pengadilan tinggi medanpt-medan.go.id/putusan/putus_1512025742_263pdt2017pt_mdn.pdf · yang...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 53 Hal
P U T U S A N Nomor 263/ PDT / 2017 / PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-
perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara ;
PT. HUMBAHAS BUMI ENERGI, beralamat di Jalan H.Abd.Rahman Syihab
No.1-A Medan-20111, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya SALMON SIPAYUNG, SH- Advokat, berkantor /
bertempat tinggal di Kantor Hukum SALMON SIPAYUNG,
SH & REKAN Jalan Tombak No.9 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2015 Nomor.
718/Penk.Perd/2015/PN.Mdn selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula TERGUGAT-I;
L A W A N
PT. SUMBER USAHA RADIATOR, dalam hal ini diwakili oleh ALEX SAKSEN,
selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Pilar Sukatani
No.189, Kp.Kandang, RT.05 RW.06, Desa Sukaraya,
Cikarang, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
R.DWINANDA NATALISTYO, SH,MH, I GEDE NYOMAN
MARTA ANTAREJA,SH, BUDHI SATYA MAKMUR, SH dan
HARRY SYAHPUTRA,SH, Advokat & Legal Colsultant pada
kantor NATALISTYO, ANTAREJA & Co, beralamat di Jalan
Kemang 1 No.11, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 23 Januari 2015 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 25 Maret 2015 dengan
Reg.no. 436/Penk.Perd/2015/PN.Mdn, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;
Dan ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 53 Hal
1. PT. BAKARA BUMI ENERGI, beralamat di Jalan Danau Jempang B III/27
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT- II ; 2. PT. P L N (Persero), beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran
Baru, Jakarta 12160, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal
25 Maret 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 25 Maret 2015, dibawah register perkara No. 154/Pdt.
G/2015/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat atas
hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum yang bergerak di bidang
pembuatan Cooling system dan Heat Transfer Equipment;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah menandatangani Surat
Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010, Tertanggal 18
Oktober 2010 tentang Penggandaan, Pengiriman dan Pemasangan
Cooling Radiator Beserta Aksesorisnya untuk proyek PLTD
LIKUPANG di Kecamatan Likupang, Kotamadya Manado, Sulawesi
Utara;
3. Bahwa ruang lingkup Perjanjian Jual Beli Perjanjian Nomor :
012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010, pada pokoknya
mengatur sebagai berikut;
Perjanjian Jual Beli yang mengikat untuk Pengadaan,
Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator beserta
aksesorisnya dimana PENGGUGAT selaku Penjual dan
TERGUGAT I selaku pembeli;
Objek jual beli dalam perjanjian ini berupa 3 (tiga) set Cooling
Radiator baru dengan total harga Rp. 8.934.495.000 (delapan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 53 Hal
milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus
Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk unit mesin New Sulzer
16zav40S;
Tahapan pembayaran dilakukan oleh TERGUGAT I secara
bertahap yaitu;
1. Pembayaran pertama sebanyak 60% (enam puluh
persen) dari harga unit Barang / Peralatan, apabila unit
Barang/ Peralatan sampai di lokasi proyek yaitu PTLD
LIKUPANG yang disertai dengan Berita Acara dan
permintaan pembyaran oleh PENGGUGAT dilakukan
paling lama 2 (dua) minggu setelah kelengkapan
dokumen diterima TERGUGAT I;
2. Pembayaran Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari harga unit Barang/ Peralatan setelah dilakukan
Commissioning Test dengan hasil baik dan dapat
persetujuan TERGUGAT I atau 2 (dua) bulan setelah
pemasangan, mana yang terlebih dahulu tercapai
disertai dengan berita acara hasil Commissioning Test
atau berita acara pemasangan yang ditanda tangani
kedua belah pihak dan permintaan pembayaran oleh
PENGGUGAT dilakukan paling lama 2 (dua) minggu
setelah kelengkapan dokumen diterima TERGUGAT I;
3. Pembayaran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dari
nilai kontrak sebagai Rentasi disertai dengan Bank
Garansi dan Bukti/ copy kwitansi Pembayaran Kedua
serta permintaan pembayaran oleh PENGGUGAT
dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah
kelengkapan document diterima TERGUGAT I;
4. Bahwa, terhadap Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010
telah dilakukan perubahan/ amandemen terkait terhadap pembayaran
dengan Amandemen Nomor : 001/ADD.SPK/HBE-2/SUR/II/2011,
tertanggal 28 Februari 2011, dengan perubahan sebagai berikut;
1. Pembayaran pertama sebesar Rp.5.261.697.000 (lima milyar
dua ratus enam puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh
tujuh ribu rupiah) dibayar setelah unit Barang/ peralatan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 53 Hal
sampai dillokasi proyek yaitu PLTD LIKUPANG yang disertai
dengan Berita Acara dan permintaan pembayaran oleh
PENGGUGAT dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah
kelengkapan document diterima TERGUGAT I;
2. Pembayaran Kedua sebesar Rp.2.779.348.500 (dua milyar
tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh
delapan ribu lima ratus rupiah) dibayarkan setelah dilakukan
Commissioning Test dengan hasil baik dan dapat persetujuan
TERGUGAT I atau 2 (dua) bulan setelah pemasangan, mana
yang terlebih dahulu tercapai disertai dengan berita acara hasil
Commissioning Test atau berita acara pemasangan yang
ditanda tangani kedua belah pihak dan permintaan
pembayaran oleh PENGGUGAT dilakkan paling lama 2 (dua)
minggu setelah kelengkapan document diterima TERGUGAT I;
3. Pembayaran Ketiga Rp.893.449.500 (delapan ratus Sembilan
puluh tiga juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu lima
ratus rupiah) sebagai biaya Retensi disertai dengan Bank
Garansi dan bukti/ copy kwitansi pembayaran Kedua serta
permintaan pembayaran oleh PENGGUGAT dilakukan paling
lama 2 (dua) minggu stelah kelengkapan document diterima
TERGUGAT I;
5. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajibannya
berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-
2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Pengadaan,
Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator Beserta Aksesorisnya
untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan Likupang, Kotamadya
Manado, Sulawesi Utara serta Amandemen Nomor :
001/ADD.SPK/HBE-2/SUR/II/2011, tertanggal 28 Februari 2011;
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, TERGUGAT I telah melakukan
pembayaran untuk Tagihan I sebesar Rp.5.261.697.000.00 (lima
milyar dua ratus enam puluh satu jua enam ratus Sembilan puluh
tujuh ribu rupiah);
7. Bahwa, pada tanggal 9 september 2013, PENGGUGAT mengirimkan
invoice/ Faktur kepada TERGUGAT I untuk proyek PLTD LIKUPANG
melalui faktur nomor : 012.a/INV/IX/2013 terhadap tagihan sebesar
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 53 Hal
Rp.3.672.789.000.00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta
tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
8. Bahwa terhadap Invoice/Faktur Nomor : 012.a/INV/IX/2013 diatas,
TERGUGAT I tidak pernah melakukan pembayaran, walaupun tela
diingatkan berulang kali oleh PENGGUGAT melalui telepon;
9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, dilakukan pertemuan antara
PENGGUGAT dengan BUMI ENERRGI GROUP yang merupakan
group perusahaan dari TERGUGAT I, dimana dalam pertemuan
tersebut dibuatkan berita acara yang pada intinya memuat usulan-
usulan sebagai berikut;
Usulan dari BUMI ENERGI GROUP:
1. Akan dilakukan angsuran pembayaran sebesar Rp
50.000.000,00 per bulan untuk satu perusahaan.
2. Angsuran pembayaran hutang dimulai akhir bulan Maret
2014
3. Besarnya angsuran pembayaran akan review tiap
6 bulan sekali (sejak dilakukan angsuran pertama)
Usulan PENGGUGAT:
1. Sisa hutang sebesar Rp. 7.462.664.000 (tujuh milyar
empat ratusan enam puluh dua juta enam ratus enam
puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian
Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober
2010 dan Surat Perjanjian Nomor : 012/KP/PBE-
2/X/2010, 18 Oktober 2010 diangsur lunas sampai
dengan akhir tahun 2014.
2. Besarnya angsuran sebesar Rp. 829.184.888,- (delapan
ratus dua puluh Sembilan juta seratus delapan puluh
empat ribu delpan ratus delapan puluh delapan rupiah)
mulai dicicil bulan April 2014 setiap bula.
