanggal 29 April 2003, yang tertunya juga tidak benar (Cacat Hukum) ;
9. Bahwa, kira-kira pada tanggal 28 Januari 2014, setelah Penggugat pergi
kelokasi lahan/tanah yang saat ini menjadi “Objek Sengketa” ternyata
Penggugat melihat ada berdiri Plank Merek yang bertuliskan bahwa
TANAH INI MILIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero) i.c
Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
10. Bahwa yang lebih ironisnya Para Tergugat menyatakan kepada
Penggugat bahwa tanah Penggugat tersebut diperoleh Para Tergugat
dan Turut Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)
No.166 Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat
HGB No. 535 Tertanggal 26 Agustus 2011 ; dan Sertipikat HGB No. 171
Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat HGB
No.119 tertanggal 27 Agustus 2011, padahal lahan/tanah tersebut tidak
pernah diserahkan dan diperjual belikan kepada siapapun ;
11. Bahwa, setelah Penggugat mempertanyakan kepada pihak Tergugat I
atas dasar apa menguasai lahan/tanah tersebut, akhirnya pihak
Tergugat I menerangkan bahwa lahan/tanah tersebut dikuasai dan
dimiliki oleh Tergugat I adalah berdasarkan “Peralihan” Sertipikat Hak
Guna Bangunan (HGB) No.166 Tertanggal 24 Juli 1993 dan Sertipikat
HGB No. 171 Tertanggal 24 Juli 1993 kepada Tergugat I tertanggal 23
Juli 1997 (Peralihan Pemegang Hak), sehingga atas perbuatan Para
Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sangat menimbulkan kerugian
bagi Penggugat baik secara materil maupun moril ;
12. Bahwa, Penggugat juga mempertanyakan kepada Pihak Tergugat II
atas dasar apa menguasai lahan/tanah tersebut, akhirnya pihak tergugat
II menerangkan bahwa lahan/tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh
Tergugat II adalah berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah
Dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April 2003, dan Akte Pelepasan
Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 3 tertanggal 29 April 2003 ;
13. Bahwa, oleh karena itulah seharusnya menurut hukum Akte Pelepasan
Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April 2003, dan
Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 3 tertanggal 29
April 2003 yang dimiliki tergugat II adalah Cacat Hukum dan harus
dinyatakan “Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum” ;
14. Bahwa, adapun kerugian materil yang dialami penggugat atas
penguasaan lahan/tanah oleh tergugat I dan Tergugat II dihitung sejak
tahun 1993 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut
Apabila tanah tersebut dijual dan disesuaikan dengan harga saat ini
seharga Rp. 3.500.000/Meter x 4.657,50 m² = Rp. 16.301.000.000,-
(enambelas milyar tiga ratus satu juta rupiah) sejak Gugatan
didaftarkan sampai objek perkara diserahkan oleh Tergugat I dan
Tergugat II, dan juga kerugian moril sebesar Rp 30 .000.000.000,-
(tiga puluh miliar rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
15. Bahwa, selain dari hal tersebut diatas apabila Sertipikat HGB
dikeluarkan seharusnya lahan/tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat
I, maka lahan/tanah tersebut harus memenuhi syarat-syarat
sebagaimana ditetukan peruntukannya yaitu yang dipergunakan untuk
bangunan rumah tempat tinggal sesuai dengan Sertipikat HGB No.166
dan Sertipikat HGB No. 171, masing-masing Tertanggal 24 Juli 1993 ;
16. Bahwa, pada lokasi hamparan lahan/tanah sesuai dengan Sertipikat
HGB No. 166 dan Sertipikat HGB No. 171 masing-masing tertanggal 24
Juli 1993 yang telah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan
tahun 2033, dan sesuai keadaan lahan/tanah tersebut “Tidak Ada
Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Diterlantarkan)” yang dibanguna
oleh pihak Tergugat I ;
17. Bahwa, dalam pergantian Nomor Sertipikat HGB dan perpanjangan
masa berlakunya sampai dengan tahun 2033, yakni : Sertipikat HGB No.
166 menjadi Sertipikat HGB No. 553/HGB/BPN.12.71.2011 tertanggal
26 Agustus 2011, dan Sertipikat HGB No. 171 menjadi Sertipikat HGB
No. 119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011. Hal ini sesuai
dengan hemat kami tidak mempunyai dasar atau diduga “Cacat Hukum
Administrasi” dalam perpanjangan Sertipikat HGB tersebut dikarenakan
pada lokasi lahan/tanah yang diterbitkan Sertipikat HGB tersebut “Tidak
Ada berupa Bangunan Rumah Tempat Tinggal” yang dibanguna oleh
pihak Tergugat I ;
18. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 40 huruf “e” yang berbunyi
: Hak Guna Bangunan Hapus karena Diterlantarkan Jo. Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha dan Hak
Guna Bangunan Pasal 35 ayat 1 huruf “e” yang berbunyi : Hak Guna
Bangunan Hapus karena Diterlantarkan ;
19. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha
dan Hak Guna Bangunan, Pasal 35 ayat 1 huruf “e” atas Penerbitan
Perpanjangan Sertipikat HGB No. 166 menjadi Sertipikat HGB No.
553/HGB/BPN.12.71.2011 tertanggal 26 Agustus 2011, dan
Perpanjangan Sertipikat HGB No. 171 menjadi Sertipikat HGB No.
119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011 adalah cacat
hukum;
20. Bahwa, oleh karena itu seharusnya menurut hukum, Turut Tergugat
tidak dapat menerbitkan HGB No. 166 menjadi Sertipikat HGB No.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
553/HGB/BPN.12.71.2011 tertanggal 26 Agustus 2011, dan
Perpanjangan Sertipikat HGB No. 171 menjadi Sertipikat HGB No.
