pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat...

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP

TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT

(Studi Kasus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta )

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sebagai Salah Satu

Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh:

Suci Amalia

NIM. 11150150000083

PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2020

i

ABSTRAK

Suci Amalia (NIM.11150150000083), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Judul Skripsi “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Studi Kasus FITK UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta”. Skripsi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Penelitian ini tentang kesadaran wajib pajak dan tingkat kepatuhan penyampaian SPT. Tujuannya

yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat

kepatuhan penyampaian SPT Dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh dosen FITK dengan

sampel yang berjumlah 65 Dosen. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik Accidental

Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan kriteria dosen yang melakukan pelaporan SPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran

wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan Uji t yang menunjukkan bahwa Thitung yaitu

sebesar 2,499 dengan Ttabel sebesar 1,998. Dapat disimpulkan bahwa Thitung lebih besar dari pada

Ttabel yang artinya bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga terdapat pengaruh antara kesadaran

wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Jika dilihat dari analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa Y = (31,539) + 0,515 X

dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,300 serta nilai koefisien determinasi sebesar 0,090 atau 9%.

Hal ini bermakna bahwa kontribusi kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan

penyampaian SPT adalah sebesar 9% sedangkan 91% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan

demikian maka kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan, Penyampaian SPT

ii

ABSTRACT

SuciAmalia (NIM. 11150150000083), Department of Social Sciences Education.Faculty of

Tarbiyah and Teacher Training. The Thesis title “The Influence of Taxpayer Awareness towards The Annual Tax Return Compliance Level”.Thesis of Social Sciences Education Study

Program SyarifHidayatullah State Islamic University of Jakarta, 2020.

This research is about the influence of Taxpayer Awareness and Annual Tax Return compliance

level. It aims to find out if there is an influence of Taxpayer awareness upon the Annual Tax Return compliance level of FITK lecturers of SyarifHidayatullah Islamic State University Jakarta.

It uses quantitative approach. The sample was taken by accidental sampling, a technique for

determining samples by using certain considerations, with criteria for lecturers who do the

reporting of Annual Tax Return. Based on the data analysis, Taxpayer awareness influences the

compliance level of Annual Tax Return of FITK lecturers ofSyarifHidayatullah State Islamic

University Jakarta. It was proved by result of t-test that shows the t count equal to 2.499 and t

table equal to 1.998 which means that Ho is rejected and Ha is accepted. Therefore, the influence

of Taxpayer awareness towards the Annual Tax Return compliance level of FITK lecturers of

SyarifHidayatullah State Islamic University is found. Based on the result of a simple regression

analysis showing that Y = (31,539) + 0,515 X and the correlation coefficient value of 0,300 as

well as coefficient of determination 0,090 or equivalent to 9%. It means that the Taxpayer

awareness has contributed 9% in increasing the Annual Tax Return compliance level while the rest of 91% is influenced by other factors. In conclusion, Taxpayer awareness gives a positive

impact towards Annual Tax Return compliance level of FITK lecturers of SyarifHidayatullah State

Islamic University Jakarta.

Keywords: Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance Level, Annual Tax Return

iii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat

Kepatuhan Penyampaian SPT Studi Kasus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”. Dengan segala kerendahan hati,

penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan

mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan,

oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk

kebaikan skripsi ini. Selain itu, selama proses penyusuanan skripsi ini penulis

banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Ibu Dr. Sururin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Bapak Dr. Iwan Purwanto, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

3. Bapak Andri Noor Ardiansyah, M.Pd selaku sekretaris Jurusan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

4. Bapak Dr. H. Nurochim, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

senantiasa membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis

5. Bapak Mochammad Noviadi Nugroho, M.Pd selaku dosen pembimbing I

yang telah meluangkan waktu dan kesabaran memberikan bimbingan,

arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat dalam memperbaiki dan

menyelesaikan skripsi ini

6. Ibu Tri Harjawati, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah

meluangkan waktu dan kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan

iv

motivasi yang sangat bermanfaat dalam memperbaiki dan menyelesaikan

skripsi ini

7. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pelayanan selama

melaksanakan studi

8. Kedua orang tua saya, Bapak Mahfuri dan Ibu Siti Winarni yang

memberikan saya semangat, motivasi, doa yang tidak pernah berhenti,

kasih sayang dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini

9. Seluruh Dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah bersedia

mengisi kuesioner penelitian ini

10. Penyemangat terbaik saya Muhammad Syaiful Anwar dan Nanda Nabilla

Hamzah yang telah membantu, memberikan doa dan semangat dalam

penyusunan skripsi ini

11. Sahabat seperjuangan saya Kamalat Azizah, Siti Nur Qoriah, dan Amalia

Dinda Bestari yang selalu berdiskusi bersama, memberikan semangat serta

doa dalam penyusunan skripsi ini

12. Teman-teman Pendidikan IPS angkatan 2015 yang telah memberikan

pengalaman dan dukungan selama perkuliahan

13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis

ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, doa, dan bantuannya.

Demikian ucapan terimakasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang

telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi penulis dan bagi pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Jakarta, 1 November 2019

Penulis

Suci Amalia

v

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

LEMBAR PERNYATAAN UJI REFERENSI

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

ABSTRAK...............................................................................................................i

ABSTRACT......................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... iii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ........................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... x

BAB I .................................................................................................................. 1

PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ................................................................................ 8

C. Batasan Masalah ..................................................................................... 9

D. Rumusan Masalah ................................................................................... 9

E. Tujuan Penelitian .................................................................................... 9

F. Manfaat Penelitian .................................................................................. 9

BAB II .............................................................................................................. 11

KAJIAN TEORI .............................................................................................. 11

A. Deskripsi Teoritik .................................................................................. 11

1. Konsep Dasar Perpajakan ................................................................. 11

2. Wajib Pajak ....................................................................................... 21

3. Kesadaran Wajib Pajak .................................................................... 32

4. Kepatuhan Wajib Pajak .................................................................... 35

5. Surat Pemberitahuan (SPT) .............................................................. 42

B. Penelitian yang Relevan ........................................................................ 58

vi

C. Kerangka Berpikir ................................................................................ 68

D. Hipotesis Penelitian ............................................................................... 71

BAB III ............................................................................................................. 72

METODOLOGI PENELITIAN ...................................................................... 72

A. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................................. 72

1. Tempat Penelitian .............................................................................. 72

2. Waktu Penelitian ............................................................................... 72

B. Metode dan Desain Penelitian ............................................................... 73

C. Populasi dan Sampel ............................................................................. 74

1. Populasi .............................................................................................. 74

2. Sampel ................................................................................................ 74

D. Variabel Penelitian ................................................................................ 76

1. Variabel Bebas (Independent Variable)............................................ 76

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) ............................................ 76

E. Tehnik Pengumpulan Data ................................................................... 76

F. Instrumen Penelitian ............................................................................. 78

G. Metode Analisis Data dan Uji Instrumen ............................................. 81

1. Analisis Statistik Deskriptif ............................................................... 81

2. Uji Instrumen ..................................................................................... 81

3. Uji Asumsi Dasar ............................................................................... 83

4. Uji Hipotesis ....................................................................................... 84

BAB IV ............................................................................................................. 86

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................................ 86

A. Deskripsi Data ....................................................................................... 86

1. Gambaran Umum Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta ..................................................................... 86

2. Deskripsi Responden ......................................................................... 89

B. Pengujian Persyaratan Analisis dan Pengujian Hipotesis ................... 92

1. Uji Coba Instrumen Penelitian .......................................................... 92

2. Analisis Statistik Deskriptif ............................................................... 97

3. Uji Asumsi Klasik .............................................................................. 99

4. Pengujian Hipotesis ......................................................................... 103

C. Pembahasan Hasil Penelitian .............................................................. 106

vii

D. Keterbatasan Penelitian ...................................................................... 109

BAB V ............................................................................................................. 110

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ............................................... 110

A. Kesimpulan .......................................................................................... 110

B. Implikasi .............................................................................................. 110

C. Saran .................................................................................................... 111

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 112

A. BUKU................................................................................................... 112

B. JURNAL DAN SKRIPSI .................................................................... 113

C. INTERNET.......................................................................................... 116

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Relevan .................................................................. 63

Tabel 3.1 Rincian Kegiatan ............................................................................. 72

Tabel 3.2 Skor Skala Likert ............................................................................. 77

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen .......................................................................... 79

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jurusan ................................................... 90

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ......................................... 92

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas X ........................................................................ 94

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Y ........................................................................ 95

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas ........................................................................ 97

Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif ................................................... 98

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data ............................................................... 99

Tabel 4.8 Hasil Uji Homogenitas ................................................................... 101

Tabel 4.9 Hasil Uji Linieritas ........................................................................ 102

Tabel 4.10 Hasil Uji t (Parsial) ...................................................................... 103

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi .................................................. 104

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Sederhana ........................................................ 105

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Lokasi......................................................................................71

Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jurusan.................................................92

Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.......................................93

Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Data............................................................100

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Angket Penelitian

Lampiran 2 Hasil Uji Validitas

Lampiran 3 Hasil Uji Reliabilitas

Lampiran 4 Hasil Analisis Data

Lampiran 5 Biodata Penulis

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu Negara yang sedang berproses untuk menuju menjadi negara

maju adalah negara yang memperhatikan perkembangan pembangunan

ekonominya, dimana negara yang mempunyai kondisi yang baik tentunya

juga memiliki perkembangan pembangunan ekonomi yang baik pula.

