pengaruh kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi...

Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem InformasiAkuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Pengawas Internal

Terhadap Akuntabilitas Keuangan DenganKualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening

Dimas Pratama Putra

Universitas [email protected]

Abstract: This study was conducted on the local work unit (read: SKPD) in Palembang. The objective of this studyis to determine the effect of apparatus’ capability and the use of regional financial accounting information system,and the role of internal control on the financial accountability with the quality of financial reports as a mediatorvariable. Population in this study is the local work unit in Palembang. The sample is taken using purposive samplingwith the specified criteria of 40 respondents. This study conducted through path analysis by using SPSS 20. Fortesting the mediator variable, the reseacher used causal strategy. The results show that: (1) apparatus’ capabilitydoes not have any effectson the quality of financial reports, (2) the use of regional financial accounting informationsystem is positive and significant effect on the quality of financial reports, (3) the role of internal control does nothave any effects on the quality of financial reports, (4) apparatus’ capability is positive and significantly effect thefinancial accountability, (5) the use of regional financial accounting information system has positive and significanteffect on the financial accountability, (6) the role of internal control is positive and significantly effect the financialaccountability, (7) the quality of financial reports has positive and significant effect on the financial accountability,(8) the quality of the finacial reports mediate the apparatus’ capability towards the financial accountability, (9) thequality of financial reports mediate the use of regional financial accounting information system towards financialaccountability, (10) the quality of financial reports mediate the role of internal controltowards financial accountability.

Keywords: apparatus’ capability, the use of regional financial accounting information system, the role of internalcontrol, quality of financial reports, financial accountability.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasiakuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap variabel dependen akuntabilitas keuangan dengankualitas laporan keuangan sebagai variabel mediator. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD). Sampel yang ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang ditentukanadalah 40 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur dengan menggunakan SPSS 20. Tesvariabel mediator dilakukan dengan strategi kausal. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kemampuan aparatur tidakberpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerahberpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan, (3) Peran pengawas internal tidak berpengaruhterhadap kualitas laporan keuangan, (4) Kemampuan aparatur berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitaskeuangan, (5) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadapakuntabilitas keuangan, (6) Peran pengawas internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan,(7) Kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, (8) Kualitas laporankeuangan memediator antara kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan, (9) Kualitas laporan keuanganmemediator antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan,(10) Kualitas laporan keuangan memediator peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan.

Kata kunci: kemampuan aparatur, pemanfaatan SIKD, peran pengawas internal, kualitas laporan keuangan,akuntabilitas keuangan.

Forum Bisnis Dan KewirausahaanJurnal Ilmiah STIE MDP

Vol. 7 No. 2 Maret 2018 Hal - 82

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan atas pengelolaan keuangandaerah yang baik menjadi sangat penting di eradesentralisasi saat ini. Di sini peran pemerintah daerahperlu didorong untuk menerapkan prinsip-prinsipgood governance berupa transparansi danakuntabilitas publik. Misi utama Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitaspengelolaan sumber daya keuangan daerah dalamrangka peningkatan dan pelayanan publik. Reformasiyang terjadi di Indonesia tidak hanya mengubahkehidupan politik di Indonesia, tetapi tatananpemerintah pun menjadi berubah seiring besarnyakeinginan masyarakat untuk mengatur pemerintahandaerahnya secara otonom, selain itu keinginanmasyarakat juga didorong untuk menciptakan goodgovernance yang terbebas dari tindakan korupsi,kolusi dan nepotisme yang sudah menjadi suatubudaya bangsa Indonesia

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yangdiperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 12Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang berupayamewujudkan otonomi daerah yang lebih luas.Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas berartimemberikan kebebasan yang sangat luas untukmengatur segala segi pemerintahan daerah, baikpengelolaan keuangan, sumber daya yang ada bahkanpemanfaatan potensi daerah itu sendiri. Namundibalik kebebasan itu harus ada suatu pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat,sehingga timbul transparansi dan akuntabilitas. Untukhal tersebut maka dibutuhkan kontrol masyarakatterhadap jalannya pemerintahan terutama mengenaikeadaan keuangan. Khusus untuk melaksanakankontrol tersebut, masyarakat membutuhkan informasiakuntansi yang berkualitas. Informasi akuntansi yangberkualitas tersebut tersirat kepada laporan keuanganyang berkualitas. Selain itu laporan keuangan yangdihasilkan oleh pemerintah juga harus memenuhistandar yang baku serta harus sesuai dengan prinsipakuntansi yang berlaku umum. Standar yang bakutersebut adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yangmerupakan produk hukum dari Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010. Disamping PeraturanPemerintah, disusul dengan peraturan yang lebihteknis yaitu dengan dikeluarkanya PermendagriNomor 21 Tahun 2012 tentang pedoman PengelolaanKeuangan daerah.

Suwardjono (2005) menyatakan bahwatujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasinon bisnis seperti unit-unit kepemerintahan yaituuntuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagipara penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalanmaupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi danakeorganisasian tersebut. Pemerintah sudahseharusnya meningkatkan kualitas laporan keuanganyang mengandung informasi keuangan yangdibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitaslaporan keuangan di maksudkan agar dapatmeningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasiyang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai,dan pada gilirannya akan dapat mewujudkantransparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahdaerah.

Roviyantie (2011) menyebutkan bahwalaporan keuangan merupakan sebuah produk yangdihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi.Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusiayang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporankeuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitaspemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangandaerah yang berkualitas dibutuhkan sumber dayamanusia yang memahami dan kompeten dalamakuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkanorganisasional tentang pemerintahan. Untuk membuatlaporan keuangan yang berkualitas yang memenuhikarakterist ik kualitatif diperlukan aparaturpengelolaan keuangan yang mempunyai kemampuandalam bidang akuntansi.

Widodo (2001:308), menyatakan bahwakemampuan didapat dengan berbagai macam caraantara lain sebagai berikut; (1) Melalui Pendidikan,(2) Melalui Pelatihan, (3) Melalui Pengalaman. Darideskripsi teori kemampuan aparatur yang telahdiuraikan di atas, diperoleh suatu konsep pemahamanbahwa kemampuan aparatur adalah suatu kondisi

Hal - 83 Vol. 7 No. 2 Maret 2018


dinamis sumber daya manusia yang mencakup aspekPendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman.

Selain kemampuan, pemanfaatan teknologiinformasi juga dapat meningkatkan kualitas laporankeuangan pemerintah daerah. Dalam rangkamewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalampengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologiinformasi merupakan suatu kebutuhan yang harusdipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yanglebih cepat efektif dan efisien. Karakteristik yangmenonjol dari kerangka sistem informasi diantaranyadimensi sumber daya manusia, meliputi: data,pelaksanaan atau personalia, perlengkapan, peralatan,dan dana; dimensi tugas, meliputi: pengumpulan data,pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data,pengadaan informasi; dimensi tujuan, meliputi:dukungan terhadap pengambilan keputusan,dukungan terhadap operasi harian, dukunganterhadap kewajiban kepengurusan; dimensi pemakaiinformasi, meliputi: manajer, pegawai, pemilik, danpemakai eksternal lainnya; dimensi tahapan, meliputi:masukan, pemrosesan,, keluaran. (Nunuy 2009).