119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011, karena diatas
lahan/tanah yang diterbitkan Sertipikat HGB dimaksud telah ada
pemiliknya, dan oleh karena itu sertipikat dimaksud harus dinyatakan
“Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum” ;
21. Bahwa karena Penggugat merasa apa yang menjadi haknya telah
dirampas dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II aquo, sebelum
mengajukan gugatan ini Penggugat dengan itikad baik masih berusaha
untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyelesaikan
masalah ini secara kekeluargaan dengan tujuan agar tanah milik
Penggugat a quo, dapat dikembalikan atau diganti rugi oleh Para
Tergugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap mempertahankan
dan merasa bahwa Para Tergugatlah pemilik lahan/tanah, beserta
bangunan diatasnya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah
memberikan kabar ataupun datang guna menyelesaikan masalah
tersebut dengan Penggugat secara kekeluargaan ;
22. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, patutlah disimpulkan bahwa
perbuatan Tergugat I dan Tergugat II di dalam memiliki ataupun
menguasai lahan/tanah Hak Milik Penggugat tersebut, adalah jelas tidak
didasari adanya itikad baik dan juga tidak didasarkan pada alas hak
yang sah secara yuridis, sehingga tentunya Tergugat I dan Tergugat II
dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht
Matigedaad) yang merugikan Penggugat baik secara materi maupun
immaterial sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW);
23. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai
dan mengusahai objek lahan/tanah Penggugat seluas ± 4.657,50 m²
secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan timbulnya
kerugian moril sejak Gugatan di daftarkan sampai objek perkara
diserahkan oleh tergugat I dan Tergugat II pa Penggugat dan juga
kerugian moril sebesar Rp 30 .000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;
24. Bahwa dari sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau tahu
dengan kerugian Penggugat baik yang sudah maupun yang akan
datang, maka untuk memaksa agar Tergugat I dan Tergugat II segera
mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat, mohon agar supaya
Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta
rupiah) setiap hari, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai menyerahkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
objek perkara kepada Penggugat, dihitung sejak putusan dibacakan
sampai objek perkara diserahkan kepada Penggugat ;
25. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik, maka
untuk menjamin agar kelak putusan ini tidak hampa atau sia-sia (Illusoir)
serta adanya dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II hendak
mengalihkan atau menghilangkan haknya atau memindah tangankan
kepada orang lain atas Tanah objek perkara tersebut karena adanya
gugatan ini, maka sebelum atau sesudah perkara ini diperiksa supaya
Pengadilan Negeri Medan kiranya terlebih dahulu meletakkan Sita
Jaminan (Consevatoir Beslaag) terhadap objek “Sengketa” dan harta-
harta milik Tergugat I dan Tergugat II dan baik yang bergerak maupun
tidak bergerak ;
26. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan atas bukti-bukti autentik dan
sah, maka Penggugat memohon agar nantinya putusan yang diambil
Majelis Hakim adalah putusan yang dapat di jalankan serta merta
meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij
Vooraad) ;
Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Majelis Hakim yang
terhormat memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna menghadap
di muka persidangan, dan mengambil keputusan yang berbunyi sebagai
berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Akta Pemindahan Hak No.214/APH/KS/1969
tertanggal 20 Mei 1969 yang dibuat/diterbitkan oleh Drs. MP. Simanjuntak
yang saat itu menjabat Assisten Wedana U.B. Pengatur Tatapraja
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang saat itu, adalah sah dan
berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan bahwa tanah perkara / objek perkara seluas ± 4657,50 m²
yang terletak di lahan/tanah di : Dahulu dikenal dengan Jalan Medan-
Binjai Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten/Daswati II : Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang dikenal dengan Jalan
Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 4.657,50 m², dengan batas-
batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : dengan Jalan dahulu disebut Jalan
Binjai dan sekarang Jalan Jend. Gatot Subroto, ± 40,5 Meter.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
Sebelah Selatan : dengan Karim, ± 40,5 Meter.
Sebelah Timur : dengan Jusuf, ± 115 Meter.
Sebelah Barat : dengan Agus, ± 115 Meter.
Adalah hak milik Penggugat dan Ahli Waris yang lain, berdasarkan Alas
Hak Surat Akta Pemindahan Hak No.214/APH/KS/1969 tertanggal 20 Mei
1969 yang dibuat/diterbitkan oleh Drs. MP. Simanjuntak yang saat itu
menjabat Assisten Wedana U.B. Pengatur Tatapraja Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deliserdang saat itu ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah
menguasai tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan
hukum (Onrecht Matigedaad) ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II beserta Turut Tergugat atau siapa
saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripada lahan/tanah
tersebut untuk menyerahkan lahan/tanah objek “Sengketa” tersebut
kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya dalam keadaan baik dan
kosong ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil yang
dialami penggugat adalah sekitar Rp. 3.500.000/Meter x 4.657,50 m² =
Rp. 16.301.000.000,- (enambelas milyar tiga ratus satu juta rupiah) jika
lahan/tanah tersebut dijual, sejak Gugatan didaftarkan sampai objek
Perkara diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat
dan Ahli Waris lainnya, dan juga kerugian Moral sebesar Rp.
30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) ;
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam
perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat HGB No. 166
menjadi Sertipikat HGB No. 553/HGB/BPN.12.71.2011 tertanggal 26
Agustus 2011, dan Perpanjangan Sertipikat HGB No. 171 menjadi
Sertipikat HGB No. 119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011,
dengan segala akibat hukumnya ;
9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akte Pelepasan Hak Atas
Tanah Dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April 2003, dan Akte
Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 3 tertanggal 29 April
2003 atas nama tergugat II, dengan segala akibat hukumnya
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa
(Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas
keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan serta merta
walaupun ada Banding, Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad) ;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
13. segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.
SUBSIDAIR
Dan atau apabila Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain maka
mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan pertimbangan hukum dan
keadilan (Ex Aequo Et Bono).
Membaca jawaban Terbanding I semula Tergugat I terhadap gugatan
Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI : Tentang Gugatan Yang diajukan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet ontvankelijke verklaard) I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SECARA HUKUM TELAH
DINYATAKAN DALUWARSA (LEWAT WAKTU).
1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1
mengemukakan dalil-dalilnya antara lain :
Penggugat adalah ahli waris Lebanus Tinambunan dan pemilik sah
sebidang tanah seluas 4657,50 M2 dikenal dengan Jalan Jend. Gatot
Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,
yang dahulunya dimiliki dan dikuasai orang tua kandung Penggugat,
sesuai dengan surat alas hak Akta Pemindahan Hak Nomor
214/APH/KS/1969 tanggal 20 Mei 1969.
2. Bahwa jika diteliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat,
sebagaimana dijelaskan pada angka 1 di atas, maka secara konkrit
Penggugat tidak lagi menggarap tanah seluas 4657,50 M2 mulai tahun
1969, dan jika dihitung sampai dengan sekarang ini (gugatan diajukan
pada tahun 2014) berarti Penggugat sudah + 45 tahun lamanya tidak
mengajukan tuntutan terhadap tanah seluas 4657,50 M2 kepada
Tergugat I, serta telah meninggalkan dan tidak lagi menguasai
dan/atau mengusahai serta menggarap tanah terperkara incasu tanah
seluas 4657,50 M2;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa
Penggugat yang telah + 45 tahun lamanya tidak mengajukan tuntutan
dan tidak lagi mnguasai serta mengusahai tanah seluas 4657,50 M2
tersebut, maka secara hukum Penggugat telah kehilangan hak atas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
tanah seluas 4657,50 M2 yang dituntutnya terhadap Tergugat I
dikarenakan daluwarsa;
4. Bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan Tergugat I,
sebagaimana diterangkan di atas, sejalan dengan ketentuan Pasal
1967 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi :
“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang
bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya
waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan
adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi
pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang
didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”.