Pembangunan ekonomi bukan hanya merupakan hal yang berkaitan

dengan maju atau berkembangnya suatu negara, namun dari pembangunan

ekonomi dapat diketahui bagaimana kondisi keadaan suatu negara dilihat

dari sistem yang digunakan oleh pemerintah. Untuk melihat sebuah

keberhasilan atau tidaknya suatu negara dalam pembangunan ekonomi

maka diperlukan adanya sebuah indikator, dimana indikator ini akan

menjadi acuan dalam penilaian terhadap seberapa jauh suatu negara

mencapai indikator pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Adapun

fungsi indikator itu sendiri adalah untuk melihat tentang gejala, pola dan

pengaruh yang telah terjadi, dan juga untuk menentukan hingga taraf mana

yang telah berhasil dicapai negara tersebut. Salah satu indikator

keberhasilan pembangunan ekonomi adalah Indeks Pembangunan

Nasional, dari indeks pembangunan nasional ini akan diketahui

perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara berada dimana dan

diketahui sejauh mana pembangunan ekonomi yang ada disuatu negara

tersebut.1

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah dan teritorial

yang luas. Dalam perkembangannya, pemerintah berusaha agar

pembangunan di Indonesia dapat merata. sehingga seluruh wilayah

1Nur Rohman, 11 Indikator Utama Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara,

2018, (https://akuntansionline.com/indikator -keberhasilan-pembangunan-ekonomi/). Diakses

tanggal 19 Mei 2019 Jam 05.47 WIB

https://akuntansionline.com/indikator%20-keberhasilan-pembangunan-ekonomi/

2

Indonesia dapat mengalami peningkatan mutu hidup dan ikut bersaing

dalam dunia internasional. Hal ini menyangkut dengan perkembangan

ekonomi dunia terhadap nilai mata uang di negara kita, yaitu Rupiah. Jika

pemerintah tidak mampu mengikuti perkembangan dunia global baik

dalam bidang ekonomi ataupun infrastruktur, maka Indonesia dapat

mengalami kemunduran didunia internasional. Negara perlu menyiapkan

rancangan sistematis dan terperinci untuk mengatur pemasukan dan

pengeluaran pembangunan negara, agar keuangan Indonesia tetap stabil

dan tidak mengalami defisit. Rencana keuangan tahunan pemerintah

negara Indonesia disebut APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

APBN berisi tentang daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana

penerimaan dan pengeluaran negara dengan jangka waktu satu tahun yang

ditetapkan dengan Undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.2

Diketahui bahwa target Pendapatan Negara dalam APBN (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2018 pendapatan negara

diproyeksikan sebesar Rp. 1.894,7 Triliun. Jumlah ini berasal dari

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.618,1 Triliun, Penerimaan Negara

Bukan Pajak sebesar Rp. 275,4 Triliun dan Hibah sebesar Rp. 1,2 Triliun.3

Menurut catatan Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Menteri

Keuangan Sri Mulyani pada konfrensi pers realisasi APBN-2018 dikantor

Kementerian Keuangan Jakarta, hingga akhir tahun 2018 realisasi

anggaran pada APBN 2018 masih mengalami defiisit sebesar 1,76% dari

PDB atau senilai Rp. 259,9 Triliun. Angka tersebut terdiri dari pendapatan

negara sebesar Rp. 1.942,3 Triliun atau 102,5% dari target APBN 2018.

Sementara belanja negara sebesar Rp. 2.202,2 Triliun atau 99,2% dari

terget APBN 2018. Bila lebih rinci lagi, pendapatan negara Rp. 1.942,3

Triliun dibagi menjadi pendapatan dalam negeri Rp. 1.928,4 Triliun, dan

2Kresensia Angelicha Hardi, dkk., APBN Sebagian Besar Berasal dari Pajak, 2018, h. 5,

(https://www.academia.edu/38067640/_apbn_sebagian_besar_berasal_dari_pajak_). Diakses 19

Mei 2019 jam 22.19 WIB 3https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 (Diakses pada 19 Mei 2019, Jam 22.19 WIB)

https://www.academia.edu/38067640/_apbn_sebagian_besar_berasal_dari_pajak_

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018

3

penerimaan hibah Rp. 13,9 Triliun. Sementara pendapatan dalam negeri

Rp. 1.928,4 Triliun dibagi menjadi penerimaan perpajakan Rp. 1.521,4

Triliun dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) nilainya Rp. 407,1

Triliun. Sementara untuk belanja negara Rp. 2.202,2 Triliun terdiri dari

belanja pemerintah pusat Rp. 1.444,4 Triliun dan transfer ke daerah dan

dana desa mencapai Rp. 757,8 Triliun. Untuk belanja pemerintah pusat

terdiri dari belanja kementerian/lembaga mencapai Rp. 836,2 Triliun dan

belanja non kementerian/lembaga mencapai Rp. 608,2 Triliun.4 Dari data

APBN 2018 tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan perpajakan

sudah cukup baik namun masih belum bisa mencapai target APBN 2018.

Sedangkan pajak sendiri adalah sumber utama dari APBN.

Di Indonesia, hampir 70% pendapatan negara berasal dari sektor pajak.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi

suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum guna

membangun masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu pajak dapat

dikatakan sebagai bahan bakar utama untuk membangun negara. Tanpa

penerimaan pajak yang sesuai, negara dapat mengalami kebangkrutan

sehingga angka kesenjangan sosial semakin naik. Berdasarkan Undang-

Undang No.28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa: “Pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.5

Pada dasarnya terdapat tiga sistem atau cara yang dipergunakan untuk

menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan pajak yang terutang

oleh seseorang yaitu, sistem pemungutan pajak Official Assesment

System,Self Assesment System, dan With Holding System. Dimana Official

4https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/ Diakses pada 19

Mei 2019 Jam 22.27 WIB 5Herry Purwono, Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak, (Jakarta:

Erlangga,2015), h. 7

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/

4

Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak

terutang, wajib pajak bersifat pasif selanjutnya wajib pajak baru aktif

ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP

(Surat Ketetapan Pajak) tersebut, sistem ini diterapkan dalam hal

pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dimana KPP (Kantor

Pelayanan Pajak) akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak mengenai

besarnya PBB yang terutang setiap tahun dan wajib pajak tidak perlu

menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB tersebut. Sistem ini sudah

tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Self

Assesment Systemadalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang, kepercayaan, dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibayar. With Holding Systemadalah suatu

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak.6

Di Indonesia sebagian besar menganut sistem pemungutan pajak Self

Assesment System. Dimana wajib pajak harus menghitung sendiri

pajaknya, menyetor serta melaporkan pajak terhutang tersebut kedalam

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan. Pengertian Surat Pemberitahuan

menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 Mengenai KUP Pasal 1 angka

11 adalah “surat wajib yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan

perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan/atau objek pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan”. Pengertian SPT ini juga tercantum dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.7 Oleh karena itu, wajib

6Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Indeks, 2013), h. 14 7Indah Permata Hati, Sri Mangesti Rahayu, dan Amirrudin Djauhari, “Dampak Penerapan

Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) Terhadap Efektivitas dan Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)”, Jurnal Perpajakan

(JEJAK), Vol.8 No. 1, 2016, h. 3

5

pajak dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan Penyampaian SPT

(Surat Pemberitahuan), wajib pajak diharuskan memiliki kesadaran diri

untuk membayarkan pajaknya dan meningkatkan kepatuhan untuk

melaporkan SPT nya (Surat Pemberitahuan) kepada pemerintah.

Kontribusi wajib pajak ini sangat berperan penting dalam mensejahterakan

rakyat Indonesia dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi dan wajib

pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT nya akan semakin

memperbaiki penerimaan perpajakan negara.

Namun menurut riset yang dilakukan oleh Reza Yunanto dalam

skripsinya, di Indonesia sendiri kepatuhan wajib pajak untuk

menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) masih tergolong rendah.

Karena beberapa faktor, faktor-faktor yang membuat Wajib Pajak

khususnya WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) tidak menyampaikan SPT

(Surat Pemberitahuan) Tahunannya antara lain: Permasalahan waktu,

biaya, dan kepraktisan. Banyak WPOP yang tidak menaati aturan tentang

penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh karena tidak

mempunyai cukup waktu untuk datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak),

Faktor lain menyebabkan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) tidak

menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai aturan adalah masalah biaya.

biaya yang dikeluarkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh adalah

biaya transportasi untuk datang ke KPP dan sebagainya. Penyampaian SPT

tahunan PPh secara manual dengan datang ke KPP dirasa kurang praktis

sehingga WPOP enggan melakukannya. Wajib pajak orang pribadi bisa

saja menyampaikan SPT Tahunan PPh tanpa harus datang ke KPP, yaitu

dengan mengirimkannya melalui pos, pengiriman melalui pos juga

membutuhkan waktu dan biaya yang membuat WPOP malas untuk

melakukannya.8

8 Reza Yunanto, Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan E-Filling melalui

Website Direktorat Jenderal Pajak (Studi Kasus di KPP Sleman), (Yogyakarta: FE Universitas

Sanata Dharma, 2015), h.3

6

Selain Faktor-faktor yang sudah disebutkan oleh Reza Yunanto,

menurut observasi pra-penelitian pada bulan Januari-Februari 2019 kepada

beberapa narasumber yang sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib

Pajak) didapat fakta bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak

pribadi untuk menghindari pajak dan tidak melaporkan SPT nya pun

sering terjadi, banyak wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP tapi

tidak membayarkan pajaknya dan tidak melaporkan SPT nya. Selain itu,

wajib pajak masih menganggap bahwa uang pajak yang akan mereka

setorkan kepada negara akan disalahgunakan oleh para pegawai yang tidak

bertanggungjawab (Korupsi) itulah mengapa masyarakat masih enggan

untuk membayarkan pajaknya. dan masyarakat selalu menganggap

melaporkan SPT adalah hal yang rumit dan tidak ada manfaatnya, opini

seperti itu akan selalu menjadi dampak negatif dalam hal perpajakan. Dari

pembayaran pajak hingga pelaporan pajak itu sendiri, pemerintah harus

pandai dalam meyakinkan masyarakat bahwa pajak akan sama-sama

membawa manfaat untuk kedepannya.

Menurut observasi pra-penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 30-

November-2018 di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Pondok Aren,

Hartoni Enrico dan Khotib Ramadhan, S.E memaparkan, kepatuhan orang

pribadi masih rendah, dibuktikan dengan 265 juta populasi OP (Orang

Pribadi), hanya 35.5 Juta WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang

terdaftar dan 11.1 Juta Wajib Pajak yang lapor serta hanya 1.3 Juta Wajib

Pajak yang membayar. Sedangkan kepatuhan badan usaha 3.1 Juta badan

terdaftar, 0.77 Juta wajib pajak yang lapor dan 0.32 Juta wajib pajak yang

bayar. Maka dari itu penanaman kesadaran wajib pajak sangat ditekankan

sekali untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dinegara. Wajib pajak

orang pribadi yang enggan melaporkan SPT nya baik sengaja maupun

tidak selalu mendapat perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Pajak. dan

Direktorat Jenderal Pajak selalu bekerja keras untuk mengatasi masalah

perpajakan karena bagaimanapun pajak adalah penerimaan pendapatan

terbesar di Indonesia. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak berinisiatif

7

meluncurkan program e-Filling untuk mengatasi hal ini, e-Filling adalah

suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan

secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat

Jenderal Pajak. Dengan adanya e-Filling diharapkan masyarakat patuh

untuk menyampaikan SPT nya.

Namun kenyataannya tetap saja, berdasarkan observasi yang telah

dilakukan saat masa pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan pada

bulan Maret 2019 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, e-Filling kurang bisa mengatasi masalah perpajakan

ini, khususnya saat melaporkan SPT. Karena banyak wajib pajak yang

masih belum paham betul apa itu e-Filling dan tidak mengerti bagaimana

menggunakannya, hal ini tentu saja karena kurangnya pengetahuan wajib

pajak terhadap cara penyampaian SPT yang baik dan benar, serta

kurangnya sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang

belum memahami dan kurangnya pula kesadaran wajib pajak untuk

bertanya seputar informasi terbaru tentang perpajakan. Bahkan banyak

wajib pajak yang menyampaikan SPT nya pada tenggat waktu pelaporan

SPT selesai itu akan menyebabkan website untuk mengakses penyampaian

SPT error karena terlalu banyaknya yang mengakses.

