pengantar bea cukai
TRANSCRIPT
Pengantar Bea Cukai
www.hlpconsultant.org
www.themegallery.com
Diagram
PabeanUU NO. 17 TAHUN
2006
Bea Cukai
CukaiUU Nomor 39 Th.
2007.
Fungsi Kepabeanan : DJBC
Revenue collector, yaitu mengumpulkan perimaan negara yang berasal dari pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor, Bea Keluar dan Cukai.
Trade facilitator, yaitu memberikan fasilitas bagi kemudahan perdagangan dan industri, misalnya pembebasan atau keringanan Bea Masuk, fasilitas melalaui Kawasan Berikat dsb
Community protector, yaitu misalnya, melindungi masyarakat dari pemasukan barang yang merusak lingkungan, mengganggu kesehatan
www.hlpconsultant.org
KEPABEANAN
SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGAWASAN ATAS LALULINTAS
BARANG YANG MASUK ATAU KELUARDAERAH PABEAN SERTA PEMUNGUTAN
BEA MASUK DAN BEA KELUAR
www.hlpconsultant.org
13/01/20155
PENGAWASAN TERHADAP BARANG TERTENTU
Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi tehnis terkait sebagai barang yang
pengangkutannya di dalam Daerah Pabean diawasi
Pengawasan pengangkutan dengan sarana pengangkut laut, pada saat pemuatan,
pengangkutan dan pembongkaran
TAMBAHAN KEWENANGAN DJBC
PUNGUTAN NEGARA BERDASARKAN UU KEPABEANAN
BEA MASUK
BEA MASUK ANTI DUMPING
BEA MASUK IMBALAN
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMAN
BEA MASUK PEMBALASAN
BEA KELUAR
SANKSI ADMINSTRASI
BUNGA
www.hlpconsultant.org
PEMBAYARAN PUNGUTAN PABEAN
Dilakukan pada Bank Devisa Persepsi
Dapat dilakukan di Kantor Pabean , dlm hal :
Ditempat tsb tdk ada Bank Devisa Persepsi
Impor barang penumpang dan awak sarana
pengangkut
www.hlpconsultant.org
PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG IMPOR
PENELITIAN DOKUMEN --> dilaksanakan oleh Kasi Pabean / PFPD
PEMERIKSAAN FISIK --> dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa
www.hlpconsultant.org
DILAKUKAN SECARA SELEKTIF
JALUR PENGELUARAN BARANG IMPOR
JALUR HIJAU jalur pengeluaran barang
dokumen diperiksa setelah pengeluaran barang
JALUR KUNING dokumen diperiksa
sebelum pengeluaran barang.
JALUR MERAH jalur pengeluaran barang
impor dengan melalui pemeriksaan dok & fisik Pejabat BC
JALUR MITA jalur pengeluaran barang
impor tanpa melalui pemeriksaan pabean (tanpa pemerik-saan fisik dan dokumen)
www.hlpconsultant.org
PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR
Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen
Dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan fisik
www.hlpconsultant.org
WEWENANG KEPABEANAN
Mengunci, menyegel, melekatkan tanda pengaman thd brg impor atau ekspor
Pemeriksaan barang
Pemeriksaan pembukuan (audit)
Pemeriksaan bangunan dan tempat lain
Pemeriksaan sarana pengangkut
Pemeriksaan badan
Penegahan barang dan/atau sarana pengangkut
www.hlpconsultant.org
KEWENANGAN BC UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN SARANA PENGANGKUT
Penghentian sarana pengangkut
Meminta agar sarana pengangkut dibawa ke kantor pabean atau tempat lain untuk kepentingan pemeriksaan
Meminta agara sarana pengangkut menunjukkan semua dokumen pengangkutan serta pemberitahuan yang diwajibkan
www.hlpconsultant.org
Tidak diperkenankan !Melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut yang disegel
penegak hukum lain atau dinas pos
WEWENANG KEPABEANAN YANG LAIN
PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN
MENANGGUHKAN SEMENTARA WAKTU PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU EKSPOR HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DARI KAWASAN PABEAN
PENINDAKAN ATAS BARANG YANG TERKAIT DENGAN TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN
www.hlpconsultant.org
Penyelundupan Bidang Impor
Mengangkut barang yg tak tercantum dalam Manifes { psl 7A (2) };
Membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean;
Membongkar barang Impor yg tdk tercantum dlm Pemberitahuan Pabean {psl 7A (3)};
Membongkar / menimbun barang impor yg masih dlm pengawasn pab. ditempat selain ditujuan;
Menyembunyikan barang impor dgn melawan hukum;
Mengeluarkan barang impor yg blm selesai kewajiban Pabeannya tanpa perset. Pej. BC yg mengakibatkan tdk terpenihinya pugutan neg.