Saat ini Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) telah memanfaatkan teknologi informasiyang menghasilkan suatu sistem informasi, dimanamenyediakan informasi mengenai keuangan daerahyang dapat diakses. Dalam Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2010, Sistem Informasi KeuanganDaerah adalah suatu sistem yangmendokumentasikan, serta mengelolah data keuangandaerah dan data terkait lainnya menjadi informasiyang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahanpengambilan keuputusan dalam rangka perencanaan,pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawabanpemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasikeuangan daerah dapat mempercepat proses kerjadalam mengelolah keuangan daerah dan menyediakaninformasi keuangan daerah yang komprehensifkepada masyarakat luas.

Selain itu peran pengawas internal berperanpenting dalam peningkatan kualitas laporankeuangan. Menurut Yuliani (2010) menyatakanbahwa internal audit adalah suatu aktivitasindependen, keyakinan objektif dan konsultasi yang

dirancang untuk memberi nila i tambah danmeningkatkan operasi organisasi. Dengan demikianpengawas internal membantu organisasi dalammencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatanyang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasidan meningkatkan efektivitas proses pengelolaanresiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.Dengan adanya peran internal audit/inspektoratselaku aparat pengawas internal diharapkan dapatmembantu pemerintah daerah dalam mengarahkanlaporan keuangan yang sesuai dengan standarakuntansi pemerintah memiliki karakteristik kualitatiflaporan keuangan yang relevan, handal, dapatdipahami, dan dapat diperbandingkan.

Salah satu cara bagaimana melihat apakahlaporan keuangan yang telah disusun telah sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dantelah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapatdilihat dari opini auditor eksternal Pemerintah. BadanPemeriksaan Keuangan (BPK) RI PerwakilanSumatera Selatan. Pada tahun 2015 Kota Palembangtelah memperoleh penghargaan ‘Wajar TanpaPengecualian’ (WTP) untuk penyajian dan pelaporankeuangan pemerintah. Penghargaan tersebut diperolehkota Palembang berturut-turut sejak tahun 2010.Walaupun demikian, berdasarkan hasil evaluasiBPKP perwakilan Sumatera Selatan, dan hasilpemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atasLaporan Keuangan Pemerintah Kota Palembangtemuan-temuan yang berkaitan dengan pengaruhkemampuan aparatur, pemanfatan sistem informasiakuntansi keuangan daerah, dan peran pengawasinternal terhadap akuntabilitas keuangan adalahsebagai berikut:

(1)Kesiapan Pemerintah Provinsi Sumsel dalamrangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrualbelum memadai. Penjelasan: Belum tersedianyasumber daya manusia yang kompeten danmemadai setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) terutama dalam hal pengelolaan keuanganberdasarkan data yang diperoleh dari badankepegawaian daerah provinsi Sumsel yangmemiliki latar belakang Sarjana Ekonomisebanyak 504 orang, yang terdiri dari 126 orang



Sarjana Akuntansi dan sebanyak 378 orangSarjana Ekonomi Non Akuntansi,

(2)Pengendalian dan pengelolaan teknologi informasibelum memadai dalam aspek strategi dankebijakan teknologi informasi, aspek keamanan,integritas sistem informasi, sumber daya manusia,dan pengendalian terhadap pemrosesan dan filedata,

(3)Peran pengawas internal masih berada di level satu(initial). Hal ini menunjukkan APIP belum mampuuntuk memberikan Assurance bahwa perogramatau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahtelah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, APIP belum mampu mencegah korupsi,APIP belum mampu memberikan assurance atasefisiensi dan efektifitas program kegiatanpemerintah. Dari permasalahan tersebut walaupunkota Palembang diberikan opini Wajar TanpaPengecualian (WTP) bukan berarti tidak adapermasalahan yang berkaitan dengan kemampuanaparatur, pemanfaatan sistem akuntansi keuangandaerah, dan peran pengawas internal dalampeningkatan akuntabilitas keuangan dengankualitas laporan keuangan. Hal tersebut menarikuntuk dikaji lebih jauh dan adanya perubahanperaturan pemerintah yang harus menerapkanstandar akuntansi pemerintah sesuai dengan PP71 tahun 2010.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling(Jensen, 1976) mendeûnisikan hubungan keagenansebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih(principal) menyewa orang lain (agent) untukmelakukan beberapa jasa untuk kepentingan merekadengan mendelegasikan beberapa wewenangpembuatan keputusan kepada agen. Dipandang darisudut pandang teori keagenan diatas.

Hubungan antara masyarakat denganpemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipaldan agen. Masyarakat adalah prinsipal danpemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan

wewenang pengaturan kepada agen, danmemberikansumberdaya kepada agen (dalam bentukpajak dan lain-lain). Sebagai wujudpertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan,agen memberikan laporan pertanggungjawabanterhadap prinsipal. Karena tidak mengetahui apa yangsebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetriinformasi) maka prinsipal membutuhkan pihak ketigayang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yangdilaporkan oleh agen adalah benar. Dalam posisisebagai pihak ketiga inilah sebenarnya peran akuntansektor publik diharapkan berperan besar. Mengingatbahwa sebagian (atau bahkan sebagian besar) laporanyang diberikan pemerintah adalah berbentukinformasi keuangan.

2.2 Decision Usefullness Theory

Teori kegunaan-keputusan informasiakuntansi merupakan bagian dari teori normatif. Teorikegunaan-keputusan (decision-usefullness theory)dari informasi akuntansi dikemukakan dalam disertasistaubus untuk pertama kalinya pada Tahun 1954.Premis dari teori kegunaan-keputusan merupakantujuan akuntansi untuk menyediakan informasikeuangan mengenai organisasi guna pengambilankeputusan. Sikap manajemen terhadap penerapansuatu standar akuntansi berhubungan dengankepentingan terhadap pengungkapan informasiakuntansi yang menggambarkan kinerja finansialdalam bentuk laporan keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalambentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi olehkomponen-komponen pelaporan keuangan agar dapatbermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan.

Pengelompokkan users dalam konsepdecision-usefullness terbagi dalam tiga kelompokyaitu kelompok masyarakat, kelompok legislatif, dankelompok dewan pengawas. Kelompok masyarakatmenggunakan laporan keuangan pemerintah untukmengevaluasi koefisienan dan keefektifan kegiatanyang dilakukan pemerintah, membandingkan hasilprogram yang sedang berjalan dengan tahunsebelumnya, menaksir operasional keuangan dankondisi keuangan, dan untuk menentukanterlaksananya anggaran yang dibuat. Kelompok



dewan pengawas menggunakan laporan keuanganpemerintah untuk mengevaluasi pendanaan danpengeluaran yang dilakukan oleh eksekutif,membandingkan antara anggaran yang telah dibuatdengan realisasi anggaran yang terjadi, pengawasanaktivitas dana dan posisi keuangan untukmenganalisis keseimbangan dana.

2.3 Accountability Theory

Boven (2008) membahas dua konsep utamaakuntabilitas sebagai kebajikan dan akuntabilitassebagai mekanisme. Akuntabilitas sebagai kebajikandigunakan terutama sebagai konsep normatif, sebagaisatu set standar untuk evaluasi perilaku sektor publik.Akuntabilitas dipandang sebagai kualitas positif dariorganisasi atau pejabat, oleh karena itu, studiakuntabilitas sering berfokus pada isu-isu normatif,pada penilaian perilaku agen publik. Akuntabilitassebagai mekanisme, digunakan dalam arti lebihsempit, deskriptif. Hal ini dilihat sebagai hubungankelembagaan atau pengaturan dimana seseorang aktordapat dimintai pertanggungjawaban oleh forum.Akuntabilitas sebagai mekanisme yangmemperlihatkan pengaturan bagaimana kelembagaanberoperasi. Kedua konsep ini sangat berguna untukstudi dan perdebatan tentang pemerintahan yangdemokratis.