1. Bahwa dengan demikian jelas ternyata gugatan yang diajukan oleh
Penggugat dalam perkara aquo ini dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERKARA AQUO MENJADI
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri
Medan menurut hukum secara objektif harus dinyatakan tidak dapat
diterima (ontvankelijke verklaard) sebab Pengadilan Negeri Medan
tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili ataupun memberikan
putusan terhadap objek perkara yang di atasnya terdapat Sertipikat
Hak Guna Bangunan No.166/Desa Lalang, dan Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.171/Desa Lalang yang merupakan suatu Keputusan
Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa karena di atas objek perkara telah diterbitkan Keputusan Tata
Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan yang merupakan
keputusan yang final dan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata
Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-
Undang No.5 tahun 1986 yang dirubah menjadi UNDANG-UNDANG
No.9 TAHUN 2004 ;
4. Bahwa dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Medan
tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini karena yang
berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena sertifikat
Hak Guna Bangunan No.166/Desa Lalang, dan sertifikat Hak Guna
Bangunan No.171/Desa Lalang yang merupakan keputusan Tata
Usaha Negara ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
5. Bahwa dengan demikian jelas ternyata gugatan yang diajukan oleh
Penggugat dalam perkara aquo ini dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke verklaard) ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa Tergugat I mohon dalil-dalil yang telah diajukan di dalam Eksepsi
Tentang Gugatan Penggugat Dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard) sebagaimana yang telah dikemukakan dalam
Eksepsi di atas, -geinsereerd- dianggap termasuk di bagian Dalam Pokok
Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I tetap konsisten dan menolak dengan tegas serta
memungkiri seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali
secara tegas diakui di bawah ini ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan
Penggugat di dalam gugatannya bahwa Lebanus Tinambunan adalah
pemilik sah sebidang tanah seluas 4657,50 M2 dikenal dengan Jalan
Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan, yang dahulunya dimiliki dan dikuasai orang tua kandung
Penggugat sesuai dengan surat alas hak Akta Pemindahan Hak Nomor
214/APH/KS/1969 tanggal 20 Mei 1969;
4. Bahwa Tergugat I memungkiri dengan tegas apa yang dikemukakan
Penggugat bahwa tanah seluas 4657,50 M2 dikenal dengan Jalan Jend.
Gatot Subroto Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan, yang dahulunya dimiliki dan dikuasai orang tua kandung
Penggugat sesuai dengan surat alas hak Akta Pemindahan Hak Nomor
214/APH/KS/1969 tanggal 20 Mei 1969 adalah merupakan milik
Penggugat dan ahli waris lainnya;
5. Bahwa karena tanah terperkara seluas 4657,50 M2 adalah merupakan
hak Tergugat I sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan-Hak Guna
Bangunan (HGB) Nomor : 166/Desa Lalang dan Nomor : 171/Desa
Lalang dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung No.2872 K/PDT/2011
jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No.91/PDT/2009/PT-MDN. jo.
putusan Pengadilan Negeri Medan No.398/Pdt.G/2005/PN-Mdn yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai serta memiliki tanah secara sah
atas tanah terperkara seluas 4657,50 M2 berdasarkan sertifikat Hak Guna
Bangunan-Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 166/Desa Lalang dan
Nomor : 171/Desa Lalang dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung
No.2872 K/PDT/2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
No.91/PDT/2009/PT-MDN. jo. putusan Pengadilan Negeri Medan
No.398/Pdt.G/2005/PN-Mdn., maka tidak berdasarkan hukum apa yang
dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya bahwa Tergugat I telah
melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang dikemukakan
Penggugat terhadap tanah terperkara tidak dipergunakan untuk bangunan
rumah tempat tinggal, karena di atas tanah terperkara akan dikerjakan
bangunan untuk kepentingan Tergugat I ;
8. Bahwa di atas tanah terperkara aquo telah dibuat pagar tembok dari
semen secara permanen oleh Tergugat I, dan juga di atas tanah
terperkara telah berdiri plang yang menunjukkan tanah terperkara adalah
milik Tergugat I, maka dengan demikian apa yang dikemukakan
penggugat di dalam gugatannya bahwa tanah terperkara dalam keadaan
terlantar atau ditelantarkan adalah tidak berdasarkan hukum dan
sepatutnya dalil Penggugat sedemikian haruslah ditolak;
9. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat bahwa perpanjangan jangka
waktu Hak Guna Bangunan No.166/Desa Lalang, dan Hak Guna
Bangunan No.171/Desa Lalang cacat hukum administrasi dan tidak
mempunyai kekuatan hukum dengan alasan tanah terlantar dan tidak ada
bangunan di atasnya adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan
hukum, karena yang sebenarnya di atas tanah terperkara aquo telah ada
pagar tembok dari semen yang dibuat secara permanen oleh Tergugat I
dan juga telah berdiri plang bacaan yang menunjukkan tanah terperkara
adalah milik Tergugat I; TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK MEMINTA GANTI RUGI.
1. Bahwa tuntutan penggugat mengenai ganti rugi materiil sebesar
Rp.16.301.000.000,- dengan dalil sebagaimana yang dikemukakannya
dalam gugatan sama sekali tidak berdasarkan hukum dan karenanya
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad);
2. Bahwa Tergugat I berpendapat bahwa besarnya kerugian yang diderita
oleh penggugat tidak diperinci secara detail dan secara jelas serta
terperinci berdasarkan bukti-bukti yang konkrit dalam bentuk apa-apa saja
kerugian yang diderita Penggugat;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas, Tergugat I menciteer
beberapa putusan Mahkamah Agung RI. yang merupakan sumber hukum
antara lain :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.588 K/Sip/1983 tertanggal
19 Juni 1984 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:
“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti
harus ditolak”.
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tertanggal
21 November 1971 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi :
“Ganti kerugian sejumlah uang tanpa perincian dalam bentuk apa yang
menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena
tuntutan tersebut adalah jelas tidak sempurna”.
4. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas, bahwa Penggugat
telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.16.301.000.000,- (enam
belas milyar tiga ratus satu juta rupiah) karena Penggugat bukan
merupakan pihak-pihak yang telah menguasai serta mengusahai tanah
seluas 4657,50 M2 dan bukan pula selaku pemilik yang sah seperti yang
dituntutnya di dalam perkara ini ;
TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK MEMOHON SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG).