Mengangkut barang impor dari TPS / TPB yg tidak sampai ke Kantor Pabean tujuan; atau
Dengan sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan/atau jml brg impor dlm Pemberitahuan Pabean,
www.hlpconsultant.org
Penyelundupan Bidang Ekspor
Mengekspor tanpa menyerahkan Pemberitahuan Pabean
Dgn sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan / atau jml barang ekspor dl Pemberitahuan Pabean yg menyebabkan tdk dipungutnya pungutan ekspor {psl 11A (1) }
Memuat barang ekspor diluar kawasan Pabean tanpa izin kepala Kantor Pabean { psl 11A (3) }
Membongkar Barang Ekspor didalam Kawasan Pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean, atau
Mengangkut barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah
www.hlpconsultant.org
Sanksi Penyelundupan
Pidana Penjara Min 1 th, Maks 10 th dan;
Pidana Denda Min. Rp 50 Juta, Maks. Rp 5 Milyar
www.hlpconsultant.org
Sanksi Terkait Penyelundupan
Setiap orang :
Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli
…dst , barang impor yang diketahui atau
patut diduga berasal dari tindak pidana
penyelundupan Pidana 2 s/d 9 th , denda
Rp. 100 jt s/d Rp. 5 milyar (ps 103)
yang mengangkut barang yang berasal dari
tindak pidana penyelundupan Pidana 1th
s/d 3 th, denda Rp. 500 jt s/d Rp. 3 milyar (ps
104)
www.hlpconsultant.org
Sistem klasifikasi barang-Pasal 14 Ayat (1)
“Untuk penetapan tarif Bea Masuk dan Bea Keluar barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang”.
Sistem klasifikasi barang yang dimaksud adalah menggunakan Harmonized System sebagaimana tertuang dalam BTBMI.
www.hlpconsultant.org
SISTEM KLASIFIKASI
Suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik.”
Diratifikasi oleh Indonesia dgn Kepres no. 35 tahun 1993
Indonesia melaksanakan HS mulai 1 Januari 1989 dengan nama BTBMI
Pada tahun 2007 BTBMI berdasarkan AHTN dengan HS versi 2007
Saat ini menggunakan BTKI 2012 berdasarkan AHTN dengan HS versi ke 6 tahun 2012
www.hlpconsultant.org
Aspek Identifikasi Barang
Tanda atau identitas suatu barang :
1. Nama dagang
2. Jenis barang
3. Merk
4. Komposisi
5. Kapasitas
6. Kegunaan
7. Fungsi
8. Dll
www.hlpconsultant.org
Identifikasi Barang
www.hlpconsultant.org
STANDAR
SPESIFIKASI
PERSYARATAN
PRODUK
BARANG
SNI, JIS, BS, ISO
SPEC. PABRIK
ASOSIASI
KHUSUS
PEMERINTAH
BENTUK
WARNA
KAPASITAS
KOMPOSISI
RASA
BAU/AROMA
Sampling
www.hlpconsultant.org
sampling
sample
random
inspection
testing
analisa
sesuai standar/
ketentuan/ persyaratan
Aspek Pemeriksaan Atas Sampling
Bentuk fisik produk / barangtermasuk komponen, bagian-bagianyang membangun produk/barangtersebut
Warna, termasuk warna komponenatau bagian-bagian dari produk/barang tersebut
Fungsi atau kinerja produk/barangtersebut sesuai dengan jenis, mutu, fungsi produk/barang
www.hlpconsultant.org
Metode Pemeriksaan
Secara Visual (Visual Inspection) mengamati bentuk/penampakan, warna, kondisi, identitas product (label, marking dll)
Testing (Destructive Testing dan Non destruktive Testing), kekuatan, fungsi, performance kinerjanya
Analisa laboratorium untuk mengurai komposisi kandungan
Organoleptik (rasa dan aroma)
Pengukuran volume, penimbangan berat
www.hlpconsultant.org
Faktor Negara Asal
Di negara maju, hasil industrinya lebih baik bila dibandingkan dengan negara sedang berkembang.