10. Bahwa berdasarkan usulan-usulan tersebut di atas, usulan usulan
dari kedua belah puhak akan disampaikan ke pihak management
untuk mencari titik temu selama maksimal 1 (satu) minggu dari waktu
pertemuan tersebut;
11. Bahwa selama pembahasan dengan pihak amanagement dilakukan,
BUMI ENERGI GROUP tetap akan melakukan pembanyaran seperti
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 53 Hal
yang tertera dalam usulan BUMU ENERGI GROUP nomor 1 dan
nomor 2 sampai ada kesepakatan lebih lanjut mengenai perubahan
besaran angsuran pembayaran perbulan namun usulan tidak pernah
disetujui oleh PENGGUGAT;
12. Bahwa tanggal 25 Maret 2014 TERGUGAT I melakukan pembayaran
sebesar Rp. 50.000.000.00 kepada PENGGUGAT, dan setelah itu
TERGUGAT I tidak pernah lagi melakukan pembayaran atas
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-
2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Penggandaan,
Pengiriman dan Pemasangan Colling Radiator Beserta Aksesorisnya
untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan Likupang, Kotamadya
Manado, Sulawesi Utara serta Amandemen Nomor :
001/ADD.SPK/HBE-2/SUR/II/2011, tertanggal 28 Februari 2011;
13. Bahwa PT. PHAKPAK BUMI ENERGI mengirimkan surat kepada
PENGGUGAT dengan nomor surat 29/B1/PBE-2/4/2014 tertanggal 29
April 2014 yang isinya menunjukkan TERGUGAT II dengan Contack
Person Muharman Marzin selaku Direktur terkait Restrukturisasi
Hitung TERGUGAT I;
14. Bahwa pada tanggal 7 September 2014, PENGGUGAT mengirimkan
surat kepada TERGUGAT II perihal meminta kejelasan dan realisasi
tahapan pembayaran dalam rangka rektrukturisasi hutang BUMI
ENERGI GROUP, surat PENGGUGAT tersebut ditanggapi
TERGUGAT II yang pada intinya TERGUGAT II belum bisa
menjadwalkan angsuran pembayaran sesuai dengan permintaan
PENGGUGAT dan akan menjadwalkan angsuran pembayaran pada
Januari 2015 dikarenakan sedang terfokus untuk memperbaiki unit-
unit mesin PLTD yang mengalami kerusakan;
15. Bahwa oleh karena tidak ada etiked baik dari TERGUGAT I untuk
melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor :
012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 serta Amandemen
Nomor : 001/ADD.SPK/HBE-2/SUR/II/2011, tertanggal 28 Februari
2011, maka PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirim surat
somasi dengan Nomor 10/NA.I/2015 tertanggal 6 Januari 2015 yang
pada intinya memberikan teguran kepada TERGUGAT I untuk segera
melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 53 Hal
16. Bahwa somasi PENGGUGAT tertanggal 6 Januari 2015 Nomor
10/NA.I/2015 tersebut diatas tidak mendapat tanggapan dari
TERGUGAT I, maka PENGGUGAT melalui kauasa hukumnya
kembali mengrimkan somasi ke-2 (dua) kepada TERGUGAT I dengan
surat No. 19/NA.I/2015 tertanggal 16 Januari 2015 dan somasi ke 2
(dua) tersebut ditanggapi oleh TERGUGAT I dan Surat
No.003.B1/HBE-MD/1/2015, tertanggal 20 Januari 2015, Perihal :
Pengalihan PLTD Likupang, yang pada intinya menyatakan “telah
dilakukan take over PLTD Likupang dari PT Humbahas Bumi Energy
kepada PT Bakara Bumi Energy”;
17. Bahwa Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal
18 Oktober 2010 serta Amandemen Nomor : 001/ADD.SPK/HBE-
2/SUR/II/2011, tertanggal 28 Februari 2011 dalah anrata
PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, oleh Karenanya kewajiban yang
tertuang dalam perjanjian tersebut sepenuhnya adalah menjadi
tanggung jawab dari TERGUGAT I dan dampai dengan gugatan ini
diajukan tidak ada amandemen terkait perjanjian tersebut yang
menyatakan bahwa TERGUGAT II menggantikan kedudukan hokum
TERGUGAT I;
18. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajibannya sesuai dengan
perjanjian oleh TERGUGAT I, maka hal tersebut merupakan bukti
adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT I yang berusaha tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam
Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal 18
Oktober 2010 serta amandemen Nomor : 001/ADD/SPK/HBE-
2/SUR/II/2011, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Pengadaan,
Pengiriman dan Pemasangan Colling Radiator Beserta Aksesorisnya
untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan Likupang, Kotamadya
Manado, Sulawesi Utara;
19. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hokum diatas, dengan ini
PENGGUGAT uraikan tindakan - tindakan Wanprestasi TERGUGAT
I dengan argumentasi hukuman sebagai berikut;
Bahwa Tergugat I Melakukan Perbuatan Wanprestasi Dengan Tidak Dibayarkan Pembayaran Yang Sesuai Dengan Perjanjian
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 53 Hal
Jual Beli Nomor 012/Kp/Hbe-2/X/2010 Tertanggal 18 Oktober 2010 Beserta Amandemen Nomor : 001/Add.Spk/Hbe-2/Sur/Ii/2011 Tertanggal 28 Februari 2011 Tentang Pengadaan, Pengiriman Dan Pemasangan Colling Radiator Beserta Aksesorisnya Untuk Proyek Pltd Likupang Di Kecamatan Likupang, Kota Madya Manado,Sulawesi Utara
20. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Perjanjian Jual Beli Nomor :
012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 serta Amandemen
Nomor : 001/ADD.SPK/HBE-2/SUR/II/2011, tertanggal 28 Februari
2011 tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Colling
Radiator Beserta Aksesorisnya untuk proyek PLTD LIKUPANG di
Kecamatan Likupang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara oleh
Tergugat I, maka dengan demikian TERGUGAT I telah melakukan
perbuatan cidera janji (wanprestasi) sebagai mana diatur dalam pasal
1234 KUHPerdata;
Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan:
“Penggantian baiaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya
suatu perikatan mulai diwajibkan, bila siberutang setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau
jika suatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu
yang telah dilampaukannya.”
21. Bahwa akibat cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh
TERGUGAT I terhadap Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-
2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 serta Amandemen Nomor :
001/ADD.SPK/HBE-2/SUR/II/2011, tertanggal 28 Februari 2011
tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pmasangan Cooling Radiator
Beserta Aksesorisnya untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan
Likupang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara, menyebabkan
PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara material
maupun imaterial dengan perincian sebagai berikut:
KERUGIAN MATERIIL: Kerugian material hak PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal 18
Oktober 2010 tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan
Cooling Radiator Beserta Aksesorisnya untuk proyek PLTD
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 53 Hal
LIKUPANG di Kecamatan Likupang, Kotamadya Manado, Sulawesi
Utara serta amandemen Nomor : 001/ADD.SPK/HBE-2/SUR/II/2011,
TERTANGGAL 28 Februari 2011 sebesar Rp. 8934.495.000 (delapan
milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus Sembilan
puluh lima ribu rupiah), dikurangkan dana yang pernah disetor
TERGUGAT I sebesar Rp.5.311.697.000 (lima milyar tiga ratus
sebelas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga total
kerugian yang harus ditanggung PENGGUGAT adalah sebesar
Rp.3.622.798.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh
ratus sembila puluh delapan ribu rupiah)
22. Bahwa berdasarkan staatsblad 1848 No.22, maka terhadap kerugian
materiil yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp.3.622.798.000,-(tiga
milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh
delapan ribu rupiah) dapat dikenakan bunga yang ditetapkan oleh
undang undang (moratoir) sebesar 6% per tahun sejak diajukannya
gugatan ini yang nilainya akan ditentukan setelah ada keputusan yang
telah berkekuatan hukum tetap;
KERUGIAN MATERIIL : PENGGUGAT telah di rugikan berupa hlangnya waktu, tenaga,
pikiran disebabkan adanya perkara ini yang semuanya tidak dapat
dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini untuk memberikan
kepastian hokum atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II,
maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.
10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
Bahwa berdasarkan hal tersbut di atas, PENGGUGAT mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk
mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT;
23. Bahwa PENGGUGAT mempunyai kekhwatiran, apabila perkara ini
belum mendapatkan putusan yang tetap dari Pengadilan Negeri,
TERGUGAT I akan mengalihkan hak atas semua barang barang
miliknya ke tangan orang lain guna menghindarkan diri dari tuntutan
PENGGUGAT;
Bahwa pasal 1027 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:
“Atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, hakim dapat
memerintah tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu diambil,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 53 Hal
baik untuk keselamatan barang-barang harta peninggalan,
maupun untuk kepentingan pihak ketiga”
24. Bahwa oleh karena itu untuk menjamin gugatan PENGGUGAT ini
tidak sia-sia (illusoir),maka PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita
jaminan terhadap Harta Benda milik PENGGUGAT dan TERGUGAT
II berupa:
1. 3 (tiga) unit Radiator milik PENGGUGAT yang digunakan
untuk mesin New Sulzer 16ZAV40S, yang pada saat ini
berada pada penguasaan PLTD LIKUPANG, Kecamatan
Likupang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara
(revindicator beslag), dengan Spesifikasi untuk masing-
masing radiator adalah:
Tipe Radiator : Horizontal
Dimensi Radiator : 3 x ± 2410 mm x 9265mm x 341 mm.
Kisaran Suhu Masuk Radiator HT : 75O C – 90O C
Kisaran Suhu Keluar Radiator HT : 65O C – 80O C
Kisaran Suhu Masuk Radiator LT : 55O C – 60O C
Kisaran Suhu Keluar Radiator LT : 45O C – 55O C
Material Tube : COPER with TEMPER TREATMENT
special for Heavy Duty Heat Tranfer Application,
+/- 0.51m
Tipe Tube : Round Seamless
Material Fin : Alumunium AA 1100 for Out
Heat Transfer Application, Corrosion Resistance,
0,15 mm
Tipe Fin : Flat Fin with Curling Edge
Heat Performance
Kontak Fin & Tube : Expand dengan Sistem Hidrolik
Koneksi Tube & Header Tank : Brazing
Jumlah Cooling Fari : 15 x 7.5 Kw/Unit
Dimensi Fan : Dia. 1250 mm
Material Konstruksi, Frame Ducting & Header Tank
: Steel Coated
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 53 Hal
2. Tanah dan bangunan milik TERGUGAT II yang terletak di
jalan danau Jampang BII/ 27 Bendungan Hilir, Jakarta
pusat 10210 (conserfatior beslag);
3. bahwa gugatan ini disertai alat bukti otenik memenuhi
ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar diperintah
segera dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij
voorraad) walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II
mengajukan upaya hokum banding atau verzet;
4. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II ialah
pihak yang dikalahkan, harus dihukum membayar biaya
perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);
Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan disertai alat
bukti sempurna (volledige bewijs) mohon Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ni berkenan memeberi putusan
dengan amar putusan sebagai berikut:
M E N G A D I L I
DALAM POKOK PERKARA
1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010,
tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Pengadaan, Pengiriman dan
Pemasangan Cooling Radiator Beserta Aksesorisnya untuk proyek
PLTD LIKUPANG di Kecamatan Likupang, Kota madya Manado,
Sulawesi Utara serta Amandemen Nomor : 001/ADD.SPK/HBE-
2/SUR/II/2011, tertanggal 28 Februari 2011 adalah sah dan memiliki
kekuatan hokum mengikat;
3) Menyatakan TERGUGAT I wanprestasi dengan tidak diayarkannya
kewajiban pembayaran oleh TERGUGAT I yang sesui dengan
Perjanjian Jual Beli Nomor; 012/KP/HBE-2/X/2010 tertanggal 18
Oktober 2010 beserta Amandemen Nomor : 001/ADD.SPK/HBE-
2/SUR/II/2011, tertanggal 28 Februari 2011 untuk Proyek Pengadaan,
Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator untuk PLTD
LIKUPANG –SULAWESI UTARA;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 53 Hal
4) Memerintahkan TERGUGAT I untuk melaksanakan isi Perjanjian Jual
Beli Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010
tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator
Beserta Aksesorisnya untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan
Likupang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara serta Amandemen
Nomor : 001/ADD.SPK/HBE-2/SUR/II/2011, tertanggal 28 Februari
2011
5) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti
kerugian kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
a. KERUGIAN MATERIIL
Kerugian material yang diderita PENGGUGAT adalah sebsar
Rp.3.622.798.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta
tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
b. KERUGIAN IMMATERIIL
Kerugian immaterial PENGGUGAT I sebesar
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
6) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar bunga
yang ditetapkan oleh undang undang (moratoir) sebesar 6% per tahun
sejak diajukannya gugatan ini;
7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa :
I. 3 (tiga) unit Cooling Radiator milik PENGGUGAT yang
digunakan untuk mesin New Sulzer 16ZAV40S, yang pada saat
ini berada pada penguasaan PLTD LIKUPANG, Kecamatan
Likupang Kotamadya Manado, Sulawesi Utara (revindicator
beslag), dengan Spesifikasi untuk masing-masing radiator
adalah :
Tipe Radiator : Horizontal
Dimensi Radiator : 3 x ± 2410 mm x 9265mm x 341 mm
Kisaran Suhu Masuk Radiator HT : 75O C – 90O C
Kisaran Suhu Keluar Radiator HT : 65O C – 80O C
Kisaran Suhu Masuk Radiator LT : 55O C – 60O C
Kisaran Suhu Keluar Radiator LT : 45O C – 55O C
Material Tube : COPER with TEMPER TREATMENT
special for Heavy Duty Heat Tranfer Application, +/-
0.51m
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 53 Hal
Tipe Tube : Round Seamless
Material Fin : Alumunium AA 1100 for Out
Door
Heat Transfer Application,
Corrosion Resistance, 0,15
Tipe Fin : Flat Fin with Curling Edge
Heat Performance
Kontak Fin & Tube : Expand dengan Sistem Hidrolik
Koneksi Tube & Header Tank : Brazing
Jumlah Cooling Fari : 15 x 7.5 Kw/Unit
Dimensi Fan : Dia. 1250 mm
Material Konstruksi, Frame Ducting & Header Tank :
Steel
Coated
II. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Jempang
BII/27 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210;
8) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzat (uit
voerbaar bij vorraad);
9) Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini;
10) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya
perkara;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon
putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat- I telah
mengajukan Jawaban bertanggal 09 September 2015 yang pada pokoknya
sebagai berikut :
Tentang Eksepsi.
