pengantar pengelolaan sampah
TRANSCRIPT
Pengelolaan Sampah
13/04/23 1
13/04/23 2
13/04/23 3
13/04/23
SAMPAH ADALAH SISA KEGIATAN SAMPAH ADALAH SISA KEGIATAN SEHARI-HARI MANUSIA DAN/ATAU SEHARI-HARI MANUSIA DAN/ATAU PROSES ALAM YANG BERBENTUK PROSES ALAM YANG BERBENTUK PADAT (PASAL 1)PADAT (PASAL 1)
Pengertian
4
13/04/23
HUKUM HUKUM SAMPAHSAMPAH((the law of the law of wastewaste))
Setiap orang menghasilkan sampah;Setiap orang menghasilkan sampah;
Tidak seorangpun yang bersedia Tidak seorangpun yang bersedia ketempatan sampahketempatan sampah..
5
13/04/23 6
SETIAP ORANG & SEMUA ORANG PENGHASIL SAMPAH
Karakteristk sampah berdasar klasifikasinya
• Garbage : Sampah yang terdiri dari bahan organik dan memiliki sifat segera membusuk (Sampah dapur)
• Rubish : sampah yang terdiri dari bahan organik atau anorganik yang tidak berubah sifatnya (Kaca, plastik, kertas, logam)
• Ashes : sampah sisa pembakaran dari bahan partikel kecil yang memiliki sifat mudah berterbangan
13/04/23 7
Sampah ditinjau dari sumbernya
• Sampah Domestik• Sampah Industri• Sampah dari jalan dan taman• Sampah dari pasar• Sampah dari kawasan komersil• dll
13/04/23 8
Sampah dari sifat kimia
• Organik• An-Organik• Bahan Beracun dan Berbahaya
13/04/23 9
. Jenis Limbah Padat Domestik 1. Berdasarkan Tingkat Bahaya a. Sampah Berbahaya (B3) * Sampah terkontaminasi oleh bahan beracun * Harus dikelola secara khusus b. Sampah Tidak Berbahaya * Sampah tidak tercemar oleh bahan beracun * Dapat dimanfatkan kembali 2. Berdasarkan Dekomposisi a. Sampah Organik * Dapat terurai * Berasal dari makluk hidup b. Sampah Anorganik * Tidak dapat terurai * Berasal dari benda mati
Dampak Negatif Sampah
1. Media Perkembangbiakan Vektor Penyakit Sampah organik tempat untuk perkembangbiakan lalat Sampah organik terdapat makanan lalat (bau busuk)
2. Tempat hidup kuman penyakit Kuman penyakit dapat berkembang biak pada sampah Gangguana kesehatan bagi manusia
3. Pencemaran lingkungan a. Pencemaran air b. Pencemaran tanah c. Pencemaan udara
Model Pengelolaan Sampah 1. Model di Pedesaan Unsur- Unsur
Model Konvensional / Tradisional tanpa pengolahan
Penimbulan
Pembuangan /Pemusnahan
Pembuangan “Pawuhan” dan pembakaranPembuangan di sungai, parit atau saluran IrigasiDampak negatif : * Asap * Bau * Pencemaran * Pennyumbatan * Pendangkalan * Banjir
Pengelolaan sampah Model ini tidak layak lagi
2. Model Perkotaan Unsur-unsur
PENIMBULAN
PENYIMPANAN
PENGUMPULAN
PENGOLAHANPENGANGKUTAN
PEMBUANGAN AKHIR
Masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab terhadap penanganan sampah pada semua unsur (penanganan dan pembiayaan) Masyarakat 2 unsur Pemerintah 4 unsur
Keberhasilan pengelolaan sampah tercermin pada keberhasilan penanganan di setiap unsur termasuk TPA (indikataor keberhasilan)
Model ini digunakan dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia
3. Model Mandiri dan Produktif Unsur-unsur
Penerapan Teknologi Tepat Guna, menggali potensi lokal Ide : - tidak ada sesuatupun yang tidak berguna - sampah di TPA selalu dinanti kedatangannya Model ini diterapkan di Sukunan melalui pemberdayaan masyarakat
Penimbulan
Pengolahan /Pemanfaatan
a. Pemilahan (sistem 3 tempat)
Penjualan Sampah
b. Pembuatan Kerajinan
Hasil Olahan……2
Hasil Olahan…….3
Pengomposan
Kompos
Batako Gabus
RUMAH TANGGA
ORGANIKI
ORGANIKII
PLASTIK KERTAS LOGAMKACA
BUNGKUSKEMASAN
PLASTIK KERTASLOGAMKACA
TPSKAMPUNG KOMPOS
DIJUALPENDAPATAN WARGA
LINGKUNGAN BERSIH, SEHAT & INDAH
KERAJINAN
PENGHIJAUAN
13/04/23 27
Pendekatan ”3R”
1. REDUCE : mengurangi jumlah sampah
2. REUSE : pemanfaatan kembali sampah
3. RECYCLE : daur ulang sampah
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 18/2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
13/04/23
LIMBAH DAN SAMPAH
UU SAMPAH
KEGIATAN
PROSES KONSUMSI
LIMBAHPADAT
CAIR, GAS, DSB
CAIR
PADAT SAMPAH
USAHA
PROSES PRODUKSI
UU 23/1997, PP AIR, PP B3, PERMEN LH
PROSES ALAM
UU SD AIR, PP 16/2005, PERMEN PU
POLLUTER PAY PRINCIPLE
PUBLIC SERVICE PRINCIPLE
30
13/04/23
PRINSIP KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAHLIMBAH DAN SAMPAHSAMPAH
