pengadilan tinggi medan filejl.bambu no. 64 medan, berdasarkan ... i yaitu akte perjanjian untuk...

Halaman 1 dari 43 Halaman. Putusan Nomor :268/PDT/2016/PT.MDN

P U T U S A N NOMOR : 268 / PDT / 2016 / PT. MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-------- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili

perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

FRIDA MONA SIMARMATA : Umur 60 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Alamat Jalan Setia Budi No.478,

Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Sari,

Kecamatan Medan Selayang, Kota

Medan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

Hj.ERLINA,SH, Advocat / Penasehat

Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan

Hukum “Menara Keadilan” beralamat di

Jl.Bambu No. 64 Medan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Juli 2015, semula disebut TERLAWAN / PENYITA, sekarang sebagai PEMBANDING ;

MELAWAN :

1. JHON HENRY TIONGKU MANURUNG : Umur: 40 tahun (13 Desember

1975), Pekerjaan Tentara Nasional

Indonesia (TNI), Alamat: Jalan Prona

Nomor 28 Lingkungan VII Kelurahan Cinta

Damai Kecamatan MedanHelvetia

Medan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

MAYA MANURUNG, SH, SpN, Advocat /

Pengacara pada Kantor Hukum Maya

Manurung, SH, SpN & Associates,

berkantor di Jalan Industri / Pasar

Melintang No.2 Medan Outer Ring Road

20128, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Tanggal 15 Juni 2015, semula disebut

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


PELAWAN, sekarang sebagai

TERBANDING I ;

2. TONI : Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Jalan Sunggal, Komplek Graha

Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kecamatan

Medan Sunggal, Kota Medan, semula disebut TERLAWAN / TERSITA, sekarang sebagai TERBANDING II ;

3. GLORIA SIMANJUNTAK, SH, Pekerjaan Notaris/ PPAT, Alamat Jalan

Gatot Subroto Nomor – 100 Medan, semula disebut TURUT TERLAWAN I, sekarang sebagai TURUT TERBANDING I ;

4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN MEDAN : Alamat Jalan

A.H. Nasution Medan,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :1.

ASWIN TAMPUBOLON,SH, M.Hum,

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara pada Kantor Pertanahan Kota

Medan 2. HARIS SYAHBANA PASARIBU,

SH, Kepala Sub Seksi Sengketa dan

Konflik Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Medan, 3. ROTUA

NOVIYANTI,SH, KepalaSub Seksi

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Medan 4. SABIRIN,SH, Analis

Permasalahan Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Medan, 5. ROBERT

SILALAHI, Analis Permasalahan

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Nomor : 354/ SK/ - 12. 11/ VII/ 2015,

Tanggal 10 Juli 2015 dan Surat Tugas

Nomor : 82/ Spt – 12. 71/ VII/ 2015,

Tanggal 10 Juli 2015, semula disebut

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


sebagai TURUT TERLAWAN II, sekarang

sebagai TURUT TERBANDING II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Surat Perlawanan

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

pada tanggal 17 Juni 2015, dengan Register Nomor :

318/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pelawan adalah pemegang Sertifikat Hak Milik No.8401 atas

sebidang tanah seluas 104 m² yangterletak di Jalan Setia Budi,

Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Medan Propinsi

Sumatera Utarayang diterbitkan oleh Turut Terlawan II;

2. Bahwa, tanah dan bangunan tersebut telah Pelawan beli dari

Terlawan/Tersita, yang dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku

dengan Akte Notaris Nomor : 10, pada tanggal 30 Juni 2011 yang

diperbuat dihadapan Turut Terlawan - I yaitu Akte Perjanjian untuk

menjual dan harga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

dan Pelawan telah menyerahkan uang pembayaran sejumlah

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah akte tersebut ditanda

tangani dan sisanya Pelawan angsur Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) perbulan;

3. Bahwa, setelah itu dilanjutkan dengan Akte Nomor : 19 tentang

Perjanjian Jual Beli tanggal 22 April 2014 dan kemudian dilanjutkan

dengan Akte Jual Beli Nomor 18/2014 yang diperbuat dihadapan Turut

Terlawan - I kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Pelawan

yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 8401 oleh Turut Terlawan II;

4. Bahwa, sebelum Pelawan membeli tanah dan bangunan milik Pelawan

tersebut dari Terlawan/ Tersita, Terlawan/ Penyita dan Terlawan/ Tersita

telah melakukan Perjanjian pada tanggal 21 April 2009 dengan Akta

Nomor : 4, tentang ”Perjanjian Pembangunan Rumah Dan Penentuan

Bagian” dan Akta Nomor : 5 tentang ”Kuasa”, keduanya dibuat

dihadapan Turut Terlawan - I, dengan demikian baik Terlawan/ Penyita

maupun Terlawan/Tersita demi hukum harus melaksanakan perjanjian

tersebut dengan itikad baik ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


5. Bahwa, atas dasar Perjanjian Pembangunan Rumah Dan Penentuan

Bagian serta Kuasa tersebut, maka Terlawan/Tersita telah memiliki legal

standing untuk melakukan perbuatan hukum atas 1 (satu) bidang tanah

berikut bangunan yang ada diatasnya, sehingga setiap perbuatan hukum

antara Terlawan/Tersita dan Pelawan adalah sah dan berdasarkan

hukum ;

6. Bahwa, tanah dan Rumah Toko tersebut sampai dengan saat ini dikuasai

oleh Pelawan, akan tetapi kemudian Pelawan terkejut tatkala menerima

surat dari Pengadilan Negeri Medan yaitu : Penetapan Nomor 55/ Eks/

2014/ 514/ Pdt.G/ 2013/ PN.Medan Tertanggal 24 Maret 2015, Perihal :

Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan Atas Sebidang Tanah

Terletak di Jalan Setia Budi, Pasar V No.88, Kelurahan Tanjung Sari,

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan yang diajukan oleh Terlawan/

Penyita ;

7. Bahwa, Pengadilan Negeri Medan melalui suratnya tersebut akan

melakukan Eksekusi atas 3 (tiga) Rumah Toko, yaitu :

7.1. Rumah Toko bersertifikat Hak Milik Nomor : 8404, Tahun 2014

yang berbatas sebagai berikut :

Sebelah Timur berukuran 3,80 m berbatas dengan Jalan Setia

Budi ;

Sebelah Utara berukuran 19 m berbatas dengan Ruko Nomor 2

atau Mona Frida Simarmata ;

Sebelah Barat berukuran 3,80 m berbatas dengan tanah Frida

Mona Simarmata ;

Sebelah Selatan berukuran 19 m berbatas dengan Ruko No. 4

SHM Nomor : 08405/2014 ;




Budi ;

Sebelah Utara berukuran 19 m berbatas dengan ruko Nomor 3

sertifikat Nomor : .0804 Tahun 2014;

Sebelah Barat berukuran 3,80 m berbatas dengan tanah Frida

Mona Simaarmata ;

Sebelah Selatan berukuran 19 m berbatas dengan Ruko No.4

SHM No.08406/2014 ;



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



Budi ;

Sebelah Utara berukuran 19 m berbatas dengan ruko Nomor 4

SHM No.0804/2014 ;

Sebelah Barat berukuran 3,80 m berbatas dengan Sotar

Panjaitan ;

Sebelah Selatan berukuran 19 m berbatas dengan Ruko No.4

SHM No.08405/ 2014 ;

Kesemuanya setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Pasar V No.

88, Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Kota

Medan, masing masing Ruko bertingkat III berukuran kurang lebih

3,80 m x 6 m yang diberi Nomor 3,4 dan 5 ;

8. Bahwa, setelah Pelawan teliti Surat Eksekusi Pengadilan tersebut

ternyata salah obyek dan salah alamat, karena yang akan dieksekusi

bukan tanah dan Rumah Toko Pelawan, karena tanah dan rumah milik

Pelawan bukan terletak di Jalan Setia Budi Pasar V No. 88, Kelurahan

Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, tetapi terletak di

Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang,

Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan bukan dengan Sertifkat Hak

Milik sebagaimana yang disebut oleh Pengadilan (Point : 7 diatas)

karena Sertifikat Hak Milik Pelawan adalah Nomor : 8401 sehingga

Eksekusi tersebut salah obyek dan salah alamat dan mohon eksekusi

tersebut dicabut/diangkat ;

9. Bahwa, Pelawan sangat keberatan dengan serangkaian tindakan Sita

Eksekusi yang telah diletakkan tersebut adalah salah obyek dimana

tanah dan Rumah Toko milik Pelawan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

: 8401 yang terletak di Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari

Kecamatan Medan Selayang, Medan Propinsi Sumatera Utara;

10. Bahwa, Pelawan tidak pernah tahu dan tidak pernah ikut sebagai pihak

dalam perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Medan baik

sebagai Penggugat, Tergugat maupun Tergugat Intervensi sehingga

secara yuridis formal harta benda hak pihak ketiga (Ic. Pelawan) tidak

dapat diletakkan Sita Eksekusi dimana ianya sendiri tidak ikut sebagai

pihak dalam perkara tersebut ;

11. Bahwa, berdasarkan alasan alasan diatas menjadi jelas bahwa

Peletakan Sita eksekusi Nomor : 55/ Eks/2014/514/Pdt.G.2013/PN.Mdn

dimaksud yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2015 terhadap

tanah dan rumah milik Pelawan dengan melanggar hak hak Pelawan,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


adalah merupakan serangkaian tindakan melawan hukum materil dan

tata tertib hukum acara dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi

hukum, berkonsekwensi Sita Eksekusi yang diletakkan terhadap tanah

dan rumah harus segera dicabut/diangkat ;

12. Bahwa, sehubungan Pelawan adalah Pelawan yang baik (geode

opposant) dan dalam mengajukan Perlawanan ini berdasarkan pada

bukti yang autentik vide Pasal 191 Rbg/180 HIR, menurut hukum maka

demi kepentingan dan Hak Private Pelawan sepatut dan seadilnya

putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walau

ada perlawanan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

13. Bahwa, oleh karena itu Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri

Medan sebelum memeriksa dan mengadili pokok perlawanan ini lebih

lanjut, agar terlebih dahulu memberikan Putusan Provisional yang

berisikan pada pokoknya “untuk mencabut/mengangkat pelaksanaan

eksekusi (executorial) terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan

Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota

Medan, Propinsi Sumatera Utara, sampai dengan Perlawanan ini

memperoleh suatu Keputusan Tetap”;

Berdasarkan dalil dalil Perlawanan yang telah Pelawan kemukakan dalam

uraian Posita tersebut diatas, Pelawan memohon agar Ketua Pengadilan

Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

kiranya dapat bertindak seadil adilnya, dengan terlebih dahulu memanggil

pihak dalam perkara ini untuk itu didengar keterangan dipersidangan,

selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Mencabut/Mengangkat Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 55/ Eks/ 2014/

514/ Pdt.G.2013/ PN.Mdn atas sebidang tanah dan rumah terletak di


Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (geode opposant);

3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pemegang Sertifikat Hak Milik

No.8401 atas Sebidang Tanah Dan Rumah terletak di Jalan Setia Budi,

Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Provinsi Sumatera Utara, Yang Diletakkan Sita Eksekusi No.55/Eks/

2014/ 514/ Pdt.G/ 2013/PN.MDN;

4. Menyatakan oleh karenanya, Sita Eksekusi atas tanah seluas 104m²

terletak di Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan

Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berikut bangunan

yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 8401 adalah Hak

Milik Pelawan, Yang Diletakkan Sita No.55/Eks/2014/514/ Pdt.G/

2013/PN.MDN adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Memerintahkan agar Sita Eksekusi atas tanah seluas 104m² terletak di


Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berikut bangunan yang ada

diatasnya hak Pelawan dengan Sertifikat Hak Milik No.8401 tersebut

segera diangkat atau dicabut;