1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya memohonkan kepada Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sedang memeriksa perkara aquo
untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) mengacu kepada
ketentuan pasal 261 RBg atau pasal 227 HIR ;
2. Bahwa oleh karenanya ternyata permohonan Sita Jaminan yang diajukan
oleh penggugat dalam perkara aquo ini tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR ;
3. Bahwa Tergugat I berpendapat bahwa pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR
tersebut hanya dapat diterapkan apabila penggugat dapat membuktikan
bahwasanya Tergugat I telah berhutang atau ada mempunyai hutang
kepada Penggugat atau setidak-tidaknya Penggugat dapat membuktikan
bahwasanya Tergugat adalah merupakan debitur dari Penggugat ;
4. Bahwa sebagai illustrasi, Tergugat I mengutip Yurisprudensi Tetap
Mahkamah Agung RI. tertanggal 24 Mei 1984 No.597 K/Sip/1983, yang
amar pertimbangan hukumnya berbunyi :
“Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang
disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima”.
TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT MINTA UANG PAKSA (DWANGSOM).
1. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang
paksa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) harus ditolak karena tidak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
mempunyai dasar hukum untuk diajukan oleh Penggugat dalam perkara
aquo, karena hal ini bukan merupakan tuntutan untuk membayar suatu
jumlah uang ;
2. Bahwa untuk meneguhkan hal tersebut di atas, Tergugat I menghunjuk
tulisan yang dipaparkan oleh Bapak Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,
S.H. di dalam bukunya yang berjudul : Hukum Acara Perdata Indonesia,
Edisi Kedua, cetakan Pertama, tahun 1985, penerbit Liberty, Yogyakarta,
pada halaman 46 butir d, yang selengkapnya berbunyi :
“Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte,
dwangsom). Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah
uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum
untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi
putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan
yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran
suatu jumlah uang”.
TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT MINTA AGAR PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN SECARA SERTA MERTA (Uitvoerbaar bij Voorraad).
1. Bahwa Penggugat menuntut supaya putusan di dalam perkara ini
dapat dijalankan dengan serta merta ;
2. Bahwa tuntutan Penggugat ke hadapan Yang Terhormat Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan atas hal sebagaimana tersebut di
atas sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang
dikehendaki dan ditentukan berdasarkan :
a. Pasal 191 (1) RBg atau pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij
Voorraad ;
b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Juli 2000 Nomor
: 03 tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij
Voorraad) dan Provisionil.
3. Bahwa argumentasi Tergugat I di atas sejalan dengan Yurisprudensi
Tetap Mahkamah Agung RI. tertanggal 29 April 1986 No.3328
K/Pdt/1984, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi
“Menimbang, bahwa adanya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.
No.06/1975 jo. No.03/1978, maka tuntutan eks. pasal 180 HIR tentang
Uitvoerbaar bij Voorraad atas putusan ini, tidak dapat dikabulkan oleh
Majelis”.
Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat I
mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh dalil
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
Penggugat atau setidak-tidaknya dalil-dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
DALAM REKONPENSI :
Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Tergugat I d.k./Penggugat d.r.
dalam Jawaban Dalam Konpensi di atas, mutatis-mutandis dianggap telah
diulangi dalam Gugatan Dalam Rekonpensi ;
TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT D.R. TERHADAP TERGUGAT D.R. I. TENTANG KERUGIAN MATERIL :
1. Bahwa kerugian Penggugat d.r. derita yang disebabkan perbuatan
Tergugat d.r. yang secara sewenang-wenang telah
mendiskreditkan/menghina Penggugat d.r. yang menyatakan
Penggugat d.r./Tergugat d.k. melakukan penguasaan atas tanah
seluas 4.657,50 M2 adalah tidak benar (cacat hukum) di mana secara
nyata dan fakta tanah seluas 4.657,50 M2 bukan merupakan milik
Tergugat d.r. melainkan milik sah dari Penggugat d.r., akibatnya nama
baik Penggugat d.r. selaku perusahaan yang bonafide di mata
masyarakat tercemar dan perbuatan Tergugat d.r. tersebut dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sesuai dengan
ketentuan pasal 1365 KUHPerdata ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, unsur
perbuatan melawan hukum adalah mencakup adanya perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad) yaitu :
- adanya kerugian (schadel) antara lain tindakan kerugian harus ada
hubungan sebab akibat ;
- kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan (schuld) ;
3. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat d.r.
menuntut Tergugat d.r. untuk membayar ganti rugi materil sebesar
Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sesuai dengan harkat dan
martabat Penggugat d.r. selaku perusahaan perkebunan pemerintah
yang terpercaya ; II. TENTANG KERUGIAN MORIL YAITU PERNYATAAN MAAF
1. Bahwa pernyataan maaf ini Penggugat d.r. tuntut oleh karena
Tergugat d.r. telah mencemarkan nama baik akibat diajukannya
gugatan terhadap Penggugat d.k. seolah-olah perusahaan PT.
Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang Penggugat pimpin ini adalah
merupakan perusahaan yang kejam dan suka bertindak secara
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
sewenang-wenang terhadap masyarakat khususnya terhadap
Tergugat d.r. ;
2. Bahwa oleh karena Tergugat d.r. telah melakukan pencemaran
tersebut akibatnya nama baik serta martabat Penggugat d.r. telah
tercemar di kalangan masyarakat ;
3. Bahwa Penggugat d.r. melakukan penuntutan pernyataan maaf
kepada Tergugat d.r. adalah sejalan dengan apa yang dimaksudkan di
dalam pasal 1374 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi :
“Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi,
si Tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan
dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh
melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang
berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang ia telah lakukan,
bahwa ia meminta ma’af karenanya, dan menganggap si terhina
sebagai seorang yang terhormat”.
4. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat d.r. tersebut di
atas yang telah nyata-nyata telah mencemarkan nama baik Penggugat
d.r. dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan
Penggugat d.r. ;
5. Bahwa untuk merehabilitasi serta menetralisir nama baik yang telah
tercemar tersebut, Penggugat d.r. dengan ini menuntut Tergugat d.r.
untuk dihukum Meminta Ma’af kepada Penggugat d.r. yang dimuat
melalui :
1. Surat Kabar / Harian “Waspada”, terbitan Medan.
2. Surat Kabar / Harian “Sinar Indonesia Baru”, terbitan Medan.
3. Surat Kabar / Harian “Analisa”, terbitan Medan.
4. Surat Kabar / Harian “Medan Pos”, terbitan Medan.
Yang harus dimuat oleh Tergugat d.r. atas biayanya sendiri selama 3
(tiga) hari berturut-turut dengan ukuran berita minimal 15 CM x 20 CM,
yang isinya berbunyi :
PERNYATAAN MINTA MAAF
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
INTAN BR TINAMBUNAN, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV Gang Maju No.15, Lingkungan
VIII, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov.
