pengantar - sumedangbappppeda.sumedangkab.go.id/file/perubahan rkpd... · selanjutnya disebut...
TRANSCRIPT
i
PENGANTAR
Dalam konteks manajemen, perencanaan mendapatkan posisi yang
sangat strategis sebelum memulai berbagai aktivitas organisasi. Perencanaan
juga didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan dalam rangka
pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif
pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala
secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di
masa datang. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara bertahap
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka
waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai penyesuaian atas dokumen
perencanaan daerah tahunan RKPD Tahun 2019, digunakan untuk acuan
dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan dasar pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui
Perangkat Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019. RKPD dan
Perubahan RKPD sebagai satu kesatuan dokumen, memiliki peran untuk
menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro
yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk
arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ini disusun
mengacu:
1. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sumedang 2005-2025;
2. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang 2018-2023;
3. Substansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
4. Substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019;
5. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang
Tahun 2019.
Dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019,
prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan prioritas sebagai
ii
penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dalam mengakselerasi peningkatan
kesejahteraan masyarakat diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi
dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
BUPATI SUMEDANG,
H. DONY AHMAD MUNIR,ST.,M.M
ii
DAFTAR ISI
Hal
PENGANTAR…………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………. ii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………... iii
BAB I PENDAHULUAN........................................................... I-1
1.1 Latar Belakang………………………………………….. I-1
1.2 Dasar Penyusunan………………………………….… I-2
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan
Perubahan………………………………………………..
I-5
1.3.1 Maksud…………………………………………. I-5
1.3.2 Tujuan………………………………………….. I-6
1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan …..…….. I-6
1.4 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi
Makro………………………………………………………
I-7
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019……………………. II-1
2.1 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2019……………………………………..
II-2
2.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan IV ..……………………………………………..
II-4
2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan
Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018….
II-17
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2018…………………………………………………….
III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi……………………………… III-1
3.2 Gambaran Kerangka Pendanaan……………………. III-5
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah……… III-5
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah…………… III-9
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah…….. III-16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH……………………... IV-1
4.1 Sasaran Pembangunan Daerah…………………..…. IV-1
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH………… V-1
BAB BI PENUTUP……………………………………………….……….. VI-1
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Perubahan Proyeksi Indikator Pembangunan Makro
Kabupaten Sumedang Tahun 2019……………………….
I-7 Tabel 2.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan
Triwulan II……………………………………………………….
II-4 Tabel 2.2 Program dan Indikator Kinerja Program……………….... II-13
Tabel 2.3 Evaluasi Program dan Kegiatan dalam Perubahan
RKPD Tahun 2018…………………………………………….
II-18
Tabel 3.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2019.. III-8
Tabel 3.2 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2019…….. III-15
Tabel 3.3 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 III-18
Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan ………………………
IV-1
Tabel 4.2 Hubungan Prioritas Pembanguan RKPD dan Program RPJMD…………………………………………………………..
IV-5
Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019……………………………………………………..
V-2
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang
merupakan upaya terencana untuk pelibatan dan pemberdayaan
masyarakat dalam mengoptimalkan kapasitas serta potensi sumberdaya
yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi
seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Perencanaan pembangunan
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan
pembangunan Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan
RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yang
ditujukan untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang
Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada
Tahun 2023”.
Dalam rangka menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, maka perlu disusun Perubahan RKPD Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan tahunan, sebagai
landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019,
dan juga merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2019.
Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 mengacu
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang
menyatakan bahwa Perubahan RKPD perlu dilakukan apabila
BAB I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 I-2
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi : a.) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b.) Keadaan
yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan.
Lebih lanjut, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 pada
hakikatnya merupakan RKPD transisi, atau dengan kata lain RKPD 2019
ditetapkan sebelum penetapan dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023, sehingga beberapa asumsi-asumsi di atas tidak sesuai
dengan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-
2023. Kondisi demikian menuntut dilakukan perubahan RKPD Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2019 guna menampung seluruh perubahan
asumsi-asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi
karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, maupun untuk menampung
tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019.
1.2 Dasar Penyusunan
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019
mendasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
BAB I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 I-3
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
BAB I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 I-4
Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005–2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2019
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014
tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten
Sumedang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang;
BAB I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 I-5
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah 2018 - 2038;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang
Sumedang Puseur Budaya Sunda;
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
33. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019;
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan
RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1.3.1 Maksud
Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dimaksudkan
sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan
atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan.
Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sangat penting
peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku
kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Sumedang dalam
pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di Tahun
2019.
Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dilakukan
sebagai upaya untuk menjamin bahwa dokumen RKPD Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 telah selaras dan menjadi bagian utuh dari
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.
Perubahan RKPD Tahun 2019 memuat dasar pertimbangan
perlunya perubahan yang bersumber dari hasil evaluasi pembangunan
Tahun 2019 sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan
kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan Tahun 2019.
1.3.2 Tujuan
Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ditujukan
untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan
BAB I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 I-6
pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan
Perubahan APBD Tahun 2019. Secara lebih sistematis, tujuan
penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang
sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di
daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi
upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten
Sumedang Tahun 2019.
3. Tersedianya acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dan Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sumedang Tahun 2019,
sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2019
Kabupaten Sumedang.
1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan
Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 perlu
dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan (2019) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:
1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya pergeseran anggaran kegiatan antar SKPD, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
1.4 . Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro
Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan produk domestik
bruto (PDB) Indonesia akan tumbuh 5,2% di Tahun 2019. Angka tersebut
lebih rendah dibandingkan target pemerintah sebesar 5,4% dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Proyeksi
pertumbuhan itu stagnan bila dibandingkan capaian tahun lalu. Pada
BAB I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 I-7
Tahun 2020 diperkirakan akan mencapai sebesar 5,3%. Kontribusi
pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 diantaranya disebabkan oleh kuatnya
konsumsi, yang didorong oleh kenaikan pendapatan, inflasi yang stabil,
dan tingginya remitansi serta proyek infrastruktur besar di beberapa
daerah.
Secara umum diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih
berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia
Tenggara. Hal ini berdampak pada perekonomian daerah yang juga
dipengaruhi perekonomian regional, nasional dan bahkan global sehingga
kondisi makro ekonomi Kabupaten Sumedang tidak mengalami
guncangan/shock yang berarti dan masih berada pada track sesuai
prediksi perekonomian daerah yang telah disusun pada RKPD tahun
2019.
Sebagai gambaran, terdapat perubahan pada indikator Makro
Kabupaten Sumedang yang telah dirumuskan pada RKPD Tahun 2019
yang dipertajam lagi pada RKPD Perubahan Tahun 2019 ini sebagai
berikut:
Tabel 1.1
Perubahan Proyeksi Indikator Pembangunan Makro Kabupaten
Sumedang Tahun 2019
Variabel Satuan Target
RPJMD
Proyeksi
RKPD 2019
Proyeksi
PRKPD 2019
Pertumbuhan Ekonomi % 6,74 5,48 – 5,68 6,74
Tingkat Pengangguran
Terbuka
% 6,55 6,6-6,8 6,55
Kemiskinan % 8,96 9,8-10,2 8,96
Indeks Gini Poin 0,25 0,33 - 0,35 0,25
Sumber : Bapppeda (2019). Diolah
BAB I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 I-8
1.5 Gambaran Perubahan Program Kegiatan
Dalam konteks pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun
2018-2023, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 merupakan RKPD
transisi. Pada proses penyusunannya RKPD Kabupaten Sumedang Tahun
2019 disahkan sebelum penetapan RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga
arah kebijakan pembangunan, dan asumsi-asumsi terkait prioritas
pembangunan dalam RKPD Tahun 2019 mengalami perubahan target
kinerja program dalam RPJMD 2018-2023. Dengan demikian pada
perubahan RKPD Tahun 2019 dilakukan penyesuaian target kinerja
program dan target kinerja kegiatan sehingga berkontribusi terhadap
pencapaian arah kebijakan pembangunan serta prioritas yang tercantum
dalam RPJMD Tahun 2018-2023.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-1
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019
2.1 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perubahan RKPD
Tahun 2019
Evaluasi RKPD Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa pengendalian dilakukan
terhadap kebijakan pelaksanaan maupun hasil pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2019. Pengendalian dan evaluasi
dilaksanakan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat
Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang talah
direncanakan sebelumnya, sehingga tujuan bernegara memberikan
pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga
dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD merupakan
penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah,
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Dalam rangka menjamin terlaksananya rencana kerja pembangunan
daerah sehingga akan mampu mendorong pencapaian tujuan
pembangunan daerah yang tentunya berpengaruh positif pada pencapaian
tujuan secara nasional, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi
atas RKPD yang telah disusun. Selain itu pengendalian dan evaluasi juga
penting dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan
pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-2
pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa
tujuan dilakukannya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
daerah adalah untuk mewujudkan:
1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan daerah;
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-
indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Gubernur/Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap RKPD Perubahan Tahun 2019. Pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappppeda guna
memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang telah
dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD meliputi
pengendalian perumusan kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan
evaluasi hasil RKPD Tahun 2019.
Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dilaksanakan dengan:
A. Pengendalian Perumusan Kebijakan Penyusunan Perubahan RKPD
Tahun 2019
Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan Perubahan RKPD
Tahun 2019 mencakup perumusan prioritas dan sasaran serta rencana
program dan kegiatan prioritas daerah. Pengendalian dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal
sampai dengan penetapan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang
Perubahan RKPD Tahun 2019.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-3
Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan Perubahan RKPD
Tahun 2019 bertujuan untuk menjamin bahwa Perubahan RKPD Tahun
2019 telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
B. Pengendalian Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2019
Pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2019 bertujuan
untuk menjamin dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu
indikatif telah dipedomani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam
menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS Perubahan Tahun 2019
sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019.
C. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019
Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2019 bertujuan untuk menilai
dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas
daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 dan sasaran RPJMD dapat
dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan
nasional Tahun 2019.
Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulanan realisasi
program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 kepada
Kepala Daerah melalui Kepala Bappppeda;
2. Bappppeda melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk menilai/mengetahui : a).
Realisasi antara capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang
dilaksanakan PD dengan rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019, b). Realisasi antara
penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan PD dengan
pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 dan c).
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti kepala PD agar target kinerja
program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2019 dapat
dicapai.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-4
3. Hasil evaluasi terhadap seluruh laporan triwulanan dari Kepala
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan
Kepala Bappppeda kepada kepala daerah untuk memberikan gambaran
dan menyatakan bahwa realisasi capaian indikator kinerja dan
penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan PD telah
sesuai atau belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKPD
Tahun 2019 berikut penjelasan tentang rekomendasi dan langkah-
langkah yang harus dilakukan oleh Kepala PD dalam pelaksanaan
triwulan berikutnya dan/atau menjadi bahan penyusunan rencana
periode berikutnya.
4. Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil evaluasi hasil RKPD
kabupaten/kota Tahun 2019 kepada Gubernur untuk menilai
pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam
RKPD kabupaten/kota Tahun 2019 telah mendukung pencapaian
sasaran pembangunan provinsi sebagaimana ditetapkan dalam RKPD
provinsi Tahun 2019.
2.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan IV
Sebagai acuan untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2019
adalah dengan pendekatan evaluasi setiap Indikator Kinerja Program (IKP)
dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. IKP yang terdapat
dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 menjadi ukuran
tingkat kinerja setiap program yang dilaksanakan.
Pada Tahun 2018 terdapat 264 IKP yang menjadi tolok ukur dalam
pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan, Sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2018 rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP adalah
sebesar 89,32 %. Tabel dibawah ini merinci tingkat capaian IKP yang
diperoleh setiap PD.
Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan II
NO PD
Jumlah
Program
RPJMD
Jumlah
Indikator
RPJMD
Jumlah Indikator
RPJMD dengan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Kinerja
Rata-rata (%)
0
%
0-50
%
50-
75%
75 - 100
%
1 Sekretariat Daerah 6 6 0 0 1 5 94,39
2 Sekretariat DPRD 1 3 0 0 0 3 98,67
3 Inspektorat 3 3 0 0 0 3 96,53
4 Dinas Pendidikan 5 21 0 0 1 20 96,09
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-5
NO PD
Jumlah
Program RPJMD
Jumlah Indikat
or
RPJMD
Jumlah Indikator RPJMD dengan
Tingkat Capaian
Tingkat
Capaian
Kinerja Rata-
rata (%) 0%
0-
50
%
50-75%
75 -
100
%
5 Dinas Kesehatan 11 31 0 3 4 24 104,20
6 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 8 9 0 3
0 6 82,95
7 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan 6 6 0 0 1 6 88,90
8 Dinas Sosial, Permberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 13 9 0 0 0 9 111,68
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7 9 0 1 3 5 73,86
10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7 13 0 1 2 10 96,08
11 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 1 5 0 0 1 4
81,89
12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 5 6 0 0 0 6
104,36
13 Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana 7 9 0 0 2 7 92,21
14 Dinas Perhubungan 7 8 0 2 0 6 93,81
15 Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik 7 11 0 0 0 11 101,24
16
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian
12 22 0 4 1 17 177,50
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4 7 0 1 1 5 99,100
18 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
6 6 0 1 0 5 80,00
19 Dinas Arsip dan Perpustakaan 8 10 0 1 1 8 156,39
20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6 18 0 0 10 8 73,39
21 Dinas Perikanan dan Peternakan 11 18 0 2 1 15 137,31
22
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
7 7 0 0 0 7 96,14
23
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
4 9 0 0 1 8 97,85
24 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah 2 5 0 0 0 5
98,32
25 Badan Pengelolaan Pendapatan
daerah 1 1 0 0 0 1
112,15
26 Satuan Polisi Pamong Praja 3 5 0 1 0 4 88,85
27 Rumah Sakit Umum daerah 2 2 0 0 0 2 97,73
28 Badan Penanganan Bencana
Daerah 1 1 0 0 0 1
84,62
29 Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik 2 4 0 0 0 4
88,85
JUMLAH 169 264 7 49 71 137 89,32
*) Angka 100,00% merupakan tingkat capaian kinerja minimum yang
harus dicapai sampai dengan triwulan IV (Semester II) Tahun 2018
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-6
Selanjutnya pada Sub Bab ini dirinci tingkat capaian kinerja setiap
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh PD di Kabupaten Sumedang.
