pengadilan tinggi medan · airlangga no. 16 – b medan, pada kantor advokat m. kamaluddin sh &...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
P U T U S A N
Nomor 429/Pdt/2017/ PT.MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :
1. BERLIAN PULUNGAN, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan
SD, bertempat tinggal di Desa Napa, Kecamatan batang Toru, Kabupaten Tapanuli
Selatan,
2. SERIYA PULUNGAN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, pendidikan
SD, bertempat tinggal di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli
Selatan,
3. MEGAWATI PULUNGAN, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani,
pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten
Tapanuli Selatan 4. HAMDAN PULUNGAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Kabupaten Tapanuli Selatan,
Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada
1. H. M. KAMALUDDIN LUBIS. SH. DFM.
2. ELITA PURNAMASARI SH, MH.
3. M. DARMAWAN SIAGIAN SH.
4. IBENG SYAFRUDDIN RANI SH.
5. EKAWATI PRASETIA, SH.
6. YUHDI FITRIAWAN SH.
7. KAMA RASEN SH.
Advokat/Penasehat Hukum ketujuhnya berkantor di Medan, beralamat di Jalan
Airlangga No. 16 – B Medan, pada Kantor Advokat M. Kamaluddin SH & Associates,
selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2016 (terlampir);
Disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT-I,II,III,IV ;
LAWAN PT. AGINCOURT RESOURCES, yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Km. 2,5, Desa
Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marx Andryan, S,H., MM., M.Hum.,
Sangti P Nainggolan,S.H, M.Hum.,Hadijanto, SH., M.Hum, Nancy Novyana, S.H. dan
Randy Saputra Utomo, S.H.,Para Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
MARX & Coyang beralamat di Wisma GKBI,Lantai 15,Suite 1501, Jalan Jenderal
Sudirman No. 28,Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09
Agustus2016 (terlampir);
disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT.
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2016
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
pada tanggal 15 Mei 2016 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2017/PN, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut:
Adapun alas an-alasan Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Abdul Kadir Pulungan dari
7 (tujuh) orang yang bersaudara 4 (empat) orang masih hidup dan 3 (tiga) orang
sudah meninggal dunia, dimana Para Penggugat selaku para ahli waris dari Alm.
Kadir Pulungan, hal ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama
Padangsidimpuan Nomor 11/Pdt.P/2013/PA-Psp, tanggal 16 Juli 2013, dimana
orang tua Para Penggugat (ic. Alm. Abdul Kadir Pulungan) telah meninggal dunia
pada tanggal 19 Juni 2006 ;
2. Bahwa semasa hidup Alm.Abdul Kadir Pulungan ada harta yang ditinggalkannya
yakni sebidang tanah seluas lebih kurang 3000 Ha, yang terletak di Desa Napa,
Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana tanah seluas lebih
kurang 3000 Ha tersebut merupakan tanah milik dari Alm. Raja Mandongung
Pulungan yang merupakan seorang Raja yang bertahta di Kecamaran Batang Toru
yang memiliki wewenang dan berhak atas tanah – tanah yang terletak di Desa Napa
Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. Bahwa tanah seluas 3000 Ha tersebut merupakan tanah LOEHAT, yakni tanah
yang dimiliki dan diwariskan secara turun temurun ataupun turunannya yang satu
garis keturunan ini terbentuk dikelola oleh Alm. Raja Mandongung Pulungan yang
merupakan seorang Raja didaerah tersebut, dimana Alm. Raja Mandongung
Pulungan merupakan seorang Raja dari kepala – kepala lingkung tempat tinggal
tersebut, sehingga disebut sebagai Loehat (negeri) yang diwariskan dari Alm. Raja
Mandongung Pulungan hingga kepada orang tua Para Penggugat (ic. Alm. Abdul
Kadir Pulungan) yang merupakan cicit kandung dari pada Alm. Raja Mandongung
Pulungan ;
4. Bahwa Alm. Raja Mandongung Pulungan adalah seorang Raja di Batang Toru,
semasa hidupnya ada memiliki dan menguasai tanah seluas lebih kurang 3000 Ha
yang diperuntukkan untuk milik Raja secara turun temurun dan turunannya,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
sehingga tidak seorangpun dapat mengambil alih tanah tersebut kecuali ada
pemberian sang Raja dalam bentuk tertulis ;
5. Bahwa adapun silsilah Para Penggugat sebagai keturunan dari Alm. RAJA
MANDONGUNG PULUNGAN bin BAGINDA PARLAGUTAN PULUNGAN adalah
sebagai berikut :
5.1. Bahwa Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN bin BAGINDA
PARLAGUTAN PULUNGAN telah menikah dengan seorang perempuan
bernama Alm. LUNDI SITOMPUL binti MARINGAN SITOMPUL pada tanggal
25 Maret 1861 di Desa Hutabargot, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten
Mandailing Natal ;
5.2. Bahwa dari pernikahan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN bin
BAGINDA PARLAGUTAN PULUNGAN dengan isterinya An. LUNDI
SITOMPUL binti MARINGAN SITOMPUL telah dikaruniai 1 ( Satu) orang
anak yang bernama : HAJI MARASAT PULUNGAN bin RAJA
MANDONGGUNG PULUNGAN ( Lk);
5.3. Bahwa An. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN bin BAGINDA
PARLAGUTAN PULUNGAN telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret
1900 disebabkan sakit, dan An. LUNDI SITOMPUL binti SITOMPUL binti
MARIGAN SITOMPUL juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus
1904, yang disebabkan karena sakit, dan dikebumikan di Desa Napa
Kecamatan Batang Toru, dalam keadaan beragama Islam ;
5.4. Bahwa An. HAJI MARASAT PULUNGAN bin RAJA MANDONGUNG
PULUNGAN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama An.
MAIMUN SIREGAR binti MARHOT SIREGAR Pada Tanggal 20 Juli 1980 di
Desa Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
5.5. Bahwa dari pernikahan An. HAJI MARASAT PULUNGAN bin RAJA
MANDONGUNG PULUNGAN dengan isterinya An. MAIMUNA SIREGAR
binti MARHOT SIREGAR telah dikaruniai 1 ( satu) orang anak yang bernama
: MUSA PULUNGAN (Nenek Laki-laki Pemohon);
5.6. Bahwa An. HAJI MARASAT PULUNGAN bin RAJA MANDONGUNG
PULUNGAN telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1923 disebabkan
sakit, dan An. MAIMUNA SIREGAR binti MARHOT SIREGAR juga telah
meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1933, yang sebabkan karena sakit dan
dikebumikan di Desa Napa Kecamatan Batang Toru, dalam keadaan
beragama Islam ;
5.7. Bahwa An. MUSA PULUNGAN bin An. HAJI MARASAT PULUNGAN (
Nenek Laki-laki Pemohon) telah menikah dengan seorang perempuan yang
bernama An. RAFIA SIREGAR binti H.ABDUL WAHID SIREGAR Pada
tanggal 18 Oktober 1911 di Desa Batang Toru, Kecamatan Batang Toru,
Kabupaten Tapanuli Selatan ;
5.8. Bahwa dari pernikahan An.MUSA PULUNGAN bin An. HAJI MARASAT
PULUNGAN dengan isterinya An. RAFIA SIREGAR binti H.ABDUL WAHID
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
SIREGAR telah dikaruniai 6 ( enam) orang anak yang masing –masing
bernama ;
- BAHUDDIN PULUNGAN ( Sebagai anak Laki-laki);
- NURMALA PULUNGAN (Sebagai anak perempuan);
- SITIOLI PULUNGAN ( sebagai anak perempuan);
- HALIMA PULUNGAN (sebagai anak perempuan);
- ABDUL KADIR PULUNGAN (sebagai anak laki-laki); - MALAYA PULUNGAN ( sebagai anak Perempuan);
5.9. Bahwa An. Abdul Kadir Pulungan bin An. Musa Pulungan telah menikah
dengan seorang perempuan yang bernama Nurmawan Siregar binti Umar
Siregar, dengan dikaruniai anak 7 (tujuh) orang, masing – masing bernama :
5.9.1. Berlian Pulungan (sebagai anak perempuan, masih hidup).
5.9.2. Parlaungan Pulungan (sebagai anak laki – laki, sudah meninggal
dunia).
5.9.3. Seriya Pulungan (sebagai anak perempuan, masih hidup).
5.9.4. Megawati Pulungan (sebagai anak perempuan, masih hidup).
5.9.5. Ali Basar Pulungan (sebagai anak laki – laki, sudah meninggal
dunia).
5.9.6. Nursalema Pulungan (sebagai anak perempuan, sudah meninggal
dunia).
5.9.7. Hamdan Pulungan (sebagai anak laki – laki, masih hidup).
6. Bahwa terhadap tanah seluas lebih kurang 3000 Ha tersebut dikuasai dan diusahai
oleh Alm. Raja Mandongung Pulungan sejak tahun 1931 yang diberikan oleh
Kerajaan Belanda atas nama Residen Tapanuli berdasarkan Bewije Van Erkening
No. 27 yang dikeluarkan oleh Residen Tapanoeli tanggal 3 September 1931 ;
7. Bahwa adapun tanah seluas lebih kurang 3000 ha tersebut terletak di Desa Napa,
Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas tanah
sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan Lindung. . - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. - sebelah Timur berbatas dengan tanah kawasan hutan lindung dan
sebahagian digarap masyarakat. 8. Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu, dimana sewaktu Para Penggugat
untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan milik Para Penggugat, pada awal
tahun 2007 ternyata sebahagian tanah dari areal 3000 Ha milik Para Penggugat
telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat dengan luas lebih kurang 500 Ha, yang
terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan,
dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. . - Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah Para Penggugat dan
kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebahagian digarap
masyarakat. 9. Bahwa atas penguasaan tanah seluas lebih kurang 500 ha yang dilakukan Tergugat
sama sekali tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Para Penggugat, selaku garis
keturunan keluarga RAJA MANDONGUNG PULUNGAN bin BAGINDA
PARLAGUTAN PULUNGAN dimana Tergugat telah membangun Pabrik Tambang
Emas dan Pengelolaan Pabrik dalam beroperasional pabrik, padahal Tergugat
secara Legalitas atas penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut belum
memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat ;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat telah berulangkali
memperingati Tergugat baik secara lisan dan tertulis melalui Manager Pabrik
maupun kepada instansi pemerintah, namun Tergugat sama sekali tidak
mengindahkan/mempedulikan dan terus menguasai serta melakukan kegiatan
diatas areal lahan 500 ha yang menjadi objek sengketa yang merupakan
sebahagian dari tanah seluas 3000 Ha;
11. Bahwa dengan demikian Penguasaan Tergugat diatas sebahagian areal lahan
3000 ha tersebut milik Penggugat yang dilakukan dengan cara tanpa hak dan tidak
memiliki alas hukum yang jelas, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat
dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatighdaad) ;
12. Bahwa penguasaan lahan seluas lebih kurang 500 ha yang dikuasai dan diusahai
oleh Tergugat adalah untuk pengelolaan lahan tanah, dimana tanah milik Para
Penggugat mengandung kadar emas yang cukup tinggi sehingga Tergugat secara
tanpa hak tidak ada memberikan ganti rugi, sehingga mengakibatkan Para
Penggugat telah mengalami kerugian materi yang cukup besar ;
13. Bahwa terhadap harga tanah yang berada di Batang Toru yang tanahnya
mengandung kadar emas didalamnya mempunyai nilai harga yang cukup tinggi hal
ini didasarkan harga pasaran yang ada di Batang Toru yang sulit diperhitungkan
dan harus melalui kesepakatan dan seizin dari masyarakat adat setempat ;
14. Bahwa apabila ditaksir dengan nilai nominal maka kerugian materi akibat
perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat mencapai Rp.
150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai
berikut : @ 1 ha = Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), maka atas tanah yang
dikuasai dan diusahai oleh Tergugat seluas lebih kurang 500 ha X Rp.
300.000.000,- = Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) ;
15. Bahwa terhadap kerugian materi yang dialami Para Penggugat tersebut, maka Para
Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
kiranya bersedia untuk menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi
kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima
puluh milyar rupiah) ;
16. Bahwa begitu juga apabila mana dikemudian hari Tergugat lalai dan tidak mau
memenuhi serta mentaati isi putusan atas perkara ini, maka ParaPenggugat mohon
agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwang Soom)
kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari terhitung
sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;
17. Bahwa oleh karena itu patut dan wajar secara hukum Tergugat yang telah
menggarap, menguasai dan mengelola areal seluas ± 500 Ha (lima ratus hektar)
didalam satu hamparan areal tanah milik Para Penggugat seluas ± 3000 Ha ( Tiga
Ribu Hektar) yang diberikan oleh Kerajaan Belanda atas nama Residen Tapanuli
berdasarkan Surat Bewije Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Residen
Tapanoeli tanggal 3 September 1931 untuk segera menyerahkan dan
mengembalikan kepada Para Penggugat dengan baik dan utuh ;
18. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat tidak Hampa /nihil dikemudian
hari, Para Penggugat mohon kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri
Padang Sidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a quo Untuk
Meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) Berupa :
“ areal tanah seluas + 500 Ha (Lima ratus Hektar) didalam satu hamparan areal
Tanah seluas lebih kurang 3000 ha (tiga ribu hektar) berikut tanaman dan bangunan
yang berada diatasnya, yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara dengan Batas-batas sebagai
berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
yang digarap masyarakat.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
yang digarap masyarakat. .
Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah Para Penggugat dan kawasan
Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebahagian digarap masyarakat. 19. Bahwa selain itu Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala Surat- surat
yang berada ditangan Tergugat yang berhubungan dengan areal tanah 500 ha yang
merupakan milik Penggugat ;
20. Bahwa selanjutnya Para Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk
segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Para Penggugat dengan baik
dan utuh areal tanah yang digarap, dikelola dan dikuasai secara tanpa hak diatas
sebagian areal tanah Luat milik Para Penggugat seluas + 500 Ha ( lima ratus
hektar ) berikut tanaman dan bangunan yang berada diatasnya ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
21. Bahwa Para Penggugat juga mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo agar putusan didalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta
merta ( Uit Voerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan/verzet, banding atau
kasasi ;
22. Bahwa sebelum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memeriksa /mengadili Pokok
Perkara, oleh karena hal-hal yang sangat mendesak bagi Para Penggugat karena
tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai tanpa hak oleh Tergugat, maka Para
Penggugat memohon perlu dilakukan terlebih dahulu tindakan segera melakukan
pemeriksaan dengan acara cepat, yaitu :
“ Menghentikan Tergugat dari seluruh kegiatan penguasaan dan pengelolaan maupun kegiatan lain – lainnya yang berada diatas areal tanah seluas + 500 Ha ( lima ratus hektar) yang merupakan bagian dari tanah seluas lebih kurang 3.000 ha (Tiga Ribu Hektar) berdasarkan Surat Bewije Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Residen Tapanoeli tanggal 3 September 1931, yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara “.
23. Bahwa adalah patut secara hukum bagi Tergugat yang telah nyata melakukan
perbuatan melawan hukum untuk membayar semua biaya – biaya yang timbul
dalam perkara ini ;
Berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kehadapan Ketua
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo agar berkenan memanggil segera para pihak yang bersengketa untuk
hadir dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu serta memutuskan perkara ini
sebagai berikut :
I. DALAM PUTUSAN PROPISIONIL “ Menyatakan demi hukum menghentikan Tergugat dari seluruh kegiatan penguasaan dan pengelolahan maupun kegiatan lain –lainnya yang berada diatas areal tanah seluas ± 500 Ha (Lima Ratus Hektar) yang merupakan bagian dari Surat Bewije Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Residen Tapanoeli tanggal 3 September 1931 atas areal tanah seluas ± 3000 Ha (Tiga Ribu Hektar) yag terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
yang digarap masyarakat.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
yang digarap masyarakat. .
Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah Para Penggugat dan kawasan
Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebahagian digarap masyarakat.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
II. DALAM PUTUSAN AKHIR : P r i m a i r :
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum menguatkan Keputusan Propisional tersebut ;
3. Menyatakan demi hukum tindakan/perbuatan yang dilakukan Tergugat yang
menguasai dan mengusahai serta mengelola tanpa hak areal tanah seluas ± 500
Ha (Lima Ratus hektar) merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechmatigdaad) ;
4. Menyatakan Demi Hukum tanah seluas lebih kurang 3000 ha yang terletak di
Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas
– batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan hutan Lindung.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
yang digarap masyarakat.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah kawasan hutan lindung dan
sebahagian digarap masyarakat. Adalah sah milik Para Penggugat.
5. Menyatakan Surat Bewije Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Residen
Tapanoeli tanggal 3 September 1931 adalah sah demi hukum.
6. Menyatakan demi hukum areal tanah seluas + 500 Ha ( Lima Ratus hektar)
didalam satu hamparan areal tanah dari 3000 Ha (Tiga Ribu Hektar) yang terletak
di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi
Sumatera Utara Milik Para Penggugat berikut tanaman dan bangunan yang
berada diatasnya, dengan batas –batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
yang digarap masyarakat.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah Para Penggugat dan kawasan
Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebahagian digarap masyarakat. Adalah sah milik Para Penggugat.
7. Menyatakan demi hukum Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag) yang diletakkan
dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
8. Menyatakan demi hukum segala surat – surat yang berada di tangan Tergugat
yang berhubungan dengan areal tanah seluas ± 500 Ha dinyatakan tidak sah dan
tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada
Para Penggugat dengan baik dan utuh areal tanah seluas ± 500 Ha (Lima Ratus
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
Hektar) berikut tanaman dan bangunan yang berada diatasnya yang merupakan
bahagian tanah seluah ± 3000 Ha (Tiga Ribu Hektar).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materi sebesar
Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) kepada Penggugat
sekaligus dan seketika ;
11. Menghukun Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwang Soom) kepada Para
Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak
Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai
memenuhi dan mentaati putusan ini ;
12. Menyatakan demi hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan
serta merta ( uit Voerbaar bij voorrad), walaupun ada perlawanan (Verzet),
banding atau kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya –biaya yang timbul dalam perkara
ini .
S u b s i d a i r :
Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex
aquo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
TERGUGATSECARA TEGAS MENOLAK DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM SURAT GUGATAN, KECUALI HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI OLEH TERGUGAT.
DALAM KONPENSI
I. DALAM EKSEPSI : A. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM) 1. Bahwa PT Agincourt Resources adalah Perusahaan Pertambangan yang
beroperasi berdasarkan Kontrak Karya Generasi ke VI untuk pertambangan
emas dan perak di atas areal tanah seluas 163.928 Hektar yang meliputi
Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan. 2. Bahwa Kontrak Karya tersebut sesuai dengan Kepres No. B-143/Pres/3/1997
tertanggal 17 Maret 1997 yang ditujukan kepada Menteri Pertambangan dan
Energi (Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral) mengenai
Persetujuan bagi 68 Kontrak Karya dalam rangka Penanaman Modal Asing di
Bidang Pertambangan Umum (Bukti T-1) 3. Bahwa Tergugat sudah mendapatkan Izin Operasi Produksi berdasarkan SK No.
649.K/30/DJB/2013 tertanggal 21 Maret 2013 tentang Permulaan Tahap
Kegiatan Operasi Produksi Wilayah Kontrak Karya PT Agincourt Resources
seluas 163.927 Hektar yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya
Alam dan Mineral (Bukti T-2)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
4. Bahwa Tergugat juga sudah mendapatkan izin Lokasi dari Bupati Tapanuli
Selatan dengan mengeluarkan SK No. 503/1128/2015 tentang Izin Lokasi
Pengembangan Kegiatan Pertambangan PT Agincourt Resources di Kecamatan
Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 18 Februari 2015 untuk
melakukan pembebasan lahan seluas + 2.225 Hektar yang akan digunakan
sebagai lokasi Pengembangan Kegiatan Pertambangan (Bukti T-3) 5. Bahwa Kegiatan Izin Lokasi Pengembangan Kegiatan Pertambangan Tergugat
didukung 100 % oleh Bupati Tapanuli Selatan dengan dikeluarkannya SK Bupati
Tapanuli Selatan No. 753/KPTS/2015 tentang Pembentukan Personil
Tim Fasilitasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan PT Agincourt Resources
di wilayah Kecamatan Batang Toru tanggal 29 Juli 2015.
Susunan tim fasilitasi pembebasan tanah terdiri dari semua unsur Eksekutif,
Legislatif dan Yudikatif yaitu : BUPATI TAPANULI SELATAN, DANDIM 0212 TAPANULI SELATAN, KAPOLRES TAPANULI SELATAN, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN, KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN, KETUA DPRD TAPANULI SELATAN HINGGA SELURUH STAF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, MULAI DARI KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TAPANULI SELATAN, KEPALA BAGIAN PERTANAHAN, CAMAT BATANG TORU DAN KEPALA DESA NAPA DAN KANTOR PERTANAHAN TAPANULI SELATAN. (Bukti T-4)
6. Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya seolah-olah mendalilkan
bahwa sebagian tanah dari 3000 Hektar milik Para Penggugat telah dimiliki dan
dikuasai Tergugat dengan luas + 500 Hektar yang terletak di Desa Napa,
Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas
sebagai berikut : - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Para Penggugat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kawasan Areal penggunaan lain
(APL) yang digarap masyarakat
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kawasan Areal penggunaan lain
(APL) yang digarap masyarakat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah-tanah Para Penggugat kawasan
Areal penggunaan lain (APL) yang sebagian digarap masyarakat
7. Bahwa terbukti gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat kurang pihak, karena
BUPATI TAPANULI SELATAN, DANDIM 0212 TAPANULI SELATAN, KAPOLRES TAPANULI SELATAN, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN, KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN, KETUA DPRD TAPANULI SELATAN HINGGA SELURUH STAF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, MULAI DARI KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TAPANULI SELATAN, KEPALA BAGIAN PERTANAHAN, CAMAT BATANG TORU DAN KEPALA
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
DESA NAPA DAN KANTOR PERTANAHAN TAPANULI SELATAN selaku
pihak Tim Fasilitasi yang memberikan ijin kepada Tergugat atas obyek perkara
TIDAK DILIBATKAN/ DITARIK/ DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO.
Karena :
Pihak-pihak yang memberikan Kontrak Karya, Izin Operasi Produksi, izin lokasi
pengembangan kegiatan pertambangan untuk melakukan Pertambangan dan
Pembentukan Personil Tim Fasilitasi Pembebasan Tanah adalah Kementerian
Energi Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM), Kantor Pertanahan (BPN)
Tapanuli Selatan, Bupati Tapanuli Selatan, Kepala Dinas Pertambangan &
Energi Tapanuli Selatan, Kepala Bagian Pertanahan Tapanuli Selatan, Camat
Batang Toru dan Kepala Desa Napa.
8. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ikut
menggugat BUPATI TAPANULI SELATAN, DANDIM 0212 TAPANULI SELATAN, KAPOLRES TAPANULI SELATAN, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN, KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN, KETUA DPRD TAPANULI SELATAN HINGGA SELURUH STAF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, MULAI DARI KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TAPANULI SELATAN, KEPALA BAGIAN PERTANAHAN, CAMAT BATANG TORU DAN KEPALA DESA NAPA DAN KANTOR PERTANAHAN TAPANULI SELATANSEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO, MAKA JELAS GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KURANG PIHAK.
9. Doktrin Yang Mendukung :
Doktrin M.Yahya Harahap, SH., dalam Buku “Hukum Acara Perdata”, Penerbit
Sinar Grafika, Cetakan ke-13, Tahun 2013, Halaman 439 yang dikutip sebagai
berikut :
Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang di persoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. sebagai contoh Putusan MA No. 621 K/Sip/ 1975. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut di gugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat(PLURIUM LITIS CONSORSIUM).
10. Berdasarkah hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim
Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. DALAM POKOK PERKARA
1. Jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap
juga tercantum dalam Jawaban dalam pokok perkara.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat,
kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
TERGUGAT ADALAH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG SAH SECARA HUKUM UNTUK MENGELOLA, MENGEKSPLOITASI DAN MELAKUKAN EKPLORASI TERHADAP OBYEK PERKARA YANG TERLETAK DI DESA NAPA, KECAMATAN BATANG TORU, KABUPATEN TAPANULI SELATAN BERDASARKAN KEPRES NO. B-143/PRES/3/1997 TANGGAL 17 MARET 1997 DAN IZIN OPERASI PRODUKSI BERDASARKAN SK NO. 649.K/30/DJB/2013 TANGGAL MARET 2013 SERTA IZIN LOKASI PENGEMBANGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN SURAT IZIN BUPATI TAPANULI SELATAN NO. 503/1128/2015 TANGGAL 18 FEBRUARI 2015
DAN
PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DAN TIDAK BERHAK ATAS TANAH SELUAS + 3000HA YANG TERLETAK DIDESA NAPA, KECAMATAN BATANG TORU, KABUPATEN TAPANULI SELATAN
3. Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat butir 7, halaman 4 mendalilkan
secara rekayasa seolah-olah Para Penggugat adalah pemilik tanah seluas +
3000 Hektar yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten
Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kawasan Areal penggunaan lain
(APL) yang digarap masyarakat
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kawasan Areal penggunaan lain
(APL) yang digarap masyarakat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kawasan hutan lindung dan
sebagian digarap masyarakat
4. Bahwa dalam Surat Gugatan butir 8, halaman 4, Para Penggugat secara
rekayasa seolah-olah mendalilkan bahwa sebagian tanah dari 3000 Hektar milik
Para Penggugat telah dimiliki dan dikuasai Tergugat dengan luas + 500 hektar
yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli
Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Para Penggugat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kawasan Areal penggunaan lain
(APL) yang digarap masyarakat
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kawasan Areal penggunaan lain
(APL) yang digarap masyarakat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah-tanah Para Penggugat kawasan
Areal penggunaan lain (APL) yang sebagian digarap masyarakat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
5. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah DALIL FIKTIF DAN HARUS DITOLAK, karena Penggugat hanya melakukan klaim secara sepihak
tanpa dasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 6. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas selain merupakan
DALIL FIKTIF, Penggugat, dalam dalil-dalil tersebut juga tidak secara konsisten
menguraikan secara jelas batas tanah objek sengketa, sehingga DALIL MENJADI KABUR sehingga GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.
7. Doktrin yang mendukung Doktrin M.Yahya Harahap, SH., dalam Buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”,
halaman 450 dikutip sebagai berikut :
“surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”.
8. Bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal Para Penggugat meng-klaim tanah
seluas + 3000 Hektar tetapi tidak disertai batas-batas titik titik koordinat yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena perlu dipahami tanah
3000 Hektar itu bukan sebuah ukuran areal luas tanah yang kecil yang dapat
dengan mudahnya mengatakan sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung,
sebelah selatan dan barat berbatasan dengan APL, serta sebelah timur
berbatasan dengan hutan lindung. Karena :
BILA SEMUA ORANG BISA MENGAJUKAN GUGATAN TANPA DASAR DAN ALAS HAK YANG JELAS, BISA RUSAK TATANAN HUKUM PERTANAHAN INDONESIA.
9. Apabila Para Penggugat sebagai pihak yang berhak, maka seharusnya Para
Penggugat harus bisa menunjukan batasan wilayah tanahnya secara jelas dan
tidak asal-asalan menyebut.
Bagaimana bisa dijadikan acuan untuk menentukan batas lahan dengan
menyebut hutan lindung atau areal yang digarap masyarakat???
Hutan lindung adalah sangat luas dan tidak jelas batasannya jika tidak disebut
koordinatnya. Bisa saja yang diklaim Para Penggugat ternyata tanah milik
Pemerintah.
Selain itu dengan menyebutkan berbatasan dengan areal garapan masyarakat,
maka sangat dipertanyakan masyarakat yang mana dan siapa namanya yang
menggarap dan juga dipertanyakan apakah masyarakat tersebut mempunyai
landasan kepemilikan atas tanah tersebut??
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
10. Sepertinya diduga gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat tanpa ada landasan
hukum apapun adalah menunjukan upaya tidak baik dari Para Penggugat untuk
mencoba-coba mencari keuntungan dari Pihak Tergugat.
11. Oleh karenanya, Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan
Penggugat karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk
membuktikan dalil-dalil penggugat dalam Gugatan a quo.
12. Pasal 163 HIR secara tegas menyatakan bahwa:
“BARANG SIAPA, YANG MENYATAKAN IA MEMPUNYAI HAK, atau ia
menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk
membantah hak orang lain, maka ORANG ITU HARUS MEMBUKTIKAN ADANYA HAK ITU ATAU ADANYA KEJADIAN ITU”.
Selanjutnya, Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan:
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk
pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1856 KUH Perdata di atas,
terdapat prinsip bahwa “siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan”. Oleh karena itu, Penggugat dalam perkara a quo WAJIB untuk
membuktikan serta mengajukan bukti-bukti yang sah untuk mendukung seluruh
dalil-dalil dalam Gugatannya.
13. Bahwa dalam Surat Gugatan butir 1-6 halaman 2-4, Para Penggugat mendalilkan
dirinya adalah anak kandung dari Alm. Abdul Kadir Pulungan yang merupakan
keturunan Raja Mandongung Pulungan yang seolah-olah memiliki dan menguasai
tanah seluas 3000 Hektar yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga Para Penggugat mencoba-coba secara
rekayasa mengklaim secara sepihak tanpa dasar hukum menguasai tanah seluas
3000 Hektar yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten
Tapanuli Selatan.
Padahal :
Faktanya PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGUASAI SECARA FISIK ATAU MEMANFAATKAN TANAH seluas 3000 Hektar yang terletak di Desa
Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
14. Perlu dipahami dan dicatat, bahwa jika seseorang akan mengklaim menguasai
suatu bidang tanah terkait hak adat, maka seseorang tersebut harus dapat
membuktikan telah menguasai dan memanfaatkan (mendayagunakan) lahan
tanah tersebut minimal 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut. Hal tersebut sesuai dengan:
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG “TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU” telah
mengatur mengenai kelompok masyarakat adat yang berada dalam suatu
kawasan tertentu yang memenuhi syarat dapat diberikan hak atas tanah (Bukti T-5)
Untuk jelasnya dikutip sebagai berikut :
“Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam satu kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 meliputi :
a. menguasai secara fisik paling kurang 10 tahun atau lebih secara berturut turut;
b. masih mengadakan pemungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari;
c. menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat;
d. terdapat kegiatan social dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat.
15. Bahwa faktanya ternyata PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGUASAI TANAH SECARA FISIK DAN TIDAK PERNAH MEMANFAATKAN LAHAN SELUAS3000 Hektar dimaksud, sehingga Para Penggugat tidak memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan hukum terhadap tanah seluas 3000 Hektar
dimaksud.
16. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang semua permasalahan
harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya perkara
ini harus mengacu kepada Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku dan
bukan terhadap dalil asal-asalan tanpa dasar hukum yang diajukan oleh Para
Penggugat.
17. Dalil sepihak dari Para Penggugat yang mendalilkan dirinya berhak atas obyek
perkara hanya berlandaskan cerita yang sangat konyol dan sangat tidak berdasar
hukum, karena dalil tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
dan hanya berupa fantasi dan khayalan versi Para Penggugat sepihak
Selain itu :
Atas tanah + 500 Hektar yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, ternyata terbukti Tergugat telah membayar ganti rugi kepada pihak yang berhak dan telah disahkan oleh Pemerintah (Bukti T-6)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
18. Bahwa terhadap tanah seluas + 500 hektar yang menurut dalil Para Penggugat
adalah seolah-olah miliknya DAPAT DENGAN MUDAH DIBANTAH DAN DIPATAHKAN dengan SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH DISERTAI BUKTI GANTI RUGI yang telah dibayarkan TERGUGAT kepada PEMILIK TANAH YANG SAH setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim
Fasilitasi Pembebasan Tanah yang dibentuk oleh Bupati Tapanuli Selatan dan
telah dibuktikan bahwa para Pemilik Tanah yang sah tersebut dapat menunjukan
dan/atau melampirkan bukti-bukti kepemilikan yang sah berdasarkan peraturan
dan ketentuan hukum yang berlaku.
APALAGI SALAH SATU ANGGOTA TIM FASILITASI PEMBEBASAN TANAH TERSEBUT TERNYATA ADALAH “KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN”, SEHINGGA TERBUKTI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN IKUT TERLIBAT DALAM PEMBEBASAN TANAH TERSEBUT DAN MEMBENARKAN GANTI RUGI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.
19. Bahwa setelah dilakukan inventarisir terhadap hak kepemilikan dan penguasaan
atas tanah serta benda-benda diatasnya, kemudian melakukan penelitian dan
verifikasi serta melaksanakan penilaian harga atas tanah serta benda benda
diatasnya yang akan dibebaskan, Tergugat baru memberikan ganti rugi kepada
pemilik tanah tersebut.
20. Bahwa proses ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah yang dibayarkan
Tergugat terhadap Pemilik tanah memerlukan proses yang panjang dan penuh
prinsip kehati-hatian sesuai dalam penerapan Good Corporate Governance.
21. Proses Pelepasan Hak Atas tanah dengan Ganti Rugi yang dilakukan Tergugat
tersebut didukung sepenuhnya dan dengan sepengetahuan Bupati Tapanuli
Selatan.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterbitkannya :
- SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN NO. 285/KPTS/2007 TENTANG “PEMBENTUKAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PT AGINCOURT RESOURCES DI WILAYAH KECAMATAN BATANG TORU TANGGAL 13 NOVEMBER 2007” (BUKTI T-7)
- SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN NO. 32/KPTS/2008 TENTANG “PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PT AGINCOURT RESOURCES DI WILAYAH KECAMATAN BATANG TORU TANGGAL 26 FEBRUARI 2008” (BUKTI T-8)
- SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN NO. 254.A/KPTS/2008 TENTANG “PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI
PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PT
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
AGINCOURT RESOURCES DI WILAYAH KECAMATAN BATANG TORU TANGGAL 01 AGUSTUS 2008” (BUKTI T-9)
- SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN NO. 481/KPTS/2010 TENTANG “PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PT AGINCOURT RESOURCES DI WILAYAH KECAMATAN BATANG TORU (BUKTI T-10)
- SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN NO. 753/KPTS/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERSONIL TIM FASILITASI PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PT AGINCOURT RESOURCES DI WILAYAH KECAMATAN BATANG TORU TANGGAL 29 JULI 2015 (BUKTI T-4)
22. Bahwa proses Pelepasan Hak Atas tanah dengan Ganti Rugi yang dibayarkan
Tergugat kepada Pemilik Tanah DIDUKUNG DAN DISAKSIKAN sepenuhnya
oleh Muspida Kabupaten Tapanuli Selatan mulai dari Bupati Tapanuli Selatan,
Dandim 0212 Tapanuli Selatan, Kapolres Tapanuli Selatan, Kajari
Padangsidimpuan, KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN,
Ketua DPRD Tapanuli Selatan hingga seluruh staf Pemerintah daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan mulai dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tapanuli
Selatan, Kepala Bagian Pertanahan, Camat Batang Toru dan Kepala Desa Napa
dan Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan. Susunan Tim Fasilitasi Pembebasan
Tanah Untuk kepentingan Tergugat tertuang dalam lampiran SK Bupati Tapanuli
Selatan No. 753/KPTS/2015 (Bukti T-4) 23. Selain bukti dukungan seluruh jajaran Muspida Tapanuli Selatan beserta jajaran
dibawahnya untuk mendukung upaya Tergugat memberikan proses ganti rugi
atas pelepasan hak tanah kepada pemilik yang sah, Bupati Tapanuli Selatan juga
mengeluarkan SK No. 503/1128/2015 tentang Izin Lokasi Pengembangan
Kegiatan Pertambangan PT Agincourt Resources di Kecamatan Batang Toru,
Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 18 Februari 2015 untuk melakukan
pembebasan lahan seluas + 2.225 Hektar yang akan digunakan sebagai lokasi
pengembangan kegiatan Pertambangan (Bukti T-3) Sehingga:
SEMUA LANGKAH DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT SUDAH SESUAI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DAN SUDAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN, IZIN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH.
24. Bahwa dalam Surat Gugatan butir 9-14, halaman 4-5, MENDALILKAN TERGUGAT MENGUASAI DAN MEMILIKI TANAH SELUAS 500 HEKTAR TANPA LEGALITAS YANG SAH DAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGHDAAD) TERBUKTI GUGUR DENGAN SENDIRINYA BERDASARKAN URAIAN YANG TELAH KAMI JELASKAN DI ATAS.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
25. Bahwa dalam surat gugatan butir 6 halaman 4, mendalilkan bahwa tanah seluas
+ 3000 Ha YANG KATANYA milik Para Penggugat diberikan oleh kerajaan
Belanda atas nama Residen Tapanuli Berdasarkan Bewije Van Erkening No. 27
yang di keluarkan oleh Residen Tapanoeli tanggal 3 September 1931.
Dalil tersebut sangat lucu, mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali,
karena Para Penggugat hanya mengklaim tanpa dasar yang jelas dan Tergugat
SANGAT MERAGUKAN KEBENARAN Surat Bewije Van Erkening No. 27 yang
dikeluarkan oleh Residen Tapanoeli tanggal 3 September 1931.
Perlu dicatat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga segala
sesuatu harus berlandaskan hukum dan bukan didasarkan kepada dalil. Oleh
karenanya dalam perkara ini harus mengacu kepada ketentuan hukum yang
berlaku dan bukan didasarkan kepada dalil dongeng/ cerita dari Para Penggugat
ataupun dokumen yang tidak jelas asal usulnya.
26. Bahwa selain itu untuk membuktikan keaslian surat dimaksud harus dilakukan Uji
Forensik mengenai Otentitas dan Originalitas surat dimaksud. Bila surat
dimaksud adalah dokumen palsu, KAMI TIDAK AKAN SEGAN SEGAN MELAPORKAN KE PIHAK YANG BERWAJIBMENGENAI PEMALSUAN DOKUMEN, KARENA UNSUR PASAL 263 DAN 264 KUH PIDANA SUDAH SANGAT TERPENUHI.
27. Bahwa bila quod non dokumen tersebut setelah dilakukan Uji Forensik Otentitas
dan Originalitas memang sesuai, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Bab II
ketentuan konversi diatur sebagai berikut :
KEDUA Ketentuan – Ketentuan Konversi
Pasal II (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.(Bukti T-11)
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah
Asal Konversi Hak-Hak Barat Pasal 1 diatur : Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat, JANGKA WAKTUNYA AKAN BERAKHIR SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor
5Tahun 1960, PADA SAAT BERAKHIRNYA HAK YANG BERSANGKUTAN MENJADI TANAH YANG DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA (Bukti T-12)
28. Bahwa Gugatan klaim sepihak atas tanah konsesi milik Tergugat sudah berulang
kali ditujukan kepada Klien kami. Sebelumnya sudah ada gugatan yang
permasalahannya sama, yaitu Perkara Nomor 145/PDT.G/2015/PN/JKT.PST yang diajukan oleh HARUN PASARIBU YANG MENGKLAIM SEBAGAI AHLI WARIS DARI RAJA DATU NALNAL PASARIBU. Dalam Surat Gugatannya DIA MENGKLAIM SEBAGAI AHLI WARIS RAJA DATU NALNAL PASARIBU yang
memiliki tanah seluas 1.000.000 (Satu Juta Hektar) yang meliputi Hautanas,
Bonandolok, Pahac, Anggoli, Simanosordolok, Simanosortoruan, Hutagurgur,
Dolok Salean, Lobutua, Barus, Sidempuan, Sipirok, BATANG TORU, Pulo
Mursala (Bukti T-13)
29. Kemudian Para Penggugat dalam perkara aquo juga mengajukan gugatan dan
mengklaim sebagai Ahli Waris dari Raja Mandongung Pulungan yang memiliki
Tanah Warisan seluas + 3000 Ha yang terletak di Desa Napa, Kecamatan
Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
30. Tampak jelas disini, BANYAK SEKALI PARA PIHAKTERMASUK PARA PENGGUGAT yang mencoba-coba mengadu nasib dan mencari keuntungan
dari Tergugat dengan memakai proses gugatan terhadap Tergugat dengan
tujuan yang sama yaitu diduga memaksa Tergugat secara tanpa hak untuk
memenuhi keinginan Para Penggugat.
