pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib …

PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA CIKARANG
SKRIPSI
Akuntansi
Oleh :
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPATUHAN WAJIB
PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN
Penelitian skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri
dan juga arahan dan bimbingan dari pembimbing dan benar – benar bukan
merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian
hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima
sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Demikian surat ini dibuat sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Skripsi ini disusun dan diserahkan oleh :
Nama : Yosi Saputri Febrina Ramadhani
NIM : 008201505005
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
PENGHASILAN (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP
Pratama Cikarang Utara).
Telah ditinjau dan telah memenuhi persyaratan untuk skripsi oleh karena itu, kami
merekomendasikan mahasiswa tersebut untuk mengikuti sidang sebagai
pemenuhan sebagian persyaratan untuk gelar Sarjana Akuntansi.
Cikarang, 30 Maret 2019
(Andi Ina Yustina, M.Sc., CMA) (Andi Ina Yustina, M.Sc., CMA)
xi
PENGHASILAN DI KPP PRATAMA CIKARANG
Disampaikan oleh Yosi Saputri Febrina Ramadhani, Program Studi Akuntansi,
Fakultas Bisnis, telah dinilai dan terbukti lulus ujian lisan yang diadakan pada 24
April 2019.
Dewan Penguji,
Penguji 1 Penguji 2
(Dr. Ika Pratiwi Simbolon, SE., MM) (Setyarini Santosa, SE., MAFIS.,Ak)
Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta
kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul
“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan
Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Cikarang Utara ”.
Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga
pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat
penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang
telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya
hormati:
1. Ibu Maria Jacinta Arquisola, PhD .MHRM selaku Dekan Progam Studi
Akuntansi, Fakultas Bisnis, President University.
2. Ibu Andi Ina Yustina, M.Sc., CMA selaku Ketua Progam Studi Akuntansi,
Fakultas Bisnis, President University.
3. Ibu Imas Nurani Islami, S.Pd., M. Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah
banyak meluangkan waktu dan perhatian untuk memberikan bimbingan dan
pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Bisnis President University yang telah
memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Teristimewa kepada kedua Orang tua saya Mama dan Papa yang sangat saya
sayangi dan cintai, terimakasih selalu mendoakan, memberikan motivasi
xiii
sehingga mampu menghantarkan penulis sampai titik ini. Serta adik tersayang
Fadhila yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk Sahabat – sahabat saya Vivi, Yuli, Urbach, Selvi, Danik dan Anisa
yang selalu mendukung saya dalam kondisi apapun dan seluruh teman –
teman jurusan Akuntansi angkatan 2015 yang telah bersama – sama belajar
dan berjuang selama 3,5 tahun.
Saya berharap kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini dan semoga
skripsi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.
Cikarang, 30 Maret 2019
Deklarasi orisinalitas ------------------------------------------------------------------ ix
Lembar pengesahan ------------------------------------------------------------------- xi
Kata pengantar ------------------------------------------------------------------------- xii
Daftar isi --------------------------------------------------------------------------------- xiv
Daftar gambar -------------------------------------------------------------------------- xix
Daftar tabel ------------------------------------------------------------------------------ xx
Daftar lampiran ------------------------------------------------------------------------- xxi
1.3. Tujuan penelitian ------------------------------------------------------------ 6
1.4. Batasan penelitian ----------------------------------------------------------- 7
1.5. Manfaat penelitian ----------------------------------------------------------- 7
2.1. Landasan teori ---------------------------------------------------------------- 9
2.1.2. Wajib pajak ---------------------------------------------------------- 13
2.1.2.4. Tata cara pemungutan pajak ---------------------------- 17
2.1.2.5. Tarif pajak-------------------------------------------------- 18
2.1.3. Penerimaan pajak --------------------------------------------------- 19
2.1.4.1. Pengertian -------------------------------------------------- 19
2.1.5.1. Pengertian kepatuhan wajib pajak --------------------- 21
2.1.5.2. Indikator kepatuhan wajib pajak ----------------------- 22
2.1.6. Kegiatan sosialisasi perpajakan ---------------------------------- 22
2.1.7. Pemeriksaan pajak -------------------------------------------------- 24
2.1.8. Pajak penghasilan --------------------------------------------------- 28
2.1.8.5. Penghasilan tidak kena pajak --------------------------- 35
2.1.8.6. Pajak penghasilan orang pribadi ----------------------- 38
xvi
2.1.9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ------------------------ 41
2.1.9.1. Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 41
2.1.9.2. Tarif Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) --------- 43
2.2.Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kegiatan
sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap
penerimaan pajak penghasilan --------------------------------------------
pajak penghasilan --------------------------------------------------- 45
pajak penghasilan --------------------------------------------------- 46
penerimaan pajak penghasilan ----------------------------------- 48
penghasilan ----------------------------------------------------------- 49
2.3.Kerangka konseptual--------------------------------------------------------- 51
3.1. Populasi dan sampel penelitian ------------------------------------------- 52
3.2. Definisi operasional dan pengukuran variabel ------------------------- 53
3.3. Teknik pengumpulan data-------------------------------------------------- 56
3.4.1. Statistika deskriptif ------------------------------------------------- 57
3.4.2.1. Uji asumsi klasik------------------------------------------ 58
xvii
4.1. Deskripsi responden --------------------------------------------------------- 63
4.1.2. Karakteristik responden berdasarkan usia ---------------------- 64
4.1.3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan -------------- 64
4.1.4. Karakteristik responden berdasarkan penghasilan ------------ 65
4.2. Deskripsi statistik variabel ------------------------------------------------- 66
4.2.1. Variabel kesadaran wajib pajak ---------------------------------- 67
4.2.2. Variabel kepatuhan wajib pajak ---------------------------------- 69
4.2.3. Variabel sosialisasi perpajakan ----------------------------------- 71
4.2.4. Variabel pemeriksaan pajak -------------------------------------- 72
4.2.5. Variabel penerimaan pajak ---------------------------------------- 73
4.3. Analisis hasil penelitian ---------------------------------------------------- 74
4.3.1. Pengujian asumsi klasik ------------------------------------------- 75
4.3.1.1. Uji normalitas --------------------------------------------- 75
4.3.1.2. Uji autokorelasi ------------------------------------------- 76
4.3.1.3. Uji multikolinieritas -------------------------------------- 77
4.3.1.4. Uji heteroskedastisitas ----------------------------------- 78
4.3.5. Koefisien determinasi ---------------------------------------------- 86
xviii
pajak -------------------------------------------------------------------
88
pajak -------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 89
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN ------------------------------------------ 92
5.1. Kesimpulan ------------------------------------------------------------------- 92
5.2. Saran --------------------------------------------------------------------------- 93
DAFTAR PUSTAKA ----------------------------------------------------------------- 94
Gambar 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ------------ 63
Gambar 4.2 Karakteristik responden berdasarkan usia ------------------------ 64
Gambar 4.3 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan ----------------- 65
Gambar 4.4 Karakteristik responden berdasarkan penghasilan -------------- 65
xix
tahun 2007-2015 ------------------------------------------------------- 2
Tabel 4.2 Deskripsi variabel kesadaran wajib pajak ------------------------ 67
Tabel 4.3 Deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak ------------------------ 69
Tabel 4.4 Deskripsi variabel sosialisasi perpajakan ------------------------- 71
Tabel 4.5 Deskripsi variabel pemeriksaan pajak ----------------------------- 73
Tabel 4.6 Deskripsi variabel penerimaan pajak ------------------------------ 74
Tabel 4.7 Output uji normalitas ------------------------------------------------- 76
Tabel 4.8 Output uji autokorelasi ----------------------------------------------- 77
Tabel 4.9 Output uji multikolinieritas ----------------------------------------- 78
Tabel 4.10 Output uji heteroskedastisitas --------------------------------------- 79
Tabel 4.11 Model regresi ---------------------------------------------------------- 80
Tabel 4.12 Output uji serentak ---------------------------------------------------- 81
Tabel 4.13 Output uji parsial kesadaran wajib pajak ------------------------- 82
Tabel 4.14 Output uji parsial kepatuhan wajib pajak ------------------------- 83
Tabel 4.15 Output uji parsial sosialisasi perpajakan -------------------------- 84
Tabel 4.16 Output uji parsial pemeriksaan pajak ------------------------------ 85
Tabel 4.17 Output koefisien determinasi --------------------------------------- 86
xx
Lampiran 3 Rekapitulasi jawaban responden ----------------------------------- 103
Lampiran 4 Data penerimaan PPh 25 orang pribadi KPP Pratama Cikarang 108
Lampiran 5 Output statistika deskriptif ------------------------------------------ 108
Lampiran 6 Output uji normalitas ------------------------------------------------- 108
Lampiran 7 Output uji autokorelasi ----------------------------------------------- 109
Lampiran 8 Output uji multikolinieritas ----------------------------------------- 109
Lampiran 9 Output uji heteroskedastisitas --------------------------------------- 109
Lampiran 10 Output pengujian serentak (F-test) --------------------------------- 110
Lampiran 11 Output pengujian parsial (t-test) ------------------------------------ 110
Lampiran 12 Output koefisien determinasi --------------------------------------- 110
xxi
COMPLIANCE, TAX SOCIALIZATION ACTIVITIES, DAN
TAX AUDITS TO THE INCOME TAX ADMISSION IN TAX
OFFICE PRATAMA CIKARANG
ABSTRACTS
The purpose of this study is to define the effect of taxpayer awareness, taxpayer
compliance, tax socialization activities, and tax audits to the income tax
admission. People awareness about taxpayer is really important in order to
increase the country revenue. In the tax socialization activities, the benchmark
taken is the total activities of socialization in Tax Office Pratama Cikarang. For
the taxpayer awareness will be measured based on the percentage of total SPT
Masa from the timely income tax 25. Moreover, income tax audits will also be
done with measuring the total of STP income tax 25 published for the taxpayer
awareness. These will have an effect to the income tax admission in Tax Office
Pratama Cikarang and will be tested how is the effect from these three variables to
the income tax in Tax Office Pratama Cikarang.
Keywords: taxpayer awareness, taxpayer compliance, tax socialization activities,
tax audits, income tax admission
xxii
INTISARI
kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan penghasilan (PPh).
Kesadaran masyarakat akan wajib pajak sangat penting untuk dilakukan dengan
maksud agar pendapatan negara bisa naik. Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan,
tolak ukur yang dilakukan yaitu jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan
dinKPP Pratama Cikarang. Untuk kesadaraniwajib pajak sendiri akan
diukuriberdasarkan presentaseijumlah SPT Masa dari PPh 25iyang tepat waktu.