Sumut.
Dengan ini secara sungguh-sungguh meminta ma’af kepada :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
BAPAK Ir. ERWIN NASUTION, dalam hal ini menjabat sebagai
Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkantor di
Jln. Let. Jend. Suprapto No.2 Medan.
Karena kekhilafan/kesalahan saya dalam mengajukan gugatan,
khususnya terhadap orang tersebut di atas yang perkaranya terdaftar
dalam register perkara No.421/Pdt.G/2014/PN-Mdn. di Pengadilan
Negeri Medan, sehingga Penggugat d.r. tersebut telah mengalami
kerugian moriil dan materiil.
Saya berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali.
Hormat Saya,
Yang Membuat Pernyataan Minta Ma’af
INTAN BR TINAMBUNAN.
III. TENTANG TUNTUTAN SITA JAMINAN
1. Bahwa selanjutnya selama perkara ini belum diputus dalam tingkat
terakhir, dan untuk menjamin gugatan/tuntutan yang diajukan
Penggugat dr dalam perkara ini tidak menjadi hampa atau sia-sia,
maka menurut hukum adalah wajar Penggugat d.r. memohon kepada
Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
aquo untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag)
terhadap:harta milik Tergugat d.r., baik itu barang/benda bergerak
maupun benda tidak bergerak.
2. Bahwa Penggugat d.r. sangat khawatir Tergugat d.r. tidak memenuhi
isi putusan ini secara sukarela, maka sudah sepatutnya menurut
hukum Tergugat d.r. dihukum untuk membayar kepada Penggugat d.r.
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus
apabila Tergugat d.r. lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara
ini ;
3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat d.r. didukung
oleh bukti-bukti yang authentik, maka untuk itu wajar menurut hukum
putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta
(Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun
kasasi ;
Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Penggugat d.r.
mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudilah kiranya menjatuhkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada
perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun peninjauan kembali (request
civil), serta menjatuhkan putusan dalam perkara aquo yang amarnya
berbunyi :
DALAM KONPENSI :
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak Gugatan Penggugat d.k. Untuk seluruhnya. DALAM REKONPENSI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi Untuk
Seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslaag)
yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat d.r. adalah pemilik yang sah atas tanah seluas
4.657,50 M2 berdasarkan Sertipikat HGB No.166/Desa Lalang dan
Sertipikat HGB No.171/Desa Lalang, setempat dikenal dengan Jalan
Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal,
Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
4. Menyatakan Tergugat d.r. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
dan merugikan Penggugat d.r.
5. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar ganti rugi materil sebesar
Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat d.r. ;
6. Menghukum Tergugat d.r. untuk meminta ma’af kepada Penggugat d.r.
melalui Surat Kabar atau Harian yang telah ditentukan untuk itu.
7. Menghukum Tergugat dr, untuk membayar kepada Penggugat uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap
harinya yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat d.r.
lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih
dahulu, walaupun ada Perlawanan (verzet), Banding, Kasasi maupun
Peninjauan Kembali (request civil).
Atau :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/Pdt.G/2014 /PN.Mdn pada tanggal 10 Juni 2015, yang amar berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan eksepsi Tergugat-I tidak dapat diterima.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
DALAM REKONPENSI:
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak
dapat diterima. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.
1.786.000,- ( satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
Membaca relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/Pdt.G/2014/PN Mdn,
tanggal 10 Juni 2015 yang menerangkan telah memberitahukan amar
putusan tersebut dengan sah dan seksama masing - masing kepada Turut
Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Juli 2015 dan kepada
Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 September 2017 ;
Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 97/2015, tanggal 23
Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan
yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat
telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 421/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 10 Juni 2015 dan Permohonan
banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada
Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Turut
Tergugat masing – masing pada tanggal 6 Agustus 2015 serta kepada
Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 September 2015;
Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I
semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-
masing tanggal 6 Agustus 2015 dan kepada Pembanding semula Penggugat
pada tanggal 29 Agustus 2015 serta kepada Terbanding II semula Tergugat II
pada tanggal 9 September 2015, yang menerangkan telah diberi kesempatan
kepada para pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja,
terhitung sejak menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim
ke Pengadilan Tinggi Medan;
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017 yang diterima di
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 April 2017 dan
salina surat memori banding tersebut telah diserahkan kepada Panitera
Pengadilan Negeri Medan untuk disampaikan kepada Terbanding I semula
Tergugat I, Terbanding II semula Terggugat II dan Turut Terbanding semula
Turut Tergugat ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai dengan persyaratan yang
telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan kuasa hukum
Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berkesimpulan bahwa
Putusan yudexfactie Pengadilan Negeri Medan yang didasarkan atas
pertibangan hukumnya sangat keliru dan salah sehingga putusan a quo
harus dibatalkan, karena formalitas pengajuan gugatan Pembanding semula
Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah benar dan tepat meskipun tidak
semua ahli waris dari alm.Lebanus Tinambunan turut sebagai pihak
menggugat para Terbanding/para Tergugat. Sikap yudexfactie terlalu
formalistis dan kaku dalam memeriksa dan memutus perkara pada hal
perkara a quo bukanlah merupakan perkara warisan yang terjadi antara
sesama para ahli waris, akan tetapi merupakan sengketa kepemilikan hak
milik atas tanah objek perkara atas nama alm. Orang tua Pembanding
semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Alm. Lebanus Tinambunan), tidak
perlu melibatkan semua ahli waris dari Alm. Lebanus Tinambunan. Hal ini
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.439 K/Sip/1968,
tanggal 8 Januari 1969 menyebutkan: ”tentang tuntutan pengembalian
barang / harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang
berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris”;
Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat
Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding
semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan surat-surat yang terlampir beserta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 421/Pdt.G/2014/PN Mdn, tanggal
10 Juni 2015 dan memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
Penggugat, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan
sebagai berikut:
DALAM KOMPENSI:
DALAM EKSEPSI:
Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan majelis makim tingkat
pertama terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat
I, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis
hakim tingkat pertama dalam putusan Sela Nomor: 241/PDTG/2014/PN Mdn.,
tanggal 12 Februari 2015 tersebut, maka putusan tersebut dapat
dipertahankan untuk dikuatkan ditingkat banding;
DALAM POKOK PERKARA:
Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan putusan majelis hakim
tingkat pertama terhadap formalitas gugatan Pembanding semula Penggugat/
Tergugat Rekonvensi pada halam 26 alinea ke-3 sampai halaman 27 alinea
ke-3, yang berkesimpulan menyatakan gugatan Pembanding semula
Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima, majelis hakim tingkat
banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan alasan
pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan Pengadilan tingkat
pertama sebagaimana disebutkan dalam putusan Nomor:241/Pdt.G/2014/PN
Mdn,. tanggal 10 Juni 2015 pada halaman 26 alinea ke-4, menurut majelis
hakim tingkat banding merupakan pendapat dari majelis hakim tingkat
pertama sendiri tanpa menyebutkan dari mana didapat sumbernya yang
dijadikan landasan hukum pendapat tersebut, misalnya sumbernya dari
hukum acara perdata, Yurisprudensi, Pendapat sarjana atau doktrin,
sehingga karena dasar hukum pendapat dari pertimbangan putusan tersebut
tidak didukung dengan sumbernya, maka putusan tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 25 Ayat (1)
Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan Kehakiman;
Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding setelah
membaca dan mencermati gugatan Pembanding semula Penggugat dalam
Konvensi, ternyata di dalam posita gugatan Nomor 1, 2 dan 3 telah diuraikan
secara tegas dan jelas bahwa Penggugat adalah ahli waris pemilik sah
terhadap sebidang tanah yang dahulu dimiliki dan dikuasai oleh Orang Tua
Kandung Pembanding semula Penggugat Alm.Lebanus Tinambunan dan di
di dalam petitum Nomor:3 telah pula secara tegas meminta atau memohon
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
menyatakan tanah perkara / objek sengketa dst........, adalah hak milik
Penggugat dan ahli waris yang lain ;
Menimbang, bahwa dari uraian gugatan tersebut, menurut majelis
hakim tingkat banding telah dapat diketahui maksud dari gugatan tersebut
diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi adalah untuk
mempertahankan tanah terperkara milik Alm Lebanus Tinambunan yang
dikuasai tanpa izin dan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht
matige daad) sebagaimana disebutkan pasal 1365 KUH Perdata oleh para
Terbanding semula para Tergugat dalam Konvensi dan Turut Terbanding
semula Turut Tergugat dalam Konvensi, sehingga dengan demikian
Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi, bertindak selaku anak
kandung dan sekali gus ahli waris untuk mempertahankan hak dari alm
Lebanus Tinambunan;
Menimbang, bahwa di dalam eksepsi maupun jawaban Terbanding I
semula Tergugat I dalam Konvensi, dalil posita maupun petitum gugatan
tidak dibantah atau disangkal, sehingga sesuai ketentuan hukum acara
perdata dalil yang tidak dibantah atau disangkal dianggap telah terbukti,
maka Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi dianggap telah
mengakui dan membenarkan dalil gugatan tersebut, demikian pula terhadap
bukti Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-4) tidak pula dibantah atau
disangkal, sehingga petitum gugatan tersebut telah dapat dibuktikan bahwa
Alm Lebanus Tinambunan mempunyai anak 9 (sembilan) orang dan
Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi adalah salah satu anak dari
Alm. Lebanus Tinambunan;
Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pembanding semula
Penggugat dalam Konvensi adalah salah satu anak dari 9 (sembilan) orang
bersaudara dari Orang Tua bernama Lebanus Tinambunan, maka meskipun
Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi, tidak menguraikan siapa-
siapa saja saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris yang berhak di
dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan, menurut majelis
hakim tingkat banding tidaklah mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat
diterima, karena yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah
sengketa hak kepemilikan terhadap tanah warisan yang ditingalkan oleh Alm
Lebanus Tinambunan terhadap orang lain yang dikuasai oleh Terbanding I
semula Tergugat I dalam Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II
dalam Konvensi tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan telah
menguraikan dalam posita gugatan bahwa Pembanding semula Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
dalam Konvensi adalah salah satu anak dan ahli waris dari Alm Lebanus
Tinambunan, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi
telah cukup jelas dan memenuhi syarat formalitas;
Menimbang, bahwa adapun alasan majelis hakim tingkat banding
berpendapat seperti hal tersebut di atas, karena tidak ada ketentuan dalam
hukum acara formil yang menyatakan “semua ahli waris, wajib ikut bertindak
sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap sengketa harta warisan
dari orang tunya yang diusahai atau dikuasai oleh orang yang tidak berhak,
pendapat majelis hakim tersebut bersesuaian dengan putusan Mahkamah
Agung RI Nomor: 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 menyebutkan
“Gugatan penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa
hak dapat diterima walaupun tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak
(saudara kandung Penggugat), karena Tergugat tidak dirugikan dalam
pembelaanya” demikian juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 516 K/
Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, menyebutkan “Pertimbangan bahwa
gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang
menggugat tidak dapat dibenarkan, karena sudah menjadi Yurisprudensi
tetap tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”. Oleh karena itu alasan
dalil gugatan yang menggugat para para Terbanding semula para Tergugat
dalam Konvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam
Konvensi ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo sudah tepat dan
benar menurut hukum;
Meimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
maka memori banding yang di ajukan kuasa hukum Pembanding semula
Penggugat dalam Konvensi, menurut majelis hakim tingkat banding
beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu majelis
hakim tingkat pertama telah salah dan keliru mempertimbangkan gugatan
Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi, maka putusan Pengandilan
Negeri Medan Nomor 421/Pdt.G/ 2014/PN Mdn,. tanggal 10 Juni 2016 tidak
dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan sebagian, dengan
pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Pembanding
semula Penggugat dalam Konvensi dibantah oleh Terbanding I semula
Tergugat I dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg/163 HIR
Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pembanding semula Penggugat dalam
Konvensi maupun Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
berkewajiban membuktikan dalil – dalil yang dikemukakannya, sehingga
majelis hakim memberikan beban pembuktian secara berimbang;
Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan dihubungkan dengan
jawaban, repilk dan duplik, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding
yang menjadi pokok permasalahan hukum di dalam perkara a quo yang perlu
dibuktikan dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut :
1. Apakah hak yang ada pada Alm.Lebanus Tinambunan terhadap tanah
terperkara tersebut merupakan hak milik, sehingga dapat diwariskan
kepada anak – anaknya yang dalam hal ini salah satu ahli waisnya yaitu
Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi? ;