Di sisi lain Boven (2008) telah menetapkanakuntabilitas dalam pengertian lebih sempit sebagaihubungan antara aktor dan forum, dimana aktormemiliki kewajiban untuk menjelaskan pertanyaandan aktor mungkin lulus dalan penilaian. Aktormungkin individu, misalnya seorang pejabat ataupegawai sipil, mungkin juga organisasi sepertilembaga publik dan agen. Hubungan antara forumdan aktor dapat bersifat hubungan principal-agentforum menjadi pimpinan tertinggi, misalnyaparlemen, yang telah mendelegasikan kewenanganuntuk menteri, agen, yang dimintaipertanggungjawaban atas kinerja di kantor.

4.4 Kemampuan Aparatur

Aparatur akan berkualitas ketika merekamempunyai kemampuan untuk melaksanakan

kewenangan dan tanggung jawab yang diberikankepadanya. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapaimanakala mereka mempunyai bekal pendidikan,pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadaiuntuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yangdiberikan. Widodo (2001:308), kemampuan didapatdengan berbagai macam cara antara lain sebagaiberikut: (1) Melalui Pendidikan, (2) MelaluiPelatihan, (3) Melalui Pengalaman.

Dari deskripsi teori kemampuan aparaturyang telah diuraikan di atas, diperoleh suatu konseppemahaman bahwa kemampuan aparatur adalahsuatu kondisi dinamis sumber daya manusia yangmencakup aspek Pendidikan, Pelatihan, danPengalaman.

2.5 Sistem Informasi Akuntansi KeuanganDaerah

Akuntansi dan sistem informasi akuntansibertitik tolak dari suatu landasan yang terdiri dariberbagai konsep, yaitu konsep mengenai akuntansiitu sendiri, konsep sistem, konsep informasi, konseporganisasi, dan konsep pengambilan keputusan.(Nunuy, 2009).

Pada sistem akuntansi pemerintahan, adabeberapa ciri terpenting atau persyaratan yangdiperlukan, diantaranya sistem akuntansipemerintahan harus dirancang sesuai dengankonstitusi dan peraturan perundang-undangan yangberlaku pada suatu negara. Sistem akuntansipemerintahan harus dapat menyediakan informasiyang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit.Sistem akuntansi pemerintahan harus mampumenyediakan informasi keuangan yang diperlukanuntuk penyusunan rencana/program dan evaluasipelaksanaan secara fisik dan keuangan.

2.6 Peran Pengawas Internal

Menurut Yuliani (2010) menyatakan bahwainternal audit adalah suatu aktivitas independen,keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancanguntuk memberi nilai tambah dan meningkatkanoperasi organisasi. Dengan demikian internal audit



membantu organisasi dalam mencapai tujuannyadengan menerapkan pendekatan yang sistematis danberdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkanefektivitas proses pengelolaan resiko kecukupankontrol dan pengelolaan organisasi.

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikotabertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraansistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

2.7 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas dalam arti sempit dapatdipahami sebagai benuk pertanggungjawaban yangmengacu kepada siapa organisasi bertanggungjawabdan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Dalampengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagaikewajiban pihak pemegang amanah (agen) untukmemberikan pertanggungjawaban, menyajikan, danmengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yangmenjadi tanggungjawab kepada pihak pemberiamanah (principal) yang memiliki hak dankewenangan untuk meminta pertanggungjawabantersebut.

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitasmerupakan prinsip pertanggungjawaban yang berartibahwa proses penganggaran dimulai dariperencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-

Pada penelitian ini akan dilakukan analisiskemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasiakuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas

benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkankepada DPRD dan Masyarakat.

2.8 Kualitas Laporan Keuangan

Berbicara mengenai kualitas laporankeuangan pemerintah berarti berbicara mengenaikarakteristik kualitas laporan keuangan tersebut.Dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 disebutkan bahwa karakteristik kualitatiflaporan keuangan adalah ukuran-ukuran normativeyang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi,sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempatkarakteristik berikut ini merupakan prasyaratnormative yang diperlukan agar laporan keuanganpemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki:(1) relevan, (2) handal, (3) dapat dipahami, (3) dapatdiperbandingkan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangandimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami danditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar,penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangandalam melakukan kegiatannya, serta penggunalaporan keuangan dalam memahami laporankeuangan yang disajikan.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian inidisusun seperti dalam bagan berikut ini:

internal terhadap akuntabilitas keuangan terhadapkualitas laporan keuangan sebagai variabelintervening.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



2.10 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalahsebagai berikut:

H1 : Ada pengaruh kemampuan aparaturterhadap kualitas laporan keuangan.

H2 : Ada pengaruh antara pemanfaatan sisteminformasi keuangan daerah terhadapkualitas laporan keuangan.

H3 : Ada pengaruh antara peran pengawas internalterhadap kualitas laporan keuangan

H4 : Ada pengaruh antara kemampuan aparaturterhadap akuntabilitas keuangan

H5 : Ada pengaruh antara sistem informasiakuntansi keuangan daerah terhadapakuntabilitas keuangan

H6 : Ada pengaruh antara peran pengawas internalterhadap akuntabilitas keuangan.

H7 : Ada pengaruh antara kualitas laporankeuangan terhadap akuntabilitaskeuangan.

H8 : Ada pengaruh antara kemampuan aparaturterhadap akuntabilitas keuangan melaluikualitas laporan keuangan.

H9 : Ada pengaruh antara pemanfaatan sisteminformasi akuntansi keuangan daerah terhadapakuntabilitas keuangan melalui kualitaslaporan keuangan.

H10 :Ada pengaruh antara kemampuan aparaturterhadap akuntabilitas keuangan melaluikualitas laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah KemampuanAparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi AkuntansiKeuangan Daerah, dan Peran Pengawas InternalTerhadap Akuntabilitas Keuangan dengan KualitasLaporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakanoleh penulis berupa data Kuantitatif. Skor jawabanAparatur SKPD sebagai responden yang diperolehmelaui quesioner.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkanadalah data primer yang langsung diperoleh darilapangan melalui percobaan, survei, dan observasi.Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuesionerke Aparatur SKPD Kota Palembang terdiri dariKepala Subbagian Keuangan dan Bagian Bendahara.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisisjalur (path analysis). Adapun struktur (jalur)hubungan antar variabel dalam penelitian inidigambarkan:

Gambar 2. Struktur Hubungan Variabel Penelitian



Diagram jalur di atas dapat dituliskanmenjadi persamaan struktural yang menggambarkanhubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti,yaitu:

Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung:

Y1 = PX1Y1 + PX2Y1 + PX3Y1 + e1Y2 = PX1Y2 + PX2Y2 +PX3Y2 + PY1Y2 + e2Dimana :X1 = Kemampuan Aparatur.