Klaim sepihak yang tidak berdasar hukum tersebut sangat jelas bertentangan
dengan aturan aturan yang berlaku. Bangsa Indonesia adalah Negara hukum,
dan Hukum merupakan Panglima Tertinggi, sehingga semua harus berdasarkan
aturan hukum yang berlaku.
31. Bangsa Indonesia mengakui hak ulayat dari masyarakat adat, sepanjang tidak
bertentangan dengan undang undang dan peraturan sebagaimana sesuai dalam
Pasal 3 dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Dalam
perkara aquo, gugatan klaim sepihak dari Para Penggugat hanya berupa gugatan
tanpa dasar, tanpa alas hak. Gugatan yang diajukan hanya berupa gugatan fantasi dan gugatan imajinasi,
karena gugatan mereka tidak didukung dengan bukti yang kuat dan juga
bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 2016 yang menegaskan jika akan mengklaim
menguasai suatu bidang tanah terkait hak adat, maka seseorang tersebut harus
dapat membuktikan telah menguasai dan memanfaatkan (mendayagunakan)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
lahan tanah tersebut minimal 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut dan
disahkan pelaksanaannya melalui suatu peraturan daerah yang bersangkutan.
32. Bahwa Tergugat yang merupakan Perusahaan Internasional yang merupakan
Penanaman Modal Asing yang sudah menginvestasikan dananya yang begitu
besar dan berdampak luas terhadap kesejateraan masyarakat Indonesia pada
umumnya, dan Masyarakat Tapanuli Selatan Pada khususnya sangat
menyesalkan gugatan sepihak atas klaim tanah secara sepihak yang terus
menerus dan silih berganti seperti ini.
Padahal :
Semua persyaratan aturan hukum telah dipenuhi, diawali dengan:
- Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia yang di wakili oleh Menteri
Pertambangan dan Energi (Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan
Mineral) memberikan persetujuan untuk melakukan Ekplorasi dan Ekploitasi
Pertambangan Mineral kepada PT Danau Toba Mining (sekarang menjadi
PT Agincourt Resources) pada tanggal 17 Maret 1997,
- Izin Operasi Produksi berdasarkan SK No. 649.K/30/DJB/2013 tanggal
Maret 2013 yang dikelurkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Alam
dan Mineral
- Izin Lokasi Pengembangan dari Bupati Tapanuli Selatan dengan
mengeluarkan SK No. 503/1128/2015 tentang Izin Lokasi Pengembangan
Kegiatan Pertambangan PT Agincourt Resources di Kecamatan Batang
Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 18 Februari 2015 untuk
melakukan pembebasan lahan seluas + 2.225 Hektar yang akan digunakan
sebagai lokasi Pengembangan Kegiatan Pertambangan - Pembentukan Personil Tim Fasilitasi Pembebasan Tanah Untuk
Kepentingan PT Agincourt Resources di wilayah Kecamatan Batang Toru
berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan No. 753/KPTS/2015 tanggal 29
Juli 2015, Apabila banyak pihak yang tidak bertanggung jawab terus menerus mengajukan
gugatan yang tidak berdasar seperti dalam perkara ini, maka akan mengganggu
Investasi Asing di Indonesia.
Hal tersebut jelas bertentangan dengan Program Pemerintah RI yang
menginginkan Indonesia menjadi SURGA INVESTASI BAGI SELURUH INVESTOR DISELURUH PENJURU DUNIA.
33. Bahwa mengenai permintaan kerugian materi Para Penggugat akibat perbuatan
Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatighdaad)
mencapai Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Limapuluh Milyar Rupiah) tanpa
merujuk atau menjelaskan kaidah hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
sehingga membuat gugatan a quo menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel)
dan wajib ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara aquo.
KARENA:
Permintaan ganti kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh
Milyar Rupiah) tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Bagaimana mungkin
Tergugat dituduh melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk melakukan
kegiatan pertambangan hasil bumi di dalam area izin lokasi pertambangan yang
sudah mendapatkan Izin Resmi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain itu Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail komponen
kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut. Hal tersebut menunjukan
tuntutan Para Penggugat tersebut diajukan secara tanpa dasar dan asal-asalan
dan hanya karangan Para Penggugat.
Dalil Tergugat tersebut sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970, Nomor 492 K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/PDT/1986 tanggal 18 Agustus 1988yang menyatakan :
“Bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat di terima.”
34. Tergugat menolak dalil Penggugat butir 16-23 halaman 5-7 dengan argumentasi
bahwa tidak ada bukti autentik untuk membuktikan kebenaran gugatan dan juga
tidak ada hal yang mendesak, sehingga tidak diperlukan putusan serta merta ,
putusan provisionil dan pembayaran uang paksa (Dwangsom) serta menolak
dengan tegas sita jaminan karena merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar
hukum, karena semua dalil Para Penggugat bertentangan dengan peraturan
hukum yang berlaku dan hanya didasarkan atas khayalan semata
35. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas jelas bahwa tindakan-
tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat untuk mengeplorasi dan
mengekploitasi pertambangan diareal konsesi yang sudah di berikan oleh
Pemerintah adalah sudah benar dan sesuai dengan aturan aturan hukum dan per
undang-undangan, sehingga sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Yang Mulia
dalam perkara a quo menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan
Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvakelijk verklaraad).
36. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi dalam Jawaban ini,
maka dianggap dalil tersebut ditolak.
DALAM REKONPENSI
PENGGUGAT REKONPENSI ADALAH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG SAH SECARA HUKUM UNTUK MENGELOLA, MENGEKPLOITASI DAN MELAKUKAN EKPLORASI TERHADAP TANAH SELUAS 500 HEKTAR YANG
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
TERLETAK DI DESA NAPA, KECAMATAN BATANG TORU, KABUPATEN TAPANULI SELATAN BERDASARKAN KEPRES NO. B-143/PRES/3/1997 TANGGAL 17 MARET 1997 DAN IZIN OPERASI PRODUKSI BERDASARKAN SK NO. 649.K/30/DJB/2013 TANGGAL MARET 2013 SERTA IZIN LOKASI PENGEMBANGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN SURAT IZIN BUPATI TAPANULI SELATAN NO. 503/1128/2015 TANGGAL 18 FEBRUARI 2015
1. Bahwa segala dalil Penggugat Rekonpensi yang telah diuraikan pada bagian
Konpensi adalah satu kesatuan dengan bagian Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah adalah Perusahaan Pertambangan yang
beroperasi berdasarkan Kontrak Karya Generasi ke VI untuk Ekplorasi dan
Ekploitasi emas dan perak di atas areal tanah seluas 163.928 Hektar yang
meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten
Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padang Sidimpuan.
3. Bahwa Kontrak Karya tersebut sesuai dengan Kepres No. B-143/Pres/3/1997
tanggal 17 Maret 1997 yang ditujukan kepada Menteri Pertambangan dan Energi
(Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral) mengenai Persetujuan
bagi 68 Kontrak Karya dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang
Pertambangan Umum (Bukti T-1) 4. Bahwa pada tanggal 28 April 1997, Pemerintah Republik Indonesia yang di
wakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Kementerian Energi Sumber Daya
Alam dan Mineral) memberikan persetujuan untuk melakukan Ekplorasi dan
Ekploitasi Pertambangan Mineral kepada PT Danau Toba Mining (sekarang
menjadi PT Agincourt Resources).
5. Bahwa Tergugat sudah mendapatkan Izin Operasi Produksi berdasarkan SK No.
649.K/30/DJB/2013 tanggal Maret 2013 yang dikelurkan oleh Kementerian
Energi Sumber Daya Alam dan Mineral (Bukti T-2) 6. Bahwa Tergugat juga sudah mendapatkan izin Lokasi Pengembangan dari
Bupati Tapanuli Selatan dengan mengeluarkan SK No. 503/1128/2015 tentang
Izin Lokasi Pengembangan Kegiatan Pertambangan PT Agincourt Resources di
Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 18 Februari 2015
untuk melakukan pembebasan lahan seluas + 2.225 Hektar yang akan
digunakan sebagai lokasi Pengembangan Kegiatan Pertambangan (Bukti T-3) 7. Bahwa Kegiatan Izin Lokasi Pengembangan Kegiatan Pertambangan Tergugat
didukung 100 % oleh Bupati Tapanuli Selatan dengan dikeluarkannya SK Bupati
Tapanuli Selatan No. 753/KPTS/2015 tentang Pembentukan Personil Tim
Fasilitasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan PT Agincourt Resources di
wilayah Kecamatan Batang Toru tanggal 29 Juli 2015, yang dimana susunan tim
fasilitasi pembebasan tanah terdiri dari semua unsur Eksekutif, Legislative dan
Yudikatif yaitu mulai Bupati Tapanuli Selatan, Dandim 0212 Tapanuli Selatan,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
Kapolres Tapanuli Selatan, Kajari Padangsidimpuan, Ketua Pengadilan Negeri,
Ketua DPRD Tapanuli Selatan hingga seluruh staf Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan, mulai dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Tapanuli Selatan, Kepala Bagian Pertanahan, Camat Batang Toru dan Kepala
Desa Napa dan Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan. (Bukti T-4) 8. Bahwa saat ini Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan tidak
berdasar hukum pada tanggal 16 Mei 2016 yang mendalilkan Penggugat
Rekonpensi telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi secara illegal diatas
tanah yang diklaim secara sepihak tanpa dasar dan tanpa alas hak yang sah
yang merupakan milik Para Tergugat Rekonpensi.
9. Bahwa gugatan yang tidak berdasar hukum tersebut telah mencoreng nama baik
Penggugat Rekonpensi di Mata International. Seperti yang telah kita ketahui
bersama, Penggugat Rekonpensi merupakan Perusahaan Penanaman Modal
Asing yang sudah sangat terkenal diseluruh dunia, sehingga dengan adanya
gugatan yang tidak berdasar ini menyebabkan nama baik Penggugat
Rekonpensi menjadi tercoreng dimata International.
Hal tersebut jelas membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang
dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi.
10. Bahwa Penggugat Rekonpensi yang merupakan Perusahaan Tambang Emas
dan Perak Multinasional yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia mengalami
kerugian immaterial akibat Gugatan yang tidak berdasar yang di ajukan oleh
Para Penggugat. Gugatan tidak berdasar hukum ini menjadi sebuah
pembicaraan luas di antara Perusahaan tambang – tambang diseluruh dunia,
sehingga menyebabkan nama baik Perusahaan menjadi tercoreng.
11. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mengalami kerugian materiil berupa biaya-
biaya konferensi pers untuk membantah semua tuduhan dari ketidakbenaran
berita yang telah menyebar luas diseluruh dunia yang menyudutkan Penggugat
Rekonpensi telah melakukan ekplorasi dan ekploitasi secara illegal diatas tanah
seluas 500 Hektar
Oleh Karenanya :
Tergugat Rekonpensi harus dihukum membayar ganti kerugian kepada
Penggugat Rekonpensi yang perinciannya adalah sebagai berikut :
a. Kerugian Material :
biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi yang
perinciannya terdiri dari : Biaya Pertemuan, Biaya Konferensi Pers, Biaya
Perjalanan, Biaya akomodasi, Biaya Konsultasi dan advokasi yang
seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).
Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat
untuk : Menghukum Tergugat Rekonpensi 1, Tergugat Rekopensi 2,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
Tergugat Rekopensi 3 dan Tergugat Rekopensi 4 secara tanggung renteng membayar secara secara tunai kepada Penggugat Rekopensi atas ganti rugi material sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak Gugatan Rekonpensi ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sampai dengan perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;
b. Kerugian Immaterial :
Penggugat Rekonpensi yang merupakan Perusahan Besar berskala
international merasa tercoreng nama baiknya akibat Gugatan yang tidak
benar dan tidak berdasar yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi
serta sulitnya memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat
Rekonpensi yang jika dinilai sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus
milyar Rupiah).
Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat
untuk : Menghukum Tergugat Rekonpensi 1, Tergugat Rekopensi 2, Tergugat Rekopensi 3 dan Tergugat Rekopensi 4 secara tanggung renteng membayar secara secara tunai kepada Penggugat Rekopensi atas ganti rugi material sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak Gugatan Rekonpensi ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sampai dengan perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia
yang memeriksa Perkara aquo agar putusan didalam perkara ini dapat dijalankan
dengan serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad)
BERDASARKAN HAL-HAL YANG DISEBUTKAN DIATAS, KAMI MOHON AGAR MAJELIS HAKIM YANG MULIA BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :
DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI :
1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard);
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
DALAM REKONPENSI
1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensiuntuk membayar ganti rugi material kepada
Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara
tunai ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak Gugatan
Rekonpensi ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sampai
dengan perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada
Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar
Rupiah)secara tunai ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak
Gugatan Rekonpensi ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
sampai dengan perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun
ada perlawanan, ataupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang
seadil-adilnya (exaequo et bono).
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
- Menghukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya
perkara.
Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
tanggal 02 Mei 2017 Nomor. 22/Pdt.G/2016/PN.Psp.- yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut ; DALAM KONPENSI
Dalam Provisi
- Menolak Gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI
- MenolakGugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
- Menghukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) dan Tergugat Konpensi
(Penggugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng
sebesar Rp. 1.076.000 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor No.19/Pdt.Bdg/2017/PN-
Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ternyata Para
Penggugat sebagai Pembanding pada tanggal 19 Maret 2017 telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor :
22/Pdt.B/2016/PN-Psp tanggal 2 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 02 Pebruari 2017, dan
kepada masing-masing Turut Terbanding/Turut Terlawan pada tanggal 4 April 2017 ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat
telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 7 Juni 2017, memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada
tanggal 8 Juni 2017 ;
Menimbang bahwa terhada memori banding dari Pembanding/Para Penggugat,
Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di
Kepaniteraan pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 07 September 2017, kontra
memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jurusita Pengganti
Pengadilan Padangsidimpuan pada tanggal 20 September 2017 ;
Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan
putusan Pengadilan Negeri Padangsuidimpuan Nomor : 22/Pdt.B/2016/PN-Psp tanggal
22 Mei 2017 kepada Kuasa Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 18 Agustus
2017, dan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 24 September 2017, yang isinya
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal
pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan
untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para
Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang
ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah memenuhi syarat-
syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding
tersebut dapat diterima ; Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari Para
Pembanding/Para Penggugat dengan alasan-alasan keberatan terhadap putusan
tersebut diatas adalah sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA TENTANG BUKTI-BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING BERKAITAN DENGAN DASAR KEPEMILIKAN ATAS TANAH OBJEK SENGKETA.
1. Bahwa apabila diperhatikan dan dibaca secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PadangSidimpuan dalam Putusannya Nomor : No.22/Pdt.G/2016/PN.Psp, tertanggal 02 Mei 2017 jelas telah salah dan keliru dalam Pertimbangan Hukumnya, oleh karena mejelis hakim tidak memahami dan tidak Objektif dalam melakukan Pertimbangan Hukum terkait dengan Bukti Kepemilikan Para Penggugat/Para Pembanding atas Objek Sengketa dalam Perkara a quo, hal ini sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PadangSidimpuan pada halaman 47 alenia ke 3, yakni : “Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-Pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan dari Penggugat tentang Kepemilikan Lahan Objek Sengketa kepemilikkan sebahagian tanah dari areal 3000 Ha milik Para Penggugat telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat dengan luas lebih kurang 500 Ha, yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat. - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. - Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah Para Penggugat dan
kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebahagian digarap masyarakat
Tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat ;
2. Bahwa Persengketaan antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan
Tergugat/Terbanding adalah tentang penguasaan tanah seluas ± 500 ha yang dilakukan Tergugat/ Terbanding atas sebahagian dari areal tanah seluas ± 3000 Ha milik Para Penggugat/Para Pembanding, yang dilakukan Tergugat/Terbanding dengan dengan cara tanpa hak dan tidak memiliki alas hukum yang jelas, serta tanpa adanya Pemberitahuan dan tanpa izin dari Para Penggugat/Para Pembanding;
3. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas ± 3000 Ha, yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Bewijs Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Resident Tapanoeli tanggal 3 September 1931; (Hal ini sebagaimana Bukti Para Penggugat/Para Pembanding Tertanda P-1)
4. Bahwa adapun terhadap isi surat Bewijs Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan
oleh Resident Tapanoeli tanggal 3 September 1931, yang menjadi dasar Kepemilikan Para Penggugat/Para Pembanding yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah Merupakan Bukti Pengukuhan dari Residen Tapanoeli yang memiliki wewenang pada saat itu Kepada Alm. Raja Mandongung
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
Pulungan sebagai Kepala LOEHAT, di NAPA BATANGTOROE, Subbagian Batangtoroe, bagian Padangsidempoean; (Hal ini sebagaimana Bukti Para Penggugat/Para Pembanding Tertanda P-5)
5. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Halaman 36 alenia ke 2, tentang tidak ada diajukannya data Pembanding perihal keabsahan dan keotientikan surat Bewijs Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Resident Tapanoeli tanggal 3 September 1931 yang menjadi dasar Kepemilikan Para Penggugat/Para Pembanding adalah sangat Keliru karena sebagaimana isi dari pada surat Bewijs Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Resident Tapanoeli tanggal 3 September 1931 kepada Alm. Raja Mandongung Pulungan Menyatakan Pengukuhan Alm. Raja Mandongung Pulungan sebagai Kepala LOEHAT, di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
6. Bahwa sebagaimana isi dari surat Bewijs Van Erkening No. 27 yang
dikeluarkan oleh Resident Tapanoeli tanggal 3 September 1931 tersebut, telah sangat membuktikkan bahwa Alm. Raja Mandongung Pulungan adalah seorang KEPALA LOEHAT yang merupakan seorang Raja dari kepala – kepala lingkungan tempat tinggal tersebut, sehingga sebagai seorang Raja/Kepala Loehat yang bertahta di Desa Napa, Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN memiliki hak dan wewenang atas tanah – tanah yang terletak di Di desa Napa, Kecamatan Batang Toru, yang dimiliki dan diwariskan secara turun temurun ataupun turunannya yang satu garis keturunan, yang mana terhadap tanah seluas ± 3000 Ha tersebut dikuasai dan diusahai oleh Alm. Raja Mandongung Pulungan sejak tahun 1931;
7. Bahwa hal tersebut juga telah dikuatkan dengan Keterangan Saksi – Saksi yang
dihadirkan di persidangan, yakni :
7.1. Saksi Arifin Harahap pada intinya menerangkan bahwa saksi mengetahui Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN sebagai seorang Raja di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru sejak sebelum kemerdakaan Indonesia dan sebagai seorang Raja/Kepala Loehat yang bertahta di Desa Napa Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN memiliki wewenang atas tanah – tanah yang terletak di Di desa Napa, Kecamatan Batang Toru serta sebagai seorang Raja/Kepala Loehat yang bertahta di Desa Napa Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN memiliki wewenang atas tanah – tanah yang terletak di Di desa Napa, Kecamatan Batang Toru, yang mana terhadap tanah0tanah tersebut ditinggalkannya Kepada keturunannya sampai sekarang ini;
7.2. Saksi Marahot Panggabean pada intinya menerangkan bahwa saksi sebagai seorang Raja/Kepala Loehat (Penguasa) yang bertahta di Desa Napa Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN memiliki Hak atas tanah – tanah yang terletak di Di desa Napa, Kecamatan Batang Toru dan dasar kepemilikan tanah yang dimiliki Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN tersebut merupakan tanah LOEHAT yang diberikan Residen Tapanuli/Pemerintahan Belanda Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN sebagai kepala LOEHAT, Desa Napa, Batang Toru;
7.3. Saksi Rasid Sinaga, yang mana pada intinya saksi menerangkan bahwa
saksi pernah diberikan ganti rugi oleh Tergugat/Terbanding atas tanah seluas 4 Ha yang digarap oleh saksi sejak tahun 2000 dan ganti rugi diberikan pada tanggal 14 Agustus, yang mana saksi menerima Ganti Rugi tersebut hanya berdasarkan surat pengakuan yang dikeluarkan kepala desa, yang mana
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
sebelum saksi menggarap diatas tanah tersebut keadaan tanah tersebut adalah Hutan Desa Napa dan mengetahui keberadaan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN di Desa Napa dan mengetahui rumah kediaman serta tempat dikebumikan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN, yang mana saksi mengetahui ada Pamflet/papan pemberitahuan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN di Desa Napa ;
7.4. Saksi Irwan Basril Siregar, yang pada intinya saksi menerangkan bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Napa dan saksi mengetahui bahwa keberadaan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN Sejak Zaman Penjajahan Belanda, dan menerangkan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN serta keturunannya yang membuka Kampung/Desa Napa, yang mana merupakan orang yang pertama ada di Kampung/Desa Napa ;
8. Bahwa selanjutnya terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
PadangSidempuan pada Halaman 37 alenia ke 2 atas Surat Keterangan Tanah, Nomor : 99/2042/TS/2002, tertanggal 01 Maret 2002, yang dikeluarkan Kepala Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan atas tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding, yang mana Majelis Hakim telah menyimpulkan : “ Menurut Mejelis hakim, Bukti surat tersebut tidaklah dapat menjadi alas hak apabila hanya berdiri sendiri dan terlebih apabila dilihat isi dari surat tanpa ada batas batas jelas dan luasan pasti nya sehingga tidak jelas apakah tanah yang dimaksud dalam surat benar-benar ada atau tidak, terlebih lagi surat ini hanya berdiri sendiri tanpa ada bukti lain yang menguatkannya sehingga terhadap surat tersebut haruslah dikesampingkan.”
9. Bahwa dalam Surat Surat Keterangan Tanah, Nomor : 99/2042/TS/2002, tertanggal 01 Maret 2002 tersebut telah Jelas diterangkan bahwa Alm. Raja Mandongung Pulungan yang merupakan seorang Raja yang bertahta di Kecamatan Batang Toru yang memiliki wewenang dan berhak atas tanah – tanah yang terletak di Desa Napa Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tanah tersebut dikuasai,dimiliki oleh Alm. Raja Mandongung Pulungan sejak tahun 1931 (Foto Copy dan Peta terlampir), yang diberikan oleh kerajaan Belanda atas nama Residen Tapanuli dan Sampai Saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Ahli Waris Raja, yaitu Alm. Abdul Kadir Pulungan dan mempunyai anak yang masih hidup sampai Kini, yaitu : 1. Berlian Pulungan 2. Seriya Pulungan 3. Megawati Pulungan 4. Hamdan Pulungan
(Hal ini sebagaimana Bukti Para Penggugat/Para Pembanding Tertanda P-2)
10. Bahwa Surat Keterangan Tanah, Nomor : 99/2042/TS/2002, tertanggal 01 Maret 2002 yang dikeluarkan Kepala Desa Napa Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah suatu bentuk adanya pengakuan dari masyarakat Desa Napa atas keberadaan Alm. Raja Mandongung Pulungan yang merupakan seorang Raja yang bertahta di Kecamatan Batang Toru yang memiliki wewenang dan berhak atas tanah – tanah yang terletak di Desa Napa Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana didalam Surat tersebut telah jelas membuktikan terkait dengan letak atas tanah yang dimiliki oleh Alm. Raja Mandongung Pulungan berada di Desa Napa, dengan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
demikian hal tersebut juga sekaligus membuktikan terkait Batas-Batas karena tanah seluas ± 3000 Ha milik Alm. Raja Mandongung Pulungan tersebut merupakan tanah LOEHAT yang terletak di Desa Napa;
11. Bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dr.Aslan Noor, SH, MH, CIV selaku Kepala Biro Hukum dan Masyarakat pada Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional RI yang dihadirkan dipersidangan, yang pada initinya menerangkan bahwa saksi tidak dapat menentukan keabsahan alas hak, Namun terhadap tanah yang dimiliki dan diwariskan secara turun temurun harus dikuatkan dengan surat keterangan Tanah yang dikeluarkan Lurah / Kepala Desa, yang mana hal ini selaras dengan Bukti Para Penggugat/Para Pembanding Tertanda P-2, yakni Surat Keterangan Tanah, Nomor : 99/2042/TS/2002, tertanggal 01 Maret 2002, yang dikeluarkan Kepala Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan atas tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding;
12. Bahwa Pertimbangan Mejelis Hakim Padangsidimpuan telah mengesampingkan
Keberadaan Alm. Raja Mandongung Pulungan yang merupakan seorang Raja yang bertahta di Kecamatan Batang Toru yang memiliki wewenang dan berhak atas tanah – tanah yang terletak di Desa Napa, Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana atas Kebaradaannya telah Diakui secara Turun Temurun oleh masyarakat di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
13. Bahwa hal-hal tersebut diatas sesuai dan selaras sebagaimana yang tertuang
dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT pada Pasal 1 Ayat 1,2, dan 3, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 1 Ayat 1 berbunyi sebagai berikut :
“Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.
- Pasal 1 Ayat 2 berbunyi sebagai berikut : “Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat”.