Selain itu pemeriksaan PPh juga akan dilakukan dengan mengukur jumlah STP
PPh 25 yang diterbitkan untukiwajib pajak. ketiganya ini secara keseluruhan akan
berpengaruh pada penerimaan PPh di KPP Pratama Cikarang dan akan diuji
bagaimana pengaruh dari ketiga variabel ini terhadap PPh dinKPP Pratama
Cikarang.
sosialisasiiperpajakan, pemeriksaan pajak, penerimaan PPh
1
akan tercapai apabila program-program yang telah direncanakan pemerintah dapat
terlaksana dan berjalan dengan lancar. Dalam rangka melaksanakan program-
programnya, pemerintah memerlukan dana yang besar. Dana tersebut diperoleh
dari pendapatan negara yang mana salah satunya didapatkan dari pajak menurut
Badan Pusat Statistik Penerimaan Pajak pada Tahun 2017 adalah 1.498.871.000
rupiah. Pajak merupakan pendapatan negara yang mendominasi cukup besar.
Modal berupa dana bisa juga berasal dari potensi alam, laba, royaltiapemerintah
retribusi, kontribusi, beaadan cukai, serta sanksiadanadenda (Rahayu, 2010)
Dominasi sektor pajak bagi penerimaan negara ini salah satunya yaitu Pajak
Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan biasa atau disebut juga pajak penghasilan
pasala25 atau PPhaadalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan,
perusahaanaatau badanahukum lainnya yang diberlakukanasecara progresif,
proporsional, atauaregresif. Dasarahukum tentang pajakapenghasilan terdapat
pada (Pemerintah, 2000) dan kemudianamengalami perubahanahingga terakhir
terdapat pada Undang-UndangaNomor 36aTahun 2008 (Indonesia, Undang -
Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan pajak penghasilan, 2008) . Pada
undang-undang ini dibahas mengenai objek dan subjek pajak yang selanjutnya
disebut sebagai wajib pajak. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan Negara
2
Tabela1.1
memenuhi kewajibannya. Rasio kepatuhan tersebut dihitung dari perbandingan
antara jumlah SPT yang diterima terhadap jumlah wajib pajak yang wajib
3
pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sepanjang 2018 adalah sebesar
71%. Rasio tersebut turun dibanding tahun 2017. Bila dibandingkan, rasio
kepatuhan wajib pajak di 2018 lebih rendah dibandingkan rasio kepatuhan di 2017
yaitu sebesar 72,60% atau 96,8% dari target yang sebesar 75% (Yuniartha, 2019).
Hal tersebut menunjukkan bahwa belum semua potensi pajak yang ada dapat
terpenuhi. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan
pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi
mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.
Agar penerimaan di sektor pajak bisa optimal dapat dilakukan sistem self-
assessment untuk pemungutan pajak. Dalam penerapannya, sistem ini bertujuan
agaraadministrasi dalam perpajakanamenjadi lebihamudah, murah,adan juga
efisien (Jam'an & dkk, 2009) .Sistemainialebih membutuhkanakesadaran
WajibaPajak untukapatuh melaksanakanakewajiban perpajakanasehingga
pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif. Hal ini akan berdampak pada semakin
besarnya penerimaan pajak negara apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi untuk
menyetor pajak.
Dalam rangka memenuhi tujuan kesadaran masyarakat akan Wajib Pajak untuk
kelancaran pembangunan nasional dalam program pemerintah diperlukan
sosialisasi tentang pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan
juga kesadaran masyarakat terkait Wajib Pajak. Selain itu dengan adanya
sosialisasi tentang pajak diharapkan juga dapat meningkatkanapengetahuan dan
wawasanamasyarakat mengenaiaperaturan perpajakan serta sistemayang berlaku.
4
pajak dan manfaat yang dapat dirasakan menjadikan masyarakat acuh dengan
pajak dan tidakamemahami bagaimanaacaranya melaksanakan
kewajibanaperpajakan merekaadan akan berdampakapada penerimaanapajak
negara (Marsiya, 2012).
adalahadengan menggaliapotensi pajak seoptimalamungkin dan meningkatkan
kepatuhanawajibapajak. Dengan jumlah penduduk dan potensi sumber daya yang
melimpah, sangat mungkin untuk dapat menggali potensi pajak yang ada. Hal ini
berimplikasi dengan peningkatan jumlah wajib pajak aktif serta peningkatan
kesadaran wajib pajak. Hal ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan
penerimaan pajak untuk pembangunan nasional (Sidawati, 2016).
Dalamarangka meningkatkanakesadaran WajibaPajak dalam membayar pajak
untuk kelancaran pembangunan nasional, maka pemerintah perlu melakukan
sosialisasi perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan
pemahaman dan juga kesadaran masyarakat terkait perpajakan di Indonesia.
Dariasosialisasi ini pemerintah harusadapat menunjukan bahwa pajakayang
dibayarkan oleh masyarakat memang digunakan untuk kepentingan bersama. Hal
ini dapat dilakukan melalui transparasi administrasi perpajakan. Sehingga dengan
adanya sosialisasi tentang pajak diharapkan dapat meningkatkanapengetahuan
danawawasan masyarakatamengenai peraturan perpajakan serta
sistemayangaberlaku. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang
pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan menjadikan
5
melaksanakanakewajiban perpajakan mereka dan akan berdampak
padaapenerimaan pajakanegara (Sidawati, 2016).
sosialisasiaperpajakan berpengaruhasignifikan positif terhadapapenerimaan
Selain meningkatkan kesadaran danapengetahuan tentang perpajakan, hal lain
yang tak kalah penting dan juga turut membantu dalam peningkatan penerimaan
pajak adalah disiplin terhadap aturan pemerintah yang sudah ditetapkan.
Penegakan hukum yang ketat oleh aparatur perpajakan dirasa penting untuk
mengurangi segala tindak kecurangan terhadap pajak. Penegakan hukumaini dapat
dilakukanadengan melakukanapemeriksaan terhadap wajib pajak. Berdasarkan
(Indonesia, Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, 1983), yangakemudian diubah dengan (Indonesia, Undang
- Undang No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, 2000) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaanapajak
adalah serangkaianakegiatan untuk mencari,amengumpulkan, mengolahadata
dan/atau keteranganalainnya untuk mengujiakepatuhan kewajibanaperpajakan
danauntuk tujuan lainnyaadalam rangkaamelaksanakan ketentuanaperaturan
perundang-undanganaperpajakan.
perpajakanqmerupakan hal yangqpenting dalam rangka meningkatkan peneriman
6
telahadilakukan (Sutanto, 2009) telah disimpulkanabahwa pemeriksaan
berpengaruhaterhadap penerimaanapajak di KPPaMataram, yangadapat dilihat
dariameningkatnya jumlahapenerimaan PPh diatahun berikutnyaasetelah
SKPKBadikeluarkan.
juga turut membantu dalam peningkatan pajak adalah disiplin terhadap aturan
pemerintah yang sudah ditetapkan. Penegakanahukum yang ketataoleh
aparaturaperpajakan dirasa penting untuk mengurangi segala tindak kecurangan
terhadap pajak. Penegakanahukum ini dapat dilakukanadengan melakukan
pemeriksaanaterhadap wajib pajak. Dalamapenelitian yangatelah dilakukan
(Sutanto, 2009) telahadisimpulkan bahwaapemeriksaan berpengaruhaterhadap
penerimaanapajak di KPPaMataram, yangadapat dilihatadari meningkatnya
jumlahapenerimaan PPhadi tahun berikutnyaasetelah SKPKBadikeluarkan.
Dari uraian yangatelah disebutkan, Dengan demikian Penelitian ini telah
membahasatentang “PengaruhaKesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib
Pajak, Kegiatana Sosialisasi Perpajakan,a dan Pemeriksaan aPajak terhadap
PenerimaanaPajak Penghasilanadi KPPaPratama Cikarang”.
berikut:
7
KPPaPratama Cikarang?
di KPPaPratama Cikarang?
penerimaanaPPh di KPPaPratama Cikarang?
diaKPP Pratama Cikarang?
PPh di KPPaPratama Cikarang.
penerimaanaPPh di KPPaPratama Cikarang.
terhadapapenerimaan PPhadi KPPaPratama Cikarang.
penerimaanaPPh di KPPaPratama Cikarang.
wajibapajak yangaakan mempengaruhi penerimaan PPh. Selain itu dalam
8
penelitian ini juga akan membahas sosialisasi perpajakan untuk menyadarkan juga
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wajib pajak beserta
pengaruh pemeriksaan pajak untuk penerimaan PPh. Hal-hal tersebut ditujukan
untuk salah satu objek pengamatan yaitu KPP Pratama Cikarang.
1.5. Manfaatapenelitian
danapemeriksaan pajakaterhadap penerimaanapajak penghasilan.
informasi terkait dengan perpajakan terutama peraturan perundang-undangan
pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi
pembayaran pajak penghasilan.
mempelajari perpajakan khususnya mengenaiakesadaran wajibapajak,
kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak
terhadapapajakapenghasilan. Selain itu diharapkan, penelitian ini dapat
referensi dalam melakukan pengembangan terhadap penelitian selanjutnya.
9
10
BABaII
KAJIANaTEORI
mempunyaiamaksud danatujuanayang samaayaituamerumuskan pengertian pajak
agar mudahs dipahami. Di bawah sini akan diuraikansdefinisi-definisi tersebut:
Menurut (Indonesia, Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007) Pajakaadalah kontribusiawajib pajak
kepadasnegara yangsterutang olehsorang pribadisatau badan yang bersifat
memaksa sberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkanaimbalan
secara langsung danadigunakan untukakeperluan negaraabagi sebesar-
besarnyaakemakmuranarakyat (Zulkarnain & Rizki, 2015).
wajibsmembayarnya menurutaperaturan-peraturan, dengan
gunanyaAadalah untuk membiayaiApengeluaran-pengeluaransumum
pajaksmenurut penulissadalah kontribusiswajib pajak baiksorang pribadi
maupunsbadan kepada negarasyang bersifat memaksa dengan tidak
11
masyarakat.
dapatadipaksakan) dapataditarik kesimpulanatentang ciri-ciri yangaterdapat
padaapengertian pajak (Zulkarnain & Rizki, 2015) sebagaiaberikut:
1) Pajakadipungut olehaNegara, baikaoleh pemerintah pusat maupunaoleh
pemerintahadaerah berdasarkanaUndang-Undang serta aturanapelaksanaanya.
(pemungutapajak/administrasiapajak).
umumapemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baikarutin
maupunapembangunan.
pemerintahaterhadap pembayaranapajak yang dilakukanaoleh para
wajibapajak.
yangadiperlukan untuk menutupapembiayaan penyelenggaraanapemerintahan,
12
(fungsiamengatur/regulatif).
terlihataada dua fungsiapemungutan pajak menurut (Resmi, 2011)ayaitu:
1) FungsiaBudgetair
banyaknyaauntuk kasanegara. Upayaatersebut ditempuhadengan
2) FungsiaRegularend
kebijakanApemerintah di bidangAsosial dan ekonomi, sertaamencapai tujuan-
tujuanatertentu diluarabidang keuangan
2) SyarataYuridis, yaituapemungutan pajakaharus berdasarkan Undang-Undang.