X2 = SIKD.X3 = Pengawas Internal.Y1 = Kualitas Laporan Keuangan.Y2 = Akuntabilitas Keuangan.e = Koefisien korelasi di luar model.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel operasional pada penelitianini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian



Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Lanjutan



Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Lanjutan

Sumber: Data Diolah Penulis

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Dalam desain penelitian telah dijelaskan

bahwa responden penelitian ini adalah aparatur SKPDkota Palembang. Oleh karena pejabat SKPD yangmengisi kuesioner hanya terdiri dari dua yakniBendahara dan Kasubag Keuangan.Tabel 2 berikutini adalah sebaran sampel berdasarkan jabatan:

Tabel 2: Sebaran Sampel Aparatur SKPD Kota Palembang



Sumber: Data Primer Diolah, 2016

laporan keuangan (Y1) menunjukkan nilaisignifikan atau probabilitas 0,553 > 0,05 artinyadata residual berdistribusi normal,

(3) uji normalisasi terhadap variabel kemampuanaparatur (X1) menunjukkan nilai signifikan atauprobabilitas 0,954 > 0,05 artinya data residualberdistribusi normal,

(4) uji normalisasi terhadap variabel pemanfaatansistem informasi akuntansi keuangan daerah(X2) menunjukkan nilai signifikan atauprobabilitas 0,849 > 0,05 artinya data residualberdistribusi normal, dan

(5) uji normalisasi terhadap variabel peranpengawas internal (X3) menunjukkan nilaisignifikan atau probabilitas 0,340 > 0,05data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas(1) menyajikan data hasil uji multikolinearitas

terhadap variabel kualitas laporan keuanganmenunjukkan bahwa keamampuan aparatur nilaitolerance 0,660 > nilai tolerance hitung 0,10dan nilai VIF 1,516 < nilai VIF hitung 10,00,maka tidak terjadi multikoliniearitas antarvariabel independen, pemanfaatan sisteminformasi akuntansi keuangan daerah nilaitolerance 0,445 > nilai tolerance hitung 0,10dan nilai VIF 2,197 < nilai VIF hitung 10,00,maka tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen, peran pengawas internalnilai tolerance 0,593 > nilai tolerance hitung0,10 dan nilai VIF 1,685 < nilai VIF hitung10,00, maka tidak terjadi multikoliniearitas antarvariabel independen, dan

Tabel 2: Sebaran Sampel Aparatur SKPD Kota Palembang Lanjutan

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2016Berdasarkan tabel 2 di atas sampel aparatur

SKPD kota Palembang dengan jabatan sebagaibendahara sebanyak 24 orang (60%) sedangkan 16orang (40%) sebagai Kasubag Keuangan. Kemudianlama bekerja 6 tahun sebanyak 23 orang (57,5%),lama bekerja 7 tahun sebanyak 16 orang (40%) dan1 orang (2.5%) dengan lama bekerja 8 tahun.

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Dua prosedur yang dilakukan dalampenelitian ini mengukur kekonsistenan dankeakurasian data yang dikumpulkan dari penggunaaninstrumen, yaitu (1) uji konsistensi internal denganuji statistik Cronbach’s Alpha, (2) uji korelasionalantara skor masing-masing butir dengan skor total(Imam Ghozali, 2001). Hasil pengujian reliabilitastersaji pada tabel 3 sebagai berikut:

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalisasi(1) uji normalisasi terhadap variabel akuntabilitas

keuangan (Y2) menunjukkan nilai signifikanatau probabilitas 0,650 > 0,05 artinya dataresidual berdistribusi normal,

(2) uji normalisasi terhadap variabel kualitas

Tabel 3: Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner



(2) menyajikan multikolinearitas terhadap variabelakuntabilitas keuangan menunjukkan bahwakemampuan aparatur nilai tolerance > 0,660nilai tolerance hitung 0,10 dan nilai VIF 1,516< nilai VIF hitung 10,00 maka tidak terjadimultikolinearitas antar variabel independen,pemanfaatan sistem informasi akuntansikeuangan daerah nilai tolerance o,455 > nilaitolerance hitung 0,10 dan nilai VIF 2,197 < nilaiVIF hitung 10,00 maka tidak terjadimultikoliniearitas antar variabel independen,peran pengawas internal nilai tolerance 0,593> nilai tolerance hitung 0,10 dan nilai VIF 1,685< nilai VIF hitung 10,00 maka t idakterjadi multikoliniearitas antar variabelindependen.

4.4 Pengujian Hipotesis

1. Analisis Substruktur 1

Y1 = a + PX1 + PX2 + PX3 + e1

4.5 Pengujian Simultan (Uji F)

Besarnya angka R square (R2) padakemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasiakuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan secarasimultan adalah 0,860 atau 86% untuk mengetahuikelayakan model regresi digambarkan angka-angkadari tabel ANOVA. Jika F-hitung > F-tabel, makaHo ditolak dan Ha diterima dan sebaliknya F-hitung< F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Darihasil perhitungan, diperoleh angka F-hitung sebesar80,741 > F-tabel sebesar 2,64 sehingga Ho ditolakdan Ha diterima. Dengan demikian model regresitersebut sudah layak dan benar.

Kesimpulannya adalah kemampuan aparatur,pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangandaerah, dan peran pengawas internal secara simultanmempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar86% dan tingkat signifikan 0,000a < = 0,05. Besarpengaruh variabel lain di luar model regresi tersebutdihitung dengan rumus: (1-r2) atau (1-0,860) yaitu0,14% atau 14%.

Tabel 4: Pengaruh Kemampuan Aparatur,Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Keuangan Daerah dan Peran Pengawas InternalSecara Parsial Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan

4.6 Pengujian Parsial (Uji t)

a. Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadapKualitas Laporan KeuanganJika t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak dan Haditerima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel makaHo diterima dan Ha ditolak. Hasil perhitunganSPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 1,548.Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan = 0,05 dan dk = (n-2) atau (40-2) = 38. Dariketentuan tersebut diperoleh angka t-tabelsebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungantabel signifikan diperoleh angka sebesar 0,130 >

= 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolakartinya tidak terdapat pengaruh variabelkemampuan aparatur terhadap kualitas laporankeuangan. Tidak adanya pengaruh kemampuanaparatur terhadap kualitas laporan keuangandilihat dari besarnya nilai signifikan penelitianterhadap tingkat signifikan 0,130 > = 0,05.

b. Pengaruh Pemanfaatan Sistem InformasiAkuntansi Keuangan Daerah terhadap KualitasLaporan KeuanganJika t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak dan Haditerima dan sebaliknay t-hitung < t-tabel makaHo diterima dan Ha ditolak. Hasil perhitunganSPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 5,838.Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan = 0,05 dan dk = (n-2) atau (40-2) = 38. Dariketentuan tersebut diperoleh angka t-tabelsebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungantabel signifikan diperoleh angka sebesar 0,000 < = 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima

artinya terdapat pengaruh variabel pemanfaatansistem informasi akuntansi keuangan daerah

Sumber: Diolah Melalui SPSS



terhadap kualitas laporan keuangan. Adanyapengaruh pemanfaatan sistem informasiakuntansi keuangan daerah terhadap kualitaslaporan keuangan dilihat dari kecilnya nilaisignifikan penelitian terhadap tingkat signifikan0,000 < = 0,05.

c. Pengaruh Peran Pengawas Internal terhadapKualitas Laporan KeuanganJika t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak dan Haditerima dan sebaliknay t-hitung < t-tabel makaHo diterima dan Ha ditolak. Hasil perhitunganSPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 0,334.Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan = 0,05dan dk = (n-2) atau (40-2) = 38. Dari ketentuantersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 0,740.Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikandiperoleh angka sebesar 0,740 > = 0,05sehingga Ho diterima dan Ha ditolak artinyatidak terdapat pengaruh variabel peranpengawas internal terhadap kualitas laporankeuangan. Tidak adanya pengaruh peranpengawas internal terhadap kualitas laporankeuangan dilihat dari besarnya nilai signifikanpenelitian terhadap tingkat signifikan 0,740 > =0,05.