6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta

merta (Uitoerbaar Bij Vooraad), walau ada verzet, banding, kasasi,

maupun Peninjauan Kembali;

7. Menghukum Terlawan/Penyita, Terlawan/Tersita, Turut Terlawan - I dan

Turut Terlawan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan agar serta merta ((Uitoerbaar

Bij Vooraad), walau ada verzet, banding, kasasi, maupun Peninjauan

Kembali;

9. Membebankan ongkos perkara kepada Terlawan/Penyita, Terlawan

Tersita, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II;

SUBSIDAIR :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (Ex

aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Atas Perlawanan tersebut, PELAWAN /

TERBANDING I telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan

tanggal 28 OKTOBER 2015, yang isinya sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi :

Eksepsi tentang tidak adanya hubungan hukum dengan Pelawan;

Bahwa Terlawan/Penyita tidak mengenal Pelawan dan tidak

mempunyai hubungan hukum apapun dengan Pelawan;

Bahwa objek yang dibeli pelawan adalah tanah milik

Terlawan/Penyita ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa, Pelawan mengakui objek yang dibeli pelawan adalah dari

Terlawan/Tersita;

Bahwa, Terlawan/Tersita hanyalah membangun diatas tanah milik

Terlawan/Penyita, yaitu membangun 5 (lima) Ruko 3 (tiga) untuk

Terlawan/ dan 2 (dua) untuk Terlawan/Penyita ;

Bahwa, Bangunan Ruko yang diperjanjikan tidak selesai terbengkalai

padahal diperjanjikan akan selesai dalam 12 bulan, ternyata sampai

3 (tiga) Tahun tidak selesai bahkan hingga kini bagian dari

Terlawan/Penyita tidak diselesaikan dan tidak diserah terimakan,

akhirnya Terlawan/Penyita mengalami kerugian yaitu hilangnya

tanah serta surat-surat kepemilikannya yang telah diberikan kepada

Terlawan/Tersita;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut Pengadilan telah menetapkan

bahwa Terlawan/ Tersita telah melakukan Wanprestasi dalam

perkara pokok dan oleh karena telah berkekuatan hukum tetap maka

demi kepastian hukum Terlawan/ Penyita telah melakukan Sita (CB)

terhadap objek perkara dimaksud;

Bahwa, berdasarkan hal demikian jelas Terlawan/Penyita tidak

mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan bahkan sampai

perkara pokok selesai diputus Pelawan tidak pernah muncul, namun

saat dilakukan Sita baru Pelawan menampakan dirinya ;

Bahwa, berdasarkan uraian hukum tersebut diatas mohon kiranya

Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima Eksepsi dari

Terlawan/Penyita dan menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat

diterima (N.O);

I. Dalam Provisi :

Bahwa permohonan Provisi yang diajukan Pelawan didalam

Gugatannta adalah Patut ditolak karena tidak ada hal yang

mendesak, biasanya provisi dapat dikabulkan apabila ada hal yang

mendesak ;

Berdasarkan demikian maka permohonan provisi tersebut tidak

beralasan hukum diajukan;

II. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa, apa-apa yang Terlawan/ Penyita uraikan dalam Eksepsi

tersebut diatas juga merupakan jawaban dalam pokok perkara ini

dan tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa, Pelawan menyakatan dalam Gugatanya bahwa Pelawan

secara prosedur hukum telah melakukan jual beli objek terperkara

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dengan Terlawan/Tersita pada tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan

Akte No. 10 tentang Akte Perjanjian untuk menjual dan harganya

sebesar Rp 650.000.000,- ( enam ratus lima puluh juta rupiah )

dan setelah Akte ditanda tangani dibayar sebesar Rp

300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) dan sisanya diangsur

sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) per bulannya

yang dibuat dihadapan Turut Terlawan – I ;

Bahwa, secara hukum pula seharusnya Terlawan/Tersita tidak

melakukan jual beli tersebut kepada Pelawan apalagi dihadapan

Turut Terlawan-I , karena Turut Terlawan-I mengetahui Akte No.4

dan No.5 adalah dibuat dihadapannya antara Terlawan Tersita

dengan Terlawan Penyita pada tanggal 21 April 2009 yang mana

isi akte tersebut Perjanjian Bangun Bagi dan Akte Kuasa;

Bahwa, didalam Perjanjian tersebut Terlawan/ Penyita memiliki

tanah dan Terlawan / Tersita membangun Ruko diatasnya

sebanyak 5 ( lima ) Ruko 3 ( tiga ) Ruko untuk Terlawan-Tersita

dan 2 (dua) Ruko untuk Terlawan/ Penyita siap Huni, ada Air dan

Lampu dan Bangunan tersebut diperjanjikan selesai 12 (dua

belas) bulan beserta dengan surat-suratnya yaitu Sertipikat Hak

Milik;

Bahwa, untuk memohon hak atas tanah yang dibangun bagi

tersebut Terlawan/ Tersita diberi Kuasa, yaitu Akte No. 5 tanggal

21 April 2009 dihadapan Notaris Turut Terlawan- I untuk membuat

Sertipikat dan untuk itu Terlawan Penyita memberikan seluruh

surat-surat dari alas hak atas tanah tersebut kepada Terlawan

Tersita;

Bahwa, ternyata hingga kini bangunan tersebut juga belum

selesai dan tidak ada diserah terimakan, namun aneh bagian dari

Terlawan Tersita yang 3 (tiga) Ruko telah dijualnya tanpa

menyelesaikan bangunannya kepada Pelawan apalagi milik

bagian Terlawan/ Penyita yang 2 (dua) Ruko tersebut, jelas dalam

hal ini Terlawan/ Penyita sangat dirugikan kehilangan tanah dan

bangunannya juga tidak selesai diterlantarkan bahkan surat-surat

atas tanah tersebut telah pula terbit sertipikat keatas nama

Pelawan, pada hal dalam Perjanjian tersebut disebut bangunan

tersebut selesai selama 12 ( dua belas ) bulan yaitu dari tanggal

21 April 2009 s/d 21 April 2010 ternyata sampai gugatan

dimajukan juga belum selesai;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa, jelas atas kerugian tersebut Terlawan Penyita menggugat

Terlawan/ Tersita, Notaris atau Turut Terlawan- I dan BPN Turut

Terlawan-II ke Pengadilan Negeri Medan atas perbuatan

Wanprestasi sebagaimana perkara pokok No.

514/Pdt.G/2013/PN-Medan yang diputus tanggal 26 Maret 2014;

Bahwa, berdasarkan demikian Pelawan menyatakan bahwa atas

perjanjian membangun tersebut yang dibuat tanggal 21 April 2009

Terlawan/ Tersita telah memiliki Legal Standing adalah tidak

benar. Maka secara hukum Pelawan adalah pembeli tidak

beritikad baik, apalagi saat itu jual beli tersebut masih bersipat

panjar (ic. Akte no. 10 tgl 30 Juni 2011) maka belum menjadi hak

milik dari Pelawan ;

Bahwa, Turut Terlawan- I sebagai Pejabat Pembuat Akte yang

mengerti hukum mengapa harus dilanjutkan Akte No. 10 tanggal

30 Juni 2011 tersebut yang masih akte panjar dilanjutkan ketahap

berikutnya yaitu tanggal 22 April 2014 berdasarkan akte No. 19

tentang Perjanjian Jual - Beli dan dibuat pula dihadapan Notaris

yang sama yaitu Anita Gloria Simanjuntak sebagai pihak dalam

perkara pokok No. 514/Pdt.G/2013/PN-Mdn tgl 26 Maret 2014

yaitu sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terlawan-I

yang secara hukum kapasitas Turut Terlawan-I ini bukan Turut

Terlawan-I tetapi adalah sebagai Terlawan karena sebagai otak

permasalahan ;

Bahwa, karena jelas kelanjutannya dalam Jual - Beli tanggal 22

April 2014 berdasarkan Akte No. 19 yang dibuat dihadapan Turut

Terlawan-I tersebut adalah cacat hukum, karena objek yang

diperjual belikan telah digugat di Pengadilan Negeri Medan dan

telah diputus tanggal 27 Maret 2014 yang amarnya membatalkan

bangun bagi serta kuasa dari Telawan Penyita kepada Terlawan

Tersita dan kepada Turut Terlawan-II yaitu BPN diperintahkan

untuk tidak melanjutkan permohonan sertipikat yang diurus oleh

Turut Terlawan-I dan perbuatan Tergugat (ic. Terlawan Tersita)

adalah perbuatan Wanprestasi;

Bahwa, Turut Terlawan-I sebagai Notaris yang paham hukum dan

juga sebagai pihak yang telah digugat didalam perkara pokok

seharusnya tidak mengeluarkan surat atau akte apapun karena

akte-akte yang dibuatnya diatas objek terperkara telah digugat di

Pengadilan dan Turut Terlawan-I tersebut ikut sebagai pihak

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


secara hukum tanah yang dalam sengketa tidak dapat diperjual

belikan atau dimohonkan hak apapun;

Bahwa, lebih fatal lagi Turut Terlawan-I membuat lagi akte Jual -

Beli No. 18 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 dimana pada

tanggal 10 Juni 2014 pihak Pengadilan telah memberitahukan isi

putusan perkara No. 514/Pdt.G/2013/PN-Mdn yang diputus tgl 27

Maret 2014 dimaksud kepada Turut Terlawan- I maka secara

hukum Turut Terlawan-I tidak menerbitkan akte apapun lagi,

maka tidak dapat dipungkiri akte jual beli tersebut adalah cacat

hukum dan batal demi hukum;

Bahwa, ada kejanggalan dalam jual beli objek terperkara dimana

telah dibuat akte jual beli tanggal 22 April 2014 berdasarkan akte

No. 19 antara Pelawan dengan terlawan tersita dihadapan Notaris

yaitu terlawan-I, bagaimana lagi dibuat akte jual beli No. 18 Tahun

2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Turut terlawan-I

mengapa dibuat 2 (dua) kali jual beli dalam objek yang sama

orang yang sama dan notaries yang sama ;

Bahwa, sementara Kuasa dari Terlawan/ Penyita kepada

Terlawan/ Tersita yang dibuat dihadapan Turut Terlawan-I

terhadap Akte Jual - Beli No. 19 tanggal 12 Juni 2014 tersebut

berdasarkan Akte Kuasa No. 5 Tanggal 21 April 2009 yang telah

dibatalkan oleh Pengadilan tanggal 27 Maret 2014 berdasarkan

perkara No. 514/Pdt.G/2013/PN-Mdn juga perkara sudah

berkekuatan hukum tetap secara hukum Turut Terlawan-II BPN

tidak melanjutkan Sertipikat dimaksud karena sedang perkara dan

Turut Terlawa-II juga ikut sebagai pihak, BPN yang ikut digugat

tidak dapat lagi mengeluarkan Sertipikat meskipun belum ada

sita, segala bentuk apapun diatas tanah yang sedang

disengketakan tidak diperbolehkan dibebankan atau dimohonkan

Hak jelas Sertipikat yang dikeluarkan atas nama Pelawan yaitu

sertipikat Hak Milik No.8401 adalah tidak prosedur dan melanggar

Peraturan hukum yang berlaku ;

