pengaruh demokrasi, pembangunan manusia, dan
TRANSCRIPT
PENGARUH DEMOKRASI, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
KETENAGAKERJAAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN INDONESIA TIMUR
(Studi Kasus 12 Provinsi di Indonesia Timur tahun 2009 – 2018)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Disusun Oleh:
FEBRI ANGGELO
11160840000096
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1442 H / 2021 M
i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIBING
PENGARUH DEMOKRASI, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
KETENAGAKERJAAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN INDONESIA TIMUR
(Studi Kasus 12 Provinsi di Indonesia Timur tahun 2009 – 2018)
ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
Hari ini, Kamis, 14 Mei 2020, telah dilakukan ujian Komprehesif atas mahaswa:
Nama : Febri Anggelo
NIM : 11160840000096
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Pengaruh Demokrasi, Pembangunan Manusia, dan
Ketenagakerjaan Terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan Indonesia Timur (Studi Kasus 12 Provinsi di
Indonesia Timur Tahun 2009-2018)
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa
mahasiswa tersebut dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk melanjutkan
ke tahap ujian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 14 Mei 2020
1. Dr. Lukaman, M.Si (__________________)
NIP: 196406072003027001 Penguji 1
2. Aizirman Djusan, M.Sc., Econ (_________________)
NIP: 195312051981031002 Penguji 2
iv
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
Hari ini Selasa, 23 Maret 2021 telah dilakukan Ujian Skripsi atas Mahasiswa:
Nama : Febri Anggelo
NIM : 11160840000096
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Judul : Pengaruh Demokrasi, Pembangunan Manusia, Dan
Ketenagakerjaan Terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan Indonesia Timur (Studi Kasus: 12
Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2009-2018)
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa di atas
dinyatakan “Lulus” dan Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 23 Maret 2021
1. Dr. M Hartana I Putra M. Si
NIP.196806052008011023 (____________________)
Ketua
2. Rizqon Halal Syah Aji, M, Si, Ph. D
NIP. 197904052011011005 (____________________)
Pembibing
3. Djaka Badranaya, ME
NIP. 197705302007011008 (____________________)
Penguji Ahli
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. Identitas Pribadi
1. Nama : Febri Anggelo
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 13 Februari 1998
3. Alamat : Kp. Raden Rt.02/Rw.01 No.13
Bekasi – Jawa Barat
4. Telepon : 0856 5929 7579
5. Email : [email protected]
II. Riwayat Hidup
1. SDN 3 Jatiranggon 2003-2009
2. SMPN 7 Bekasi 2009-2012
3. SMAN 7 Bekasi 2012-2015
4. S1 UIN SyarifHidayatullah Jakarta 2016-2021
III. Pengalaman Organisasi
1. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
2. Anggota Departemen Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan
Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Wakil Ketua Departemen Kewirausahaan Himpunan Mahaswa Jurusan
Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
V. Seminar
1. Seminar “Peran Generasi Muda Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0
dan Ekonomi Digital” diselenggarakan HMJ EP.
2. Seminar Nasional “Menjawab Peluang dan Tantangan Perkembangan
Financial Technology di Indonesia” diselenggarakan HMJ EP.
vi
ABSTRACT
Inequality of income distribution in Eastern Indonesia has become a serious
problem since Indonesia's independence because it shows the distance between
high income and low-income people. This can occur because of the low democracy
and human development factors and the lack of maximum absorption of labour. The
study aims to analyse the effects of democracy represented Indonesian Democracy
Index and human development are represented as well as the expectancy
employment represented by the Unemployment Rate to Inequality income
distribution in 12 provinces in eastern Indonesia period 2009-2018. This study uses
panel data analysis with the Fixed Effect Model (FEM) GLS method. The results
show that inequality in income distribution can be explained by democracy, human
development, and employment 77% (R2 value). Simultaneously variable Indonesian
Democracy Index, life expectancy, and the Unemployment Rate has a negative and
significant impact on income distribution inequality.
Keywords: Income Distribution Inequality, Indonesia Democracy Index, Human
Development, Unemployment Rate, and Fixed Effects Model (FEM) GLS.
vii
ABSTRAK
Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia Timur menjadi salah satu
permasalahan yang serius sejak Indonesia merdeka karena memperlihatkan jarak
antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Hal ini dapat
terjadi karena faktor demokrasi dan pembanguanan manusia yang rendah serta
kurang terserapnya tenaga kerja secara maksimal. Maka penelitian ini bertujuan
menganalisis pengaruh demokrasi yang diwakili Indeks Demokrasi Indonesia dan
Angka Harapan Hidup serta ketenagakerjaan yang diwakili oleh Tingkat
Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 12 provinsi
di Indonesia Timur periode 2009-2018. Penelitian ini menggunakan analisis data
panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) metode GLS. Hasil menujukan
bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dapat dijelaskan oleh demokrasi, angka
harapan hidup, dan ketenagakerjaan 77% (nilai R2). Secara simultan variabel Indeks
Demokrasi Indonesia, Angka Harapan Hidup, dan Tingkat Pengangguran Terbuka
memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan.
Kata Kunci: Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Indeks Demokrasi Indonesia,
Angka Harapan Hidup, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Fixed Effect Model
(FEM) GLS.
viii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmannirrahim
Asslamualikum warahmatullahi wabarakatuh,
Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala yang
mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Demokrasi, Pembangunan
Manusia, dan Ketenagakerjaan Terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan (Studi Kasus: 12 Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2009 –
2018)” dengan segala kelancaran dan kemudaha yang Allah Subhanahu Wata’ala
berikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah
Shallallahu ‘Alahi Wa Sallam, yang telah membawa kita dari jaman kegelapan
menuju terang benderang.
Skripsi ini disusun dalam rangka ikhtiar penulis untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi di UIN SyarifHidayatullah Jakarta. Penulis menyadari bahwa
skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya dan
semoga Allah Subhanahu Wata’ala memberikan pahala serta balasan yang setimpal
atas amal kebaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini diantaranya adalah:
1. Kepada keluarga penulis. Orang tua penulis selaku Donatur tetap, Bapak
Suparman Toyo dan Ibu Lismawati, dan Kepada Kakak penulis selaku Sub
Donatur, dan doa tiada hentinya kepada penulis selama proses penyelesaian
skripsi. Juga keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung segala
pilihan yang telah ditempuh penulis.
2. Bapak Prof.Dr.Amilin, S.E.Ak., M.Si., CA., QIA., BKP., CRMP., selaku
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta
jajaran.
3. Bapak Rizon Halal Syah Aji, M.Si selaku pembimbing skrispsi yang telah
meluangkan waktu untik selalu membimbing, membantu, dan memotivasi
ix
penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi. Semoga Bapak selal diberikan
rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu Wata’ala.
4. Bapak Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, selaku dosen pembimbing akedemik
yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis semenjak
semester 1 hingg dapat menyelesaikan skripsi.
5. Bapak M. Hartana Iswandi Putra, M.Si. dan Bapak Deni Pandu, M.Sc,
selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan yang
telah memberikan arahan yang sangat membantu penulis selama masa
perkulihan hingga pengerjaan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, atas ilmu dan pelayanan yang selama diberikan
kepada penulis.
7. Sergey Brin, Larry Page, dan Bill Gate, atas penemuanya Google Scolar dan
Microsoft Office yang membantu mempermudah penulis dalam
mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh Hamba Allah yang Namanya tidak ingin disebut satu persatu,
terima kasih kalian semua telah memberikan dukungan kepada penulis
selama pengerjaan skripsi semoga diberikan oleh Allah Subhanahu
Wata’ala balasan Surga Firdaus.
Penulis sangat menyadari bahwa didalam skripsi ini masih banyak kesalahan
dan kekurangan maka penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Dan karena
itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan
skripsi ini, penulis menerima saran dan kritik yang dapat membangun demi
kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat untuk banyak pihak serta penulis sangat mengharapkan dan menerima
dengan terbuka jika ada kritik dan saran, bang yayan makan nasi cukup sekian dan
terima kasih.
xi
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIBING ........................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ................................... ii
LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .............................. iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ................................................... iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................. v
ABSTRACT .......................................................................................................... vi
ABSTRAK ........................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 6
C. Tujuan Penelitihan ....................................................................................... 6
D. Manfaat Penelitihan .................................................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 8
A. Teori Terkait dengan Variabel Penelitihan .................................................. 8
1. Ketimpangan Ditribusi Pendapatan .......................................................... 8
2. Demokrasi .............................................................................................. 12
3. Pembangunan Manusia ........................................................................... 23
4. Ketenagakerjaan ..................................................................................... 28
B. Tinjauan Kajian Terdahulu ..................................................................... 37
C. Hubungan Antar Variabel .......................................................................... 52
D. Kerangka Pemikiran ................................................................................... 57
E. Hipotesis Penelitihan .................................................................................. 57
BAB III METODELOGI PENELITIHAN ...................................................... 59
A. Ruang Lingkup Penelitihan .................................................................... 59
B. Metode Pengumpulan Sampel.................................................................... 60
xii
C. Definisi Operasional Variabel .................................................................... 62
D. Metode Analisis Data ................................................................................. 63
1. Model Data Panel ................................................................................... 63
2. Model Estimasi ....................................................................................... 65
E. Pengujian Model ........................................................................................ 67
1. Uji Spesifikasi ........................................................................................ 67
2. Metode Estimasi ..................................................................................... 69
F. Uji Statistik ................................................................................................ 72
1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t-statistik) .................................................. 72
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F-statistik) ............................................. 73
3. Koefisien Determinasi (R2) .................................................................... 75
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ..................................................... 76
A. Temuan Hasil Penelitihan .......................................................................... 76
1. Penentuan Model .................................................................................... 76
2. Pengujian Hipotesis ................................................................................ 78
B. ANALISIS MODEL .................................................................................. 85
1. Analisis Teknis ....................................................................................... 85
2. Analisis Ekonomi ................................................................................... 97
BAB V PENUTUP ............................................................................................ 103
A. Kesimpulan .............................................................................................. 103
B. Saran ......................................................................................................... 103
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 105
LAMPIRAN ....................................................................................................... 110
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Tinjaun Kajian Terdahulu .................................................................... 37
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Tabel .................................................................. 62
Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow..................................................................................... 77
Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman ............................................................................... 78
Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Estimasi Data Panel Metode GLS .......................... 79
Tabel 4. 4 Uji t-statistik ......................................................................................... 83
Tabel 4. 5 Hasil Interpretasi Data Panel Metode GLS .......................................... 85
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Rasio Gini Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020 ...................... 2
Gambar 1. 2 Rasio Gini Rata-Rata Nasional dan Rasio Gini Rata-Rata ................ 2
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir ............................................................................ 57
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Pooled Least Square (PLS) GLS .................................................. 110
Lampiran 2. Fixed Effect Model (FEM) GLS ................................................... 111
Lampiran 3. Uji Chow ....................................................................................... 112
Lampiran 4. UJi Hausman.................................................................................. 113
Lampiran 5. Data-Data ....................................................................................... 115
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan ekonomi suatu negara bertujuan untuk mencapai
kesejahteraan. Hambatan kesejahteraan adalah kemiskinan dan distribusi
pendapatan yang tidak merata. Di Indonesia, permasalahan kemiskinan dan
ketimpangan belakangan ini telah menjadi isu yang berdampak langsung bagi
penduduk Indonesia karena berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti
sandang, papan, dan pangan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk
sebanyak 269,6 juta jiwa di tahun 2019 (BPS, 2020). Indonesia yang terdiri dari
bermacam golongan dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga mengalami
permasalahan pembangunan ekonomi ialah ketimpangan. Sementara itu,
permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan ialah permasalahan serius yang
dialami oleh seluruh nagera baik di negera maju maupun negara berkembang.
Dibawah kepemimpinan presiden ketujuh Indonesia, Presiden Joko Widodo
secara aktif berupaya memerangi ketimpangan distribusi pendapatan. Diakui
Presiden Jokowi bahwa ketimpangan pendapatan telah menjadi tantangan yang
dihadapi oleh Indonesia sejak kemerdekaan, sehingga pemerintah mengeluarkan
Economic Equality Policy (KPE) yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
yang terjadi di Indonesia (Firman, 2017). Distribusi pendapatan yang tidak merata
ialah permasalahan yang menghambat pemerataan kesejahteraan penduduk, yang
2
akan berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Ketimpangan distribusi
pendapatan di Indonesia diukur dengan koefisien Gini, nilai koefisien satu untuk
menggambarkan ketimpangan sempurna sedangkan nilai koefisien nol untuk
menggambarkan kesetaraan yang sempurna di suatu daerah. Menurut Badan Pusat
Statistik (BPS), derajat ketimpangan distribusi pendapatan bervariasi dari satu
provinsi ke provinsi lain di Indonesia. Perkembangan statistik ketimpangan
pendapatan di Indonesia ditunjukan pada Gambar 1.1 berikut ini:
Sumber: BPS (2020)
BPS (2020) merilis data ketimpangan ditribusi pendapatan yang diukur
dengan koefisien gini dari 34 provinsi di Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat
bahwa rata-rata koefisien gini di 12 Provinsi di Indonesia Timur memiliki
Gambar 1. 1 Rasio Gini Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020
Gambar 1. 2 Rasio Gini Rata-Rata Nasional dan Rasio Gini Rata-
RataGambar 1. 3 Rasio Gini Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020
Gambar 1. 4 Rasio Gini Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020
Gambar 1. 5 Rasio Gini Rata-Rata Nasional dan Rasio Gini Rata-
RataGambar 1. 6 Rasio Gini Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020
Gambar 1. 7 Rasio Gini Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020
Gambar 1. 8 Rasio Gini Rata-Rata Nasional dan Rasio Gini Rata-
RataGambar 1. 9 Rasio Gini Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020
Gambar 1. 10 Rasio Gini Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020
Gambar 1. 11 Rasio Gini Rata-Rata Nasional dan Rasio Gini Rata-
RataGambar 1. 12 Rasio Gini Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020
3
ketimpangan distribusi yang tinggi dibandingkan nilai koefisien gini rata-rata
Nasional.
12 Propinsi di Indonesia Timur
Sumber: BPS (2020)
Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.2, dalam tiga tahun terakhir dari
tahun 2018 hingga 2020 rata-rata koefisien gini dari 12 provinsi di Indonesia Timur
lebih tinggi dari rata-rata koefisien gini nasional, sehingga terjadi jarak antara
ketimpangan rata-rata 12 provinsi di Indonesia Timur dengan ketimpangan rata–
rata nasional pada tahun 2019. Kenaikan nilai koefisien gini di 12 provinsi di
Indonesia Timur disebabakan kondisi politik yang tidak stabil, ditambah lagi
dengan penurunan kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh ke pasar tenaga
kerja. Maka tahun 2020 nilai rata-rata koefisien gini 12 provinsi di Indonesia Timur
lebih besar dari nilai rata-rata nasional yaitu sebesar 0,384.
Gambar 1. 2 Rasio Gini Rata-Rata Nasional dan Rasio Gini Rata-Rata
12 Provinsi di Indonesia Timur
4
Menurut Bappenas (2019), salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan
distribusi pendapatan ialah kurangnya perbaikan Indeks Demokrasi di Indonesia
yang memperhambat percepatan Sustainable Development Goals (SDGs) yang
salah satu misinya dalam poin 10 yang bertujuan mengurangi ketimpangan dalam
dan antar negara (BPS, 2014). Amartya Sen peraih nobel ekonomi 1998
menunujukan bahwa kemiskinan dan ketimpangan di Asia dan Afrika adalah buah
kelalaian negara yang menafikan demokrasi dalam memutar roda perekonomianya
(Cahyono, 2014). Demokrasi yang menjadi salah satu hal pokok yang diperlukan
suatu wilayah mengelolah sistem pemerintahanya untuk meningkatkan
kesejahterahan dimasa yang akan datang.