2. Analisis Substruktur 2

Y2 = a + PX1 + PX2 + PX3 + PY1Y2 + e2

4.6 Pengujian Simultan (Uji F)

Besarnya angka R-square (r2) adalah 0,953dimana angka tersebut mempunyai arti bahwapengaruh kemampuan aparatur, pemanfaatan sisteminformasi akuntansi keuangan daerah, dan peranpengawas internal terhadap akuntabilitas keuangansecara simultan adalah 95,3%. Untuk mengetahuikelayakan model regresi digambarkan angka-angkadari tabel ANOVA. Jika F-hitung > F-tabel, makaHo ditolak dan Ha diterima dan sebaliknya F-hitung< F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Darihasil perhitungan, diperoleh angka F-hitung sebesar265,066 > F-tabel sebesar 2,64 sehingga Ho ditolakdan Ha diterima. Dengan demikian model regresitersebut sudah layak dan benar. Kesimpulannya

adalah kemampuan aparatur, pemanfaatan sisteminformasi akuntansi keuangan daerah, dan peranpengawas internal secara simultan mempengaruhiakuntabilitas keuangan sebesar 95,3% dan tingkatsignifikan 0,000a < = 0,05. Besar pengaruh variabellain di luar model regresi tersebut dihitung denganrumus: (1-r2) atau (1-0,953) yaitu 0,047 atau 4,7%.Pengujian kualitas laporan keuangan sebagai mediasiterhadap akuntabilitas keuangan. Besarnya angka R-square (r2) adalah 0,878 dimana angka tersebutmempunyai arti bahwa kualitas laporan keunganterhadap akuntabilitas keuangan adalah 87,8%.Untuk mengetahui kelayakan model regresidigambarkan angka-angka dari tabel ANOVA. JikaF-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterimadan sebaliknya F-hitung < F-tabel, maka Ho diterimadan Ha ditolak. Dari hasil perhitungan, diperolehangka F-hitung sebesar 281,469 > F-tabel sebesar2,64 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengandemikian model regresi tersebut sudah layak danbenar. Kesimpulannya adalah kualitas laporankeuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangansebesar 87,8% dan tingkat signifikan 0,000a < =0,05. Besar pengaruh variabel lain di luar modelregresi tersebut dihitung dengan rumus: (1-r2) atau(1-0,878) yaitu 0,112 atau 12,2%.

4.7 Uji Parsial (Uji t)

a. Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadapAkuntabilitas KeuanganJika t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak dan Haditerima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel makaHo diterima dan Ha ditolak. Hasil perhitunganSPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 2,165.

Tabel 5: Pengaruh Kemampuan Aparatur,Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Keuangan Daerah, Peran Pengawas Internal, danKualitas Laporan Keungan Secara Parsial

Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Diolah Melalui SPSS



Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan =0,05 dan dk = (n-2) atau (40-2) = 38. Dariketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabelsignifikan diperoleh angka sebesar 0,037 < =0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima artinyaterdapat pengaruh variabel kemampuanaparatur terhadap akuntabilitas keuangan.Adanya pengaruh kemampuan aparaturterhadap akuntabilitas keuangan dilihat daribesarnya nilai signifikan penelitian terhadaptingkat signifikan 0,037 < = 0,05.

b. Pengaruh Pemanfaatan Sistem InformasiAkuntansi Keuangan Daerah terhadapAkuntabilitas KeuanganJika t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak dan Haditerima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel makaHo diterima dan Ha ditolak. Hasil perhitunganSPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 7,152.Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan =0,05 dan dk = (n-2) atau (40-2) = 38. Dariketentuan tersebut diperoleh angka t-tabelsebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungantabel signifikan diperoleh angka sebesar 0,000 <

= 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterimaartinya terdapat pengaruh variabel sisteminformasi akuntansi keuangan daerah terhadapakuntabilitas keuangan. Berpengaruhnya sisteminformasi akuntansi keuangan daerah terhadapakuntabilitas keuangan dilihat dari besarnyanilai signifikan penelitian terhadap tingkatsignifikan 0,000 < = 0,05.

c. Pengaruh Peran Pengawas Internal terhadapAkuntabilitas KeuanganJika t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak dan Haditerima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel makaHo diterima dan Ha ditolak. Hasil perhitunganSPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 4,002.Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan = 0,05 dan dk = (n-2) atau (40-2) = 38. Dariketentuan tersebut diperoleh angka t-tabelsebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungantabel signifikan diperoleh angka sebesar 0,000 <

= 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterimaartinya terdapat pengaruh variabel peran

pengawas internal terhadap akuntabilitaskeuangan. Adanya pengaruh peran pengawasinternal terhadap akuntabilitas keuangan dilihatdari kecilnya nilai signifikan penelitian terhadaptingkat signifikan 0,000 < = 0,05.

d. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadapAkuntabilitas KeuanganJika t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak dan Haditerima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel makaHo diterima dan Ha ditolak. Hasil perhitunganSPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 16,777.Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan = 0,05 dan dk = (n-2) atau (40-2) = 38. Dariketentuan tersebut diperoleh angka t-tabelsebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungantabel signifikan diperoleh angka sebesar 0,000< = 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterimaartinya terdapat pengaruh variabel kualitaslaporan keuangan terhadap akuntabilitaskeuangan. Adanya pengaruh kualitas laporankeuangan terhadap akuntabilitas keuangandilihat dari kecilnya nilai signifikan penelitianterhadap tingkat signifikan 0,000 < = 0,05.

4.8 Pengujian Variabel Intervening

Strategi Causal Step

Tiga persamaan regresi yang harusdiestimasi dalam strategi causal step dalam pengujianvariabel intervening adalah sebagai berikut:a. Persamaan regresi variabel intervening Kualitas

Laporan Keuangan (Y1) pada variabel independenKemampuan Aparatur (X1)

Gambar 3. Hubungan Pengaruh KemampuanAparatur Terhadap Akuntabilitas KeuanganDengan Kualitas Laporan Keuangan SebagaiVariabel Intervening Menggunakan Strategi

Causal



Tabel 6: Strategi Causal Step PengaruhKemampuan Aparatur Terhadap Kualitas Laporan

Keungan

Sumber: Diolah dari SPSSHasil analisis ditemukan bukti bahwa

kemampuan aparatur tidak berpengaruh signifikanterhadap kualitas laporan keuangan dengan nilaisignifikan 0,130 > = 0,05 dan koefisien regresi =0,369.

b. Persamaan regresi variabel independenAkuntabilitas Keuangan (Y2) terhadap variabelindependen Kemampuan Aparatur (X1)