Dengan itu, masyarakat diharapkan sadar akan tanggungjawabnya

untuk membayarkan pajaknya lalu melaporkan SPT kepada pemerintah

agar masyarakat menjadi wajib pajak yang patuh dan tidak dikenakan

sanksi. Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP diharuskan lebih paham

masalah perpajakan, kapan saatnya membayar pajak dan melaporkan SPT

nya tanpa harus menunggu jatoh tempo dan dikenakan sanksi, jika dirasa

kurang paham dalam hal perpajakan masyarakat diharuskan lebih banyak

mencari informasi terkini tentang info perpajakan ter-update di internet

atau langsung bertanya kepada yang bersangkutan, datang langsung ke

KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Masyarakat diharapkan paham akan

penggunaan e-Filling karena dengan pahamnya masyarakat tentang

penggunaan e-Fillingakan lebih besar kemungkinan untuk meningkatkan

8

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT nya. Pemerintah harus

selalu memperhatikan kebutuhan wajib pajaknya dengan selalu

mengadakan sosialisasi bagi wajib pajak yang belum paham tentang

masalah perpajakan, dan pemerintah lebih memberi sanksi tegas kepada

wajib pajak yang sudah memiliki NPWP tetapi sengaja tidak

membayarkan pajaknya sehingga tidak melaporkan SPT nya.

Dari pembahasan tersebut yang membuat peneliti ingin meneliti

permasalahan yang terjadi tentang perpajakan, peneliti ingin meneliti

tentang kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan menyampaikan

SPT nya yang telah dipaparkan diatas dengan mengambil Judul Pengaruh

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian

SPT (Studi Kasus di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat di

identifikasikan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Belum tercapainya target penerimaan perpajakan APBN 2018.

2. Kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi untuk

menghindari pajak.

3. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap cara penyampaian Surat

pemberitahuan (SPT) yang baik dan benar

4. kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT) masih tergolong rendah

5. Kurangnya sanksi tegas untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan

SPT.

6. Kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap pentingnya

membayar pajak dan menyampaikan SPT.

9

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan tidak meluas jauh

pembahasannya, maka penulis membatasi penelitian pada permasalahan

yang dikaji yaitu Kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap

pentingnya membayar pajak dan menyampaikan SPT.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian, sebagai berikut :Apakah terdapat pengaruh

kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Studi

Kasus di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat

pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan penyampaian

SPT Studi Kasus di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat daripenelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan

kesadaran wajib pajak agarlebih patuh dalam menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT).

b. Bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, menambah

wawasan mahasiswa dalam ilmu perpajakan.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dalam ilmu perpajakan.

10

2. Manfaat praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Dari penelitian ini diharapkan Wajib Pajak semakin patuh untuk

menyampaikan SPT tepat pada waktunya.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan

dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang ingin

meneliti tentang Kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat

Kepatuhan penyampaian SPT.

11

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Sejak pajak menjadi salah satu pendapatan terbesar negara,

banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang definisi

pajak. Berikut disajikan sejumlah pendapat para ahli mengenai

pajak :

Menurut P. J. A.Adriani Pajak, adalah:

Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan

pemerintahan.1

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah: “iuran rakyat kepada

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung

dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum” 2

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock

Horace R, Pajak adalah : “suatu pengalihan sumber dari sektor

swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum,

namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsungdan

1 Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Indeks, 2013) , h.3 2 Thomas Sumarsan, loc.cit., h.3

12

proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya

untuk menjalankan pemerintahan” 3

Menurut S.I Djajaningrat pajak adalah :

Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai hukuman, menurut peraturan pemerintah ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal

balik dari negara secara langsung untuk memelihara

kesejahteraan secara umum4

Dari pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan

bahwa pajak adalah iuran yang dipungut berdasarkan kekuatan

undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, bersifat wajib

untuk dilaksanakan dan sifatnya dapat dipaksakan. Pajak digunakan

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti

pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan saat ini. Negara

membutuhkan dana untuk dapat memutar roda pemerintahan, dana

untuk pembangunan nasional dan dana untuk membayar utang luar

negeri, utang yang harus dibayarkan beserta bunganya dan dana-

dana lainnya untuk pengeluaran pemerintah demi memakmurkan

rakyatnya. Penerimaan negara melalui pajak merupakan sumber

utama pendapatan negara. Maka masyarakat diwajibkan untuk

membayarkan pajak kepada kas negara untuk membantu

menjalankan program pemerintahan dengan baik dan dapat

mensejahterakan rakyat Indonesia secara merata.

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan

pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat

3 Ibid., h.4 4 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1,(Jakarta: Salemba Empat.

2014), h.1

13

tinggal diwilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau

yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak

dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang

diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan

pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa

memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang

memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas

penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan

dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing

di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan

berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di

Indonesia.5

c. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak :

1) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk

melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi

keselamatan dan keamanan jiwa juga harta dan bendanya.

Seperti halnya dengan perjanjian asuransi, untuk melindungi

orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi.

Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang

dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus

dibayar oleh masing-masing individu.

5Ibid., h.10

14

2) Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban

pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian

beban ini harus didasarkan pada kepentingan masing-masing

orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan

atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena

itu sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara

dibebankan kepada mereka.

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan

pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada

warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus

dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu

yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas

keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk

setiap orang, pajak harus dibayar menurut gaya pikul

seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan

besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya

pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak

penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi, gaya pikul untuk

pengeluaran dan pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah

penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini mendasar pada paham Organische Staatsleer.

Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara,

timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang

tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak

akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang

menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain.

15

Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu

kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap

negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5) Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mempersoalkan asal mula negara memungut

pajak, melainkan hanya melihat efeknya dan memandang efek

yang baik itu dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi

pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil

gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah

tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke

masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup

masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu. Teori ini

mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat

inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan

pajak.6

d. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

1) Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan

merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding

dengan kemampuannya untuk membayar (ability to pay) pajak

tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya keadilan

disini baik keadilan dalam prinsip mengenai peraturan

perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari. Syarat

keadilan dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut :

a) Keadilan horizontal

Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar

(gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.

b) Keadilan Vertikal

6Ibid., h.5-6

16

Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar

(gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak

sama.

2) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

karena bersifat dapat memaksa, hak dan kewajiban Wajib Pajak

maupun petugas pajak harus diatur didalamnya. Pembayaran

pajak harus seimbang dengan kekuatan/ kemampuan membayar

Wajib Pajak.

3) Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan

kehidupan ekonomi dan janganlah mengganggu kehidupan

ekonomis dari si Wajib Pajak. Jangan sampai akibat

pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang itu jatuh

melarat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau

menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/

perindustrian, jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya

pemungutan pajak. Perusahaan-perusahaan gulung tikar atau

pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa

membantu menciptakan pemerataan pendapatan dan

redistribusi pendapatan.

4) Syarat Finansial

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan

negara maka biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar.

Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk

pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari

penerimaan pajak supaya ada penerimaan yang masuk ke kas

negara/daerah.7

7 Erly Suandy, Hukum Pajak, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), h.28-29

17

e. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokan

menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut

sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

Pajak dikelompokan menjadi dua:

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:

Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau

berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan

keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.8

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,

tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh:

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Pusat (Pajak Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah

tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, dan Bea Materai.

8Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h.7

18

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak

Restoran, dan Pajak Hiburan. 9

f. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu Fungsi Penerima (Budgetair)

dan Fungsi Mengatur (Regulerend)

1) Fungsi Penerima (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat

bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan

tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan,

negara membutuhkan biaya. biaya ini dapat diperoleh dari

penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,

pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah,

yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus

ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang

semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor

pajak.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur

pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara

para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi

9Ibid., h. 8

19

tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem

perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan

kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang

keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik

dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam

fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi

dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi

untuk produk luar negeri.10

g. Tarif Pajak

Penentuan besarnya pajak didasarkan pada tarif yang telah

ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Secara umum, dikenal 4

jenis tarif perpajakan, yaitu :

1) Tarif Proporsional

Tarif ini disebut juga dengan istilah Tarif Sebanding atau

Tarif Sepadan,yaitu tarif berupa presentase yang tetap terhadap

berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Semakin tinggi dasar

pengenaan pajak semakin besar beban pajak yang terutang.

2) Tarif Progresif

Tarif ini berupa presentase yang meningkat apablia jumlah

yang dikenakan pajak juga meningkat. Menurut kenaikan

presentase tarifnya, tarif progresif dibedakan menjadi :

a) Tarif Progresif Progresif: kenaikan presentase tarifnya

semakin besar.

b) Tarif Progresif Tetap : kenaikan presetase tarifnya tetap

c) Tarif Progresif Degresif : Kenaikan presentase tarifnya

semakin kecil.

3) Tarif Degresif

10Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan

Undang-undang Terbaru Edisi 4, (Jakarta: Indeks, 2015), h. 5-6

20

Tarif ini berupa presentase yang semakin kecil apabila

jumlah yang dikenai pajak semakin besar, sehingga merupakan

kebalikan tarif pajak progresif.

4) Tarif Tetap

Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) untuk berapapun

jumlah yang dikenai pajak. 11

h. Sistem Pemungutan Pajak

1) Official Assesment System.

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada Pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada fiskus.

b) Wajib Pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan

pajak oleh fiskus.

2) Self Assesment System.


pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang

terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan

besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri, Wajib

Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak terutang, fiskus hanya mengawasi dan tidak

campur tangan.12

3) With Holding System.


kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

11 Herry Purwono, Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, (Jakarta:Erlangga,

2015), h.14-15 12 Indra Mahardika Putra, Perpajakan Edisi Tax Amnesty, (Yogyakarta: Quadrant, 2017),

h.25

21

oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.13

i. Tata Cara Pemungutan Pajak

cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1) Stelsel Nyata (Riel Stelsel).

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan

nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada

akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang

sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada sesuatu anggapan yang

diatur oleh undang-undang.

3) Stelsel Campuran.

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan

suatu anggapan, kemudian akhir tahun pembayaran didasarkan

dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.14

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-undang No.16 Tahun

2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1

ayat (1) yaitu : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk

13Ibid., h.26 14Ibid., h.24-25

22

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan

bentuk badan lainnya.15

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak dalam pajak penghasilan adalah orang atau badan

yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib

pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang

melebihi batas minimum kena pajak yang disebut PTKP

(Pendapatan Tidak Kena Pajak); dan jika ia merupakan wajib pajak

luar negeri, menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-

sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya

(PTKP).

Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1) Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) apabila belum mempunyai NPWP (Pasal 2 KUP).

2) Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan dan blangko

perpajakan lainnya ditempat-tempat yang ditentukan oleh

Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (2) KUP).16

3) Mengisi dengan lengkap, jelas, dan benar (pasal 4 ayat (1)

KUP) dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan, dan

kemudian mengembalikan Surat Pemberitahuan itu kepada

Kantor Inpeksi Pajak (Pasal 3 ayat (1) KUP), dilengkapi

dengan lampiran-lampiran.

4) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang

ditentukan oleh undang-undang (Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 10

ayat (1) KUP).

15 Rachmad Ramdhani, Skripsi, “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas

Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Organisasi KPP”, (Jakarta: UIN Syarif

Hidayatullah, 2012), h. 12 16Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi

1, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 86

23

5) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah, dan

membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai

dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang

dikeluarkan oleh Dirtjen Pajak. (Pasal 25 UU PPh).

6) Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang

terutang menurut cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP).

7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan

(Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUP).

8) Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang

kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat 1 KUP).

9) Memperlihatkan pembukuan dan data-data lain yang

diperlukan oleh petugas pajak, dan memberi kesempatan

kepada para petugas pemeriksaan untuk memasuki tempat

dipandang perlu (Pasal 29).

Berdampingan dengan kewajiban, wajib pajak juga mempunyai

hak yang diindahkan oleh pihak administrasi pajak. Hak-hak wajib

pajak dapat dimanfaatkan pada saat-saat tertentu. Jika hak-haknya

dilanggar oleh pihak administrasi, maka wajib pajak mempunyai

hak untuk mengajukan masalah ini ke hadapan pejabat atasan

orang yang melanggar haknya, atau bila perlu mengajukannya ke

hadapan peradilan (administrasi).

Hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

1) Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti

pemasukan Surat Pemberitahuan (Pasal 6 ayat (1) KUP).

2) Wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan dan

penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (Pasal 3 ayat (4)

KUP).

24

3) Wajib pajak mempunyai hak melakukan pembetulan sendiri

Surat Pemberitahuan yang telah dimasukan (Pasal 8 ayat (1)

KUP).17

4) Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan

penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan

kemampuannya (Pasal 9 ayat (4) KUP).

5) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan atau

pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak

memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan

pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (2)).

6) Wajib pajak berhak mendapatkan kepastian batas ketetapan

pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitahuan (Pasal

13 KUP).

7) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan

salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat

dalam SKP dalam penerapan peraturan perundang-undangan

perpajakan (Pasal 16 KUP).

8) Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan dan mohon

kepastian terbitnya surat keputusan atau surat keberatannya

(Pasal 25 dan 26 ayat (5) KUP).

9) Wajib pajak berhak mengajukan Surat Permohonan banding

atas surat keputusan keberatan (Pasal 27 KUP).

10) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan

dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta

pembetulan ketetapan pajak yang salah (Pasal 24 dan Pasal 36

ayat (1) KUP).

11) Wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang yang

dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya

(Pasal 32 ayat (3) KUP).18

17Ibid., h.87

25

c. Jenis Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

subjek pajak meliputi :

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal

atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan

subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak,

yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi

sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan

pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap

dilaksanakan.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha

Tetap.19

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan

bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan

Pemerintah, Misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang

18Ibid., h.88 19 Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara, Perpajakan, (Jakarta: Salemba

Empat, 2014), h. 47

26

dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha untuk

memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang

tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka

waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat

berupa :

a. Tempat kedudukan manajemen

b. Cabang perusahaan

c. Kantor perwakilan

d. Gedung kantor

e. Pabrik

f. Bengkel

g. Gudang

h. Ruang untuk promosi dan penjualan

i. Pertambangan dan penggalian sumber alam

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau

kehutanan

l. Proyeksi kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan

m. Pemberian jasa dalam dalam bentuk apapun oleh pegawai

atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh

hari dalam jangka waktu dua belas bulan

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang

kedudukannya tidak bebas

27

o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima

premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

p. Komputer, agen elektronik, dan peralatan otomatis yang

dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara

transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha

melalui internet.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun

2008, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri

dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam negeri adalah:

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu dua belas tahun, orang pribadi yang dalam

suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat

untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di

Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau

organisasi sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya

termasuk reksadana.20

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi

kriteria:

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan

20Ibid., h.48

28

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

3) Penerimaannya dimasukan ke anggaran Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah

4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan

fungsional negara

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri adalah:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183

hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk

Usaha Tetap di Indonesia.21

d. Pengertian dan Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.22

Menurut Widyaningsih terdapat 4 fungsi dari NPWP, yaitu:

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.

2. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

21Ibid., h.49 22Oyok Abuyamin, “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak

(PKP)”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 22, 2010, h.112

29

4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan

administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap wajib pajak.23

e. Cara Memperoleh NPWP

Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh wajib pajak

untuk melakukan pendaftaran agar mendapatkan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP), yaitu:

1. Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap wajib pajak

untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau

melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi

Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat

tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk diberikan

NPWP.

2. Kewajiban mendaftarkan diri juga berlaku terhadap wanita

kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup

terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikhendaki secara

tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan

harta.

3. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang

mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal,

selain wajib pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga

diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usahanya.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya memerlukan NPWP dapat

mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.24

Untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak mengisi formulir

pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos

23Shofuro Zahrotul Jannah, Skripsi: “Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat atas

NPWP, Sanksi, dan Sosialiasasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP

(Studi di KPP Pratama Surakarta)”, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016),

h.26 24Indra Mahardika Putra, Perpajakan Edisi Tax Amnesty, h. 44

30

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan

Pengamat Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan

melampirkan:

1. Untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Non-Usahawan:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk

Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan

tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah

atau Kepala Desa bagi orang asing.

2. Untuk Wajib Pajak Pribadi Usahawan:

a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi

paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari

instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa

bagi orang asing.

b. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau

Kepala Desa.

3. Untuk Wajib Pajak Badan

a. Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat

keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT.

b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi

paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari

instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa

bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.

c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang

berwenang minimal kabupaten.25

Dalam hal wajib pajak pindah domisili atau pindah

tempat kegiatan usaha, wajib pajak melaporkan diri ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) lama maupun Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) baru dengan ketentuan:

25Ibid., h. 45

31

1) Wajib pajak orang pribadi usahawan pindah tempat

tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari

instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa).

2) Wajib pajak badan, pindah tempat kedudukan atau tempat

kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kedudukan

atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala

Desa.

Didalam beberapa kasus, Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dapat dihapuskan. Ada beberapa syarat NPWP dapat

dihapuskan, yaitu:

1) Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan

warisan, disyaratkan ada fotokopi akta kematian atau

laporan kematian dari instansi yang berwenang.

2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta

dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah atau akta

perkawinan dari catatan sipil.

3) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai

Subjek pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan

adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut

dibagi oleh para ahli waris.

4) Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi

disyaratkan adanya akta pembubaran yang dikukuhkan

dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

5) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena suatu hal

kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya

permohonan wajib pajak yang dilampiri dokumen yang

mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat

lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak.

32

6) Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi

syarat lagi sebagai wajib pajak. 26

3. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kesadaran adalah keadaan

tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan

(hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah

ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bila

seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran Wajib Pajak tersebut

masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana

wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan

perpajakan dengan benar dan sukarela, pengetahuan dan pemahaman

tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu Wajib

Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus

melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela.

Menurut Manik Asri yang dikutip oleh Muliari dan Setyawan, Wajib

Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal

berikut :

a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan

b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Selain itu wajib pajak juga dapat dikategorikan memiliki kesadaran

antara lain dengan melakukan kewajiban perpajakanya tanpa ada

paksaan dari pihak fiskus, serta dengan sukarela membuat NPWP

(Nomor Pokok Wajib Pajak).27

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara

lain adalah Dari hasil penelitian Jatmiko didapatkan beberapa

26Ibid., h. 46-47 27 Rachmad Ramdhani, op.cit, h.18-19

33

faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran

Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

a. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban

pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat

muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler menyatakan

bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak

terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi

pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaanpajak dalam

penyediaan barang publik, juga keadilan (fairness) dan

kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.28

b. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak

terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada

perilaku kesadaran pembayar pajakpengetahuan dan

pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana

wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan

mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang

dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan

tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana

cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran,

tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau

pelaporan SPT.Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman

wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya

dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan

sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Namun jika wajib pajak tidak mengerti mengenai peraturan dan

proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan

28Ratriana Dyah Safri, Skripsi: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Studi di Wilayah KPP Pratama

Yogyakarta”(Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta,2013) h.15

34

perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki

wajib pajak rendah.29

Menurut Rahayu sebagaimana dikutip oleh Sari, konsep

pengetahuan perpajakan dapat dinilai dari 3 aspek, antara lain:

a) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan

hak wajib pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) dan prosedur pembayaran, pemungutan

serta pelaporan pajak; b) Pengetahuan mengenai sistem

perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan di

Indonesia berupa self assessment system; c) Pengetahuan

mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi

pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai

alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.30

c. Kondisi Keuangan Wajib Pajak.

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang

berpengaruh pada kepatuhan pajak. Oleh karena itu, apabila

seorang wajib pajak berada pada posisi kondisi keuangan yang

rendah maka memiliki kecenderungan lebih untuk tidak taat

dalam membayar kewajiban pajaknya dibandingkan jika wajib

pajak berada pada kondisi keuangan yang baik. Dari uraian di

atas dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan seorang wajib

pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila

wajib pajak dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu

kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan

pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa

29Ester Siu Tjen, Tesis: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi dengan Sanksi sebagai Moderating pada KPP Pratama Medan Kota”(Medan:

Universitas Sumatera Utara, 2017) h.11 30Loist Abdi Putra, Tesis: “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib

Pajak Pribadi dengan Pemerikasaan Pajak sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama

Pematangsiantar” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018) h.16

35

pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib

pajak tersebut baik. Akan tetapi, apabila wajib pajak tersebut

sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa

diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan

bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk (Persepsi

kondisi keuangan pribadi berkaitan dengan persepsi wajib

pajak dalam menentukan perilakunya (perceived control

behavior) dalam Kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin

tinggi persepsi kondisi keuangan pribadi, maka wajib pajak

dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai

dengan ketentuan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak

tinggi. Namun jika wajib pajak memiliki persepsi kondisi

keuangan pribadi rendah, maka wajib pajak tidak dapat

menentukan perilakunya dengan tepat sehingga wajib pajak

memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.31

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Kepatuhan

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu mengatakan

bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu

keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Kepatuhan wajib

pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang

dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan

kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam

pemenuhannya diberikan secara sukarela.Kepatuhan wajib pajak

menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia

menganut sistem Self Asessment di mana dalam prosesnya secara

mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk

menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

31Ester Siu Tjen, op.cit. h.15

36

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk

atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Agus

Budiatmanto kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau

organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan

yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-

undang Perpajakan.Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan

seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan

atau Undang-undang Perpajakan.

Menurut Simon James et al (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi,

pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak

mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai

dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan,

investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam

penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Nurmantu

mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan

dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak

sebagai “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan

kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua

ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.32

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat

diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

32Ratriana Dyah Safri, op.cit, h.7

37

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.33

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu , dijelaskan bahwa terdapat dua macam

kepatuhan yaitu :

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi :

a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu

b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.

c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan

Bangunan. 34

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana

Wajib Pajak secara subtansi/hakekat memenuhi semua

ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-

undang perpajakan.