13
perekonomian.
(Zulkarnain & Rizki, 2015).
2.1.1.5 Sistemapemungutan pajak
pemungutanapajak menurut (Mardiasmo, 2009) ketigassistem pemungutan pajak
tersebut yaitu:
memberiawewenang kepadaapemerintah untuk menentukanabesarnya
untukamenghitung, memperhitungkan, membayar danamelaporkan
wewenangAkepada pihak ketiga untuk memotongaatauamemungut
besarnyaapajak yangaterutang oleh wajib pajak.
Dalam penjelasan atas Undang-UndangaRepublik IndonesiaaNomor 6
Tahuna1983 tentangaKetentuan Umumadan Tata CaraaPerpajakan dan telah
direvisi oleh Undang-UndangaNomor 28 Tahuna2007, yang berbunyi sebagai
14
adalah (Zulkarnain & Rizki, 2015)
perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaanaNegara danapembangunan
nasional.
dengan fungsinya berkewajiban melakukanapembinaan, penelitian,
danapengawasanaterhadap pelaksanaanakewajiban perpajakanaWajib
undanganaperpajakan.
dapatamelaksanakan kegotongaroyongan nasionalAmelalui
2.1.2. Wajibapajak
2.1.2.1. Pengertianawajibapajak
Denganakata lainatidak akan adaapajak apabilaatidak ada WajibaPajak. Menuruta
15
(Indonesia, Undang - Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan, 2009) “WajibaPajak adalahaorang pribadiaatau badan,
meliputiapembayar pajak, pemotongapajak dan pemungutapajak yang mempunyai
hak danakewajiban perpajakanasesuai denganaketentuan peraturanaperundang-
undanganaperpajakan”.
Berdasarkan (Indonesia, Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, 2008), maka wajibapajak orang pribadiadapat dibagiamenjadi
delapanayaitu:
pekerjaan. Contoh: PegawaiaSwasta,aPNS.
usaha. Contoh:aPengusaha toko emas, PengusahaaIndustri MieaKering.
3) Wajibapajak orang pribadi yangasemata-mata menerima penghasilanadari
pekerjaanabebas. Contoh:aDokter, Notaris, Akuntan,aKonsultan.
yang tidakabersifat final.aContoh:asehubungan denganapemodalan
yang bersifatafinal. Contoh: sepertiaBunga deposito, hadiahaundian.
6) Wajibapajak orang pribadi yang semata-mataamenerima penghasilanayang
bukanaobjek pajak. Contoh:aSepertiabantuan, sumbangan.
16
berbagaiasumber. Contoh:aPegawai Swasta tetapiajuga mempunyaiausaha
rumah makan, PNS tetapi membukaapraktek dokter.
Sebagaimanaatelah diketahuiabanyak WajibaPajak terdaftar yang
tidakamemenuhi kewajibanaperpajakannya. Olehakarena itu adaabeberapa
istilahaseperti WajibaPajak Efektifadan WajibaPajak NonaEfektif. Adapun
pengertianAWajib Pajak Efektif adalahaWajib Pajak yangAmemenuhi
kewajibanAperpajakannya, berupaamemenuhi kewajibanamenyampaikan
memenuhiakewajibanaperpajakannya.
1) Mendaftarkanadiri untukamendapatkanaNPWP
(PKP)
4) Mengisi denganabenar SPT (SPTadiambil sendiri), dan memasukkanake
KantoraPelayanan Pajakadalam batasawaktu yangatelah ditentukana
5) Menyelenggarakanapembukuan danapencatatan
17
pekerjaanabebas WajibaPajak atau objekayang terutang pajak;
b. Memberikanakesempatan untukamemasuki tempat atau ruang
yangadipandang perluadan memberiabantuan guna kelancaran
pemeriksaan;
1) Mengajukanasurat keberatanadan suratabanding
2) Menerimaatanda buktiapemasukan SPT
3) Melakukanapembetulan SPTayang telahadimasukkan
4) Mengajukanapermohonan penundaanapenyampaian SPTa
ketetapanapajak
sertaapembetulan surataketetapan pajakayang salah
10) Memintaabukti pemotonganaatau pemungutanapajak
pemungutanapajak dapatadilakukan denganatiga stelsel, yaitu:
1) StelselaNyata (Riil) ini menyatakanabahwa pengenaanapajak didasarkanapada
objekasesungguhnya terjadiA(untuk PPh maka
objeknyaaadalahApenghasilan). OlehAkarena itu, pemungutanapajaknya
baruadapat dilakukanapada akhir tahun
padaasuatu anggapan yangadiatur oleh undang-undang.
3) StelselaCampuran menyatakanabahwa pengenaan pajak didasarkanapada
kombinasiaantara stelselanyata danatelsel anggapan.
pemungutanapajak. Menurut (Mardiasmo, 2009) ketigaasistem pemungutan
pajakatersebut yaitu:
yangamemberi wewenangakepada pemerintahauntuk menentukan
memberikanawewenang, kepercayaan, tanggungajawab kepada WajibaPajak
untukamenghitung, memperhitungkan, membayar danamelaporkan
memungutabesarnya pajakayang terutangaoleh WajibaPajak.
1) Tarifasebanding/proporsionalaadalah tarif pajakayang merupakan
persentaseayang tetapiajumlah pajakayang terutangaakan berubah
secaraaproporsional atauasebanding pengenaanapajaknya.
jikaadasar pengenaan pajaknyaameningkat, jumlahapajak yangaterutang
akanaberubah sesuaiadengan perubahanatarif dan perubahanadasar
pengenaanapajaknya.
pengenaanapajaknya meningkat, jumlahapajak yang terutangaakan
berubahasesuai denganaperubahan tarifadan perubahanadasar
pengenaanapajaknya berbeda/berubah,asehingga jumlah pajakayang
20
1 Angkas3 UU Nomor 4sTahun 2012sTentang PerubahansKetiga Atas Undang-
UndangsNomor 22ATahun 2011 TentangAAnggaran Pendapatansdan
BelanjaANegara TahunAAnggaran 2012, “Penerimaan perpajakansadalah
semuaspenerimaan negarasyang terdirisatas pajak dalam negerisdan pajak
perdagangansinternasional”. Dari beberapa pendapat menurutspara ahlisdi atas,
maka pengertianspenerimaan pajaksmenurut penulissadalah semuaspenerimaan
perpajakansyang digunakan untuk belanjasrutin maupunspembangunan negara
2.1.4. Kesadaranswajib pajaka
mengakui, menghargaisdan menaatisketentuan perpajakan yangsberlaku
sertasmemiliki kesungguhansdan keinginansuntuk memenuhi
membayarspajak masihsbelum mencapaistingkat yangsdi inginkan. Rata-
rataamasyarakat masih beranggapan membayar pajak itu sangat memberatkan,
dalamapembayaran masih sering kesulitan, tidak mengertinya masyarakat
dalamapembayarannya, menghitung dan melaporkanapajak yangadirasa
sangatasulit. Namunadengan demikian masih adaajalan keluar yangadapat
ditempuhaagar masyarakatasadar denganssepenuhnya akandkewajiban
Kesadaranamerupakan unsuradalam diri manusiaauntuk memahami realitasadan
bagaimanaamereka bertindakaatau bersikapaterhadap realitas. (Febriani, 2016)
21
mendorongawajib pajakauntuk membayarapajak. Pertama, kesadaranabahwa
pajakamerupakan bentukapartisipasi dalam menunjangapembangunan negara.
Denganamenyadari halaini, wajibapajak mauamembayar pajakakarena
merasaatidak dirugikanadari pemungutan pajakayang dilakukan.
Kesadaranawajib pajakamerupakan faktoraterpenting dalamasistem
membayarsdan melaporkansjumlah pajaksterutangnya.
2.1.4.2. Indikator kesadaran
1) Tingkatapengetahuan fungsiapajak untukapembiayaan negara.
2) Tingkatapemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakanasesuai
denganaketentuan yangaberlaku.
2.1.5. Kepatuhanawajib pajaka
2.1.5.1. Pengertianakepatuhan wajibapajak
ajaransatau aturan. JadisKepatuhan WajibsPajak dapat diartikan sebagaistunduk,
taatsdan patuhnyasWajib Pajaksdalam melaksanakanshak dan
22
mengatakansbahwa Kepatuhansperpajakan dapatsdidefinisikan sebagai suatu
keadaansdi mana WajibsPajak dalamsmemenuhi semuaskewajiban
perpajakansdan melaksanakanshak perpajakannya.
adalah tindakanaWajib Pajakadalam pemenuhanakewajiban perpajakannyaasesuai
denganAketentuan peraturan perundang-undanganAdan peraturan
WajibaPajak dapatadipengaruhi olehadua jenis faktorayaitu faktorainternal dan
faktoraekternal.
faktorapendidikan, faktorakesadaranAkeberagaman, faktor kesadaran
perpajakan,afaktor pemahamanaterhadap undang-undangadan peraturan
eksternalaadalah faktorayang berasal darialuar diri WajibaPajak, seperti
situasiadan lingkunganadi sekitar WajibaPajak (Jotopurnomo & Mangoting,
2013).
1) Kepatuhanawajib pajakadalam mendaftarkanadiri.
23
4) Kepatuhanadalam pembayaranatunggakan
2.1.6 Kegiatanasosialisasi perpajakan
DalamaSurat Edaran (Indonesia, Dirjen Pajak No. 98 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan, 2011),
disebutkanabahwa upayaauntuk meningkatkanapemahaman danakesadaran
karenaabeberapa alasan, antaraalain (Herryanto & Toly, 2013) program
ekstensifikasiayang terusamenerus dilakukanaDirektorat JenderalaPajak
membutuhkanasosialisasi/penyuluhan,
untukaditingkatkan,
meningkatkanabesarnya taxaratio,
Dalamarangka mencapaiatujuannya, makaakegiatan sosialisasiaatau
danakegiatan sosialisasiabagi Wajib Pajakaterdaftar. Kegiatan sosialisasiabagi
calon Wajib Pajakabertujuan untukamembangun awareness tentangapentingnya
pajak sertaamenjaring Wajib Pajakabaru. Kegiatan sosialisasiabagi Wajib Pajak
baru bertujuan untuk meningkatkan pemahamanadan kepatuhanauntuk
24
menyampaikanaSPT dan belum melakukanapenyetoran pajakauntuk yang pertama
kali. Sedangkan kegiatan sosialisasiabagi Wajib Pajakaterdaftar bertujuanauntuk
menjagaakomitmen Wajib Pajakauntuk terusapatuh (Herryanto & Toly, 2013).
Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara
sebagai berikut (Herryanto & Toly, 2013) :
1) Sosialisasialangsung
Bentukasosialisasi langsung yang pernah diadakan antaraalain
perlombaanaperpajakan (Cerdas Cermat, Debat, PidatoaPerpajakan, Artikel),
sarasehan/ taxagathering, kelasapajak/ klinikapajak, seminar/adiskusi/
ceramah,adan workshop/ bimbinganateknis.
2) Sosialisasiatidak langsunga
kepadaamasyarakat dengan tidakaatau sedikitamelakukan interaksiadengan
peserta. Contohakegiatan sosialisasiatidak langsungaantara lainasosialisasi
melaluiaradio/ televisi, penyebaranabuku/ booklet/ leafletaperpajakan.
Bentuk-bentuk sosialisasiatidak langsung dapat dibedakanaberdasarkan
medianya. Denganamedia elektronikadapat berupaatalkshow TV, built-
inaprogram, danatalkshow radio. Sedangkanadengan mediaacetak (koran/
majalah/atabloid/ buku) dapataberupa suplemen, advertoriala(booklet/
leafletaperpajakan), rubrik tanyaajawab, penulisanaartikel pajak,
25
komikapajak).
mobilakeliling, danakonsultasi perpajakan merupakanakegiatan yangapenting
untukadilakukan akanatetapi tidak tergolongasebagai kegiatanasosialisasi
perpajakan.
Indonesia. Definisiapemeriksaan menuruts (Indonesia, Undang - Undang No. 28
Tahun 2007 tentang Definisi Pemeriksaan Pajak, 2007) adalahsserangkaian
kegiatanjmenghimpun dan mengolahsdata, keterangan, dan/ataudbukti yang
dilaksanakandsecara objektifddan profesionaldberdasarkan suatudstandar
(Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 199 Tahun 2007, 2007)
menyebutkan, “Ruangdlingkup pemeriksaanduntuk mengujidkepatuhan
jenisdpajak, baik untukdsatu ataudbeberapa masadpajak, bagiandtahun pajak,
26
Toly, 2013)
Dalamapasal 29sayat (1) (Indonesia, Undang - Undang No. 28 Tahun 2007, 2007)
disebutkan bahwa DirektursJenderal Pajaksberwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhanspemenuhan kewajibansperpajakan WajibsPajak dan
untuk tujuanslain dalamsrangka melaksanakansketentuan perundang-undangan
perpajakan. Selainsitu, menurut (Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 82
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, 2011), pemeriksaansuntuk
mengujiskepatuhan pemenuhanskewajiban perpajakan WajibsPajak
kelebihans(restitusi) pembayaranspajak (pasal 3 ayat 2) dansdapat
dilakukansdalam hal WajibsPajak (Herryanto & Toly, 2013) menyampaikansSPT
yangsmenyatakan lebihsbayar, termasuksyang telahsdiberikan
tetapismelampaui jangkaawaktu yangatelah ditetapkanadalam SurataTeguran.
3) Melakukanapenggabungan, peleburan,apemekaran, likuidasi,
mengindikasikanaadanya kewajibanaperpajakan WajibaPajak yang
disebutkanajuga bahwaapemeriksaanadapat dilakukanauntuk tujuanalain.
Pemeriksaanauntuk tujuanalain dalamarangka melaksanakanaketentuan
peraturanaperundang-undangan perpajakanadilakukan denganakriteria antara
2) PenghapusanaNomor PokokaWajib Pajak;
4) WajibaPajak mengajukanakeberatan;
8) Penentuanasatu ataualebih tempataterutang PajakaPertambahan Nilai;
9) Pemeriksaanadalam rangkaapenagihan pajak;
waktuakompensasi kerugian sehubunganAdengan pemberian
PajakaBerganda.
pemeriksaanapajak dibedakanamenjadi pemeriksaanalapangan dan
28
sebelumnyaadan atau untukatujuan lainayang dilakukanadi tempataWajib Pajak.
PemeriksaanAlapangan dibagiAmenjadi dua, yaituapemeriksaan lengkap
denganAjangka waktuApemeriksaan dua bulanadan dapat diperpanjangApaling
lama menjadiadelapan bulan sertaApemeriksaan sederhana denganAjangka
waktuApemeriksaan satu bulanAdan dapat diperpanjangapaling lamaamenjadi
dua bulan. Pemeriksaanakantor meliputi suatuAjenis pajakatertentu baik
tahunaberjalan dan atauatahun-tahun sebelumnyaAyang dilakukanAdi
kantorADirektorat JenderalAPajak. PemeriksaanAkantor hanya
dapatAdilaksanakan denganApemeriksaan sederhanaadengan jangkaawaktu
enamaminggu.
manaalaporan pemeriksaanapajak merupakanalaporan tentang hasilapemeriksaan
yangadisusun olehapemeriksa pajakasecara ringkasadan jelasaserta sesuaiadengan
ruangalingkup dan tujuanapemeriksaan. Laporan pemeriksaanaini nantinyaaakan
digunakanasebagai dasarapenerbitan Surat KetetapanaPajak (SKP), SurataTagihan
Pajak (STP), atauauntuk tujuanalain dalamArangka pelaksanaanAketentuan
peraturanAperundang-undangan perpajakana(Herryanto & Toly, 2013).
masyarakatayang berpenghasilanaatau atas hasilayang diterimaaatau yang
29
masyarakatadalam hidupaberbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang
harusAdilaksanakannya. Dasar hukumAyang mengatur Pajak PenghasilanAadalah
Undang-UndangANomor 17ATahun 2000 yang diberlakukanAper 1aJanuari
2001. Undang-undangatersebut merupakan perpaduanAdari beberapa
ketentuanAyang sebelumnya diaturAterpisah sebagaimanaatelah diuraikanadiatas.
Berbagaiadefinisi PajakaPenghasilan (PPh) yangadikemukakan olehapara ahli,
semuanyaamempunyai maksud dan tujuanayang samaayaitu
merumuskanapengertian PajakaPenghasilan (PPh) agaramudah dipahami.
Diabawah iniamerupakan definisiaPajak Penghasilan (PPh) menurutaahli
perpajakan.
dikenakanAterhadap subjekApajak atas penghasilanAyang diterimaaatau
diperolehnyaadalam suatu tahunapajak”. (Fitriani & Mahardika, 2009)
pengertianaPajak Penghasilanaadalah pajakayang dikenakanaterhadap orang
pribadiaatau perseoranganadan badan berkenaanadengan penghasilan
yangaditerima atauadiperolehnya selamaasatu tahun”.aMenurut (Suandy, 2011)
“PajakaPenghasilan adalahSpajak yang dikenakanaterhadap penghasilan,
dapatadikenakan secaraaberkala danaberulang-ulang dalam jangkaawaktu
tertentuabaik masaapajak maupunatahun pajak”.
PajakaPenghasilan (PPh) menurutapenulis adalah pajakayang dikenakan
terhadapapenghasilan yangadiperoleh selamaasatu tahunapajak.
mempunyaiapotensi untukamemperoleh penghasilanadan menjadiasasaran
dapatadibedakan menjadiadua menurut (Resmi, 2011), keduaasubjek
pajakatersebut yaitu:
waktua12 (duaabelas) bulan, atauayang dalamasuatu tahunapajak
beradaadi Indonesia dan mempunyaianiat untukabertempat tinggalsdi
Indonesia.
meliputiaPerseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroanalainnya,
BadanaUsaha MilikaNegara atauaDaerah dengananama dan dalamabentuk
apapun,afirma, kongsi, koperasi, danaapensiun,
persekutuan,aperkumpulan, yayasan, organisasiamassa, organisasiasosial
memenuhiakriteria:
31
undangana
atauaPemerintah Daeraha
Indonesiaatidak lebihadari 183 (seratusadelapan puluhatiga) hariadalam
jangkaawaktu 12 (duaabelas) bulan, danabadan yangatidak didirikan dan
tidakabertempat kedudukanadi Indonesiaayang menjalankanausaha atau
melakukanakegiatan melaluiaBUT diaIndonesia.
Indonesiaatidak lebih daria183 hariadalam jangka waktua12 bulan,
danabadan yangatidak didirikanadan tidak bertempatakedudukan
diaIndonesia yangadapat menerima atauamemperoleh panghasilanadari
Indonesia bukanadari menjalankanausaha atauamelakukan
kegiatanamelalui BUT di Indonesia.
yangatidak termasukaSubjek Pajakaadalah:
1) Kantoraperwakilan negaraaasing;
darianegara asing danaorang-orang yang diperbantukan kepada merekaayang
bekerjaapada dan bertempatatinggal bersama-sama mereka, denganasyarat:
a. Bukanawarga NegaraaIndonesia; dan
luarajabatan atauapekerjaannyaatersebut; serta
3) Organisasi-organisasiaAinternasional yangAditetapkan dengan
paraaanggota;
KeputusanaMenteri Keuanganadengan syarat:
untukamemperoleh penghasilanadari Indonesia.
penghasilanayaitu setiapatambahan kemampuanaekonomis yangaditerima atau
33
luaraIndonesia, yang dapatadipakai untukakonsumsi atau untuk
menambahakekayaan Wajibapajak yang bersangkutanadengan nama dan
dalamabentuk apapun.
(Resmi, 2011), penghasilanadapat dikelompokanamenjadi:
bebasaseperti gaji,ahonorarium, penghasilanadari praktikadokter, notaris,
aktuaris,aakuntan, pengacara, danasebagainya
gerakaseperti binga, dividen, royalti, sewa,akeuntungan penjualanaharta
atauahak yang tidakadipergunakan untukausaha, dan lainasebagainya.
4) Penghasilanalain-lain, sepertiapembebasan utang,ahadiah, dan
lainasebagainya.