Faktor lain yang mempengarui ketimpangan distribusi pendapatan adalah
kondisi indeks pembangunan manusia. IPM yang tidak merata antar daerah
menyebabkan daerah yang IPM-nya lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia
yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya. Peningkatan
IPM pada suatu daerah yang tidak diiringi dengan peningkatan IPM di daerah
lainnya akan memicu terjadinya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan
(Brata, 2002). Terdapat tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai
perbandingan pengukuran IPM yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan
standar kehidupan dimana ketiga indikator ini saling mempengaruhi satu sama lain.
Maka Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan dalam penelitihan ini adalah
Angka Harapan Hidup yang menggamabarkan Kesehatan disuatu daerah. Menurut
5
Notoatmodjo (Notoadmodjo, 2007) mutu manusia dilihat dari sisi kesehatannya.
Karena menurut beliau kesehatan adalah salah satu faktor yang memperngarui
kualitas sumber daya manusia, dengan kata lain kesehatan adalah salah satu
indikator yang dapat mempengaruhi kualitas manusia.
Faktor lain yang mempengarui ketimpangan distribusi pendapatan bisa
meluas apabila penduduk Indonesia yang telah memasuki usia Angkatan kerja tidak
produktif dan menganggur. Pengangguran sendiri dapat diartikan apabila sejumlah
Angkatan kerja baik yang sedang mencari pekerjaan, yang tidak sedang mencari
pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha maupun yang sudah bekerja namun
bekerja belum dimulai. Permasalahan mengenai pengangguran juga menjadi
masalah serius karena apabila penduduk yang telah memasuki usia angkatann kerja
tidak produktif atau menganggur bisa berdampak pada kesejahteraan penduduk
tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari – harinya dan apabila tidak diatasi
secara terus menerus maka akan berdampat pada kesenjangan pendapatan yang
akan berdampak terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah.
Berdasarkan dari penjelasan diatas, disini penelitih tertarik untuk
melakukan penelitihan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di 12
provinsi Indonesia Timur dengan judul “PENGARUH DEMOKRASI,
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN INDONESIA TIMUR”.
6
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dikemukan maka penelitih menalaah beberapa
rumusan masalah, diataranya:
1. Bagaimana pengaruh indeks demokrasi Indonesia terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan 12 provinsi di Indonesia Timur pada tahun 2009 – 2018?
2. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan 12 provinsi di Indonesia Timur pada tahun 2009 – 2018?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan 12 provinsi di Indonesia Timur pada tahun 2009 – 2018?
4. Bagaimana pengaruh indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan
tingkat pengangguran secara bersama-sama terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan 12 provinsi di Indonesia Timur pada tahun 2009 – 2018?
C. Tujuan Penelitian
Adapun dari tujuan penelitihan ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks demokrasi Indonesia terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan 12 provinsi di Indonesia Timur pada tahun
2009 – 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh angka harapan hidup terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan 12 provinsi di Indonesia Timur pada tahun
2009 – 2018.
7
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 12 provinsi di Indonesia Timur
pada tahun 2009 – 2018.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks demokrasi Indonesia, angka
harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 12 provinsi di Indonesia Timur
pada tahun 2009 – 2018.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mempunyai beberapa manfaat baik bagi
penulis maupun pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang dapat diambil
adalah:
1. Sebagai sumber masukan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan,
terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Sebagai tambahan refrensi dan juga informasi bagi penelitihan-penelitihan
yang terkait dengan ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah
tersebut.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Terkait dengan Variabel Penelitihan
1. Ketimpangan Ditribusi Pendapatan
Terdapat berbagai macam definisi dari ketimpangan distribusi pendapatan,
dan sebagain besar dikaitkan dengan aspek ekonomi. Definisi dari ketimpangan
distribusi pendapatan adalah keadaan dimana hasil dari pembangunan suatu negara
belum dapat dinikmati oleh rakyatnya secara merata atau keseluruhan.
Ketimpangan distribusi pendapatan sering kali diartikan ketidakmakmuran
pendapatan diseluruh kalangan masyrakat baik itu dalam bentuk kepemilikan
masyrakat individu maupun kepemilikian faktor – faktor produksi (Todaro, 2000).
Distribusi Pendapatan juga menggambarkan bagaimana pembagian hasil
pembangunan agregat suatu negara di lingkungan masyrakat dapat distribusikan
secara merata sehingga tidak terjadi ketimpangan (Dumairy, 1996). Saat bekerja
seorang tenaga kerja menerima pengahasilan secara individu. Tingkat pendapatan
yang diterima oleh tenaga kerja merefleksikan produktifitas mereka, yang semakin
produktif dalam bekerja maka akan memeperoleh kesempatan pendapatan yang
lebih tinggi. Menurut (Todaro & Smith, 2006) terdapat dua kelompok besar dalam
membedakan ukuran distribusi pendapatan yaitu distribusi pendapatan individu dan
distribusi pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan individu adalah ukuran
9
yang paling umum digunakan oleh para pengamat ekonomi karena menggambarkan
dengan jelas bagaimana pendapatan secara individu dan kejadian ketimpangan
antar individu. Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau
dari tiga segi berikut ini:
a. Distribusi pendapatan diantara golongan pendapatan (Size Distribution of
Income) atau ketimpangan relative.
b. Distribusi pendapatan di antara daerah (Regional Income Disparities).
Ketimpangan antar daerah terjadi karena adanya perbedaan sumber daya
alam dan belum merata penyebaran dari hasil sumber daya alam tersebut
secara keseluruhan.
c. Distribusi pendapatan di antara daerah perkotaan dan perdesaan (Urban
Rural Income Dsiparaties). Menurut Word Bank, pembangunan ekonomi
di Indonesia memperliatkan urban bias yang tercermin dari pembangunan
daerah perkotaan yang mana telah mentransformasikan sektor-sektor
pertanian ke sektor industri tanpa melakuakn penyesuaian terlebih dahulu
sehingga berisiko menyebabkan ketimpangan semakin meningkat.
Pada tahap awal ketimpangan pendapatan antara sektor industri modern
dengan sektor pertanian mengalami peningkatan dengan cepat namun sebelum
kemudian mengalami penyusutan. Ketimpangan pendapatan cenderung lebih tinggi
pada daerah dengan sektor industri modern daripada suatu daerah yang
menggunakan sektor pertanian yang relatif tetap (Todaro, 2006). Kuznet juga
10
mengungkap bahwa ketimpangan dalam pendapatan ditahap awal cenderung
semakin meningkat karena adanya perekonomian yang mengalami penurunan yang
cukup besar dalam pendistribusian pendapatan, kemudian setelah tahap
pembangunan berikutnya ketimpangan pendapatan cenderung menurun karena
distribusi pendapatan sudah lebih merata.
Permasalahan dalam pembangunan antar derah ini diakibatkan adanya
sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang berbeda di setip daerah
sehingga proses pembangunan di setiap daerah juga mengalami perbedaan yang
kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antar daerah
(Hutabarat, 2014). Menurut (Sukirno, 2006) distribusi pendapatan terdapat dua
yaitu distribusi pendapatan relatif yang merupakan perbandingan antara total
pendapatan yang sudah diterima oleh sekelompok penerima pendapatan tersebut,
sedangkan distribusi pendapatan mutlak merupakan persentase masyarakat yang
mendapatkan pendapatan yang mencapai pendapatan yang tertentu ataupun kurang
dari padanya. Pemetaan dalam distribusi pendapatandalam distribusi pendapatan
ada tiga kategori yaitu pembagian distribusi pendapatan antar golongan masyarakat
pebagian distribusi pendapatan antardaerah desa dan kota, serta pembagian distribui
pendapatan antar wilayah kabupaten/kota (Dumairy, 1996).
Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan tolak ukur kemiskinan
relatif yang perlu diperhatikan karena merupakan aspek kemiskinan. Oleh karena
itu, data pendapatan sulit diperoleh dan cara dalam mengukur distribusi pendapatan
11
𝑖=1
selama ini menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang biasa digunakan untuk
merefleksikan ketimpangan pendapatan antara lain Indeks Gini (Gini Rasio),
ukuran dari Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L. Namun dalam penelitihan ini
penulis menggunakan koefesien gini atau indeks gini (gini rasio) sebagai refleksi
dari ketimpangan distribusi pendapatan.
Indeks Gini adalah suatu koefisien yang berkisaran atara nol (kemerataan
sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna), di mana semakin besar
koefisienya atau mendekati satu maka dapat dinyatakan distribusi pendapatan
semakin timpang begitu pula sebaliknya apabila koefisien gininya semakin kecil
dan mendekati nol dapat dinyatakan distribusi pendapatan semakin merata. Indeks
gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini dapat dihitung dengan
rumus sebagai berikut:
IG = 1 - ∑𝑛 𝑓𝑝𝑖 ∗ (𝐹𝑐𝑖 + 𝐹𝑐𝑖−1)
IG: Indeks Gini (Gini Ratio)
fpi : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
Fci : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
Fci-1 : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)
Indeks gini ini merupakan ukuran statistik yang secara ilmiah dengan
variabilitas dan ukuran normatif untuk menggukur ketimpangan distribusi
12
pendapatan (Yithazki, 2002) mengungkapan kelebihan utama indeks gini sebagai
berikut:
1. Sebagai ukuran statistik untuk variabelitas, indeks gini bisa digunakan untuk
menghitung pendapatan negatif, ini adalah salah satu yang tidak dimiliki
oleh Sebagian alat ukur lainya.
2. Indeks gini memiliki dasar teori yang kuat. Sebagai indeks normatif, indeks
gini bisa merepresentasikan teori kemiskinan relatif. Indeks gini juga bisa
diturunkan sebagai ukuran ketimpangan berdasarkan aksioma keadian
sosial.
3. Indeks gini juga bisa digambarkan secara geometris sehingga lebih muda
untuk diamati dan dianalisis.
2. Demokrasi
Pada dasarnya demokrasi dapat dikatakan sebagai pengaturan institusional
keputusan politik dihasilkan dari kemmampuan tiap individu untuk dapat
menentukan pilihanya sendiri (Schumpeter, 1974). Maka kesimpulanya menurut
(Schmitter & Karl, 1991) Demokrasi adalah sistem pemerintahaan dimana
pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah
publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi
dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.
Demokrasi pada dasarnya mengalami varian dalam praktiknya hampir semua
13
orang sepakat bahwa kata kunci demokrasi adalah rakyat. Pengalaman Panjang
Indoensia menjadi negara Demokrasi membuktikan klaim bahwa sebagai negara
Demokrasi sudah menjadi komitmen kolektif diantara elit bangs aini, nyatanya
Ketika di praktikan menjadi berbeda dari satu rezim ke rezimlainya. Menurut (Held,
2007) Demokrasi yang dimaknai sebagai pemerintahan oleh rakyat mengandung
muatan bernama kesetaraan politik. Demokrasi tidak hanya mewakili satu dari nilai
lainya seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, tetapi juga menghubungkan dan
menegahi bebagai permasalahan yang saling bertentangan. Demokrasi menurut
Held tidak hanya soal bebas dan setara, tetapi bagaimana meletakan dasar yang
tepat dalam mempertahankan dialog public, suatu kondisi dimana berbagai isu-isu
substanntif mendapat lebih banyka kesempatan untuk dipertimbangkan,
didiskusikan, dan diselesaikan. Menurut (Dahl , 1971) mengidentifikasi kriteria
untuk demokrasi yaitu:
1. Keputusan pemerintah dalam membuat kebijakan diambil secara
konsitituional oleh orang-orang yang terpilih dalam pemilu;
2. Pemilu yang diadakan secara berkala, bebas dan adil;
3. Pemilu adalah orang dewasa yang mempunyai hak memilih dalam
pemilu;
4. Hak untuk memperoleh jabatan public;
5. Mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang tidak dikuasai oleh
pemerintah maupun golongan tertentu;
14
6. Mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang tidak dikuasai oleh
pemerintah maupun golongan tertentu;
7. Kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi;
Menurut (Amartya Sen, 1999) Demokrasi adalah nilai universal, suatu
konsep yang dapat dan harusnya diterapkan oleh semua negara didunia ini. Nilai-
nilai utama dalam demokrasi meliputi:
1. Pentingnya hakikat kehidupan manusia (instrinsic importance in human
life), sehingga sebagai manusia yang utuh, warga negara dapat
menjalankan partisipasi politik dengan bebas.
2. Berperan dalam menggerakan politik (instrumental role in generation
political incentives), sehingga pemerintah bertanggung jawab
memberikan ruang terhadap peran warga negara dalam kehidupan
politik.
3. Peran kontruktif dalam merumuskan nilai-nilai (constructive function in
the formulation of values), bahwa ssetiap bangsa dapat membangun
kesepahaman mengenai kebutuhan, hak dan kewajiban.
2.1 Demokrasi Ekonomi
Demokrasi*Ekonomi*dapat*diartikan*sebagai*kedaulatan*ekonomi*yang
berada*ditangan*rakyat. Konsep dasar ekonomi demokrasi oleh Ikatan Sarjana
Ekonomi Indeonesia (ISEI) pada tahun 1990 yang diformulasikan secara garis besar
yaitu: (1) Penjabaran Demokrasi Ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi nasional.
15
(2) Penjabaran demokokrasi eknomi dalam format program-program
pelaksanaanya.
Landasan konstusional demokrasi ekonomi adalah pasal 33 UUD 1945 dan
landasan idiologinya adalah Pancasila. Namun walaupun belum ada penjabaran
kongkrit mengenai demokrasi ekonomi, namun menurut GBHN/TAP MPR IV
1978 dampak positif Demokrasi Ekonomi yaitu:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas nama kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk
pemufakatan Lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan
terhadap kebijaksanaanya ada pada Lembaga perwakilan rakyat juga,
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
dikehendaki serta mempunyai ha katas pekerjaan dan penghidupan yang
layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan masyarakat
7. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan
sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
16
8. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
Demokrasi ekonomi menghindari terjadinya sistem ekonomi liberalism,
etatisme, dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli.
sistem ekonomi liberalism harus dihindari karena menimbulkan eksploitasi dan
penghisapan terhadap sesama manusia. Sistem etatisme dimana ekonomi dikuasai
oleh negara juga harus dihindari, karena etatisme dapat mematikan usaha-usaha
di luar sektor negara seperti usaha swasta, koperasi, dan usaha kecil.
Pelaksanaan demokrasi ekonomi baru mencapai tujuannya, bila pemerintah
benar-benar menjalankan demokrasi politik yang merupakan prasyarat bagi
berjalannya demokrasi ekonomi. Lebih lanjut, diperlukan adanya kesejajaran
antara sistem politik dan sistem ekonomi yang dianut dan menjadi landasan bagi
sistem ekonomi nasional. Tanpa adanya kesejajaran antara sistem politik dan
sistem ekonomi, maka penjabaran nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam
keseluruhan sistem perekonomian nasional hanya merupakan sebuah mitos
belaka.