Bahwa gugatan Penggugat adalah kontradiksi dan kabur.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 53 Hal
- Bahwa apabila diteliti dengan seksama gugatan Penggugat dalam
perkara ini, maka didapati 2 hal yang harus dipertimbangkan yakni:
1. Bahwa gugatan Penggugat dimajukan melalui Pengadilan Negeri
Medan, maka seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini adalah Hakim dari Pengadilan Negeri Medan;
2. Bahwa pada petitumnya di hal. 14 tertera :
“ apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et
bono)”;
- Bahwa dari kedua hal tersebut diatas ini, maka seolah-olah ada 2 (dua)
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dari Pengadilan
Negeri yang berbeda;
- Bahwa pada persidangan tanggal 19 Agustus 2015, Hakim Majelis dalam
perkara ini telah mempertanyakan kepada Penggugat:
“apakah Penggugat tetap dalam surat gugatannya atau ada
perbaikkan?”, Penggugat menjawab tetap pada gugatannya;
- Bahwa karena Penggugat tetap dalam gugatannya, maka gugatannya
adalah kontradiksi antara posita dengan petitum gugatannya, berarti
gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
- Bahwa karena itu dimohonkan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima ( niet ontvanklijke verklaard );
Tentang Pokok Perkara.
- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas secara
mutatis mutandis dianggap telah dicantumkan dalam pokok perkara ini
tanpa diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat I menolak posita dan petitum Penggugat dalam perkara
ini, karena tidak berdasarkan hukum, kecuali ada diakui dengan tegas
disini;
- Bahwa Tergugat I dan Penggugat telah menandatangani Surat perjanjian
jual beli tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling
Radiator beserta aksesorisnya untuk Proyek PLTD Likupang di
Kecamatan Likupang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara, tertanggal 18
Oktober 2010 dengan No.012/KP/HBE-2/X/2010 jo. Amandemen tanggal
28 Februari 2011 No.001/ADD/SPK/HBE-2/SUR/II/2011;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 15 dari 53 Hal
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang tertera dalam point 8 yang
menyatakan bahwa terhadapInvoice/Faktur Nomor :012.a/INV/IX/2013,
Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran, walaupun telah
diingatkan berulang kali oleh Penggugat melalui telepon;
- Bahwa yang benarTergugat I telah melaksanakan kewajibannya untuk
membayar tagihan sebanyak 2(dua) kali serta hal tersebut telah diakui
Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa sebenarnya dalam kasus ini pengiriman barang Radiator tidak
sempurna dan tidak tepat waktu dilaksanakan oleh Penggugat sehingga
menghambat pemasangan Cooling Radiator untuk PLTD Likupang
(Turut Tergugat),oleh karena itu belum pernah diserah terimakan barang
tersebut dari Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa kemudian Tergugat I telah melakukan take over/pengalihan untuk
menyelesaikan pembayaran selanjutnya kepada Tergugat II sebagai
perusahaan yang telah mempunyai badan usaha tersendiri dan hal ini
telah dibenarkan dan diakui oleh Penggugat;
- Bahwa untuk menindak lanjuti penyelesaian pembayaran, Tergugat II dan
Penggugat telah berulang-ulang mengadakan pertemuan untuk itu, serta
Penggugat telah mengakui pengalihan tanggung jawab dari Tergugat I
kepada Tergugat II, berarti Tergugat I tidak ada lagi kewajiban hukum
untuk membayar tahap selanjutnya kepada Penggugat;
- Bahwa karena itu Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan ingkar
janji (wanprestasi) kepada Penggugat atas Surat Perjanjian Jual Beli
No.012/KP/HBE-2/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 jo. Amandemen
tanggal 28 Februari 2011 No.001/ADD/SPK/HBE-2/SUR/II/2011, dan
karena itu tergugat Itidak ada kewajibannya lagi untuk membayar hutang
maupun mengganti kerugian materiel maupun inmateriel yang dituntut
Penggugat dalam perkara ini dan Tergugat I tidak dapat dibebani lagi
karena telah ada pengalihan kepada Tergugat II;
- Bahwa oleh karena itu seharusnya dalam gugatan Penggugat ini tidak
beralasan untuk menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini,
karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak untuk
seluruhnya.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 53 Hal
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat I dengan
hormat mohon kepada Majelis Hakim Yth yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:
Tentang Eksepsi.
- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke
verklaard);
Tentang Pokok Perkara.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan ingkar janji
(wanprestasi);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.
Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat- II mengajukan
jawabannya tertanggal 09 September 2015 yang pada pokoknya sebagai
berikut :
I. DALAM EKSEPSI:
Tentang Eksepsi menyagkut dasar Gugatan dan kewenangan dan
kewenangan mengadili:
Bahwa dasar hukum formil Gugatan penggugat dalam perkara reg
No.154/pdt.G/2015/PN-Mdn terhadap para Tergugat sebagaimana
tertera didalam Gugatan penggugat adalah Herzjen inlandsch
Reglement (HIR) hukum acara ini secara formil hanya berlaku di
pulau jawa dan madura, sedangkan pengadilan Negri Medan yang
mengadili perkara a-quo tundak pada ketentuan hukum R.Bg. oleh
karena itu keelliru penggugat mengajukan Gugatan yang
didasarkan pada HR, di pengadilan Negri Medan yang mengadili
perkara yang menganut sistim hukum R.Bg;
Bahwa sepanjang dasar Gugatan tidak dirubah oleh penggugat,
maka pengadilan Negri Medan harus menyatakan dirinya tidak
berwenang mengadili perkara ini karena Gugatan tersebut adalah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 53 Hal
cacat formil dan tidak sah, maka konsekwensi hukum Gugatan
penggugat secara formil harus dinyatakan tidak dapat di
terima(Niet Onvantkelijke verklaard); Eksepsi Tentang Diskualifikasi (Gemisnenhoed daninghied) Dalam
Badan Hukum (perseroan terbatas):
Bahwa, secara formil penggugat tidak bisu mewakili kepentingan
PT.Sumber Usaha Radiator, karena Alex selaku Direktur Utama.
Sedangkan yang dapat mewakili perseroan terbatas (PT) menurut
Undang-Undang adalah Direksi. Hal ini sesuai dengan undang-
undang perseroan terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 98 berbunyi
Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar
pengadilan;
Bahwa, yang bertindak sebagai pihak didalam suatu perkara
terhadap badan Hukum di depan pengadilan adalah Direksi,
selanjutnya menurut KUHPerdata nama pengurus dalam Gugatan
yang di ajukan badan Hukum tidak perlu dimuat, dan Badan
Hukum dapat bertindak sebagai pihak materil maupun formil. Oleh
karena itu penyebutan nama penggugat dalam Gugatan ini,
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang apalagi
penggugat menyebutkan Nama penggugat selaku Direktur Utama
dan bukan selaku Direksi;-
Bahwa, undang-undang perseroan terbatas tidak mengenal
direktur utama untuk mewakili kepentingan badan hukum di depan
sidang (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.417K/PDT/1988 tanggal,22 oktober 1992);- Eksepsi Tentang Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat:
Bahwa, yang menandatangani perjanjian jual beli No.
012/KP/HBE-2/X/2010 tanggal, 18 Oktober 2010 dan perubahan
amandemen No. 001/ADD-SPK/HBE-2/SUR/II/2011 tanggal, 28
Februari 2011 adalah penggugat dengan Tergugat I, lantas secara
formil menarik Tergugat II dan turut Tergugat untuk menemui isi
surat perjanjian sebagaimana tersebut dalam Gugatan, secara
formil tindakan hukum sedemikian adalah keliru, karena Tergugat
II tidak mempunyai hubungan hukum yang erat dalam perjanjian
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 18 dari 53 Hal
yang disepakati antara penggugat dengan tergugat I. Bahwa
Gugatan penggugat sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-
prinsip persetujuan (agreement) yang diatur oleh Undang-Undang.
Oleh karena itu keliru penggugat didalam menarik para pihak
dalam perkara a-quo (Ekceptio in perseroa);-
Bahwa, sesuai dengan pasal 1340 KUHPerdata persetujuan-
persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya,
persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada
pihak-pihak ketiga dan tidak dapat pihak-pihak ketiga
mendapatkan manfaat karenanya, selain hal tersebut pasal 1317
KUHPerdata berbunyi semua persetujuan dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Dari uraian pasal ini keliru penggugat meminta pertanggung
jawaban hukum Tergugat II, jika Gugatan penggugat didasarkan
kepada isi perjanjian jual Beli No. 012/KP/HBE-2/X/2010 tanggal,
18 Oktober 2010 dan perubahan amandemen No. 001/ADD-
SPK/HBE-2/SUR/II/2011 tanggal, 28 Februari 2011 antara
penggugat dengan Tergugat I;-
Bahwa, berdasarkan surat PT. Anugrah Citra Mandiri Utama
Nomor 017/b1/DU/ACMU/2015 tanggal, 20 Mei 2015 prihal Usulan
penyelesaian Kewajiban Humbahas Group menyebutkan bila
pengerjaan proyek PLTD Likupang menjadi tanggung jawab PT.