Produk-produk khas dari negara-negara tertentu akan lebih mahal dari negara lain yang menghasilkan barang yang sama.
Contoh :
Sutera Cina
Kristal Cheko
Anggur Perancis
Keju Belanda
www.hlpconsultant.org
Nilai Pabean dari Negara Asal
Sehubungan hal tersebut di atas, sebagai realisasinya telah diatur dan dituangkan dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : SE-25/BC/1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang penetapan faktor origin sebagai berikut :
Origin Eropa / USA / Jepang = 100
Origin Korea
Selatan/China/Hongkong/Taiwan/Australia = 90
Origin negara lainnya = 85
www.hlpconsultant.org
Harmonized System (HS Code)
Singkatan dari “Harmonized System”
Nama lengkap “The Harmonized Commodity Description and Coding System”
Nama dalam konvensi Internasional “Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System”
Diterbitkan CCC (Customs Cooperation council ), mulai diberlakukan secara internasional sejak 1 Januari 1988: Indonesia menggunakan HS mulai 1 Januari 1989
www.hlpconsultant.org
Harmonized System (HS Code)
GENERAL RULES FOR THE INTERPRETATION OF HS KUMHS.
21 BAGIAN
97 BAB
LEGAL NOTES CATATAN
BAGIAN, CATATAN BAB, CATATAN SUBPOS
POS (4 DIGIT)
SUBPOS (6 DIGIT)
www.hlpconsultant.org
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
www.hlpconsultant.org
BTKI 2012
BTKI 2012 digunakan sebagai referensi, sehingga apabila terdapat hal yang meragukan berkaitan dengan pungutan dan pengaturan pembebanan tarif Bea Masuk, Bea Keluar, PPN atau PPnBM, maka yang mengikat secara hukum adalah Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya
Pengguna BTKI 2012 diharapkan selalu merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukumnya dan melakukan updating data secara berkala untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan tarif yang dinamis dari waktu ke waktu.
www.hlpconsultant.org
Struktur BTKI 2012
www.hlpconsultant.org
XXXX.XX.XX.XX
6-digit subpos HS WCO Pos Tarif Nasional
Subpos ASEAN
hal-hal yang berkaitan dengan struktur tarif dan uraian
barang, dan termasuk besarnya pembebanan tarif Bea
Masuk pada 2-digit pos tarif nasional tersebut tetap
terikat pada 8-digit subpos ASEAN termasuk
perubahannya
Bea Masuk Advalorum
Tarif Bea Masuk yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Besarnya Bea Masuk terutang dihitung dengan cara mengalikan persentase dengan harga barang (nilai pabean).
www.hlpconsultant.org
Bea Masuk Spesifik
tarif Bea Masuk yang dikenakan berdasarkan nilai rupiah tertentu dari satuan jumlah barang. Besarnya Bea Masuk terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Bea Masuk dengan jumlah barang yang diimpor. Saat ini hanya dikenakan untuk gula dan beras.