2.2 Keterkaitan antara Sistem Politik dan Sistem Ekonomi
Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sistem politik nasional cenderung
berada di antara dua kutub sistem politik yaitu antara kutub libelism dan kutub
sosialism. Sejalan dengan pergerakan arah sistem politik nasional, sistem ekonomi
nasional juga bergerak di antara dua kutub sistem ekonomi, yaitu antara kutub
ekonomi kapitalis dan kutub ekonomi terpusat (Gossman , 2001).
17
Pada periode ekonomi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung
mengarah ke sistem ekonomi terpusat. Setelah berakhirnya masa demokrasi
terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung berkiblat kepada sistem ekonomi
kapitalis. Ketika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi kapitalis maka
demokrasi ekonomi akan sulit terwujud, karena dalam sistem ekonomi liberalis-
kapitalistik akan terjadi penghisapan terhadap yang lemah dan pemusatan kekuatan
ekonomi hanya berada pada sekelompok orang. Sebaliknya jika sistem ekonomi
mengarah ke sistem ekonomi terpusat, maka akan terjadi penguasaan oleh negara
yang berlebihan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi individu dan badan
usaha lainnya di luar sektor negara.
Pelaksanaan demokrasi ekonomi baru mencapai tujuannya bila terdapat
kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi. Sistem politik yang
demokratis akan memberikan iklim yang kondusif bagi terwujudnya demokrasi
ekonomi. Dengan lain perkataan, demokrasi politik yang merupakan prasyarat bagi
berjalannya demokrasi ekonomi. Tanpa adanya kesejajaran antara sistem politik
dan sistem ekonomi, maka penjabaran nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam
keseluruhan sistem perekonomian nasional hanya merupakan sebuah mitos belaka.
2.3 Keterkaitan antara Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi
Kerayatan.
Sistem Ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran (mixed
economy) yang memiliki unsur-unsur sistem ekonomi kapitalistik (mekanisme
18
pasar) dan unsur-unsur sistem ekonomi terpusat (pengaturan oleh negara). Sebagai
sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi nasional berada di kisaran mekanisme
pasar dan kontrol oleh negara sebagai stabilisator, dinamisator dan regulator.
Sistem mekanisme pasar merupakan unsur sistem ekonomi nasional yang cukup
penting, karena sistem perekonomian bekerja menurut mekanisme pasar. Namun
sesuai dengan jiwa dan semangat Demokrasi Ekonomi, peran sistem ekonomi pasar
dibatasi untuk tidak menjurus pada free ligft liberalism yang menimbulkan
eksploitasi terhadap mereka yang lemah dan miskin serta mencegah terjadinya
pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir orang. Peran negara dalam
perekonomian dibatasi hanya sebagai stabilisator, dinamisator, dan regulator.
Meskipun negara berhak menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun kekuasaan negara dibatasi oleh
syarat dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini,
peran negara lebih berfungsi sebagai pelaksana keadilan sosial dan bukan fungsi
penguasaan terhadap cabangcabang produksi.
Sistem ekonomi nasional disamping ditafsirkan sebagai Sistem Ekonomi
Campuran juga ditafsirkan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarto menggali
landasan filosofis dari sistem ekonomi nasional dan kemudian menyimpulkan
bahwa, Sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasarkan
Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Selanjutnya Mubyarto menamakan sistem
ekonomi nasional dengan sebutan Sistem Ekonomi Pancasila.
19
Menurut Pandangan (Mubyarto, 1994). Sistem Ekonomi Pancasila yaitu:
1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2. Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan
keadaan kemerataan sosial ekonomi.
3. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional
yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap
kebijaksanaan ekonomi.
4. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional.
5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme
kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan
sosial dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan
ekonomi.
Lebih lanjut, Sri-Edi (Swasono, 1988) yang mengulas tentang orientasi
Ekonomi Pancasila menyimpulkan bahwa Ekonomi Pancasila adalah Ekonomi
Sosialis Indonesia yaitu ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan yang Maha
Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan keadilan sosial. Di samping
dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Pancasila, sistem ekonomi nasional
belakangan ini juga populer dengan sebutan Sistem Ekonomi Kerakyatan. Undang-
undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional Tahun 2000-
2004 menyebutkan 5 ciri sistem ekonomi kerakyatan yaitu:
20
1. Penegakan prinsip keadilan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap
yang lemah.
2. Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh
semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya.
3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah
pasa.
4. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat yang sangat terkait dengan
pembangunan pedesaan,
5. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumberdaya alam lainnya, seperti
hutan, laut, air, udara, dan mineral secara adil, transparan, dan produktif
dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat
masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Penegakan prinsip keadilan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap
yang lemah sebagai ciri utama Sistem Ekonomi Kerakyatan dijiwai oleh semangat
untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang
disertai keberpihakan terhadap yang lemah adalah langkah yang amat penting
dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan membatasi pemusatan
kekuatan ekonomi pada segelintir orang. Keberpihakan terhadap yang lemah berarti
memberikan berbagai kemudahan fasilitas, akses modal, dan pendidikan, dan
perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.
21
Sejauhmana prinsip keadilan demokrasi ekonomi sebagai ciri utama Sistem
Ekonomi Kerakyatan telah diwujudkan dalam keseluruhan kehidupan ekonomi
nasional dapat dilihat dari perkembangan tingkat kesenjangan dan distribusi
pendapatan. Bila tingkat kesenjangan dan distribusi pendapatan semakin membaik
berarti prinsip keadilan demokrasi ekonomi sudah mewarnai kehidupan ekonomi
nasional dan sebaliknya. Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, masalah kesenjangan
dan distribusi pendapatan merupakan tujuan utama dalam rangka mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada artinya pertumbuhan, kalau
kemajuan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir golongan saja. Pertumbuhan
haruslah disertai dengan pemerataan, bahkan pemerataan harus dijadikan sasaran
utama pembangunan ekonomi nasional.
2.4 Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur objektif dan empirik
terhadap kondisi demokrasi dan sistem politik yang ada di Indonesia (BPS, 2015).
Indeks demokrasi adalah alat pengukuran yang dibangun dengan latar belakang
keadaan sosial politik di Indonesia. Oleh karena itu dalam merumuskan konsep
demokrasi maupun metode pengukuranya mempertimbangkan ke keadaan
persoalan bangsa.
Indeks demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukan
tingkat perkembangan demokrasi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia
berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan
22
demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah
aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Manfaatnya antara lain, (i)
mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi, (ii) mengukur
perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, (iii) memperoleh
gambaran tingkat perkembangan demokrasi antar provinsi.
Maka untuk Menyusun indeks demokrasi Indonesia (IDI) disepakati menjadi
tiga aspek yang disejikan sebagai objek kajian antara lain (Rauf, et al., 2009) :
1. Apek Kebabasan Sipil (Civil Liberties)
Aspek kebebasan sipil didefinisikan sebagai kebebasan individu atau
warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat,
berpedapat dan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan
pengekangan yang berasal dari individu atau warga negara lainya,
kekuasaan negara dan kelompok tertentu.
2. Aspek Hak-Hak Politik (Political Rights)
Aspek hak-hak politik adalah hak-hak untuk memberikan suara, hak-hak
untuk memperebutkan jabatan public, hak-hak berkompetisi dalam
memperebutkan suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan
kebijakan pemerintahan berdasarkan suara atau pilihan public.
3. Aspek Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy)
Aspek lembaga demokrasi didefinikan Insitusi atau Lembaga yang bekerja
untuk menompang terbentuknya dan bekerjanya sistem politik yang
23
demokratis meliputi antara lain: Lembaga Eksekutif dan Lembaga
Yudikatif maupun pada tataran insfratrukstur seperti Pemilu, Partai Politi,
Media Massa, dan Kelompok yang berkepentingan.
3. Pembangunan Manusia
Pembanguanan manusia merupakan proses perluasan pilihan untuk manusia,
terutama untuk mendapatkan hasil dari pembangunan seperti memperoleh
kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Pada tahun 1990 UNDP (United Nations
Development Programme) mengeluarkan konsep pembangunan manusia (Human
Development) yang diartikan sebagai pengembangan kemampuan dan keahlian
dengan meningkatkan kesehatan dan pengetahuan. Sehingga dapat menghasilkan
keterampilan juga yang akan dimanfaatkan oleh negara keterampilan mereka,
sesuai dengan laporan yang diterbitkan oleh UNDP tahun 1995 (Moustafa & Abott
, 2015) berikut ini kosep dari pembangunan manusia.
a. Pembanguanan mengutamakan penduduk sebgai pusat-nya.
b. Pembangunan yang dimaksudkan bertujuan untuk memperbesar pilihan
bagi penduduk bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan.
c. Pembangunan manusia memperhatikan upaya-upaya memanfaatkan
kemampuan atau kapasiatas manusia tersebut.
d. Pembanguanan manusia mempunyai empat pilar dalam prosesnya, yang
pertama produktifitas, yang kedua adalah pemerataan, yang ketiga adalah
kesinambungan dan yang terkahir adalah pemberdayaan.
24
Dalam Human Development Report (HDR) yang dikeluarkan oleh UNDP
(UNDP, 1995), menjelaskan, bahwa untuk dapat bisa memperluas pilihan- pilihan
manusia di suatu negara, konsep pembangunan manusia yang diterapakan harus
bisa mencakup empat dimensi yang tidak terpisahkan dan saling
berkesinambungan. Ada empat unsur pokok/dimensi yang perlu diperhatikan untuk
menjamin tercapainya tujuan pembanguna manusia/human development, sesuai
dengan konsep di atas (UNDP, 1995) sebagai berikut:
a. Produktivitas/Productivity
Setiap individu diharuskan untuk meningkatkan produktifitas mereka
masing-masing. Selanjutnya berpartisipasi penuh dalam proses mencari
penghasilan serta lapangan kerja. Dikarenakan, pembangunan ekonomi
merupakan bagian dari model pembangunan manusia.
b. Pemerataan/Equality
Setiap individu mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang
adil. Semua hambatan terhadap peluang yang ia miliki, baik dari segi
ekonomi dan politik, harus dihapuskan. Pada akhirnya individu tersebut
dapat berpatisipasi di dalam negara dan memperoleh mandaat dari peuang-
peluang mereka.
c. Kesinambungan/Sustainability
Akses-akses pemerataan, seperti pemerataan memperoleh kesempatan kerja,
25
harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk
beberapa generasi kedepannya. Ber-kesinambungan ini harus dibuat merata
dari semua jenis pemodalan baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup.
d. Pemberdayaan/Empowerment
Pembangunan diciptakan oleh masyarakat, semakin terampil suatu
individu maka pembanguan akan lebih baik. Masyarakat diharuskan untuk
berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses- proses
ekonomi agar pembangunan tercipta dan kehidupan mereka sejahtera.
Indeks yang mengukur kualiatas sumber daya manusia berdasarkan harapan
hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua daerah itulah yang
dimaksud Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia ialah
indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasakan kualitas
hidup, dan ukuran standar hidup. Menurut BPS (BPS, 2008) IPM dibangun
berdasarkan tiga dimensi yaitu: (i) umur Panjang dan sehat, (ii) pengetahuan dan
(iii) standar kehidupan yang layak. Dari ketiga dimensi tersebut memiliki dimensi
pengertian terlalu luas, maka untuk mempersempit dimensi tersebut dikeluarkan
pendekatan-pendekatan untuk mrmpermudah mengukur dimensi tersebut. Untuk
mengukur dimensi kesehatan, dapat menggunakan angka umur harapan hidup.
Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan dapat menggunakan gabungan
indicator antara angka melek huruf serta lama bersekola. Sementara itu yang
26
terkahir, untuk mengukur standar hidup layak dapat mengguanakan indicator
kemmpuan daya beli masyrakat.
3.1 Keterkaitan Kesehatan dalam Pembangunan Manusia
Menurut Notoatmodjo (Notoadmodjo, 2007) mutu manusia dilihat dari sisi
kesehatannya. Karena menurut beliau kesehatan adalah salah satu faktor yang
mempengarui kualitas sumber daya manusia, dengan kata lain kesehatan adalah
salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan
kalori, gizi, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya akan membuat derajat
kesehatan bagi suatu populasi akan menyebabkan kualitas manusia rendah serta
tingkat mental yang rendah yang beroengaruh terhadap produktifitas seseorang.
persyaratan bagi suatu negara dalam meningkatkan produktifitas
masyarakatnya adalah dengan memenuhi salah satu hak dasar mereka, salah satu
hak dasar rakyat adalah mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik.
Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan adalah salah satu cara dalam
memenuhi salah satu hak dasar tersebut. Pengeluaran pemerintah pada sektor
kesehatan digunakan untuk melihat capaiannya terhadap dimesi IPM yang pertama,
yaitu hidup sehat dan umur Panjang.
Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar, ada dua jenis pelayanan yang
dibutuhkan masyarakat, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan juga pelayanan
fasilitas umum (Mahmudi, 2007). Ketika kebutuhan dasar suatu individu sudah
tercukupi, maka dengan sendirinya individu tersebut akan lebih produktif dalam
27
memenuhi kegiatan ekonomi lainnya (Todaro & Smith, 2003). Presfektif
Pembangunan Manusia yang berdasarkan kebutuhan dasar (basic needs), yaitu
pembangunan yang lebih concern pada pelayanan kebutuhan dasar demi mencapai
kesejahteraan (Ginanjar, 1997). Kesehatan juga adalah satu dimensi pembangunan
manusia yang dibuat oleh UNDP, dimana keshatan yang telah tercukupi akan
dengan sendirinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia-nya.
3.2 Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang
masih akan dijalani seseorang pada suatu umur x adalah rata-rata hidup yang masih
akan dijalani seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun
tertentu, dalam situasi mortalias yang berlak di lingkungan masyrakat. Angka
harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan mingkatkan derajat
Kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah disuatu daerah harus
diikuti dengan program pembangunan Kesehatan, dan program sosial lainya
termasuk Kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk progam
pemberantasan kemiskinan.
Angka harapan hidup (AHH), dijadikan indicator dalam mengukur Kesehatan
suatu individu di suatu daerah. AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang
akan ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan diartikan sebagai umur
yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada waktu tertentu, AHH dihitung
menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data
28
yang digunakan dalam perhitungan AHH yaitu anak lahir hidup (AHL) dan anak
masih hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks haraoan hidup
digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai UNDP, dimana angka tertinggi
sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun
(standar UNDP). Usia harapan hidup dapat Panjang jika status Kesehatan, gizi dan
lingkungan yang baik.
Angka harapan hidup dijadikan indikator dalam mengukur tingkat kesehatan
suatu individu disuatu daerah. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun
hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu (BPS,
2008). Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan
meningkatkan derajat kesehatam pada khusunya. Angka harapan hidup yang rendah
disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program
sosial lainya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk
program pemberantasan kemiskinan yang berdampak pada ketimpangan distribusi
pendapatan. Sementara itu menurut Mungkasa (2019) peningkatan kualitas
kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berati mengurangi
ketimpangan distribusi pendapatan di masa yang akan datang.
4. Ketenagakerjaan
Pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja, baik itu di
perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintahaan. Perusahaan melakukan
29
aktivitas ekonomi seperti produksi atau menghasilkan barang dan jasa memerlukan
tenaga kerja yang merupakan bagian dari proses produksi. Instansi pemerintahan
yang bekerja melayani masyrakat juga memerulukan pekerja untuk melayani suatu
proses dari berjalan suatu sistem. Menurut sukirno (Sukirno , 2002). Angkatan kerja
dapat didefinisikan sebagai jumlah angkatan kerja yang ada dalam ruang lingkup
perkeonomian dalam kurung waktu tertentu yang digolongkan menjadi kelompok
yang sedang bekerja dan kelompok yang sedang menganggur namun sedang
mencari pekerjaan.
Tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang
Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga
kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas
umur maksimum. Jadi setiap orang atau penduduk yang berusia 10 tahun keatas
tergolong tenaga kerja.
Tenaga kerja sendiri terbagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan
bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam
usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak
bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja
30
adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak
mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan yaitu orang yang
kegiatannya sekolah (pelajar/mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima
pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (Sakernas,
2011).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS 2019) Pengangguran terdiri dari:
a. Mereka yang tak punya pekerjaan dari mencari pekerjaan.
b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena
merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja.
4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tenaga kerja menurut UU No13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang
Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sediri maupun
untuk masyrakat, sedangkan menuru Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyrakat. Batas
usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur
maksimum. Jadi setiap orang atau penduduk berusia 10 tahun keatas tergolong
tenaga kerja.
31
Tenaga kerja sendiri terbagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan
bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam
usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak
bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja
adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak
mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan yaitu orang yang
kegiatannya sekolah (pelajar/mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima
pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya.
Jika dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional,
yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam
angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah
tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Maka
menurut sebab terjadinya, pengangguran digolongkan kepada tiga jenis yaitu:
a. Pengangguran friksional Pengangguran friksional adalah pengangguran
yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja
dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk
sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau
terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran
friksional tidak bisa dielakkan dari perekonomian yang sedang berubah.
Untuk beberapa alas an, jenis-jenis barang yang dikonsumsi perusahaan dan
rumah tangga bervariasi sepanjang waktu. Ketika permintaan terhadap
barang bergeser, begitu pula perminttan terhadap tenaa kerja yang
32
memproduksi barang-barang tersebut.
b. Pengangguran struktural Pengangguran struktural terjadi karena ada
problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur
yang demikian memerlukan perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja
yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan
diri dengan ketrampilan baru tersebut.
c. Pengangguran konjungtur Pengangguran konjungtur terjadi karena
kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran
dalam permintaan agregat.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS 2019), Tingkat pengangguran terbuka
adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Pengganguran adalah suatu kondisi dimana individu anggkatan kerja yang
menginginkan pekerjaan tapi belum mendapatkanya (Sukirno, 2006). Segala upaya
untuk menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan ketimpangan distribusi
pendapatan adalah tujuan yang sama pentingnya. Secara teori jika masyrakat tidak
menganggur maka mereka memiliki pekerjaan dan pendapatan, dan pendapatan
yang diminiki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika
kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi maka dipastikan orang tersebut tidak miskin
dan dapat dikategorikan tingkat pengangguran akan semakin menurun yang
berpengaruh terhadap kesempatan kerja yang akan semakin meningkat, dan pada
akhirnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun.
33
Tingkat pengangguran terbuka memberikan idikasi tentang usia penduduk
usia kerja temrasuk dalam kelompok penganggur. Tingkat pengangguran kerja
diukur sebagai presentase jumlah penganggur terhadao jumlah Angkatan kerja.
Untuk mengungukur tingkat pengangguran terbyka pada suatu wilayah bisa didapat
dari presentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja dan
dinyatakan dalam persen.
𝑻𝑷𝑻 =𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒓
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂 𝑿 𝟏𝟎𝟎
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan
banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan
kerja. Pengangguran terbuka (open unemployment) didasarkan pada konsep
seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan
pertama kali maupun yang sedang bekerja sebelumnya. Sedang pekerja yang
digolongkan setengah penganguran (underemployment) adalah pekerja yang masih
mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja
rendah (di bawah sepertiga jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35
jam dalam seminggu). Namun masih mau menerima pekerjaan, serta mereka yang
tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan itu. Pekerja digolongkan
setengah pengangguran parah (severely underemployment) bila ia termasuk
setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu.
Menurut BPS, Pengangguran terbuka terdiri atas:
34
1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha
3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja
Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru
menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderung mereka yang
baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi
mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja disektor modern atau di kantor.
Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu untuk beberapa lama.
Tidak tertutup kemungkingan mereka berusaha mencari pekerjaan itu di kota atau
di provinsi atau daerah yang kegiatan industry telah berkembang. Ini yang
menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau daerah
yang kegiatan industry atau sektor modern telah berkembang.17 Sebaliknya angka
pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonomi masih
bertumpu pada sektor pertanian. Apalagi tingkat pendidikan di daerah tersebut
rendah. Pada umumnya, mereka yang berpendidikan rendah bersedia bekerja apa
saja untuk menopang kehidupan. Bila sektor pertanian kurang dapat menjamin
kelangsungan hidup, mereka bersedia berusaha di kantor informal. Mereka tidak
memperdulikan apakah jam kerja panjang atau penghasilan rendah. Bagi mereka
yang penting dapat bertahan hidup
Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek
dimana dua aspek tersebut yaitu:
35
a. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian Tingkat pengangguran yang
relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan
ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan
berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh
masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan
sebagai berikut:
1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat
kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran
bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat
akan lebih rendah daripada pendapatan pendapatan potensial (pendapatan
yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh
masyarakat pun akan lebih rendah.
2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang.
Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan
dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin
sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi
pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan
terus menurun.
3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran
menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama,
pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-
mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan
36
kelesuan berkurang. Kegiatan Keuntungan perusahaan yang rendah
menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.
b. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat Pengangguran akan
mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat.
Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:
1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.
2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan
dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila
keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.
3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.
Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat
menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.
37
B. Tinjauan Kajian Terdahulu
Tabel 2. 1 Tinjaun Kajian Terdahulu
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
1 Analisis
Pengaruh
Pertumbuhan
Ekonomi,
Investasi dan IPM
terhadap
Ketimpangan
Pendapatan Antar
Daerah di
Provinsi Jawa
Tengah tahun
2005-2012
a.Variabel
Depeden
•
Ketimpanga
n Distribusi
Pendapatan
b.Variabel
Independen
• Pertumbuhan
Ekonomi
• Investasi
a. Variabel
pertumbuhan
ekonomi tidak
berpengaruh
signifikan
b. Variabel IPM
tidak berpengaruh
signifikan
c. Variabel
investasi
Variabel
Indepeden:
Pertumbuhan
Ekonomi dan
Investasi
Periode: 2005-
2012
Objek
Penelitihan:
Jawa Tengah
38
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
(Muhammad
Haris Hidayat,
2014)
• IPM
Alat Analisis:
Panel Data
menggunakan
Fixed Effect
Model (FEM)
berpengaruh
negatif signifikan
2 Analisis Faktor-
Faktor yang
Mempengarui
Ketimpangan
Distribusi
Pendapatan di
Pulau Jawa tahun
a.Variabel
Depeden
• Indeks Gini
b.Variabel
Indepeden
a.Variabel PDRB
perkapita
berpengaruh positif
signifikan
b. Variabel
populasi penduduk
Variabeel
Indepeden:
PDRB Per
kapita,
Populasi
Penduduk. Dan
Derajat
39
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
2007-2013 (Ani
Nurlali, 2016)
• PDRB per
kapita
• Populasi
Penduduk
• Tingkat
Pengangguran
Terbuka
• Derajat
Desentralisasi
Fiskal
berpengaruh positif
signifikan
c. Variabel TPT
berpengaruh positif
signifikan
d. Variabel
derajat fiskal tidak
berpengaruh
signifikan
Desentralisasi
Fiskal
Periode: 2007-
2013
Objek
Penelitihan:
Pulau Jawa
40
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
3 Ketimpangan
Pendapatan
Provinsi Jawa
Timur dan
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruinya
(Muhammad
Arif, 2017)
a.Variabel
Independen
•
Ketimpanga
n Distribusi
Pendaatan
b.Variabel
Depeden
• IPM
• Pertumbuhan
Ekonomi
a. Variabel IPM
berpengaruh positif
signifikan
b. Variabel
Pertumbuhan
Ekonomi
berpengaruh
negatif signifikan
c. Variabel tenaga
kerja berpengaruh
negatif signifikan
Variabel
Indepeden:
Pertumbuhan
Ekonomi,
Tenaga Kerja,
dan Jumlah
Penduduk
Metode:
Random Effect
Model (REM)
Objek: Jawa
Timur
41
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
• Tenaga
Kerja
• Jumlah
Penduduk
Alat Analisis:
Panel Data
menggunakan
Random Effect
Model (REM)
d. Variabel jumlah
penduduk
berpengaruh
signifikan
4 Analisis Peran
Pendidikan dan
Ketangakerjaan
.Variabel
Depeden
• Indeks Gini
a. Variabel rata-rata
lama sekolah
Variabel
Indepeden:
Rata-rata lama
42
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
terhhadap
Ketimpangan
Distribusi
Pendapatan di
Indonesia (Rara
Min Arsyillah,
2019)
b.Variabel
Independen
• Rata-Rata
Lama
Sekolah
• Angka
Partisipasi
Sekolah
• Tingkat
Partisipasi
Sekolah
berpengaruh
negatif signifikan
b. Variabel angka
partisipasi
sekolah
berpengaruh
positf signifikan
c. Variabel tingkat
partisipasi
sekolah
berpengaruh
positif signifikan
sekolah, Angka
Partisipasi
Sekolah, dan
Tingkat
Partisipasi
Sekolah
Periode: 2013-
2017
Objek:
Indonesia
43
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
• Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja
Alat Analisis:
Panel Data
menggunakan
Fixed Effect
Model (FEM)
d. Variabel tingkat
partisipasi
angkatan kerja
berpengaruh
positif
signifikan
5 Effect of
Education and
Globalisation on
Income
a.Variabel
Dependen
• Indeks Gini
a. Ketimpangan
Pendidakan
berpengaruh
ketidak adailan
Variabel
Indepeden:
GDP
perkapita,
44
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
Distribution
(Kang H
Park,2013)
b. Variabel
Indepeden
• GDP
perkapita
•
Ketimpanga
n Pendidikan
• Kebebasan
Ekonomi
• Tingkat
Globalisasi
pendidikan
menyebabkan
ketimpangan
distribusi
pendapatan
Pendidikan,
dan
Globalisasi
Metode:
Model
Hipotesis
Kuznets
Interveted-U
(Gini= a0 + a1
lnY + a2 (lnY)
+ u)
Periode: 1970-
2012
45
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
Alat Analisis:
Model
Hipotesis
Kuznets
Interveted-U
(Gini= a0 + a1
lnY + a2 (lnY)
+ u)
Objek: 208
Negara-Negara
di Dunia
6 Democracy,
Redistribution of
Inequality (Daron
Acemogolu,
2015)
a.Variabel
depeden
• Gini Ratio
a.Indeks demokrasi
berpengaruh
negatif signifikan
b. Pendapatan asli
daerah
Variabel
Indepeden:
Retribution
Regional
46
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
b.Variabel
Independen
• Indeks
Democracy
• Retiribution
Regional
Alat Analisis:
Panel Data
menggunakan
Random Effect
Model
berpengaruh
negatif signifikan
Metode:
Random Effect
Model
47
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
7 The Effect of
Unemployment
on Labour
Earning Inquality
(Alicia
Menendez, 2000)
a.Variabel
Depeden
• Gini Ratio
b.Variabel
Independen
• Employed
• Unemployed
• Out of The
Labor Force
a. Jumlah
pengangguran
menyumbang
besar terhadap
ketimpangan
pendapatan
Variabel
Depeden:
Employed dan
Out of the
Labor Depeden
Metode:
Pooled Least
Square
48
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
Alat Analisis:
Pooled Least
Square
8 Analisi Faktor-
Faktor yang
Mempengarui
Ketimpangan di
Pulau Jawa tahun
2010-2016 (Ellza
Alfya Rahma,
2018)
a.Variabel
Depeden
• Indeks Gini
b.Variabel
Independen
•IPM
• TPT
• TPAK
a. IPM dan TPT
bepengaruh
positif
signifikan
b. TPAK
berpengaruh
Positif tidak
signifikan
Variabel
Depeden:
TPAK
Periode: 2010-
2016
Objek: Pulau
Jawa
49
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
Alat Analisis:
Fixed Effect
Model
9 Pengaruh PDRB
perkapita,
Tingkat
Kemiskinan,
Jumlah
Penduduk, dan
Tingkat
Pengangguran
Terbuka terhadap
Ketimpangan
a.Variabel
Depeden
• Indeks Gini
b.Variabel
Indepeden
• PDRB
perkapita
a. PDRB
perkapita dan
Jumlah penduduk
berpengaruh positif
tidak signifikan
b. Indeks
kedalaman
kemsiskinan dan
TPT berpengaruh
Variabel
Indepeden:
PDRB
perkapita,
Indeks
Kedalaman
Kemiskinan
dan Jumlah
Penduduk
50
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
Distribusi
Pendapatan di
Sumatera Barat
tahun 2011-2017
(Miftahurrahma,
2019)
• Indeks
Kedalaman
Kemiskinan
• Jumlah
Penduduk
• Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Alat Analisis:
Fixed Effect
Model
negatif tidak
signifikan
Periode: 2011-
2017
Objek:
Sumatera Barat
51
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
10 Analisis
Pengaruh
Desentralisasi
Fiskal terhadap
Ketimpangan
Distribusi
Pendapatan di
Indonesia
(Aditya, 2020)
a.Variabel
Depeden
• Indeks Gini
b.Variabel
Independen
• Derajat
Desentralisasi
Fiskal
• PDRB
• Total
Populasi
a. Variabel
DDF dan Total
Populasi tidak
berpengaruh
signifikan
b. PDRB
berpengaruh ngatif
signifikan
c. IDI
berpngaruh positif
signifikan
Variabel
Indepeden:
Derajat
Desentralisasi
Fiskal, PDRB,
dan Total
Populasi
Objek:
Indonesia
Periode: 2013-
2018
52
No Judul, Penulis
dan Tahun
Penelitian
Variabel
dan Alat
Analisis
Hasil Penelitihan Perbedaan
• Indeks
Demokrasi
Indonesia
Alat Analisis:
Fixed Effect
Model
C. Hubungan Antar Variabel
1. Pengaruh Indeks Demokrasi Indoneisa terhadap Ketimpangan
Distribusi Pendapatan
Pada indeks demokrasi indonesia diasumsikan sebagai alat ukur objektif dan
empirik terhadap kondisi Demokrasi dan Sistem Politik yang ada di Indonesia. Dan
Indeks Demokrasi Indonesia mereprensentasikan alat pengukuran yang dibagun
dengan latar belakang keadaan sosial politik di Indonesia. Indeks Demokrasi
Indonesia yang dimaksud adalah komponen-komponen yang terdiri dari Kebabasan
53
Sipil (Civil Libierties), Hak – Hak politik (Political Right), dan Lembaga-lembaga
Demokrasi (Intituion of democracy), Ketiga aspek demokrasi ini kemudian
dijabarkan menjadi sejumlah variabel dan indikator (Rauf, et al., 2009). Pada
penelitihan ini diasumsikan bahwa Indeks Demokrasi merpresentasikan keadan
Sosial politik dan sistem pemerintahan yang ada dinegara ini. Menurut North
(North, 1990) Peningktan Indeks Demokrasi disuatu daerah akan memeberikan
dampak baik terhadap perekonomian di masyrakat. Hak – hak politik dan hak-hak
sipil memberikan rakyat kesempatan untuk menuntut kebijakan pemerintah yang
lebih baik. Jika demokrasi dilaksanakan dengan benar maka tuntutan ini selalu
memotivasi pemerintah melakukan respon yang baik demi mensejahterahkan
rakyatnya.