Anugrah Citra Mandiri Utama yang mengtakeover dari PT.
Humbahas Bumi Energy, maka seluruh penyelesaian pembayaran
akan diselesaikan PT. Anugrah Citra Mandiri Utama sehingga
adalah keliru penggugat mmengajukan Gugatan terhadap PT.
Bkara Energi yang tidak memiliki hubungan hukum dengan
penggugat;-
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada
ketua/Majelis Hakim agar mengeluarkan Tergugat II sebagai
subjek hukum dalam perkara ini;-
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sekecil apapun
kekeliruan yang terdapat dalam suatu surat Gugatan, maka
Gugatan tersebut secara formil harus dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Ovankelijke Verklaard);-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 53 Hal
II. DALAM KONVENSI:
Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi diatas, secara
mutatis-mutandis adalah bahagia yang tidak terpisahkan dalam konvensi
ini oleh sebab itu tidak perlu diulang lagi;-
Bahwa, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat,
kecuali Tergugat II mengakui secara tegas didalam jawaban ini;-
Bahwa penggabungan Gugatan terhadap dua subjek hukum yang
berbeda (Tergugat I dan Tergugat II) yang tidak ada hubungan hukum
satu dengan yang lain terhadap suatu perjanjian sekalipun akibat hukum
yang di timbulkan adalah wanprestasi menurut Hukum Acara tidak dapat
di satukan untuk digugat/di tuntut (Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 1367/K/PDT/1986);-
Bahwa, dalam perkara ini penggugat tidak menguraikan tentang peristiwa
hukum yang menjadi dasar tuntutannya terhadap Tergugat II seharusnya
penggugat meneyebutkan kejadian-kejadian yang menunjukkan tentang
adanya hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat II yang
menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum dalam perkara ini, tidak cukup
hanya menyebut peristiwa hukum dengan Tergugat I kemudian dijadikan
sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II, karena
nyata-nyata Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun
dengan surat perjanjian jual Beli No. 012/KP/HBE-2/X/2010 tanggal, 18
Oktober 2010 dan perjanjian perubahan amandemen No. 001/ADD-
SPK/HBE-2/SUR/II/2011 tanggal, 28 Februari 2011 yang ditandatangani
oleh penggugat dan tergugat I, oleh sebeb itu sepanjang perumusan
kejadian material tidak diuraikan oleh penggugat terhadap tergugat II
Dalam perkara ini, maka Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat
terhadap Tergugat II dalam perkara a quo;-
Bahwa penggugat dalam Gugatan dihalaman 6 vide angka 14 antara lain
menyebut…” pada tanggal 7 september 2014 penggugat mengirim surat
kepada Tergugat II prihal meminta kejelasan terhadap pembayaran
dalam rangka rektrukturisasi hutang Bumi Energi Group, surat penggugat
ditanggapi Tergugat yang pada intinya Tergugat II belum bisa
menjadwalkan angsuran pembayaran sesuai permintaan penggugat dan
akan menjadwalkan angsuran pembayaran pada januari 2015
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 20 dari 53 Hal
dikarenakan sedang berfokus untuk memperbaiki unit-unit mesin PLTD
yang mengalami kerusakan”…
Bahwa tanggapan Tergugat II ini disampaikan kepada penggugat, karena
secara hukum Tergugat II bukanlah merupakan pihak-pihak yang ikut
menandatangani perjanjian jual Beli No. 012/KP/HBE-2/X/2010 tanggal,
18 Oktober 2010 dan perubahan amandemen No. 001/ADD-SPK/HBE-
2/SUR/II/2011 tanggal, 28 Februari 2011 oleh karena itu secara hukum
perjanjian tersebut tidak mengikat bagi Tergugat II karena perjanjian yang
di tandatangani oleh penggugat dengan Tergugat I adalah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 482K/SIP/1973 tanggal,08
januari 1976;-
Bahwa, pihak penggugat dan tergugat I yang berjanji itu bermaksud
supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah bagi
mereka yang bersepakat, akan tetapi tidak megikat kepada Tergugat II.
Selanjutnya pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya
perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah, pengadilan harus
yakin tentang maksud mengikat secara sah artinya perjanjian itu
menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang bersepakat secara
hukum dan bukan dengan Tergugat II;-
Bahwa, secara hukum pesetujuan harus menjadi perbuatan hukum bagi
penggugat dan Tergugat I tentang pemenuhan prestasi harus dilakukan
oleh para pihak seperti apa yang diperjanjikan, prestasi timabal balik
yang disepakati bentuknya (from) antara penggugat dan Tergugat I dan
bukan dengan yang lain;-
Bahwa pada dasarnya Tergugat II tidak tunduk pada perjanjian antara
penggugat dengan Tergugat I, namun kendatipun Tergugat II tidak
tunduk dengan perjanjian tersebut, akan tetapi unuk menunjukkan itikad
baik pekerja tersebut di take over oleh PT.Kencana Jaya dan bukan
PT.Bakara Bumi Energy selaku Tergugat II. Walaupun sebenarnya
Tergugat II sedang fokus untuk memperbaiki unit-unit cooling radiator
dan mesin PLTD yang rusak berat tujuannya agar dapat menghasilkan
uang untuk menyelesaikan pembayaran kepada penggugat, bukti niat
baik dari Tergugat II telah membayar dari PLTD Likupang yaitu:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 21 dari 53 Hal
o Pertama tanggal, 29 Mei 2015 untuk pembayaran biaya
pengadaan cooling radiator likupang Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah).
o Kedua tanggal, 31 Juli 2015 untuk pembayaran biaya
pengadaan cooling radiator likupang Rp.75.000.000,-(tujuh
puluh lima juta rupiah).
Hal ini Tergugat II lakukan dengan harapan penggugat dapat mengakhiri
perkara dan sidang-sidang di pengadilan Negeri Medan serta melihat
itikad baik dari Tergugat II, selanjutnya akan dibuat kesepakatan dengan
melibatkan Bank penjamin serta pihak-pihak terikat lainnya agar smua
bisa berjalan baik;-
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena itu tidak ada
perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap
penggugat, oleh karena itu secara material tidak ada kewajiban Tergugat
II untuk membayar kerugian dan meteril dan moril kepada penggugat,
sebagaimana tersebut dalam Gugatan penggugat dalam a-quo;-
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah terbantah seluruh
dalil-dalil Gugatan penggugat untuk dan atas nama Tergugat II, oleh
karena itu Gugatan penggugat demi hukum harus ditolah dan/atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke
verklaard);-
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada
ketua/majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan untuk memutuskan
sebagai berikut:
I. Dalam Eksepsi:
Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II untuk
seluruhnya;-
Menyatakan Tergugat II tidak termasuk para pihak dalam perjanjian
Jual Beli No. 012/KP/HBE-2/X/2010 tanggal, 18 Oktober 2010 dan
kemudian telah dilakukan perubahan amandemen No. 001/ADD-
SPK/HBE-2/II/2011 tanggal, 28 Februari 2011;-
Mengeluarkan Tergugat II dari perkara ini;-
Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk
Verklaard);-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 22 dari 53 Hal
II. Dalam Konvensi:
Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;-
Membedakan biaya yang timbul karena perkara ini kepada
penggugat;-
Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Turut Tergugat mengajukan
jawabannya tertanggal 09 September 2015 yang pada pokoknya sebagai
berikut :
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa hukum PT PLN (persero)
beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru Jakarta selatan,
Dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur
Utama PT PLN (persero) nomor 0370.SKU/SDM/08.01/DIRUT/2015 tanggal 7
Agustus 2015.
Perkenankan dengan ini TURUT TERGUGAT mengajukan jawaban dalam
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dikemukakan dalam
Gugatan dengan register perkara nomor 154/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 25
maret 2015 yang di ajukan oleh PT.HUMBAHAS BUMI ENERGI sebagai
PENGGUGAT terhadap PT. HUMBAHAS BUMI ENERGI sebagai TERGUGAT I
PT. BAKARA BUMI ENERGI sebagai TERGUGAT II dan PT PLN (persero)
sebagai TURUT TERGUGAT.
Bahwa untuk membantah dan menolak Gugatan dari PENGGUGAT tersebut
diatas, maka dengan ini perkenankan TURUT PENGGUGAT mengajukan
“Jawaban” dengan terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari
PENGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh
TURUT TERGUGAT.
2. Bahwa oleh karena alasan / dalil-dalil dalam “Gugatan” yang di ajukan
oleh PENGGUGAT, tidak jelas dan tidak sistematis, maka TURUT
TERGUGAT, tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-
dalil dalam Gugatan tersebut secara satu persatu, akan tetapi akan
memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok
permasalahan yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 23 dari 53 Hal
3. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak tanggapi oleh
TURUT TERGUGAT, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya,
akan tetapi semata-mata karena TERGUGAT I menganggap bahwa dalil-
dalil dalam “Gugatan” tersebut sama sekali tidak ada relevansinya
dengan perkara a quo.
DALAM EKSEPSI 1. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo
kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dengan alasan hukum sebagai
berikut:
a. Dalam gugatan
Halaman 4 angaka 8 PENGUGAT mendalilkan:
“Bahwa pada tanggal 19 maret 2014, dilakukan pertemuan
anatara PENGUGAT dengan BUMI ENERGI GROUP yang
merupakan grup perusahaan dari TERGUGAT I, dimana dalam
pertemuan tersebut dibuatkan berita acara yang pada
intinyamemuat usulan sebagai berikut:
Usulan BUMI ENERGI GROUP Usulan PENGGUGAT….”
Halaman 5 angka 10 PENGGUGAT mendalilkan “Bahwa
selama pembahasan dengan pihak management dilakukan,
BUMI ENERGI GROUP tetap akan melakukan pembayaran
seperti tertera dalam usulan BUMI ENERGI GROUP nomor 1
dan nomor 2 sampai ada kesepakatan lebih lanjut mengenai
perubahan besaran angsuran pembarayan per bulan namun
usulan ini tidak pernah di setujui oleh PENGGUGAT.”
Bahwa mengingat BUMI ENERGI GROUP adalah pihak yang terlibat dalam
perkara a quo sebagaimana dalil dan pengakuan PENGGUGAT maka sudah
sepatutnya PENGGUGAT juga mengajukan Gugatan ini juga terhadap Bumi
Energi Group selaku pihak yang menjanjikan pembayaran dan/atau cara-cara
pembayran kepada PENGGUGAT.
Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam
perkara a quo kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidah menjadikan
kepala desa tempat obyek perkara sebagai pihak dalam Gugatan a quo.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 24 dari 53 Hal
Hal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
berikut:
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78.K/SIP/1972
tanggal 11 november 1975, yang menyatakan:
“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formulir, tidak lengkap harus
dinyatakan tidak dapat di terima.”