Pengertian kepatuhan materil dalam hal ini adalah :

a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak

apabila petugas membutuhkan informasi.

b) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan)

petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi

perpajakan.

33Rajiman, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di

Surabaya”, e-Jurnal Kewirausahan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Widya Kartika Surabaya Volume 2 Nomor 1 Oktober 2014. h. 13-14

34 Febriani Ramdhani Juwanti, Skripsi: “Pengaruh Pengetaahuan Perpajakan,

Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”

(Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017) h.1-2

38

c) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban

perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang

baik.

c. Kriteria wajib pajak yang patuh

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000

adalah:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis

pajak dalam dua tahun terakhir.

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis

pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur

atau menunda pembayaran pajak.

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak

pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) tahun terakhir.

4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan

dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan

pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir

untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling

banyak 5%.

5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun

terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar

tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian

sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.35

d. Faktor-Faktor yang Menentukan Tinggi Rendah Kepatuhan

Devano dalam Supadmi, menjelaskan faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. Pemahaman Terhadap Sistem Self Assesment Dan Ketepatan

Membayar Pajak

Merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak

dihitung sendiri oleh wajib pajak.Self Assessment System

35Ibid., h.3

39

menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam

pemenuhan kewajiban perpajakan.menyatakan bahwa

dianutnya sistem Self Assessment membawa misi dan

konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat

untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary

compliance).Sistem self assessment memberikan kepercayaan

penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak

yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini

dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu

seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi

tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan

tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan

wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi

kewajibannya.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K,

yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian

hukum.Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan

memberikan pelayanan memuaskan dan dapat memberikan

pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap

dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.36

Menurut Zeithaml, Bitner and Gremler dalam Albari, lima

dimensi kualitas layanan tersebut, yaitu

1) Keandalan (Realibility)

36Ratriana Dyah Safri, op.cit, h. 11

40

berupa kemampunan untuk melaksanakan layanan yang

dijanjikan secara tepat dan terpercaya.

2) Kepastian/jaminan (Assurance)

yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta

kemampuan organisasi dan karyawannya untuk

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.

3) Responsif (Responsiveness)

adalah kemauan untuk membantu pelanggan dan

memberikan layanan dengan cepat

4) Empati (Empaty)

berupa kepedulian atau perhatian pribadi yang diberikan

organisasi kepada pelanggannya, dan

5) Berwujud/Bukti Langsung (Tangibel), berupa penampilan

fisik, peralatan, personil dan media komunikasi.37

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan

menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan

dan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan yang

berlaku. Pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari

masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang

tidak melakukan pembukuan. Tingkat pendidikan rendah juga

akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban

perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap

sistem perpajakan yang berlaku.

4. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib

pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban

pajak.Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan

37Sri Rizki Utami, Andi dan Ayu Noorida Soerono, “Pengaruh Faktor-faktor Eksternal

terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Serang” (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012), h.9

41

berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi

pidana.Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.38

Menurut Nurmantu, ada beberapa faktor yang menentukan

tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain :

1) Kejelasan

Makin Jelas Undang-undang dan peraturan pelaksanaan

perpajakan, makin mudah bagi Wajib Pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya.Makin berbelit aturan pelaksanaan

perpajakan, apalagi jika terdapat ketidakpastian dan

ketidaksinambungan peraturan, maka makin sulit Wajib Pajak

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2) Biaya Kepatuhan

Untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas negara,

maka dibutuhkan biaya-biaya yang dalam literatur perpajakan

disebut sebagai Tax Operating Cost , yang terdiri dari biaya-

biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak

yang disebut Administrative Cost dan biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya yang disebut Compliance cost atau biaya

kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara

fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh Wajib Pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya.Biaya kepatuhan terdiri

dari Fee untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya

transport kekantor pajak/bank/kas negara, biaya fotocopy

sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres,

keingintahuan dan kekhawatiran.Makin rendah biaya

kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar fotocopy lebih


42

dari satu kali oleh petugas kantor pajak dibawah satu atap

merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu.39

5. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian dan Fungsi SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan

adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan

sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak

lain dalam 1(satu) Tahun Pajak atau bagian tahun pajak.

b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan

objek pajak.

c) Harta dan kewajiban, dan/atau

d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan

lain dalam 1(satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.40

b. Kewajiban WP Terkait dengan SPT

Sesuai dengan sistem Self Assesment, wajib pajak mengambil

sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata

cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

39Rachmad Ramdhani, op.cit, h.24-25 40 Mardiasmo, op.cit., h.35-36

43

Menteri Keuangan. Dalam rangka memberikan pelayanan dan

kemudahan wajib pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan

pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat

lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang

diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak. Disamping itu,

Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan

cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal

Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.

Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktorat

Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada

Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan

benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan

menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah,

dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat

Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau

tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang

dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi

formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam

bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan

petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam

mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya.

2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan

dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan

dalam Surat Pemberitahuan, dan

44

3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak

dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan

jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat

lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.41

Penandatanganan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara

biasa, dengan tanda tangan atau stempel, atau tanda tangan

elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan

hukum yang sama, yang tata cara pelaksanannya diatur dengan

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Surat

Pemberitahuan Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh

pengurus atau direksi. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seseorang

kuasa dengan surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi

dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus

tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan. Surat

pemberitahuan dapat disampaikan langsung, dikirimkan melalui

pos, atau disampaikan secara elektronik. Berikut ketentuan

mengenai tanggal penerimaan dan bukti penerimaan Surat

Pemberitahuan:

a. Jika surat pemberitahuan disampaikan langsung oleh Wajib

Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka surat tersebut

harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk

dan Wajib Pajak akan mendapatkan bukti penerimaan.

b. Jika surat pemberitahuan dikirimkan melalui pos dengan tanda

bukti pengiriman surat maka tanda bukti dan tanggal

pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan

melalui pos atau dengan cara lain merupakan bukti

41 Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta: Andi Offset,

2009), h. 122-123

45

penerimaan, apabila Surat Pemberitahuan yang dimaksud diisi

dengan benar lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia,

dengan huruf latin, angka arab dan satuan mata uang rupiah.

Selain itu Surat Pemberitahuan telah disertai dengan lampiran

yang diperlukan.

c. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman,

tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung

adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan

disampaikan secara langsung.

d. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman,

tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung

adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan

diterima secara langsung.42

c. Jenis Surat Pemberitahuan

Ada dua jenis Surat Pemberitahuan :

1. Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian tahun

pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak

sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian

dari jangka waktu 1 Tahun Pajak.

2. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah

jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang

dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1

bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender.

Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau

42Ibid,. h.124

46

pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau

dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana

wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan

pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan mempermudah

pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat

Pemberitahuan, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan

cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ragam Surat Pemberitahunan Tahunan yang saat ini dipakai untuk

administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. 1770 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan

besarnya pajak penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun

pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat

penghasilan dari pekerjaan bebas)

2. 1770S (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk

melaporkan besarnya pajak penghasilan yang terutang dalam

suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang

mendapat penghasilan hanya dari satu pemberi kerja)

3. 1770SS (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk

melaporkan besarnya pajak penghasilan yang terutang dalam

suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang

mendapat penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Dan

maksimum penghasilan adalah 60 juta rupiah setahun)


besarnya Pajak Penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 yang

telah dipotong oleh pemotong pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh

Pasal 26)43

43Ibid., h.125

47


besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun

Pajak oleh Wajib Pajak Badan)

SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling sedikit memuat :

a. Nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat Wajib Pajak

b. Masa Pajak, Bagian Tahunan Pajak, atau Tahun Pajak yang

bersangkutan

c. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

d. Jumlah peredaran usaha

e. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan

merupakan objek pajak

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak

g. Jumlah pajak yang terutang

h. Jumlah kredit pajak

i. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak

j. Jumlah harta dan kewajiban

k. Tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29, dan

l. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak44

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk

suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa meliputi :

1. SPT Masa Pajak Penghasilan

2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak

Pertambahan Nilai

SPT Masa Pajak Penghasilan paling sedikit memuat :

a. Nama Wajib Pajak, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan

alamat Wajib Pajak

44Ibid., h.126

48

b. Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau Tahun Pajak yang

bersangkutan


d. Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau

jumlah pajak dibayar

e. Tanggal pembayaran atau penyetoran, dan

f. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak45

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit memuat :

a. Nama Wajib Pajak, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan

alamat Wajib Pajak


bersangkutan


d. Jumlah penyerahan

e. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

f. Jumlah Pajak Keluaran

g. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan

h. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak

i. Tanggal penyetoran

j. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib

Pajak

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut pajak

Pertambahan Nilai Paling sedikit memuat :

a. Nama Wajib Pajak, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak),

dan alamat Wajib Pajak


bersangkutan


45Ibid., h.129

49

d. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

e. Jumlah Pajak yang dipungut

f. Jumlah pajak yang disetor

g. Tanggal pemungutan

h. Tanggal penyetoran, dan

i. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib

Pajak46

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

SPT wajib disampaikan oleh Wajib Pajak, dengan batas waktu :

1) Untuk SPT Masa, paling lama 20hari setelah akhir Masa Pajak.

2) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang

pribadi, paling lama 3 bulan setelah Akhir Tahun Pajak.

3) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan,

paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.47

Pada saat penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang

melakukan pencatatan perlu dilampiri :

1) Surat Setoran Pajak atas pajak yang terhutang

2) Jumlah peredaran bruto perbulan dalam setahun

3) Daftar yang menjadi tanggungan wajib pajak

Pada saat penyampaian SPT Tahunan orang Pribadi yang

melakukan Pembukuan perlu dilampiri :


2) Laporan Laba Rugi

3) Laporan Neraca

4) Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Untuk SPT Tahunan Badan perlu dilampiri :


2) Laporan Laba-Rugi

46Ibid., h.130 47Herry Purwono, op.cit, h.33-34

50

3) Laporan Neraca

4) Daftar Penyusutan dan Amortisasi fiskal

5) Transkrip kutipan elemen-elemen dari Laporan Keuangan

6) Daftar perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

7) Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa

8) Daftar Fasilitas Penanaman Modal

9) Daftar Cabang Utama Perusahaan

10) Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat 4

11) Daftar Kredit Pajak Luar Negeri.

e. SPT Tidak Lengkap dianggap Tidak Disampaikan

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

1) Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani

2) Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan

dan dokumen

3) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar

disampaikan setelah (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa

Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak

telah ditegur secara tertulis.

4) Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktorat Jenderal

Pajak melakukan Pemeriksaan atau menerbitkan surat

ketetapan pajak.48

f. Sanksi Tidak Menyampaikan SPT

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai

dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi

berupa denda (Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang KUP :

1) Rp 50.000,00 untuk SPT Masa

2) Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan.