Gering dkk (2015) mengukapkan bahwa pada rezim demokrasi yang baik,
demokrasi akan memberikan dampak yang baik terhadap tiga jenis modal yaitu:
manusia, sosial dan politik. Muara dari meningkatnya ketigat modal tersebut adalah
pertumbuhan ekonomi disuatu daerah yang akan meningkatkan pendapatan
masyrakatnya. Demokrasi dinilai berhasil meningkatkan modal manusia melalui
perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan harapan hidup.
Modal sosial berperan dalam menentukan produktifitas ekonomi masyrakat
54
misalnya melalui pembangunan finansial dan dampak jangka Panjang mendorong
peningkatan modal sosial. Demokrasi mempengarui modal politik melelui proses
pembelajaran para pelaku politik karena pada negara demokrasi kesempatan yang
sama diberikan untuk menjadi pelaku politik. Selain proses pembelajaran
demokrasi juga mempengaruhi kelembagaan, dimana kelembagaan berperan
meminimalkan ketidakpastian dalam meningkatkan sistem pemerintahan yang
Good Govermance. Maka pada penelitihan ini diasumsiakan bahwa indeks
demokrasi Indonesia akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan jika
diiring peran aktif pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyrakat dalam upaya
mensejahterakan masyraktanya dan peran aktif pengawasan pemerintaah untuk
meningkatkan modal manusia (Kesehatan dan Pendidikan) serta modal fisik
(Insfratrukstur Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan) yang dalam jangka
panjanganya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di suatu daerah yang
akan berdampak kepada penigkatan pendapatan yang akan mengurangi
ketimpangan distribusi pendapatan di masyrakat.
2. Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan
55
Angka Harapan Hidup suatu indikator yang merepresentasikan kualitas
kesehatan suatu masrakat di daerah karena kesehatan suatu yang penting untuk
mutu manusianya. Menurut Notoatmodjo (Notoadmodjo, 2007) mutu manusia
dilihat dari sisi kesehatannya. Karena menurut beliau kesehatan adalah salah satu
faktor yang mempengarui kualitas sumber daya manusia, dengan kata lain
kesehatan adalah salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kualitas manusia.
Kekurangan kalori, gizi, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya akan membuat
derajat kesehatan bagi suatu populasi akan menyebabkan kualitas manusia rendah
serta tingkat mental yang rendah. Menurut Todaro & Smith (Todaro & Smith, 2003)
persyaratan bagi suatu negara dalam meningkatkan produktifitas masyrakatnya
adalah dengan memenuhi salah satu hak dasar mereka, salah satu hak dasar mereka
adalah mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik agar
meningakatkan kesehatan dan manusianya. Apabila suatu masyrakat daerah
kebutuhan kalori, gizi, karbohidrat, protein terpenuhi serta pelayanan dan
fasilitasnya memadai maka akan berdampak pada kualitas kesehatan masyrakat
yang akan berpengaruh terhadap mutu manausianya serta produktifitas manusianya
dalam bekerja yang akan berdampak terhadap pendapatanya apabila dalam jangka
56
Panjang akan menghasilkan pemertaan distribusi pendapatan masyrakatnya disuatu
daerah.
3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan
Distribusi Pendapatan
Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat hubungan yang erat antara
pengangguran, kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Semakin
banyak jumlah penganguran disutau negara akan semakin banyak jumlah
maskyrakat miskinya yang akan berdampak kepada ketidakmerataan distribusi
pendapatan disuatu daerah. Hal ini juga menjadi masalah yang disebabkab
timbulnya tenaga kerja paruh waktu dan pengangguran sukarela. Tenaga paruh
waktu dapat dikatakan tidak mempunyai pendapatan sebesar tenaga kerja yang
bekerja secara normal, bahkan sering tidak dianggap sebagai pekerja karena jam
kerja yang rendah. Terdapat banyak juga pekerja penuh yang dapat dikategorikan
pengangguran tetapi memiliki pendapatan yang memadai karena dilihat dari jam
kerjanya kurang tetapi mendapatkan pendapatan yang lumayan besar. Seperti
nelayan, pedagang pasar, dan pedagang kaki lima serta yang lainya yang dapat
dikategorikan pengangguran karena jam kerjanya kurang namun pendapatan
lumayan memenuhi kebutuhan hidupnya.
57
D. Kerangka Pemikiran
Keterangan:
: Hubungan Simultan
: Hubungan Parsial
Ketimpangan Distribusi
Pendapatan (Y)
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI)
Angka Harapan Hidup
(AHH)
Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT)
58
E. Hipotesis Penelitihan
Menurut Ghozali (Ghozali, 2001), hipotesis adalah hasil praduga sementara
dan masih harus dibuktikan kebenaranya dengan uji analisis. Hipotesis di susun
berdasarkan kebenarannya dan juga sesuai dengan kerangka pemikiran serta
penelitihan terdahulu.
1. Variabel Indeks Demokrasi Indonesia memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendaptan 12 provinsi di
Indonesia Timur
2. Variabel Angka Harapan Hidup diduga memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendaptan 12 provinsi di
Indonesia Timur.
3. Variabel Indeks Angka Harapan Hidup diduga memiliki pengaruh negatif
dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendaptan 12 provinsi di
Indonesia Timur.
4. Variabel Indeks demokrasi Indonesia, Angka Harapan Hidup dan Tingkat
Pengangguran Terbuka secara bersama-sama berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 12 provinsi di
Indonesia Timur.
59
BAB III
METODELOGI PENELITIHAN
A. Ruang Lingkup Penelitihan
Penelitihan ini menganalisa apakah kualitas demokrasi, Angka Harapan
Hidup dan ketenagakerjaan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan
di Indonesia Timur. Penelitih menggunakan dua jenis variabel, yang pertama adalah
variabel depeden yang digunakan penulis adalah indeks gini (selaku y) dan variabel
independen yang digunakan dalam kelompok demokrasi di representasikan oleh
indeks demokrasi Indonesia (selaku x1), kelompok pembangunan manusia
direpresentasikan oleh angka harapan hidup (selaku x2), dan kelompok
ketenagakerjaan direpresentasikan oleh tingkat pengangguran terbuka selaku (x3).
Ruang lingkup penelitihan ini adalah Indonesia Timur dengan mengambil
sample (cross-section) 12 provinsi, dan tahun (timer series) sebanyak 10 tahun.
Dari tahun 2009-2018. Metode analisis yang akan penelitih gunakan adalah regresi
data panel. Adapun data yang diperlukan dalam penelitihan kali ini adalah, (i) data
indeks gini (IG) dari 12 provinsi dalam kurun waktu 2009-2018, (ii) data indeks
demokrasi Indonesia (IDI) 12 provinsi dalam kurun waktu 2009-2018, (iii) data
angka harapan hidup (AHH) 12 provinsi dalam kurun waktu 2009-2018, dan (iv)
60
data tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 12 provinsi dalam kurun waktu 2009-
2018.
B. Metode Pengumpulan Sampel
Metode pengumpulan sampel akan sangat membantu dalam penelitihan yang
dihadapkan pada sampel yang beragam dari suatu populasi. Populasi yang
digunakan dalam penelitihan ini adalah Provinsi-provinsi yang di wilayah
Indonesia bagian Timur yang berjumlah 12 Provinsi. Adapun Metode yang
digunakan dalam penelitihan ini merupakan purposive sampling.
Purposive Simpling sendiri dapat dideskripsikan sebagai teknik yang
digunakan dalam memilih sampel suatu penelitihan, dimana terdapat keterkaitan
yang antara kriteria yang ditentukan dan tujuan penelitihan yang dihasilkan
(Sugiyono, 2012). Pada teknik purposive simpling, terdapat teori yang
dikembangkan oleh Rosecoe dalam Sugiyono (2012) salah satu syaratnya
mengatakan bahwa jika peneliti menggunakan analisis dengan variasi yang banyak
(korelasi anatar variable atau regresi linear berganda), maka jumlah anggota sampel
yang harus dianlisis minimal 10 dikalikan dengan jumlah variabel yang digunakan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitihan ini
menggunakan anlisis regresi linear berganda dengan jumlah anggota sampel
61
ditentukan dengan cara jumlah variable dikali 10 maka didapatkan hasil minimal
sampel yang dapat digunakan dalam penelitihan tersebut. Terdapat empat variabel
dalam penelitihan ini yaitu satu variabel dependen (Ketimpangan Distribusi
Pendapatan) dan tiga variabel independen (Indeks Demokrasi Indonesia, Angka
Harapan Hidup, dan Tingkat Pengangguran Terbuka) maka 4 variabel dikalikan 10
sama dengan 40 yang artinya minimal sampel dalam penelitihan ini adalah 40.
Penelitihan in kemudian memilih observasi sebanyak 12 Provinsi dengan rentan
waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2009-2018 dan didapatkan jumlah sampel dalam
penelitihan ini berjumlah 120. Oleh karena itu, maka jenis data yang peneliti
gunakan adalah data sekunder, karena tidak diperoleh langsung oleh sumbernya.
Teknik pengambilan data yang penulis lakukan adalah Teknik dukumentasi
laporan-laporan pemerintah dan juga teknik studi Pustaka dengan melihat data dari
literatur-literatur terdahulu. Karena data yang penulis gunakan adalah data
sekunder, maka penulis gunakan adalah data sekunder, maka penulis mengambil
data tersebut dari Badan Pusat Statistika (BPS, 2019) dalam kurun waktu 2009-
2018.
62
C. Definisi Operasional Variabel
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Tabel
Variabel Definisi Teori Satuan
Indeks
Demokrasi
Indonesia
Koefisieen untuk menghitung tingkat
perkembangkan demokrasi di Indonesia berasarkan
tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (Civil
Liberty), Hak-hak politik (political Rights), dan
Lembaga Demokrasi (Institution Demokrasi).
Presentase
Angka
Harapann
Hidup
Koefisien untuk menghitung perkiraan rata-rata
lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh
penduduk,
Presentase
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Koefisien untuk menghitung proporsi presentase
jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh
pasar tenaga kerja. Pada rentan usia kerja 15-64
tahun.
Presentase
63
Variabel Definisi Teori Satuan
Ketimpangan
Distribusi
Pendapatan
Koefisien untuk mengukur ketimpangan distribusi
pendapatan yang angkanya berkisar antara nol
(pemerataan Sempurna) hingga satu (ketimpangan
sempurna), semakin besar koefisienya (mendekati
satu) maka dapat dikatakan ketimpangan semakin
besar sebaliknya apabila koefisien semakin kecil
(mendekati nol) maka dapat dinyatakan tidak
timpang.
Indeks
D. Metode Analisis Data
1. Model Data Panel
Data Panel merupakan analisis data yang terdiri dari data seksi silang
(terdapat beberapa objek) yang biasa sering disebut cross section digabung dengan
data runtutan waktu (berdasarkan waktu) yang disebut time series (Winarno, 2015).
Data Panel merupakan analisis yang mengkombinasikan data cross section dengan
sejumlah observasi yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu atau data
time series yang juga telah ditentukan. Menurut Gujarati (Gujarati, 2006) data panel
64
memungkinkan peneliti mempelajari suatu data komplek, terkait perilaku yang ada
dalam modelnya keunggulan tersebut yang mengimplikasikan bahwa dalam
pengujian data model GLS tidak diperlukan pengujian asumsi klasik.
Menurut Gujarti (Gujarata, 2003). Berikut adalah beberapa keuntugan
menggunakan data panel.
1. Data panel adalah data yang berjenis homogen bila didapatkan dari suatu
individu, negara maupun perushaan. Maka dari itu data panel, dalam
perhitungannya dapat dipertimbangkan dan juga ditaksirkan.
2. Dikarenakan data panel adalah gabungan dari data time series dan juga cross
section, maka kombinasi tersebut akan membuat data yang didapat lebih
lengkap informasinya, lebih beragam, minim terjadinya korelasi antar
variabel, derajat bebas lebih besar, dan lebih efisien.
3. Penelitihan dengan data panel lebih memuaskan dalam menentukan suatu
perubahan yang dinamis.
4. Data panel dapat menganalisis suatu perilaku yamg lebih kompleks, seperti
skala perubahan ekonomi dan perubahan tekonologi.
5. Data panel dapat mendeteksi juga mengukur efek sederhana yang tidak
dapat diukur oleh data time series saja maupun cross section saja.
65
6. Dapat menimbulkan bias yang disebabkan oleh agregasi perusahaan
maupun individu, karena unit data yang dihasilkan lebih banyak.
Saat menggabungka data time series dan cross section kita mampu menambahkan
jumlah observasi secara signifikan tanpa melakukan treatment apapun pada data
seperti melakukan logaritma natural. Sehingga analisis data panel memungkinkan
memberikan hasil yang memuaskan dan mendapatkan hasil yang rinci. Sedangakan
model analisis yang digunakan dalam penelitihan ini yakni analisi regresi linear
berganda.
Model penelitih yang digunakan oleh penelitih adalah model regresi data
panel dengan metode GLS, berikut adalah model yang digunakan:
IGi* = βiIDI0i
* + βiAHH0i* + βiTPT0i
* + սi*
Penjelasan:
IG : Indeks Gini
IDI : Indeks Demokrasi Indonesia
AHH : Angka Harapan Hidup
TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Model Estimasi
Dalam menganalisis model regresi dengan menggunakan data panel dapat
66
dilakukan dengan macam-macam pendekatan yaitu :
1. Pendekatan Common Effect
Pendekatan pertama adalah common effect, Teknik yang cukup terbilang
sederhana karena hanya mengestimasi data lewat kombinasi data time
series dan data cross section. Dengan hanya menggambarkan data tersebut
tanpa perbedaan tiap individu disetiap waktu, maka dengan hanya
menggunakan OLS, data tersebut selesai untuk diestimasi. Menurut
Greene (Greene, 2000), common effect model adalah model yang
mengacuhkan perbedaan disetiap seris waktu dan seris wilayah.
2. Pendekatan Fixed Effect Model
Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang menjelaskan bahwa
individu-individu secara cross-section dalam model memiliki interesepnya
masing-masing. Intersep yang dihasilkan tersebut akan memberikan
pengaruh yang berbeda dari masing-masing individu. Model ini juga
sering disebut sebagai Teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV).
Untuk mengestimasi data panel, model initer kadang menggunakan Teknik
variable dummy, yang mana variable dummy dapat melihat perbedaan
intersep pada masing-masing individu (Gujarati, 2003).
67
3. Pendekatan Random Effect Model
Menurut Greene (Greene, 2000), random effect model adalah model yang
mengestimasi parameter (intersep) yang berbeda-beda antar wilayah dan
waktu, menjadi suatu error dalam suatu model.
E. Pengujian Model
1. Uji Spesifikasi
Diperlukan beberapa tahapan dalam melakukan uji spesifikasi. Karena tiga macam
pendekatan diatas adalah sebuah asumsi yang sudah ditetapkan untuk melakukan
uji spesifikasi terlebih dahulu terhadap data panel yang telah didapatkan. Maka dari
itu, ada beberapa uji spesifikasi, diantaranya uji Chow dan uji Huasman. Ketika
menetapkan bentuk asumsi yang paling tepat diantaranya estimasi Ordinasy Least
Square (OLS), jika diasumsikan tidak memiliki masalah pada autokorelasi dan
heterokedastisitas. Namun, jika memiliki masalah pada autokorelasi dan
heterokedastis maka memakai estimasi General Least Square (GLS). Penjelasan uji
spesifikasi sebagai berikut :
a. Uji Chow
Uji Chow adalah uji yang digunakan untuk membandingkan model mana
yang terbaik antara model Commen Effect Model dengan Fixed Effect
68
Model (Widarjono, 2013). Uji Chow dalam penelitian ini menggunakan
program Eviewa 10.
Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow sebagai berikut:
𝐻0: Model Common Effect adalah model terbaik
𝐻1: Model FixedtEffect adalah model terbaik
b. Uji Hausman
Uji Hausman adalah uji yang digunakan untuk membandingkan Fixed
Effect Model dengan Random Effect Model untuk menentukan model
yang terbaik untuk dipakai sebagai model regresi data panel (Gujarati,
2012). Uji Hausman dalm penelitian ini menggunakan program Eviews
10.
Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow sebagai berikut:
𝐻0: Model Random Effect adalah model terbaik
𝐻1: Model FixedtEffect adalah model terbaik
c. Uji Langrange Multiplier (LM Test)
Uji Langrange Multiplier adalah Uji yang digunakan untuk
membandingkan Random Effect Model dengan Comment Effect Model
69
untuk menentukan model yang terbaik yang digunakan sebagai regrsi data
panel (Gujarati, 2012).
Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow sebagai berikut:
𝐻0: Model Commen Effect adalah model terbaik
𝐻1: Model RandomtEffect adalah model terbaik
2. Metode Estimasi
Dikarenakan sudah menentukan model asumsi yang paling besar, selanjutnya
adalah menetukan metode estimasinya. Proses yang menggunakan sampel statistik,
yang dipergunakan untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi
yang tidak diketahui disebut sebagai pendugaan atau Bahasa ilmiahnya adalah
estimasi. Keadaan parameter populasi dapat diketahui oleh penulis dikarenakan
adanya pendugaan atau estimasi. Estimasi atau pendugaan merupakan suatu
pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berasaskan dari sampel,
selanjutnya sampel random yang diambil dari populasi dari sampel, selanjutnya
sampel random yang diambil dari populasi yang digunakan Menurut Hasan (Hasan,
2017) , ciri-ciri pendugaan yang baik dan benar adalah efisien, konsisten, unbiased
(tidak bias). Dalam menentukan estimasi atau pendugaan terdapat dua, Diantaranya
adalah sebagai berikut:
70
a. Ordinary Least Square (OLS)
Yi = β0 + β1 X1i + β1 X2i + … + βk Xki + ℇi Ordinary Least Square (kuadrat terkecil
biasa) merupakan salah satu metode bagian dari kuadrat terkecil saja.
Metode ini sering digunakan para peneliti atau ilmuwan untuk proses
perhitungan suatu persamaan regresi sederhana. Dalam penggunaan
regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan
estimator linear tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh
dari metode kuadrat terkecil biasa atau dikenal dengan regresi OLS agar
taksirkan koefisien regresi itu bersifat BLUE (Best Linear Unbiased
Estimator). Misalkan:
Yang dapat secara ringkas ditulis dalam notasi matriks sebagai berikut :
Y=Xβ + ℇ
Dengan β adalah suatu vektor kolom k-unsur dari penaksiran parameter
kuadrat terkecil biasa dan ℇ adalah suatu vektor kolom n x 1 dan n residual
(Gujarati, 1999). Variabel ℇ sangat memegang peran dalam model
ekonometrika, akan tetapi variabel ini tidak dapat diteliti dan tidak juga
tersedia informasi tentang bentuk distribusi kemungkinanya. Selain asumsi
menganai distribusi probalitasnya, beberapa asumsi lainya khususnya
71
tentang sifat statistiknya perlu dibuat dalam menerapkan metode OLS
(Rizki, 2011).
b. Generelized Least Square (GLS)
Menurut Greene (Greene, 2000), untuk menanggulangi
permasalahanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan estimasi melalui
pembobotan (weighted) atau bisa dikatan sebagai kuadrat terkecil yang
diberlakukan secara umum disebut Generelized Least Square (GLS).
Masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas sering muncul apabila data
yang digunakan adalah cross-section. Menurut (Gujarata, 2003), bahwa
untuk data panel dengan menggunakan estimasi Generelized Least Square
(GLS) lebih baik dan kosnsiten jika dibandingkan dengan metode OLS.
Dalam metode estimasi GLS mampu memperhitungkan informasi secara
ekplesit dan karena itu mampu menghasilkan estimator BLUE (Best Linear
Unbiased Estimator). Untuk melihat bagaimana hal ini dapat dicapai
kemudian dilanjutkan dengan dua model variabel yang dikenal:
Yi = β1 + β2 Xi + β3 Xi + սi
Untuk memudahkan manipulasi aljabar maka ditulis sebagai
Yi = β1 X0i + β2 Xi + β3 Xi + սi
Dimana X0i = 1 untuk masing-masing i. dapat dilihat bahwa kedua formulasi
72
ini identik.
Sekarang asumsikan varian heterokedastisitas 𝜎i2 diketahui. Bagi melalui
𝜎I untuk mendapatkan =
Untuk memudahkan eksposisi maka ditulis sebagai:
Yang dibintangi atau diubah adalah variabel asli dibagi dengan (yang
diketahui) 𝜎I. Penggunaan notasi βi* dan β2
*, parameter dari model yang
diubah, untuk membedakan GLS dengan parameter OLS biasa βi dan β2.
Estimasi GLS juga dengan Fixed Effect dan Common Effect. Estimasi GLS
mengambil informasi secara eksplesit dan oleh karena itu memproduksi
BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Menurut Gujarati (Gujarati, 2003)
penggunaan estimasi GLS sudah memenuhi asumsi klasik, sehingga tidak
diperlukan lagi uji asumsi klasik pada estimasi GLS.
F. Uji Statistik
1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t-statistik)
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara
73
parsial (masing-masing variabel) terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan
dengan membandingkan t hitung setiap variabel terhadap t table dengan ketentua
sebagai berikut:
H0 : β = 0, maka tidak ada pengaruh positif dari masing-masing variabel
indevenden terhadap variabel dependen secara parsial (individu).
H1 : β > 0, maka ada pengaruh positif dari masing-masing variabel
independent terhadap variabel dependen secara parsial (individu).
Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% (α
= 0,05) dan 90% atau taraf signifikan 10% (α = 0,1) dapat disimpulkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Jika F hitung > F tabel maka H0 diterima dan H0 ditolak berate variabel
independent secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel dependen.
2) Jika F hitung < F tabel maka H1 diterima dan H0 ditolak berate variabel
independent secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen.
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F-statistik)
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua bariabel independent
74
secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel depeden. Cara
yang digunakan adalah dengan membandingkan nillai F hitung dengan F table
dengan ketentuan sebagai berikut:
H0 : β = 0, maka tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independent secara
simultan (bersam-sama)
H1 : β > 0, maka ada hubungan yang signifikan dari variabel independent terhadap
variabel depeden secara simultan (bersam-sama).
Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% (α =
0,05) dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika F hitung > F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak berati variabel
independent secara bersam-sama mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel depeden.
2) Jika F hitung < f tabel maka H1 diterima dan H0 ditolak berati variabel
indepeden secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variable depeden.
75
3. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dan harus
dipertimbangkan dalam melakukan analisis regresi, karena nilai koefisien
determinasi dapat menginformasikan baik tidaknya model regresi yang teretimasi.
Nilai koefisien determinasi (Goodness of fit) mencerminkan Sebagian besar variasi
variasi dan varibel dependen (Y) dapat diterangkan oleh variabel independent (X)
Koefisien Determinasi dapat dilambangkan dengan R2. Jika R2 = 0, maka variasi
dari variabel dependen tidak dapat diterangkan oleh variabel independent sama
sekali. Sementara jika R2 = 1, maka variasi variabel indepedem secara keseluruhan
dapat diterapkan oleh variabel indepeden. Bila R2 = 1, maka semua titik pengamatan
berbeda pada garis regresi atau garis yang diestimasi letaknya sama dengan garis
menurut data sesungguhnya. Semakin besar nilai R2 maka semakin besar pengaruh
yang diberikan variasi variabel indepeden terhadap variabel indepeden. Nilai R2.
76
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Hasil Penelitihan
1. Penentuan Model
Penelitihan yang dilakukan kali ini, memilih pendekatan estimasi generalized
least square (GLS) dengan model fixed effect model (FEM). Hal tersebut
ditetepakan setelah melalui beberapa proses pemilihan model (uji chow dan uji
hausman) dan beberapa uji analisis asumsi klasik. Uji yang dilakukan untuk
menentukan model estimasi adalah uji chow dan uji hausman. Dimana uji chow
adalah uji yang menentukan antara common effect model dan juga random effect
model. Hasilnya adalah model yang penelitih gunakan adalah model FEM, namun
pengujian asumsi klasik yang penelitih gunakan tidak lulus uji, seperti ditemukan
autokorelasi dan juga multikolenerialitas didalam tersebut. Karena hal itu penelitih
menggunakan pedekatan weight atau GLS pada model estimasi FEM, dikarena-kan
hal itu, uji hausman tidak lagi dibutuhkan karena weight atau pembobotan tidak ada
atau tidak dilakukan dalam model REM dikarenakan model REM sudah
menggunakan pendekatan GLS (Widarjono, 2007). Lalu, pengujian asumsi klasik
77
juga dapat diabaikan dikarenakan model estimasi yang digunakan adalah GLS
(Sedyadi, 2014).
a. Hasil Uji Chow
Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow
Effect Test Statistic D,f Prob.
Cross-section F 22.032625 (11,105) 0.0000
Dari hasil pengujian, didapatkan dari nilai cross-section F adalah
0.0000. Dimana:
H0 = Commont Effect Model
H1 = Fixed Effect Model
Dikarenakan nilai probalitas dari cross-section F adalah sebesar
0.0000, maka H0 ditolak (dikarenakan lebih kecil dari 0.005), tingkat
signifikansi yang digunakan adalah 0.005 (α = 5%). Maka sudah bisa
dipastikan model estimasi FEM adalah model yang pas untuk penelitihan
kali ini. Dikarenakan adanya autokorelasi dan multikolinearitas pada
model ini, maka penelitih menggunakan bobot/weight pada model estimasi
FEM, untuk dapat mengabaikan uji klasik. Dikarenakan pada model
Sumber : Hasil Pengelolahan Data Dengan Menggunakan Eviews 10.0
78
estimasi REM tidak dapat menggunakan bobot, maka uji hausman
(pemilihan FEM atau REM) tidak perlu dilakukan.
b. Hasil Uji Hausman
Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman
Test Summary Chi-Sq.
Statistic
Chi-Sq. d,f. Prob.
Cross-Section random 12.386547 3 0.0062
Dari hasil pengujian, didapatkan nilai probalitas cross-section random
adalah 0.0012. Dimana:
H0 = Commont Effect Model
H1 = Fixed Effect Model
Dikarenakan hasil dari hausman bernilai 0.0012, dimana hasil
tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 (5%), maka H0 ditolak dan
H1 diterima. Maka sudah bida dipastikan model yang harus digunakan
adalah fixed effect model (FEM).
2. Pengujian Hipotesis
a. Uji Statistik
Pengujian statistik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi
yang penelitih gunakan sudah tepat dan pas. Pengujian statistik adalah
Sumber : Hasil Pengelolahan Data Dengan Menggunakan Eviews 10.0
79
gambaran keseluruhan model secara statistik, apakah model estimasi tersebut
bagus atau tidak. Penelitih menggunakan aplikasi pengelohan data berupa
eviesw edisi ke-10. Dalam pengujian statistik dilihat beberapa aspek nilai
statistik dalam model yang akan diuji, diantaranya adalah R-squared atau
koefisien determinasi (R2), uji F-statistik dan terakhir adalah uji t-statistik.
Berikut ini adalah hasil model estimasi Fixed Effect Model (FEM) dengan
pendekatan GLS.
Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Estimasi Data Panel Metode GLS
Variable Coefficient Prob.
C 0.896477 0.0000
IDI? -0.000861 0.0201
AHH? -0.006181 0.0071
TPT? -0.009324 0.0000
F-stat 26.15286 0.000000
R2 0.777163
Adj R2 0.747451
(1). Koefisien Determinasi (Uji R-Squared)
Uji R-Squared atau uji koefisien determinasi adalah alat uji statistik
untuk menjelaskan seberapa mampu variabel independent (variabel
bebas) dapat menjelaskan variabel depedent-nya (variabel terikat).
80
Sesuai dengan tabel model estimasi diatas, nilai R-squared (R2) yang
diperoleh dari model estimasi FEM pendekatan GLS adalah 0.77. Hal
ini berati bahwa 77% dari variasi ketimpangan distribusi pendapan di
Indonesia Timur pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 mampu
dijelaskan oleh variabel Indeks demokrasi, angka harapan hidup, dan
tingkat pengangguran terbuka sedangkan 23% dijelaskan variabel lain
diluar model penelitian ini.
(2). Uji Signifikansi Simultan (Uji F-statistic)
Uji F-statistik adalah alat uji untuk melihat apakah ketiga variabel
bebas mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama
terhadap variabel terikatnya. Bisa dikatakan, uji F-satistik adalah
pengujian terhadap model yang telah penelitih buat. Jika secara
serentak signifikan, maka model yang penelitih buat adalah model yang
baik, sebaliknya jika serentak tidak signifikan maka model yang
penelitih buat tidak baik untuk dipakai.
Cara menguji F-statistik adalah sebagai berikut:
81
H0: Adanya pengaruh antara variabel x secara bersama-
sama terhadap variabel y.
H1: Tidak adanya pengaruh antara variabel x secara
bersama- sama terhadap variabel.
Jika nilai probalitas F-statistik lebih kecil dibandingkan nilai
alpha (signifikansi = 5%), maka H0 diterima ataupun hipotesis awal
penelitih diterima, dengan kata lain model dapat diterima secara
serentak tiga variabel yang penelitih gunakan dapat mempengarui
variabel terikat-nya. Namun bilai nanti nilai probalitas F-statistiknya
lebih besar dibandingkan nilai alpha. Maka H0 ditolak, dengan kata lain
model tidak dapat diterima. Dalam penelitihan ini, nilai alpha
signifikansi adalah 5% (0.005), sementara nilai probalitas F-statistiknya
adalah 0.0000. Dapat dikatakan nilai F-statistik lebih kecil
dibandingkan dengan nilai alpha, maka dapat disimpulkan model yang
penelitih gunakan adalah baik (secara simultan dapat mempengarui
variabel y).
(3). Uji Signifikan Parsial (Uji t-statistik)
82
Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel (Indeks Demokrasi
Indonesia, Angka Harapan Hidup, dan Tingkat Pengangguran Terbuka)
berpengaruh secara parsial terhadap variabel depedennya
(Ketimpangan Distribusi Pendapatan). Uji t-statistik dilakukan dengan
cara membandingkan nilai probalitas t-statistik terhadap tingkat
signifikansi α = 5% melihat apakah hipotesisnya diterima atau ditolak.
Adapun hipotesis dalam penelitihan ini adalah sebagai berikut:
1) H0: Tidak ada pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia secara
parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan di 12 provinsi
Indonesia Timur tahun 2009-2018.