Terdapat 18 pengelompokan urusan pemerintahan yang akan dijelaskan
sebagai berikut :
a. Urusan Pendidikan
Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Dalam
RPJMD, urusan ini diimplementasikan dalam 5 program yang diukur
dalam 21 indikator kinerja program (IKP). Pada Tahun 2018, jumlah
kegiatan yang dilaksanakan adalah sebanyak 67 kegiatan.
Rata-rata tingkat capaian IKP pada urusan Pendidikan sampai
dengan Triwulan IV Tahun 2018 adalah 96,09 %. Secara umum hal ini
menunjukkan tingkat kinerja yang sangat baik.
Indikator Tercapainya Partispasi Pendidikan Angka Partisipasi Kejar
Paket A dengan tingkat capaian 71,43%, tingkat capaiannya masih di
bawah 75,00%.
b. Urusan Kesehatan
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
Umum Daerah.
b.1. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan melaksanakan 11 program yang kemudian diukur
dalam 31 IKP.Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018
sebanyak 84 kegiatan.
Rata-rata tingkat capaian IKP urusan Kesehatan sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2018 adalah 104,20%.
• Indikator dengan tingkat capaiannya masih di bawah 50,00% antara
lain :
1) Jumlah Puskesmas PONED;
2) Rumah Sakit Tanpa Kelas;
3) Cakupan MP ASI anak usia 6 - 24 bln gakin.
• Indikator dengan tingkat capaian antara 50,00 % s/d 75,00% antara
lain :
1) UPTD yang mendapatkan biaya penunjang kegiatan dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan dasar;
2) Cakupan Desa siaga aktif Purnama;
3) Penanggulangan penyakit DBD : Case Fatality Rate (CFR);
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-7
4) Persentase balita gizi buruk.
b.2. Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan 2 program dan 2
kegiatan.Terdapat 2 IKP yang diukur dari program yang dilaksanakan.
Rata-rata tingkat capaian IKP urusan Kesehatan sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2018 adalah 97,73 %. Indikator Jumlah Tempat tidur
pasien pada Triwulan IV Tahun 2018 sudah tercapai sebesar 95,45 % dari
target akhir yang direncanakan.
c. Urusan Lingkungan Hidup
Urusan lingkungan hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang diimplementasikan dalam 7 program. Jumlah
indikator yang diukur sebanyak 13 IKP.Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan pada Tahun 2018 sebanyak 41 kegiatan.
Realisasi capaian target IKP untuk urusan lingkungan hidup sampai
dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai rata-rata 96,08 %.
Indikator dengan tingkat capaian masih dibawah 50,00% adalah J
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, adapun
jumlah indikator dengan tingkat capaian 50,00% s/d 75,00% yaitu
indikator Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan
lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan dan
indikator Jumlah mata air permanen.
d. Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Penyelenggaran urusan ini dilaksanakan oleh dua PD yaitu (1) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2) Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan.
d.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terdapat 8 program yang kemudian diukur dalam 9 IKP yang
dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada Tahun
2018, program-program yang dilaksanakan terbagi menjadi 46 kegiatan.
Rata-rata tingkat capaian seluruh IKP pada urusan Pekerjaan Umum
sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 adalah 82,95 %. Dari seluruh IKP
yang diukur, terdapat 3 (tiga) IKP yang tingkat capaiannya masih rendah
atau diantara 0 % s/d 50,00 % adalah sebagai berikut :
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-8
1) Terwujudnya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan per tahun
dilaksanakan pada 30% total panjang jalan, dengan capaian 27,19%
pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV ;
2) Terwujudnya dan Terbangunnya peningkatan jalan strategis dan non
strategis serta jembatan yang mantap, dengan capaian 41,24% pada
evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;
3) Terwujudnya pemeliharaan Periodik Jalan dilaksanakan pada interval
tiap 3 tahun setelah dilaksanakannya pemeliharaan rutin jalan, dengan
capaian 28,68% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV.
d.2 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Urusan ini diimplementasikan melalui 6 program dengan 6 IKP dan
1 IKP di bidik oleh 2 Dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang serta oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan. Pada Tahun 2018, program-program yang dilaksanakan
terbagi menjadi 21 kegiatan.
Realisasi tingkat capaian IKP untuk urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai
rata-rata 88,90 %. Tingkat capaian yang masih di bawah 75,00% adalah
Indikator Ketersediaan MCK, dengan capaian 62,49% pada evaluasi Tahun
2018 triwulan IV.
e. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
dan Kepegawaian
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
dan Kepegawaian diselenggarakan oleh PD berikut :
e.1. Sekretariat DPRD
Jumlah program yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sebanyak 1
program dan 18 kegiatan. Program yang dilaksanakan diukur dalam 3 IKP
yaitu (1) Ketercapaian fungsi pengawasan DPRD, (2) Ketercapaian fungsi
Budgeting DPRD dan (3) Ketercapaian fungsi legislasi DPRD. Tingkat
capaian ketiga IKP tersebut sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 telah
melampaui rata-rata 98,67%.
e.2. Sekretariat Daerah
PD Sekretariat Daerah melaksanakan 6 program dan 95 kegiatan
serta terdapat 6 IKP yang diukur. Rata-rata tingkat capaian IKP yang
diukur pada PD Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun
2018 adalah 94,39 %.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-9
Indikator dengan tingkat capaian masih dibawah 75,00 % adalah
indikator Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik dibidang
Informasi Hukum (JDIH), dengan capaian 63,18% pada Tahun 2018
triwulan IV.
e.3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
melaksanakan 4 program dengan 9 IKP yang diukur. Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 20 kegiatan.
Rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP sampai dengan Triwulan
IV Tahun 2018 adalah 97,85 %, indikator dengan tingkat capaian dibawah
75,00 % yaitu indikator Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat dengan
tingkat capaian 51,64% pada Tahun 2018 triwulan IV.
e.4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Urusan Keuangan Daerah yang dilaksanakan pada Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah diimplementasikan melalui 1 program
dengan 1 IKP terukur yang selanjutnya dibagi kedalam 35 kegiatan.
Realisasi capaian target IKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018
mencapai rata-rata 112,15%, secara umum capaian indikator kinerja
menunjukan kinerja yang sangat baik.
e.5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 2
program dengan 5 IKP yang diukur. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
pada Tahun 2018 adalah sebanyak 48 kegiatan. Rata-rata tingkat capaian
IKP di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2018 adalah 98,32% secara umum capaian indikator
kinerja menunjukan kinerja yang sangat baik.
e.6. Inspektorat
Inspektorat turut menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah
melalui 3 program dengan pengukuran 3 indikator kinerja program. Pada
Tahun 2018, jumlah kegiatan yang dilaksanakan adalah sebanyak 18
kegiatan.
Rata-rata tingkat capaian IKP sampai dengan Triwulan IV Tahun
2018 adalah sebesar 96,53%. Capaian indikator kinerja program yang
perlu ditingkatkan atau tingkat capaiannya masih dibawah 85,00% adalah
indikator Menurunnya jumlah temuan terhadap ketaatan dan sistem
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-10
pengendalian internal, berdasarkan hasil pelaporan evaluasi, tingkat
capaian kedua IKP teresebut masih 81,13%.
f. Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik
Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik diselenggarakan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah melalui implementasi 7 program dan 40 kegiatan. Program-
program yang dilaksanakan diukur dalam 7 indikator kinerja program (IKP)
dan 1 Program dan 1 Indikator dibidik oleh 2 (dua) PD yaitu oleh PD Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu Indikator
Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis dan 1 Program 1
Indikator dibidik oleh 2 (dua) PD yaitu Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik serta Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu Indikator Persentase
ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan
pembangunan.
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, rata-rata tingkat capaian
IKP adalah sebesar 96,14%, IKP dengan tingkat capaian yang masih di
bawah 85 % pada triwulan IV Tahun 2018 yaitu indikator Persentase
kerjasama pemda dengan perusahaan (CSR) dan perguruan tinggi, dengan
tingkat capaian 79,26%.
g. Urusan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga melalui implementasi 6 program dengan pengukuran 6 IKP,
selanjutnya dibagi menjadi 23 kegiatan.
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, tingkat capaian IKP pada
urusan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mencapai
rata-rata 80,00%. IKP tingkat capaiannya masih dibawah 50,00%, IKP
tersebut adalah Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 20 persen
per tahun, dengan tingkat capaian 20,00% pada Tahun 2018 triwulan IV.
h. Urusan Penanaman Modal
Terdapat 4 program, 7 IKP dan 6 kegiatan yang menjadi tanggung
jawab Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Realisasi
tingkat capaian IKP untuk urusan Penanaman Modal sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2018 mencapai rata-rata 99,10%. IKP yang masih
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-11
rendah tingkat capaiannya atau dibawah 50,00% yaitu indikator
Terselenggaranya kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pemerintah,
dengan tingkat capaian 46,67% pada Tahun 2018 triwulan IV.
i. Urusan Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan
Menengah
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan melalui pelaksanaan 12
program dengan jumlah IKP terukur sebanyak 22. Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 23 kegiatan.
Realisasi seluruh tingkat capaian IKP pada urusan ini, sampai
dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai rata-rata 177,50 %, adalah
sebagai berikut :
• Indikator dengan tingkat capaiannya masih dibawah 50,00% antara
lain :
1) Peningkatan pengusaha industri dan perdagangan di Kabupaten
Sumedang yang menguasai prosedur ekspor dan impor;
2) Bertambahnya Jumlah promosi dan Pemasaran Produk Unggulan
Daerah;
3) Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan pedagang Pasar
Tradisional;
4) Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang tertata.
j. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui
pelaksanaan 1 program dengan 5 IKP yang diukur.Pada Tahun 2018
pelaksanaan program dibagi menjadi 7 kegiatan.
Tingkat capaian seluruh IKP untuk urusan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan IV Tahun
2018 mencapai rata-rata 81,89%. Dari 5 IKP yang diukur, indikator yang
masih rendah atau di bawah 50,00 % adalah indikator Rasio pasangan
berakte nikah, dengan capaian 32,54% pada Tahun 2018 triwulan IV
k. Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-12
k.1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
melalui implementasi 13 program dengan pengukuran 9 IKP. Jumlah
kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 23
kegiatan.
Rata-rata seluruh tingkat capaian IKP pada urusan Sosial sampai
dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai 111,68 %, rata – rata tingkat
capaian indikator kinerja program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sudah sudah sangat baik.
k.2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui implementasi 7
program dengan pengukuran 9 IKP. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
pada Tahun 2018 adalah sebanyak 16 kegiatan.
Rata-rata seluruh tingkat capaian IKP pada urusan tenaga kerja dan
transmigrasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai 73,68 %,
adapun capaian kinerja indikator pada urusan tenaga kerja dan
transmigrasi masih rendah itu disebabkan oleh banyaknya indikator yang
masih di bawah 75,00%, adalah sebagai berikut :
Indikator dengan tingkat capaiannya masih di bawah 75,00 % antara lain
:
1) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat pelatihan kewirausahaan,
dengan capaian 65,02% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;
2) Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, dengan
capaian 19,85% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;
3) Besaran Kasus diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB),
dengan capaian 60,48% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;
4) Besaran pengujian Peralatan perusahaan, dengan capaian 62,60%
pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV.
l. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui pelaksanaan program
Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat yang kemudian diukur dalam
6 IKP dengan pengukuran 18 indikator kinerja program. Jumlah kegiatan
yang terdapat pada program ini adalah sebanyak 41 kegiatan. Rata-rata
tingkat capaian dari seluruh IKP pada urusan Ketahanan Pangan sampai
dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai 125,62 %, Secara umum hal ini
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-13
menunjukkan tingkat kinerja yang sangat baik, akan tetapi ada terdapat 1
indikator kinerja program capaiannya yang masih di bawah 75,00% adalah
indikator Peningkatan produksi palawija sebesar 2% per tahun, dengan
capaian 73,81% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV.
m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa melalui implementasi 5 program yang selanjutnya diukur dalam
6 IKP. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah
sebanyak 27 kegiatan. Rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP pada
urusan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018
mencapai 104,36%, sevara umum hal ini menunjukan tingkat kinerja yang
sangat baik.