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga

atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

48 Thomas Sumarsan Edisi 3, op.cit, h.45-47

51

Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku 1 januari

2008, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam

jangka waktu seperti ketentuan diatas atau batas waktu

perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan :

1) Dikenai sanksi Administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00

untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

2) Dikenai Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00

untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan

3) Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00

untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan, serta

4) Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00

untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi.

Menurut UU. No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku 1 Januari 2008, apabila

Wajib Pajak alpa dalam hal :

1) Surat pemberitahuan tidak disampaikan, atau

2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan , tetapi isinya tidak benar

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak

benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara.

3) Dan perbuatan tersebut diatas merupakan perbuatan yang kedua

kali setelah perbuatan yang pertama kali Wajib Pajak tersebut telah

wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang

terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%

dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

52

4) Atas perbuatannya yang kedua kali, Wajib Pajak didenda paling

sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1

tahun.

Pasal 38 UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, Kealpaan yang dimaksud diatas berarti tidak

disengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengimdahkan

kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan

kerugian pada pendapatan negara.

Selanjutnya setiap orang yang dengan sengaja :

1) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib

Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

pengusaha kena pajak.

2) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok

Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha kena pajak

3) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan

4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan keterangan yang isinya

tidak benar atau tidak lengkap

Sehingga perbuatan wajib pajak diatas dapat menimbulkan

kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling

sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan

paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

bayar.

Pasal 39 ayat 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, Hukuman Pidana sebagaimana dikenakan

pada wajib pajak diatas ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi

53

pidana apabila seseorang melakukan lagi. Tidak pidana dibidang

perpajakan sebelum lewat 1tahun, terhitung selesainya menjalani

pidana penjara yang dijatuhkan.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana

dimaksud diatas dilakukan terhadap :

1) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia

2) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan

usaha atau pekerjaan bebas

3) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara

asing yang tidak tinggal lagi diIndonesia

4) Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di

Indonesia

5) Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi

dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi

7) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan, seperti :

a) Kerusuhan Massal

b) Kebakaran

c) Ledakan bom atau aksi terorisme

d) Perang antar suku, atau

e) Kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara

atau perpajakan, atau

8) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan49

Sanksi administrasi dan sanksi pidana memiliki perbedaan yaitu

sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara,

khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana

merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan

49Thomas Sumarsan Edisi 3, op.cit, h.48-51

54

fiskus agar norma perpajakan dipatuhi dan biasanya merupakan

siksaan atau penderitaan.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada

negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi

administrasi dibedakan menjadi tiga yaitu sanksi berupa bunga,

denda administrasi dan kenaikan :

1) Sanksi berupa bunga 2% per bulan dikenakanterhadap:

a. Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) (SPT tahunan atau

SPT Masa) oleh wajib pajak sendiri tetapi belumdiperiksa.

b. Dari penelitian rutin:

a) PPh pasal 25 tidak atau kurangdibayar.

b) PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN yang terlambat

dibayar.

c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat

Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak atau kurang dibayar

atau terlambatdibayar.

d) SPT salah tulis atau salah hitung.

c. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak

terutang tidak atau kurang dibayar (maksimal 24bulan).

d. Pajak diangsur atau ditunda.

e. SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurangdibayar.

2) Sanksi berupa dendaadministrasi

a. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah

ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaianSPT.

b. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT (SPT tahunan atau

SPT masa) tetapi belumdisidik.50

50Fery Istanto, Skripsi: “Analisis Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak, Kualitas

Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Motivasi Wajib

55

3) Sanksi berupa kenaikan 50% dan100%

a. Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secarajabatan:

a) Tidak memasukkanSPT:

1. SPT tahunan (PPh 29).

2. SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 danPPN).

b) Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 28 Ketentuan Umum dan tata cara

Perpajakan(KUP).

c) Tidak memperlihatkan buku atau dokumen, tidak memberi

keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran

pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29KUP.

b. Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru dan atau

data yang semula belum terungkap setelah dikeluarkan

SKPKB.

2. SanksiPidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga

macam denda pidana, kurungan dan penjara.

1) Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya

diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar

ketentuan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain

dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada

pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma.

Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat

pelanggaran maupun bersifatkejahatan.

2) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang

bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan

pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si

Pajak dalam Membayar Pajak”(Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010),

h.29-30

56

pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan

dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan

mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana

kurungan selama- lamanya sekian.51

3) Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan

hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan

terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang

ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat pajak dan

kepada wajib pajak.

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur atau

ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan.

Sanksi pidana dikenakan terhadap:

a. Setiap orang karena kealpaan tidak menyampaikan SPT tetapi tidak

benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

Atas kasus tersebut dikenakan denda paling sedikit satu kali jumlah

pajak terutang yang tidak kurang dibayar dan paling banyak dua kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana

kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

b. Setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak

meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain dan hal-hal

lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP. Atas kasus

tersebutdikenakanpidanapenjarapalingsingkatenambulandanpaling

lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut

ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi pidana apabila

51Ibid., h.31-32

57

seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan

sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana

penjara yang dijatuhkan.

c. Setiap orang karena melakukan percobaan untuk melakukan tindak

pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor

Pokok wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(PKP) sebagaimana atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap,

dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan

kompensasi pajak atau pengkreditan pajak. Atas kasus tersebut

dikenakan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling

lama dua tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah restitusi

yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang

dilakukan dan paling banyak empat kali jumlah restitusi yang

dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

d. Setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau menyampaikan SPOP

tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam

pasal24UU PBB. Atas kasus tersebut dikenakan pidana kurungan

selama- lamanya enam bulan atau setinggi-tingginya dua kali jumlah

pajak terutang.

e. Setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP,

memperlihatkan atau meminjamkan surat atau dokumen palsu dan

hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB. Atas

kasus tersebut dikenakan:

a) Pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan atau denda setingi-

tinginya lima kali jumlah pajak yangterutang.

b) Sanksi no.1 dilipatduakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung

sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana yang

dijatuhkan melakukan tindak pidanalagi.

f. Pejabat karena kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan

58

hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tindak

pelanggaran). Atas kasus tersebut dikenakan pidana kurungan

selama-lamanya satu tahun dan atau denda setingi-

tingginyaRp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

g. Pejabat dengan sengaja tidak memenuhi kewjibannya merahasiakan

hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 UU KUP (tindak

kejahatan). Atas kasus tersebut dikenakan pidana penjara selama-

lamanya dua tahun dan atau denda setingg- tingginya Rp 50.000.000

(lima puluh jutarupiah).

h. Pihak ketiga dengan sengaja tidak memperlihatkan atau

meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan atau tidak

menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB. Atas kasus tersebut

dikenakan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan atau

denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000 (dua jutarupiah).52

B. Penelitian yang Relevan

1. Deskripsi Penelitian yang Relevan

1) Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Ratriana Dyah Safri pada

tahun 2013 tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan

Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta), Repository

dalam penelitian ini adalah Universitas Negeri Yogyakarta.Populasi

dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang

melakukan pekerjan bebas yang ada di Daerah Istimewa

Yogyakarta.Pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple

random sampling.Metode pengumpulan data primer yang dipakai

adalah dengan metode survei.Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh

52Ibid., h. 33-35

59

kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan , r

tabel = 0.444 dan r hitung = 0.6707 maka nilai r (hitung) > ( r tabel),

r 2 hitung = 0.4498 dan r tabel = 0.444, maka nilai r2 hitung > r

table, t hitung 8.826 dan t tabel sebesar 1.734 maka t hitung > t

tabel.53

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh

kesimpulan bahwa Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh

Ratriana Dyah Safri adalah pada Variabel (X) yaitu kesadaran wajib

pajak dan Variabel (Y) Kepatuhan wajib pajak serta metode

pengumpulan data dengan angket. Perbedaan dari penelitian yang

dilakukan oleh Ratriana Dyah Safri adalah pada Populasi dalam

penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang melakukan

pekerjan bebas yang ada di Daerah Istimewa

Yogyakarta.Berdasarkan data dari KPP Pratama Yogyakarta yang

beralamat di Jalan Panembahan Senopati.Sedangkan peneliti

meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2) Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Reza Yunanto pada tahun

2015 tentang Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan

Sesudah Penerapan E-Filling Melalui Website Direktorat Jenderal

Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Sleman), Repository dalam

penelitian ini adalah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. dengan

menggunakan metode Analisis Data Uji Beda Sampel Berpasangan,

metode Sampling Paired Sample t-Test dan metode Pengumpulan

Data Studi Kasus Pengumpulan Data Sekunder dan

Dokumentasi.Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan

antara kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di KPP


60

Pratama Sleman sebelum dan sesudah penerapan E-Filing melalui

Website DJP. Hal ini ditunjukan dari hasil pengujian hipotesis

menggunakan Paired Sample t-Test yang diperoleh nilai thitung

sebesar 2,183.Nilai thitung sebesar 2,183 lebih kecil dari nilai ttabel

sebesar 4,303 sehingga penelitian ini tidak berhasil menolak Ho.54

Dapat disimpulkan bahwa Persamaan dari penelitian Reza Yunanto

dengan peneliti adalah pada sama-sama meneliti tentang Kepatuhan

Penyampaian SPT . perbedaan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Reza Yunanto dengan peneliti adalah jika Peneliti meneliti

kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas (X) dan Kepatuhan

Penyampaian SPT sebagai Variabel terikat (Y) sedangkan Reza

Yunanto menjadikan Kepatuhan Penyampaian SPT itu sebagai

Variabel bebas (X) dan Penerapan E-Filling melalui Website DJP

sebagai variabel terikat (Y). Dan jika penelitian Reza Yunanto

dilakukan di KPP Pratama Sleman, peneliti meneliti di di Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3) Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Syamsul Bahri pada tahun

2013 tentang Upaya Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan

Berlawan, Repository dalam penelitian ini adalah Jurnal Keuangan

dan Bisnis STIE Harapan Medan.Dengan menggunakan Metode

Analisis data Analisis Pohon, (Pohon Masalah, Pohon Sasara dan

Pohon Alternatif) dan Metode USG. U (Urgent) S (Serious) G

(Growth)Metode Matrik Cost Benefit Serta Metode Pengumpulan

DataPengumpulan data wawancara dengan menggunakan Interview

Guide. Hasil penelitian menunjukan Belum optimalnya kinerja Tim

Penerima SPT disebabkan oleh penyebab spesifik kurangnya

motivasi tim, Belum optimalnya penerapan aturan disebabkan oleh

54Reza Yunanto, Skripsi : Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan E-

Filling Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Sleman), (Sleman :

Universitas Sanata Darma Yogyakarta, 2015), h.71

61

penyebab spesifik belum optimalnya drop box dan belum optimalnya

pelaksanaan pojok pajak, dan Kurangnya kesadaran wajib pajak

terhadap kewajiban perpajakan disebabkan oleh penyebab spesifik

kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan kurang

optimalnya penegakan hukum atas wajib pajak tidak patuh.55

Disimpulkan bahwaPersamaan yang dilakukan oleh Syamsul Bahri

dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang Kepatuhan wajib

pajak, sedangkan perbedaanya adalah jika peneliti menggunakan

kesadaran wajib pajak sebagai variabel (X) dan Kepatuhan sebagai

variabel (Y) maka penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri ini

Variabel Bebas (X) : Penyebab rendahnya tingkat rasio kepatuhan

wajib pajak Variabel Terikat (Y) : Upaya meningkatkan tingkat

kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dan

metode pengumpulan data yang dilakukan syamsul bahri dengan

wawancara sedangkan peneliti menggunakan kuosioner (Angket).

4) Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Dian Lestari Siregar pada

tahun 2017 tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP

Pratama Batam, Repository Penelitian ini adalah Journal of

Accounting & Management InnovationUniversitas Putera Batam.

Dengan menggunakan Metode Analisis Dataregresi linier berganda

dengan bantuan SPSS, Metode Sampling Rumus Slovin

Pengambilan Sampel dan Metode Pengumpulan Datakuisioner. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh

nilai thitung (2,808) > ttabel (1,984).Begitu juga dengan variabel

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimana thitung (2,459)

> t tabel (1,984) yang berarti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Untuk nilai Fhitung

55Syamsul Bahri, “Upaya Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Berlawan”. Jurnal Keuangan dan Bisnis. Vol 5,

No 1, Maret 2013, h.58

62

diperoleh sebesar 20,109 > F tabel sebesar 3,09 yang artinya

kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.56

Persamaan yang dilakukan oleh peneliti dengan Dian Lestari Siregar

adalah pada Variabel (X) yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Variabel

(Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan dari penelitian Dian

Lestari Siregar adalah jika Dian Lestari Siregar Meneliti dengan 2

Variabel (X) yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak

(X2) maka peneliti hanya meneliti 1 variabel saja yaitu kesadaran

wajib pajak (X) dan Populasi penelitian Dian Lestari Siregar adalah

di kota Batam, tepatnya di kantor pelayanan perpajakan Pratama

Batam (KPP Pratama Batam), sedangkan peneliti meneliti di

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

5) Penelitian yang dilakukan oleh Nora Hilmia Primasari tahun 2016

tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Repository

penelitian ini adalah Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas

Ekonomi Universitas Budi Luhur. menggunakan Metode Analisis

DataMultiple Regression Analysis.Metode Sampling non probability

sampling dan Metode Pengumpulan Data dengan Kuesioner tertutup

yang berupa angket. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan

bebas.Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data

primer, data diperoleh dengan penyebaran kuesioner.Terdapat 74

sampel penelitian yang dapat di uji. Data penelitian dianalisis

menggunakan alat analisis yang terdiri dari uji kualitas data, statistik

deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan

56Dian Lestari Siregar, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batam” Journal of Accounting &

Management Innovation, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128. h. 119

63

program SPSS versi 19,0. Diperoleh hasil bahwa pemahaman Wajib

Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan

kebijakan pajak, kesadaran Wajib Pajak,tingkat kepercayaan Wajib

Pajak, sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan Wajib Pajak57

Persamaan yang dilakukan oleh peneliti dengan Nora Hilmia

Primasari adalah pada Variabel (X) yaitu kesadaran wajib pajak dan

Variabel (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaannya

adalah jika peneliti hanya meneliti 1 variabel bebas di penelitian

Nora Hilmia Primasari meneliti 5 Variabel (X) yaitu Kebijakan

Pajak (X1), Kesadaran Membayar Pajak (X2), Pemahaman Wajib

Pajak (X3), Tingkat Kepercayaan (X4), dan Sosialisasi Perpajakan

(X5) .

57 Nora Hilmia Primasari, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas” Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE

Universitas Budi Luhur Vol. 5 No. 2 Oktober 2016. h.60

64

2. Tabel Penelitian Relevan

2.1 Tabel Penelitian Relevan

Nama Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan dan Perbedaan

Penelitian

1. Ratriana

Dyah Safri

(2013)

Pengaruh Kesadaran

Wajib Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi yang

Melakukan Pekerjaan

Bebas

(Studi di Wilayah KPP

Pratama Yogyakarta)

Terdapat pengaruh

positif dan signifikan

antara kesadaran

wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak

orang pribadi yang

melakukan pekerjaan

bebas di KPP Pratama

Yogyakarta

Persamaan:

Variabel (X) yaitu kesadaran wajib

pajak dan Variabel (Y) Kepatuhan

wajib pajak serta metode pengumpulan

data dengan angket.

Perbedaan:

Populasi dalam penelitian Skripsi ini

adalah para wajib pajak orang pribadi

yang melakukan pekerjan bebas yang

ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan data dari KPP Pratama

Yogyakarta yang beralamat di Jalan

Panembahan Senopati. Sedangkan

peneliti meneliti Wajib Pajak Orang

Pribadi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

2. Reza

Yunanto

(2015)

Analisis Kepatuhan

Penyampaian Surat

Pemberitahuan

Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib

Dapat disimpulkan

bahwa tidak terdapat

perbedaan antara

kepatuhan

penyampaian SPT

Tahunan PPh WPOP

Persamaan:

sama-sama meneliti tentang Kepatuhan

Penyampaian SPT.

65

Pajak Orang Pribadi

Sebelum dan Sesudah

Penerapan E-Filling

Melalui Website

Direktorat Jenderal

Pajak (Studi Kasus KPP

Pratama Sleman)

di KPP Pratama

Sleman sebelum dan

sesudah penerapan E-

Filing melalui

Website DJP. Hal ini

ditunjukan dari hasil

pengujian hipotesis

menggunakan Paired

Sample t-Test yang

diperoleh nilai thitung

sebesar 2,183. Nilai

thitung sebesar 2,183

lebih kecil dari nilai

ttabel sebesar 4,303

sehingga penelitian ini

tidak berhasil menolak

Ho.

Perbedaan:

penelitian yang dilakukan oleh Reza

Yunanto dengan peneliti adalah jika

Peneliti meneliti kesadaran wajib pajak

sebagai variabel bebas (X) dan

Kepatuhan Penyampaian SPT sebagai

Variabel terikat (Y) sedangkan Reza

Yunanto menjadikan Kepatuhan

Penyampaian SPT itu sebagai Variabel

bebas (X) dan Penerapan E-Filling

melalui Website DJP sebagai variabel

terikat (Y). Dan jika penelitian Reza

Yunanto dilakukan di KPP Pratama

Sleman, peneliti meneliti di Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Syamsul

Bahri

(2013)

Upaya Meningkatkan

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT

Tahunan PPh Orang

Pribadi Pada KPP

Pratama Medan

Berlawan.

- Belum optimalnya

kinerja Tim

Penerima SPT

disebabkan oleh

penyebab spesifik

kurangnya

motivasi tim.

- Belum optimalnya

penerapan aturan

disebabkan oleh

penyebab spesifik

belum optimalnya

drop box dan

belum optimalnya

pelaksanaan pojok

pajak.

- Kurangnya

Persamaan:

sama-sama meneliti tentang Kepatuhan

wajib pajak.

Perbedaan:

jika peneliti menggunakan kesadaran

wajib pajak sebagai variabel (X) dan

Kepatuhan sebagai variabel (Y) maka

penelitian yang dilakukan oleh

Syamsul Bahri ini Variabel Bebas (X)

: Penyebab rendahnya tingkat rasio

kepatuhan wajib pajak Variabel

66

kesadaran wajib

pajak terhadap

kewajiban

perpajakan

disebabkan oleh

penyebab spesifik

kurangnya

pemahaman

masyarakat tentang

pajak dan kurang

optimalnya

penegakan hukum

atas wajib pajak

tidak patuh.

Terikat (Y) : Upaya meningkatkan

tingkat kepatuhan penyampaian SPT

Tahunan PPh Orang Pribadi. Dan

metode pengumpulan data yang

dilakukan syamsul bahri dengan

wawancara sedangkan peneliti

menggunakan kuosioner (Angket).

4. Dian

Lestari

Siregar

(2017)

Pengaruh Kesadaran

Wajib Pajak dan Sanksi

Pajak terhadap


Orang Pribadi Pada

KPP Pratama Batam

Hasil penelitian

menunjukkan bahwa

variabel kesadaran

wajib pajak

berpengaruh terhadap


yang ditunjukkan oleh

nilai thitung (2,808) >

ttabel (1,984). Begitu

juga dengan variabel

sanksi pajak terhadap


dimana thitung

(2,459) > t tabel

(1,984) yang berarti

sanksi pajak

mempengaruhi


dalam membayar

pajak pribadi. Untuk

nilai Fhitung

diperoleh sebesar

20,109 > F tabel

sebesar 3,09 yang

artinya kesadaran

wajib pajak dan sanksi

pajak secara simultan



Persamaan :

Pada Variabel (X) yaitu Kesadaran

Wajib Pajak dan Variabel (Y) yaitu

Kepatuhan Wajib Pajak.

Perbedaan :

dari penelitian Dian Lestari Siregar

adalah jika Dian Lestari Siregar

Meneliti dengan 2 Variabel (X) yaitu

Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan

Sanksi Pajak (X2) maka peneliti hanya

meneliti 1 variabel saja yaitu

kesadaran wajib pajak (X) dan

Populasi penelitian Dian Lestari

Siregar adalah di kota Batam, tepatnya

di kantor pelayanan perpajakan

Pratama Batam (KPP Pratama Batam),

sedangkan peneliti meneliti di Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

67

dalam membayar

pajak pribadi pada

Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Batam.

5. Nora

Hilmia

Primasari

(2016)

Faktor-faktor yang

mempengaruhi


Orang Pribadi yang

Melakukan Pekerjaan

Bebas

Diperoleh hasil bahwa

pemahaman Wajib

Pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan

Wajib Pajak,

sedangkan kebijakan

pajak, kesadaran

Wajib Pajak, tingkat

kepercayaan Wajib

Pajak, sosialisasi

perpajakan secara

parsial tidak


kepatuhan Wajib

Pajak

Persamaan :

pada Variabel (X) yaitu kesadaran

wajib pajak dan Variabel (Y) yaitu

kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan :

adalah jika peneliti hanya meneliti 1

variabel bebas di penelitian Nora

Hilmia Primasari meneliti 5 Variabel

(X) yaitu Kebijakan Pajak (X1),

Kesadaran Membayar Pajak (X2),

Pemahaman Wajib Pajak (X3),

Tingkat Kepercayaan (X4), dan

Sosialisasi Perpajakan (X5) .

68

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan

bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”.58Didalam pajak itu sendiri menurut golongannya terdiri dari dua

jenis pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.Tapi dalam

penelitian ini, penulis mengambil pajak langsung. Dimana pajak langsung

merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak mulai

dari memperhitungkan, membayar serta melaporkan dan tidak dapat

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain, karena didalam pajak

langsung itu yang dibebankan langsung adalah wajib pajak itu sendiri.