H1: Ada pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia secara parsial
terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 12 provinsi
Indonesia Timur tahun 2009-2018.
2) H0; Tidak ada pengaruh Angka Harapan Hidup secara parsial
terhadap Ketimpangan Pendapatan di 12 provinsi Indonesia Timur
tahun 2009-2018.
83
H1: Ada pengaruh Angka Harapan Hidup secara parsial terhadap
Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 12 provinsi Indonesia
Timur tahun 2009-2018.
3) H0: Tidak ada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka secara
parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan di 12 provinsi Indonesia
Timur tahun 2009-2018
H1: Ada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial
terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 12 provinsi
Indonesia Timur tahun 2009-2018
Tabel 4. 4 Uji t-statistik
Berdasarkan hipotesis diatas, maka pembuktian dari
penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut:
a) Nilai probalitas t-statistik pada variabel Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) adalah 0,0201 < 0,05 (α = 5%) yang artinya H1
diterima H0 ditolak.
Variable Coefficient Prob.
C 0.896477 0.0000
IDI? -0.000861 0.0201
AHH? -0.006181 0.0071
TPT? -0.009324 0.0000
Sumber: Hasil Pengelolahan Data Dengan Menggunakan Eviews 10.0
84
b) Nilai probalitas t-statistik pada variabel Angka Harapan Hidup
(AHH) adalah 0,0071 < 0,05 (α = 5%) yang artinya H1 diterima
H0 ditolak.
c) Nilai probalitas t-statistik pada variabel Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) adalah 0,0000 < 0,05 (α = 5%) yang artinya H1
diterima H0 ditolak.
Dapat disimpulkan bahwa semua variabel yaitu indeks
demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, tingkat partisipasi
angkatan kerja masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dibuktikan dengan uji
t-statistik dan dilihat dari nilai probabilitasnya,
85
B. ANALISIS MODEL
1. Analisis Teknis
Tabel 4. 5 Hasil Interpretasi Data Panel Metode GLS
Variable Coefficient Ind.Effect Prob.
C 0.896477 0.0000
IDI? -0.000861 0.2001
AHH? -0.006181 0.0071
TPT? -0.009324 0.0000
Fixed Effect (Cross)
GORONTALO--C 0.036159 0.932636
MALUKU--C -0.007070 0.889407
MALUT--C -0.055750 0.840727
NTB—C -0.030080 0.866397
NTT—C -0.042718 0.853759
PAPUA—C 0.001323 0.8978
PAPUABARAT—C 0.022210 0.918687
SULBAR—C -0.068268 0.828209
SULSEL—C 0.062088 0.958565
SULTENG--CC -0.019554 0.876923
SULTRA--CC 0.029044 0.925521
SULUT--CC 0.072617 0.969094
Sumber: Hasil Pengelolahan Data Dengan Menggunakan Eviews 10.0
Fungsi general:
IG = 0.896477 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH – 0.009324*TPT
• Ketika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1%, maka ketimpangan
distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan
86
• Ketika angka harapan hidup naik sebesar 1%, maka ketimpangan distubusi
pendapatan akan turun sebesar 0.006181 satuan
• Ketika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1%, maka ketimpangan
distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.009324 satuan
• Ketika tidak ada kenaikan ataupun penurunan pada indeks demokrasi
Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka maka
ketimpangan distribusi pendapatan akan naik sebesar 0.896477 satuan.
1. Gorontalo
• IG_gorontalo = 0.932636 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH –
0.009324*TPT
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
distribusi pendapatan dipropinsi Gorontalo akan naik sebesar 0.009324
satuan.
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
87
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
2. Maluku
• IG_Maluku = 0.889407 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH – 0.009324*TPT
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
distribusi pendapatan dipropinsi Maluku akan naik sebesar 0.889407 satuan.
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
88
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
3. Maluku Utara
• IG_malut = 0.840727 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH – 0.009324*TPT
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
distribusi pendapatan dipropinsi Maluku Utara akan naik sebesar 0.840727
satuan.
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
89
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
4. Nusa Tenggara Barat
• IG_NTB = 0.866397 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH – 0.009324*TPT
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
distribusi pendapatan dipropinsi Nusa Tenggara Barat akan naik sebesar
0.866397 satuan.
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
90
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
5. Nusa Tenggara Timur
• IG_NTT = 0.853759 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH – 0.009324*TPT
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
distribusi pendapatan dipropinsi Nusa Tenggara Timur akan naik sebesar
0.853759 satuan.
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
91
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
6. Papua
• IG_papua = 0.8978 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH – 0.009324*TPT
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
distribusi pendapatan dipropinsi Papua akan naik sebesar 0.8978 satuan.
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
92
7. Papua Barat
• IG_papuabarat = 0.918687 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH –
0.009324*TPT
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
distribusi pendapatan dipropinsi Papua Barat akan naik sebesar
0.918687satuan.
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
93
8. Sulawesi Barat
• IG_sulbar = 0.828209 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH – 0.009324*TPT
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
distribusi pendapatan dipropinsi Sulawesi Barat akan naik sebesar 0.828209
satuan.
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
9. Sulawesi Selatan
• IG_sulsel = 0.958565 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH – 0.009324*TPT
94
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
distribusi pendapatan dipropinsi Sulawesi Selatan akan naik sebesar
0.958565 satuan.
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
10. Sulawesi Tengah
• IG_sulteng = 0.876923 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH – 0.009324*TPT
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
95
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
distribusi pendapatan dipropinsi Sulawesi Tengah akan naik sebesar
0.876923 satuan.
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
11. Sulawesi Tenggara
• IG_sultra = 0.925521 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH – 0.009324*TPT
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
96
distribusi pendapatan dipropinsi Sulawesi Tenggara akan naik sebesar
0.925521 satuan.
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
12. Sulawesi Utara
• IG_sulut = 0.969084 – 0.000861*IDI – 0.006181*AHH – 0.009324*TPT
• Bila nilai indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka yang ada pada model masing-masing tidak ada
kenaikan atau penurun terhdap indeks gini (konstan), maka ketimpangan
distribusi pendapatan dipropinsi Sulawesi Utara akan naik sebesar 0.969094
satuan.
97
• Jika indeks demokrasi Indonesia naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.000861 satuan.
• Jika angka harapan hidup naik sebesar 1% maka akan menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan tutun sebsar 0.006181 satuan.
• Jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka akan akan
menurunkan sebesar 0.009324 satuan.
• Pengaruh yang diterima dari kenaikan IDI, AHH, dan TPT sama pada setiap
daerah (efek tetap) namun intersep (efek individual) pada setiap daerah
berbeda dikarenakan adanya perbedaan budaya, wilayah, dsb.
98
2. Analisis Ekonomi
a. Indeks Demokrasi Indonesia Terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan
Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi bahwa indeks demokrasi Indonesia
berhubungan negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 12 provinsi di
Indonesia Timur. Hal ini, dapat dilihat dari nilai koefisien variabel indeks
demokrasi Indonesia (IDI) yaitu sebesar -0.000861. Hal ini dapat diartikan setiap
peningkatan indeks demokrasi Indonesia akan menurunkan ketimpangan distibusi
pendapatan di 12 provinsi di Indonesia Timur. Variabel indeks demokrasi Indonesia
(IDI) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan di 12 provinsi di Indonesia Timur, hal ini dapat dilihat dari nilai
Probalitas t-statistic sebesar 0.0201.
Hasil penelitihan ini sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh
Bramastyo Bontas, dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa demokrasi
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
(Bontas, 2020). Hubungan negatif ini terjadi dikarenakan, indeks demokrasi yang
meningkat merepresentasikan kestabilan politik yang baik disuatu daerah sehingga
Institusi dan Lembaga pemerintahan dapat menghasilkan regulasi yang berdampak
99
terhadap meningkatnya modal manusia (pendidikan dan kesehatan) dan modal fisik
(insfratrukstur kesehatan, pendidikan dan perdagangan) dalam jangka panjang akan
berdampak pada masyrakat langsung dan mempengarui kualitas sumber daya
manusianya serta pendapatan seseorang yang akan menghasilkan pemerataan
distribusi pendapatan dimasyrakat. Jika demokrasi dilakukan dengan baik maka
tuntutan ini selalu memotivasi pemerintah melakukan respon baik demi
mensejahterakan rakyatnya (North, 1990). Oleh karenanya perbaikan aspek-aspek
dari indeks demokrasi harus terus diperbaiki dan ditingkatkan agar menghasilkan
sistem pemerintah yang Good Govermance yang dapat mensejahterakan masyrakat.
b. Angka Harapan Hidup Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi angka harapan hidup berhubungan
negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 12 provinsi di Indonesia Timur.
Hal ini, dapat dilihat dari nilai koefisien variabel angka harapan hidup (AHH) yaitu
sebesar -0.006181. Hal ini dapat diartikan setiap peningkatan angka harapan hidup
akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan 12 provinsi di Indonesia
100
Timur. Variabel angka harapan hidup (AHH) juga memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 12 provinsi di Indonesia
Timur, hal ini dapat dilihat dari nilai Probalitas t-Statistic sebesar 0.0071.
Hasil penelitihan ini sesuai dengan yang dilakukan (Tessa, 2017) yang
menunjukan bahwa angka harapa hidup berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hubungan negatif ini terjadi
dikarenakan, meningkatnya angka harapan hidup menandakan meningkatnya
kualitas kesehatan manusia disuatu daerah. Tingkat kesehatan yang baik disuatu
daerah, akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang cenderung lebih
produktif dan secara ekonomis mempunyai pendapatan yang lebih stabil, sehingga
dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan
distribusi pendapatan.
Hal ini sejalan dengan Todaro & Smith (Todaro & Smith, 2003) persyaratan
bagi suatu negara dalam meningkatkan produktifitas masyrakatnya adalah dengan
memenuhi salah satu hak dasar mereka, salah satu hak dasar mereka adalah
mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik agar dapat
meningakatkan kualitas kesehatan manusianya. Karena kesehatan merupakan
kebutuhan dasar setiap individu, bila kebutuhan dasar terpenuhi maka dengan
101
sendirinya individu tersebut akan produktif. Oleh karena, itu perbaikan pelayanan
dan fasilitas kesehatan harus terus dilakukan supaya terpenuhi kebutuhan dasar
kesehatan di masyarakat, dimana apabila kebutuhan kesehatan dasar masyarakat
tecukupi maka dengan sendirinya berpengaruh terhadap produktifitas masyrakat
untuk melakukan kegiatan ekonomi lainya (Putra, 2019)
c. Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan
Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi tingkat pengangguran terbuka
berhubungan negatif terhadap ketimpangan distibusi pendapatan 12 provinsi di
Indonesia Timur. Hal ini, dapat dilihat dari nilai koefisien variabel tingkat
pengangguran terbuka (TPT) yaitu sebesar -0.009324. Hal ini, dapat diartikan setiap
peningkatan tingkat pengangguran terbuka akan menurunkan ketimpangan
distribusi pendapatan 12 provinsi di Indonesia timur. Variabel tingkat
pengangguran terbuka (TPT) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
ketimpangan distribusi pendapatann 12 provinsi di Indonesia Timur, hal ini dapat
dilihat dari nilai Probalitas t-Statistic sebesar 0.0000.
102
Hasil penelitihan ini sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Reza
Maulana Dwiputra, dimana hasil penelitiannya adalah hubungan negatif dan
signifikan antara tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan distribusi
pendapatan di Indonesia (Dwiputra, 2018). Hubungan negatif ini terjadi
dikarenakan tingkat pengangguran tebuka meningkat malah membuat ketimpangan
distribusi pendapatan menurun disebabkan oleh banyak pekerja yang bekerja di
sektor informal seperti nelayan dan pengerajin tangan yang pendapatanya
cenderung sama rata satu sama lainya. Penelitian ini diperkuat juga oleh World
Bank (2016), yang menyatakan bahwa sebagian besar tenanga kerja Indonesia
bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah. Kondisi tersebut
menyebabkan pemerataan pendapatan di masyrakat, akan tetapi pemerataan
tersebut berada pada kelas perekonomian yang rendah. Oleh sebab itu harus ada
program pelatihan yang dapat mengasah kemampuan dan meningkatkan keahlian
agar menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan bernilai tinggi (Arsyillah,
2019).
103
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan beberapa landasan teori, metodelogo, pembahasan dan hasil,
maka kesimpulan umum pada penelitian adalah
1. Variabel indeks demokrasi Indonesia secara parial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendaptan 12 Propinsi di
Indonesia Timur pada tahun 2009 – 2018.
2. Variabel indeks angka harapan hidup secara parial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendaptan 12 Propinsi di
Indonesia Timur pada tahun 2009 – 2018.
3. Variabel tingkat pengangguran terbuka secara parial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendaptan 12 Propinsi di
Indonesia Timur pada tahun 2009 – 2018.
4. Variabel indeks demokrasi Indonesia, angka harapan hidup, dan tingkat
pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendaptan 12 Propinsi di
Indonesia Timur pada tahun 2009 – 2018.
104
B. Saran
Sesuai hasil dari penelitian yang telah peneli lakukan, maka ada beberapa
saran yang peneliti coba untuk mengukapkanya, diantaranya:
1. Dari Hasil penelitian, dapat dijadikan salah satu bahan masukan bapi para
pengambil kebijakan di pemerintahan guna mengurangi ketimpangan
distribusi pendapatan 12 provinsi di Indonesia Timur.
2. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan masukan bagi para
akademisi yang melalukan penelitian sejenis.
.
105
DAFTAR PUSTAKA
Amartya Sen, 1999. Development As Freeadom. New York: Oxford University
Press.
Arham, A. M. & Hasan , Y., 2017. TRANSFER DANA DESA DAN
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN. Jurnal Ekonomi dan
Pembangunan Indonesia, pp. 1-2.
BPS, 2008. Komponen Indeks Pembangunan Nanusia. Jakarta: BPS.
BPS, 2014. Kajian Indikator Sutainable Development Goals (SDGs). Jakarta:
Badan Pusat Statistik.
BPS, 2015. Indeks Demokrasi Indonesia. Jakarta: BPS.
BPS, 2020. Kependudukan. Jakarta: BPS RI.
Brata, A. G., 2002. Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional
diIndonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume Vol. 7, No. 2, , pp.
hal. 113-122..
Cahyono, E., 2014. Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi. Diunduh pada 15
Agustus, dari
http://kanalsatu.com/id/post/24696/demokrasi_dan_pembangunan_ekonomi
106
Dahl , R. A., 1971. Dilemmas of Pluralist Democracy : Autonomy. New Haven:
Yale University Press.
Dumairy, 1996. Pereokonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Firman, M., 2017. 10 Fokus Jokowi Mengatasi Ketimpangan. Diunduh pada 02
Sepetember 2020, dari
https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a564968c95/10-fokus-
jokowi-mengatasi-ketimpangan
Greene, W. H., 2000. Econemetrics Analysis. New Jersey: Prentice Hall.
Gossman , G. 2001. Sistem-Sistem ekonomi. Terjemahan Anas Sidiq. Jakarta:
Bumi Aksara.
Greene, W. H., 2000. Econometrics Analysis. 3th edition ed. New Jersey:
Prentice.
Gujarati, D. N., 1999. Ekonometrik Dasar. Jakarta: Erlangga.
Gujarati, D. N., 2003. Basic Econometrics. Edition 4 ed. New York: McGraw-
Hill.
Gujarati, D. N., 2006. Ekonomettrik Dasar. Jakarta: Erlangga.