Berbeda dengan urusan-urusan pemerintahan lainnya, pada urusan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
terdapat beberapa program yang diukur dengan IKP yang sama,
sebagaimana dirinci pada tabel berikut :
n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana melalui implementasi 7 program yang selanjutnya
diukur dalam 9 IKP. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018
adalah sebanyak 18 kegiatan.
Berbeda dengan urusan-urusan pemerintahan lainnya, pada urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat beberapa
program yang diukur dengan IKP yang sama, sebagaimana dirinci pada
tabel berikut :
Tabel 2.2
Program dan Indikator Kinerja Program
Program Indikator Kinerja Program
(IKP)
Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR Cakupan Pasangan Usia Subur
yang isterinya dibawah usia 20
tahun (3,5%)
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan Sasaran Pasangan
Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)
Program Keluarga Berencana
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-14
Program Indikator Kinerja Program
(IKP)
Program Pembinaan Peranserta
Masyarakat Dalam Pelayanan KBKR Yang Mandiri
Cakupan Pasangan Usia Subur
yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
Program Keluarga Berencana
Program penyiapan tenaga
pendamping Kelompok Bina Keluarga Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) Program Pengembangan Model
Operasional BKB. Posyandu- PAUD
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, rata-rata seluruh tingkat capaian
IKP pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mencapai 92,21%. Indikator satu dengan tingkat capaiannya masih di
bawah 75,00% adalah indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang
isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%), dengan capaian 69,20% pada
evaluasi Tahun 2018 triwulan IV, dan indikator Cakupan Pasangan Usia
Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%, dengan tingkat
capaian 58,67% pada evaluasi Tahun 2018 tiwulan IV.
o. Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas
Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik.
o.1. Dinas Perhubungan
Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui
pelaksanaan 7 program Seluruh program tersebut diukur dalam 8 IKP.
Pada Tahun 2018 jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 23
kegiatan.
Rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP yang diukur sampai
dengan Triwulan II Tahun 2018 mencapai 95,04%. Indikator dengan
tingkat capaiannya masih di bawah 50,00 % yaitu :
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-15
1) Ketersediaan peraturan/dokumen pendukung bidang
perhubungan, dengan tingkat capaian 42,04% pada evaluasi Tahun
2018 triwulan IV;
2) Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum/hari, dengan
tingkat capaian 10,00% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV.
o.2 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik melalui pelaksanaan 7 program. Seluruh program tersebut diukur
dalam 11 IKP, pada urusan statistik dibidik oleh 2 (dua) PD yaitu Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta oleh Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu Program
Pembangunan data statistik daerah, indikatornya persentasi ketersediaan
data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan,
indikator tersebut capaiannya yaitu 95,25% pada Triwulan IV Tahun 2018,
Pada Tahun 2018 jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 15
kegiatan. Rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP yang diukur sampai
dengan Triwulan II Tahun 2018 mencapai 101,24%.
p. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat diselenggarakan oleh dua Perangkat Daerah yaitu :
p.1. Satuan Polisi Pamong Praja
Pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab PD ini
diimplementasikan kedalam 3 program dan 5 IKP yang diukur. Pada Tahun
2018 jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan.
Rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP pada urusan ini sampai
dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai 88,85%.
Terdapat satu IKP yang tingkat capaiannya dibawah 50,00 % yaitu
Frekuensi kriminalitas di dusun/desa. Hal ini disebabkan penentuan target
akhir dan target per tahun untuk IKP ini adalah sebesar 0 kasus, dengan
capaian 28,00% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV.
p.2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab PD ini
diimplementasikan kedalam 2 Program dan 4 indikator kinerja program.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-16
Pada Tahun 2018 jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 21
kegiatan.
Tingkat capaian seluruh IKP untuk urusan Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Pelindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan IV Tahun
2018 sudah mencapai diatas 133,89%. Hal ini menunjukan tingkat kinerja
yang sangat baik dikarenakan tingkat capaian IKP sudah diatas bahkan
melampui target yang ditentukan.
q. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan
Urusan Kearsipan dan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas
Arsip dan Perpustakaan melalui pelaksanaan 8 program dengan 10 IKP
yang diukur. Pada Tahun 2018 jumlah kegiatan yang dilaksanakan
sebanyak 6 kegiatan.
Rata-rata tingkat capaian seluruh IKP pada urusan Kearsipan dan
Perpustakaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 adalah 156,39%.
Beberapa indikator dengan tingkat capaian yang masih di bawah 75,00 %
masih rendah adalah sebagai berikut :
1) Ketersediaan jumlah arsiparis/pengelola arsip, dengan capaian 55,29%
pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;
2) Jumlah Dokumen yang bernilai sejarah, dengan capaian 33,33 pada
evaluasi Tahun 2018 triulan IV.
r. Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas
Peternakan dan Perikanan melalui pelaksanaan 11 program dengan
mengukur 18 IKP. Pada Tahun 2018 jumlah kegiatan yang dilaksanakan
sebanyak 34 kegiatan.
Rata-rata tingkat capaian seluruh IKP pada urusan Kelautan dan
Perikanan sampai dengan triwulan IV Tahun 2018 mencapai 137,31%.
Beberapa Indikator yang capaiannya masih rendah adalah sebagai berikut:
• Indikator dengan tingkat capaian masih di bawah 75,00% antara lain :
1) Peningkatan produksi ikan konsumsi, dengan capaian 34,53% pada
evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;
2) Persentase peningkatan sarana dan prasarana Pasar Hewan
Regional, dengan capaian 10,00% pada Tahun 2018 triwulan IV;
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-17
2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam
Perubahan RKPD Tahun 2018
Adapun hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 sampai dengan triwulan IV
dapat dilihat pada Tabel berikut :
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-18
Tabel 2.3.
Evaluasi Program dan Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Sekretariat Daerah
1 Program peningkatan Kualitas Kebijakan manajemen Pemerintahan
Persentase kualitas kebijakan manajemen pemerintahan
100 92.05 100 93,35 95,91
2 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Kesepakatan kerjasama
yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian
kerjasama
75 84.64 75 73,78 106,43
3 Program Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien 77.26 89.86 76.93 76,61 108,17
4 Program Penerapan dan
penegakan hukum
Pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan
permasalahan hukum yang diterima
100 92.18 100 82,82 93,83
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-19
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
5 Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum
Peningkatan sarana dan
prasarana Pelayanan Publik dibidang
Informasi Hukum (JDIH)
100 92.65 100 98,37 95,91
6 Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100 98.83 100 97,75 98,84
Sekretariat DPRD
7
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Ketercapaian fungsi pengawasan DPRD
100 100 100 97,10 99,42
8
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Ketercapaian fungsi
legislasi DPRD 100 100 100 84,07 96,81
9 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Ketercapaian fungsi
budgeting DPRD 100 100 100 98,87 99,77
Dinas Pendidikan
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-20
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
10 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Tercapainya angka
partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Angka
Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK/RA)
94.5 76.9 90.5 94,50 81,38
11 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (TK/RA)
65.93 64.33 65.03 76,02 111,24
12
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tercapainya Angka Partisipasi Pendidikan
Dasar Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajat
120.95 117.95 119.35 106,05 97,52
13 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Tercapainya Angka
Partisipasi Pendidikan Dasar Angka Partisipasi
Kasar (APK) SMP/MTs sederajat
108.14 104.74 106.34 103,25 96,86
14 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI sederajat 106.74 103.74 105.14 106,65 97,19
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-21
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
15
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs sederajat
105.67 102.27 103.27 102,88 96,78
16
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persenatase SD/MI
Gratis 100 100 100 100 100
17 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Persenatase SMP/MTs
Gratis 100 100 100 100 100
18 Program Pendidikan Menengah
Tercapainya Partispasi Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA sederajat
92.35 85.41 88.88 0 0.00
19 Program Pendidikan Menengah
Tercapainya Partispasi
Pendidikan Menengah Angka Partisipasi
Sekolah SMK
97.2 82.32 89.76 0 0.00
20 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat
87 79.4 83.2 0 0.00
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-22
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
21 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMK 89.5 73.7 81.6 0 0.00
22 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA
Sederajat
69 61.4 65.2 0 0.00
23 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni
(APM) SMK 79.5 63.7 71.6 0 0.00
24 Program Pendidikan Menengah Persentase SMA/SMK/MA Gratis
100 100 100 0 0.00
25 Program Pelayanan Pendidikan
Non Formal
Tercapainya Partispasi
Pendidikan Angka Partisipasi Kejar Paket A
2.8 2 2.4 0,02 71,43
26 Program Pelayanan Pendidikan
Non Formal
Tercapainya Partispasi Pendidikan Angka
Partisipasi Kejar Paket B
7 6.2 6.6 0,36 100
27 Program Pelayanan Pendidikan Non Formal
Tercapainya Partispasi Pendidikan Angka
Partisipasi Kejar Paket C
7 6.2 6.6 1,46 88,57
28 Program Pelayanan Pendidikan Non Formal
Angka Melek Huruf 98.32 99.9 98.22 99,10 101,68
29 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Tercapainya Kinerja Pendidikan Angka RLS
8.49 8.49 8.39 8,76 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-23
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
30 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Angka tingkat
pendidikan yang ditamatkan SD/MI
100 100 100 95,84 100
31 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Angka tingkat
pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs
100 100 100 51,96 100
32 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Angka tingkat pendidikan yang
ditamatkan SMA/MA
100 100 100 28,80 100
33 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Angka tingkat pendidikan yang
ditamatkan SMK
100 100 100 28,82 100
34 Program Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Kelayakan Guru SD 98.13 90.23 93.73 92,89 91,95
35 Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kelayakan Guru SMP 100 94.36 96.8 97,47 94,36
36 Program Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Kelayakan Guru SMA 100 94.52 96.93 0,00 94,52
37 Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kelayakan Guru SMK 100 94.34 96.8 0,00 94,32
Dinas Kesehatan
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-24
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
38 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi
sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas
25 5 21 28 112,00
39
Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan jaringannya
Jumlah Puskesmas 36 35 36 35 97,22
40
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan
prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Jumlah Puskesmas
Perawatan 16 10 15 15 97,22
41
Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Jumlah Puskesmas PONED
32 15 28 15 46,88
42 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan
prasarana
Rumah Sakit Tanpa
Kelas 1 1 0 0,00 40,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-25
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
43 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan
100 100 100 100 99,96
44 Program Upaya Kesehatan
masyarakat
UPTD yang
mendapatkan biaya penunjang kegiatan
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
dasar
100 100 100 0,00 67,00
45 Program Upaya Kesehatan masyarakat
Persentase Kualitas Air
Minum yang memenuhi syarat
100 80 98 90,49 86,80
46 Program Upaya Kesehatan masyarakat
Persentase
Penduduk/RT yang memiliki akses terhadap
air minum yang berkualitas
67 88 63.5 93,22 129,74
47 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan PHBS di Rumah tangga
70 52 65 66,96 95,66
48 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa siaga
aktif Purnama 40 18 35 10,80 68,60
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-26
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
49 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan penduduk
yang menggunakan jamban sehat
75 94 72 94,32 125,76
50 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Cakupan Desa yang
melaksanakan STBM 80 85 70 100 346,25
51 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Persentase penduduk
yang terlindungi jaminan pemeliharaan
kesehatan berbasis asuransi
50 100 45 73,13 200,00
52 Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
Tersedianya data
terpilah perspektif gender (berdasarkan jenis kelamin)
100 100 100 100 100
53 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit
Menular
Penemuan dan
Penanganan penderita penyakit menular:
Penemuan pasien baru TB BTA + (CDR)
80 56.46 80 100 125,00
54 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit
Menular
Penemuan dan Penanganan penderita
penyakit menular:
86 98 70 100 116,28
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-27
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Penemuan penderita Pneumoni pada Balita
55 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit
Menular
Penemuan dan Penanganan penderita penyakit menular:
Penanganan penderita HIV/AIDS
100 100 100 100 100
56 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular
Penemuan dan
Penanganan penderita penyakit menular: Penanganan penderita
malaria
100 100 100 100 100
57 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit
Menular
Penanggulangan penyakit DBD :
Penderita DBD yang ditangani
100 100 100 100 100
58 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit
Menular
Penanggulangan penyakit DBD : Case
Fatality Rate (CFR)
1 0 1 0 60,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-28
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
59
Program Pencegahan
Penanggulangan Penyakit Menular
Desa/Kel UCI 100 100 100 100 98,80
60
Program Pencegahan
Penanggulangan Penyakit Menular
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100 100 100 100 100
61
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4
96 95 96 96,30 100,31
62
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan Pelayanan
Balita 80 88 80 91,40 114,25
63 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Kunjungan neonatus
KN3 96 100 96 100 104,17
64 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang
ditangani
72 63 72 65,20 90,65
65 Program Jaminan Persalinan Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan
90 90 90 100 111,11
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-29
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
yang memiliki kompetensi kebidanan
66 Program Jaminan Persalinan Cakupan MP ASI anak usia 6 - 24 bln gakin
100 74 100 39,96 39,96
67 Program Jaminan Persalinan
Cakupan Balita Gizi
buruk mendapat perawatan
100 100 100 100 100
68 Program Jaminan Persalinan Persentase balita gizi buruk
1 1 1 0,71 60,00
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
69 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Terwujudnya dan
Terbangunnya peningkatan jalan
strategis dan non strategis serta jembatan yang mantap
752.01 76.62 236.63 56,53 41,24
70 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Terwujudnya
pemeliharaan rutin jalan dan jembatan per
tahun dilaksanakan
777.66 99.76 175.86 21,83 27,19
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-30
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
pada 30% total panjang jalan
71
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Terwujudnya
pemeliharaan Periodik Jalan dilaksanakan
pada interval tiap 3 tahun setelah dilaksanakannya
pemeliharaan rutin jalan
639.2 46.86 17.64 7,78 28,68
72
Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Ketersediaan data base
jalan dan jembatan 100 100 100 100 100
73 Program Pengendalian Banjir Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang
terehabilitasi
80 71.57 75 79,00 98,75
74 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,
rawa, dan jaringan pengairan
Luasan daerah irigasi (DI) yang terlayani air
irigasi
24022.2 37208 22940.4 23.452 154,89
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-31
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