2. Apakah tanah terperkara yang dikuasai oleh Terbanding I semula
Tergugat I dalam Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II dalam
Konvensi, benar milik Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi,
sehingga penguasaan tersebut tanpa hak dan merupakan perbuatan
melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat
dalam Konvensi?;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan
Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan surat
bukti bertanda P-1 sampai P-7 dan saksi 5 (lima) orang yaitu 1. Waldemar
Simanjuntak, 2.Tiamin Br Hutapea, 3.Muhammad Yamin Pohan, 4.Jabonar
Pohan dan 5. Maringan Situmorang;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Terbanding
I semula Tergugat I dalam Konvensi, telah mengajukan surat bukti bertanda
T I.1 sampai dengan T I.9 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Sofyan Hadi;
Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-2 dan P-3, telah
dapat diketahui bahwa tanah sengketa pada awalnya dikuasai oleh Osman
Ali sesuai Surat Keterangan Tanah Sebagai Pengganti Grant tanggal 13 Mei
1955 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asisten Wedana Kecamatan
Sunggal D/P Pamong Praja bernama Ismail Hasjim, selanjutnya tanah
sengketa dikuasai oleh Alm Lebanus Tinambunan dengan cara mengganti
rugi dari Osman Ali pada tanggal 20 Mei 1969 yang dibuat dihadap Asisten
Wedana Kecamatan Sunggal U.B Pengatur Tatapraja Drs. MP.Simanjuntak,
peralihan hak untuk menguasai tanah sengketa tersebut di atas didukung
pula dengan keterangan saksi Waldemar Simanjuntak, Tiamin Br Hutapea
yang menerangkan bahwa Alm Lebanus Tinambunan menguasai tanah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
sengketa dengan cara mendirikan rumah tempat tinggal di depan rumahnya
dengan membuat warung/kedai Kopi dan usaha tempel ban;
Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas
dihubungakan dengan pasal 41 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, setelah membaca dan mencermati
peralihan hak terhadap tanah terperkara dari Osman Ali kepada Lebanus
Tinambunan yang dilakukan dihadapan Asisten Wedana Kecamatan Medan
Sunggal, maka telah dapat diketahui dengan jelas bahwa hak yang ada pada
Osman Ali maupun Lebanus Tinambunan terhadap tanah sengketa adalah
hak pakai terhadap tanah negara, karena peralihan hak terhadap tanah
sengketa tersebut dilakukan dihadapan Asisten Wedana Kecamatan Medan
Sunggal yang memenuhi ketentuan pasal 43 Ayat 1 dan Ayat (2) Undang-
undang No.5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Waldemar Simanjuntak
dan Muhammad Yamin Pohan bahwa pada tahun 1972 Alm. Lebanus
Tinambunan telah pindah ke Pakam karena sakit, saksi Waldemar
Simanjuntak lebih lanjut menerangkan saksi pernah mencoba menguasai
tanah terperkara, tetapi pihak PTPN IV melarangnya dan menyatakan tanah
terperkara adalah tanah PTP IV, sehingga tanah tersebut tidak jadi diusahai
oleh saksi, kemudian pada tahun 2000 an anak dari Alm Lebanus
Tinambunan datang kembali mencari tanah yang dulu ditinggalkan
orangtuanya, ternyata tanah terperkara tersebut telah dikuasai oleh PTP IV,
dengan demikian tanah terperkara telah terbukti ditinggalkan oleh Alm
Lebanus Tinambunan maupun anak-anaknya selama ± 30 (tiga puluh) tahun;
Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding hak yang
diberikan oleh negara kepada Alm Lebanus Tinambunan dengan cara ganti
rugi dari Osman Ali pada tanggal 20 Mei 1969 terhadap tanah sengketa
selanjutnya diberikan kepada Alm Lebanus Tinambunan dengan hak pakai
dan belum di daftar dan diproses menjadi hak milik (Sertifikat) di Kantor
Inpekstorat Agraria Sumatera Utara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo.Pasal 20 ayat (1) UU Pokok
Agraria Tahun 1960 Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga status tanah tersebut
(tanah sengketa) menjadi tanah negara dalam hal ini Kantor Inspektorat
Agraria Sumatera Utara;
Menimbang, bahwa oleh karena tanah terperkara telah secara nyata
adalah tanah negara yang tidak lagi dikuasai oleh Alm.Lebanus Tinambunan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
sejak tahun 1970 an sampai tahun 2000 an, maka hak pakai terhadap tanah
negara yang ada pada Alm.Lebanus Tinambunan berakhir dengan sendirinya
dan tanah terperkara kembali dikuasai oleh negara, dengan demikian maka
menurut majelis hakim tingkat banding Pembanding semula Penggugat
dalam Konvensi tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya terhadap
tanah terperkara, karena hak pakai yang ada pada orangtuanya bernama
Alm.Lebanus Tinambunan telah berakhir sejak tanah terperkara ditinggal
pergi sebagaiman diterangkan saksi-saksi tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti selain dan selebihnya
tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena surat-surat bukti tersebut tidak
satupun menerangkan isinya mengenai hak kepemilikan Alm Lebanus
Tinambunan, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat surat-surat
bukti tersebut haruslah dikesampingkan;
Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa tidak terbukti hak
milik dari Alm Lebanus Tinambunan melainkan telah terbukti menjadi tanah
negara, maka menurut majelis hakim tingkat banding semua anak atau
keturunan dari Alm. Lebanus Tinambunan termasuk Pembanding semula
Penggugat dalam Konevens tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah
sengketa, sehingga pokok permasalahan hukum yang ke-2(dua) tidak perlu
lagi dipertimbangkan dan majelis hakim tingkat banding berkesimpulan
Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi tidak berhasil
mempertahankan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan haruslah ditolak
untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI:
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dalam
Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi adalah seperti
tersebut di atas;
Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi
ini, majelis hakim mengutip kembali apa yang sudah dipertimbangkan di
dalam gugatan konvensi, karena berkaitan erat dengan gugatan rekonvensi
ini, maka dianggap berlaku pula di dalam mempertimbangkan gugatan dalam
Rekonvensi ini dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat I dalam
Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi yang
menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding semula Penggugat dalam
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
Konvensi, telah mendiskreditkan/menghina dengan menyatakan Penggugat I
dalam Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi
melakukan penguasaan tanah tidak benar atau cacat hukum, sehingga dapat
dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUH
Perdata dan menuntut ganti rugi materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima
milyar) dan kerugian moril yaitu pernyataan maaf sebagai mana dimaksudkan
dalam pasal 1374 KUH Perdata, serta memohon sita jaminan terhadap harta
bergerak maupun tidak bergerak milik Pembanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp.10.000,-(sepuluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu
mempertimbangkan apakah Penggugat I dalam Rekonvensi/Terbanding I
semula Tergugat I dalam Konvensi, memiliki hak terhadap tanah sengketa
dalam perkara a quo?;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil positanya Penggugat I
dalam Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi, telah
mengajukan surat bukti T.I.1 dan T.I.2, yang menerangkan bahwa tanah
sengketa seluas ± 4.657,50 M2, telah dibuat menjadi 2 (dua) bidang dan
telah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan sejak tanggal 24 Juli 1993
dimana pemegang Hak adalah PT.Perkebunanan VII (Persero)
berkedudukan di Bah Jambi dan selanjutnya telah dilakukan perubahan
nama pemegang Hak menjadi Perusahaan Perseroaan (Persero) PT.