Hasil analisis ditemukan bahwa kemampuanaparatur signifikan positif terhadap akuntabilitaskeuangan dengan nilai signifikan 0,037 < = 0,05dan koefisien regresi = 0,322.

c. Persamaan regresi berganda variabel dependenAkuntabilitas Keuangan (Y2) pada variabelindependen Kemampuan Aparatur (X1) denganKualitas Laporan Keuangan sebagai intervening(Y1)

Hasil analisis ditemukan bahwa kemampuanaparatur signifikan positif terhadap akuntabilitaskeuangan, setelah dimediasi oleh kualitas laporankeuangan dengan nilai signifikan 0,012 < = 0,05dan koefisien regresi = 0,536. Selanjutnya ditemukanbahwa kualitas laporan keuangan signifikan terhadap

Tabel 7: Strategi Causal Step PengaruhKemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas

Keuangan

Sumber: Diolah dari SPSS

akuntabilitas keuangan, setelah memediasi olehkemampuan aparatur dengan nilai signifikan 0,000< = 0,05 dan koefisiensi regresi = 0,868.Selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa modelini termasuk ke dalam part mediation dimana variabelkemampuan aparatur dapat mempengaruhiakuntabilitas keuangan secara langsung dan bisamelalui kualitas laporan keuangan sebagai mediasi.

a. Persamaan regresi variabel intervening KualitasLaporan Keuangan (Y1) pada variabel independenPemanfaatan Sistem Informasi AkuntansiKeuangan Daerah (X2)

Hasil analisis ditemukan bukti bahwapemanfaatan SIKD berpengaruh signifikan positifterhadap kualitas laporan keuangan dengan nilaisignifikan 0,000 < = 0,05 dan koefisien regresi =1,189.

Gambar 4.Hubungan Pengaruh Pemanfaatan SIKD

Terhadap Akuntabilitas KeuanganDengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai

Variabel InterveningMenggunakan Strategi Causal

Tabel 8:Strategi Causal Step Pengaruh Kemampuan

AparaturTerhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas

Laporan Keuangan Sebagai Intervening




Tabel 9: Strategi Causal Step PengaruhPemanfaatan SIKD Terhadap Kualitas Laporan

Keungan


b. Persamaan regresi variabel independenAkuntabilitas Keuangan (Y2) terhadap variabeldependen Pemanfaatan SIKD (X2)

c. Persamaan regresi berganda variabel dependenAkuntabilitas Keuangan (Y2) pada variabelindependen Pemanfaatan SIKD (X2) denganKualitas Laporan Keuangan sebagai intervening(Y1)

Hasil analisis ditemukan bahwa pemanfaatanSIKD signifikan positif terhadap akuntabilitaskeuangan, setelah dimediasi oleh kualitas laporankeuangan dengan nilai signifikan 0,000 < = 0,05


Tabel 10: Strategi Causal Step PengaruhPemanfaatan SIKD Terhadap Akuntabilitas

Keuangan

Tabel 11: Strategi Causal Step PengaruhPemanfaatan SIKD Terhadap Akuntabilitas

Keuangan dengan Kualitas Laporan KeuanganSebagai Intervening


dan koefisien regresi = 0,969. Selanjutnya ditemukanbahwa kualitas laporan keuangan signifikan terhadapakuntabilitas keuangan, setelah dimediasi olehpemanfaatan SIKD dengan nilai signifikan 0,001 <

= 0,05 dan koefisiensi regresi = 0,423. Selanjutnyamaka dapat disimpulkan bahwa model ini termasukke dalam part mediation dimana variabelpemanfaatan SIKD dapat mempengaruhiakuntabilitas keuangan secara langsung dan bisamelalui kualitas laporan keuangan sebagai mediasi.

a. Persamaan regresi variabel intervening KualitasLaporan Keuangan (Y1) pada variabel independenPeran Pengawas Internal (X3)

Hasil analisis ditemukan bukti bahwa peranpengawas internal tidak berpengaruh signifikanterhadap kualitas laporan keuangan dengan nilaisignifikan 0,740 > = 0,05 dan koefisien regresi =0,071.

b. Persamaan regresi variabel independenAkuntabilitas Keuangan (Y2) terhadap variabeldependen Peran Pengawas Internal (X3)

Gambar 5. Hubungan Pengaruh PeranPengawas Internal Terhadap Akuntabilitas

Keuangan Dengan Kualitas Laporan KeuanganSebagai Variabel Intervening Menggunakan

Strategi Causal

Tabel 12. Strategi Causal Step Pengaruh PeranPengawas Internal Terhadap Kualitas Laporan

Keungan




Tabel 13: Strategi Causal Step Pengaruh PeranPengawas Internal Terhadap Akuntabilitas

Keuangan


Hasil analisis ditemukan bahwa peranpengawas internal signifikan positif terhadapakuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan 0,000< = 0,05 dan koefisien regresi = 0,531.

a. Persamaan regresi berganda variabel dependenAkuntabilitas Keuangan (Y2) pada variabelindependen Peran Pengawas Internal (X3) denganKualitas Laporan Keuangan sebagai intervening(Y1)

Hasil analisis ditemukan bahwa PeranPengawas Internal signifikan positif terhadapakuntabilitas keuangan, setelah dimediasi olehkualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan0,000 < = 0,05 dan koefisien regresi = 0,779.Selanjutnya ditemukan bahwa kualitas laporankeuangan signifikan positif terhadap akuntabilitaskeuangan, setelah dimediasi oleh Pemanfaatan SIKDdengan nilai signifikan 0,000 < = 0,05 dankoefisiensi regresi = 0,524. Selanjutnya maka dapatdisimpulkan bahwa model ini termasuk ke dalam partmediation dimana variabel Peran Pengawas Internaldapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan secara


langsung dan bisa melalui kualitas laporan keuangansebagai mediasi.

4.9 Perhitungan Pengaruh

Tabel 14: Strategi Causal Step Pengaruh PeranPengawas Internal Terhadap Akuntabilitas

Keuangan dengan Kualitas Laporan KeuanganSebagai Intervening

Tabel 15: Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Tabel 16: Pengaruh Tidak Langsung (IndirectEffect)



Tabel 17: Pengaruh Total (Total Effect)

4.10 Pembahasan

Berikut disajikan pembahasan pengaruhkemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasiakuntansi keuangan daerah, dan peran pengawasinternal terhadap akuntabilitas keuangan dengankualitas laporan keuangan sebagai variabelintervening.

a. Analisis Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadapKualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara parsialpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kotaPalembang menunjukkan bahwa variabel kemampuanaparatur tidak berpengaruh signifikan terhadapvariabel kualitas laporan keuangan dibuktikan dengannilai signifikan > 0,05 Hal ini tidak sejalan denganhipotesis yaitu kemampuan aparatur t idakberpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini dilandasi oleh LaporanHasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHPBPK, 2014-2015) atas laporan keuangan pemerintahProvinsi Sumsel menyatakan bahwa kesiapanPemerintah Provinsi Sumsel dalam rangka penerapansistem akuntansi berbasis akrual belum memadai yangdimana belum tersedianya sumber daya manusia yangkompeten setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terutama dalam hal pengelolaan keuanganberdasarkan data yang diperoleh dari badankepegawaian daerah provinsi Sumsel yang memilikilatar belakang sarjana ekonomi sebanyak 504 orang,yang terdiri dari 126 orang sarjana akuntansi dansebanyak 378 orang sarjana ekonomi non akuntansi.Oleh karena itu merupakan faktor t idakberpengaruhnya kemampuan aparatur terhadapkualitas laporan keuangan.

b. Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem InformasiAkuntansi Keuangan Daerah terhadap KualitasLaporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persialpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kotaPalembang menunjukkan bahwa variabelpemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangandaerah berpengaruh signifikan positif terhadapkualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan <0,05. Hal ini sejalan dengan hipotesis yaitupemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangandaerah berpengaruh terhadap kualitas laporankeuangan.