2011), penghasilanayang dikenakanapajak, antaraalain :
yangaditerima atau diperolehatermasuk gaji, upah,
tunjangan,ahonorarium,akomisi, bonus, gratifikasi, uang pensiunaatau
imbalanadalam bentukalainnya kecualiaditentukan lain alamaUndang-
Undang PajakaPenghasilan;
2) Hadiaha dari undiana atau pekerjaan atau kegiatana dan penghargaan;
3) Labaausaha;
a. Keuntunganakarena pengalihanAharta kepadaAperseroan, persekutuan,
danabadan lainnyaasebagai penggantiasaham atau penyertaanamodal.
b. Keuntunganayang diperolehaperseroan, persekutuan, dan badanalainnya
karenaapengalihan hartaakepada pemegang saham, sekutuaatau anggota.s
c. Keuntunganakarenaslikuidasi,spenggabungan,apeleburan, pemekaran,
garissketurunan lurusssatu derajat, dansbadan keagamaansatau badan
pendidikansatau badanssosial atau pengusahaskecil termasukskoperasi
yangsditetapkan oleh MenterisKeuangan, sepanjangstidak ada
hubungansdengan usaha, pekerjaan, kepemilikansatau penguasaan antara
pihak-pihaksyang bersangkutan.
penambangan, tandaaturut serta dalam pembiayaan,s atau permodalan
dalam perusahaan pertambangan.
sebagaiabiaya;
perusahaanaasuransi kepadaapemegang polisadan pembagianasisa hasil
usahaakoperasi ;
10) Penerimaanaatau perolehanapembayaran berkalas
jumlahatertentu yangaditetapkan denganaPeraturan Pemerintah;
13) Selisihalebih karenaapenilaian kembaliaaktiva;
terdiriadari WP yangamenjalankan usahaaatau pekerjaanabebas;
16) Tambahanakekayaan netoayang berasaladari penghasilanayang
belumadikenakan pajak;
19) SurplusaBanksIndonesia.
Penghasilanayang tidakadikenakan pajak menurut (Resmi, 2011), dikutipadari
Pasal 4aayat 3 (Indonesia, Undang - Undang No. 36 Tahun 2008, 2008), yaitu:
36
zakat ataualembaga amilazakat yangadibentuk atau disahkanaoleh
Pemerintahadan paraapenerima zakat yangaberhak atauasumbangan
keagamaanayang sifatnya wajib bagiapemeluk agamaayang diakui
diaIndonesia;
lurusasatu derajat, dan oleh badan keagamaanaatau badanapendidikan atau
badanasosial atau pengusahaakecil termasukakoperasi atauaorang
pribadiayang menjalankanausaha mikroadan kecil yangaketentuannya
diaturadengan atauaberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
sepanjangatidak ada hubunganadengan usaha, pekerjaan,akepemilikan,
atauapenguasaan antaraapihak-pihakayangabersangkutan;
3) Warisana;
sahamaatau sebagai penggantiapenyertaan modal;
diterimaaatau diperolehadalam bentukanatura dan atauakenikmatan
dariaWajib Pajak atauaPemerintah, kecualiayang diberikanaoleh bukanaWajib
Pajak, wajib Pajak yangadikenakan pajakasecara finalaatau WajibaPajak yang
menggunakananorma penghitunganakhusus ;
sehubunganadengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransiajiwa,
asuransiadwiguna danaasuransi beasiswa;
sebagai WPADalam Negeri, koperasi, BUMN atauaBUMD dari
penyertaanamodal padaabadan usaha yangadidirikan danabertempat
kedudukanadi Indonesia denganasyarat :
b. BagiAperseroan terbatas,aBUMN dan BUMDAyang menerimaadividen,
kepemilikanasaham padaabadan yang memberikanadividen palingarendah
25% (duaapuluh lima persen) dariajumlah modalayang disetor;
8) Iuranayang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannyaatelah
disahkanaoleh MenteriaKeuangan , baik yangadibayar olehapemberi
kerjaamaupun pegawai;
bidangAtertentu yangAditetapkan dengan KeputusanaMenteriaKeuangan;
perseroanAkomanditer yangAmodalnya tidakAterbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firmaadan kongsi, termasukApemegang
unitApenyertaan kontrakAinvestasi kolektif .
tersebut:
38
kegiatanAdalam sektor-sektorAusaha yang ditetapkanAdengan
pemberiabeasiswa dalamarangka mengikuti pendidikanaformal/
b. Tidakamempunyai hubunganaistimewa denganapemilik, komisaris,
direksiaatau pengurusadari wajib pajak pemberiabeasiswa;
c. Komponenabeasiswa terdiriadari biayaapendidikan yang dibayarkanake
sekolah, biayaaujian, biayaapenelitian yang berkaitanadengan
bidangastudi yangadiambil, biaya untuk pembelianabuku, dan/atauabiaya
hidupayang wajar sesuaiadengan daerahalokasi tempatabelajar;
13) Sisaalebih yang diterimaaatau diperolehabadan ataualembaga nirlaba
yangabergerak dalamabidang pendidikanadan/atau penelitianAdan
bidang pendidikanAdan/atau penelitianadan pengembangan, dalam
jangkaawaktu palingalama empat tahun sejak diperolehnyaasisa
lebihatersebut;
39
Penyelenggaraajaminan Sosialakepada WajibaPajak tertentu,
MenteriaKeuangan.
PajakAPenghasilan OrangAPribadi adalahApajak yang dikenakan
terhadapasubjek pajakaorang pribadiaatas penghasilanayang diterimaaatau
diperolehnyaadalam tahunapajak atauadapat pulaadikenakan pajakauntuk
penghasilanadalam bagian tahunApajak apabilaAkewajiban pajak
subjektifnyaadimulai atauAberakhir dalam tahunApajak. Berdasarkan
(Pemerintah P. , Undang - Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan,
2000) wajibapajak orangapribadi yang menjalankanausaha atau pekerjaanabebas
denganaperedaran bruto diabawah Rp 4.800.000.000,00 dalamasatu tahunaboleh
menyelenggarakanapencatatan, kecuali wajib pajak yangabersangkutan
memilihAuntuk melakukanApembukuan. Wajib pajakayang memilikiaperedaran
brutoadi atas Rp 4.800.000.000,00 dalam satuAtahun wajibAmenyelenggarakan
pembukuan. Wajibapajak yang mengadakan pencatatan,a mengitung penghasilan
aneto usaha atauapekerjaan bebasnya denganamenggunakan normaapenghitungan
penghasilananeto. Wajib pajak yangamengadakan pembukuanamenghitung
penghasilan kenaapajaknya denganamengurangkan penghasilanabruto usaha
atauapekerjaan bebasnya denganabiaya yangadapat dikurangkanadan
penghasilanatidak kenaapajak.
pribadi selama tahun pajak berjalan. Ada beberapa definisi Pajak Penghasilan
pasal 21 yang dikemukakan para ahli, diantaranya :
Menurut (Pemerintah P. , Direktorat Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Bab I
Pasal 1 No. 2 tentang Pajak Penghasilan, 2009) Pajak Penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang
pribadi. Subjek pajak dalam negeri adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi. Subjekapajak penghasilanapasal 21
adalahapenerima penghasilan yangadipotong PPh Pasala21, terdiriAatas pegawai
yangAmemperoleh penghasilanadari pemberiakerja secaraaberkala, penerima
pensiun, penerimaahonorarium, penerimaaupah, dan orang pribadi yang
memperoleh penghasilanAsehubungan denganApekerjaan, jasa, atauAkegiatan
dari pemotongapajak. Pajakapenghasilan pasala21 merupakan pajak yang
bersifatawithholding system, yaituapajak yang dipotongaoleh orangalain
atauapihak ketiga. Perhitunganajumlah pajakapenghasilan pasala21 yang
harusAdibayar oleh wajibApajak dilakukanAdengan cara mengalikan
penghasilanAkena pajakadengan tarif pajakaberdasarkan pasala17 Undang-
Undangapajak penghasilan. Besarnyaajumlah penghasilanakena pajakadari
wajibapajak dihitungaberdasarkan penghasilananetonya dikurangiadengan
41
25amerupakan pembayaranapajak di mukaaatau pembayaranacicilan setiapabulan.
Tujuan pembayaranapajak secaraaangsuran adalahauntuk meringankanabeban
WajibaPajak, karenaapajak yang terutang harus dilunasiadalam waktuasatu tahun.
Besarnyaaangsuran PPHaPasal 25 dalamatahun berjalan (tahun pajakAberikutnya
setelah tahunAyang dilaporkanAdi SPT tahunan PPh) dihitungasebesar PPhayang
terutangapajak tahunalalu, yang dikurangi dengan:
1) Pajakapenghasilan yangadipotong sesuaiaPasal 21 (yaituasesuai tarif pasal
17sayat (1) bagiapemilik NPWPadan tambahan 20%abagi yang
tidakamemiliki NPWP) danaPasal 23 (15% berdasarkanAdividen, bunga,
royalti, danAhadiah - serta 2%Aberdasarkan sewaAdan penghasilanalain
sertaaimbalan jasa) - sertaapajak penghasilanayang
2) PajakApenghasilan yangAdibayar atau terutangAdi luar negeri yangaboleh
dikreditkanasesuai pasala24; laluadibagi 12 atauAtotal bulanadalam
pajakamasa setahun.
MenurutA (Pemerintah P. , Direktorat Jenderal Pajak No. 22 Tahun 2008, 2008)
(dikutip dalamaWalandouw, 2013), pembayaranaPPh Pasal 25aharus dilakukan
palingalambat tanggala15 bulan berikutnya, danapelaporannya paling
lambatAtanggal 20 bulanAberikutnya setelahAmasa pajakAberakhir.
PembayaranAPPh Pasala25 melaluiamodul penerimaananegara (MPN) dan SSP
PPhaPasal 25ayang telahamendapat validasiaNTPN (nomor transaksi
42
melakukanApelaporan PPhaPasal 25.
2.1.9.1. PengertianaPenghasilan TidakaKena Pajaka(PTKP)
PenghasilanaTidak KenaaPajak (PTKP) merupakanapengurangan
No. 7 Tahun 1983, 1983)adan kemudian mengalami perubahanh hingga terakhir
terdapat pada (Pemerintah P. , Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan , 2008), PTKPahanya diberikan kepadaaWajib Pajakaorang
pribadi/perseoranganasesuai (Pemerintah P. , Undang - Undang No. 36 Tahun
2008 pasal 6 ayat 3, 2008). Tidak ada pengertianamengenai definisiapenghasilan
tidakakena pajakaatau dalam bahasaainggris disebutaPersonal Exempation.
Namunakarena PTKPahanya diberikanakepada orangapribadi yangamembutuhkan
biayaahidup sehari-hari danatidak diberikanakepada WajibaPajak Badan,
makaaPTKP dapat diartikanasebagai biayaahidup minimalayang
dibutuhkanaorang pribadi atauaperseorangan yangaditentukan UUaPPh.