75 Program Perencanaan Tata Ruang
Ketersediaan rencana
tata ruang pada kawasan strategis
100 48.47 95 100 100
76 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Peningkatan kesesuaian
pemanfaatan ruang sesuai RTRW
80 72 76 80,00 100
77 Program pembangunan saluran drainase/gorong- gorong
Berkurangnya jumlah titik genangan
15 14.37 17 17 95,80
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
78 Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan
Ketersediaan MCK 85 66.16 80 0,09 62,49
Program pembangunan saluran
drainase/gorong- gorong
Berkurangnya jumlah
titik genangan 15 14.37 17 72 95,82
79 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Ketersediaan saluran drainase/gorong- gorong
di Kawasan IPP
100 0 0 0 100
80 Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Peningkatan infrastruktur di wilayah strategis
100 99.79 92 70,30 99,79
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-32
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
81 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku Ketersediaan air baku 100 104.25 92 0,18 104,25
82 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Tersedianya data, informasi dan
administrasi pertanahan
5 1 1 1 80,00
83 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Terfasilitasinya
Kebutuhan lahan untuk Kepentingan umum
5 1 1 1 80,00
Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
84 Kerja sama Informasi dengan Media Massa
Frekuensi pelaksanaan diseminasi informasi Nasional
26 30 26 26 100,00
85 Pengembangan aplikasi sistem dan konten telematika
Peningkatan sistem
informasi penyelenggaraan
pemerintahan melalui electronic government
55 40.00 50 55 100,00
86 Pengembangan aplikasi sistem
dan konten telematika
Jumlah Pengunjung Web Site
www,sumedangkab,go,id
240000 175441 230000 240000 110,84
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-33
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
87 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
Jumlah Penyiaran
Radio/TV Lokal dan BTS
312 323 312 312 103,53
88
Pengembangan sarana dan
prasarana komunikasi dan informatika
Ketersediaan Sarana
dan Prasarana Komunikasi dan Informatika
60 47.92 55 0.00 79,87
89 Pengembangan Pelayanan
Komunikasi dan Informatika
Pengadaan barang dan
jasa melalui LPSE 365 365 365 365 100
90 Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika
Jumlah kegiatan yang terinformasikan melalui
Layanan M-CAP
100 24 88 100 50,40
91 Pembinaan Telematika Daerah
Jumlah Wilayah, Media
Elektronik dan Media Komunikasi yang
Terbina
79.42 77.53 73.17 79,42 100,00
92 Pengembangan komunikasi, informasi, dengan media masa
Jumlah Jaringan Komunikasi Stasioner
7340 7148 7330 7340 100
93 Pengembangan komunikasi, informasi, dengan media masa
Jumlah Jaringan Komunikasi Mobile
400000 700000 390000 40000 175,00
94 Pengembangan komunikasi,
informasi, dengan media masa
Rasio Wartel/Warnet
terhadap Penduduk 0.22 0.17 0.22 0,22 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-34
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
95 Program Pengembangan data statistik daerah
Persentase ketersediaan
data dan informasi yang dibutuhkan untuk
perencanaan pembangunan
100 97.75 100 100 95,25
Dinas Perhubungan
96 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
100 90.00 98 100 90,60
97 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Ketersediaan
Peraturan/Dokumen Pendukung Bidang
Perhubungan
100 42.04 82.83 100 42,04
98 Peningkatan Pelayanan Angkutan
Jumlah Orang yang terangkut angkutan
umum/hari
49000 35850 45 4900 10,00
99 Peningkatan Keselamatan Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan
Penurunan tingkat
kecelakaan lalu lintas 237 285 263 273 100
100 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Ketersediaan fasilitas lalu lintas
70 64.75 65 70,00 106,79
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-35
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
101 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Ketersediaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ yang Terpelihara
70 47.73 65 70,00 123,29
102
Peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
Peningkatan KIR
angkutan umum 3600 2211 3575 3500 91,18
103 Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Ketersediaan lampu
penerangan jalan umum 3750 801 750 3750 196,45
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
104 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Penduduk bernomor induk kependudukan
(NIK) Nasional
100 100 100 100 100
105 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rasio kepemilikan kartu keluarga per satuan
kepala keluarga
99 89.47 99 99,00 78,17
106 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP
99 82.34 99 99,00 88,46
107 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Rasio bayi berakte
kelahiran 80 63.79 70 60,00 110,30
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-36
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
108 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Rasio pasangan berakte
nikah 80 44.33 70 60,00 32,54
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
109 Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat
pelatihan berbasis kopetensi
100 75 100 100 92,92
110 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Besaran Tenaga Kerja
yang Mendapat pelatihan berbasis
masyarakat
100 7 100 100 82,11
111 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Besaran Tenaga Kerja
yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
100 18 100 100 65,02
112 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang
ditempatkan
100 14 100 100 19,85
113 Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial
Besaran Kasus
diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
100 73 100 100 60,48
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-37
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
114 Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Besaran Pekerja/Buruh
yang menjadi peserta Program Jamsostek
100 89 100 0,00 0,00
115 Program Perlindungan dan
Pengembangan Ketenagakerjaan
Besaran Pemeriksaan
Perusahan 100 38 100 0,00 0,00
116 Program Perlindungan dan
Pengembangan Ketenagakerjaan
Besaran Pengujian
Peralatan Perusahaan 100 100 100 0,00 0,00
117 Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian
Jumlah calon lokasi penerima transmigran
3 3 3 3 100
118 Program Transmigrasi lokal
Penanganan
pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan jatigede
melalui pola sisipan pedesaan
4250 0 0 4250 100
119 Program Transmigrasi Regional
Penanganan
pemindahan penduduk miskin asal wilayah
genangan jatigede melalui pola resseltemen (penerima manfaat
600 0 0 660 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-38
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Cirebon, Majalengka, Indramayu)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
120
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Persentase PMKS skala Kabupaten Sumedang
yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
100 100 100 81,98 100
121
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
Persentase PMKS skala
Kabupaten Sumedang yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha
bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
100 100 100 90,00 100 Program Pembinaan Lanjut Usia
Terlantar
Program Pembinaan Anak
Terlantar
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-39
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
122 Program pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
Persentase panti sosial
skala Kabupaten Sumdang yang
menyediakan sarana dan prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
100 100 100 80,95 96,19
123 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial
Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang
menyediakan sarana dan prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
100 100 100 0 80,00
124
Program Perlindungan Sosial
bagi PMKS yang termasuk dalam kriteria Korban Bencana,
Persentase korban bencana skala
Kabupaten Sumedang yang menerima Bantuan Sosial selama masa
tanggap darurat
100 100 100 100 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-40
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
125
Persentase Korban
Bencana skala Kabupaten Sumedang
yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap
darurat lengkap
100 100 100 100 100
126
Program Pembinaan dan latihan
bagi penyandang cacat dan eks trauma
Persentase Penyandak Cacat Fisik dan Mental
serta Lanjut Usia tidak Potensial yang telah
menerima jaminan sosial
100 10 100 100 100
127
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang
Mendapatkan Penanganan Pengaduan
oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan
Terpadu
100 100 100 100 100 Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-41
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
128
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Cakupan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
20 20 20 68,89 228,89 Program Penguatan Kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
129 Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Persentase peningkatan
partisipasi pemuda dalam pembangunan
100 20 20 6 80,00
130 Program Pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase peningkatan partisipasi masyarakat
dalam berolahraga
100 20 20 0 80,00
131 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
20 persen per tahun
100 20 80 0,00 20,00
132 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Destinasi wisata unggulan yang dikembangkan
5 1 1 1 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-42
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
133 Program pengembangan nilai budaya
Persentase peningkatan
apresiasi masyarakat terhadap nilai budaya
100 20 20 0,00 100
134 Program pengembangan nilai
budaya
Persentase peningkatan
apresiasi masyarakat terhadap karya budaya
100 20 20 0,00 100
Dinas Pendapatan
135 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rasio APBD terhadap PDRB
13.04 10.32 12.88 21,50 112,15
Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
136 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan produksi padi sebesar 2% per
tahun
542131 478.716 552973 591696 100
137 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan produksi palawija sebesar 2% per tahun
269427 235.342 264144 221187 100
138 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan produksi
hortikultura unggulan dan prospektif daerah
262000 198.376 250000 253054 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-43
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
139 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Peningkatan lahan
produktif perkebunan 365 285 73 437 100
140 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Bertambahnya jumlah kelompok tani yang
menerapkan pengelolaan pasca panen dan perbaikan
mutu pengelolaan hasil pertanian
25 59 5 27 236,00
141
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
Meningkatnya
kemitraan usaha tani 17 16 16 18 105,88
142
Program Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Infrastruktur Lainnya
Ketersediaan sarana, prasarana dan
infrastruktur pertanian : Alsintan
1250 636 250 1711 136,88
143 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Lainnya
Ketersediaan sarana,
prasarana dan infrastruktur pertanian : Jaringan Irigasi
Perdesaan
2500 2291 500 1555 177,12
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-44
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
144 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Lainnya
Ketersediaan sarana,
prasarana dan infrastruktur pertanian :
Jalan Usaha Tani
50 9.75 10 6,60 97,64
145 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur
Lainnya
Ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur
perkebunan
107 41 21 17 102,80
146 Program Pengembangan
Agribisnis
Frekuensi fasilitasi kemitraan usaha
agrobisnis komoditas perkebunan
5 10 1 0 200
147 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per
Kapita
91.5 90.03 91 90 100
148 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Persentase Penguatan Cadangan Pangan
79.8 66.67 73.2 68,60 100
149 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Persentase Ketersediaan
Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah
100 85.53 100 95,40 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-45
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
150 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Persentase Stabilitas
Harga dan Pasokan Pangan
100 89.06 100 93,50 100
151 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Persentase Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) 95.7 88.9 93.8 95,60 100
152 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Persentase Pengawasan
dan Pembinaan Keamanan Pangan
100 27.9 93.8 92,50 100
153 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Persentase Penanganan
Daerah Rawan Pangan 75 85.71 70 65,00 100
Dinas Peternakan dan Perikanan
154 Program Pengembangan budidaya perikanan
Peningkatan produksi ikan : a, Ikan konsumsi
24000 8026 10277 8286 34,53
155 Program Pengembangan
budidaya perikanan
Peningkatan produksi
ikan : b, Ikan Hias 598112 569291 583524 612470 102,40
156 Program Pengembangan budidaya perikanan
Peningkatan produksi ikan : c, Benih Ikan
211629 138845 172955 179275 84,71
157 Program Peningkatan sarana dan
prasarana bidang perikanan
Persentase peningkatan sarana prasarana
produksi perikanan
50 10 10 12 104,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-46
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
158 Program Peningkatan Konsumsi
Hasil Perikanan
Peningkatan tingkat
konsumsi ikan 18.4 16.36 17.9 16,52 89,78
159 Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi
perikanan
Peningkatan kualitas produk olahan
perikanan
30 5 5 9 100
160 Program Peningkatan produksi hasil peternakan
Persentase peningkatan
produksi daging, telur dan susu
20 4 4 0 92,44
161 Program Peningkatan produksi
hasil peternakan a, Daging 64779 11554 13122 15474 101,04
162 Program Peningkatan produksi hasil peternakan
b, Telur 7020 1370 1418 1639 94,74
163 Program Peningkatan produksi hasil peternakan
c, Susu 73364 13025 15370 12323 81,55
164 Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang peternakan
Persentase peningkatan
sarana dan prasarana bidang peternakan
50 18 10 0 116,00
165 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Persentase pengendalian
tingkat kematian ternak dan pengendalian penyakit hewan menular
100 100 100 100 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-47
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
strategis (PHMS) dan Zoonosis
166 Program Peningkatan Kesehatan masyarakat veteriner
Tingkat keamanan
Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh
dan Halal (ASUH)
100 86.67 100 100 97,33
167 Program Peningkatan pengelolaan hasil produksi peternakan
Peningkatan kualitas produk olahan peternakan
5 1 1 0 80,00
168 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Jumlah sarana dan
prasarana Pasar Hewan Lokal yang terpelihara
2 10 0 1 650,00
169 Program Peningkatan pemasaran
hasil produksi peternakan
Persentase peningkatan
sarana dan prasarana Pasar Hewan Regional
100 10 10 0 10,00
170 Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan dan perikanan
Jumlah aparatur / pelaku usaha
peternakan dan perikanan yang
mengikuti pelatihan teknis/magang, dsj,
50 30 10 12 422,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-48
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
171
Program Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia peternakan dan perikanan
Persentase peningkatan data dan informasi
90 100 16 16 111,11
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
Ketersediaan rencana
tata ruang pada kawasan strategis
100 0 95 97,90 100
172 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian
sasaran rencana menengah daerah
dengan realisasi tahunan
100 100 100 97,10 99,42
173 Program Kerjasama
Pembangunan
Persentase kerjasama pemda dengan
perusahaan (CSR) dan perguruan tinggi
100 100 90 96,30 79,26
174 Program Perencanaan Sosial Budaya
Persentase kesesuaian
sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi
100 100 100 96,30 99,26
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-49
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
tahunan bidang sosial budaya
175 Program Perencanaan Pengembangan Kawasan
Stragtegis dan Cepat Tumbuh
Persentase kesesuaian
sasaran rencana menengah daerah
dengan realisasi tahunan bidang infrastruktur
100 100 100 86,90 97,38
176 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Persentase kesesuaian
sasaran rencana menengah daerah
dengan realisasi tahunan bidang
ekonomi
100 100 100 96,00 99,20
177 Program Pengembangan data/informasi
Persentase data dan
informasi perencanaan pembangunan yang
dapat diakses
100 100 100 96,80 99,36
Program Pengembangan data statistik daerah
Persentase ketersediaan
data dan informasi yang dibutuhkan untuk
100 97.75 100 100 95,25
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-50
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
perencanaan
pembangunan
Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan
178 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Ketersediaan pendukung kediklatan
14 2 3 3 85,71
179 Program Pendidikan Kedinasan Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat
3695 155 517 230 51,64
180 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penyusunan regulasi
kepegawaian 6 2 2 1 83,33
181 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Frekuensi Penataan dan Penempatan Pegawai
dalam jabatan
98 20 19 15 82,65
182 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan dan
kenaikan pangkat