Hasan, I. M., 2017. Pokok-Pokok Materi Statistik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
107
ILO, 2015. Labour and social trends in Indonesia: Progres and pathyways to job-
rich development. Labour Development, III(Ecomomic Empowerment), p.
47.
Kurtz J. Kurtz, 2004. The Dilemmas of Democracy in the Open Economy: Lessons
From Latinn America. Vol 56,No2(World Politics), p, 226-263
Lasselle S. Laurance, 2002. Involuntary Unemplyment in Implerfectly competitive
General Equlibirium Models. Journal of Economic Surveys, Volume 16 pp.
14-15.
Moustafa , A. & Abott , D., 2015. The State Human Development. Journal
Economic and Development, Volume 3, pp. 114-116.
Mubyarto. 1994. Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Notoadmodjo, S., 2007. Pendidikan Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta:
Rineka Cipta.
Rauf, M. et al., 2009. Menakar Demokrasi Di Indonesia. Jakarta: UNDP
Indonesia.
108
Rizki, N. A., 2011. Estimasi Parameter Model Regresi Data Panel Random Effect
dengan Metode Generalized Least Square (GLS), Malang: UIN Malik
Ibrahim.
Roy, Nilanjana., 2009. "Healthy" Human Development Indices. Social Indicator
Research, Volume 3, pp. 61-62
Schumpeter, J. A., 1974. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York:
Haper.
Sedyadi, G. S., 2014. Kajian Pengaruh Desentralisasi Fiskal Asimetri di
Indeonesia terhadap Efisiensi Penyediaan Barang dan Layanan Publik
Sektor Pendidikan. Jurnal EkonomiITB.
Sukirno , S., 2002. Teori Mikro Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press.
Sukirno, S., 2006. Teori Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta: Rajawali Pers.
Swasono, S. 1988. Orientasi Ekonomi Pancasila dan Wawasan Ekonomi
Pancasila. Jakarta: UI Press.
Todaro, M. P., 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Todaro, M. P. & Smith, S. C., 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi ke ( ed.
Jakarta: Erlangga.
109
Winarno, W. W., 2015. Analisis Ekonometrika dan Statika dengan Eviews. Edisi
4 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Yithazki, S., 2002. Inequality and social Welfare. Washington: Word Bank.
110
LAMPIRAN
(dengan Aplikasi Pengelolahan Eviews)
Lampiran 1. Pooled Least Square (PLS) GLS
Dependent Variable: IG?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 12/04/20 Time: 18:31
Sample: 1 10
Included observations: 10
Cross-sections included: 12
Total pool (balanced) observations: 120
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable
Coefficie
nt Std. Error t-Statistic Prob.
IDI? -0.001475 0.000287 -5.135490 0.0000
AHH? 0.007266 0.000311 23.32923 0.0000
TPT? -0.001808 0.001187 -1.523483 0.1303
Weighted Statistics
R-squared 0.417045 Mean dependent var 0.516688
Adjusted R-squared 0.407080 S.D. dependent var 0.238340
S.E. of regression 0.034734 Sum squared resid 0.141156
Durbin-Watson stat 0.871943
Unweighted Statistics
R-squared 0.113777 Mean dependent var 0.379108
Sum squared resid 0.149637 Durbin-Watson stat 0.552466
111
Lampiran 2. Fixed Effect Model (FEM) GLS
Dependent Variable: IG?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 12/04/20 Time: 18:32
Sample: 1 10
Included observations: 10
Cross-sections included: 12
Total pool (balanced) observations: 120
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.896477 0.146487 6.119859 0.0000
IDI? -0.000861 0.000365 -2.360071 0.0201
AHH? -0.006181 0.002252 -2.744438 0.0071
TPT? -0.009324 0.001789 -5.211538 0.0000
Fixed Effects
(Cross)
GORONTALO--C 0.036159
MALUKU--C -0.007070
MALUT--C -0.055750
NTB--C -0.030080
NTT--C -0.042718
PAPUA--C 0.001323
PAPUABARAT--C 0.022210
SULBAR--C -0.068268
SULSEL--C 0.062088
SULTENG--C -0.019554
SULTRA--C 0.029044
SULUT--C 0.072617
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared 0.777163 Mean dependent var 0.422851
Adjusted R-squared 0.747451 S.D. dependent var 0.139238
S.E. of regression 0.020136 Sum squared resid 0.042573
112
F-statistic 26.15682 Durbin-Watson stat 1.426064
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared 0.746833 Mean dependent var 0.379108
Sum squared resid 0.042747 Durbin-Watson stat 1.457957
Lampiran 3. Uji Chow GLS
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitiled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 22.032625 (11,105) 0.0000
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: IG?
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 01/11/21 Time: 13:45
Sample: 1 10
Included observations: 10
Cross-sections included: 12
Total pool (balanced) observations: 120
Use pre-specified GLS weights
Variable
Coefficie
nt Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.063961 0.087184 0.733633 0.4647
IDI? -0.001990 0.000431 -4.623201 0.0000
AHH? 0.006906 0.001354 5.101450 0.0000
113
TPT? -0.002070 0.001606 -1.288518 0.2001
Weighted Statistics
R-squared 0.262814 Mean dependent var 0.422851
Adjusted R-squared 0.243748 S.D. dependent var 0.139238
S.E. of regression 0.034845 Sum squared resid 0.140841
F-statistic 13.78502 Durbin-Watson stat 0.582112
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared 0.123013 Mean dependent var 0.379108
Sum squared resid 0.148077 Durbin-Watson stat 0.577578
Lampiran 4. UJi Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: POOL01
Test cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 12.386547 3 0.0062
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.
IDI? -0.000934 -0.000979 0.000000 0.6519
AHH? -0.006909 -0.003314 0.000001 0.0015
TPT? -0.009842 -0.008293 0.000001 0.0318
Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: IG?
Method: Panel Least Squares
114
Date: 12/04/20 Time: 18:35
Sample: 2009 2018
Included observations: 10
Cross-sections included: 12
Total pool (balanced) observations: 120
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.952622 0.154988 6.146437 0.0000
IDI? -0.000934 0.000418 -2.231704 0.0278
AHH? -0.006909 0.002399 -2.880267 0.0048
TPT? -0.009842 0.001980 -4.970743 0.0000
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.747314 Mean dependent var 0.379108
Adjusted R-squared 0.713622 S.D. dependent var 0.037668
S.E. of regression 0.020158 Akaike info criterion -4.853980
Sum squared resid 0.042665 Schwarz criterion -4.505544
Log likelihood 306.2388 Hannan-Quinn criter. -4.712479
F-statistic 22.18108 Durbin-Watson stat 1.469312
Prob(F-statistic) 0.000000
115
Lampiran 5. Data-Data
Provinsi Tahun IG IDI AHH TPT
NUSA TENGGARA BARAT 2009 0,354 58,12 61,80 6,12
NUSA TENGGARA BARAT 2010 0,396 58,13 63,82 5,78
NUSA TENGGARA BARAT 2011 0,363 54,49 64,13 5,46
NUSA TENGGARA BARAT 2012 0,348 57,97 64,43 5,23
NUSA TENGGARA BARAT 2013 0,364 57,22 64,74 5,28
NUSA TENGGARA BARAT 2014 0,377 62,62 64,89 5,30
NUSA TENGGARA BARAT 2015 0,368 65,08 65,38 4,98
NUSA TENGGARA BARAT 2016 0,359 65,41 65,48 3,66
NUSA TENGGARA BARAT 2017 0,371 76,04 65,55 3,86
NUSA TENGGARA BARAT 2018 0,372 73,63 65,87 3,38
NUSA TENGGARA TIMUR 2009 0,357 71,64 67,25 2,78
NUSA TENGGARA TIMUR 2010 0,378 72,05 65,28 3,49
NUSA TENGGARA TIMUR 2011 0,365 72,34 65,45 2,76
NUSA TENGGARA TIMUR 2012 0,356 72,67 65,64 2,53
NUSA TENGGARA TIMUR 2013 0,352 73,29 65,82 2,12
NUSA TENGGARA TIMUR 2014 0,355 68,81 65,91 1,97
NUSA TENGGARA TIMUR 2015 0,339 78,47 65,96 3,12
NUSA TENGGARA TIMUR 2016 0,336 82,49 66,04 3,59
NUSA TENGGARA TIMUR 2017 0,359 75,51 66,07 3,21
NUSA TENGGARA TIMUR 2018 0,351 82,32 66,38 2,98
SULAWESI UTARA 2009 0,311 70,94 72,12 10,63
SULAWESI UTARA 2010 0,370 65,94 70,40 10,48
SULAWESI UTARA 2011 0,386 71,19 70,55 9,74
SULAWESI UTARA 2012 0,427 76,50 70,70 8,55
SULAWESI UTARA 2013 0,422 73,11 70,86 7,50
SULAWESI UTARA 2014 0,424 83,94 70,94 7,27
SULAWESI UTARA 2015 0,368 79,40 70,99 8,69
SULAWESI UTARA 2016 0,386 76,34 71,02 7,82
116
Provinsi Tahun IG IDI AHH TPT
SULAWESI UTARA 2017 0,396 75,76 71,04 6,12
SULAWESI UTARA 2018 0,394 77,77 71,26 6,09
SULAWESI TENGAH 2009 0,338 66,02 66,35 5,11
SULAWESI TENGAH 2010 0,366 66,63 66,07 4,89
SULAWESI TENGAH 2011 0,376 64,00 66,39 4,31
SULAWESI TENGAH 2012 0,400 64,97 66,70 3,75
SULAWESI TENGAH 2013 0,407 64,50 67,02 2,67
SULAWESI TENGAH 2014 0,372 74,36 67,18 2,92
SULAWESI TENGAH 2015 0,374 76,67 67,26 2,99
SULAWESI TENGAH 2016 0,362 72,20 67,31 3,46
SULAWESI TENGAH 2017 0,355 69,79 67,32 2,97
SULAWESI TENGAH 2018 0,346 75,29 67,78 3,19
SULAWESI SELATAN 2009 0,394 61,48 69,80 8,74
SULAWESI SELATAN 2010 0,404 56,67 68,93 7,99
SULAWESI SELATAN 2011 0,405 65,31 69,12 6,89
SULAWESI SELATAN 2012 0,410 68,55 69,31 6,56
SULAWESI SELATAN 2013 0,429 65,20 69,50 5,88
SULAWESI SELATAN 2014 0,425 75,30 69,59 5,79
SULAWESI SELATAN 2015 0,424 67,90 69,80 5,81
SULAWESI SELATAN 2016 0,426 68,53 69,82 5,11
SULAWESI SELATAN 2017 0,407 70,79 69,84 4,77
SULAWESI SELATAN 2018 0,397 70,88 70,08 5,39
SULAWESI TENGGARA 2009 0,359 64,29 67,60 5,38
SULAWESI TENGGARA 2010 0,421 54,79 69,65 4,77
SULAWESI TENGGARA 2011 0,413 57,56 69,85 4,45
SULAWESI TENGGARA 2012 0,404 57,26 70,06 3,20
SULAWESI TENGGARA 2013 0,426 52,61 70,28 3,43
SULAWESI TENGGARA 2014 0,409 70,13 70,39 2,13
SULAWESI TENGGARA 2015 0,399 69,44 70,44 3,62
SULAWESI TENGGARA 2016 0,402 71,13 70,46 3,78
117
Provinsi Tahun IG IDI AHH TPT
SULAWESI TENGGARA 2017 0,394 68,51 70,47 3,14
SULAWESI TENGGARA 2018 0,409 74,32 70,72 2,79
GORONTALO 2009 0,355 73,50 66,50 5,06
GORONTALO 2010 0,431 64,97 66,41 5,05
GORONTALO 2011 0,459 62,77 66,59 4,95
GORONTALO 2012 0,437 59,37 66,76 4,92
GORONTALO 2013 0,437 67,21 66,92 4,51
GORONTALO 2014 0,412 73,82 67,00 2,44
GORONTALO 2015 0,420 76,77 67,12 3,06
GORONTALO 2016 0,419 77,48 67,13 3,88
GORONTALO 2017 0,430 73,92 67,14 3,65
GORONTALO 2018 0,403 72,59 67,45 3,62
SULAWESI BARAT 2009 0,301 67,99 67,60 4,92
SULAWESI BARAT 2010 0,364 68,82 62,50 4,10
SULAWESI BARAT 2011 0,342 66,36 62,78 2,77
SULAWESI BARAT 2012 0,315 63,65 63,04 2,10
SULAWESI BARAT 2013 0,349 64,02 63,32 2,02
SULAWESI BARAT 2014 0,352 76,69 64,04 1,60
SULAWESI BARAT 2015 0,363 68,25 64,22 1,81
SULAWESI BARAT 2016 0,364 72,37 64,31 2,72
SULAWESI BARAT 2017 0,354 67,74 64,34 2,98
SULAWESI BARAT 2018 0,370 71,46 64,58 2,45
MALUKU 2009 0,312 69,07 67,20 10,38
MALUKU 2010 0,329 69,51 64,46 9,13
MALUKU 2011 0,412 68,38 64,61 8,18
MALUKU 2012 0,383 59,68 64,77 7,59
MALUKU 2013 0,370 66,23 64,93 6,97
MALUKU 2014 0,351 72,72 65,01 6,59
MALUKU 2015 0,340 65,90 65,31 6,72
MALUKU 2016 0,348 78,20 65,35 6,98
118
Provinsi Tahun IG IDI AHH TPT
MALUKU 2017 0,343 77,45 65,40 7,77
MALUKU 2018 0,343 75,51 65,59 7,38
MALUKU UTARA 2009 0,327 67,21 65,70 6,61
MALUKU UTARA 2010 0,336 59,92 66,70 6,03
MALUKU UTARA 2011 0,334 59,17 66,87 5,80
MALUKU UTARA 2012 0,338 66,83 67,05 5,50
MALUKU UTARA 2013 0,318 64,06 67,24 5,50
MALUKU UTARA 2014 0,325 67,90 67,33 5,65
MALUKU UTARA 2015 0,280 61,52 67,44 5,56
MALUKU UTARA 2016 0,286 73,27 67,51 3,43
MALUKU UTARA 2017 0,317 70,73 67,54 4,82
MALUKU UTARA 2018 0,328 72,10 67,80 4,65
PAPUA BARAT 2009 0,353 63,06 68,20 7,73
PAPUA BARAT 2010 0,381 67,75 64,59 7,77
PAPUA BARAT 2011 0,416 61,78 64,75 6,82
PAPUA BARAT 2012 0,425 65,70 64,88 6,57
PAPUA BARAT 2013 0,431 60,70 65,05 4,36
PAPUA BARAT 2014 0,439 65,65 65,13 3,70
PAPUA BARAT 2015 0,440 59,97 65,19 4,61
PAPUA BARAT 2016 0,373 60,35 65,30 5,73
PAPUA BARAT 2017 0,390 62,76 65,32 7,52
PAPUA BARAT 2018 0,394 58,29 65,55 5,67
PAPUA 2009 0,383 63,80 68,35 4,13
PAPUA 2010 0,414 60,26 64,31 4,08
PAPUA 2011 0,419 59,05 64,46 3,84
PAPUA 2012 0,439 60,71 64,60 3,03
PAPUA 2013 0,442 60,92 64,76 2,91
PAPUA 2014 0,408 62,15 64,84 3,48
PAPUA 2015 0,421 57,55 65,09 3,72
PAPUA 2016 0,390 61,02 65,12 2,97