PenghasilanaTidak KenaaPajak atau PTKPatelah diaturadalam (Pemerintah P. ,
Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 7, 2008) yangamenjelaskan
keluargaasedarah danasemenda dalamagaris keturunanalurus yangamenjadi
tanggunganasepenuhnya antaraalain orang tua,amertua, anakakandung danaanak
angkat. Sedangkanaanggota keluarga yangamenjadi tanggunganasepenuhnya
adalahaanggota keluargaayang tidakamempunyai penghasilanadan seluruh
biayaahidupnya ditanggung oleh WajibaPajak. Mulai 1aJanuari 2013abatas
43
kena Pajak) dinaikkanamenjadi Rpa24.300.000. Setelahaberkonsultasi
denganawakil rakyatadi DPRapemerintah melaluiaKemenkeu
diubah menjadi Rp 24.300.000aatau jikaadihitung per bulannyasadalah Rp
2.025.000. Sehingga setiapaorang yangamendapatkan penghasilanatidak
lebihadari dua juta setiapabulannya dibebaskanadari pengenaanapajak
penghasilan.
mendapatatambahan PTKPamasing-masing sebesaraRp 2.025.000/tahun.
3aanak kandungayang sepenuhnyaaditanggung biayaahidupnya
dapatadilihat padaatabel 2.1:
2008 PMK.162/PMK.011/2012
TK1. Lajang dengan 1 tanggungan Rp17.160.000 Rp26.325.000
K. Menikah tanpa tanggungan Rp17.160.000 Rp26.325.000
K1. Menikah dengan 1 tanggungan Rp18.840.000 Rp28.350.000
K2. Menikah dengan 2 Rp19.800.000 Rp30.375.000
44
tanggungan
Sumber : pajak.go.id
rumusasebagai berikut:
pajakadalam negeri dalamamenghitung penghasilanakena pajak yang
menjadiaobjek pajak penghasilanayang harusadibayar wajib pajakadi Indonesia.
2.1.9.2. Tarif Pajak PenghasilanaTidak KenaaPajak (PTKP)
(Pemerintah P. , Peraturan Menteri Keuangan No.162 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, 2012), makaabesarnya
PenghasilanATidak KenaAPajak (PTKP) tahunA2012 berubahAmenjadi
sebagaiAberikut :
2) Rp2.025.000,00 tambahanauntuk WajibaPajak yangakawin;
3) Rp24.300.000,00 tambahanAuntuk seorangAisteri yang
penghasilannyaadigabung denganapenghasilan suami;
TargetaPenerimaan PajakaPenghasilan
keluarga.
berlakuamulai 1 Januaria2013. Sedangkan untukalapisan PenghasilanaKena Pajak
pada tahunA2013 masih tetapAdan tidak ada perubahanAyaitu tarif Pajak
Penghasilana(PPh) yang berlakuadi Indonesiaasesuai denganaPasal 17 ayat 1,
Undang-Undangatentang PajakaPenghasilan, adalahApada tabel 2.2
sepertiAberikut:
Sampai dengan 50 Juta 5%
Di atas 50 Juta sampai 250 Juta 15%
Di atas 250 Juta sampai 500 Juta 25%
Di atas 500 Juta 30%
Sumber : Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
2.2. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kegiatan
sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan
pajak penghasilan
penghasilan
sendirinyaAmelakukan kewajibanAperpajakannya seperti mendaftarkanadiri,
46
bahwa kesadaranAwajibApajakaberpengaruh terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor di Denpasar. Jikaapemahaman wajibapajak
semakinamembaik terhadap fungsiapajak makaawajib pajakaakan
bersediaamembayar pajak dengana kesadarannya sendiriasehingga dengan
atingkat kesadaran ayang tinggi adiharapkan jugaadapat meningkatkanakepatuhan
wajibapajak dalam pemenuhanakewajibannya.
Penelitian oleh (Sutanto, 2009) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak
berpengaruhasignifikan terhadapapenerimaan pajakadi Kantor Pelayanan Pajak
Mataram. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak
meningkat, maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Hal tersebut disebabkan
karena apabila Wajib Pajak se, maka tentunya hal makin sadar dan dengan tepat
waktu membayar pajak terutangtersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak
negara.
Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa
apabila tingkatakesadaran WajibaPajak semakin tinggi, makaapamahaman dan
pelaksanaanakewajiban perpajakanasemakin baik sehinggaahal tersebut
dapatameningkatkan penerimaan pajak.
kesadaranAwajib pajak merupakanAsalah satu faktorAyang dapat
47
adalahasebagai berikut.
pajakapenghasilan di KPPaPratama Cikarang.
penghasilan
memenuhiakewajibannya dalamamembayar pajak. SurataKetetapan Pajak (SKP)
diterbitkanasetelah prosesapemeriksaan selesaiadilakukan dan belum
dilakukanApenyidikan. SuratAKetetapan Pajak (SKP) memilikiAfungsi.
Beberapaapenelitian pengukuranayang digunakanadalam pemeriksaan
(SKPKB), SurataKetetapan PajakaLebih Bayar (SKPLB), Surataketetapan
PajakaNihil (SKPN) yangaditerbitkan.
SurataKetetapan Pajakayang dikeluarkanaoleh KPP Pratama MalangaUtara
mempunyaiapengaruh terhadapajumlah pencairan tunggakan PajakaPenghasilan
Badan.
Seperti yang kita ketahui bahwa pencairan tunggakan pajak memiliki dampak
terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan
oleh (Fitriani & Mahardika, 2009) hasil penelitiannya mengatakan rasio pencairan
tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Penghasilan orang
pribadi di wilayah kerja KPP Batu sebesar 55,9%.
48
tingkatakepatuhan wajibapajak badan berpengaruhAsignifikan positif
terhadapApeningkatan penerimaanApajak padaAKPP Pratama Padang. Penelitian
tersebut menjelaskan bahwa denganatingginya tingkat kepatuhan wajibapajak
badan, peningkatanapenerimaan pajakamenjadi lebihabesar.
Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib
pajak merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan
wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan adalah:
H2 : Kesadaranswajib pajaksberpengaruh signifikansterhadap penerimaan
pajakspenghasilan di KPPsPratama Cikarang.
penghasilan
DirektorataJenderal Pajakauntuk bertujuanamemberikan informasiaterbaru
dilakukanAdengan tujuan agarAmasyarakat pahamamengenai pajak,
semakinAmasyarakat mengetahuiApajak maka akanAsemakin banyak
masyarakatAmembayar pajak danAsemakin pula peningkatanAdalam
penerimaanapajak (Kopong,2016).
sosialisasiaperpajakan berpengaruhasecara signifikanaterhadap penerimaan
perpajakan semakin meningkat, maka penerimaan pajak juga akan meningkat.
49
perpajakanAberpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP
Pratama Wonosari Yogyakarta. Penelitian tersebut menyebutkan bahwaAsemakin
banyak sosialisasiaperpajakan yangadilakukan, makaaakan semakinabanyak pula
wajib pajakayang memenuhiakewajiban perpajakannyaadan berakibatapada
penerimaanapajak yangajuga akan semakinatinggi.
efektivitasasosialisasi perpajakanaberpengaruh secara signifikan terhadap
penerimaanapajak pada KPP Pratama Bandung. Artinya, apabila efektivitas
kegiatan sosialisasi semakin meningkat, hal itu dapat menyebabkan penerimaan
pajak juga akan semakin meningkat.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan
merupakan afaktor yanga dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Hipotesis dari
pernyataan tersebut adalah sebagai berikut.
H3 : Sosialisasiqperpajakan berpengaruhqsignifikan terhadapqpenerimaan pajak
penghasilanqdi KPP PratamaqCikarang.
penghasilan
sertaamendeteksi adanyaakecurangan yangadilakukan olehawajib pajak dan
mendorongamereka untukamembayar pajakadengan jujurasesuai dengan
ketentuanayang berlaku Dalam (Pemerintah P. , Undang - Undang No. 184 Tahun
2015 Pasal 1 Ayat 2, 2015) definisiApemeriksaan adalah: “PemeriksaanAadalah
50
suatuAstandar pemeriksaanAuntuk menguji kepatuhanapemenuhan
kewajibanaperpajakan dan/atauauntuk tujuanalain dalamarangka
atas pajak penghasilanAterutang yang terus dimonitoring, akanameningkatkan
penerimaanapajak penghasilanayang signifikan. Halaini disebabkanaoleh sifat
pelaporanapajak yang bersifat self assessmentasystem, sehinggaadibutuhkan
suatuakesadaran dari wajib pajak untukAdapat memenuhiAkewajibannya
danAdidukung oleh adanya pemeriksaanapajak sertaapajak penghasilanayang
terutang.
yangaditerbitkan, sepertiayang dikemukakanaoleh (Herryanto & Toly, 2013)
yaitu: “Salahasatu tolakajumlah pemeriksaanapajak adalah denganamelihat
jumlah STPayang diterbitkanaDJP diawilayah kerjaaKPP tertentu.” Makaadalam
penelitianaini penulisamenggunakan STPaPPh pasal 25 sebagaiaindikator
pemeriksaanapajak. Dalamapenelitian tersebut juga disimpulkanabahwa
pemeriksaan pajakaberpengaruh terhadapapenerimaan pajakadengan studiakasus
pada KPPaPratama SurabayaaSawahan.
pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan studi kasus
pada KPP Pratama Mataram. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa apabila
51
jumlah pemeriksaan pajak semakin tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh
terhadap penerimaan pajak yang juga akan semakin meningkat.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka disimpulkan bahwa pemeriksaan
pajakAmerupakan faktorAyang dapat mempengaruhi penerimaanApajak.
Hipotesis dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut.
H4 : Pemeriksaan pajak merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Cikarang.
2.3. Kerangka konseptual
maka berikut ini adalah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara
variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajibApajak,
sosialisasiAperpajakan, dan pemeriksaanApajak terhadapAvariabel
terdaftaradi KPP PratamaaCikarang untukaperiode 2017 sampai dengana2018.
Termasukadalam pengertianaWajib Pajak OrangaPribadi pengusahaaadalah orang
pribadiayang menjalankanakegiatan usaha dan pekerjaanabebas. Penelitian
iniamemilih KPP PratamaaCikarang sebagai tempatapenelitian karenaawilayah
kerja KPPaini meliputiakawasan pusat bisnis atau usahaayang dijalankanaoleh
orangapribadi.
penentuanasampel berdasarkanakebetulan yaitu siapaasaja yang secara
kebetulanabertemu denganapeneliti dapatadigunakan sebagaiasampel, apabila
53
pengambilanasampel. Penentuanajumlah sampelApenelitian menggunakan
Berdasarkan data dari KPP Pratama Cikarang diperoleh bahwa jumlah Wajib
Pajak Orang Pribadi adalah sebanyak 16217. Error margin yang ditentukan
adalah sebesar 10%. Berdasarkan rumus tersebut, berikut merupakan perhitungan
jumlah sampel pada penelitian ini.
2
2
1 ( )
99,38 sampel atau dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 sampel.
3.2. Definisi operasional dan pengukuran variabel
Menurut (Sugiyono, 2013) , variabelapenelitian adalahasuatu atribut atau
sifataatau nilaiadari orang, objek, atauakegiatan yangamempunyai variasi
tertentuayang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
54
danavariabel independenadengan rincianasebagai berikut.