Bahwa, oleh karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum

tetap maka beralasan hukum Terlawan/ Penyita memohon Sita

Eksekusi terhadap perkara pokok demi kepastian hukum dimana

telah dijalankan pada Tanggal 21 April 2015 oleh Pengadilan

Negeri Medan No. 55/Eks/2014/514/Pdt.G/2013/PN-Mdn, untuk

itu beralasan hukum untuk dipertahankan;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa, benar Terlawan/ Penyita telah memohonkan Sita

eksekusi objek terperkata dan tidak ada keraguan dan kesalahan

terhadap objek baik lokasi dan alamat terperkara karena tanah

tersebut adalah milik Terlawan/ Penyita dan saat Juru sita datang

ke lokasi dihadiri oleh Pelawan dan mengakui benar bangunan

tersebut telah dibelinya dari Terlawan/ Tersita dan seandainya

salah alamat dan ataupun salah objek sudah pasti Pengadilan

atau Juru Sita tidak akan meletakan Sita Eksekusi terhadap

perkara pokok tersebut dan hal tersebut dapat dibaca dalam

Berita Acara Sita yang diselenggarakan Tanggal 21 April 2015

No. 55/Eks/2014/514/PDT.G/2013/PN-Mdn ;

Bahwa,berdasarkan Eksepsi tersebut diatas benar Terlawan/

Penyita tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan dan

bagaimana Pelawan dapat membeli objek terperkara sementara

tanah tersebut adalah milik Terlawan/ Penyita terbukti Sertipikat

yang dimiliki Pelawan yaitu Sertipikat Hak Milik No.8401 Tahun

2014 adalah dimohonkan atau diterbitkan ke atas nama Terlawan/

Penyita dan kemudian dibalik namakan keatas nama Pelawan

berdasarkan Akte Kuasa No. 5 Tanggal 21 April 2009 yang teah

dibatalkan oleh Pengadian ;

Bahwa, seandainya ada kerugian Pelawan yang Pelawan tuntut

adalah Terlawan Tersita ( ic. Toni ) yang tidak pernah hadir

dipersidangan ternyata melakukan jual beli kepada Pelawan

dihadapan Turut Terlawan-I yang juga tidak mau hadir

dipersidangan padahal telah dipanggil secara patut begitu juga

dalam perkara pokok, maka semakin jelas jual beli tersebut

adalah hanya sebuah Rekayasa yang merugikan Terlawan-

Penyita;

Bahwa, wajar Pelawan adalah bukan pihak terhadap Sita yang

diletakan, karena saat berperkara dalam perkara No.

514/Pdt.G/2013/ PN-Mdn, Pelawan tidak ada karena Bangunan

yang dibangun bagi tersebut tidak dibangun dan baru dibangun

pada tahun 2012 dan tidak selesai ditelantarkan sementara dalam

Perjanjian Bangunan selesai dalam tempo 12 ( dua belas ) bulan

yaitu selesai ditahun 2010;

Bahwa, Pelawan baru memiliki objek terperkara secara definitip

setelah perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap, dimana

Pelawan baru memiliki objek terperkara secara definitip adalah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Akte Jual - Beli No. 18 tanggal

21 Juni 2014 dan hal itupun cacat hukum karena jual beli tersebut

dilakukan oleh Terlawan/ Tersita selaku Penjual (ic. Toni)

menggunakan Akte Kuasa No. 5 yang telah dibatalkan oleh

Pengadilan;

Bahwa, jelas secara hukum Pelawan bukanlah Pelawan yang

beritikad baik, namun beritikad buruk dengan demikian Gugatan

Pelawan harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum ;

Bahwa, untuk itu berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut

diatas Sita Eksekusi yang telah diletakan dalam Perkara No.

514/Pdt.G/2013/PN-Mdn Tanggal 27 Maret 2014 No.

55/Eks/2014/2015/Pdt.G/2013/PN-Mdn tanggal 21 April 2015

adalah tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Atas Perlawanan tersebut, TURUT TERLAWAN

II / TURUT TERBANDING II telah mengajukan Jawaban secara tertulis di

persidangan tanggal 11 November 2015, yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Turut Terlawan II tetap dengan tegas membantah dalil – dalil

Gugatan Pelawan, terkecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas

didalam Jawaban ini ;

2. Bahwa, benar Turut Terlawan – II telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik

Nomor : 8401/ Tanjung Sari terdaftar atas nama Frida Mona Simarmata

diterbitkan berdasarkan Permohonan Pemecahan/ Pemisahan Bidang

No : 3836/ 2014 tanggal 11 – 2- 2014,sesuai Surat Ukur No. 00074/

Tanjung Sari/ 2014 tanggal 11- 3 – 2014 seluas : 104 m2, terletak di

Setia Budi, Kelurahan tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota

Medan ;

3. Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor : 8401/ Tanjung Sari, merupakan

Sertifikat Hak Milik No . 8247 (Pemisahan diatas namanya sendiri) ;

4. Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor : 8401/ Tanjung Sari semula terdaftar

atas nama frida Mona Simarmata, kemudian beralih keatas nama Jhon

Henry Tongku Manurung, berdasarkan Akte Jual Beli No. 18/ 2014

tanggal 12 – 6 – 2014 yang dibuat oleh Gloria Simanjuntak,SH selaku

PPAT ;

5. Bahwa, berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah terhadap

Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8401/ Tanjung Sari telah sesuai

dengan ketentuan Prosedur yang ada dan tidak pernah ada gangguan

dari pihak manapun dan Sertifikat Hak Milik tersebut, merupakan surat

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, jadi kalau

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dilihat dari tujuan pendaftaran tanah, baik melalui Peraturan Pemerintah

Nomor : 10 Tahun 1961 maupun Nomor : 24 Tahun 1997, maka status

kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia akan terjamin

dan akan tercipta kepastian baik mengenai subjeknya, objeknya maupun

hak yang melekat diatasnya;

6. Bahwa, berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah terhadap Sertifikat

Hak Milik Nomor : 8401/ Tanjung Sari terdaftar atas nama : Jhon Henry

Tongku Manurung saat ini masih dinyatakan secara sah oleh hukum

dikarenakan terhadap Sertifikat tersebut belum pernah dibatalkan, baik

itu dijalur Pengadilan Negeri maupun Tata Usaha Negara Medan ;

7. Bahwa, sifat pembuktian Sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam

Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 ayat (1), yaitu : Sertifikat merupakan

surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

mengenai Data Fisik dan Data yuridis yang termuat didalamnya,

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang

ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;

8. Bahwa, berdasrkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, Sertifikat

sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsure –

unsur secara komulatif, yaitu :

1) Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan

hukum ;

2) Tanah diperoleh dengan itikat baik ;

3) Tanah dikuasai secara nyata ;

4) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu, tidak

ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat

ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai

penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat

9. Bahwa, Penerbitan Sertifikat a quo telah memnuhi ketentuan peraturan

perundang – undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU PA serta

Pasal 2 ayat 1 PP No. 10 tahun 1961,Jo. PP No. 24 Tahun 1997, tentang

Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Menteri Negara/ Kepala BPN No. 3

Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997,

tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu beralasan bagi Penggugat

untuk menyatakan Sertifikat a quo demi hukum harus dinyatakan sah

dan berkekuatan hukum, oleh karena itu harus dipertahankan sebagai

tanda bukti hak atas tanah ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Maka berdasrkan hal – hal tersebut diatas, Turut Terlawan – II mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan

memutuskan sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 8401/

Tanjung Sari tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian yang tercantum dalam

turunan resmi Putusan Perlawanan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

318/Pdt.Plw/20015/PN.Mdn. Tanggal 29 Februari 2016 yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menyatakan Tuntutan Provisi tidak dapat diterima (Niet

Onvantkelijverklaard) ; Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terlawan/ Penyita untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara : 1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian ;

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (geode

opposant);

3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pemegang Sertifikat Hak Milik

No.8401 atas Sebidang Tanah Dan Rumah terletak di Jalan Setia Budi,

Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,

Provinsi Sumatera Utara, Yang Diletakkan Sita Eksekusi No.55/Eks/

2014/ 514/ Pdt.G/ 2013/PN.MDNtanggal 21 April 2015 ;

4. Menyatakan oleh karenanya, Sita Eksekusi No.55/ Eks/ 2014/ 514/

Pdt.G/ 2013/ PN.MDN tanggal 21 April 2015, sepanjang/ hanya untuk/

terhadapobjek sengketa berupa : sebidang tanah diatasnya terdapat 1

(satu) unit Bangunan Permanen terbuat dari dinding batu berlantai III,

dilengkapi dengan aliran Listrik PLN dan Air Leding PAM, dengan tanah

pertapakan serta pekarangannya, yang terletak di Jalan Setia Budi,

Lingkungan – XI, Kelurahan Tanjung Sari, yang dikenal dengan Sertifikat

Hak Milik Nomor : 8401/ Kelurahan Tanjung Sari,Kecamatan Medan

Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utaraseluas 104 m², atas

nama : JHON HENRY TONGKU MANURUNG, tanah dengan ukuran

Panjang : 26 m, Lebar : 4 m, ukuran bangunan, Panjang : 19 m, Lebar :

3,8 m, dengan batas – batas tanah/ bangunan, sebagai berikut :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Sebelah Utara berbatas dengan bangunan Ruko atas nama William

Chandra;

Sebelah Selatan berbatas dengan Toko “MAKMUR JAYA”;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Setia Budi ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong milik Frida Mona

Simarmata ;

tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat kepada

Pelawan;

5. Memerintahkan agar Sita Eksekusi No.55/ Eks/ 2014/ 514/ Pdt.G/ 2013/

PN.MDN tanggal 21 April 2015, sepanjang/ hanya untuk/ terhadapobjek

sengketa : sebidang tanah diatasnya terdapat 1 (satu) unit Bangunan

Permanen terbuat dari dinding batu berlantai III, dilengkapi dengan aliran

Listrik PLN dan Air Leding PAM,dengan tanah pertapakan serta

pekarangannya, yang terletak di Jalan Setia Budi, Lingkungan – XI,

Kelurahan Tanjung Sari, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

: 8401/ Kelurahan Tanjung Sari,Kecamatan Medan Selayang, Kota

Medan, Provinsi Sumatera Utaraseluas 104 m², atas nama : JHON

HENRY TONGKU MANURUNG, tanah dengan ukuran Panjang : 26 m,

Lebar : 4 m, dengan batas – batas tanah/ bangunan, sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan bangunan Ruko atas nama William

Chandra ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Toko “MAKMUR JAYA”;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Setia Budi ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong milik Frida Mona

Simarmata,

segera diangkat atau dicabut ;

6. Menghukum Turut Terlawan - I dan Turut Terlawan II untuk tunduk dan

patuh terhadap putusan ini;

7. Menghukum Terlawan/Penyita dan Terlawan Tersita, untuk membayar

biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang

sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat

puluh Sembilan ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Perlawanan selain dan untuk seluruhnya ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Perlawanan Pengadilan

Negeri Medan Nomor : 318/Pdt.Plw/20015/PN.Mdn. Tanggal 29 Februari

2016 yang menerangkan bahwa kepada TERLAWAN / TERSITA /

TERBANDING II, TURUT TERLAWAN I / TURUT TERBANDING I, dan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


TURUT TERLAWAN II / TURUT TERBANDING II, telah diberitahukan

tentang isi Putusan Perlawanan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

318/Pdt.Plw/20015/PN.Mdn. Tanggal 29 Februari 2016 masing-masing pada

tanggal 18 Juli 2016 ;

Membaca Akte Banding Nomor : 40/2016 dari Kuasa Hukum

Pembanding semula TERLAWAN / PENYITA / PEMBANDING yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Relas Pemberitahuan Pernyataan

banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pelawan /

Terbanding I pada tanggal 12 Juli 2016, kepada Terlawan / Tersita /

Terbanding II pada tanggal 18 Juli 2016, kepada Turut Terlawan I / Turut

Terbanding I pada tanggal 18 Juli 2016 serta kepada Turut Terlawan II /

Turut Terbanding II pada tanggal 18 Juli 2016 ;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Terlawan / Penyita yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2016

yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna

kepada Pelawan / Terbanding I pada, kepada Terlawan / Tersita /

Terbanding II, kepada Turut Terlawan I / Turut Terbanding I, serta kepada

Turut Terlawan II / Turut Terbanding II melalui Pengadilan Negeri Medan

dengan surat tertanggal 7 September 2016 Nomor W2.U/6107/HT.A/IX/2016,

relas mana telah diterima dan ditandatangani oleh para pihak dan

dikembalikan / diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada

tanggal 25 Oktober 2016Yang isinya sebagai berikut :

Bahwa PEMBANDING selaku TERLAWAN / PENYITA berkeberatan

terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di

atas dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Provisi Terbanding –I Pembanding

sependapat dengan Judex facti untuk itu tidak perlu di uraikan

lagi ;

Bahwa terhadap putusan TENTANG EKSEPSI Pembanding Judex

facti mempertimbangkan bahwa terbanding 1 membeli objek

terperkara adalah dari Terbanding –II bernama TONI melalui

Turut Terlawan-1 yaitu Notaris Gloria Simanjuntak, SH atas akte

jual beli tersebut terbitlah sertipikat atas tanah tersebut keatas

nama Terbanding -1 yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan –II.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


o Kemudian karena objek terperkara telah menjadi milik Terbanding -1

berdasarkan sertipikat No. 8401 kemudian diletakan Sita Eksekusi

oleh Pembanding sebagaimana Berita Acara Sita No.