- Pasal 1 Ayat 3 berbunyi sebagai berikut : “Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi”.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
14. Bahwa dengan demikian terhadap Surat Bewijs Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Resident Tapanoeli tanggal 3 September 1931 dan Surat Keterangan Tanah, Nomor : 99/2042/TS/2002, tertanggal 01 Maret 2002 yang dikeluarkan Kepala Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah merupakan 2 (dua) alat bukti yang saling berkaitan dan saling menguatkan serta menunjukkan dasar Kepemilikan Para Penggugat/Pembanding atas tanah Objek Sengketa dalam Perkara a quo ; (Hal ini Sebagaimana bukti Para Penggugat/Para Pembanding tertanda P-1, P-2, dan P-5)
15. Bahwa tanah seluas ± 3000 Ha tersebut merupakan tanah LOEHAT, yang diwariskan dari Alm. Raja Mandongung Pulungan hingga kepada orang tua Para Penggugat/Para Pembanding (ic. Alm. Abdul Kadir Pulungan) yang merupakan cicit kandung dari pada Alm. Raja Mandongung Pulungan ;
16. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah anak kandung dari Alm. Abdul
Kadir Pulungan dari 7 (tujuh) orang yang bersaudara 4 (empat) orang masih hidup dan 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia, dimana Para Penggugat/Para Pembanding selaku para ahli waris dari Alm. Kadir Pulungan, hal ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Padang Sidimpuan Nomor 11/Pdt.P/2013/PA-Psp, tanggal 16 Juli 2013, dimana orang tua Para Penggugat/Para Pembanding (ic. Alm. Abdul Kadir Pulungan) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2006;
17. Bahwa Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor :
34/2020/III/2012, tanggal 27 Maret 2012 yang disaksikan oleh Kepala Desa Napa dan Diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru, serta Camat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Para Penggugat/Para Pembanding Menyatakan bahwa Alm. Abdul Kadir Pulungan bertempat tinggal terakhir dan telah meninggal dunia serta dikebumikan di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana dari Perkawinan dengan Isterinya Nurmawan Siregar benar mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yang mana 4 (empat) orang masih hidup dan 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia, yakni :
1. Alm.Parlaungan Pulungan. 2. Alm. Ali Basar Pulungan. 3. Alm Nur Salema Pulungan.
18. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Padang Sidimpuan Nomor 11/Pdt.P/2013/PA-Psp, tanggal 16 Juli 2013 dan Pernyataan Ahli Waris Nomor : 34/2020/III/2012, tanggal 27 Maret 2012 yang disaksikan oleh Kepala Desa Napa dan Diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru, serta Camat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah bukti yang menunjukkan dasar Kepemilikan Para Penggugat/Pembanding atas tanah Objek Sengketa dalam Perkara a quo, yang diwariskan dari Alm. Raja Mandongung Pulungan hingga kepada orang tua Para Penggugat/Para Pembanding (ic. Alm. Abdul Kadir Pulungan) yang merupakan cicit kandung dari pada Alm. Raja Mandongung Pulungan sampai dengan kepada Para Penggugat/Para Pembanding; (Hal ini Sebagaimana bukti Para Penggugat/Para Pembanding tertanda P-3 dan P-4)
19. Bahwa demi memperkuat dalil-dalil Para Penggugat/Para Pembanding atas tanah objek sengketa dalam Perkara a quo, Para Penggugat/Para Pembanding juga telah membuktikan dan menunjukkan letak Lokasi atas seluas ± 3000 Ha milik
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
Para Penggugat/Para Pembanding dan letak Lokasi milik Para Penggugat/Para Pembanding yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat secara sepihak, yakni seluas ± 500 Ha, yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Letak dan batas-batas tanah seluas ± 3000 ha Ha milik Para Penggugat/Para
Pembanding terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan Lindung. . - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. - sebelah Timur berbatas dengan tanah kawasan hutan lindung dan
sebahagian digarap masyarakat.
- Letak dan batas –batas sebahagian tanah dari areal ± 3000 Ha milik Para Penggugat/Para Pembanding yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat secara sepihak, yakni seluas ± 500 Ha, yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat. - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. - Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah Para Penggugat dan
kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebahagian digarap masyarakat
(Hal ini sebagaimana Bukti Para Penggugat/Para Pembanding tertanda P-7)
20. Bahwa terhadap Letak dan Batas-Batas areal tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo tersebut juga bersesuaian dengan Fakta pada saat Pemeriksaan Setempat, yang mana Para Penggugat/Para Pembanding yang diwakili oleh Ahli Waris dari Alm. Hamdan Pulungan, yakni Zulfitri Pulungan dan Royhansyah Pulungan pada saat Pemeriksaan Setempat telah menunjukan Letak dan Batas-Batas Objek Sengketa dalam Perkara yakni seluas ± 500 Hektar yang merupakan sebagaian dari tanah seluas ± 3000 Ha Milik Para Penggugat berdasarkan Bewijs Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Resident Tapanoeli tanggal 3 September 1931;
21. Bahwa berdasarkan Fakta pada saat Pemeriksaan Setempat telah menunjukkan Lokasi Sebahagian tanah dari areal ± 3000 Ha milik Para Penggugat/Para Pembanding yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat secara sepihak, yakni seluas ± 500 Ha, yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
22. Bahwa Majelis Hakim telah Keliru dalam melakukan Pertimbangan terkait dengan
Letak dan Batas-Batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding pada saat Pemeriksaan setempat, karena Letak dan Batas-Batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding pada Pemeriksaan setempat yang dilakukan adalah batas bagian Selatan yang mengarah ke Timur dan ke Barat dengan mengambil empat titik koordinat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana atas Batas bagian Selatan yang ditunjukan adalah ditandai dengan adanya Tong 1 di area tambang dan selanjutnya yang mengarah ke Timur yang ditunjukan adalah ditandai dengan adanya Tong 2 dan lokasi TSP di area tambang, serta batas bagian Selatan yang mengarah ke Barat berbatasan dengan Lahan Masyarakat ditandai dengan adanya Parit/saluran, yang mana terhadap 4 (empat) titik yang ditunjukkan tersebut adalah sebagai acuan untuk menunjukkan batas areal, tidak hanya terfokus pada titik-titik yang ditunjuk ;
23. Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim atas Surat Kementerian
Kehutanan RI Nomor : S.361/PKH-4/2014, Perihal : Klarifikasi Status Lahan, tertanggal 19 Maret 2014, yang ditujukan Kepada Keluarga Ahli Waris Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN, yang mana surat tersebut menerangkan : sebagaimana Hasil Ploting yang ditunjukkan sebagaimana Peta terlampir Lahan Milik Baginda Raja Parlagutan Mandongoeng di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Skala 1 : 250.000 yang merupakan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Februari 2005, Menyatakan area Lahan Milik Baginda Raja Parlagutan Mandongoeng berada pada Areal Penggunaan Lain (APL)”.
24. Bahwa Surat Kementerian Kehutanan RI Nomor : S.361/PKH-4/2014, Perihal : Klarifikasi Status Lahan, tertanggal 19 Maret 2014, sebagaimana bukti Para Penggugat/Para Pembanding tertanda P-6 tersebut telah menunjukkan berdasarkan hasil Ploting yang dilakukan atas Status Lahan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), yang mana hal ini telah memperkuat dalil – dalil Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding atas Kepemilikan Lahan milik Para Penggugat/Para Pembanding karena hal terebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa lahan tersebut berada diluar kawasan hutan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Republik Indonesia terkait dengan Kawasan Hutan ; (Hal ini Sebagaimana bukti Para Penggugat/Para Pembanding tertanda P-6)
25. Bahwa sebagaimana bukti-bukti Para Penggugat/Para Pembanding tertanda
P-1 sampai dengan P-7 telah membuktikan dan juga telah menerangkan secara Jelas dan terperinci terkait Kapasitas Para Penggugat/Para Pembanding, Dasar Hak Kepemilikan, Luas, dan Batas-Batas atas lahan yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara a quo ;
26. Bahwa dengan demikian Jelaslah Kedudukan Para Penggugat/Para Pembanding (Ic. Berlian Pulungan, dkk), Selaku garis keturunan keluarga RAJA MANDONGUNG PULUNGAN bin BAGINDA PARLAGUTAN PULUNGAN yang merupakanPemilik yang Sah atas lahan seluas ± 3000 Ha yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Bewije Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Residen Tapanoeli, tanggal 3 September 1931 ;
27. Bahwa sebagaimana uraian-uraian Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana tersebut diatas telah menunjukkan Kekeliruan dan tidak Objektifnya Majelis Hakim Pengadilan Negri PadangSidimpuan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan dalam perkara aquo atas Pertimbangannya terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding dan Saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan, sehingga hal ini
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
menyebabkan bagi Para Pencari Keadilan tidak dapat lagi Mempercayai Hukum itu Adil, Khususnya terhadap Para Penggugat/Para Pembanding yang merasa Hak-Haknya telah dikesampingkan atas Objek Sengketa dalam Perkara a quo ;
28. Bahwa dengan demikian, sangat pantas bagi Majelis Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara tingkat Banding ini untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PadangSidimpuan dan memperbaiki pertimbangan-pertimbangan Hukum serta Amar Putusannya.
B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN TERGUGAT/TERBANDING TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechmatige daad). 1. Bahwa apabila dibaca dengan Teliti isi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus dalam perkara a quo, sangat terlihat jelas adanya Ketidakadilan Mejelis Hakim Pengadilan Negeri PadangSidimpuan dalam memberikan Pertimbangan Hukumnya atas perbuatan Tergugat/Terbanding yang menguasai dan mengusahai areal lahan Milik Para Penggugat/Para Pembanding adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), hal ini sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 alenia ke 2, yakni : “Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam hal ini, tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa selaku ahli waris almarhum Raja Mandongung Pulungan memiliki sebahagian tanah dari areal 3000 Ha milik Para Penggugat telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat dengan luas lebih kurang 500 Ha, yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat. - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. - Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah Para Penggugat dan
kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebahagian digarap masyarakat
Maka dengan sendirinya, terhadap dalilnya dalam surat gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang melakukan penguasaan pun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak.”
2. Bahwa Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak Objektif dalam
mempertimbangkan terkait Kapasitas Para Penggugat/Para Pembanding dan Dasar Hak Kepemilikan Para Penggugat/Para Pembanding atas lahan yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara a quo, hal mana sebagaimana Bukti-Bukti Para Penggugat/Para Pembanding dan keterangan-keterangan saksi, serta Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan ;
3. Bahwa sebagaimana bukti Para Penggugat/Para Pembanding tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan Keterangan Saksi –Saksi fakta serta telah dipertegas
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
dengan keterangan Saksi Ahli dari Badan Pertanahan Nasional RI yang dihadirkan di Persidangan yang pada Pokoknya menjelaskan :
- Pertama : Alm. Raja Mandongung Pulungan merupakan seorang Raja yang
bertahta di Kecamatan Batang Toru yang memiliki wewenang dan berhak atas tanah – tanah yang terletak di Desa Napa Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana tanah seluas ± 3000 Ha tersebut merupakan tanah LOEHAT, yakni tanah yang dimiliki dan diwariskan secara turun temurun ataupun turunannya yang satu garis keturunan;
- Kedua : Lokasi Sebahagian tanah dari areal ± 3000 Ha milik Para Penggugat/Para Pembanding yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat secara sepihak, yakni seluas ± 500 Ha, yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat. - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan
Lain (APL) yang digarap masyarakat. - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain
(APL) yang digarap masyarakat. . - Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah Para Penggugat dan
kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebahagian digarap masyarakat
- Ketiga : bahwa sampai dengan sekarang keberadaan Alm. RAJA
MANDONGUNG PULUNGAN sebagai seorang Raja / Kepala Loehat di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru diakui oleh Masyarakat/penduduk asli Desa Napa, kecamatan batang Toru, yang mana keberadaan tersebut sudah ada sejak Zaman Penjajahan Belanda;
- Keempat : Bahwa sebagai seorang Raja/Kepala Loehat yang bertahta di Desa Napa Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN memiliki wewenang atas tanah – tanah yang terletak di Di desa Napa, Kecamatan Batang Toru;
- Kelima : berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dr.Aslan Noor, SH, MH, CIV selaku Kepala Biro Hukum dan Masyarakat pada Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional RI yang dihadirkan dipersidangan, yang menerangkan bahwa saksi tidak dapat menentukan keabsahan alas hak, Namun terhadap tanah yang dimiliki dan diwariskan secara turun temurun harus dikuatkan dengan surat keterangan Tanah yang dikeluarkan Lurah / Kepala Desa, yang mana hal ini selaras dengan Bukti Para Penggugat Tertanda P-2, yakni Surat Keterangan Tanah, Nomor : 99/2042/TS/2002, tertanggal 01 Maret 2002, yang dikeluarkan Kepala Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan atas tanah milik Para Penggugat ;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menggali dan Meneliti bukti-bukti yang
diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang telah diperlihatkan di Persidangan dan tidak memberikan analisi hukum dan Pertimbangan Hukum yang jujur, adil, Rasional, dan transparan ;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri padangSidimpuan telah keliru dan kurang cermat dalam memberikan Pertimbangan Hukum terkait dengan dasar Tergugat/Terbanding atas tanah Objek Sengketa dalam Perkara a quo, karena
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
tanah Objek Sengketa dalam Perkara a quo telah jelas dan terbukti dipersidangan adalah tanah milik Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN berdasarkan surat Bewijs Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Resident Tapanoeli tanggal 3 September 1931 ;
6. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pernah melakukan Pertemuan dengan Tergugat/Terbanding melalui Tim Duffy yang pada saat itu sebagai General Manager PT. Agincourt Resources, yang mana pada saat itu Tergugat/Terbanding (Ic. PT. Agincourt Resources) mengakui atas keberadaan tanah milik Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN berdasarkan surat Bewijs Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Resident Tapanoeli tanggal 3 September 1931 dan berjanji akan melakukan Ganti Rugi atas tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
Hal ini sebagaimana Keterangan Saksi Arifin Harahap, yang terungkap di Persidangan.
7. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan Perdata, Para Penggugat/Para
Pembanding belum menerima Ganti Rugi atas tanah seluas ± 500 Hektar yang dikuasai dan diusahai Tergugat/Terbanding secara sepihak yang merupakan sebagaian dari tanah seluas ± 3000 Ha Milik Para Pengguat, yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
8. Bahwa apabila diperhatikan terhadap bukti-bukti Tergugat/Terbanding yang diajukan dipersidangan,yakni terhadap Izin Lokasi SK No.540/10655/2007, tanggal 05 Desember 2007, SK No.503/1128/2015 Tertanggal 18 Februari 2015 dan SK No.753/KPTS/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan Bupati Tapanuli Selatan terhadap Tergugat, BUKAN Merupakan suatu Bukti Kepemilikan Hak atas tanah, melainkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan Izin Lokasi dan Pembentukan Personil Pembebasan Tanah, sehingga dengan demikian Tergugat/Terbanding harus terlebih dahulu membuktikan Dasar Kepemilikan/Penguasaan atas Lahan yang merupakan milik Para Penggugat/Para Pemabanding, atas Izin Lokasi yang dikeluarkan Bupati Tapanuli Selatan terhadap Tergugat, sebagaimana SK No.540/10655/2007, tanggal 05 Desember 200, SK No.503/1128/2015 Tertanggal 18 Februari 2015 dan SK No.753/KPTS/2015 tanggal 29 Juli 2015 tersebut ;
9. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukumnya
terkait Bukti surat adanya pembebasan lahan dari penduduk Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana Bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanda T-14 sampai dengan T-168 dan T-173 sampai dengan T-175 masing-masing merupakan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Dengan Ganti Rugi ;
10. Bahwa terhadap Bukti Tergugat/Terbanding (Ic. PT. Agincourt Resources)
tertanda T-14 sampai dengan T-168 dan T-173 sampai dengan T-175 masing-masing merupakan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang mana pada setiap surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang dibuktikan Tergugat tersebut terdapat bagian / lampiran, yakni: Surat Pernyataan Tanda Jadi, Perhitungan Harga Tanah, Tanaman, dan Bangunan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Inventarisasi Penguasaan Tanah dan Tanaman Tumbuh diatas tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, surat pernyataan/pengakuan kepemilikan tanah ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
11. Bahwa Bukti Tergugat/Terbanding tertanda T-14 sampai dengan T-168 dan T-173 sampai dengan T-175 tersebut telah menunjukkan dan menerangkan kekeliruan Tergugat/Terbanding (Ic. PT. Agincourt Resources) dalam hal melakukan ganti rugi atas perolehan objek sengketa dalam perkara a quo, karena berdasarkan bukti –bukti tersebut Penerima Ganti Rugi adalah merupakan Penggarap Bukan merupakan kepada Pemilik yang sah atas tanah ;
12. Bahwa hal tersebut diatas dapat terlihat jelas dalam Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang merupakan bagian / Lampiran dari masing-masing Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi sebagaimana bukti Tergugat/Terbanding tertanda T-14 sampai dengan T-168 dan T-173 sampai dengan T-175, yang mana pada kolom Status Tanah sebagaian besar Penerima Ganti Rugi yang merupakan Penggarap mengakui bahwa tanah yang dilakukan Ganti Rugi tersebut adalah berstatus Tanah adat;
13. Bahwa kemudian juga terdapat kejanggalan terhadap beberapa Indientitas diri dari
Penerima Ganti Rugi tersebut, yang mana masing- masing dari beberapa Penerima Ganti Rugi tersebut menerima Ganti Rugi lebih dari satu objek bidang tanah, namun dengan Indientitas alamat yang berbeda antara satu dengan lainnya;
14. Bahwa hal tersebut diatas dapat dilihat jelas sebagaimana bukti
Tergugat/Terbanding yang tertuang pada Akta Bukti Kedua Tergugat/Terbanding, yakni masing-masing pada:
14.1 Bukti tertanda T-14 dengan T-45, yang merupakan Penerima Ganti Rugi
atas nama Heskiel Butar-Butar, yang mana pada bukti tertanda T-14 Penerima Ganti rugi atas nama Heskiel Butar-Butar , beralamat di Desa Wek IV, Kecamatan Batang Toru, Namun pada bukti tertanda T-45, Penerima Ganti rugi atas nama Heskiel Butar-Butar , beralamat di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru;
14.2 Bukti tertanda T-16 dengan T-162, yang merupakan Penerima Ganti Rugi atas nama Sangkot Siregar, yang mana pada bukti tertanda T-16 Penerima Ganti rugi atas nama Sangkot Siregar , beralamat di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Namun pada bukti tertanda T-162, Penerima Ganti rugi atas nama Sangkot Siregar, beralamat di Desa Wek 4, Kecamatan Batang Toru;
14.3 Bukti tertanda T-61 dengan T-111, yang merupakan Penerima Ganti
Rugi atas nama Ir.Ahmad Syarif Harahap, yang mana pada bukti tertanda T-61 Penerima Ganti rugi atas nama Ir.Ahmad Syarif Harahap, beralamat di Desa Wek IV, Kecamatan Batang Toru, Namun pada bukti tertanda T-111, Penerima Ganti rugi atas nama Ir.Ahmad Syarif Harahap, beralamat di JL.Melinjo Baru 3, Kecamatan Johor Baru, Medan;
14.4 Bukti tertanda T-72 dengan T-73 dan T-74, yang merupakan Penerima Ganti Rugi atas nama Fatisokhi Giawa, yang mana pada bukti tertanda T- 72 Penerima Ganti rugi atas nama Fatisokhi Giawa, beralamat di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Namun pada bukti tertanda T-73 dan T-74, Penerima Ganti rugi atas nama Fatisokhi Giawa, beralamat di Desa Wek IV, Kecamatan Batang Toru;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
14.5 Bukti tertanda T-88 dengan T-145, yang merupakan Penerima Ganti Rugi atas nama Asrim Siregar, yang mana pada bukti tertanda T-88 Penerima Ganti rugi atas nama Asrim Siregar, beralamat di Desa Aek Pining , Kecamatan Batang Toru, Namun pada bukti tertanda T-145, Penerima Ganti rugi atas nama Asrin Siregar, beralamat di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru;
14.6 Bukti tertanda T-130 dengan T-138, yang merupakan Penerima Ganti
Rugi atas nama Hindun Gultom, yang mana pada bukti tertanda T-130 Penerima Ganti rugi atas nama Hindun Gultom, beralamat di Desa Wek II, Kecamatan Batang Toru, Namun pada bukti tertanda T-138, Penerima Ganti rugi atas nama Hindun Gultom, beralamat di Desa Wek III, Kecamatan Batang Toru;
Bahwa hal tersebut diatas telah menunjukkan adanya kekeliruan dan kejanggalan atas Ganti Rugi yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding (Ic. PT. Agincourt Resources) karena Penerima Ganti Rugi adalah merupakan Penggarap Bukan merupakan kepada Pemilik yang sah atas tanah, Maka dengan demikian terhadap Bukti-Bukti yang diakui Tergugat/Terbanding sebagai Ganti Rugi atas Objek Sengketa dalam Perkara A quo haruslah Ditolak ;
15. Bahwa sebagaimana Keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat dipersidangan, yakni Rasid Sinaga, beralamat di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana pada intinya saksi menerangkan :
- bahwa saksi pernah diberikan ganti rugi oleh Tergugat atas tanah seluas 4
Ha yang digarap oleh saksi sejak tahun 2000 dan ganti rugi diberikan pada tanggal 14 Agustus 2016;
- bahwa adapun saksi menerima Ganti Rugi tersebut hanya berdasarkan surat pengakuan yang dikeluarkan kepala desa, yang mana sebelum saksi menggarap diatas tanah tersebut keadaan tanah tersebut adalah Hutan Desa Napa ;
- bahwa mengetahui keberadaan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN di Desa Napa dan mengetahui rumah kediaman dan tempat dikebumikan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN dan saksi mengetahui ada Pamflet/papan pemeritahuan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN di Desa Napa ;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana Keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat
dipersidangan, yakni Irwan Basril Siregar, beralamat di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana pada intinya saksi menerangkan saksi adalah mantan Kepala Desa Napa dan saksi mengetahui bahwa keberadaan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN Sejak Zaman Penjajahan Belanda, dan menerangkan Alm. RAJA MANDONGUNG PULUNGAN serta keturunannya yang membuka Kampung/Desa Napa, yang mana merupakan orang yang pertama ada di Kampung/Desa Napa ;
16. Bahwa andaikatapun benar (quod non), sebagaimana yang di diakui
Tergugat/Terbanding, yang mana Tergugat/Terbanding Mendalilkan telah melakukan Pembayaran Pelepasan Hak atas atas tanah dengan Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah, maka hal tersebut adalah Keliru dan tidak memiliki
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
Legal Standing yang jelas karena Penerima Ganti Rugi adalah merupakan Penggarap Bukan merupakan kepada Pemilik yang sah atas tanah dan Para Penggugat/Para Pembanding yang merupakan Pemilik yang sah atas Objek Sengketa dalam perkara a quo, tidak pernah sama sekali menerima Ganti Rugi dari Tergugat/Terbanding ;
17. Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Para Penggugat/Para Pembanding, Izinkanlah Para Penggugat/Para Pembanding menegemukakan Yurispudensi Mahakamah Agung RI sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat Banding Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo, dalam hal sebagai berikut :
- Putusan Mari No.1816 K/Pdt/1989, tanggal 22 Oktober 1992 :
“Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikat baik karena Pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para Penjual atas tanah terpekara,karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu”
18. Bahwa adapun hal – hal diatas juga sebagaimana dengan Surat Bupati
Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 522/54, tertanggal 16 Maret 2006, Perihal : Pengalihan Alas Hak Atas Tanah/Lahan, yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Batang Toru, Se Tapsel, yang pada initinya menerangkan :
18.1 Dilarang menerbitkan / mengeluarkan surat Jual Beli / transaksi yang berhubungan dengan Kawasan Hutan;
18.2 Dilarang memberikan persetujuan kepada Perorangan Kelompok atau Perusahaan yang akan mengeluarkan Akta Jual Beli tanah dengan alasan Tanah Adat dan Tanah Ulayat berhubung sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur Tanah Adat dan Tanah Ulayat di Kabupaten Tapanuli Selatan;
18.3 Dilarang memberikan Rekomendasi Pengalihan Hak Atas Tanah Kepada Perusahaan Kecuali setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi Terkait;
18.4 Melaksanakan sosialisasi kepada para Kepala Desa untuk turut mempedomani hal – hal sebagaimana tersebut diatas dan apabila masih ditemukan Pengalihan Hak Atas Tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan agar ditindak tegas dan diproses sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
(Hal ini sebagaimana Bukti Para Penggugat/Para Pembanding tertanda P-8)
19. Bahwa terhadap penguasaan tanah seluas ± 500 ha yang dilakukan Tergugat/Terbanding dengan tanpa adanya Pemberitahuan dan tanpa izin dari Para Penggugat/Para Pembanding, selaku garis keturunan keluarga RAJA MANDONGUNG PULUNGAN bin BAGINDA PARLAGUTAN PULUNGAN adalah dapat dikategorikan dilakukan Tergugat/Terbanding dengan cara tanpa hak dan tidak memiliki alas hukum yang jelas, dimana Tergugat/Terbanding telah melakukan Oprasional Pertambangan Emas secara sepihak dan tidak memiliki Legalitas atas tanah yang merupakan milik Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding juga belum ada memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat/Para Pembanding selaku Pemilik yang sah atas tanah yang dijadikan sebagai Objek sengketa dalam Perkara a quo;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
20. Bahwa Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan di dalam BAB VIII mengenai Hubungan Kuasa Pertambangan Dengan Hak-Hak Tanah pada Pada Pasal 25 ayat (1) dan (2), Pasal 26 , serta Pasal 27 ayat (1), (2), (3),(4), dan (5), yang dikutip sebagai berikut :
Pasal 25 ayat (1) :
“ Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu”.
Pasal 25 ayat (2) : “Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.”
Pasal 26 :
“Apabila telah didapat izin pertambangan atas sesuatu daerah, atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya: a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa
pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;
b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.”
Pasal 27 ayat (1) : “Apakah telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk pengantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.”
Pasal 27 ayat (2) :
“Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.”
Pasal 27 ayat (3) :
“Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.”
Pasal 27 ayat (4) : “Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.”
Pasal 27 ayat (5) :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
“Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.”