11000 1960 2225 2716 98,40
183 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Penyelesaian
kasus pelanggaran disiplin pegawai, ijin
100 100 100 70,53 95,01
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-51
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
perceraian dan perkawinan
184 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Jumlah Pelayanan Pengelolaan
administrasi Kepegawaian
40111 6835 7437 80,89 118,88
185 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terlaksananya rekruitmen pegawai
10 2 2 2 90,00
186 Program Pengembangan Data
dan Informasi
Tersedianya Data Base
Pegawai 4 1 1 1 175,00
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
187 Program Peningkatan iklim
investasi dan realisasi investasi
Terciptanya iklim usaha
yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing
perekonomian dan mempercepat
peningkatan penanaman modal
15 5 3 2 120,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-52
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
188 Program Peningkatan iklim
investasi dan realisasi investasi
Terlaksananya kegiatan
penanaman modal yang sesuai dengan hak,
kewajiban dan tanggungjawab penanaman modal
100 100 100 100 80,20
189 Program Peningkatan promosi dan kerjasama
Terselenggaranya
kerjasama kemitraan antara UMKM dengan
pemerintah
15 3 3 1 46,67
190 Program Peningkatan promosi dan kerjasama
Meningkatnya citra sumedang sebagai daerah tujuan
penanaman modal dan meningkatnya minat
akan peluang penanaman modal yang
prospektif
10 2 2 1 100
191 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan
penanaman modal
100 100 100 100 96,80
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-53
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
192
Program Penyiapan potensi
sumber daya, sarana dan prasarana daerah
Tersusunnya dokumen
basis data potensi daerah, dokumen daya
tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur
investasi
100 100.00 100 50 70,00
193
Program Penyiapan potensi
sumber daya, sarana dan prasarana daerah
Peningkatan pengetahuan
masyarakat, dunia usaha dalam bidang
penanaman modal
5 1 1 2 180,00
Badan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
194
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administratif dan teknis
pencegahan pencemaran air
30 24 27 30 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-54
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
195 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Persentase luasan lahan
yang telah ditetapkan status kerusakan lahan
dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan
100 0 80 40 60,00
196
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan
pecemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti
25 13 5 5 49,39
197 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak
bergerak yang memenuhi persyaratan
administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
20 16 18 20 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-55
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
198
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan AMDAL UKL/UPL
90 80 85 90 100
199 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Jumlah sungai yang
terpantau kualitas airnya
6 4 5 6 100
200 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Jumlah titik pantau kualitas udara ambient
6 12 5 5 200,00
201 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah taman
keanekaragaman hayati 1 0 0 1 100
202 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah mata air permanen
33 5 5 5 60,61
203
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Jumlah pengunjung yang mengakses data
dan informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup
250 190 200 250 100
204 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase penanganan sampah
39 37.6 38 39 100
205 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Capaian Luas RTH (Ha) 156.37 84.63 145.84 156,37 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-56
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
206 Perlindungan dan konservasi
Sumber Daya Hutan
Persentase Peningkatan
pemberdayaan masyarakat sekitar
hutan dalam perlindungan dan konservasi sumber daya
hutan
83.33 25.00 16.67 16,67 80,01
207 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Jumlah kelompok usaha aneka Hasil Hutan Non
Kayu
35 1 7 0 0.00
208 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Persentase Lahan Kritis terhadap Luas Wilayah Kabupaten Sumedang
3.2 0.48 0.64 0 0.00
209 Program perencanaan dan pengembangan hutan
Persentase Luasan
Kawasan Hutan minimal yakni 30% dari luas
wilayah
2.75 0.59 0.55 0 0.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
210
Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR Cakupan Pasangan Usia
Subur yang isterinya 2.5 4 2.65 1,73 69,20
Program Keluarga Berencana
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-57
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
dibawah usia 20 tahun
(3,5%)
211
Program Keluarga Berencana Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur
menjadi Peserta KB aktif (65%)
74.28 81.64 73.51 80,87 107,09 Program Pelayanan Kontrasepsi
212
Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan
KB- KR Yang Mandiri Cakupan Pasangan Usia
Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%
4.5 8.84 5 8,55 107,09 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Keluarga Berencana
213 Program Pelayanan Kontrasepsi
Cakupan Penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap
tahun
30 100 30 100 58,67
214 Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan
KB- KR Yang Mandiri
Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha
Peningkatan Pen-dapatan Keluarga
94.54 92.71 94.29 94,21 100
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-58
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Sejahtera (UPPKS) yang ber KB (87%)
215
Ratio Petugas Lapangan
Keluarga Berencana/Penyuluh
Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua)
desa/kelurahan
100 100.00 87.7 100 100
216
Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu-
Paud Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB)
ber-KB (70%)
93.29 93.66 92.54 95,62 100 Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga
217 Program Pembinaan peranserta masyarakat dalam KB-KR yang
mandiri
Ratio Pembantu
Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1
(satu) petugas di setiap desa/ kelurahan
53.61 48.7 50.79 100 103,49
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-59
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
218 Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB-KR yang mandiri
Cakupan penyediaan
informasi data mikro keluarga di setiap
desa/kelurahan 100% setiap tahun
100 100 100 100 100
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
219 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Frekuensi Fasilitasi
Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
15 4 3 3 113,33
220 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Frekuensi Fasilitasi dan Evaluasi DBH Pajak Daerah, Retribusi
Daerah bagi Desa dan ADD
10 1 2 5 150,00
221
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Frekuensi Fasilitasi
Kegotong royongan 20 4 4 4 105,00
222 Program Peningkatan
Keberdayaan Lembaga Ekonomi
Frekuensi Fasilitasi peningkatan ekonomi
masyarakat perdesaan
27 4 5 10 88,89
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-60
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan
223
Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian
Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Perdesaan
Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna,
Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan yang
Bersih
15 2 3 6 93,33
224 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Intensitas Fasilitasi
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
41 7 7 3 75,61
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
225 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Peningkatan jumlah kecamatan tanggap
bencana
13 10 11 0 84,62
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
226
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Tersedianya data dan
informasi keuangan 14 14 14 14 95,71
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-61
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
227
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Tersedianya data penggajian pegawai
63 64 63 56 95,87
228
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Tersedianya dokumen
pelaksanaan APBD
2 2 2 2 100
229
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Pemanfaatan, pemeliharaan, dan
pengamanan barang milik daerah
4 4 4 4 100
230
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Tersedianya data APBD
Hasil evaluasi 4 4 4 4 100
Inspektorat
231
Program peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Meningkatnya profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
26 35 26 55 108,46
232
Program Peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan- kebijakan KDH
Menurunnya jumlah
temuan terhadap ketaatan dan sistem pengendalian internal
477 65 70 67 81,13
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-62
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
233
Program Penataan dan
penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan
Tersedianya sistem dan prosedur pengawasan
1 2 1 1 100
Rumah Sakit Umum Daerah
234
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit
mata
Jumlah Tempat tidur
pasien 550 40 30 56 95,45
235 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan terhadap
pasien gakin yang datang ke rumah sakit
pada setiap unit
100 100 100 100 100
Satuan Polisi Pamong Praja
236 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Jumlah petugas perlindungan
masyarakat (linmas)
4137 4070 4137 0 103,05
237 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Frekuensi kriminalitas
di dusun/desa 0 0 0 0 28,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-63
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
238 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Cakupan patroli siaga,
ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat (3 x Patroli dalam 1 hari)
70 46.15 65 69,23 98,90
239 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Cakupan rasio petugas perlindungan
masyarakat (1 orang setiap RT atau sebutan
lainnya)
75 55.59 70 77,41 103,21
240
Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan
pencegahan tindak kriminal
Cakupan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah
90 100 85 49 111,11
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
241 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Frekuensi konflik antar
suku 0 0 0 0 60,00
242 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Frekuensi Konflik antar umat beragama/Keyakinan
0 0 0 0 60,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-64
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
243 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Jumlah LSM, Ormas
dan OKP 347 517 69 186 315,56
244 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Jumlah Organisasi Politik Daerah
12 12 12 12 100
Kantor Arsip dan Perpustakaan
245 Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya
aparatur pengelola kearsipan
Ketersediaan jumlah arsiparis/pengelola
arsip
785 434 157 333 55,29
246 Program Pengembangan/Pemelih araan sarana dan prasarana kearsipan
Ketersediaan sarana/prasarana kearsip
104 22 20 254 557,69
247 Program Penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
Jumlah arsip daerah
yang terpelihara 162500 6500 35000 37588 82,52
248 Program Penelusuran arsip yang bernilai sejarah
Jumlah dokumen yang bernilai sejarah
3 3 0 0 33,33
249 Program Peningkatan kualitas
layanan informasi kearsipan
Terlayaninya SKPD, Desa dan masyarakat
dalam hal informasi kearsipan
90 36 18 20 124,44
250 Program Pengembangan
khasanah kearsipan
Jumlah SKPD yang
menyerahkan arsip statis
10 6 2 11 110,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-65
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
251 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
Ketersediaan Peraturan
Bupati tentang Tata Kearsipan
1 1 0 0 100,00
252
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah Kunjungan ke
Perpustakaan 37552 59043 33552 81679 217,51
253 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Jumlah Perpustakaan 546 858 526 1011 185,16
254 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Jumlah Bahan Pustaka 339200 270684 316200 332331 97,97
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
255
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya kualitas
SDM KUMKM berbasis sumber daya lokal
500 50 100 10 213,30
256 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Jatidiri
Koperasi dan Akses Kemitraan Koperasi
361 150 72 266 395,57
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-66
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
257 Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang kondusif
Meningkatnya Jaringan
Usaha, kemitraan dan fasilitasi PIRT dan Halal
500 40 100 170 207,20
258 Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang kondusif
Terwujudnya fasilitasi bantuan permodalan
dan sarana usaha KUMKM
500 417 100 680 155,56
259 Program Pengembangan Sistem
Pendukung usaha bagi UMKM
Terciptanya akselerasi
pasar yang kuat bagi KUMKM
650 45 130 12 353,69
260 Program Pengembangan Sistem
Pendukung usaha bagi UMKM
Meningkatnya Kualitas Pemasaran dan jaringan
usaha UKM yang kompetitif
1200 230 240 75 77,06
261 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Peningkatan jumlah
usaha Industri yang menggunakan teknologi
yang lebih maju
25 9 5 2 372,00
262 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Peningkatan jumlah
IKM yang dilatih dalam pengelolaan usaha dan
legalitas usaha
25 0 5 0 328,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-67
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
263 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Peningkatan jumlah
perajin/pengusaha dalam industri kreatif
yang berbasis budaya unggulan
100 20 20 120 247,00
264 Program Pengembangan Sentra-
Sentra Industri Potensial
Pengembangan sistem dan jaringan informasi
Perindustrian
26 0 26 26 60,00
265 Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial
Peningkatan Jumlah promosi produk IKM
yang diikuti
12 2 3 3 91,67
266 Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport
Peningkatan pengusaha industri dan perdagangan di
Kabupaten Sumedang yang menguasai
prosedur ekspor dan impor
150 0 30 30 20,00
267 Prgram Peningkatan Efesiensi
Perdagangan dalam negeri
Peningkatan Sistem
Jaringan Informasi Perdagangan serta
210 0 60 105 271,43
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-68
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
penggunaan produk dalam negeri
268 Prgram Peningkatan Efesiensi
Perdagangan dalam negeri
Bertambahnya Jumlah promosi dan Pemasaran
Produk Unggulan Daerah
24 0 5 1 37,50
269 Prgram Peningkatan Efesiensi
Perdagangan dalam negeri
Terbangunnya lembaga dan kerjasama
kemitraan antara Pelaku usaha
besar/asosiasi pengusaha dengan
Pelaku usaha kecil/UKM
5 2 1 0 300,00
270 Prgram Peningkatan Efesiensi
Perdagangan dalam negeri
Terlaksananya sistem resi gudang untuk
komoditi unggulan daerah
100 100 100 100 100
271 Prgram Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam negeri
Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan
825 145 175 0 44,24
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-69
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
pedagang Pasar Tradisional
272 Prgram Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam negeri
Meningkatnya Sarana
dan prasarana pasar yang representatif
75 70 70 15 134,67
273
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Sinkronisasi kebijakan
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
6 1 6 8 266,67
274
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Meningkatnya Iklim
Usaha perdagangan yang kondusif
95 85 90 1 89,47
275 Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Pasar Tradisional
Meningkatnya omset
pasar tradisional 1 persen per tahun
1066 0 1056 45382,79 100
276 Program Pembinaan Pedagangan
Kaki Lima dan Asongan
Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang
tertata
5 2 1 0 40,00
Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-70
No Program Prioritas Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja RPJMD
s.d Tahun 2017
Target Tahun
2018
Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
277 Program pengendalian air tanah
Ketersediaan air bersih
yang bersumber dari air tanah
10 1 2 0 0.00
278
Program pembinaan dan
pengembangan bidang energi baru terbarukan
Berkembangnya Energi
Alternatif di masyarakat 100 0 20 0 0.00
279 Program pembinaan dan pengembangan bidang energi
baru terbarukan
Rasio elektrifikasi 2.5 14.7 0.5 0 0.00
280 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
Persentase pengawasan pemegang IUP
100 0 100 0 0.00
281
Program pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Menurunnya resiko
bencana di daerah rawan bencana geologi
21 0 4 0 0.00
Akademi Keperawatan
282 Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana
pendidikan kesehatan
Rasio sarana
praktek/mahasiswa 0.2 0.2 0.166667 0 0.00
283 Pengembangan SDM dalam bidang kesehatan
Jumlah keluarga yang terbina dalam bidang
kesehatan
600 120 120 0 0.00
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-1
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi
Secara umum tidak terdapat perubahan signifikan arah kebijakan
ekonomi pada Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019, yaitu
tetap menekankan pada:
1. Memperkuat Potensi Daerah di Sektor Utama Perekonomian
Kabupaten Sumedang.