55/Eks/2014/514/PDT.G/2013/PN-Mdn Tanggal 21 April 2015, maka

terbanding-I sebagai pembeli merasa dirugikan dengan demikian

judex facti mempertimbangkan bahwa pelawan atau terbanding – I

adalah pembeli beritikad baik maka ada hubungan hukum antara

Pelawan / Terbanding-I dengan pembanding/terlawan/penyita karena

sama mengklaim sebagai pemilik yang sah atas objek terperkara;

o Bahwa yang dipertimbangkan Judex Facti diatas telah salah

menerapkan hukum karena secara hukum PELAWAN atau

TERBANDING-I membeli objek terperkara dari

TONI//Terlawan/Tersita/Terbanding-II pada Tanggal 24 April 2014

dihadapan TURUT TERLAWAN- I/ Notaris Gloria Simanjuntak, SH,

pembelian tersebut dilakukan setelah satu bulan perkara No.

514/Pdt.G/2013/PN – Mdn di putus ( ic. Putus tangga 27 Maret 2014

dibeli tanggal 24 April 2014 ) ;

o Bahwa oleh karena pembelian dilakukan pelawan tanggal 24 April

2014 sehingga pelawan atau Terbanding –I mengclaim dirinya

adalah pemilik tanah terperkara apakah pembelian secara demikian

SAH menurut Hukum ? dimana putusnya perkara pokok tanggal 27

Maret 2014 dalam amarnya dinyatakan RUKO tersebut adalah milik

Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi dalam perjanjian Bangun

bagi tersebut ;

o Bahwa benar pelawan dalam perkara No. 514/Pdt.G/2013/PN-Mdn

Tanggal 27 Maret 2014 bukan sebagai pihak Tetapi TONI/Tergugat

dan GLORIA SIMANJUNTAK,SH serta BPN/Turut Tergugat – I dan II

adalah pihak-pihak yang ikut berperkara oleh karena pelawan bukan

sebagai pihak berperkara maka untuk itu jelas pembanding tidak

mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan / Terbanding –I,

seharusnya Eksepsi Pembanding patut dikabulkan ;

o Bahwa sejalan dengan hal tersebut judex facti juga menyatakan

bahwa pelawan adalah pembeli beritikad baik dari proses yang terjadi

jelas pembeli bukanlah pembeli beritikad baik karena proses jual

belinya banyak dilakukan sampai 4 (empat ) tahap yang dilakukan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


oleh Notaris Gloria Simanjuntak, SH , jelas adanya keragu-raguan

atau Rekayasa yang dilakukan Notaris Pembuat akta-akta tersebut

sekongkol melakukan jual beli yang telah diputus pengadilan tersebut

agar seolah-olah pelawan tidak mengetahuinya adanya perkara

terhadap tanah dimaksud ;

o Bahwa meskipun jual beli tersebut benar tetapi tidak dapat dipungkiri

perbuatan jual beli tersebut adalah melanggar hukum karena dibeli

setelah perkara diputus oleh pengadilan bahwa disamping itu juga

pertimbangan judex facti menyinggung pokok perkara dimana

menurut hukum acara eksepsi adalah diluar dari pada pokok perkara

dengan demikian pertimbangan eksepsi yang menimbang pokok

perkara tidak dapat diterima dengan demikian pertimbangan Judex

facti tersebut telah salah menerapkan hukum ;

TENTANG POKOK PERKARA ; 1. Bahwa perkara No. 514/Pdt.G/2013/PN- Mdn Tanggal 27 Maret 2014

yang digugat penggugat adalah Perjanjian Bangun Bagi diatas tanah

milik Pembanding yang telah wanprestasi dimana isi dari putusan

tersebut menyatakan rumah yang 5 ( lima ) pintu tersebut adalah

menjadi milik penggugat atas kerugian penggugat atas perbuatan

Wanprestasi karena rumah yang dibagun bagi tersebut tidak selesai

hingga kini ;

2. Bahwa Ruko yang di jual Terlawan/tersita atau terbanding-II kepada

pelawan di dalam perkara aquo adalah berdasarkan perjanjian bangun

bagi bukan miliknya semata namun telah dibatalkan atas putusan

perkara dimaksud untuk itu berdasarkan peraturan yang berlaku tanah

yang dalam sengketa tidak dapat diperjual belikan bisa-bisa tanah yang

hendak dijual itu bukanlah miliknya ;

3. Bahwa bukti-bukti Pelawan atau Terbanding – I mulai darti P – 1 s/d bukti

P- 12 bukti-bukti yang dikeluarkan untuk perkara aquo adalah bukti-bukti

hasil dari perbuatan melawan hukum di Rekayasa, dibuat setelah adanya

putusan pengadilan, berdasarkan pasal 1365 KUHPdt perbuatan

Melawan Hukum itu yaitu :

Adanya perbuatan yang dilarang

Adanya kesalahan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Adanya Kerugian

Adanya kausal perbuatan dengan kerugian

Bahwa jelas barang yang diperjual beli setelah adanya putusan

pengadilan barang itu bukan milik sipenjual berdasarkan putusan

pengadilan secara hukum adalah perbuatan dilarang karena

merugikan orang dan benar perbuatan tersebut adalah salah dan

menimbulkan kerugian Pembanding :

Bahwa Notaris yang membuat Perjanjiann Jual Beli Tanggal 24 April

2014 yaitu setelah adanya putusan pengadilan tidak terjangkau oleh

Judex facti bahwa Notari tersebut jelas melanggar hukum dan UU

Notaris No 41 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15, 16

tentang kewajiban dan larangan seorang Notaris menerbitkan akte

harus sesuai dengan peraturan menjamin kepastian Tanggal

pembuatan akta dan pasal 16 bertindak jujur , seksama, tidak

berpihak dan menjaga pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

jelas dalam hal ini Notaris dan BPN telah tidak patuh dan tunduk

atas keputusan Pengadilan ;

4. Bahwa Judex facti hanya semata mempertimbangkan Perjanjian

tersebut hanya dari isi perjanjianya jual beli saja bukan terhadap

perbuatan atau perlakuan yang merugikan pihak lain atas perjanjian

yang dibuat karena diketahuinya ada sengketa namun tidak memberikan

penyuluhan hukum sebagai kewajiban atas jabatannya sebagai Pejabat

pembuat akta bahwa jual beli tersebut tidak dapat dilakukan namun

judex facti hanya mempertimbangkan bahwa pelawan mempunyai

kepentingan mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga adalah

seorang pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi ;

5. Bahwa Judex facti tidak melihat Tanggal objek jual beli yaitu Tanggal 24

April 2014 sudah ada putusan Pengadilan yaitu pada tanggal 27 Maret

2014 yaitu sebulan sesudah putus kok masih dibuat akta jual beli

padahal Notaris Gloria Simanjuntak, SH adalah pihak tergugat dalam

perkara pokok maupun dalam perkara aquo;

6. Bahwa sebenarnya jual beli tersebut dapat dicegah oleh Notaris tersebut

yang mempunyai kewajiban memberikan penyuluhan hukum bahwa

objek yang akan diperjual belikan sudah ada perkara yang

memperkarakan objek jual beli tersebut , namun dan bahkan melegalkan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


jual beli dimaksud dengan aktanya No. 19 Tanggal 24 April 2014 adalah

akta yang Cacat Hukum ;

7. Bahwa adapun dasar jual beli tersebut penjual sebagai alas haknya

adalah perjanjian No. 4 dan No. 5 Tanggal 21 April 20009 tentang

perjanjian Bangun Bagi dan kuasa yang telah dibatalkan Pengadilan dan

alangkah anehnya bila Judex Facti mengatakan bahwa Pelawan tidak

mengetahui adanya sengketa dimaksud ;

8. Bahwa Pelawan telah mempanjar objek terperkara pada Tanggal 30 Juni

2011 kemudian kembali setelah 3 (tiga) tahun baru melakukan Perjanjian

Jual beli lagi pada Tanggal 24 April 2014 akta No. 19 dihadapan Notaris

yang bersangkutan dan itupun dibuat setelah objek terperkara diputus

oleh Pengadilan selanjutnya entah alasan apa kemudian membuat lagi

akta jual beli No. 18 Tanggal 12 Juni 2014 selanjutnya baru timbul

Sertipikat balik nama ke atas nama Pelawan pada Tanggal 23 Juni 2014

setelah perkara pokoknya Inkrah maka untuk itu tidak ada satupun bukti-

bukti yang benar terhadap jual beli yang dilakukan oleh pihak-pihak

yang terkait dalam proses jual beli dimaksud ;

9. Bahwa jelas proses jual beli yang 4 ( empat ) Tahap tersebut adalah

tidak lazim dilakukan oleh seorang Notaris apalagi jual beli tersebut

diperbuat setelah adanya putusan Pengadilan terhadap objek terperkara

maka bukti-bukti dalam perkara ini yaitu akta-akta yang diterbitkan oleh

Notaris/Turut Terlawan – I adalah bukti-bukti hasil perbuatan Melawan

Hukum kiranya bukti-bukti tersebut tidak berkekuatan hukum dan harus

dibatalkan ;

10. Bahwa jelas akta No. 10 Tanggal 30 Juni 2011 tersebutpun adalah masih

panjar belum mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pemilik

jika Pembanding telah salah dalam hal ini menggugat setelah adanya

akta No. 10 tersebut adalah tidak beralasan hukum seandainyapun

timbul masalah setelah Pelawan memanjar objek terperkara seyogianya

pelawan tidak melanjutkan jual belinya resikonya lambat atau cepat

dapat digugat kembali apalagi alas hak sipenjual hanya perjanjian

bangun bagi sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika ada wanprestasi ( ic.