www.hlpconsultant.org
Perbandingan Klasifikasi
www.hlpconsultant.org
BTBMI 2007 BTKI 2012
WCO 5.055 5.205
AHTN 8.300 9.558
Nasional:
1. HS Nasional 8.742 10.012
2. BAB 98 (IKD) 13 13
Total Pos Tarif: 8.755 10.025
JUMLAH POS TARIFHS
FORMAT BTKI 2012
www.hlpconsultant.org
Pos/Subpos
Heading/
Subheading
Uraian Barang Description Of
Goods
Pajak
Bea Masuk Bea Keluar Tax Keterangan
Import Duty Export Duty PPN PPnBM Remarks
VATSales Tax On
Luxury Goods
PENJELASAN KOLOM TABEL BTKI
KOLOM PERTAMA “POS/SUBPOS”
4 dan 6 digit pertama berasal dari teks HS-WCO;
8 digit berasal dari teks AHTN
10 digit merupakan uraian pos tarif nasional
KOLOM KEDUA “URAIAN BARANG” DALAM BAHASA INDONESIA
Uraian barang pada 4 dan 6 digit pertama merupakan
terjemahan teks HS-WCO;
Uraian barang pada 8 digit merupakan terjemahan
teks AHTN
www.hlpconsultant.org
PENJELASAN KOLOM TABEL BTKI
KOLOM KETIGA “DESCRIPTION OF GOODS” DALAM BAHASA
Description of goods pada 4 dan 6 digit pertama
merupakan terjemahan teks hs-wco dalam bahasa
Inggris;
Description of goods pada 8 digit merupakan
terjemahan teks AHTN dalam bahasa Inggris;
Description of goods pada 10 digit merupakan
terjemahan teks asli dalam bahasa Indonesia ke
bahasa Inggris.
www.hlpconsultant.org
PENJELASAN KOLOM TABEL BTKI
KOLOM KEEMPAT “BEA MASUK UMUM”
Pembebanan tarif bea masuk umum berdasarkan
KMK Nomor : 110/PMK.010/2006 tanggal 15
Nopember 2006
KOLOM KELIMA “BEA KELUAR”
Mencantumkan tanda satu asterisk *) menunjukkan
klasifikasi barang ekspor yang dikenakan bea keluar.
Besarnya pembebanan tarif dan jenis barang yang
dikenakan Bea Keluar diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011
www.hlpconsultant.org
PENJELASAN KOLOM TABEL BTKI
KOLOM KEENAM “PPN”
Mencantumkan pembebanan tarif PPN yang
ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009
KOLOM KETUJUH “PPnBM”
Mencantumkan pembebanan tarif PPnBM yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009
www.hlpconsultant.org
PENJELASAN KOLOM TABEL BTKI
PENCANTUMAN TANDA ( * ) dan ( - )
Pencantuman tanda satu asterisk *) pada kolom
“PPN”dan “PPnBM” berarti pengenaan PPN dan
PPnBM berlaku hanya terhadap sebagian jenis
barang atau sebagian kelompok barang dalam pos
tarif bersangkutan, sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku atas pengenaan PPN atau
PPnBM.
Pencantuman tanda strip (-) pada kolom
pembebanan tarif PPN atau PPnBM berarti komoditi
pada pos tarif bersangkutan tidak dikenakan
pembebanan PPN atau PPnBM.
www.hlpconsultant.org
KUMHS
KETENTUAN UMUM UNTUK MENGINTERPRETASI HARMONIZED SYSTEM (KUMHS)
Merupakan Panduan Utama dalam menetapkan klasifikasi barang yang harus diperhatikan dan digunakan setiap saat.
Terdiri dari 6 ketentuan dari WCO
KUMHS 1 s.d 4 digunakan secara berurutan.
Dalam hal KUMHS 1 tidak dapat digunakan maka klasifikasi menggunakan KUMHS 2, dst..