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363.K/Pdt/1984
tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:
“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546.K/Pdt/1984
tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:
“Gugatan tidak dapat di terima karena dalam perkara kurang pihak.”
Berdasarkan uraian tersebut dia atas, jelas dan terbukti Gugatan a quo
mengandung cacat formal yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium),
sehingga haruslah ditolak atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat
diterima.
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil
PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh
TURUT TERGUGAT. 2. Bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam gugatan a
quo adalah terkait obyek perkara yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Nomor :
012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 tentang pengadaan,
pengiriman dan pemasangan Cooling Radiator Beserta Aksesorisnya
untuk proyek PLTD LIKUPANG di kecamatan Likupang, Kotamadya
Manado, Sulawesi Utara. Terkait hal tersebut posisi TURUT TERGUGAT
dalam perjanjian tersebut merupakan pihak ketiga yang tidak
mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT. Bahwa untuk membuat terang hal-hal terkait pembangkit Listrik Tenaga
Diesel Likupang, maka TURUT TERGUGAT menjelaskan hal-hal sebagai
berikut:
a. Dalam proyek PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Disel) di likupang,
Kota Madya Manado TURUT TERGUGAT memiliki hubungan hukum
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 25 dari 53 Hal
dengan joint Operation PT Bakara Energi dan PT Bangunan Panca
Sarana Abadi. b. Hubungan hukuman tersebut dilakukan oleh unit TURUT TERGUGAT
yaitu PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dengan Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangunan Panca Sarana Abadi sebagaimana
Perjanjian Tentang Pengadaan Jasa Sewa Genset Berbahan Bakar
Marine Fuel Oil (MFO) Kapasitas 20MW di Sistem Minahasa Belokasi
di Gardu induk Likupang Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara tanggal 12 Maret 2010 dengan Nomor PT
PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan
Gorontalo 011.PJ611/WSUT/2010 dan Nomor Joint Operation PT
Bakara Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi 02/BBE/SPK-
PLN/III/2010 (selanjutnya disebut perjanjian sewa genset). c. Dalam perjanjian sebagaimana pada huruf b diatas, yang menjadi
lingkup pekerja adalah Joint Operationt PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi menerima dan mengerjakan
pengadaan berikut pemasangan dan pengoprasian mesin sewa Disen
Genset berbahan bakar MFO dengan pasokan daya 20MW netto,
termasuk fasilitas interkoneksi dan faslilitas pendukung operasi
lainnya serta tangki timbun BBM-MFO 1 X 1.000, BBM-HSD 1 X
100KL, hingga dapat masuk ke switch gear 20 kV milik PT PLN (persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dalam jangkawaktu 4 (empat) tahun.
d. Joint Operationt PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi menjamin bahwa objek sewa dalam kondisi dapat
dioprasikan dengan baik andai serta dilakukan uji kelayakan operasi
yang ditunjukan dengan sertifikat layak operasi. Objek sewa juga
harus dapat di operasikan secara kontinyu 24 jam sehari, 7 hari
seminggu dan 365 hari setahun tanpa mengakibatkan gangguan
tegangan dan frequensi atau mengakibatkan beban kejut (sudden
load) atau trip pada system kelistrikan PT PLN (persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo.
e. Dalam pelaksanaan perrjanjian sewa genset sebagaimana tersebut
pada huruf b di atas, antara PT PLN (persero) Wilayah Sulawesi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 26 dari 53 Hal
Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dengan Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi telah
sepakat melakukan amandemen ke dua pada 22 juli 2014. Berdasarkan uraian di atas maka berdasarkan fakta hukum terkait PLTD
likupang TURUT TERGUGAT melalui PT PLN (persero) Wilayah
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo hanya memiliki
hubungan hukum dengan Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi. Dalam hubungan hukum TURUT
TERGUGAT adalah pihak pembeli dari energi listrik (kWh) yang
dihasilkan/dioprasikan oleh mesin genset/disel milik Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangunan Panca Sarana Abadi.
3. Bahwa perjanjian sewa genset antara TURUT TERGUGAT melalui PT PLN (persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dan Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi merupakan perjanjian sah dan telah
memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam
pelaksanaan perjanjian sewa genset tersebut, TURUT TERGUGAT
merupakan pembeli yang beritikad baik dan selama pelaksanaa
perjanjian tidak pernah melakukan cidera janji terhadap penjual yaitu
Joint peration PT Bakara Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi.
4. Bahwa berdasarkan norma hukum yang di anut bersama bahwa pihak
ketiga yang beritikad baik dilindungi berupa penanggungan pasal
tersebut menyebutkan:
“penangungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli,
adalah untuk menjamin dua hal, yaitu : pertama, penguasaan
barang yang di jual itu secara aman dan tentram; kedua, terhadap
adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau
sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan
pembeliannya.”
Hal ini juga mengikat penjual yaitu Joint Operation PT Bakara
Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1492, yaitu:
“Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji
tentang penanggunagan, namun penjualan adalah demi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 27 dari 53 Hal
hukum kewajiban menanggung pembeli terhadap suatu
penghukuman diwajibkan menanggung pembeli terhadap
suatu penghukum untuk menyerahkan seluruh atau
sebagian benda yang di jual kepada seorang pihak ketiga
memilikinya tersebut dan tidak diberitahukan sewaktu
pembelian dilakukan.”
Bahwa dalam yurisprudensi putusan MA No.1230 K/Sip/1980 juga
dianut bahwa “pembelian yang beritikad baik harus mendapatkan
perlindungan hukum.” Dengan demikian berdasarkan hukum
kedudukan TURUT TERGUGAT dalam perjanjian sewa gensen
dengan Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun
Panca Saana Abadi adalah pembelian dengan itikad baik.
5. Bahwa TURUT TERGUGAT bukanlah debitur yang lalai dan dalam
perjanjian sewa genset dengan Joint Operation PT Bakara Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi merupakan pembelian dengan itikad
baik sehingga TURUT TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT
untuk diletakkan sita jaminan atas barang-barang yang terletak pada
PLTD Likupang berupa 3 Unit colling radiator sebagaimana posita
PENGGUGAT pada halaman 10 dan petitum PENGGUGAT halaman 12-
13, karena perbuatan tersebut akan menggangu penyaluran tenaga listrik
untuk kepentingan umum di sistem minahasa berlokasi di gardu induk
likupang desa wineru, kecamatan likupang timur, kabupaten minahasa
utara.
6. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak permohonan putusan unit voerbaar
bij voorraad yang diajukan PENGGUGAT baik pada posita halaman 11
dan petitum angak 8 halaman 13. Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 juli 2000,
memberikan petunjuk kepada ketua/hakim pengadilan negri dan
pengadilan agama di seluruh indonesia agar tidak menjatuhkan
keputusan unit voerbaar bij voorraad, kecuali dalam hal-hal sebagai
berikut:
a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan
tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 28 dari 53 Hal
tandatangannya. Yang menurut undang-undang tidak mempunyai
kekuatan bukti;
b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pastidan tidak
di bantah;
c. Gugatan tentatang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-
lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau
penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang
beritikad baik;
d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan
(gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai
kekuatan hukum tetap;
e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum
yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332Rv;
f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang
diajukan;
g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.
Bahwa dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001
tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI telah menegaskan
agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh
memperhatikan dan berpedoman pada sutar edaran mahkamah agung
(SEMA) No.3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (unitvoerbaar bij
voorraad) dan provisonil, sebagai berikut:
“Berhubungan dengan hal tersebut di atas, sekali lagi tegaskan
agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh
memperhalitan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang putusan serta merta
(unitvoerbaar bij voorraad) dan provisonil, terutama yang berkaitan
dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad).
Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar
bij voorraad) harus di sertai penetapan sebagaimana diatur dalam
butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 29 dari 53 Hal
Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai
barang/objek eksekusi shingga tidak menimbulkan kerugian pada
pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan
yang membatalkan putusan pengadilan Tingkat pertama.
Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan
serta merta.”
Lebih lanjut, buku II Mhkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan peradilan (“Buku II MA”) juga mengatur bahwa majelis hakim wajib mempertimbangkan
dengan seksama mengenai gugatan provisi sebagaimana TUTUR
TERGUGAT kutip di bawah ini: “Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan
suatu tindakan yang mendesak untuk melindungi hak penggugat, yang apabila tidak dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.”
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, permohonan provisi
PENGGUGAT atas putusan uit voerbaar bij voorraad patut di tolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan permohonan tersebut tidak dapat di terima.
Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah di sampaikan tersebut di atas,
maka TURUT TERGUGAT dengan hormat mohon kepada yang mulia majelis
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan
sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
1. Menerima ekseksi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet
ontvankeliijke verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak sita jaminan yang di ajukan PENGGUGAT;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et
Bono).