Perkara No. 514/Pdt.G/2013/PN-Mdn tanggal 27 Maret 2014 ) ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


11. Bahwa jika Pelawan adalah pembeli beritikad baik seyogianya

melanjutkan jual beli tersebut sebelum akta-akta No. 4 dan No. 5

Tanggal 21 April 2009 dibatalkan oleh Pengadilan maka saat jual beli

objek masih milik TONI sebagai Penjual namun dijual setelah Akta No. 4

dan 5 tanggal 21 April 2009 tersebut dibatalkan pada Tanggal 27 Maret

2014 berdasarkan putusan pengadilan dan dilakukan jual beli pada

Tanggal 24 April 2014 adalah jual beli yang yang melanggar hukum dan

kepatutan ;

12. Bahwa perkara pokok No. 514/Pdt.G/2013/PN-Mdn Tanggal 27 Maret

2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak pernah dibatalkan maka

jual beli yang dilakukan terhadap objek sengketa jelas perbuatan

melawan hukum , maka pertimbangan Judex facti terhadap sita Eksekusi

terhadap Ruko milik Pelawan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi

No. 55/Eks/2014/Pdt.G/2013/PN-Mdn Tanggal 27 Maret 2014 sita yang

dilatakkan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan

pelawan yang dihubungkan ke pasal 1365 KUHPerdata serta pengertian

melawan hukum secara luas yang terdiri dari 4 ( empat ) kategori

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TONI , NOTARIS,

PELAWAN DAN BPN satu sisi Pembanding selaku yang dirugikan oleh

si Penjual atau TONI bahkan Notaris dan BPN tersebut mengapa tidak

dilindungi Hukum ;

13. Bahwa pada hal Sita Eksekusi yang dimintakan oleh Pembanding dalam

perkara pokok tersebut adalah perujudan adanya kepastian hukum

terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan harus

dijalankan ;

14. Bahwa seandainya terhadap Sita Eksekusi tersebut pelawan tidak dapat

menikmati haknya sebagai pemilik adalah kosekwensi kebodohan dalam

membeli Objek terperkara yang tidak hati-hati atau jeli dalam membeli

suatu tanah atau rumah tanpa ada CEK AND RICEK sementara Pelawan

adalah Anggota TNI yang sadar Hukum atau ada sesuatu hal permainan

dibalik jual beli ini yang mengambil keuntungan atas permainan TONI

dan NOTARIS ? ;

15. Bahwa jika Judex facti menyatakan bahwa sita yang diletakan adalah

melanggar Hak subjektip pelawan sebagai pemiliknya adalah tidak

beralasan hukum dimana sertipikat yang dimohonkan setelah adanya

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Putusan Pengadilan bahwa objek Jual Beli bukan milik TONI/Terlawan

tersita mengapa TONI menjualnya kepada Pelawan dan dasar hak milik

Toni hanya berdasarkan Perjanjian Akta No. 4 dan 5 Tanggal 21 April

2009 yang sudah dibatalkan pengadilan pada Tanggal 27 Maret 2014 ;

16. Bahwa seandainyapun saat perkara No. 514/Pdt.G/2013/PN_Mdn

Tanggal 27 Maret 2014 tersebut belum diletakan sita namun sengketa

sudah ada dan BPN sudah digugat dengan sendirinya objek terperkara

sudah tercatat di BPN di Bahagian Sengketa Tanah dimana tanah yang

terletak di Jalan Setia Budi , Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan

Selayang, Kota Medan, seluas 104 M2 sudah disengketakan secara

hukum tidak dapat dibebankan hak apapun karena sudah tidak prosedur

lagi dan BPN harus memberikan Penyuluhan hukum kepada pemohon

Hak ataupun kepada Notaris tersebut untuk tidak di lanjutkan jelas

pejabat tersebut telah tidak patuh dan taat hukum maka dengan

sendirinya prosedur keluarnya Sertipikat tersebut adalah Cacat hukum

maka sita yang diletakan tidak ada perbuatan melawan hukum dan

dinyatakan SAH dan harus dipertahankan ;

17. Bahwa adapun kronologis akta –akta Turut Terlawan –I sangat

bertentangan dengan hukum khusus dilihat dari tanggal terbitnya akta

tersebut adalah sbagai berikut :

17. 1. - Bahwa Pada tanggal 21 April 2009 terbit Akta perjanjian No.

4 dan No. 5 antara TONI ( Terbanding-II ) dengan Pembanding yaitu

dalam hal Bangun Bagi dimana Toni sebagai Pembangun mendapat

3 (tiga ) Ruko dan Penggugat/Pembanding mendapat 2 Ruko diatas

tanah milik Penggugat/Pembanding dimana harus selesai 12 ( Dua

belas ) Bulan ( bukti T/P – 1 dan bukti T/p -2 ).

17. 2. Bahwa ternyata sampai Tahun 2011 tidak juga dibangun jelas

TONI telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;

17. 3. Bahwa ternyata pada Tanggal 30 Juni 2011 TONI (

Terbanding-II ) menjual 1 (satu ) unit Ruko yang belum dibangunnya

tersebut kepada Pelawan ( Terbanding- I ) sesuai dengan akta No.

10 Tentang perjanjian untuk menjual dan membeli rumah dimana

Pelawan baru memberi Panjar sebesar Rp 300.000.000,- dan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


mempanjarnya lagi sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05

September 2011 ( Bukti P- 1 dan bukti P- 7 );

17. 4. Bahwa TONI ( TERBANDING – II ) baru membangun Ruko

tersebut di TAHUN 2012 setelah menerima uang panjar dari

Pelawan namun kemudian terbengkalai ditinggalkan oleh TONI dan

tidak diketahui keberadaannya dimana hingga sampai sekarang

bangunan tersebut tidak selesai ;

17. 5. Bahwa oleh karena bangunan tersebut diterlantarkan, maka

Penggugat atau Terlawan/Penyita atau PEMBANDING mengajukan

gugatan WANPRESTASI pada Tanggal 16 September 2013 ke

PENGADILAN NEGERI MEDAN dengan REGISTER NO.

514/PDT.G/2013/PN- Mdn dan diputus tanggal 27 Maret 2014

dimana pihak TERUGATNYA adalah TONI, dan GLORIA

SIMANJUNTAK, SH ( Notaris ) dan BPN Medan adalah pihak yang

Turut Tergugat ( bukti T/P- 3 ) yang mana amar putusan tersebut

menyatakan membatalkan akte No. 4 dan akta No. 5 yang

dikeluarkan pada Tanggal 21 April 2009 dan menyatakan Objek

terperkara menjadi milik Penggugat atau Pembanding akibat

Wanprestasi serta menghukum BPN dan Notaris tersebut untuk tidak

melanjutkan atau meneruskan sertipikat terhadap objek terperkara ;

17. 6. Bahwa ternyata Tanggal 19 MEI 2014 KELUAR SERTIPIKAT

No. 8401 atas nama pembanding frida mona simarmata dengan

surut ukur No. 00074/Tanjung Sari/2014 pada Tanggal 11 Mei 2014

seluas 104 m berdasarkan akte No 4 dan akte No.5 tanggal 21 April

2009 yaitu akta bangun bagi dan kuasa padahal dalam amar putusan

agar Turut Terlawan I dan II untuk tidak melanjutkan surat-surat milk

Penggugat terhadap penerbitan akta-akta apapun termasuk tidak

melanjutkannya ke Sertipikat serta membatalkan Akta No. 4 dan No.

5 yaitu perjanjian bangun Bagi dan kuasa tersebut ;

17. 7. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 24 April 2014 ( bukti P- 2 )

TONI ( TERBANDING-II ) setelah perkara tersebut di putus oleh

Pengadilan Notaris Gloria Simanjuntak, SH melakukan

PENGIKATAN JUAL BELI berdasarkan akta No. 19 antara

TONI/Turut Terbanding- I kepada PELAWAN ( TERBANDING – I )

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


padahal perkara pokok telah diputus dinyatakan objek terperkara

menjadi milik Penggugat/Terlawan/Penyita/Pembanding ;

17. 8. Bahwa PADA TANGGAL 24 APRIL 2014 Pelawan atau

Terbanding – I baru membayar pembuatan akta kepada Turut

Terbanding – II sebesar Rp 42.150.000,-, ( bukti P- 10 ) artinya

Notaris Gloria Simanjuntak bersama denga Pelawan serta TONI

BERGRILYA terus melakukan jual beli tanpa memandang objek

terperkara yang diperjual belikan bukanlah milik TONI lagi dan dasar

Jual Beli yang dipakai TONI oleh Notaris adalah Akta Kuasa No. 4

Tanggal 21 April 2009 yang telah dibatalkan oleh Pengadilan untuk

itu dimana letak keadilan Bagi Penggugat/Pembanding Judex Facti

mengabulkan Jual beli yang Cacat Hukum tersebut;

17. 9. Bahwa kemudian pada Tanggal 12 JUNI 2014 dibuat lagi

AKTA JUAL BELI antara PELAWAN ( TERBANDING –I ) dengan

TERBANDINGII ( TONI ) di hadapan Notaris Gloria Simanjuntak, SH

( Turut Terbanding – I ) dengan AKTA No. 18/2014 yang dasar bagi

Notaris untuk membalik namakannya kepada Pelawan adalah

berdasarkan Kuasa No. 4 Tanggal 21 April 2009 sebagaimana yang

dinyatakan pada point 8. diatas ( bukti P- 3 ) yang telah dibatalkan

Pengadilan

17. 10. Bahwa ternyata pada Tanggal 02 Juli 2014 Pelawan (

Terbanding –I ) masih memberikan panjar terhadap rumah tersebut

sebesar Rp 50.000.000,- ( Bukti P-8 ) membuktikan jual beli tersebut

masih berlanjut pembayarannya sementara objek perkara telah

berkekuatan hukum tetap bahwa objek jual belinya bukan milik TONI

lagi melainkan milik Penggugat/Terlawan/Penyita atau Pembanding ;

17. 11. Bahwa kemudian berdasarkan akta No. 18/2014 Tanggal 12

Juni 2014 atau Terbanding –I pada tanggal 23 Juni 2014 ( setelah

perkara pokok berkekuatan hukum tetap ) bukti P- 4 dimana dasar

untuk balik nama tersebut menggunakan akta kuasa No. 4 Tanggal

21 April 2009 yang telah dibatalkan Pengadilan ;

17. 12. Bahwa oleh karena perkara pokok telah berkekuatan hukum

tetap maka pada tanggal 24 Maret 2015 dilakukan Sita Eksekusi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


sesuai dengan Berita Acara Sita No. 55/Eks/2014/Pdt.G/2013/PN-

Mdn ( Bukti T/P - 5 ) Maka Sita Eksekusi tersebut adalah Sah dan

berkekuatan hukum ;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas jual beli yang

dilakukan oleh Terbanding –I dengan Terbanding – II dihadapan Turut

Terlawan- I adalah Perbuatan Melawan Hukum maka Judex facti

menyatakan Sita Eksekusi terhadap objek terperkara untuk diangkat

adalah telah salah menerapkan hukum ;

19. Bahwa kaedah hukumnya terhadap tanah yang bersengketa adalah tidak

dapat diperkenankan karena tanah yang disengketakan tidak boleh

dibebankan Hak apapun ;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Judex facti menyatakan

bahwa Pelawan atau Terbanding – 1 adalah pembeli beritikad baik

karena Pelawan / Terbanding-I dalam perkara pokok bukanlah pihak

maupun Intervenient sehingga pelawan tidak terikat terhadap isi putusan

tersebut adalah adalah tidak benar dan harus dikesampingkan dan

pembeli beritikad buruk tidak perlu dilindungi hukum sebagaimana

uraian-uraian yang disebutkan diatas maupun urain dibawah ini ;

21. Bahwa Pertimbangan Judex facti dalam halaman 34 Alinea 3

menyebutkan bahwa antara Terlawan penyita dengan terlawan tersita

dihadapan turut terlawan-I pada tanggal 21 April 2014 telah mengikatkan

diri dalam perjanjian kuasa didalam bukti Pelawan yaitu bukti P-6 adalah

pertimbangan yang keliru karena pembanding atau terlawan/penyita

dengan terlawan tersita tidak pernah melakukan perjanjian kuasa pada

tanggal 21 April 2014 melainkan pada Tanggal 21 April 2009 terhadap

akta No. 5 dihadapan Notaris Gloria Simanjuntak, SH ( Turut Terlawan –

II/Turut terbanding-II) untuk pertimbangan judex facti dalam perkara aquo

telah salah menerapkan hukum ;