KUMHS 5 dan 6 digunakan tersendiri
www.hlpconsultant.org
KUMHS 1
“Judul Bagian, Bab dan Sub-bab hanya dimaksudkan untuk memper-mudah referensi saja; untuk tujuan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta menurut ketentuan-ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain”.
www.hlpconsultant.org
Contoh Aplikasi KUMHS 1
www.hlpconsultant.org
Bagian I “ Binatang Hidup; produk hewani” Bab 1 “ Binatang Hidup”
Gajah untuk sirkus diklasifikasikan pada pos 95.08 dengan
aplikasi KUMHS 1 dan catatan 1(c) Bab 1.
Bagaimana mengklasifikasikan gajah untuk sirkus?
Pos 01.06 sebagai “Binatang Lainnya” ?
Perhatikan Catatan 1 (c) Bab 1
binatang dari pos 95.08 dikeluarkan dari Bab 1.
KUMHS 2
Digunakan apabila KUMHS 1 tidak dapat diterapkan.
Terdiri dari 2 ketentuan :
KUMHS 2(a) ketentuan tentang klasifikasi
barang yang belum jadi atau belum dirakit
KUMHS 2(b) perluasan cakupan suatu pos
yang terbuat dari dua bahan berbeda
www.hlpconsultant.org
KUMHS 2(a)
“Setiap referensi untuk suatu barang dalam suatu pos harus dianggap meliputi juga referensi untuk barang tersebut dalam keadaan tidak lengkap atau belum rampung, asalkan pada saat diajukan, barang yang tidak lengkap atau belum rampung tersebut memiliki karakter utama dari barang itu dalam keadaan lengkap atau rampung. Referensi ini harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang tersebut dalam keadaan lengkap atau rampung (atau yang berdasarkan ketentuan ini dapat digolongkan sebagai lengkap atau rampung), yang diajukan dalam keadaan belum dirakit atau terbongkar”.
www.hlpconsultant.org
Contoh Aplikasi KUMHS 2(a)
www.hlpconsultant.org
- Mobil yang belum dilengkapi
roda
-Sepeda yang belum
dilengkapi sadel
-Handphone tanpa keypad
-Kemeja tanpa kancing
DIKLASIFIKASIKAN
SEBAGAI BARANG
JADINYA
Barang belum lengkap/jadi :
Barang yang belum atau tidak dirakit
Biasanya untuk memudahkan packing, handling atau transport
Untuk dirakit menggunakan baut, sekrup, mur, atau di las, sepanjang hanya dilakukan proses perakitan saja.
Komponen/bagian yang tidak terakit yang jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan harus diklasifikasikan terpisah.
www.hlpconsultant.org
KUMHS 2(b)
“Setiap referensi untuk suatu bahan atau zat dalam pos, harus dianggap juga meliputi referensi untuk campuran atau kombinasi dari bahan atau zat itu dengan bahan atau zat lain. Setiap referensi untuk barang dari bahan atau zat tertentu harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan atau zat tersebut. Barang yang terdiri lebih dari satu jenis bahan atau zat harus diklasifikasikan sesuai prinsip dari Ketentuan 3”.
www.hlpconsultant.org
Contoh Aplikasi KUMHS 2(b)
www.hlpconsultant.org
Pisau terbuat dari stainless steel dianggap semata-
mata hanya perkakas dari logam dan mengabaikan
bahan plastik untuk gagangnya, sehingga dengan
KUMHS 2(b) diklasifikasikan sebagai pisau dari logam
pada pos 82.11
Bagaimana mengklasifikasikan pisau dengan mata terbuat
dari stainless steel dan gagang dari plastik?
Bab 82 perkakas logam
Bab 39 barang dari plastik
KUMHS 3
Digunakan apabila suatu barangsecara sepintas dapat diklasifikasikandalam dua pos atau lebih dan KUMHS2 tidak dapat diterapkan.