Perkebunan Nusantara IV berkedudukan di Bah Jambi, dengan demikian
menurut majelis hakim tingkat banding Penggugat I dalam
Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi telah dapat
membuktikan mempunyai alas hak yang benar dan sah menurut hukum
terhadap tanah sengketa, sebagaimana disebutkan dalam putusan
Mahkamah Agung R.I. Nomor. 937K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972,
menyebutkan “bukti yang diajukan telah sempurna dan dapat menunjukkan
kepemilikan sesuatu haknya;
Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti T.I.3, T.I.4 dan T.I.5,
telah dapat diketahui bahwa tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini,
sudah terjadi perkara sebelumnya yaitu dalam perkara No.398/Pdt.G/
2005/PN.Mdn., antara PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai:
Penggugat melawan Ny.Vera Yana sebagai Tergugat, di putus tanggal 28
Maret 2006 dan dalam perkara No.398/Pdt.G/2005/PN-Mdn/VZ antara Vera
Yana Br Manurung sebagai Pelawan, melawan PT.Perkebunan Nusantara IV
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
(Persero) sebagai Terlawan, di putus tanggal 7 Agustus 2007 dan perkara
tersebut banding dimana Vera Yana Br Manurung sebagai Pembanding
melawan PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai Terbanding
dengan Register Nomor:91/PDT/2009/PT-MDN, di putus tanggal 11 Mei
2009;
Menimbang, bahwa oleh karena di dalam amar putusan dari surat –
surat bukti T.I.3, T.I.4 dan T.I.5, telah dinyatakan PT.Perkebunan Nusantara
IV (Persero) sebagai pemilik terhadap tanah perkara dalam Sertifikat Hak
Guna Bangunan No.166/Desa Lalang, tertanggal 24-7-1993 dan Serifikat Hak
Guna Bangunan No.171/Desa Lalang, tertanggal 24-7-1993 yang dalam
perkara a quo adalah Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding I semula
Tergugat I dalam Konvensi, sedangkan Ny.Vera Yana atau Ny.Vera Yana Br
Manurung, dalam perkara a quo menjadi Terbanding II semula Tergugat II
dalam Konvensi telah dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang
menempati serta menguasai tanah terperkara (milik Penggugat) adalah
merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daa);
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka
majelis hakim tingkat banding telah dapat menyimpulkan bahwa Penggugat
Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi telah dapat
membuktikan dalil - dalil gugatan rekonvensinya selaku pemilik yang berhak
terhadap tanah terperkara;
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan
mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/
Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1(satu), menurut mejelis
hakim tingkat banding oleh karena petitum ke-1(satu) ini dapat tidaknya
dikabulkan tergantung pertimbangan terhadap petitum selebihnya, maka
petitum ke-1(satu) ini akan dikabulkan setelah petitum selebihnya
dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melakukan sita jaminan dalam
perkara ini sebagaimana disebutkan dalam petitum ke-2 (dua), sehingga
petitum mengenai sita jaminan harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, telah dapat membuktikan hak
kepemilkannya terhadap tanah sengketa sebagai Hak Guna Bangunan, maka
majelis hakim tingkat banding berpendapat, Terbanding I semula Tergugat I
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dapat mengabulkan petitum
gugatan ke-3 (tiga) tersebut ;
Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4(empat) gugatan Terbanding
I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menurut
majelis hakim tingkat banding, oleh karena sesuai ketentuan undang-undang
hukum formil menyebutkan merupakan hak setiap orang mengajukan
gugatan terhadap orang lain atau badan hukum yang haknya dirugikan,
sehingga tindakan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
dalam Rekonvensi yang menggugat Penggugat I dalam Rekonvensi/
Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi tersebut, tidak dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitutum ke-4
(empat) ini haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (empat) berkaitan erat
dengan petitum ke-5 (lima), ke-6 (enam) dan ke-7(tujuh), maka menurut
majelis hakim tingkat banding petitum ke-5 (lima), ke-6 (enam) dan ke-7
(tujuh) tersebut haruslah ditolak pula ;
Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti selebihnya, majelis
hakim tingkat banding berkesimpulan, karena Penggugat dalam Rekonvensi/
Tergugat dalam Konvensi telah terbukti adalah pemilik sah terhadap tanah
sengketa dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, maka surat-surat bukti
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sebagian petitum gugatan
rekonvensi ditolak, maka petitum ke-1(satu) beralasan pula untuk ditolak;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding I semula
Tergugat dalam Konvensi, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan
gugatan rekonvensi cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian dan
menolak selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi
dinyatakan ditolak dengan mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi, yang
ternyata dalam gugatan dalam Rekonvensi biaya perkara adalah nihil, maka
cukup beralasan biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dalam
perkara ini dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dalam
Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding II semula Tergugat II
dalam Konvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam
Konvensi tidak hadir dalam persidangan di tingkat pertama meskipun telah
dipanggil dengan sah dan patut, sehingga haruslah dihukum untuk tunduk
dan taat terhadap putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/Pdt.G/2014/PN Mdn
tanggal 10 Juni 2015 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim
tingkat banding mengadili sendiri perkara ini;
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
421/Pdt.G/2014/PN Mdn, tanggal 10 Juni 2015, yang dimohonkan
banding;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM KONVENSI:
Dalam Eksepsi:
- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi untuk
seluruhnya;
DALAM REKONVENSI
- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding I semula
Tergugat I untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat
I adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 4.657,50 M2 berdasarkan
Sertipikat HGB No.166/Desa Lalang dan Sertipikat HGB No.171/Desa
Lalang, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan
Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera
Utara;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN
- Menolak gugatan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis
hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh
kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua,
AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH dan PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 12 Juni 2017
oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh JUANTI SITORUS, SH. Panitera Pengganti pada
pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara maupun kuasanya.-
Hakim Anggota Hakim Ketua
,
AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH. SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH.
PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH.
Panitera Pengganti
.
JUANTI SITORUS, SH.