Penelitian ini sesuai dengan hipotesis sertateori kegunaan-keputusan (Decision UsefullnessTheory) yang mencakup mengenai syarat dari kualitasinformasi akuntansi yang berguna dalam keputusanyang akan diambil oleh pengguna. Hasil penelitianini juga didukung temuan dari penelitian sebelumnyayang dilakukan oleh Yuliani Safrida (2010), SIKDberpengaruh signifikan positif terhadap kualitaslaporan keuangan.

c. Analisis Pengaruh Peran Pengawas InternalTerhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persialpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kotaPalembang menunjukkan bahwa peran pengawasinternal tidak berpengaruh signifikan terhadapkualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan >0,05. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis.

Hasil penelitian ini dilandasi oleh LaporanHasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP



BPK, 2014-2015) menyatakan bahwa AparaturPengawas Internal Pemerintah (APIP) belum mampuuntuk memberikan assurance bahwa program ataukegiatan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuaidengan peraturan undang-undang,

Aparatur pengawas internal pemerintahbelum mampu mencegah korupsi, aparatur pengawasinternal pemerintah belum mampu memberikanassurance atas efisiensi dan efektifitas programkegiatan pemerintah di dalam pelaksanaan sistemlaporan keuangan pemerintah, dan jumlah instansipemerintah yang dinilai akuntabel baru mencapai24%. Oleh karena itu merupakan faktor tidakberpengaruhnya peran pengawas internal terhadapkualitas laporan keuangan.

d. Analisis Pengaruh Kemampuan AparaturTerhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persialpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kotaPalembang menunjukkan bahwa kemampuanaparatur berpengaruh signifikan terhadapakuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan < 0,05.Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa kemampuanaparatur berpengaruh terhadap akuntabilitaskeuangan. Dengan demikian, hasil penelitian inisesuai dengan hipotesis dan sangat berkaitan denganteori akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitassebagai mekanisme yang harus diterapkan olehaparatur pemerintahan sehingga dibutuhkan keahlianuntuk menerapkan mekanisme tersebut di dalampeningkatan akuntabilitas keuangan.

e. Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem InformasiAkuntansi Keuangan Daerah terhadapAkuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persialpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kotaPalembang menunjukkan bahwa sistem informasiakuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikanpositif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilaisignifikan < 0,05. Hasil penelitian ini sesuai denganhipotesis dan berkaitan dengan teori keagenan bahwaprinsipal memberikan kepercayaan kepada agen untuk

mengelola sumberdaya dalam bentuk pajak dan lain-lain. Dalam rangka mewujudkanpertanggungjawaban dan transparansi dalampengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologiinformasi merupakan suatu kebutuhan yang harusdipenuhi untuk membantu pengelolaan data yang lebihcepat, efektif, dan efisien.

f. Analisis Pengaruh Peran Pengawas InternalTerhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persialpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kotaPalembang menunjukkan bahwa peran pengawasinternal berpengaruh signifikan positif terhadapakuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan < 0,05.Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa peranpengawas internal berpengaruh terhadap akuntabilitaskeuangan. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesisdan berkaitan dengan teori akuntabilitas yangmenyatakan bahwa akuntabilitas sebagai mekanismeyang harus diterapkan oleh aparatur pemerintahanuntuk pertanggung jawaban keuangan.

Dalam menunjang mekanisme tersebut selainkemampuan aparatur itu sendiri juga dibutuhkanperan pengawas internal karena peran pengawasinternal tugasnya memonitoring seluruh aktifitasaparatur pemerintah yang akan memberikan masukandan saran di dalam pemenuhan sistem akuntabilitaskeuangan yang sesuai dengan mekanisme regulasiyang di tetapkan.

g. Analisis Pengaruh Kualitas Laporan KeuanganTerhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persialpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kotaPalembang menunjukkan bahwa kualitas laporankeuangan berpengaruh signifikan positif terhadapakuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan < 0,05.Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa kualitaslaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitaskeuangan. Dengan demikian, hasil penelitian sesuaidengan hipotesis dan dengan polapertanggungjawaban atas pengelolaan keuanganNegara dikembangkan sejalan dengan teori keagenan.

Vol. 7 No. 2 Maret 2018 Hal - 100


h. Analisis Pengaruh Kemampuan AparaturTerhadap Akuntabilitas Keuangan denganKualitas Laporan Keuangan Sebagai VariabelIntervening

Berdasarkan hasil analisis jalur secara parsialpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kotaPalembang menunjukkan bahwa variabel kualitaslaporan keuangan memediasi kemampuan aparaturterhadap akuntabilitas keuangan dengan signifikanpositif, oleh karena itu dikatakan sebagai partmediation, karena kemampuan aparatur dapatmempengaruhi secara langsung akuntabilitaskeuangan tanpa harus menggunakan mediasi dengannilai signifikannya 0,000.

Setelah dimediasai kualitas laporan keuangansecara tidak langsung dapat memediasi kemampuanaparatur dengan nilai signifikannya 0,012. Hasilpenelitian mendukung hipotesis yang menyatakanbahwa kualitas laporan keuangan memediasikemampuan aparatur terhadap akuntabilitaskeuangan. Dengan demikian, hasil dari penelitian inimempunyai arah yang sama dari hipotesis yaituberpengaruh signifikan.

Berdasarkan analisis variabel kemampuanaparatur terhadap akuntabilitas keuangan pada satuankerja perangkat daerah kota Palembang menunjukkanterdapat pengaruh. Artinya kemampuan aparatursangat di butuhkan di dalam peningkatanakuntabilitas keuangan karena berkaitan dengan teoriakuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitassebagai mekanisme yang harus di terapkan olehaparatur pemerintah, untuk menerapkan mekanismetersebut di butuhkan kemampuan untuk memutuskankebijakan-kebijakan yang ada sesuai denganperaturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya setelah di mediasi oleh kualitaslaporan keuangan menunjukkan nilai signifikannyamenurun menjadi 0,012 dari 0,000 artinya variabelkemampuan aparatur sangat di butuhkan dalammenciptakan kualitas laporan keuangan yang sesuaidengan standar akuntansi pemerintah danmeningkatkan akuntabilitas keuangan sesuai denganmekanisme yang telah ditetapkan.

i. Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem InformasiAkuntansi Keuangan Daerah TerhadapAkuntabilitas Keuangan dengan Kualitas LaporanKeuangan Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis jalur secara parsialpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kotaPalembang menunjukkan bahwa variabel kualitaslaporan keuangan memediasi pemanfaatan sisteminformasi akuntansi keuangan daerah terhadapakuntabilitas keuangan dengan signifikan positif, olehkarena itu dikatakan sebagai part mediation, karenapemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangandaerah dapat mempengaruhi secara langsungakuntabilitas keuangan tanpa harus menggunakanmediasi dengan nilai signifikannya 0,000.