Digunakan secara berurutan dariKUMHS 3(a) sampai 3(c)
Terdiri dari 3 ketentuan :
KUMHS 3(a) berdasarkan uraian paling spesifik
KUMHS 3(b) berdasarkan karakter utama barang
KUMHS 3(c) diklasifikasikan pada pos terakhir
www.hlpconsultant.org
KUMHS 3(a)
“Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos - pos tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian yang lebih lengkap atau lebih tepat”.
www.hlpconsultant.org
Contoh Aplikasi KUMHS 3(a)
www.hlpconsultant.org
Portable Electric Shaver
85.09 Peralatan rumah tangga elektro mekanis dengan
motor listrik terpasang didalamnya
85.10 Alat cukur, alat pangkas rambut dan penghilang
rambut dengan motor listrik terpasang
Karpet berumbai untuk mobil
57.03 Karpet berumbai
87.08 Bagian dan asesoris kendaraan
KUMHS 3(b)
“Barang campuran dan barang komposisi yang terdiri dari bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda, serta barang yang disiapkan dalam set untuk penjualan eceran yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan Referensi 3(a), harus diklasifikasikan berdasarkan bahan atau komponen yang memberikan karakter utama barang tersebut, sepanjang kriteria ini dapat diterapkan”.
www.hlpconsultant.org
KUMHS 3(b)
Kriteria dalam menentukan karakter utama barang sesuai KUMHS 3(b) :
Sifat dari bahan atau komponen yang terkandung.
Jumlah, kualitas, berat, atau nilai masing-masing komponen.
Peran dari komponen barang dalam kaitannya dengan fungsi barang secara keseluruhan.
www.hlpconsultant.org
Contoh Aplikasi KUMHS 3(b)
www.hlpconsultant.org
Campuran untuk membuat bir
70% gandum (10.01) + 30% barley (10.05)
Faktor yang memberi karakterutama :
Berat/Komposisi
Diklasifikasikan sebagai gandum
pos 10.01
KUMHS 3(b)
Article Put Up In Sets
Terdiri dari setidaknya dua jenis barang yang
berbeda yang dapat diklasifikasikan dalam
dua pos berbeda.
Terdiri dari dua produk yang diajukan
bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan
atau kegunaan.
Dikemas dalam kemasan yang siap untuk
dijual langsung kepada konsumen tanpa
dikemas ulang.
www.hlpconsultant.org
KUMHS 3(b)
www.hlpconsultant.org
Satu set produk makanan :
Spaghetti
(19.02)
Keju parut
(04.06)
Saus tomat
(21.03)
What is the correct
HS Code?
KUMHS 3(c)
“Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan Referensi 3(a) atau 3(b), maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya di antara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara”
www.hlpconsultant.org
Contoh Aplikasi KUMHS 3(c)
www.hlpconsultant.org
Jaket dimaksud memiliki dua jenis bahan
dengan fungsi yang setara sehingga
tidak dapat ditentukan karakter
utamanya. Maka dengan aplikasi KUMHS
3(c) diklasifikasikan pada pos terakhir
yaitu 62.01
Wind-jaket dua sisi yang dapat dipakai
bolak-balik. Satu sisi terbuat dari katun
rajutan, sisi lain terbuat dari katun
bukan rajutan62.01 Wind-jacket rajutan dari katun61.01 Wind-jacket dari katun bukanrajutan
SIDE A
SIDE B
KUMHS 4
“Barang yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan diatas, harus diklasifikasikan dalam pos yang sesuai untuk barang yang paling menyerupai”.
Digunakan dalam hal :
Barang tidak dapat diklasifikasikan dengan KUMHS 1 s.d KUMHS 3.
Tidak ada pos yang sesuai
www.hlpconsultant.org
Contoh Aplikasi KUMHS 4
www.hlpconsultant.org
Mengingat tidak ada pos yang lebih sesuai pada HS maka
pemanggang dengan tenaga matahari diklasifikasikan pada pos paling
menyerupai sesuai KUMHS 4 pada pos 7321.11. (dalam BTBMI 2007
sudah di amandemen)
Pemanggang/barbeque yang menggunakan tenaga matahari untuk
memasak makanan, dan tidak menggunakan bahan bakar.