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 30 dari 53 Hal
Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor : 154/PDT.G/2015/PN.MDN dan diberitahukan kepada Turut
Tergugat tanggal 14 Maret 2016 ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari
2016 Nomor : 154/PDT.G/2015/PN.MDN atas gugatan Penggugat yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal
18 Oktober 2010 tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling
Radiator Beserta Aksesorisnya untuk proyek PLTD LIKUPANG di
Kecamatan Likupang, Kota madya Manado, Sulawesi Utara serta
Amandemen Nomor : 001/ADD.SPK/HBE-2/SUR/II/2011, tertanggal 28
Februari 2011 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan TERGUGAT I wanprestasi dengan tidak dibayarkannya
kewajiban pembayaran oleh TERGUGAT I yang sesuai dengan Perjanjian
Jual Beli Nomor; 012/KP/HBE-2/X/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 beserta
Amandemen Nomor : 001/ADD.SPK/HBE-2/SUR/II/2011, tertanggal 28
Februari 2011 untuk Proyek Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan
Cooling Radiator untuk PLTD LIKUPANG –SULAWESI UTARA;
4. Memerintahkan TERGUGAT I untuk melaksanakan isi Perjanjian Jual Beli
Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 tentang
Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator Beserta
Aksesorisnya untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan Likupang,
Kotamadya Manado, Sulawesi Utara serta Amandemen Nomor :
001/ADD.SPK/HBE-2/SUR/II/2011, tertanggal 28 Februari 2011
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 31 dari 53 Hal
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar utang kepada Penggugat
sebesar Rp.3.622.798.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh
ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar bunga yang ditetapkan oleh
undang undang (moratoir) sebesar 6% per tahun sejak gugatan ini diajukan;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.771.000,- ( satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13 / 2016
yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri
Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2016
Pembanding / Tergugat I telah mengajukan permohonan banding agar
Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2016
Nomor: 154/PDT.G/2015/PN.Mdn, untuk diperiksa dan diputus dalam
pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama
kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 07 Maret 2016 ; dan kepada
Turut Terbanding I / Tergugat II diberitahukan tanggal 16 Pebruari 2016 dan
kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat tanggal 10 Maret 2016 ;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding / Tergugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 26 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada
Penggugat / Terbanding tanggal 18 Nopember 2016 dan kepada Turut
Terbanding I / Tergugat II tanggal 03 Nopember 2016 ; dan kepada Turut
Terbanding II / Turut Tergugat tanggal 18 Nopember 2016 yang pada
pokoknya sebagai berikut :
Adapun alasan keberatan Pembanding/Tergugat I dalam memori banding ini adalah sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang
mengadili dan memeriksa perkara aquo yang menolak eksepsi Tergugat I dengan alasan sebagai suatu kesalahan pengetikan (typing error) adalah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 32 dari 53 Hal
pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan seperti tertera dibawah ini:
1. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat di halaman 14 tertulis yakni:
“atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;
2. Bahwa atas eksepsi Tergugat I, Penggugat memajukan replieknya pada hal.2 yang menyatakan kesalahan ketik, dan dalil Penggugat tersebut tidak berdasar menurut hukum, karena apabila Penggugat mengetahui ada kesalahan ketik dalam gugatannya, maka sesuai dengan hukum acara ada kesempatan untuk perbaikan gugatan pada persidangan pertama perkara aquo dimana Hakim Ketua Majelis telah bertanya kepada Penggugat, “apakah tetap pada gugatannya?, ternyata jawaban Penggugat menyatakan tetap dalam surat gugatannya”;
3. Bahwa karena Penggugat tetap dalam gugatannya berarti Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;
4. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang membuat pertimbangan dengan menolak eksepsi Tergugat I dengan alasan bahwa hal tersebut adalah sebagai suatu kesalahan pengetikan (typing error) dan alasan tersebut senada dengan jawaban Penggugat dalam replieknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim tersebut adalah tidak berperikeadilan dan tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa dengan demikian karena Penggugat tetap dalam gugatannya semula maka terjadi kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, seperti Tergugat I uraikan dalam eksepsinya;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka eksepsi Tergugat I adalah benar menurut hukum, dan oleh karena itu putusan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 33 dari 53 Hal
TENTANG POKOK PERKARA. I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara
ini keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan dengan
seksama tentang gugatan Penggugat; 2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat ada menerangkan bahwa PT.
Phakpak Bumi Energi ic anak perusahaan Tergugat I/Pembanding mengirimkan surat kepada Penggugat dengan No.29/B1/PBE-2/4/2014 isinya menunjukkan Tergugat II/Terbanding II dengan contact Muharman Marzin selaku Direktur terkait restrukturisasi Hutang Tergugat II;
3. Oleh karena itu Penggugat menarik PT Bakara Bumi Energi sebagai Tergugat II/Terbanding II dalam perkara aquo dengan dasar Penggugat/Terbanding I ada meminta kepada Tergugat II/Terbanding II kejelasan dan realisasi tahapan pembayaran dalam rangka restrukturisasi hutang, dan surat Penggugat tersebut ditanggapi Tergugat II/Terbanding II yang isinya Tergugat II/Terbanding II belum bisa menjadwalkan angsuran pembayaran sesuai dengan permintaan Penggugat dan akan menjadwalkan angsuran pembayaran pada januari 2015 dikarenakan sedang terfokous utuk memperbaiki unit-unit mesin PLTD yang sedang mengalami kerusakan vide halaman 6 dari Putusan Pengadilan Negeri Medan No.154/Pdt.G/2015/PN.Mdn;
4. Bahwa hal yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut diatas dipertegas dengan dan diperkuat dengan bukti produk TI-8 dan TI-9 yang menjelaskan tentang komunikasi surat Tergugat I dengan Penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat I/Pembanding telah melakukan take over pekerjaan kepada Tergugat II/Terbanding II, hal mana sudah diakui oleh Penggugat/Terbanding I dalam setiap aktifitasnya kerjanya. Bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku pengakuan para pihak dalam perkara merupakaan bukti yang sempurna (volledig bewijs);
5. Bahwa lagipula menurut hukum Acara Perdata yang berlaku, fakta yang sudah dinyatakan dalam suatu gugatan dianggap Penggugat sudah mengakuinya;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 34 dari 53 Hal
6. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara ini dalam pertimbangan hukumnya hal.35 alinea 3 menyatakan: ”…….menimbang bahwa dengan mencermati bukti TI-1 s/d bukti TI-9 yang diajukan oleh Tergugat I tak satupun dari bukti-bukti tersebut bukti perjanjian pengalihan hutang”;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti ini adalah keliru dan meyesatkan karena menurut Hukum Acara Perdata vide pasal 1923 dan pasal 1928 KUH Perdata, pengakuan merupakan alat bukti yang sah disamping alat bukti lainnya yaitu surat, saksi, pengakuan dan sumpah (pasal 164 HIR/284 RBg);
8. Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding I ada mengakui dan meminta pertanggung-jawaban terhadap Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II meminta penjadwalan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding I. Akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan Penggugat/Terbanding I dalam gugatannya bukanlah pengakuan menurut hukum;
9. Oleh karena itu putusan dalam perkara aquo tidak berkeadilan dan berkebenaran menurut hukum yang berlaku, maka sepatutnyalah putusan aquo dibatalkan.
II.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan salah dalam
mempertimbangkan bukti TI-8 dan TI-9 dalam perkara ini dengan
alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini mempertimbangkan bukti TI-8 dan TI-9 tersebut sebagai suatu komunikasi dan jawaban atas somasi yang dikirimkan oleh Penggugat….. (hal.35 alinea 4 dari Putusan Pengadilan Negeri Medan No.154/Pdt.G/2015/PN.Mdn);
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena sesungguhnya jika dimaknai dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat/Terbanding I yang meminta pertanggung jawaban terhadap Tergugat II/Terbanding II untuk membayar sisa hutang dari Tegugat I (hal.6 dari Putusan Pengadilan Negeri Medan No.154/Pdt.G/2015/PN.Mdn) maka akan diperoleh suatu fakta
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 35 dari 53 Hal
hukum bahwa “take over” proyek pengadaan dan pemasangan Cooling Radiator untuk proyek PLTD Likupang sudah dialihkan dari Tergugat I/Pembanding kepada Tergugat II/Terbanding II, oleh karena itu segala tanggung jawab pelaksanaan proyek maupun pembayaran sisa hutang Tergugat I/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding I mutatis mutandis sudah beralih kepada Tergugat II/Terbanding II;
3. Bahwa seharusnya dengan adanya pemberitahuan Tergugat
I/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding I dengan bukti TI-8 dan TI-9, maka Penggugat/Terbanding I wajib memberi jawaban atas surat tersebut guna kepastian sikap, namun ternyata Penggugat/Terbanding I tidak memberikan jawaban/keberatan, dengan demikian secara hukum dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding I mengakui/membenarkan adanya take over (pengalihan) dari Tergugat I/Pembanding kepada Tergugat II/Terbanding II, hal tersebut dapat dipertegas lagi yang dibuktikan bahwa Penggugat/Terbanding I telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Tergugat II/Terbanding II dan juga telah menerima beberapa kali pembayaran dari Tergugat II/Terbanding II yakni:
a) Pertama tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah);
b) Kedua pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp.75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
Dan dengan adanya penerimaan uang oleh Penggugat/Terbanding I
dari Tergugat II/Terbanding II membuktikan bahwa
Penggugat/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah
mengakui adanya take over (pengalihan) tersebut, dan pembayaran
yang dilakukan Tergugat II/Terbanding II kepada Penggugat
dilakukan pada waktu proses perkara sedang berjalan atau belum
putus,maka telah terbukti dipersidangan bahwa pembayaran
selanjutnya atas hutang Tergugat I/Pembanding kepada Penggugat/
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 36 dari 53 Hal
Terbanding I telah beralih menjadi tanggung jawab Tergugat II/Terbanding II, dan karena itu jelas bahwa Tergugat I/Pembanding tidak ada melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat/Terbanding I;
4. Bahwa oleh karena Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan bukti TI-8 dan bukti TI-9 sehingga menyebabkan putusan aquo tidak berkeadilan dan berkebenaran, oleh karena itu patut dan beralasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya;
III. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang tertera
dalam putusan di halaman 35 yakni: bahwa Tergugat I tidak ada membuktikan perjanjian pengalihan hutang kepada Tergugat II.
1. Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak benar sama sekali atau
telah mengabaikan dan tidak meneliti dengan seksama facta-facta hukum dalam perkara ini yakni:
Bahwa Tergugat I/Pembanding telah memberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding I bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengalihkan (take over) segala tanggung jawab pekerjaan dan sisa hutangnya kepada Tergugat II/Terbanding II sesuai dengan suratnya tanggal 4 Juli 2014 No.0039/BI/HBE-2/VII/2014. Bahwa ternyata atas pemberitahuan tersebut Penggugat tidak memajukan keberatan atas surat tersebut, dan oleh karena itu sikap Penggugat/Terbanding I mengakui/membenarkan;
Bahwa dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II mengakui telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Penggugat/Terbanding I, menyangkut pembayaran sisa hutang tersebut;
Bahwa terbukti Tergugat II/Terbanding II mengakui telah beberapa kali membayar sisa hutang tersebut kepada Penggugat/Terbanding I yakni pada tanggal 29 Mei 2015 dan tanggal 31 Juli 2015, dan pembayaran tersebut dilaksanakan Tergugat II/Tergugat II kepada Penggugat/Terbanding I pada
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 37 dari 53 Hal
saat perkara dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan;
Bahwa Tergugat I/Pembanding ada melakukan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 25 Maret 2014 adalah dilakukan sebelum terjadi pengalihan (take over) kepada Tergugat II/Terbanding II;
Bahwa judex factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) telah mengabaikan facta hukum dan tidak menelitinya dengan seksama atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, maka cukup jelas bahwa putusan dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan karenanya putusan aquo patut dibatalkan;
2. Bahwa antara Tergugat II/Terbanding II dengan Penggugat/Terbanding I telah beberapa kali melakukan pertemuan untuk pelunasan sisa hutang Tergugat I/Pembanding, dan Penggugat/Terbanding I telah menerima pembayaran maka karena itu Penggugat/Terbanding I telah menarik Tergugat II/Terbanding II sebagai pihak dalam perkara ini sebagai tindak lanjut dari take over tersebut, sehingga konsekwensinya kepada Tergugat II/Terbanding II dimana Penggugat/Terbanding I mohon kepada Pengadilan agar harta Tergugat II/Terbanding II ikut diletakkan sita sebagai jaminan gugatannya;
3. Bahwa ternyata dalam putusan No.154/Pdt.G/2015/PN.Mdn
Tergugat II/Terbanding II tidak ada dibebani kewajiban apapun menyangkut pembayaran sisa hutang Tergugat I/Pembanding, karena judex factie tidak mempertimbangkan fakta hukum diatas dengan seksama dan benar, oleh karena itu putusan dalam perkara aquo harus dibatalkan;
IV.Judex facti tingkat pertama telah keliru karena tetap menerima dan
mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat I/Pembanding dan selanjutnya setelah terjadi take over pembayaran dilakukan Tergugat II/Terbanding II saat pemeriksaan perkara berlangsung.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 38 dari 53 Hal
1. Bahwa pada hakekatnya tujuan gugatan diajukan adalah agar dipenuhinya suatu tuntutan yang ada didalamnya. Dengan demikian bila tuntutan yang disampaikan didalam gugatan tidak dilaksanakan maka beralasan hukum bila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Bahwa faktanya dipersidangan terbukti Tergugat II/Terbanding II telah melakukan pembayaran atas sisa isi perjanjian jual beli No.012/KP/PHBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator beserta aksessorisnya untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan Likupang Kota Madya Menado, Sulawesi Utara serta Amandemen No.001/ADDSPK/HBE-2/SUR/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011;
3. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II sebagaimana dalam jawabannya yang dengan tegas menyatakan untuk menunjukkan itikad baik pekerjaan tersebut (pengadaan, pengiriman dan pemasangan Cooing radiator beserta Aksessoriesnya untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan Likupang Kota Madya Manado Sulawesi Utara) telah di take over kepada Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat II/Terbanding II telah melakukan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding I sebanyak 2 (dua) kali pembayaran masing-masing bertanggal 20 Mei 2015 dan 31 Juli 2015 dan telah diterima oleh Penggugat/Terbanding I sebesar Rp175 .000.000 (seratus tujuh lima juta rupiah);
4. Bahwa sebagai wujud itikad baik untuk pelunasan hutang Pembanding/Tergugat I yang sebelumnya telah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yakni:
1. Pembayaran sebesar Rp.5.261.697.000,- (lima milar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
2. Pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan pembayaran selanjutnya oleh Tergugat II/Terbanding II setelah terjadi take over/pengalihan dari Pembanding/Tergugat I kepada Tergugat II/Terbanding II yang mana hal itu telah disetujui oleh kedua belah pihak;
5. Bahwa karena diterima pembayaran tersebut oleh Terbanding I/Penggugat, maka Pembanding/Tergugat I sangat keberatan apabila
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 39 dari 53 Hal
Pembanding/ Tergugat I tetap dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat/Terbanding I;
6. Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini tanpa mempertimbangkan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II/Terbanding II yang telah melakukan pembayaran setelah take over dengan Tergugat I/Pembanding adalah pertimbangan yang keliru, dan untuk itu putusan dalam perkara aquo patut dibatalkan;
V. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan
gugatan Penggugat, karena tidak mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam pembayaran sisa pelunasan isi Perjanjian jual beli No.012/KP/PHBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator beserta aksessorisnya untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan Likupang Kota mdya Menado, Sulawesi Utara serta Amandemen No.001/ADDSPK/HBE-2/SUR/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011:
1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya pada hal
34 alinea 1 dapat diterima sepanjang mengenai adanya Perjanjian jual beli No.012/KP/PHBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator beserta aksessorisnya untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan Likupang Kota mdya Menado, Sulawesi Utara serta Amandemen No.001/ADDSPK/HBE-2/SUR/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011.antara Pembanding/Tergugat I dengan Terbanding I/Penggugat;
2. Bahwa untuk pertimbangan berikutnya mengenai sisa pembayaran pelunasan hutang, dengan tegas Pembanding/Tergugat I menyatakan tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang telah keliru dengan menyatakan Tergugat I/Pembanding wanprestasi kepada Penggugat/Terbanding I karena tidak melakukan pembayaran sisa pelunasan isi perjanjian;
3. Bahwa Pembanding/Tergugat I menguraikan kembali kronologis
secara lengkap pelaksanaan kontrak tersebut yakni: - Awalnya kontrak berlaku antara Pembanding/Tergugat I
dengan Terbanding I/Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 40 dari 53 Hal
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Pembanding/Tergugat I seperti tertera dalam butir IV diatas, bahwa pembayaran telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian terjadi take over/pengalihan dari Pembanding/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II terhadap pekerjaan dan pelunasan sisa hutangnya, serta pengalihan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I, dan hal tersebut tidak ada keberatan dari Terbanding I/Penggugat, terbukti Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II/Tergugat II telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas tentang sisa hutang Pembanding/Tergugat I, dan Terbanding II/Tergugat II telah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali kepada Terbanding I/Penggugat;
4. Bahwa untuk sisa pembayaran atas isi Perjanjian jual beli No.012/KP/PHBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator beserta aksessorisnya untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan Likupang Kota mdya Menado, Sulawesi Utara serta Amandemen No.001/ADDSPK/HBE-2/SUR/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011, telah Pembanding/Tergugat I sampaikan kepada Terbanding I/Penggugat secara lisan maupun tertulis, tanpa melakukan perubahan isi perjanjian yang telah ada;
5. Bahwa adapun isi kesepakatan yang dibuat adalah terkait cara dan waktu pembayaran, dimana disepakati sisa pembayaran dari Pembanding/ Tergugat I kepada Penggugat/Terbanding I dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II dengan penyerahan asset Tergugat I/Pembanding kepada Tergugat II/Terbanding II (bukti T.I-8 dan T.I-9);
6. Bahwa sebelum adanya realisasi pembayaran dari Tergugat I/Pembanding pada tanggal 25 Maret 2014 kepada Penggugat/Terbanding I sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri dan telah diterima oleh Penggugat/Terbanding I;
7. Bahwa selanjutnya pembayaran sisa pelunasan Perjanjian jual beli No.012/KP/PHBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator beserta aksessorisnya untuk proyek PLTD LIKUPANG di Kecamatan Likupang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 41 dari 53 Hal
Kota mdya Menado, Sulawesi Utara serta Amandemen No.001/ADDSPK/HBE-2/SUR/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011 dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II sebagai wujud realisasi take over yang terjadi dari Pembanding/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II;
8. Bahwa pembayaran tersebut sejalan dengan pengakuan dari Tergugat II/Terbanding II didalam jawabannya yang dengan tegas menyatakan untuk menunjukkan itikad baik pekerjaan tersebut telah dilakukan take over/pengalihan kepada Terbanding II/Tergugat II, dan Terbanding II/Tergugat II telah melakukan pembayaran dan telah diterima oleh Terbanding/Penggugat sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa berangkat dari uraian fakta yang Pembanding/Tergugat I diuraikan diatas, maka terbukti Judex Factie tingkat pertama keliru karena telah mengabaikan hubungan hukum antara TerbandingI/Penggugat, Pembanding/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II, terlebih lagi berdasarkan bukti dan fakta, TerbandingI/Penggugat telah mendapatkan dan menerima setiap pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding II/tergugat II terkait maksud adanya take over/pengalihan pembayaran sisa pelunasan kepada TerbandingI/Penggugat dari Pembanding/Tergugat I menjadi beban dari Terbanding II/Tergugat II;
10. Bahwa bila memang judex factie tingkat pertama menyatakan hubungan hukum yang terjadi antara TerbandingI/penggugat, Pembanding/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah merugikan Terbanding I/Penggugat justru yang terjadi adalah sebaliknya, dengan adanya hubungan hukum tersebut kekurangan pelunasan pembayaran isi Perjanjian jual beli No.012/KP/PHBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 tersebut telah terealisasi untuk menghindarkan Terbanding I/Penggugat dari kerugian;
11. Bahwa kembali Pembanding/Tergugat I tegaskan, pembayaran sisa pelunasan atas Perjanjian jual beli tersebut, sejak awal dilakukan dengan itikad baik mulai dari pembayaran pertama hingga kepada saat dilakukan pengalihan pembayaran kepada TerbandingII/Tergugat II, sehingga sepatutnya pertanggung jawaban dibebankan kepada Terbanding II/Tergugat II, agar dapat dilakukan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 42 dari 53 Hal
peletakan sita atas harta Terbanding II/Tergugat II dan bila perlu dilakukan lelang untuk membayar sisa hutang kepada TerbandingI/Penggugat;
12. Bahwa karena itu pertimbangan Judex factie dalam perkara aquo telah keliru, maka putusan Judex Factie ini tidak dapat dipertahankan oleh karena itu harus dibatalkan;
Maka berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding uraikan diatas,
berkenan apa kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan atau Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili untuk memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut: “MENGADILI”
- Menerima Permohan Banding dari Pembanding berikut dengan alasan-alasan dalam memori banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 154/Pdt.G/2015/PN.Mdn untuk seluruhnya;
MENGADILI SENDIRI
DALAM EKSEPSI 1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat I untuk
seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak
dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk
seluruhnya; 2. Menyatakan Pembanding/Tergugat I tidak melakukan
perbuatan ingkar janji ( wan prestasi); 3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 43 dari 53 Hal
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Membaca , Tambahan Memori Banding Kuasa Pembanding
semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Pebruari 2017 ; dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat tanggal 23 Maret 2017 ; dan kepada Turut Terbanding I / Tergugat II diberitahukan tanggal 09 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding II / Tururt Tergugat tanggal 23 Maret 2017 ;
Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding I / Penggugat dr dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Medan tanggal 22 Pebruari 2017, dan telah diberitahukan kepada
Pembanding / Tergugat I pada tanggal 06 Maret 2017 ; kepada Terbanding /
Penggugat tanggal 23 Maret 2017 ; kepada Turut Terbanding I / Tergugat II
tanggal 02 Maret 2017 ; yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I mengajukan upaya Banding dengan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterima TURUT TERBANDING/ dahulu TURUT TERGUGAT tanggal 18 November 2016. Atas Memori Banding PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I tersebut, TURUT TERBANDING/ dahulu TURUT TERGUGAT secara tegas menolak Memori Banding dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh TURUT TERBANDING/ dahulu TURUT TERGUGAT, sebagaimana terurai di bawah ini :
1. Bahwa TURUT TERBANDING/ dahulu TURUT TERGUGAT menerima Memori Banding PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 November 2016, dengan demikian Kontra Memori Banding ini telah diajukan dan memenuhi syarat tenggang waktu menurut undang-undang, oleh karenanya mohon diterima dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
2. Bahwa TURUT TERBANDING/ dahulu TURUT TERGUGAT menolak tegas seluruh dalil PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya karena secara yuridis substansial dalil PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I tersebut tidak berdasarkan hukum serta tidak relevan sama sekali, kecuali hal-hal yang diakui oleh TURUT TERBANDING/ dahulu TURUT TERGUGAT secara tegas dalam Kontra Memori Banding ini.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 44 dari 53 Hal
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN.Mdn
tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana tersebut di atas adalah sudah tepat,
berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan tepat dalam menerapkan
hukum, karena didasarkan pada bukti-bukti dengan kekuatan pembuktian
yang sempurna.