Sehingga sebagaimana hal – hal yang tertuang didalam isi Pasal-Pasal
tersebut diatas, Membuktikan Perbuatan Tergugat yang Menguasai dan Mengusahai tanah milik Para Penggugat dengan tidak melakukan Ganti Rugi dan dengan tidak adanya Persetujuan dari Para Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena telah bertentangan dengan aturan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya aturan mengenai Pertambangan;
21. Bahwa apabila dibandingkan secara yuridis terhadap Dasar Tergugat/Terbanding
atas tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo dengan Bewije Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Residen Tapanoeli tanggal 3 September 1931 yang merupakan adalah Hak yang diberikan oleh Kerajaan Belanda dan menyatakan atas tanah yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan tanah LOEHAT (milik raja sebagai Turun Temurun) kepada Para Penggugat/Para Pembanding, maka yang Berhak atas tanah Objek Sengketa dalam Perkara a quo adalah Para Penggugat/Para Pembanding yang memiliki dasar Hak sebagaimana Hukum Pembuktian ;
22. Bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding tersebut diatas dapat dikategorikan
tindakan sewenang-wenang dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum
(onrechmatige daad) berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “ tiap
perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, wajib
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian
tersebut’ ;
23. Bahwa selaras dengan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam
arrest hogeraad 31 Januari 1919, yang mengartikan perbuatan melawan hukum
dalam arti luas, yaitu suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum kalau;
23.1 Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain; 23.2 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
23.3 Bertentangan dengan kesusilaan
23.4 Perbuatan yang bertentangan dengan yang patut dalam hal lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain ;
24. Bahwa hal tersebut juga selaras sebagaimana pasal 1366 KUH Perdata yang
menyebutkan seseorang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian/kekurang hati-hatiannya ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
25. Bahwa sebagaimana Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan terhadap
penguasaan lahan seluas ± 500 ha dikuasai dan diusahai oleh Tergugat/Terbanding
secara Sepihak dengan Melakukan Eksploitasi Pertambangan Emas, yang mana
dilakukan Tergugat/Terbanding atas sebahagian areal dari Lahan seluas ± 3000 ha
milik Para Penggugat/Para Pembanding dengan cara tanpa hak dan tidak memiliki
alas hukum yang jelas, sehingga mengakibatkan Para PenggugatPara Pembanding
telah mengalami kerugian materi yang cukup besar, yang mana hal tersebut
dikarenakan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat Menguasai dan
Mengusahai Lahan tersebut, sehingga perbuatan Tergugat/Terbanding tersebut
dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatighdaad) ;
26. Bahwa apabila ditaksir dengan nilai nominal maka kerugian materil akibat
perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding mencapai Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai
berikut : @ 1 ha = Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), maka atas tanah yang
dikuasai dan diusahai oleh Tergugat seluas ± 500 ha x Rp. 300.000.000,- = Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) ;
27. Bahwa terhadap kerugian materil yang dialami Para Penggugat/Para Terbanding
tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan
Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo kiranya bersedia untuk menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar
kompensasi kerugian yang dialami Para Penggugat/Para Pembanding sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) ;
28. Bahwa begitu juga apabila mana dikemudian hari Tergugat/Terbanding lalai dan
tidak mau memenuhi serta mentaati isi putusan atas perkara ini, maka
ParaPenggugat/Para Pembanding mohon agar kepada Tergugat/Terbanding
dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwang Soom) kepada Para
Penggugat/Para Pembanding sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari
terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht Van
Gewijs) ;
29. Bahwa oleh karena itu patut dan wajar secara hukum atas Perbuatan
Tergugat/Terbanding yang telah menguasai,Mengusahai dan mengelola areal
seluas ± 500 Ha (lima ratus hektar) didalam satu hamparan areal tanah milik Para
Penggugat/Para Pembanding seluas ± 3000 Ha (Tiga Ribu Hektar) berdasarkan
Surat Bewije Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Residen Tapanoeli tanggal
3 September 1931 untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Para
Penggugat dengan baik dan utuh ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
30. Bahwa dengan demikian dapat kami simpulkan bahwasannya Pertimbangan Hukum
Majelis Hakim Pengadilan Negri PadangSidimpuan Nomor :
No.22/Pdt.G/2016/PN.Psp, tertanggal 02 Mei 2017, sangat tidak Objektif,
Irrasional, dan telah Merampas Hak-Hak Keperdataan Para Penggugat/Para
Pembanding serta tidak mencerminkan suatu Pertimbangan Hukum yang Objektif
dan transparan, oleh karenanya sangat patut dan layak untuk ditolak dan amar
Putusannya diperbaiki oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa
dan mengadili Perkara a quo pada Pengadilan Tinggi Medan ; Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas Para Penggugat/ Para Pembanding
(Ic.Berlian Pulungan,dkk) memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Medan Cq.Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo, agar berkenan untuk memeriksa ulang perkara yang di mohonkan
banding ini dan memutuskan yang Amar Putusannya, sebagai berikut :
MENGADILI
1. Menerima Memori Banding Para Penggugat/ Para Pembanding (Ic.Berlian
Pulungan,dkk) untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Demi Hukum Keputusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
No.22/Pdt.G/2016/PN.Psp, tertanggal 02 Mei 2017;
MENGADILI SENDIRI : DALAM POKOK PERKARA 14. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya. 15. Menyatakan demi hukum tindakan/Perbuatan yang dilakukan
Tergugat/Terbanding yang menguasai dan mengusahai serta mengelola tanpa hak
areal tanah seluas ± 500 Ha (Lima Ratus hektar) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigdaad) ;
16. Menyatakan Demi Hukum tanah seluas ± 3000 ha (tiga ribu Hektar) yang terletak
di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas
– batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan hutan Lindung.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
yang digarap masyarakat.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
yang digarap masyarakat.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
Sebelah Timur berbatas dengan tanah kawasan hutan lindung dan sebahagian
digarap masyarakat.
Adalah sah milik Para Penggugat/Para Pembanding.
17. Menyatakan Surat Bewije Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Residen
Tapanoeli tanggal 3 September 1931 adalah sah demi hukum. 18. Menyatakan demi hukum areal tanah seluas ± 500 Ha (Lima Ratus hektar)
didalam satu hamparan areal tanah dari ± 3000 Ha (Tiga Ribu Hektar) yang terletak
di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi
Sumatera Utara Milik Para Penggugat/Para Pembanding berikut tanaman dan
bangunan yang berada diatasnya, dengan batas –batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
yang digarap masyarakat.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
yang digarap masyarakat.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah Para Penggugat dan kawasan
Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebahagian digarap masyarakat.
Adalah sah milik Para Penggugat/Para Pembanding. 19. Menyatakan demi hukum segala surat – surat yang berada di tangan
Tergugat/Terbanding yang berhubungan dengan areal tanah seluas ± 500 Ha
dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
20. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk segera menyerahkan dan
mengembalikan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dengan baik dan utuh
areal tanah seluas ± 500 Ha (Lima Ratus Hektar) berikut tanaman dan bangunan
yang berada diatasnya yang merupakan bahagian tanah seluah ± 3000 Ha (Tiga
Ribu Hektar) ;
21. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar
Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) kepada Para
Penggugat/Para Pembanding sekaligus dan seketika ;
22. Menyatakan demi hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan
dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
23. Menghukun Tergugat/Terbanding untuk membayar Uang Paksa (Dwang Soom)
kepada Para Penggugat/Para Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
per hari terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila
Tergugat/Terbanding lalai memenuhi dan mentaati putusan ini ;
24. Menyatakan demi hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan
dengan serta merta (uit Voerbaar bij voorrad), walaupun ada perlawanan (Verzet),
banding atau kasasi;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
25. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya – biaya yang timbul
dalam perkara ini.
Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/Para Penggugat
tersebut, Terbanding/Tergugat telah menyerahkan Kontra memori banding yang pada
pokoknya sebagai berikut :
TERBANDING SECARA TEGAS MENOLAK DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN OLEH
PARA PEMBANDING SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM MEMORI BANDING,
KECUALI HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI OLEH TERBANDING KARENA:
1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANG SIDIMPUAN DALAM
PERKARA AQUO (TINGKAT PERTAMA) SUDAH CERMAT TEPAT SERTA TIDAK
MENGABAIKAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG BERLAKU;
2. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH CERMAT DAN TEPAT DAN
MEMPERTIMBANGKAN SELURUH DALI-DALIL, BUKTI-BUKTI TULISAN DAN
BUKTI SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK;
3. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK SALAH DALAM MENERAPKAN
HUKUM DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG TEPAT BERRDASARKAN
FAKTA-FAKTA SEBENARNYA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN.
AGAR TIDAK TERJADI KEKELIRUAN DALAM PENAFSIRAN FAKTA YANG
TERUNGKAP DIPERSIDANGAN BERSAMA INI TERBANDING AKAN KEMBALI
MENYAMPAIKAN FAKTA-FAKTA YANG SENYATANYA TERJADI, SEBAGAI
BERIKUT:
1. FAKTA HUKUM PERTAMA
TERBUKTI SURAT BEWIJE VAN ERKENING NOMOR 27 BUKAN
MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH SELUAS KURANG LEBIH
3000 HA, SURAT TERSEBUT HANYA MERUPAKAN SUATU KETERANGAN
BAHWA RAJA MANDONGUNG PULUNGAN MERUPAKAN KEPALA LOEHAT/
KEPALA ADAT/ ATAU KEPALA DESA.
HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN BUKTI P - 5 (TERJEMAHAN BEWIJE VAN
ERKENING NOMOR 27) YANG DIAJUKAN SENDIRI OLEH PENGGUGAT
PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2016.
DALAM TERJEMAHAN KE BAHASA INDONESIA, SURAT SURAT BEWIJE
VAN ERKENING NOMOR 27 MENERANGKAN BAHWA SURAT TERSEBUT
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ADAT ATAS TANAH,
MELAINKAN HANYA SEBATAS PENUNJUKAN RAJA MANDONGUN
PULUNGAN SEBAGAI KEPALA ADAT (KEPALA DESA).
2. FAKTA HUKUM KEDUA
TERBUKTI TANAH YANG MENJADI SENGKETA DALAM PERKARA INI
ADALAH TANAH MILIK NEGARA DAN BUKAN MILIK PARA PEMBANDING
KARENA :
TERBANDING MEMPEROLEH PENGUASAAN ATAS TANAH INI
BERDASARKAN KONTRAK KARYA DARI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA CQ. KEMENTERIAN ESDM. (BUKTI T-1 S/D T-9)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
SEHINGGA :
SETELAH KONTRAK KARYA TERSEBUT HABIS, MAKA TERBANDING
SECARA HUKUM HARUS MENGEMBALIKAN TANAH INI KEPADA NEGARA
OLEH SEBAB ITU TERBUKTI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA
PARA PEMBANDING ADALAH UPAYA PARA PEMBANDING DAN PIHAK
TERTENTU DIBELAKANGNYA UNTUK MERAMPAS TANAH/ HARTA MILIK
NEGARA DAN APABILA TERJADI KESALAHAN DALAM PUTUSAN AKAN
MENGAKIBATKAN HILANGNYA ASET NEGARA DAN MENYEBABKAN
KERUGIAN NEGARA YANG SANGAT BESAR.
3. FAKTA HUKUM KETIGA
TERBUKTI TERBANDING TELAH MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADA
MASYARAKAT PEMILIK TANAH YANG MEMANG BERHAK MENDAPATKAN
GANTI RUGI SESUAI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU (Vide Bukti T 14 – T
168 dan T 173 – T 175)
SUSUNAN TIM FASILITASI PEMBEBASAN TANAH TERDIRI DARI SEMUA
UNSUR EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF YAITU : BUPATI
TAPANULI SELATAN, DANDIM 0212 TAPANULI SELATAN, KAPOLRES
TAPANULI SELATAN, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG SIDIMPUAN,
KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG SIDIMPUAN, KETUA DPRD
TAPANULI SELATAN HINGGA SELURUH STAF PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN, MULAI DARI KEPALA DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI TAPANULI SELATAN, KEPALA BAGIAN
PERTANAHAN, CAMAT BATANG TORU DAN KEPALA DESA NAPA DAN
KANTOR PERTANAHAN TAPANULI SELATAN.
JADI :
JADI SEMUA PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT PEMILIK
TANAH SUDAH SESUAI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DAN TELAH
MELEWATI BERBAGAI TAHAPAN SCREENING YANG DIMULAI DENGAN
MENUNJUKAN ALAS/ BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH, SURAT JUAL
BELI TANAH, SURAT KETERANGAN TANAH, SURAT KETERANGAN
RIWAYAT TANAH, SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH,
SURAT KETERANGAN TIDAK ADA SENGKETA.
4. FAKTA HUKUM KEEMPAT
TERBUKTI PARA PEMBANDING SENDIRI TIDAK MENGETAHUI DIMANA
LOKASI PASTI TANAH SERTA BATASAN TANAH YANG DIKLAIM SEBAGAI
MILIKNYA, HAL TERSEBUT DAPAT DIBUKTIKAN PADA PERSIDANGAN
PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA HARI JUMAT TANGGAL 17 FEBRUARI
2017.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
TERBUKTI PARA PEMBANDING HANYA ASAL TUNJUK BATAS TANAH
SEOLAH-OLAH MENGETAHUI SECARA DETAIL LETAK BATAS YANG
DIDALILKAN SEBAGAI MILIKNYA.
TERBUKTI DAN TIDAK DAPAT DIBANTAH, TERNYATA SEMUA LOKASI
YANG DITUNJUK OLEH PENGGUGAT TERSEBUT ADALAH TANAH MILIK
ORANG LAIN ( VIDE BUKTI T - 14 s/d T - 175)
TENTANG TIDAK TERBUKTINYA DALIL-DALIL PEMBANDING
MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANG SIDIMPUAN TELAH CERMAT
DAN TEPAT MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DENGAN MENGESAMPINGKAN
SEMUA BUKTI-BUKTI BAIK SURAT DAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA
PEMBANDING KARENA BUKTI SURAT DAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA
PEMBANDING SANGAT MENGADA ADA DAN TIDAK BERDASAR
Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan teliti memori banding, tersebut
menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang diajukan oleh
Pembanding yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu
memori banding tersebut tidak beralasan ;
Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan
meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN-Psp.- dan salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 2 Mei 2017 Nomor :
22/Pdt.G/2016/PN-Psp.- dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat
pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil
alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagai alasan
pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding,
oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 2 Mei 2017
Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN-Psp.- yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;
Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Para Penggugat tetap
berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat Pengadilan ;
Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara
Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 2 Mei 2017
Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Psp.- yang dimohonkan banding tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
3. Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 oleh kami LINTON
SIRAIT,SH.MH.- selaku Ketua Majelis dengan PERDANA GINTING,SH, dan SUWIDYA,
SH.LLM.- masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2017 Nomor 429/PDT/2017/PT.MDN
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut
pada hari Selasa Tanggal 6 Maret 2018, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta AGUS
IBNU SUTARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi
tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;
Hakim Anggota : Hakim Ketua :
ttd ttd
1. PERDANA GINTING,SH, LINTON SIRAIT,SH,MH.-
ttd
2. SUWIDYA, SH.LLM.-
Panitera Pengganti
ttd
AGUS IBNU SUTARNO, SH
Rincian biaya perkara:
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)