1) Variabel Dependen (Y)
variabeladependen adalahapenerimaan pajak. Penerimaanapajak adalah semua
penerimaananegara yang terdiriaatas pajakadalam negeri dan
pajakaperdagangan internasional. Padaapenelitian ini, penerimaanapajak
diukur dariajumlah penerimaanaangsuran PPh 25adari Wajib PajakaOrang
Pribadiaakan tetapiatidak termasukapenerimaan atas pembayaran bunga,
denda, danakenaikan.
variabel lain. Variabelaindependen padaapenelitian iniaadalah kesadaran
wajibapajak, kepatuhan wajibapajak, kegiatan sosialiasaiaperpajakan, dan
pemeriksaanapajak.
mengetahui, mengakui, menghargaiAdan menaatiAketentuan
perpajakanayang berlakuaserta memilikiAkesungguhan dan
keinginanauntuk memenuhi kewajibanApajaknya. Variabel
55
ketentuanaperpajakan.
Menghitung, membayar, melaporkanApajak denganAbenar.
b. KepatuhanAwajib pajak (X2)
pemenuhanAkewajiban perpajakannyaAsesuai denganAketentuan
perpajakanayang berlaku dalamasuatu negara. Dalamapenelitian ini,
variabelAkepatuhan wajibApajak diukurAdengan indikatoraberikut
Wajibapajak melakukanaperhitungan denganabenar.
Wajibapajak melakukanapembayaran tepatawaktu.
Wajibapajak melakukanapelaporan tepatawaktu
Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan rangkaian kegiatan
untukameningkatkan pemahamanadan kesadaran masyarakat tentang hak
56
PenyuluhanS
masyarakat.
kegiatanamenghimpun danamengolah data,aketerangan, dan/atau
berdasarkanasuatu standar pemeriksaanauntuk mengujiakepatuhan
pemeriksaanapajak atauatidak.
dataasekunder, denganapenjelasan sebagaiaberikut.
(Sugiyono, 2013). Metode pengumpulan dataaprimer yang digunakanadalam
penelitianaini adalahamelalui wawancara dengan menggunakan kuesioner.
Wawancaraadengan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cikarang
dilakukanadengan tujuan mendapatkan informasiayang dapat bergunaauntuk
penelitian. Kuesioner yang digunakanaterdiri dari pertanyaan yang
diukuramenggunakan skala Likert. SkalaaLikert digunakanauntuk
mengukurasikap, pendapatadan persepsiaseseorang atauasekelompok
beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu dengan
merespon lima titik pilihan pada setiap butir pertanyaan, yaitu sangat setuju,
setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
2) DataaSekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang
sudah tersedia. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa data
penerimaanaPPh 25 DariaWajib PajakaOrang Pribadiadi KPP
PratamaaCikarang.
deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Statistika deskriptif digunakan
untuk mendeskripskan hasil penelitian, sedangkan regresi linier berganda
digunakanauntuk mengujiapengaruh variabelaindependen terhadapavariabel
menggambarkan dataayang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2013). Statistika
deskriptif bertujuan untuk memperjelas karakteristik secara umum setiap variabel
agar mudah dipahami secara kontekstual. Kegiatanayang dilakukan pada statistika
deskriptif meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan
analisis sederhana berupa penghitungan nilai tengah, variasi, rata-rata, rasio, dana
persentase.
hipotesis.
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian telah
memenuhi kriteria asumsi klasik dan juga terhindari dari estimasi bias. Uji asumsi
klasik yang digunakan terdiri dari empat pengujian yaitu uji normalitas, uji
multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas sebagai berikut:
1) UjiaNormalitas
2013). Uji normalitasamenggunakan ujiaKolmogorov-Smirnov dengan
hipotesisasebagai berikut.
59
0,05aSebaliknya, apabila nilaiasignifikan lebihakecil dari 0,05amaka
dataadikatakan tidak mengikuti distribusianormal.
korelasiadiantara variabel 0avariabel bebasnya, karenaahal tersebut dapat
menyebabkan tingkat kesalahan akan sangat besar dan pengujian individunya
menjadi tidak signifikan (Ghozali, 2013). Pengujian multikolinearitas
menggunakan metode perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari
tiap-tiap variabel bebas. Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF lebih besar
dari 10 atau nilai Tolerance lebih kecil dari 0,1.
Hipotesis untuksuji multikolinearitasayaitu:
residual pada periode t (sekarang) dengan residual pada periode t-1
(sebelumnya). Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki
masalah autokolerasi (Ghozali, 2013).
Hipotesis uji autokorelasi yaitu:
b. Ha : Ada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians dari residual
suatu observasi ke observasi lainnya adalah sama. Model regresi yang baik
seharsnya tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Pengujian
heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah Uji Gletsjer Test
untuk meregresikan antara absolute residual dengan masing-masing variabelin
dependen (bebas).
hubunganAantara variabel-variabel tersebut.
menentukan seberapa besar variabilitas dalam variabel dependen yang
dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi memiliki
interval diantara nol dan satu (0 < R 2
< 1). Semakin besar nilai koefisien
determinasi maka variabel-variabelaindependen memberikanainformasi yang
61
(Ghozali, 2013).
2) UjiaF
simultan terhadap variabel independen (Ghozali, 2013).
Hipotesis dari ujisF adalah sebagaisberikut.
a. H0 : b1a= b2 = b3 = b4 = 0, artinyaatidak terdapatapengaruh yang
signifikanasecara simultan antara variabelaindependen terhadap
variabeladependen.
b. Ha : b1 ≠ab2 ≠ b3 ≠ab4 ≠ 0, artinya secaraaterdapat pengaruhayang
signifikanasecara simultan antara variabel independenaterhadap
variabeladependen.
Hasil dari uji F dapat diperoleh dari tabel ANOVA di kolom signifikansi yang
menunjukkan nilai probabilitas dan dibandingkan dengan taraf signifikansi
yang digunakan. Keputusan yang dapat diambil untuk uji F adalah H0 ditolak
jika signifikansi F kurang dari 0,05, dan H0 diterima jika signifikansi F lebih
besar dari 0,05.
apakah masing-masingavariabel independent amempunyai pengaruh
signifikanaterhadap variabeladependennya (Ghozali, 2013).
62
a. H0 : bi = 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel
independen terhadap variabel dependennya.
b. Ha : bi ≠ 0, artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen
terhadap variabel dependennya.
Keputusan yang dapat diambil untuk uji t adalah H0 ditolak jika signifikansi t
kurang dari 0,05, danAH0 diterima jikaAsignifikansi t lebih besarAdari 0,05.
4) Persamaan regresi
Setelah dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis, diperoleh persamaan model
regresi sebagai berikut.
1 1 2 2 3 3 4 4'Y a b X b X b X b X
Keterangan:
a = Konstanta
b1,b2,b3,b4 = koefisienaregresi
karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan jumlah
penghasilan dalam sebulan.
berdasarkan jenis kelamin.
Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa berdasarkan 100 responden pada
penelitian ini, 76% responden adalah laki-laki sedangkan 24% responden adalah
perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
responden wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang memiliki jenis kelamin laki-
laki.
Berikut merupakan gambaran karakterisik responden yang dikategorikan
berdasarkan usia.
Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa berdasarkan 100 responden pada
penelitian ini, 25% responden memiliki rentang usia 12-30 tahun. Sedangkan 37%
responden memiliki rentang usia 31-40 tahun. Sisanya sebesar 38% responden
memiliki rentang usia di atas 40 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar responden wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang
memiliki rentang usia di atas 40 tahun.
4.1.3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan
Selanjutnya berikut merupakan gambaran karakterisik responden yang
dikategorikan berdasarkan pekerjaan.
25%
37%
Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa 74% responden pada penelitian
ini berprofesi sebagai pegawai swasta. Sedangkan 26% responden bekerja sebagai
wirausaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden
wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang adalah pegawai swasta.
4.1.4. Karakteristik responden berdasarkan penghasilan
Selanjutnya berikut merupakan gambaran karakterisik responden yang
dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan dalam satu bulan.
Gambar 4.4 Karakteristik responden berdasarkan penghasilan
Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa 24% responden pada penelitian
ini memiliki penghasilan antara Rp5-10 juta dalam satu bulan. Sedangkan 48%
responden memiliki penghasilan Rp10-15 juta dalam satu bulan. Kemudian 28%
responden memiliki penghasilan di atas Rp15 juta dalam satu bulan. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden wajib pajak pada
KPP Pratama Cikarang memiliki penghasilan dalam rentang Rp 10-15 juta dalam
satu bulan.
penelitian yaitu variabel independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak (X1),
kepatuhan wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), pemeriksaan pajak (X4),
dan variabel dependen yaitu penerimaan pajak (Y).
Kriteria rata-rata setiap indikator dapat ditentukan dengan interval kelas pada
setiap skala likert. Interval kelas tersebut diperoleh berdasarkan rumus berikut:
Nilai tertinggi - Nilai terendah 5 1 Interval kelas 0,8
Jumlah kelas 5
seperti pada Tabel 4.1 berikut ini:
67
Gambaran mengenai keseluruhan penilaian responden terhadap variabel
kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:
68
Indikator
Pajak ditetapkan
dengan undang-
Pajak berfungsi
untuk pembiayaan
Membayar pajak
harus dilaksanakan
sesuai dengan
ketentuan yang
Saya menghitung,
membayar, dan
69
Total 3,84 Baik
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap
indikator-indikator variabel kesadaran pajak. Nilai rata-rata yang paling tinggi
sebesar 3,99 terdapat pada indikator ketiga yaitu membayar pajak harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai rata-rata terendah
sebesar 3,75 terdapat pada indikator pajak berfungsi untuk pembiayaan Negara.
Secara keseluruhan nilai rata-rata skor adalah sebesar 3,84 yaitu termasuk dalam
kategori baik, dengan demikian memberikan kesimpulan bahwa responden
memiliki persepsi yang baik terhadap kesadaran wajib pajak.
4.2.2. Variabel kepatuhan wajib pajak
Gambaran mengenai keseluruhan penilaian responden terhadap variabel
kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:
70
Indikator
Saya selalu
mengisi formulir
Saya selalu
Saya selalu 0 11 29 24 36 3,85 Baik
71
melakukan
Saya tidak pernah
Total 3,71 Baik
indikator-indikator variabel kepatuhan wajib pajak, kecuali pada indikator
keempat yaitu responden selalu melaporkan formulir SPT yang telah diisi dengan
tepat waktu, yang termasuk pada kategori cukup. Nilai rata-rata yang paling tinggi
sebesar 3,85 terdapat pada indikator kedua yaitu responden selalu melakukan
perhitungan pajak tepat waktu. Nilai rata-rata terendah sebesar 3,38 terdapat pada
indikator keempat yaitu responden selalu melaporkan formulir SPT yang telah
diisi dengan tepat waktu. Secara keseluruhan nilai rata-rata skor adalah sebesar
3,71 yaitu termasuk dalam kategori baik, sehingga memberikan kesimpulan
bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak.