4. Adapun keberatan-keberatan TURUT TERBANDING/ dahulu TURUT
TERGUGAT dalam Memori Banding yang dimohonkan oleh
PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I tersebut adalah sebagai berikut :
I. TERHADAP KEBERATAN DALAM MEMORI BANDING
5. Bahwa dalil PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I yang selurunya pada
pokonya memberikan dalil bahwa Majelis Hakim keliru terhadap fakta
persidangan tentang take over pekerjaan, tagihan dan sisa pembayaran,
adalah dalil yang tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan
TURUT TERBANDING/ dahulu TURUT TERGUGAT.
6. Bahwa ditariknya TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT
sebagai pihak dalam gugatan a quo adalah terkait obyek perkara yaitu Surat
Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal 18 Oktober
2010 tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator
Beserta Aksesorinya untuk proyek PLTD LlKUPANG di Kecamatan
Likupang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara. Terkait hal tersebut posisi
TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERBANDING/dahulu TURUT
TERGUGAT dalam perjanjian tersebut merupakan pihak ketiga yang tidak
mempunyai hubungan hukum apapun dengan TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT.
Bahwa untuk membuat terang hal-hal terkair Pembangkit Listrik Tenaga
Diesel Likupang, maka TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT
menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Dalam proyek PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) di Likupang,
Kota Madya Manado TURUT TERBANDING/dahulu TURUT
TERGUGAT memiliki hubungan hukum dengan Joint Operation PT
Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 45 dari 53 Hal
b. Hubungan hukum tersebut dilakukan oleh Unit TURUT
TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT yaitu PT PLN (Persero)
Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dengan Joint
Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi
sebagaimana Perjanjian Tentang Pengadaan Jasa Sewa Genset
Berbahan Bakar Marine Fuel Oil (MFO) Kapasitas 20MW di Sistem
Minahasa Berlokasi di Gardu induk Likupang Desa Wineru, Kecamatan
Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara tanggal 12 Maret 2010
dengan Nomor PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah dan Gorontalo 011.PJ/611/WSUTG/2010 dan Nomor Joint
Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi
02/BBE/SPK-PLN/III/2010 (selanjutnya disebut Perjanjian Sewa
Genset).
c. Dalam perjanjian sebagaimana pada huruf b diatas, yang menjadi
lingkup pekerjaan adalah Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan
PT Bangun Panca Sarana Abadi menerima dan mengerjakan
Pengadaan berikut pemasangan dan pengoperasian mesin sewa Diesel
Genset berbahan bakar MFO dengan pasokan daya 20 MW netto,
termasuk fasilitas interkoneksi dan fasilitas pendukung operasi lainnya
serta tangki timbun BBM-MFO 1 x 1.000 kL, BBM-HSD1 x 100 kL,
hingga dapat masuk ke switch gear 20 kV rnilik PT PLN (Persero)
Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dalam jangka
waktu 4 (empat) tahun.
d. Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana
Abadi menjamin bahwa Objek Sewa dalam kondisi dapat dioperasikan
dengan baik andal serta dilakukan uji kelayakan operasi yang
ditunjukkan dengan Sertifikat Laik Operasi. Objek sewa juga harus
dapat dioperasikan secara kontinyu 24 jam sehari 7 hari seminggu
dan 365 hari setahun tanpa mengakibatkan gangguan tegangan dan
frequensi atau mengakibatkan beban kejut (sudden load) atau trip pada
system kelistrikan PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah dan Gorontalo.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 46 dari 53 Hal
e. Dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Genset sebagaimana tersebut
pada huruf b di atas, antara PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah dan Gorontalo dengan Joint Operation PT Bakara
Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi telah sepakat
melakukan amandemen Perjanjian yaitu amandemen pertama pada 7
Oktober 2010 dan Amandemen ke dua pada 22 Juli 2014.
Berdasakan uraian di atas maka berdasarkan fakta hukum terkait PLTD
Likupang TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT melalui PT
PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo
hanya memiliki hubungan hukum dengan Joint Operation PT Bakara Bumi
Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi. Dalam hubungan hukum ini
TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT adalah pihak pembeli
dari energi listrik (kWh) yang dihasilkan/dioperasikan oleh mesin
genset/diesel milik Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun
Panca Sarana Abadi.
7. Bahwa Perjanjian Sewa Genset antara TURUT TERBANDING/dahulu
TURUT TERGUGAT melalui PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah dan Gorontalo dan Joint Operation PT Bakara Bumi
Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi merupakan perjanjian yang sah
dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam
pelaksanaan Perjanjian Sewa Genset tersebut, TURUT
TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT merupakan pembeli yang
beritikad baik dan selama pelaksanaan perjanjian tidak pernah melakukan
cidera janji terhadap penjual yaitu Joint Operation PT Bakara Bumi Energi
dan PT Bangun Panca Sarana Abadi.
TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT telah melaksanakan
semua kewajiban dalam perjanjian sewa genset dengan Joint Operation PT
Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi termasuk
membayar energi listrik yang dihasilkan oleh PLTD Likupang.
Dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Genset antara TURUT
TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT dan Joint Operation PT Bakara
Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi, PLTD Likupang tetap
milik Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 47 dari 53 Hal
Abadi, karena TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT hanya
membeli energi listrik yang dijual Joint Operation PT Bakara Bumi Energi
dan PT Bangun Panca Sarana Abadi.
8. Bahwa berdasarkan norma hukum yang dianut bersama bahwa pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara memberikan perlindungan berupa penanggungan pasal tersebut menyebutkan:
“Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu : pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”
Hal ini juga mengikat penjual yaitu Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1492, yaitu :
“Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penanggungan, namun penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seorang piak ketiga, atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga memilikinya tersebut dan tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.”
Bahwa dalam yurisprudensi Putusan MA No.1230 K/Sip/1980 juga dianut bahwa “Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.” Dengan demikian berdasarkan hukum kedudukan TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT dalam Perjanjian Sewa Genset dengan Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi adalah pembeli dengan itikad baik.
II. TERHADAP POKOK PERKARA
9. Bahwa TERBANDING/ dahulu TERGUGAT dalam kontra memori banding
ini, menguraikan kembali duduk perkara, hal mana sesuai bukti-bukti otentik
yang disampaikan secara sistematis kronologis.
10. Bahwa TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT tidak memiliki
hubungan hukum apapun dalam perjanjian yang menjadi obyek perkara
yatu Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 012/KP/HBE-2/X/2010, tertanggal 18
Oktober 2010 tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling
Radiator Beserta Aksesorinya untuk proyek PLTD LlKUPANG di Kecamatan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 48 dari 53 Hal
Likupang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara. Perjanjian ini adalah antara
PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I dengan TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT.
Terkait hal tersebut posisi TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT dalam perjanjian tersebut merupakan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT
11. Bahwa TURUT TERGUGAT bukanlah debitur yang lalai dan dalam Perjanjian Sewa Genset dengan Joint Operation PT Bakara Bumi Energi dan PT Bangun Panca Sarana Abadi merupakan pembeli dengan itikad baik sehingga TURUT TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT untuk diletakkan sita jaminan atas barang-barang yang terletak pada PLTD Likupang berupa 3 unit cooling radiator sebagaimana posita PENGGUGAT pada halaman 10 dan petitum PENGGUGAT halaman 12-13, karena perbuatan tersebut akan mengganggu penyaluran tenaga listrik untuk kepentingan umum di Sistem Minahasa Berlokasi di Gardu induk Likupang Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
12. Bahwa TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT menolak permohonan putusan uit voerbaar bij voorraad yang diajukan TERBANDING/dahulu PENGGUGATbaik pada posita halaman 11 dan petitum angka 8 halaman 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan uit voerbaar bij voorraad, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 49 dari 53 Hal
Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisonil, sebagai berikut:
“Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisonil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).
Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan:
Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”
Lebih lanjut, Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (“Buku II MA”) juga mengatur bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dengan seksama mengenai gugatan provisi sebagaimana TURUT TERGUGAT kutip di bawah ini: “Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar”
13. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, permohonan provisi TERBANDING/dahulu PENGGUGATatas putusan uit voerbaar bij voorraad patut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima
Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut diatas, uraian-uraian tersebut diatas, maka TERBANDING/ dahulu TERGUGAT dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 50 dari 53 Hal
MENGADILI
- Menolak Permohonan banding dari PARA PEMBANDING/ dahulu PARA PENGGUGAT
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 465/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 05 Oktober 2015;
- Menghukum PARA PEMBANDING/ dahulu PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.
Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, TERBANDING/ dahulu TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)
Nomor : 154/PDT.G/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Terbanding /
Penggugat pada tanggal 07 Maret 2016 dan diberitahukan kepada
Pembanding / Tergugat I pada Tanggal 10 Oktober 2016 dan kepada
Turut Terbanding I / Tergugat II diberitahukan tanggal 05 Oktober 2016 ;
kepada Turut Tergugat tanggal 10 Maret 2016 ; bahwa berkas telah selesai
diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita
acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 51 dari 53 Hal
20 Januari 2016 Nomor: 154//Pdt.G/2015/PN.Mdn, serta surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari
Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding
semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut menurut Hakim
tingkat banding tidak termuat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan
atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula
keberatan–keberatan Pembanding sebagaimana didalam memori bandingnya
telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar,
oleh karena itu memori banding tersebut tidaklah beralasan dan lebih jauh
tidak dipertimbangkan lagi ; demikian juga tentang kontra memori banding
berhubung memori banding tidak beralasan maka kontra memori banding
tersebut tidak dipertimbangkan lagi ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat
putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan
landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan
dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam
memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2016 Nomor:
154/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah
dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat I tetap
dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun
dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;
Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan
hukum lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2016
Nomor: 154//Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan No.263/PDT/2017/PT.MDN Halaman 52 dari 53 Hal
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh
kami H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH selaku Ketua Majelis dengan
ERWAN MUNAWAR, SH.MH dan AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum masing-
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Medan tanggal 06 September 2017 Nomor 263/PDT/2017/PT.MDN
untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara ;
Hakim Anggota : Hakim Ketua :
TTD TTD
1. ERWAN MUNAWAR, SH.MH H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH
TTD
2. AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum
Panitera Pengganti :
TTD
ROSELINA, SH