Terdapat beberapa jenis pemanggang pada HS yang semuanya
menggunakan bahan bakar sbb.:
7321.11 Pemanggang Bahan Bakar Gas atau Bahan Bakar Lain
7321.12 Bahan Bakar Cair
7321.19 Bahan Bakar Padat
KUMHS 5
Terdiri dari dua ketentuan dan merupakan aturan tambahan mengenai pengemas dan bahan kemasan.
Pada intinya mengatur bahwa barang yang dikemas dengan suatu kemasan diklasifikasikan menurut barang tersebut, dengan syarat :
1. Dibentuk secara khusus untuk memuat barang tertentu
2. Dapat digunakan untuk jangka panjang
3. Diajukan bersama barang dalam kemasan
4. Biasa dijual bersama barang tersebut
5. Tidak memberi karakter utama bagi keseluruhan barang
Contoh : tas kamera, tas instrumen musik, koper senapan, tas instrumen gambar, yang diimpor bersama barangnya.
www.hlpconsultant.org
KUMHS 5 (a)
“Tas kamera, tas instrumen musik, kopor senapan, tas instrumen gambar, kotak kalung dan kemasan semacam itu, dibentuk secara khusus atau pas untuk menyimpan barang atau perangkat barang tertentu, cocok untuk penggunaan jangka panjang dan diajukan bersama dengan barangnya, harus diklasifikasikan menurut barangnya, apabila kemasan tersebut memang dijual dengan barang tersebut. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku untuk kemasan yang memberikan seluruh karakter utamanya”.
www.hlpconsultant.org
KUMHS 5 (b)
“Berdasarkan aturan dari Ketentuan 5 (a) di atas, bahan pembungkus dan kemasan pembungkus yang diajukan bersama dengan barangnya, harus diklasifikasikan menurut barangnya, apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut memang biasa digunakan untuk membungkus barang tersebut. Namun demikian, Ketentuan ini tidak mengikat apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut secara nyata cocok untuk digunakan berulang-ulang”.
www.hlpconsultant.org
KUMHS 6
“Untuk tujuan hukum klasifikasi barang dalam subpos dari suatu pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan catatan subpos bersangkutan, serta Ketentuan di atas dengan penyesuaian seperlunya, dengan pengertian bahwa hanya subpos yang setara yang dapat diperbandingkan. Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, untuk keperluan Ketentuan ini diberlakukan juga catatan Bagian dan catatan Bab”.
www.hlpconsultant.org
Contoh Aplikasi KUMHS 6
www.hlpconsultant.org
Sesuai KUMHS 6, penetapan klasifikasi dilakukan dengan
membandingkan pos yang setara pada tingkat satu takik, sehingga
barang tersebut diklasifikasikan pada pos 4015.90
Pakaian pelindung untuk dokter bedah, terbuat dari karet
40.15 Pakaian dan Asesoris pakaian dari karet…
- Sarung tangan, mitten dan mitt :
4015.11 - - Untuk bedah
4015.19 - - Lain-lain
4015.90 - Lain-lain
REFERENSI PENETAPAN KLASIFIKASI
Untuk mempermudah penetapan klasifikasi, WCO telah menerbitkan berbagai referensi yang dapat digunakan, antara lain :
Explanatory Notes to the Harmonized System (EN)
• Merupakan publikasi WCO yang berisi catatan-
catatan penjelasan dan interpretasi atas legal
notes serta uraian pos pada HS
The Alphabetical Index
• Merupakan publikasi WCO yang berisi contoh-
contoh barang secara umum yang diklasifikasikan
pada suatu pos dan diurutkan berdasarkan alfabet
www.hlpconsultant.org
REFERENSI PENETAPAN KLASIFIKASI
The Compendium of Classification Opinions
• Merupakan publikasi WCO yang berisi keputusan
HS Committee atas barang-barang yang
mengalami dispute di negara-negara anggota.
The Harmonized System Commodity
Database (CD)
• Merupakan publikasi WCO yang berisi contoh
barang secara terperinci yang diklasifikasikan
pada pos-pos yang ada, dalam bentuk software.
www.hlpconsultant.org