Setelah dimediasai kualitas laporan keuangansecara tidak langsung dapat memediasi kemampuanaparatur dengan nilai signifikannya 0,001. Hasilpenelitian mendukung hipotesis yang menyatakanbahwa kualitas laporan keuangan memediasipemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangandaerah terhadap akuntabilitas keuangan. Dengandemikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesisdan berkaitan dengan teori keagenan.

j. Analisis Pengaruh Peran Pengawas Internalterhadap Akuntabilitas Keuangan dengan KualitasLaporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis jalur secara parsialpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kotaPalembang menunjukkan bahwa variabel kualitaslaporan keuangan memediasi peran pengawas internalterhadap akuntabilitas keuangan dengan signifikanpositif, oleh karena itu dikatakan sebagai partmediation, karena peran pengawas internal dapatmempengaruhi secara langsung akuntabilitaskeuangan tanpa harus menggunakan mediasi dengannilai signifikannya 0,000.

Setelah dimediasai kualitas laporan keuangansecara tidak langsung dapat memediasi peranpengawas internal dengan nilai signifikannya 0,000.Hasil penelitian mendukung hipotesis yangmenyatakan bahwa kualitas laporan keuangan

Hal - 101 Vol. 7 No. 2 Maret 2018


memediasi peran pengawas internal terhadapakuntabilitas keuangan. Dengan demikian, hasil daripenelitian ini mempunyai arah yang sama darihipotesis yaitu berpengaruh signifikan. Dengandemikian, hasil penelitian sesuai dengan hipotesis danberkaitan dengan teori keagenan.

Maka dapat disimpulkan bahwa, variabelperan pengawas internal mempunyai pengaruh positifsignifikan terhadap akuntabilitas keuangan danmenambahkan kualitas laporan keuangan sebagaimediasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian telahdilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut:Pada variabel bebas antara kemampuan aparatur,pemanfaatan SIKD, dan peran pengawas internalterbukti bahwa secara bersama-sama mempengaruhivariabel terikat kualitas laporan keuangan secarasignifikan positif. Secara parsial antara kemampuanaparatur terhadap kualitas laporan keuangan danperan pengawas internal terhadap kualitas laporankeuangan hasilnya tidak ada pengaruh. Selanjutnyapada variabel bebas antara kemampuan aparatur,pemanfaatan SIKD, dan peran pengawas internalterbukti bahwa secara bersama-sama mempengaruhivariabel terikat akuntabilitas keuangan secarasignifikan positif. Secara parsial seluruh variabelindependen memiliki pengaruh signifikan positifterhadap variabel dependen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulandiatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagaiberikut:

1. Bagi praktisi, Berdasarkan observasi di lapangandi dapat bahwa tingkat akademisi yang ada masihdirasa kurang dari 40 sampel yang ada masihbanyak yang memiliki jenjang S1 dan tugas yang

diberikan tidak sesuai dengan bidang akademismasing-masing aparatur pemerintahan. Kedepandiharapkan pemerintah untuk meningkatkankemampuan aparatur dalam pengelolaan keuanganagar diberikan pelatihan yang memadai supayaproses pengelolaan keuangan dapat dilakukandengan cepat dan tepat sesuai yang diharapkandan mampu melaksanakan pertanggungjawabandengan baik.

Dalam hal aksesibilitas laporankeuangan sebaiknya melakukan pengkajian ulangmengenai sistem informasi akuntansi keuangandaerah untuk lebih mempertanggungjawabkanpenyampaian laporan keuangan pemerintahdaerah sebagai informasi penting yang berhakdiperoleh publik. Serta pengawas internal lebihmemberikan assurance terhadap aparaturpemerintah di dalam pengelolaan pemerintahanyang lebih baik.

2. Bagi akademisi, untuk peneliti selanjutnyadisarankan untuk menambahkan variabel lain yangdiduga memiliki pengaruh terhadap akuntabilitaskeuangan serta variabel mediasi yang berbeda.Penambahan objek SKPD juga dirasa perlu, tidakhanya dari satu wilayah SKPD saja, namun lebihbaik jenis maupun wilayahnya sehingga jumlahresponden penelitian dapat lebih banyak dan dapatdibandingkan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bovens, Mark. 2008, Two Concepts ofAccountability. European Law Journal, Vol 13.No 4, PP. 447-468, Akses 8 Januari 2015,pada http://www.researchgate.net.

[2] Ghozali, Imam, 2011, Aplikasi AnalisisMultivariate dengan Program SPSS,Universitas Diponegoro, Semarang.

[3] Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976,Theory of the Firm : Managerial Behavior,Agency Costs and Ownership Structure,Journal of Financial Economics, Vol. 3, No.

Vol. 7 No. 2 Maret 2018 Hal - 102


4, PP. 305-360, Akses 2 Oktober 2015,pada http://scholar.google.co.id.

[4] Laporan Hasil Pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan (BPK). 2015, Melaluiwww.BPK.go.id.

[5] Mardiasmo. 2006, Perwujudan Transparansidan Akuntabilitas Publik Melalui AkuntansiSektor Publik: Suatu Sarana GoodGovernance, Jurnal Akuntansi Pemerintahan,Vol 2. No 1. PP 1-17, Akses 28 Oktober 2015,pada https://id.scribd.com.

[6] Nunuy. 2009, Pengaruh Kompetensi AnggotaDPR dan Kompetensi Aparatur PemerintahDaerah terhadap Pelaksanaan SistemInformasi Akuntansi, Jurnal Riser t danAkuntansi, Vol 12, No 1, PP 44-56, Akses 10Oktober 2016, pada http://scholar.google.co.id.

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,Tentang Pertanggungjawaban PimpinanLembaga Atas Efektifitas PenyelenggaraanSistem SPIP.

[8] Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010,Tentang Pedoman Sistem Informasi KeuanganDaerah.

[9] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

[10] Roviyantie, Devi. 2011, Pengaruh KompetensiSumberdaya Manusia dan Penerapan SistemAkuntansi Keuangan Daerah TerhadapKualitas Laporan Keuangan Daerah TerhadapKualitas Laporan Keuangan Daerah, JurnalBisnis dan Akuntansi, Vol 13, No 2 PP 68-75,Akses 15 November 2015, pada https://www.google.co.id.

[11] Suwardjono. 2005, Teori Akuntansi:Pengungkapan Pelaporan Keuangan, BPFE,Yogyakarta.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2008, Tentang Pelaksanaan OtonomiDaerah yang Lebih Luas.

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22Tahun 1999, Tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Daerah.

[14] Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

[15] Widodo, Joko. 2001, Good Governanance:Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan KontrolBirokrasi Era Disentralisasi dan OtonomiDaerah, Insan Cendekia, Surabaya.

[16] Yuliani, Syafrida. 2010, Pengaruh PemahamanAkuntansi, Peran Sistem Informasi AkuntansiKeuangan Daerah, dan Peran Internal AuditTerhadap Kualitas Laporan KeuanganPemerintah Daerah (Studi Empiris padaPemerintah Kota Banda Aceh), Jurnal Telaahdan Risert Akuntansi, Vol 3, No 2, PP 206-220, Akses 2 Januari 2016, pada http://scholar.google.co.id.

Hal - 103 Vol. 7 No. 2 Maret 2018


pengaruh kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi...

Documents