Struktur perekonomian Kabupaten Sumedang masih bercirikan
agraris, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih
mendominasi PDRB dan menyerap sekitar 30% dari angkatan kerja.
Sektor lain yang juga memiliki kontribusi bagi perekonomian adalah
sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan motor. Berdasarkan data statistik dan hasil penelitian
beberapa lembaga, Kabupaten Sumedang memiliki banyak potensi,
khususnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, bahkan
beberapa diantara komoditas sudah memiliki sertifikat IG (Indikasi
Geografis) yang menunjukkan ciri khas suatu wilayah. Tidak hanya pada
komoditas sektor primer, di sektor sekunder khususnya industri
pengolahan, juga memiliki potensi seperti pada pengolahan pangan,
kerajinan tangan dan meubeuler. Namun, keberadaan produk unggulan
asal Kabupaten Sumedang belum memiliki pasar yang begitu luas dan
menjadi daya tarik bagi investor dan wisatawan sebagai tujuan investasi
dan tujuan wisata. Oleh karena itu potensi yang ada masih memerlukan
penguatan dan dukungan dari aspek regulasi maupun teknis agar potensi
tersebut menjadi leading sector bagi aktivitas perekonomian masyarakat.
Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah pariwisata. Banyaknya
destinasi wisata alam, wisata budaya, hingga wisata sejarah merupakan
peluang untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.
Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menata, mengemas, hingga
mempopulerkan destinasi wisata yang ada agar lebih menarik dikunjungi
wisatawan. Berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Sumedang akan
lebih optimal melalui dukungan pengembangan ekonomi kreatif dengan
memanfaatkan teknologi digital.
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-2
2. Menurunkan ketimpangan
Meningkatnya ketimpangan masih menjadi salah satu
permasalahan pembangunan yang mengindikasi adanya perbedaan pada
kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah dengan wilayah lainnya dan
perbedaan pada pendapatan masyarakat yang makin melebar antara
mereka yang kaya dan miskin. Tingginya ketimpangan menjadi cerminan
bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih belum dinikmati secara
lebih merata oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu konflik
sosial yang kontra produktif dengan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat. Untuk menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat,
maka kebijakan pemerintah pada aspek perlindungan sosial, yaitu bagi
masyarakat berpendapatan rendah perlu ditingkatkan efektivitasnya.
Bantuan yang bersifat langsung untuk pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat miskin harus terintegrasi dan tepat sasaran. Bantuan lainnya
yang bersifat tidak langsung harus mampu mengurangi pengeluaran
rumah tangga miskin, seperti kemudahan untuk akses pendidikan dan
kesehatan. Sementara untuk mengurangi ketimpangan wilayah, belanja
pemerintah perlu lebih banyak dialokasikan pada daerah- daerah yang
lebih tertinggal yang kurang diminati oleh investasi swasta. Perbaikan
infrastruktur dan promosi potensi unggulan diharapkan dapat menarik
investasi sehingga aktivitas perekonomian masyarakat lebih berkembang.
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketimpangan lebih
tinggi terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan. Keberadaan
dana desa selain terbukti dapat menurunkan kemiskinan di perdesaan,
juga berguna dalam menurunkan ketimpangan. Oleh karena itu
pengalokasian dana desa yang diarahkan pada peningkatan ekonomi
masyarakat berpendapatan rendah pada sektor padat kerja seperti
pertanian, dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi ketimpangan
di perdesaan. Sementara untuk wilayah perkotaan, dengan karakteristik
sebagai pusat aktivitas ekonomi wilayah dan tingkat persaingan
memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi yang diwarnai dengan tingginya
pengangguran di perkotaan, ketimpangan lebih sulit diturunkan. Salah
satu upaya yang dapat ditempuh adalah meningkatkan keterampilan
masyarakat berpendapatan rendah sehingga dapat memasuki sektor
pekerjaan yang lebih baik bahkan bersaing di sektor formal.
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-3
3. Peningkatan penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi
pengangguran dan kemiskinan
Berdasarkan data Susenas Tahun 2015, lapangan usaha yang
mendominasi PDRB Kabupaten Sumedang masih menjadi penyedia
lapangan kerja terbanyak. Namun, menurut hasil analisis makro ekonomi
oleh LP3E Unpad membuktikan tidak seamua lapangan kerja dominan
mampu menurunkan tingkat kemiskinan, melainkan hanya sektor
pertanian dan sektor perdagangan. Oleh karena itu, penguatan potensi
daerah di kedua sektor tersebut diharapkan selain meningkatkan
pendapatan khususnya bagi petani dan pelaku UMKM, juga dapat
memperluas kesempatan kerja. Salah satu strategi dalam penguatan
potensi daerah adalah pengembangan industri pengolahan dengan
mengintegrasikan lokasi industri di kawasan komoditas unggulan
sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berdampak pada
berkurangnya kemiskinan. Pemerintah daerah juga perlu mengikuti
perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam
mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Di era disruption saat ini,
banyak lapangan pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga
manusia, beralih pada mekanisme robotik dan mesin digital. Namun,
banyak pula lapangan pekerjaan baru yang menjadi peluang bagi
penyerapan tenaga kerja bahkan dengan pendapatan yang lebih tinggi
sehingga bias meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu
diperlukan pembinaan angkatan kerja produktif agar dapat
memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk
kegiatan produktif.
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
Salah satu daya tarik daerah agar investor menanamkan modalnya
adalah iklim investasi yang kondusif. Selain daya tarik potensi ekonomi,
keamanan daerah dan pelayanan perizinan yang prima menjadi
pertimbangan bagi investor untuk mengembangkan usahanya di suatu
daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang harus dapat menjamin
keamanan investasi dan mempermudah pelayanan perizinan bagi
investor. Potensi dan peluang investasi pada Tahun 2019 di Kabupaten
Sumedang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan
pengembangan perikanan dan pariwisata baik wisata agro, wisata alam,
maupun wisata buatan di sekitar kawasan waduk Jatigede. Di samping
itu kawasan hinterland Jatigede juga diperkirakan akan menjadi daya
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-4
tarik investasi karena adanya potensi komoditas unggulan yang siap
dikembangkan, yaitu mangga gedong gincu dan sawo sukatali, serta
kawasan wisata paralayang Batu Dua yang juga menjadi bagian dari
hinterland Jatigede. Potensi investasi ini akan semakin menarik ketika
mampu diintegrasikan dengan interchange jalan tol Cisumdawu.
5. Dukungan infrastruktur untuk kegiatan ekonomi masyarakat
Infrastruktur merupakan salah satu sarana utama pendukung
perekonomian dan daya saing daerah. Fokus pembangunan infrastruktur
pada Tahun 2019 diarahkan untuk mendukung penguatan potensi daerah
yang meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pada
peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang diharapkan dapat
memberikan dampak bagi kemudahan akses transportasi untuk kegiatan
ekonomi masyakarat, serta irigasi yang akan mendukung peningkatan
produksi komoditas pertaninan di berbagai wilayah. Pembangunan
infrastruktur lainnya yang strategis di Tahun 2019 adalah peningkatan
akses keluar masuk wilayah Kabupaten Sumedang seiring dengan
penyelesaian proyek nasional jalan tol Cisumdawu, membuka akses
pariwisata ke kawasan waduk Jatigede dan hinterland-nya, serta akses
menuju bandara internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Pemerintah Kabupaten Sumedang juga perlu mempersiapkan
infrastruktur pendukung pariwisata sehingga aktivitas masyarakat di
sekitar daerah wisata bahkan di wilayah lainnya yang terkait dengan
penyediaan input pariwisata akan semakin berkembang. Infrastruktur
untuk sarana telekomunikasi juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan data
Potensi Daerah yang dirilis BPS Tahun 2018, dari 277 desa/kelurahan,
hanya terdapat 44 desa/kelurahan yang memiliki sinyal kuat dan jaringan
4G yang mendukung internet kecepatan tinggi.
6. Memperkuat daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Keberadaan usaha mikro dan kecil sebagai penggerak perekonomian
masyarakat berpendapatan menengah bawah dan kemampuannya
bertahan terhadap goncangan pada saat krisis ekonomi semakin
dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Namun, tantangan
besar yang harus dihadapi di era pasar bebas seiring dengan berlakunya
MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) bahkan lebih luas lagi dengan ACFTA
(ASEAN-China Free Trade Agreement) adalah memperkuat daya saing
produk UMKM. Diperlukan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah agar mampu memperluas pemasaran produknya tidak hanya di
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-5
tingkat lokal, regional, dan nasional namun juga di pasar ASEAN bahkan
hingga ke negeri China. Hal tersebut merupakan peluang emas untuk
mengembangkan UMKM agar mampu bersaing di pasar dunia dan
mengangkat nama komoditas atau produk lokal dari daerah Sumedang
sehingga bisa dikenal luas, namun dengan syarat pelaku UMKM mampu
memasarkan produknya sesuai dengan standar dan preferensi konsumen
internasional. Kabupaten Sumedang secara komparatif memiliki produk
dan komoditas unggulan bahkan telah memiliki sertifikat IG (Indikasi
Geografis) yang punya ciri khas dibandingkan produk/komoditas sejenis
sehingga bisa bernilai dan dihargai lebih tinggi. Agar potensi ekonomi
tersebut dapat bersaing diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas
SDM, penguasaan teknologi, penguatan permodalan, dan perluasan pasar.
3.2 Gambaran Kerangka Pendanaan
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan
Daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis, karena
peranannya menggambarkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Perubahan Pendapatan Daerah disebabkan karena ada
ketidaksesuaian asumsi dalam kerangka Pendanaan pada proyeksi
Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 diantaranya:
1. Adanya peningkatan Pendapatan Daerah yang sebagian besar telah
ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang – Undangan;
2. Adanya peningkatan yang bersumber dari Bantuan Opersional
Sekolah dan Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang bersifat khusus
maupun bersifat umum
Dalam upaya meningkatkan proyeksi target Pendapatan Daerah,
Pemerintah Daerah dihadapkan pada beberapa permasalahan utama yang
diantaranya adalah sebagai berikut:
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-6
1. Masih terbatasnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
pengelola Pendapatan Daerah;
2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan
perhitungan sendiri (self assessment) atas kewajiban pajaknya;
3. Masih belum optimalnya sistem data base pendapatan yang sesuai
dengan data di lapangan guna mendorong potensi pendapatan daerah;
4. Belum adanya penerapan sanksi (punishment) yang tegas dan mengikat
terhadap wajib pajak yang menunggak;
5. Tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk membayar
pajak yang masih rendah;
6. Masih kurangnya peningkatan pengawasan dari berbagai pemangku
kepentingan dalam mengamankan penerimaan daerah;
7. Belum tergalinya potensi sumber daya alam yang menjadi sumber dana
bagi hasil bukan pajak dari pemerintah sehingga hanya mendapat
pemerataan dari daerah lain;
8. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan
keuntungan kepada Pemerintah Daerah;
9. Keterlambatan penyampaian informasi dari Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan
daerah.
Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dalam upaya
meningkatan pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah,
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
dilaksanakan dengan arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan intesifikasi
dan ekstensifikasi pada pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola
pendapatan daerah;
3. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya
peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan, sistem dan
prosedur pajak daerah;
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah;
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-7
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah
yang bersumber dari dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dan
bukan pajak
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2019 disajikan
dalam tabel berikut.
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-8
Tabel 3.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2019
NO URAIAN PROYEKSI RKPD
TAHUN 2019
APBD TAHUN ANGGARAN
2019
PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2019
1 2 3 3 4
1 PENDAPATAN 2.679.908.709.323,98 2.734.776.285.322,00 2.842.058.877.921,58
1.1. Pendapatan Asli Daerah 470.176.496.679,00 530.215.807.457,00 539.584.143.140,50
Pajak Daerah 205.854.000.000,00 230.250.400.000,00 233.224.000.000,00
Retribusi Daerah 11.566.736.507,00 12.427.169.157,00 11.669.425.805,00
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 7.727.870.000,00 9.977.870.000,00 10.110.478.620,50
Lain-Lain PAD yang sah 245.027.890.172,00 277.560.368.300,00 284.580.238.715,00
1.2. Dana Perimbangan 1.848.212.327.133,98 1.801.479.081.220,00 1.783.436.553.732,00
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 129.520.253.459,00 126.398.316.220,00 108.355.788.732,00
Dana Alokasi Umum 1.182.088.330.500,00 1.173.848.992.000,00 1.173.848.992.000,00
Dana Alokasi Khusus 536.603.743,98 501.231.773.000,00 501.231.773.000,00
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 361.519.885.511,00 403.081.396.645,00 817.370.349.110,00
Pendapatan Hibah - 4.500.000.000,00 116.508.779.315,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
133.826.542.511,00 130.418.436.645,00 142.137.390.295,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - - 290.561.219.500,00
Bantuan dari Keuangan Pemerintah Pusat 35.000.000.000,00 49.222.417.000,00 49.222.417.000,00
Dana desa 192.693.343.000,00 218.940.543.000,00 218.940.543.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.679.908.709.323,98
2.734.776.285.322,00
3.140.391.045.982,50
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-9
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019,
secara prinsip telah sesuai dengan kebijakan Belanja Daerah pada RKPD
Tahun 2019. Adapun Perubahan pada Kerangka Pendanaan Belanja
Daerah Tahun 2019 dilakukan dalam upaya penyesuaian capaian target
kinerja berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan ke 2 serta
adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan
Perangkat Daerah baik yang bersumber dari kebijakan Pemerintah Pusat
dan Provinsi maupun peningkatan Pendapatan Daerah yang harus
diakomodir pada Perubahan RKPD Tahun 2019. Adapun beberapa hal
yang mendasari perubahan Kebijakan Belanja pada Perubahan RKPD
Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
1. Adanya penyesuaian kerangka prioritas dan sasaran pembangunan
serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan
memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
2. Adanya penyesuaian target sasaran kegiatan serta lokasi kegiatan;
3. Adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja
dan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan;
4. Adanya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ke Tiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun
2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 yang harus
disesuaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019;
Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD
Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh keterbatasan kemampuan keuangan
daerah yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya tuntutan serta
aspirasi masyarakat. Dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan
keuangan daerah untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan
yang dihadapi oleh masyarakat, maka pemerintah daerah dituntut untuk
merumuskan skala prioritas atas program dan kegiatan dalam
pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumedang serta secara bertahap
dapat menyelesaikannya.
Permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah pada Perubahan
RKPD Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
permasalahan pengelolaan Belanja Daerah pada tahun anggaran
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-10
sebelumnya dan semester pertama Tahun Anggaran 2019. Adapun yang
menjadi permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Masih terdapatnya pengalokasian anggaran Belanja Daerah yang
prosentasenya serta peruntukanya telah ditetapkan dalam peraturan
perundang - undangan sehingga keleluasaan Pemerintah dalam
memenuhi seluruh tuntutan dan aspirasi masyarakat menjadi
terbatas;
2. Masih terdapatnya Program dan Kegiatan yang bersumber dari
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang alokasi dana
pendamping dan penunjangnya menjadi beban APBD;
3. Petunjuk teknis dari kementerian teknis sebagai pedoman dalam
penyusunan serta pengelolaan dana selalu terlambat diterima oleh
Pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga harus dilakukan
penyesuaian yang berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan
kegiatan;
4. Masih terdapat kebijakan strategis dari Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat yang bentuk pendanaannya tidak dapat
diperkirakan secara pasti pada saat proses penyusunan Kebijakan
Belanja Daerah;
5. Penyusunan dokumen perencanaan di SKPD yang kurang cermat,
sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program/
kegiatan;
6. Proses Pengadaan Barang dan Jasa masih mengalami hambatan, hal
ini disebabkan oleh terlambatnya penyusunan Rencana Umum
Pengadaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta terbatasnya
pejabat yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah serta adannya mekanisme baru dalam Proses pengadaan
Barang dan Jasa;
7. Belum optimalnya pengelolaan belanja pada satuan kerja perangkat
daerah berdasarkan kewajaran ekonomis, efisien dan efektif (value for
money) sebagai bagian dari prinsip pengelolaan keuangan daerah. Hal
ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan aparatur yang menjadi
pengelola keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-11
8. Belum optimalnya pengukuran kinerja dalam penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Hal tersebut menyebabkan pemerintah
daerah belum dapat membuat Standar Pelayanan serta belum adanya
Analisa Standar Belanja (ASB) yang mempunyai fungsi sebagai
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
9. Adanya penyesuaian capaian kinerja dalam pelaksanaan Program dan
Kegiatan melalui pergeseran anggaran, baik pergeseran anggaran antar
obyek belanja dalam jenis belanja maupun pergeseran anggaran antar
rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang harus
diformulasikan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
Adapun kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019
adalah sebagai berikut:
1.Belanja Pegawai
Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah belanja
kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang- undangan adapun kebijakannya
adalah sebagai berikut :
a) Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD
serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan
kebutuhan penganggkatan calon PNSD sesuai formasi Pegawai Tahun
2019;
b) Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress.
c) Penganggaran hak – hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administrasi Kepala Daerah berserta Wakil Kepala Daerah
serta janda/duda.
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-12
d) Penganggaran hak – hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak – Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;
e) Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan
pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara;
g) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan
kemampuan keuangan daerah yang Kebijakan dan penentuan
kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala
Daerah;
h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
i) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang
bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik;
2. Belanja Bunga
Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek,
jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-13
pembayarannya dalam APBD sesuai dengan kewajiban yang harus
ditanggung.
3. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga
tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh
masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu
yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan
kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam
menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu
agar pemberiannya tepat sasaran.
4. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
hibah dan bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298
ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain
di bidang hibah dan bantuan sosial.
5. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Daerah dan Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik.
a) Belanja Bagi Hasil Pajak
Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati Kepala Daerah.
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-14
b) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
- Pemenuhan Hak – Hak keuangan Desa melalui Alokasi Dana
Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana
Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala
Daerah.
- Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berpedoman
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman kepada
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa.
- Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan
Khusus kepada Pemerintah desa dalam rangka membantu
pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan
pembangunan desa dan pemberdayaan desa.
c) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pengalokasian
Bantuan Keuangan Kepada Partai politik dengan berpedoman
kepada Peratuan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
6. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan
estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi,
diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak
biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun
Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun – tahun sebelumnya.
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-15
Adapun Alokasi kebijakan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019
antara lain diprioritaskan untuk:
1. Pengganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program
dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada
kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap
program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait
pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan
regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. Pemenuhan Belanja Langsung Wajib dan mengikat serta
pemenuhan penerapan pelayanan dasar melalui ;
a. Meningkatkan Aksestibilitas dan Mutu pendidikan
b. Meningkatkan Aksestibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
c. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan, Penanganan dan
Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
d. Meningkatkan Kualitas infrastruktur
3. Pemenuhan Belanja Pembangunan Potensi Unggulan Daerah
a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi
ungulan termasuk pertanian;
b) Mengembangkan potensi daerah sebagai Objek Daya Tarik
Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan
internasional
a. Meningkatkan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi
ekonomi daerah RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019
c) Meningkatan Infrasturktur dasar yang mendukung
pengembangan ekonomi;
4. Pemenuhan Belanja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Lainnya
melalui;
a) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
b) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional;
c) Meningkatkan Kehidupan Beragama dan Demokrasi;
d) Meningkatkan Kualitas dan Perlindu-ngan Tenaga Kerja;
e) Meningkatkan Kemandirian Desa;
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-16
f) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
g) Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan;
h) Meningkatkan Pengelolaan Transmigrasi;
i) Meningkatkan Peran dan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga;
j) Memajukan Kebudayaan Sumedang;
k) Mengembangan Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan;
l) Pemantapan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perumahan
dan Kawasan Pemukiman;
m) Pemantapan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Jalan dan Transportasi.
Adapun Prioritas Pendaaan yang merupakan dari kebijakan
Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut :
1. Pendukungan Pendaaan penyelenggaraan Pemilihan Presiden
dan Pemilihan Umum Legilistalif;
2. Pemenuhan Alokasi Fungsi Pendidikan sebesar 20% dari APBD;
3. Pemenuhan Alokasi Fungsi Kesehatan sebesar 10% dari APBD.
Adapun Kerangka Pendanaan pada belanja tidak langsung dan
belanja langsung daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-17
Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2019
NO URAIAN PROYEKSI RKPD
TAHUN 2019
APBD
TAHUN ANGGARAN 2019
PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2019
1 2 3 3 4
II BELANJA DAERAH
2.523.055.441.706,59 2.817.412.473.955,48
A Belanja Tidak Langsung 1.470.880.704.496,39 1.734.794.831.997,40 1.803.570.565.016,37
1 Belanja Pegawai 1.105.533.289.679,79 1.338.422.488.394,40 1.334.829.664.928,37
2 Belanja Hibah 13.297.793.000,00 12.974.000.000,00 35.673.800.000,00
3 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.205.000.000,00
4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintah Desa
21.742.073.650,70 23.338.654.000,00 23.338.654.000,00
5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintah Desa Dan Partai Politik
325.772.483.395,90 355.359.689.603,00 359.794.189.603,00
8 Belanja Tidak Terduga 2.535.064.770,00 1.700.000.000,00 46.729.256.485,00
B Belanja Langsung 1.197.812.080.388,99 951.480.466.006,00 1.391.568.809.437,38
1 Belanja Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD - 123.035.110.462,00 131.065.133.722,00
2 Belanja Urusan Wajib dan Pilihan - 828.445.355.544,00 1.261.004.008.872,38
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.668.692.784.885,38 3.195.139.374.453,75 508.864.076.450,35
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-18
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran
berikutnya yang meliputi transaski keuangan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Than 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa : Pembiayaan Daerah terdiri dari
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
A. Arah Kebijakan Penerimaan Daerah Pada Tahun 2019 Pemerintah
Daerah tidak memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun
anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2019 walaupun pada
kenyataan pada setiap Tahun terdapat Sisa Lebih Perhitungan
Tahun anggaran Sebelumnya (SiLPA) hal dimaksud dikarenakan
Penerimaan yang bersumber Sisa Lebih Perhitungan Tahun
anggaran Sebelumnya (SiLPA) harus diuraikan secara rinci
sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
anggaran 20019, bahwa SiLPA harus diuraikan pada Obyek dan
Rincian Obyek Sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.
B. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran
2019 diproyeksikan untuk pengalokasian Penyertaan Modal kepada
Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perincian sebagai berikut:
1. Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal
Kabupaten Sumedang;
2. Penyertaan Modal kepada kepada Bank Perkreditan Rakyat
Bank Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-19
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Sumedang;
3. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten (BJB)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan terbatas
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Sumedang pada Perseroan terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Adapun realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten
Sumedang Pada Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-20
Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2019
NO URAIAN PROYEKSI RKPD
TAHUN 2019
APBD
TAHUN ANGGARAN 2019
PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2019
1 2 3 3 4
A Penerimaan Pembiayaan - 5.855.752.000,00 109.359.289.589,85
Pencairan Dana Cadangan - 5.855.752.000,00 109.359.289.589,85
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya - - -
B Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11.215.924.438,60 54.356.739.318,60 54.610.961.118,60
1 Penyertaan Modal 11.215.924.438,60 10.215.924.438,60 10.215.924.438,60
2 Pembayaran Pokok Hutang - 44.140.814.880,00 44.395.036.680,00
C Pembiayaan Netto - (48.500.987.318,60) (54.748.328.471,25)
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) IV-1
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH
4.1 Sasaran Pembangunan Daerah
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 tetap mengacu kepada Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang (RPJMD)
Tahun 2018-2023. Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam
RPJMD tetap menjadi fokus untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi
pada Tahun 2019, sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMD 2018-2023.
hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan adalah
sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 4.1.