22. Bahwa selanjutnya Judex facti mempertimbangkan bahwa bukti Pelawan

atau Terbanding-I yaitu AKTA JUAL BELI No. 18 Tanggal 12 Juni 2014

yang dibuat dihadapan Notaris Gloria Simanjuntak, SH atau bukti

Pelawan yaitu bukti P-3 sah atau tidakkah peralihan jual beli dimaksud

dan Judex facti menghubungkannya dengan pasal 1320 KUHPerdata

yang mensyaratkan 4 (empat ) syarat agar perjanjian tersebut Sah yaitu :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


1. Sepakat mereka yang mengikat diri; 2. Cakap untuk membuat suatu

perjanjian ; . 3. Mengenai suatu hal tertentu ; 4. Mengenai suatu sebab

yang halal ;

23. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Judex facti tersebut telah

diuraikan oleh Pembanding sebagaimana tersebut diatas maka perkara

aquo yang dikaitkan pada pasal 1320 KUHPerdata tersebut syarat

pertamanya si TONI yang mengikat diri atau Terlawan /Tersita secara

sadar patut mengetahui objek yang diperjual belikan bukan miliknya lagi

( ic. Telah dibatalkan Pengadilan ) fakta jual beli dilakukan pada Tanggal

12 Juni 2014 objek jual beli telah berkekuatan hukum tetap miliknya

Penggugat/Terlawan/Penyita/Pembanding ;

24. Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yang dihubungkan Judex

facti terhadap perkara aquo malahan perjanjian Jual beli tersebut

melanggar pasal 1320 KUHPerdata itu sendiri maka konsekwensinya

perjanjian yang dibuat adalah cacat hukum ;

25. Bahwa berdasarkan demikian secara hukum jelas pelawan mendapatkan

hak milik tersebut adalah berdasarkan melawan hukum namun Judex

facti tetap saja mempertimbangkan bahwa Pelawan atau Terbanding –I

adalah Pelawan yang beritikad baik ;

26. Bahwa untuk membenarkan pertimbangannya bahwa pelawan adalah

pelawan beritikad baik judex facti mengutip pendapat Prof. Subekti

bahwa pelawan adalah beritikad baik ada 3 ( tiga ) para meter yaitu 1.

Jujur, 2. Kepatutan dan 3. Tidak sewenang-wenang ;

27. Bahwa pertimbangan kejujuran sudah jelas tidak adanya lagi kejujuran

dimana Objek yang diperjual belikan sudah bersengketa di Pengadilan

yaitu perkara No. 514/Pdt.G/2013/PN- Mdn yang diputus Tanggal 27

Maret 2014 dan Para Pihak telah dipanggil secara patut namun tidak

menggunakan haknya berdasarkan kaedah hukum apabila Tergugat

telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan namun tidak menggunakan

haknya untuk membantah maka dianggap mengakui Gugatan

Penggugat ;

28. Bahwa kesimpulannya walau alasan apapun oleh karena objek jual beli

telah disengketakan dan para pihak telah ikut digugat dan dipanggil

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


secara resmi maka tidak ada alasan hukum untuk tidak mengetahui dan

kerugian pelawan atas jual beli tersebut adalah konsekwensinya karena

seorang TNI yang taat dan patuh hukum tidak CEK dan RICEK malahan

melakukan perbuatan melawan hukum ;

29. Bahwa dengan demikian kejujuran tersebut tidak ada relevantienya

dalam perjanjian dimaksud karena secara sadar Pelawan telah

mengetahui terbukti panjar yang telah tersendat sampai 3 ( tiga ) Tahun

tersebut sudah pasti ada permasalahan ;

30. Bahwa selanjutnya Tentang Kepatutan dimana Judex facti

mempertimbangkan bukti Pelawan yaitu P- 7,8,9 dan 10 dimana

terhadap objek terperkara adalah patut karena nilainya bahwa Judex

facti juga salah menafsirkan hukum terhadap kepatutan tersebut dimana

jika benar ada jual beli antara Pelawan dengan Terlawan/tersita dimana

berdasarkan bukti tersebut harga RUKO yang dibeli oleh Pelawan hanya

sebesar Rp 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) adalah sutau harga

yang tidak layak dimana harga Ruko pada saat itu adalah sebesar Rp

800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dan lebih parah lagi dimana

bukti P-10 Pelawan baru melakukan pembayaran pengurusan akta

tersebut sebesar Rp 42.150.000,- pada tanggal 24 April 2014 dimana

putusan pengadilan dalam perkara pokoknya menyebutkan menghukum

Turut Tergugat –I dan Turut Tergugat-II untuk tidak melanjutkan

pengurusan sertipikat terhadap tanah terperkara dengan demikian

pengurusan sertipikat dimaksud telah tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan selanjutnya harga Ruko yang dibayar sebesar

Rp 400.000.000,- ( empat ratus juta ) adalah tidak patut dan melanggar

kepatutan atau jual beli ecek-ecek ;

31. Bahwa selanjutnya judex facti mempertimbangkan tidak adanya

sewenang-wenang adalah tidak benar dalam hal ini karena pada Tahun

2011 pelawan telah memanjar objek terperkara namun tidak berbuat

apa-apa kemudian setelah 3 (tiga ) Tahun muncul kembali setelah

adanya gugatan dengan membuat perjanjian jual beli pada Tanggal 24

April 2014 dstnya.....dstnya ....sampai objek terperkara ke atas nama

Pelawan ;

32. Bahwa urutan-urutan akta-akta jual beli tersebut hingga 4 ( tahap )

adalah sangat rekayasa karena di bantu oleh Notaris Gloria Simanjuntak,

SH dan BPN yang seolah-olah seluruh akta-akta perjanjian tersebut

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


adalah benar adanya padahal secara Prosedur hukum telah

bertentangan maka untuk itu sewenang-wenang telah terpenuhi maka

jelas pertimbangan Judex facti menyatakan pelawan adalah beritikad

baik adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak ;

33. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pelawan,

Notaris Gloria selaku Pejabat membuat akta dalam perkara aquo dan

BPN Kota Medan yang mengeluarkan Sertipikat telah terbit sertipikat

atas nama Pembanding pada hal putusan Pengadilan telah memutuskan

menghukum Pihak Notaris dan BPN untuk tidak melanjutkan surat

kepemilikan tanah Penggugat/Terlawan/Penyita/Pembanding ke

Sertipikat , namun secara melawan hukum Pelawan, Notaris dan BPN

dimaksud tetap melanjutkan surat kepemilikan Pembanding terbukti

sertipikat Hak milik terhadap tanah dimaksud pada awalnya keatas nama

Pembanding kemudian dialihkan ke nama Pelawan adalah perbuatan

melawan hukum tetapi judex facti tidak satupun mempertimbangkannya ;

34. Bahwa dengan ini pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan

memutus perkara ini dengan seadil-adilnya yaitu membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Medan No. 318/Pdt. Plw/2015/PN-Mdn Tanggal 29

Februari 2016 ;

35. Bahwa selanjutnya pembanding tidak sependapat dengan judex facti

karena bukti-bukti Pelawan /Terbanding – I mulai dari P-.I s/d bukti P- 12

adalah tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan hukum yang

berlaku atau melawan hukum dan penuh kejanggalan dan tidak

berkeadilan .

Demikianlah Memori Banding dari Pembanding ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, berkenan kiranya

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding

untuk menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding. Dan

selanjutnya dengan mengadili sendiri perkara ini, dengan membatalkan

putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, berkenan kiranya

memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Pelawan / Terbanding I seluruhnya

Menghukum Pelawan untuk menanggung semua biaya dalam perkara

ini ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa

Hukum Terbanding I semula Pelawan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 7 Oktober 2016 yang salinannya

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terlawan / Pembanding, kepada

Terlawan / Tersita / Terbanding II, kepada Turut Terlawan I / Turut

Terbanding I, serta kepada Turut Terlawan II / Turut Terbanding II melalui

Pengadilan Negeri Medan dengan surat tertanggal 7 Oktober 2016 Nomor

W2.U/7200/HT.A/X/2016 2Yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pelawan / Terbanding I sepakat atas putusan Pengadilan Negeri

Medan yang telah memutus dengan cermat dan tepat dalam menerapkan

hukumnya dalam perkara Nomor: 318/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn tanggal 29

Pebruari 2016.

Bahwa terhadap eksepsi dari Pembanding yang menyatakan tidak ada

hubungan hukum adalah tidak benar, dimana ada hubungan hukum antara

Pelawan sekarang Terbanding I dengan Pembanding dahulu

Terlawan/Penyita yaitu Pembanding/Terlawan/Penyita dan Terbanding I /

Pelawan karena sama sama mengklaim sebagai pemilik yang sah atas tanah

yang diatasnya ada bangunan yang menjadi obyek sengketa.

Bahwa judex facti telah tepat dalam menerapkan hukumnya karena secara

hukum Pelawan / Terbanding I membeli objek perkara dari Toni/Terlawan

/Tersita/Terbanding II pada tanggal 30 Juni 2011 dengan akte Nomor 10,

yang diperbuat dihadapan Turut Terlawan I/Notaris Gloria Simanjuntak,SH

sebagai seorang pejabat yaitu PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) yaitu

akte perjanjian untuk menjual.

Bahwa oleh karena Pelawan / Terbanding I membeli pada tanggal 30 Juni

2011 jauh sebelum Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Medan, sehingga Pelawan / Terbanding I mengclaim tanah terperkara adalah

milik Pelawan / Terbanding I yang dibelinya sesuai dengan aturan hukum

yang berlaku.

Bahwa Pelawan / Terbanding I tidak ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor

514/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 27 Maret 2014 yang diajukan oleh

pembanding ke Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi jelas Pelawan /

Terbanding I mempunyai hubungan hukum dengan Pembanding/Terlawan I

karena Pembanding /Terlawan Penyita mengclaim tanah milik Terbanding I /

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Pelawan adalah milik Pembanding, yang adalah bertentangan dengan hukum

yang berlaku.

Bahwa jelas dalam judex facti Pelawan / Terbanding I adalah pembeli yang

beritikad baik dan wajib dilindungi undang undang karena Pelawan /

Terbanding I membeli sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku

dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat

Akte Tanah (PPAT). Bahwa dalam pembelian obyek tersebut memang harus

dilakukan beberapa tahap karena obyek perkara sebelumnya belum

mempunyai surat berupa sertifikat.

Tentang Pokok Perkara

- Bahwa perkara Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 27 Maret 2014

yang diajukan oleh Pembanding ke Pengadilan Negeri Medan mengenai

wanprestasi dimana Terbanding I tidak tahu adanya perkara tersebut.

- Bahwa ruko yang dijual oleh Terbanding II/Terlawan/Tersita adalah

merupakan miliknya karena adanya perjanjian antara Pembanding

dengan Terbanding II/Terlawan/Tersita tertanggal 21 April 2009 dengan

akte Nomor 4 tentang perjanjian pembangunan rumah dan penentuan

bagian dan akte Nomor 5 tentang kuasa. Keduanya akta tersebut

diperbuat dihadapan Turut Terbanding I, sehingga Terbanding

II/Terlawan/Tersita secara hukum berhak untuk melakukan tindakan

hukum.

- Bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Terbanding I yaitu bukti P 1 sampai

P 12 adalah bukti yang sah dan diperbuat sesuai dengan aturan hukum

bukan merupakan perbuatan melawan hukum, yang diperbuat dihadapan

pejabat yang berwenang yaitu pejabat pembuat akte tanah (PPAT) dan

BPN, justru Pembanding yang telah melakukan perbuatan melawan

hukum terhadap Terbanding I dengan mengajukan eksekusi terhadap

tanah/ruko milik Pembanding.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum

yaitu:

- Adanya Perbuatan Yang Melanggar Hukum. Dalam hal ini Terbanding I /

Pelawan sebagai pemilik yang sah atas obyek perkara dimana obyek

perkara tersebut telah dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Medan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


tertanggal 21 Nopember 2015, sehingga Terbanding I / Pelawan tidak

dapat menikmati haknya atas obyek perkara .

- Adanya kesalahan. Bahwa Pembanding telah melakukan kesalahan

dengan mengajukan eksekusi atas obyek perkara milik Terbanding I /

Pelawan yang diakui Pembanding sebagai miliknya.

- Harus Ada Kerugian Yang Ditimbulkan. Tindakan eksekusi tersebut telah

menimbulkan kerugian bagi Terbanding I / Pelawan karena tidak dapat

menikmati obyek perkara.

- Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian. Bahwa

adanya eksekusi yang diajukan oleh Pembanding mengakibatkan adanya

kerugian bagi Terbanding I / Pelawan tidak dapat menikmati obyek

perkara.

Bahwa judex facti telah mempertimbangkan Terbanding I / Pelawan telah

melakukan hubungan hukum dengan benar dengan membeli tanah/ruko

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Terbanding I / Pelawan telah membeli obyek perkara pada tanggal 30

Juni 2011 dengan akte Nomor 10 yaitu perjanjian untuk menjual dan membeli

rumah, yang diperbuat dihadapan Turut Terlawan I/Notaris Gloria

Simanjuntak,SH sebagai seorang pejabat yaitu PPAT (Pejabat Pembuat Akte

Tanah) dan SHM Nomor 8401 yang dikeluarkan oleh BPN/Turut Terbanding

II.

Bahwa tindakan jual beli adalah lanjutan dari akta yang diperbuat oleh

Notaris dimana Pelawan / Terbanding I telah membeli sebelum ada masalah

antara Pembanding/Terlawan/Penyita dengan Terbanding II / Terlawan /

Tersita.

Bahwa Terbanding I / Pelawan tidak mengetahui adanya sengketa antara

Pembanding/Terlawan/Penyita dengan Terbanding II/Terlawan/Tersita.

Terbanding I baru mengetahui setelah adanya eksekusi atas tanah

terperkara. Jika sebelumnya Terbanding I sudah mengetahui mana mungkin

Terbanding I mau mengeluarkan dana yang bergitu besar jumlahnya untuk

sesuatu yang tidak jelas dan merugikan Terbanding I.

Bahwa Terbanding I membeli tanah dan ruko terperkara dengan membayar

panjar sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30

Juni 2011 dan sisanya dibayar dengan cicilan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


puluh juta rupiah) per bulan dan setelah selesai maka Notaris membuat akte

jual beli dan pihak BPN/ Turut Terbanding II menerbitkan Sertifikat Hak Milik

Nomor 8401 atas nama Jhon Henry Tiongku Manurung sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Bahwa Turut Terbanding II dalam hal pembuatan SHM Nomor 8401 telah

sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak ada gangguan dari pihak

manapun sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1961 dan PP Nomor 24 tahun

1997. Dan SHM Nomor 8401 belum pernah dibatalkan oleh pengadilan.

Bahwa Ibu Hj.Erlina, SH sebagai seorang Sarjana Hukum, advokat dan

sebagai kuasa Pembanding/Terlawan/Penyita janganlah suka menggunakan

kata kata yang tidak yang tidak baik dengan menyebutkan Terbanding I /

Pelawan bodoh dan juga mendiskreditkan pekerjaan Terbanding I / Pelawan

sebagai seorang TNI dan kata kata tersebut disebutkan secara berulang

dalam Memori Banding Pembanding (halaman 6 dan halaman 10) . Tidak

ada yang salah dengan profesi Terbanding I / Pelawan dan dia berhak untuk

membeli atau melakukan tindakan hukum membeli ruko/tanah sesuai dengan

prosedur hukum yang berlaku. Terbanding I / Pelawan juga tidak akan mau

membeli tanah/ruko terperkara jika Pelawan / Terbanding I mengetahui ada

persoalan hukum antara Pembanding dengan Terbanding II / Terlawan /

Tersita. Karena Terbanding I mengeluarkan uang bukan dalam jumlah yang

sedikit sampai ratusan juta rupiah. Dan Terbanding II juga menjamin bahwa

ruko/tanah yang dijualnya kepada Terbanding I / Pelawan tidak ada masalah

dengan menyebutkan adanya akte Nomor 4 tentang perjanjian pembangunan

rumah dan penentuan bagian dan akte Nomor 5 tentang kuasa tanggal 21

April 2009 yang diperbuat oleh Turut Terbanding I dengan Pembanding.

Secara hukum Terbanding I / Pelawan melihat tidak ada masalah hukum

sehingga Terbanding I / Pelawan mau membelinya.

Bahwa mengenai sita yang diajukan oleh Pembanding dalam Surat eksekusi

dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/eks/2014/514/Pdt.g/2013/PN.Mdn

tanggal 24 Maret 2015 jika diteliti dengan seksama tidak ada menyebutkan

nomor sertifikat hak milik Pelawan / Terbanding I. Dan nomor sertifikat yang

disebutkan dalam surat tersebut adalah Nomor 8404. 8405 dan 8406

sesesuai dengan bukti P 11 dan T 4. Bahwa Nomor Sertifikat Hak Milik

Terbanding I / Pelawan adalah 8401.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa pada waktu Terbanding I / Pelawan membeli ruko/tanah terperkara

sudah ada bangunannya yaitu rumah toko tingkat tiga tetapi keadaannya

belum selesai bukan dibangun pada tahun 2012 setelah Pelawan

memberikan uang kepada Terbanding II.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sah jual beli yang

dilakukan oleh Terbanding I / Pelawan dengan Terbanding II/Terlawan

Tersita telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa ada

kesepakatan antara Terbanding I dan Terbanding II sepakat mengikatkan diri

dalam transaksi jual beli tanah/ruko atau obyek perkara. Bahwa Terbanding I

dan Terbanding adalah cakap mampu menginsafi akan tanggung jawab yang

dipikulnya dalam hal ini berbuat sesuatu yang diperjanjikan. Dalam perkara

ini yang dimaksud dengan obyek ini adalah tanah berikut bangunannya. Dan

perjanjian mengenai peralihan hak atas sebidang tanah berikut bangunannya

sesuai dengan isi perjanjian tidak terlarang oleh undang undang.

Bahwa Terbanding I / Pelawan membeli tanah/ruko tersebut adalah patut

dengan jumlah ratusan juta rupiah bagaimana mungkin jual beli dikatakan

dengan ecek ecek dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang?.

Demikianlah Kontra Memori Banding Terbanding I / Pelawan yang telah

Terbanding I / Pelawan sebutkan diatas.

Mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili

perkara ini pada tingkat banding menerima kontra Memori banding dari

Terbanding I / Pelawan dan menolak permohonan banding dari Pembanding /

Terlawan / Penyita. Dan selanjutnya mengadili perkara ini dengan

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan.

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara

Putusan Perlawanan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 318/PDT.PLW/

2015/PN.MDN tanggal 29 Februari 2016, kepada Terlawan / Penyita /

Pembanding pada tanggal 12 Juni 2016, dan Kepada Pelawan / Terbanding I

pada tanggal 18 Juli 2016, kepada Terlawan / Tersita / Terbanding II pada

tanggal 18 Juli 2016, kepada Turut Terlawan I / Turut Terbanding I pada

tanggal 18 Juli 2016, dan kepada Turut Terlawan II / Turut Terbanding II

pada tanggal 18 Juli 2016, yang menerangkan bahwa kepada para pihak

yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca

dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Perlawanan Pengadilan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Negeri Medan Nomor : 318/PDT.PLW/2015/PN.MDN tanggal 29 Februari

2016, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal

pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Terlawan / Penyita telah diajukan dalam tenggang

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan

oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara

formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah

memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara

beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

318/Pdt/Plw/2015/PN.Mdn tanggal 29 Pebruari 2016 dan telah pula

membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang

diajukan Pembanding / Terlawan / Penyita berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama

dalam Provisi sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil

alih dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu

putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam provisi dapat dipertahankan

dan dikuatkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama

dalam eksepsi sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil

alih dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu

putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan

dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dari bukti T/P No.1 yakni Akta Perjanjian Pembangunan

Rumah dan Penentuan Bagian Nomor 4 tanggal 21 April 2009 yang dibuat

dihadapan Notaris GLORIA SIMANJUNTAK,SH. (Turut Terbanding I / Turut

Terlawan I/) , diperoleh fakta:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


bahwa Nyonya FRIDA MONA SIMARMATA (Pembanding / Terlawan /

Tersita) pemilik dan berhak atas sebidang tanah seluas 1.083 M2

(seribu delapan puluh tiga meter persegi) berdasarkan akta pelepasan

hak dan ganti rugi Nomor 9 tertanggal 8 September 2008;

Bahwa Frida Mona Simarmata mengadakan perjanjian dengan TONI

(Terbanding / Terlawan / Tersita), dimana dalam perjanjian tersebut Frida

Mona Simarmata sebagai pihak pertama dan TONI sebagai pihak kedua;

Bahwa pihak pertama mengijinkan pihak kedua untuk membangun 5

(lima) buah ruko diatas tanah milik pihak pertama dengan biaya pihak

kedua;

Bahwa setelah selesai dibangun oleh pihak kedua, maka pihak pertama

mendapat 2 (dua) buah ruko dan ditambah uang tunai Rp.300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah);

Bahwa pembangunan ruko terutama bagian pihak pertama harus sudah

selesai dibangun oleh pihak kedua selambat-lambatnya dalam jangka

waktu 12 (dua belas ) bulan terhitung sejak Izin Mendirikan bangunan

keluar dari pihak yang berwenang;

Bahwa selain akta perjanjian tersebut diatas dibuat juga akta kuasa dari

pihak pertama kepada pihak kedua yang dituangkan dalam surat kuasa

Nomor 5 tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Gloria

Simanjuntak, S.H, ( Turut Terbanding I/Turut Terlawan I) bukti T/P No.2;

Bahwa dalam akta kuasa tersebut disebutkan bahwa akta kuasa ini

bertalian dengan akta Perjanjian Pembangunan Rumah dan Penentuan

bagian Nomor 4 tanggal 21 April 2009 ;

Bahwa dalam akta kuasa Nomor 5 tanggal 21 April 2009 disebutkan

bahwa pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua mewakili

pemberi kuasa :

1. Memohon sertifikat hak milik atas nama pihak pertama atas sebidang

tanah yang diatasnya berdiri 5 (lima) pintu bangunan rumah yang

masing-masing berukuran kurang lebih3,8 M X16 M;

2. Setelah permohonan sertifikat hak milik selesai pihak kedua dapat dan

berhak untuk memecah sertifikat tersebut menjadi 5 bagian kekantor

Pertanahan Kota Medan ;

3. Setelah pemecahan tersebut selesai, maka pihak pertama dapat

menjual, menyerahkan kepada pihak lain yang hendak menerima

penyerahan tersebut termasuk kepada penerima kuasa sendiri yaitu

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


atas 3 (tiga) pintu bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri

diatasnya masing-masing tanah maupun bangunan berukuran kurang

lebih 3,8 M X 16 ( tiga koma delapan meter kali enam belas meter) ;