72
sosialisasi perpajakan dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4
Saya mengikuti
Saya melakukan
diskusi dengan
petugas pajak.
Saya menerima
Saya mengetahui
73
Total 3,81 Baik
indikator-indikator variabel sosialisasi perpajakan. Nilai rata-rata yang paling
tinggi sebesar 3,94 terdapat pada indikator keempat yaitu responden mengetahui
adanya iklan di media mengenai kewajiban membayar pajak. Nilai rata-rata
terendah sebesar 3,54 terdapat pada indikator pertama yaitu responden selalu
mengikuti penyuluhan perpajakan di KPP Pratama Cikarang. Secara keseluruhan
nilai rata-rata skor adalah sebesar 3,81 yaitu termasuk dalam kategori baik,
dengan demikian memberikan kesimpulan bahwa responden memiliki persepsi
yang baik terhadap sosialisasi perpajakan.
4.2.4. Variabel pemeriksaan pajak
pemeriksaan perpajakan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:
74
pajak adalah sebanyak 54 responden, sedangkan responden yang tidak pernah
menjalani pemeriksaan pajak adalah sebanyak 46 responden. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa sebagian responden pada penelitian ini pernah
menjalani pemeriksaan pajak.
PPh 25 pada KPP Pratama Cikarang.
75
Standar
Deviasi
Penerimaan
Pajak
100
Rp
178.335
Variabel penerimaan pajak merupakan jumlah angsuran PPh 25 yang dibayarkan
oleh responden setiap bulannya. Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa jumlah
penerimaan PPh 25 dari responden memiliki nilai minimum sebesar Rp
178.335/bulan dan maksimum sebesar Rp 664.585/bulan, serta rata-rata
penerimaan pajak adalah Rp 446.375/bulan dengan standar deviasi sebesar Rp
146.591.
pajak dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.
4.3.1. Pengujian asumsi klasik
76
heteroskedasitas. Hasiladari masing-masingapengujian asumsi klasik adalah
sebagaiaberikut.
4.3.1.1. Ujianormalitas
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah residual dari model
regresi telah berdistribusi normal atau tidak. Karena, model regresi yang baik
adalah memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal.
Pengujian dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis pengujian
normalitas adalah sebagai berikut.
Taraf Signifikan : α = 0.05
Berikut adalah output uji normalitas yang didapatkan melalui software.
Tabel 4.7
77
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,20, yaitu lebih besar dari nilai
α=0,05. Artinya, data telah berdistrubusi normal. Dengan demikian data telah
memenuhi salah satu asumsi klasik sehingga dapat dilanjutkan.
4.3.1.2. Uji autokorelasi
pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam suatu model regresi. Model
regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian
autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Berikut
merupakan hasil pengujian yang diperoleh.
Hipotesis :
H1 : Ada autokorelasi antar variabel
Statistik uji :
Berikut adalah data hasil pengujian autokorelasi.
Tabel 4.8
Durbin Watson Nilai du (batas bawah) Nilai 4-du (batas atas)
2,077 1,76 2,24
78
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai statistik uji Durbin Watson yaitu 2,077 lebih
besar dari nilai batas bawah (du) yakni 1,76 dan kurang dari batas atas (4-du)
yaitu 2,24 sehingga diputuskan mendukung H0. Artinya, tidak terdapat
autokorelasi antar variabel. Dengan demikian model regresi yang akan didapat
telah memenuhi asumsi tidak ada autokorelasi.
4.3.1.3. Uji multikolinieritas
yang tinggi antar variabel independen tersebut, maka hubungan antara variabel
dependen dan independen menjadi terganggu. Model regresi yang baik adalah
model regresi yang tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas
dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Jika
nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak
ada multikolinieritas. Hasil analisis pengujian multikolinieritas adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.9
Sosialisasi Perpajakan 0,510 1,961
Pemeriksaan Pajak 0,607 1,647
Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh hasil bahwa nilai VIF dan nilai tolerance yang
diperoleh masing-masing variabel adalah VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance
lebih dari 0,10. Dengan demikian, diperoleh hasil bahwa tidak terjadi
multikolinieritas pada data hasil penelitian.
4.3.1.4. Uji heteroskedastisitas
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak mengandung gejala
heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen. Pengujian
heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejser yaitu dengan
meregresikan variabel independen terhadap absolute residual. Hasil analisis
pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :
Hipotesis :
H1 : Terjadi heteroskedastisitas antara variabel bebas independen
Taraf Signifikan : α = 0.05
80
Berdasarkan Tabel 4.10, p-value untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah
0,763, p-value untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,097, p-value untuk
variabel sosialisasi perpajakan adalah 0,586 dan, p-value untuk variabel
pemeriksaan pajak adalah 0,119, di mana semua nilai tersebut lebih besar dari
nilai α= 0.05. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah mendukung H0
yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas antara variabel bebas independen.
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa data pada penelitian ini
telah memenuhi keempat asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji
multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Artinya, data telah berdistribusi
normal, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi multkolinieritas dan tidak terjadi
heteroskedastisitas. Dengan demikian, analisis dapat dilanjutkan untuk
menentukan model regresi.
dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Model regresi yang terbentuk
adalah sebagai berikut.
Wajib Pajak + 9275 Sosialisasi Perpajakan + 60869 Pemeriksaan Pajak
4.3.3. Pengujian serentak (F-test)
dalam model yaitu kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi
perpajakan, dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh secara keseluruhan
terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Hasil dari pengujian serentak
adalah sebagai berikut.
(Tidak ada pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak (X1), kepatuhan
wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan pemeriksaan pajak (X4)
terhadap penerimaan pajak)
82
(Ada pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak (X1), kepatuhan wajib
pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan pemeriksaan pajak (X4) terhadap
penerimaan pajak)
Daerah Kritis : Tolak H0 jika Fhitung ≥ Ftabel atau P-value < α
Berikut adalah output uji serentak yang didapatkan melalui software.
Tabel 4.12
Output uji serentak
F-hitung F-tabel P-value
61,869 0,176 0,000
Tabel 4.12 menunjukkan hasil analisis uji serentak dengan nilai F-hitung adalah
61,869 lebih besar dari nilai F-tabel yaitu 0,176, dan nilai p-value adalah 0,000
yang lebih kecil dari α= 0,05. Dengan demikian, dapat diambil keputusan tolak H0
yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak (X1),
kepatuhan wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan pemeriksaan pajak
(X4) terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama Cikarang.
4.3.4. Pengujian parsial (t-test)
Setelah melakukan pengujian serentak, diperoleh keputusan tolak H0 yang artinya
terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak,
sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
Berikutnya, analisis dilanjutkan pada pengujian parsial untuk mengetahui
koefisien atau masing-masing variabel yang berpengaruh pada pemodelan regresi.
83
Berikut adalah hasil analisis uji parsial pada kesadaran wajib pajak, kepatuhan
wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan
pajak.
Hipotesis :
H0 : β1 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak
H1 : β1 ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap
penerimaan pajak)
Daerah Kritis : Tolak H0 jika |Thitung| ≥ Ttabel atau p-value < α
Berikut adalah output uji parsial kesadaran wajib pajak yang diperoleh melalui
software.
Kesadaran
17323 5,260 1,984 0,000
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai
α=0,05, dan nilai thitung sebesar 5,260 lebih besar dari nilai ttabel 1,984, sehingga
dapat diambil keputusan yaitu tolak H0 yang berarti terdapat pengaruh signifikan
antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama
Cikarang.
84
Hipotesis :
H0 : β2 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak
H1 : β2 ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap
penerimaan pajak)
Berikut adalah output uji parsial kepatuhan wajib pajak yang diperoleh melalui
software.
Kepatuhan
9165 2,926 1,984 0,004
Tabel 4.14 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,004 lebih besar dari nilai
85
antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama
Cikarang.
Hipotesis :
H0 : β3 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan
H1 : β3 ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap
penerimaan pajak)
Berikut adalah output uji parsial sosialisasi perpajakan yang diperoleh melalui
software.
Prediktor Koefisien thitung t tabel p-value
Sosialisasi
Perpajakan
9276 3,127 1,984 0,002
Tabel 4.15 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,002 lebih kecil dari nilai
antara sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama
Cikarang.
86
Hipotesis :
H0 : β4 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak
H1 : β4 ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap
penerimaan pajak)
Berikut adalah output uji parsial pemeriksaan pajak yang diperoleh melalui
software.
Prediktor Koefisien thitung t tabel p-value
Pemeriksaan
Pajak
60869 2,999 1,984 0,003
Tabel 4.16 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,003 lebih kecil dari nilai α=
0,05, dan nilai thitung sebesar 2,999 lebih besar dari nilai ttabel 1,984, sehingga dapat
diambil keputusan yaitu tolak H0 yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara
pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama Cikarang.
4.3.5. Koefisien determinasi
Setelah pengujian signifikan model, analisis selanjutnya adalah pengujian R-
Square atau nilai koefisien determinasi (R 2 ). Pengujian ini bertujuan untuk
87
mengukur secara serempak dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika
(R 2 ) yangadiperoleh mendekatia1 (satu), makaadapat dikatakanasemakin kuat
model tersebutamenerangkan variasiavariabel bebas terhadapavariabel terikat.
Berikutaadalah data hasilapengujian koefisienadeterminasi
Tabel 4.17 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel
prediktor dengan persentase sebesar 72,3%, sementara sisanya dijelaskan oleh
faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Presentase sebesar 72,3% dapat
dikatakan cukup tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang
digunakan pada penelitian ini telah baik sehingga model yang dihasilkan dapat
diterapkan.
Variabel kesadaran wajib pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan
lima indikator dalam kuesioner yang dibagikan, yaitu (1) pajak ditetapkan dengan
undang-undang (UU) yang berlaku, (2) pajak berfungsi untuk pembiayaan negara,
(3) membayar pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (4)
responden menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela, dan
(5) responden menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar. Hasil
88
kategori baik, yang artinya responden memiliki persepsi kesadaran wajib pajak
yang baik.
Hasil pengujian statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib
pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh 25
di KPP Pratama Cikarang. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka
penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Hasil yang diperoleh tersebut
telah sesuai dengan hasil pada penelitian sebelumnya ole

pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib …

Documents