Tabel 4.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023
MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau
1 Meningkatnya
derajat
kesehatan masyarakat
1.1 Meningkatkan
kualitas pelayanan
kesehatan
Peningkatan akses,
mutu dan layanan
kesehatan dan Pendidikan
Meningkatkan layanan
kesehatan sampai ke
tingkat desa melalui peningkatan jumlah
dan kualitas Pustu
serta penyediaan
Transportasi
Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan
kemandirian
masyarakat dalam
upaya kesehatan promotif dan preventif
Meningkatkan kualitas
layanan kesehatan yang berdaya saing
2 Terwujudnya pelayanan
sistem
pendidikan yang
Berkualitas dan
Merata
2.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Pendidikan Yang
merata
Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan
dasar dengan upaya
pembebasan beban biaya peserta didik
3 Terwujudnya
penanggulangul
angan PMKS
serta Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
3.1 Meningkatnya
kualitas
penanggulangan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan
Sosial
Percepatan
penangggulangan
kemiskinan dan
Peningkatan pelayanan
penanggulangan
PMKS serta
Meningkatkan
ketahanan keluarga
serta Peran dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) IV-2
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN anak
3.2 Meningkatnya
Pengarusutamaan
Gender dan
perlindungan anak
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak
Meningkatkan upaya
penanggulangan
kemiskinan melalui
pembentukan rumah
besar penanganan fakir miskin/lansia
Meningkatkan
pemenuhan air baku dan permukiman yang
layak bagi masyarakat
miskin
MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam
tatanan kehidupan sosial masyarakat dan
pemerintahan
1 Terwujudnya
kondisi
kehidupan
kerukunan
umat beragama
1.1 Menguatnya kondisi
kehidupan
kerukunan umat
beragama
Peningkatan
pelaksanaan nilai-
nilai keagamaan
dalam kehidupan
bermasyarakat
Mewujudkan nilai-nilai
Agama pada tatanan
sosial masyarakat dan
pemerintahan dalam
perilaku kehidupan
1.2 Menguatnya
pendidikan karakter
berbasis pendekatan
keagamaan bagi
siswa usia
pendidikan dasar
Mendorong pengembangan
pendidikan karakter
MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi
didukung dengan peningkatan infrastruktur,
serta penguatan budaya dan kearifan lokal
1 1.1 Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur jalan dan sumber daya
air
Peningkatan kualitas
dan kuantitas
infrastruktur untuk
menunjang kegiatan ekonomi masyarakat
dan mendorong
pengembangan
wilayah ekonomi
Meningkatkan
kemantapan jalan
sebagai koneksitas dan
aksebilitas aktivitas perekonomian
masyarakat
1.2 Tersedianya sistem transportasi yang
dapat mendukung
mobilitas
masyarakat
Meningkatkan kemantapan sistem
perhubungan dan
transportasi
Meningkatkan fungsi
sistem irigasi yang
mendukung
peningkatan
produktivitas pertanian
Menyediakan tanah
untuk kepentingan
pembangunan daerah
1.3 Meningkatnya
produksi komoditas
unggulan daerah
Peningkatkan
pendapatan petani
dan buruh tani serta penguatan
ketahanan pangan
Memfasilitasi sarana
produksi dan
penyuluhan untuk meningkatkan
produktivitas hasil
pertanian serta
mendukung
terwujudnya kawasan
agribisnis
1.4 Menjamin
Ketahanan Pangan
Daerah
Meningkatkan
ketersediaan, akses,
distribusi, keamanan, dan penguatan
cadangan, serta
konsumsi pangan yang
beragam
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) IV-3
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1.5 Meningkatnya
pelestarian budaya,
cagar budaya,
sejarah dan
pengembangan destinasi wisata
sebagai daya tarik
pariwisata
Pengembangan
wilayah ekonomi
pariwisata
Meningkatkan
pelestarian,
pelindungan,
pengembangan, dan
pemanfaatan budaya dan kearifan lokal
Mengembangkan
destinasi pariwisata dan promosi wisata
yang tercatat pada
kalender tahunan
event visit wonderful Indonesia
1.6 Meningkatnya
penanaman modal
di Kabupaten Sumedang
Peningkatan
penanaman modal di
Kabupaten Sumedang
Meningkatkan jumlah
penanaman modal
yang mendukung pengembangan daerah
yang berkelanjutan
dan berkeadilan
2 Terwujudnya
wilayah
ekonomi yang
berkelanjutan
2.1 Meningkatknya
pengelolaan
lingkungan hidup
sesuai dengan
prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan
Peningkatan fungsi
kawasan lindung
serta meningkatkan
kelestarian,
kebersihan, dan
penataan lingkungan
Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
penataan ruang
Meningkatkan
pengelolaan sampah
dan limbah domestik
Meningkatkan kualitas
dan penyediaan air
serta kualitas udara
2.2 Pengurangan indeks
resiko bencana
Mengurangi resiko
bencana alam dan
dampak perubahan
iklim
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang
responsif dan bertanggung jawab secara
profesional dalam pelayanan masyarakat.
1 Terwujudnya
akuntabilitas
kinerja dan
reformasi birokrasi
1.1 Meningkatnya
kinerja keuangan
daerah yang
transparan dan akuntabel
Peningkatan kinerja
aparatur pemerintah Meningkatkan pelayanan administrasi
dan perizinan yang
prima
1.2 Meningkatnya
Efektivitas, Efesiensi dan
akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah
Meningkatkan
perencanaan, pengelolaan keuangan
dan pengawasan
pembangunan yang
terpadu, transparan
dan akuntabel berbasis teknologi dan
informatika
1.3 Meningkatnya kualitas kinerja
Aparatur Sipil
Negara
Memberikan kepastian karir dan
pengembangan
Aparatur Sipil Negara
berbasis kompetensi
dan kinerja
2 Terwujudnya
pelayanan
publik yang
berkualitas
2.1 Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
Menguatkan institusi
pemerintahan dan
kualitas aparatur yang
berorientasi pada reformasi birokrasi
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) IV-4
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2.2 Tersedianya sistem
pelayanan terpadu
yang didukung oleh
IT
Mengembangkan
sistem e-government untuk meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik
MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung
kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang
1 Terwujudnya
perekonomian
Sumedang yang kreatif dan
berdaya saing
1.1 Meningkatnya
kualitas
sumberdaya manusia dari usaha
mikro lokal
Peningkatan
kapasitas ekonomi
usaha mikro dan kecil
Meningkatkan
kapasitas dan daya
saing industri kecil
menengah
1.2 Tersedianya Fasilitas pendukung
wirausaha
Meningkatkan kapasitas pelaku
usaha perdagangan
dan revitaliasasi pasar
tradisional
Menguatkan dan
mengembangkan
kapasitas kelembagaan
ekonomi masyarakat
2 Terwujudnya
masyarakat
Kabupaten Sumedang yang
produktif
2.1 Menciptakan
wirausahawan dan
tenaga kerja kompeten yang
memenuhi
kebutuhan pasar
Peningkatan kualitas
dan kompetensi SDM
yang sesuai dengan kebutuhan pasar
tenaga kerja
Memperluas
kesempatan kerja,
pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian
sesuai kebutuhan
lapangan kerja
Membangun Sumedang
Preneurship berbasis
profesionalitas dan
kreativitas melalui
Gerakan Wirausaha
Muda
Mengoptimalikan
pengembangan sektor
ekonomi kreatif
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019
telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Prioritas
Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan suatu sistem
perencanaan negara yang sinergis.
Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan
dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta fokus-fokus
sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-
2025 dan Program Unggulan Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023,
maka Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019
yaitu :
“Penguatan Potensi Daerah untuk Mendukung Perekonomian
Masyarakat Kabupaten Sumedang”
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) IV-5
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
Arah pembangunan di Tahun 2019 diarahkan pada pemberdayaan
ekonomi sesuai kekhasan dan potensi daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan itu fokus juga diarahkan pada
upaya pengurangan kemiskinan peningkatan pemberdayaan masyarakat
yang menyandang masalah sosial, dengan prioritas pembangunan daerah
sebagai berikut:
Tabel 4.2.
Hubungan Prioritas Pembanguan RKPD dan Program RPJMD
No. Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)
Perangkat Daerah (PD)
1. Peningkatan Penanggulangan
Kemiskinan
Program Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Sosial
Program Pelayanan Dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program Ketahanan Keluarga Dan
Kesejahteraan Keluarga
Program Ketahanan Keluarga
Program Penanganan Dan Pengembangan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan
Program Pengembangan
Industri Kecil Dan Menengah
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah, Perindustri-An Dan Perdagang-An
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
Dinas Pemberda-Yaan
Masyarakat Dan Desa
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustri-An Dan Perdagang-An
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) IV-6
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
No. Prioritas
Pembangunan Daerah (RKPD)
Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)
Perangkat Daerah (PD)
2
Peningkatan
Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan
Dan Kesehatan, Serta Pelayanan
Dasar Lainnya
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Dinas Kesehatan
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans
Epidemiologi
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga Dan
Gizi Masyarakat
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga Dan
Gizi Masyarakat
Program Pelayanan
Kesehatan Pada Blud Rsud
RSUD
Program Peningkatan
Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pendidikan
Dasar
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Kesetaraan
3
Penguatan Potensi Sumber
Daya Daerah Dalam
Mendukung Pengembangan
Agrobisnis Dan Pariwisata
Program Peningkatan
Produksi Pertanian/Perkebunan
Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil
Pertanian/Perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Olahraga
4
Peningkatan Ketahanan Dan
Kemandirian Pangan
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
Dinas Perikanan Dan
Peternakan
Program Peningkatan Pengelolaan Dan
Pemasaran Hasil Produksi
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) IV-7
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
No. Prioritas
Pembangunan Daerah (RKPD)
Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)
Perangkat Daerah (PD)
Peternakan
Program Peningkatan Pengelolaan Dan
Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program Peningkatan Pengolahan Dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
5
Peningkatan Infrastruktur
Untuk Mendukung Perekonomian
Masyarakat
Program Penanganan Jalan Dan Jembatan
Dinas PUPR
Program Pembangunan,
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan
Dinas Perhubungan
Program Pengembangan
Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan
Jaringan Pengairan
Dinas PUPR
Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan,
Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
Angkutan Jalan
Dinas Perhubungan
6
Peningkatan Pemanfaatan Ruang Dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Yang Berkelanjutan
Program Pengembangan Dan Penataan Wilayah
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Program Penataan Ruang
Dinas PUPR
7
Peningkatan Pencegahan
Penanggulangan Bencana Dan
Lingkungan Hidup Yang
Berkelanjutan
Program Pemeliharaan
Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
Satuan Polisi Pamong
Praja
Program Pengendalian Banjir
Dinas PUPR
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dinas Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan
Program Rehabilitasi Dan
Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) IV-8
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
No. Prioritas
Pembangunan Daerah (RKPD)
Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)
Perangkat Daerah (PD)
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (Rth)
Program Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Program Penyediaan
Sarana Dan Pengelolaan Limbah Domestik
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Program Pencegahan Dini
Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
BPBD
8 Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
BPKAD
Program Penataan Dan Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kdh
Inspektorat Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Program Penegakan
Integritas
Program Administrasi Pemerintahan Dan Penataan Organisasi
Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Bappppeda
Program Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Prasarana Dan
Pengembangan Wilayah
Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) IV-9
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
No. Prioritas
Pembangunan Daerah (RKPD)
Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)
Perangkat Daerah (PD)
Dan Sda
Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial
Program Pembinaan, Pengembangan Dan
Pengelolaan Manajemen Aparatur
Badan Kepegawaian Dan Pengem-Bangan
Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Program Administrasi Pemerintahan Dan Penataan Organisasi
Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah, Serta Perangkat Daerah Yang Memiliki Fungsi
Pelayanan
9
Peningkatan
Pelestarian Dan Pemanfaatan
Kebudayaan
Program Kerukunan Umat Beragama
Kesebangpol
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pengembangan
Kepariwisataan
Sumber : RKPD 2019 dan Bab VI RPJMD 2018-2023
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) V-1
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Kerangka Pendanaan merupakan perumusan Pagu Indikatif yang
memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi
kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami
perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan, Adapun rencana
kerja dan pendanaan daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1. dibawah ini :
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019
BAB VI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) VI-1
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
BAB VI
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 ini merupakan pedoman dalam penetapan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan
antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang
menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk
tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.
Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagai
dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2019 yang
memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema
pembangunan Tahun 2019 dengan mengacu pada isu-isu strategis,
rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan
dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin
terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya
sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu
dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang,
berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 secara sinergis dan
terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta
masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong agar
BAB VI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) VI-2
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
dapat memberikan kontribusi secara maksimal, baik dalam
pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan daerah;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019, Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 harus
dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019;
3. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 harus satu-satunya dokumen
perencanaan yang dijadikan acuan dalam penyususunan R-PKUA-
PPAS Tahun Anggaran 2019
4. Sebagai upaya untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan pembangunan maka setiap SKPD wajib melakukan
pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kinerja pelaksanaan
RKPD Tahun 2019;
5. Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019, berlaku sejak
tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019, dengan
demikian untuk mengoptimalkan pelaksanaannya harus
memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance), serta perlu topangan partisipasi dari segenap
pemangku kepentingan (sektor swasta, perguruan tinggi dan
masyarakat).
Demikian Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019
telah disusun sebagai penyesuaian dari RKPD Tahun 2019 dalam rangka
melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 sehingga visi
Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju,
Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) bisa terwujud.