4. Ketiga bangunantersebut berdiri diatas sebagian sebidang tanah yaitu

“sebidang tanah yang langsung dikuasai Negara seluas 1.083 M2 (

seribu delapan puluh tima meter persegi) berada dipropinsi Sumatera

Utara, kota Medan,Kecamatan Medan Selayang,Kelurahan Tanjung

Sari ,setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi :

5. Bahwa penerima kuasa berwenang juga untuk menghadap dimana

perlu,memberikan segala keterangan yang diperlukan, membuat atau

suruh membuat serta menanda tangani surat atau akta jual belinya

dihadapan pejabat yang berwenang , menerima uang hasil penjualan

serta memberikan kwitansinya dan singkatnya melakukan segala

tindakan yang ditimbang baik dan perlu oleh penerima kuasa guna

tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini satu dan lain

tidak ada tindakan hukum yang dikecualikan ;

6. Bahwa dari bukti T/P No.3 yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor :514/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 27 Maret 2014, dimana

dalam perkara tersebut Frida Mona Simarmata sebagai Penggugat

(dalam perkara ini sebagai Pembanding /Terlawan / Tersita, Toni

sebagai Tergugat ( dalam perkara ini sebagai Terbanding II /

Terlawan/Tersita), Gloria Simanjuntak,SH sebagai Tergugat I (dalam

perkara ini sebagai Turut Terbanding I / Turut Terlawan I) dan Kepala

Kantor Pertanahan Medan sebagai Turut Tergugat II (dalam perkara

ini sebagai Turut Terbanding II / Turut Terlawan II) ;

Bahwa amar putusan dalam perkara Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

tanggal 27 Maret 2014 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

- Membatalkan Akta No.4 tanggal 21 April 2009 tentang Perjanjian

Pembangunan Rumah dan Penentuan bagian serta No.5 tentang

kuasa yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;

- Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi kepada Penggugat

sebesar Rp.2.406.000.000,- ( dua milyar empat ratus enam juta

rupiah) dan sebagai kompensasi ganti rugi yang harus Tergugat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


berikan kepada Penggugat , maka ke 5 ( lima) unit rumah tersebut

yang belum selesai diberikan kepada Penggugat dan Penggugat

sebagai pemiliknya;

- Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tidak meneruskan, tidak

menerbitkan sertifikat atau akte atas tanah dan bangunan yang 5

(lima) unit dimaksud;

- Menghukum Tergugat,Tergugat I dan II untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.726.000,- (satu

juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Menolak gugatan selebihnya;

Bahwa dari bukti T/P No.4 diperoleh fakta bahwa putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor :514/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 27 Maret 2014

telah diberitahukan kepada Toni sebagaiTergugat pada tanggal 16 Juni

2014, Turut Tergugat I Gloria Simanjuntak,SH. sebagai Pejabat Pembuat

Akta Tanah pada tanggal 10 Juni 2014 dan kepada Turut Tergugat II

sebagai Kepala Badan Pertanahan Medan pada tanggal 6 Juni 2014

dan para pihak tidak mengajukan upaya hukum;

Bahwa dalam perkara ini bukti P-1 yakni Perjanjian untuk menjual dan

membeli rumah Nomor : 10 tanggal 30 Juni 2011 antara Toni (dalam

perkara ini sebagai Terbanding II/Terlawan/Tersita) dengan JOHN

HENRY TIONGKU MANURUNG (dalam perkara ini sebagai Terbanding I

/ Pelawan ) dibuat dihadapan Gloria Simanjuntak,SH.sebagai Notaris

Bahwa bukti P-2 yakni Pengikatan jual beli Nomor : 19 tanggal 22 April

2014 antara Toni sebagai penjual dengan Jhon Henry Tiongku

Manurung sebagai pembeli, dibuat dihadapan Gloria Simanjuntak

sebagai Notaris;

Bahwa bukti P-3 yakni Akta Jual Beli No.18 tahun 2014 tanggal 12 Juni

2014 antara Toni sebagai penjual dengan Jhon Henry Tiongku Manurung

sebagai pembeli dibuat dihadapan Gloria Simanjuntak,SH sebagai

PPAT;

Bahwa bukti P-4 yakni Sertifikat Hak Milik No.8401 tanggal 19 Maret

2014 atas nama Frida Mona Simarmata , kemudian beralih nama kepada

Jhon Henry Tiongku Manurung pada tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan

akta jual beli Nomor 18 /2014 yang dibuat oleh Gloria Simanjuntak,SH.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Selaku PPAT, peralihan nama tersebut dilakukan oleh Kantor

Pertanahan Medan ( dalam perkara ini sebagai Turut Terbanding I/Turut

Terlawan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dari bukti T/P-4 diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 10 Juni 2014

(setelah pemberitahuan putusan perkara Nomor : 514/Pdt.G/2013/

PN.Mdn) Gloria Simanjuntak,SH. sebagai PPAT tidak berwenang lagi

membuat akta Jual beli No.18/2014 tanggal 12 Juni 2014 antara Toni

sebagai penjual kepada Jhon Henry Tiongku Manurung;

Bahwa dari bukti T/P-4 diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 6 Juni 2014

(setelah pemberitahuan putusan perkara Nomor : 514/Pdt.G/2013/

PN.Mdn.) Badan Pertanahan Medan tidak berwenang lagi untuk

memproses peralihan nama Sertifikat Hak Milik No.8401 dari nama Frida

Mona Simarmata kepada John Henry Tiongku Manurung;

Bahwa dari bukti P-3 diperoleh fakta bahwa Akta Jual Beli Nomor :

18/2014 antara Toni sebagai penjual dengan John Henry Tiongku

Manurung dibuat dihadapan Gloria Simanjuntak sebagai PPAT pada

tanggal 12 Juni 2014;

Bahwa dari bukti P-4 diperoleh fakta bahwa peralihan nama Sertifikat

Hak Milik No.8401 dari nama Frida Mona Simarmata kepada Jhon Henry

Manurung dilakukan oleh Badan Pertanahan Medan pada tanggal 23

Juni 2014;

Bahwa dari bukti P-1 yakni perjanjian untuk menjual dan membeli

rumah Nomor 10 tanggal 30 Juni 2011 diperoleh fakta harga rumah

yang dijual oleh Toni kepada Jhon Henry Tiongku Manurung adalah

Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dibayar tunai

sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisanya

sebesar Rp.350.000.000,- akan dibayar dengan cara cicilan sebanyak 7 (

tujuh ) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk

setiap bulannya yang dimulai pada bulan Agustus 2011;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa dari bukti P-7, P-8 dan P-9 diperoleh fakta bahwa selain uang

tunai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh John

Henry Manurung kepada Toni baru melakukan cicilan sebanyak 2 (dua)

kali masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

yakni pada bulan Agustus dan September 2011, dengan demikian

pembayaran yang dilakukan Jhon Henry Tiongku Manurung kepada Toni

baru sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah),

Bahwa dari bukti P-1 dalam pasal 8 disebutkan bahwa jual beli tanah

dan rumah tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan

dilakukan oleh kedua belah pihak segera setelah pihak kedua melunasi

pembayaran harga tanah dan rumah tersebut, namun kenyataannya Toni

dan Jhon Henry Tiongku Manurung membuat Akta Jual Beli tanah dan

Rumah (objek sengketa) dihadapan Gloria Simanjuntak sebagai Pejabat

Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim

tingkat banding berpendapat bahwa Akta Jual Beli Tanah dan Rumah objek

sengketa seharusnya tidak boleh dikeluarkan karena harga rumah dan

tanah belum lunas dibayar oleh Jhon Henry Tiongku Manurung dan juga

Gloria Siamanjuntak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sejak 10 Juni

2014 tidak berwenang lagi membuat Akta Jual Beli Tanah dan Rumah objek

sengketa, karena Gloria Simanjuntak,SH.sebagai Pejabat Pembuat Akta

Tanah dan Badan Pertanahan Kota Medan telah dihukum dalam putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 27

Maret 2013 untuk tidak meneruskan, tidak menerbitkan Sertifikat atau Akte

atas tanah dan bangunan yang 5 (lima) unit dimaksud;

Menimbang bahwa Jhon Henry Tiongku Manurung (Terbanding /

Pelawan) dan Toni Terbanding / Terlawan/Tersita sudah mengetahui

bahwa belum lunas melakukan pembayaran, tetapi masih mengupayakan

pembuatan Akta Jual Beli Nomor :18/2014 tanggal 12 Juni 2014,seharusnya

sebelum membayar lunas kewajibannya Jhon Henry Tiongku Manurung

belum berhak atas Akta Jual Beli tersebut dan kalaupun sudah lunas

membayar karena Sertifikat atas nama Frida Mona Simarmata seharusnya

Jhon Henry Tiongku Manurung terlebih dahulu menghubungi Frida danMona

Simarmata untuk menanyakan tentang Sertifikat tersebut, selanjutnya Gloria

Simanjuntak,SH. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah mengetahui

tidak berwenang lagi menegeluarkan Akta Jual Beli Tanah dan Rumah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


objek sengketa tersebut, tetapi masih mengeluarkannya, demikian juga

halnya Badan Petanahan Kota Medan sudah mengetahui tidak berwenang

lagi untuk menerbitkan Sertifikat, tetapi masih melakukan peralihan nama

dari pemiliknya atas nama Frida Mona Simarmata kepada Jhon Henry

Tiongku Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Jhon Henry Tiongku

Manurung (Terbanding/Pelawan), Toni (Terbanding / Terlawan / Tersita),

Gloria Simanjuntak,SH. (Turut Terbanding I /Turut Terlawan I) dan Kepala

Badan Pertanahan Medan (Turut Terbanding II / Turut Terlawan II),

“dengan itikad tidak baik sengaja melakukan tindakan mengakibatkan

kerugian kepada frida mona simarmata (Pembanding/Terlawan/Penyita)”;

Menimbang, bahwa adanya itikad tidak baik dari Jhon Henry

Tiongku Manurung dalam upaya memperoleh tanah dan rumah objek

sengketa, maka dalam perkara perlawanan ini ia bukan sebagai pelawan

yang baik, oleh karena itu perlawanan Jhon Henry Tiongku Manurung harus

ditolak seleuruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim

tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama,

oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat

dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat

banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah

ini;

Menimbang, bahwa karena perlawanan Jhon Henry Tiongku

Manurung (Terbanding/Pelawan), ditolak selurunya dan pihak yang kalah,

maka dibebankan untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat

pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar

putusasn dibawah ini :

Mengingat undang-undang serta peraturan-peraturan yang berkaitan

dengan perkara ini;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


M E N G A D I L I Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terlawan / Penyita : DALAM PROVISI

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:318/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn tanggal 29 Pebruari 2016 dalam provisi;

DALAM EKSEPSI Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

:318/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn. tanggal 29 Pebruari 2016 dalam eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

:318/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn tanggal 29 Pebruari 2016;

MENGADILI SENDIRI

Menolak perlawanan Jhon Henry Tiongku Manurung (Terbanding / Pelawan untuk seluruhnya ;

Menghukum Terbanding / Pelawan untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusywaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, oleh

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Serta BINSAR SIREGAR,SH.MH.dan

PERDANA GINTING,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding,

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6

September 2016 Nomor : 268 / PDT / 2016 / PT.MDN. putusan mana telah

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

3 November 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri

Hakim Anggota serta dibantu oleh Marthin AP. Sinaga, SH. sebagai Panitera

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis,

TTD TTD

BINSAR SIREGAR,SH.MH. DHARMA E. DAMANIK, SH. MH.

TTD

PERDANA GINTING,SH.

Panitera Pengganti,

TTD

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Biaya-Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 268.000,- Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

pengadilan tinggi medan filejl.bambu no. 64 medan, berdasarkan ... i yaitu akte perjanjian untuk...

Documents