1.1. LIMBAH => 3P (LIMBAH => 3P (POLLUTER’S PAY PRINCIPLEPOLLUTER’S PAY PRINCIPLE).).
2.2. SAMPAH => SAMPAH => PUBLIC SERVICESPUBLIC SERVICES
KONSEKUENSINYA:KONSEKUENSINYA:
1.1. UNTUK UNTUK LIMBAHLIMBAH => UPAYA PENGENDALIAN => UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN MERUPAKAN TANGGUNG PENCEMARAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB JAWAB PELAKU USAHAPELAKU USAHA..
2.2. UNTUK UNTUK SAMPAHSAMPAH => => PADA PRINSIPNYAPADA PRINSIPNYA, , PENGELOLAAN SAMPAH MERUPAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHPEMERINTAH..
31
13/04/23
JENIS SAMPAH YANG DIATUR (PASAL 2)
SAMPAH RUMAH TANGGA
Sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
Sampah ini bersumber dari rumah per rumah atau komplek perumahan
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
Sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain, misalnya: pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, stasiun, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, hutan kota, jalan, sungai, dan lain-lain.
Sampah ini bersumber dari fasilitas publik, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
SAMPAH SPESIFIK
Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi:
•Sampah yang mengandung B3 (batere bekas, obat bekas);
•Sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis);
•Sampah akibat bencana;
•Puing bongkaran;
•Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
•Sampah yang timbul tidak secara periodik 32
04/13/23 setyo
HAK DAN KEWAJIBAN
KEWAJIBAN (PASAL 12-16)
1. Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.
Diatur Perda
1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
2. Setiap produsen harus mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
3. Produsen wajib mengelola kemasan dari barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
Diatur PP
HAK SETIAP ORANG (PASAL 11)
1. Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan cara baik & berwawasan lingkungan.
2. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan.
3. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu.
4. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif.
5. Mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan sampah.
Diatur PP dan Perda
04/13/23 setyo
PENGELOLAAN SAMPAH
PENANGANAN (PASAL 22)
1. PEMILAHAN.
2. PENGUMPULAN.
3. PENGANGKUTAN.
4. PENGOLAHAN.
5. PEMROSESAN AKHIR.
Diatur PP dan/atau Perda
PENGURANGAN (PASAL 20 & 21)
1. PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH.
2. PENDAURAN ULANG SAMPAH.
3. PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH.
Diatur PP dan Perda
04/13/23 setyo
PENGURANGAN SAMPAH
PASAL 21
PEMERINTAH MEMBERIKAN:
1. INSENTIF KEPADA SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PENGURANGAN SAMPAH.
2. DISINSENTIF KEPADA SETIAP ORANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENGURANGAN SAMPAH.
Diatur PP dan/atau Perda
PASAL 20
DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PENGURANGAN SAMPAH PEMERINTAH & PEMERINTAH DAERAH WAJIB:
•MENETAPKAN TARGET PENGURANGAN SAMPAH.
•MEMFASILITASI PENERAPAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN.
•MEMFASILITASI PENERAPAN LABEL RAMAH LINGKUNGAN.
•MEMFASILITASI KEGIATAN GUNA ULANG DAN DAUR ULANG.
•MEMFASILITASI PEMASARAN PRODUK DAUR ULANG.
Diatur PP dan Perda
04/13/23 setyo
LARANGAN
PASAL 29
1. Setiap orang dilarang:
a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI;
b. Mengimpor sampah;
c. Mencampur sampah dengan limbah B3;
d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
e. Membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan dan disediakan;
f. Melakukan penanganan sampah dengan sistem open dumping di TPA; dan/atau
g. Membakar sampah yang melanggar persyaratan.
Ketentuan a, c, dan d diatur PP sedangkan ketentuan e, f, dan g diatur Perda dimana Perda tersebut harus menetapkan sanksi pidana atau denda.
04/13/23 setyo
KETENTUAN PIDANA
PASAL 41
1. Pengelola sampah yang karena kealpaannya mengabaikan NSPK sehingga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan diancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.
2. Jika tindak pidana di atas mengakibatkan mati atau luka berat, diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.
04/13/23 setyo
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 44
1. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling lama 1 tahun sejak berlakunya undang undang ini.
2. Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling lama 5 tahun sejak berlakunya undang undang ini.