Selain, memperhitungkan dan membayar pajaknya sendiri.wajib pajak

berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat

Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang wajib pajak gunakan untuk

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau

bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan (UU.No 28 Tahun 2007).

Surat Pemberitahuan (SPT) ada dua jenis yaitu Surat Pemberitahuan

Tahunan dan Surat Pemberitahuan Masa.Dimana dalam penelitian ini

penulis mengambil jenis Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan terdiri dari Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Orang Pribadi dan Surat Pemberitahuan Pajak Badan.

58 Herry Purwono, op.cit., h.7

69

Penulis akan meneliti tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi terdiri dari tiga

jenis, yaitu SPT 1770SS yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.60.000.000,- setahun,

SPT 1770S digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai

penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah

penghasilan bruto mencapai Rp.60.000.000,- Setahun dan SPT 1770

adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari

usaha/pekerjaan bebas, baik yang menyelenggarakan pembukuan atau

pencatatan, melaporkan pembayaran dan perhitungan Pajak Penghasilan

tahunan menggunakan formulir SPT 1770.

Setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat

merugikan Negara maka akan dikenakan sanksi. Dengan itu, diperlukan

Kesadaran Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam membayarkan dan

melaporkan pajaknya.Wajib Pajak diharapkan mengetahui adanya

Undang-undang dan ketentuan perpajakan serta mengetahui fungsi pajak

sendiri untuk pembiayaan negara, dan tepat waktu dalam menghitung,

membayar dan melaporkan pajaknya dengan sukarela dan benar isinya.

Maka akan menjadikan Wajib Pajak itu termasuk Wajib Pajak yang Patuh

dimana Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi

kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

Dengan menggunakan faktor dari Kesadaran Wajib Pajak Menurut

Jatmiko dan Kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano, Peneliti akan

meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat

Kepatuhan Penyampaian SPT (Studi Kasus di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan).

70

Pajak Tidak

Langsung

Pajak Langsung

SPT Wajib

Pajak

Badan Pribadi

Kesadaran Wajib Pajak (X)

(Jatmiko,2006)

1. persepsi wajib pajak tentang

penggunaan dana pajak

2.Tingkat pengetahuan dalam

kesadaran membayar pajak

3. kondisi keuangan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Devano dalam Supadmi (2010) :

1. Pemahaman tentang self assesment dan

ketetapan membayar pajak

2. Kualitas pelayanan

3. Tingkat pendidikan

4. Persepsi WP tentang sanksi perpajakan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT ( Studi Kasus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Pajak

71

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.Karena sifatnya masih

sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian

atau test yang disebut tes hipotesis.Ada dua macam hipotesis yang dibuat

suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif

(Ha).

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir yang telah

dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib

pajak terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT di Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Ha : :Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran wajib pajak

terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT di Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan

72

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda no. 95 Ciputat-Tangerang Selatan, dan lebih

di spesifikasikan ke tempat penelitian sampel yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sumber : Google Maps, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Gambar 3.1 Peta Lokasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian merupakan waktu yang dibutuhkan peneliti untuk

melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis merencanakan penelitian yang

akan dilaksanakan sekitar 6 bulan, yaitu mulai bulan April hingga September

2019. Berikut rincian kegiatan penelitian :

73

Tabel 3.1 Rincian Kegiatan

No Kegiatan 2019 2020

Bulan

April Juli Agustus September Oktober Januari

1. Revisi Proposal Skripsi

2. Pembuatan Instrumen

3. Uji Coba Instrumen

4. Pengumpulan Data

5. Pengolahan Data Hasil

Penelitian

6. Penyusunan Laporan

Penelitian

7. Kelengkapan Lampiran

8. Sidang Skripsi

9. Revisi Skripsi

B. Metode dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan

penelitian kuantitatif deskriptif. Sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan

analisis data yang berbentuk numerik/angka.pendekatan ini menggambarkan data

melalui angka-angka. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan

menggunakan model matematis, teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan

fenomena yang diselidiki peneliti.1

Pendekatan kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang tugasnya menganalisis data

berupa angka yang digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan fenomena-

1 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang

Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2015), h.109

74

fenomena yang ada dengan tujuan hubungan atau pengaruh antara dua variabel

sehingga mencapai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.2

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu

metode yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau fenomena, yang dirancang

untuk mendapat suatu informasi dalam keadaan sekarang.3Metode penelitian ini

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak

terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.4

Berdasarkan obyek penelitian, maka populasi dalam penelitian ini adalah

Dosen yang menjadi Wajib Pajak di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjumlah 186 Dosen, Berdasarkan data Dosen

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun2018.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut.5 penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan

rumus Slovin sebagai berikut :

𝑛 =𝑁

1 + Ne2

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

2 Fauziyyah Nurrahmah, Skripsi: “Pengaruh Keikutsertaan Siswa Mengikuti Bimbingan Belajar

Terhadap Hasil Belajar Ekonomi dikelas XII IPS SMA Negeri 5 Depok Tahun Ajaran 2016/2017”, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ,2017), h.40

3 Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers,

2016), h.72 4Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 80 5Ibid., h. 81

75

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih dapat di tolelir

Penelitian ini menggunakan tingkat keandalan 90% karena menggunakan

tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%. Menurut Sugiyono “pembulatan

ke atas dilakukan karena berdasarkan tabel ukuran sampel dan batas kesalahan

untuk tingkat kelonggaran penelitian 10%.6 Apabila dilakukan perhitungan

menggunakan rumus, maka jumlah minimum yang diperoleh adalah :

𝑛 =𝑁

1+ Ne2 =

186

1+ 186(0.1)2=

186

2.86 = 65.03 responden

Maka dari rumus tersebut jumlah sampel yang ditentukan dengan

menggunakan tingkat kelonggaran ketidaktelitian 10% adalah sebanyak 65.03

Responden dan dibulatkan menjadi 65 Responden saja.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik

Nonprobability Sampling, dimana teknik pengambilan sampel ini tidak memberi

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih

menjadi sampel. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan lagi ke teknik

pengambilan sampel dari bagian Nonprobability Sampling yaitu Sampling

Insidenta/Accidental Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan

ditemui cocok sebagai sumber data.7

Jadi dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil sampel pada Dosen

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang

menyampaikan SPT Tahunannya. Penelitian dilakukan dengan cara peneliti

menanyai dosen yang ditemuinnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

tersebut apakah bersedia untuk mengisi kuesioner yang peneliti ajukan, jika

dosen tersebut bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian maka peneliti

memberikan kuesioner penelitian kepada dosen tersebut untuk diisi.

6Mahir Pradana dan Avian Reventiary , “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian

Sepatu Merek Customade (Studi di Merek Dagang Customade Indonesia)” . Jurnal Manajemen, Vol.6 No 1,

Juni 2016, h.4 7Sugiyono, op.cit.,h.84-85

76

D. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.8Dalam penelitian ini variabel yang

digunakan terdiri dari dua jenis variabel, yaitu Variabel Bebas (Independent

Variable) dan Variabel Terikat (Dependent Variable).

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas (Independent Variable) adalah variabel yang mempengaruhi

variable lain/ variabelterikat (Dependent Variable).9 Variabel bebas pada

penelitian ini adalahKesadaran wajib pajak, Variabel ini merupakan masukan

yang akan memberi pengaruh pada Tingkat kepatuhan penyampaian SPT. Dan

pada variabel ini disimbolkan dengan huruf X.

Mempengaruhi

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat (Dependent Variable) adalah variabel yang dipengaruhi oleh

variable lain/independent.10 dalam penelitian ini variabel terikatnya (Dependent

Variable) adalah Kepatuhan. Dan pada variabel ini disimbolkan dengan huruf Y.

Dipengaruhi

E. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan

untuk menjawab rumusan masalah penelitian.11 Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan Angket (Kuesioner).

8Sugiyono, Ibid., h.38 9Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.50 10 Anwar Sanusi, Loc.Cit., h.50

Variabel Independen(X)

(Kesadaran Wajib Pajak)

Variabel Dependen(Y)

(Kepatuhan)

Variabel Dependen(Y)

(Kepatuhan)

Variabel Independen(X)

(Kesadaran Wajib Pajak)

77

“Kuesioner (Angket) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan

memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut”12

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket bersifat tertutup, yaitu

alternatif jawaban telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam angket berisi

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian untuk dapat mengetahui

jawaban dari setiap responden maka diperlukan sebuah skala. Skala pengukuran yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert, yaitu digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentangfenomena

ssosial. Bentuk jawaban skala likertterdiridarijawabansangat setuju, setuju, tidak setuju,

dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden hanya memilih

jawaban dalam bentuk ceklist()yang telah disediakan oleh peneliti.13

Berikut ini merupakan kriteria peniliaian dalam kuesioner dengan menggunakan

skala likert:

Tabel 3.2 Skor Skala Likert

11Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,(Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group,2011), h.138 12Ibid., h.139 13Istien Haryaningsih, Skripsi: “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan

Kesadaran Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Kebumen” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018) h.60

No Pilihan Jawaban Skor ItemPositif Skor Item Negatif

1. Sangat Setuju (SS) 4 1

2. Setuju (S) 3 2

3. Tidak Setuju (TS) 2 3

4. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4

78

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh,

mengolah dan menginterprestasikan informasi yang diperoleh dari para responden

yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama.14

Untuk memperoleh data seberapa besar Kesadaran Wajib Pajak dalam

Menyampaikan SPT nya secara tepat waktu dan apakah ada pengaruh Kesadaran

wajib pajak itu sendiri terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT, digunakan

instrumen berupa Angket. Pengembangan instrumen ini diambil dari penelitian

relevan angket yang digunakan untuk mendapatkan data didasarkan dari kerangka

teori yang sudah dikemukakan maka dikembangkan lagi menjadi Indikator.

Indikator kemudian dikembangkan menjadi pernyataan. Angket yang digunakan

adalah angket yang tertutup, yaitu telah dilengkapi dengan pilihan jawaban sehingga

responden tinggal memilihnya.

14Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual

& SPSS, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 46

79

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen

No. Variabel Indikator Sub Indikator Penjelasan Nomor

Soal

1. Kesadaran

Wajib

Pajak (X)

Persepsi wajib pajak - Fungsi pajak bagi

pembiayaan

pembangunan

1. Sumber Keuangan Negara

2. Pengatur Kebijakan Pemerintah

dalam bidang sosial ekonomi

1,10

11,18

- Keadilan (Fairness) 1. Wajib pajak yang mempunyai

kemampuan membayar harus

dikenakan pajak yang sama

2. Wajib pajak yang mempunyai

kemampuan membayar tidak sama

harus dikenakan pajak yang tidak

sama

2,22

12

Tingkat pengetahuan

dalam kesadaran

membayar pajak

- Wajib Pajak

mengerti dan paham

tentang Peraturan

Perpajakan

1. Wajib Pajak mengerti dan paham

tentang Ketentuan Umum

Perpajakan

2. Wajib pajak mengerti cara

membayar pajak

3. Wajib pajak mengetahui tempat

pembayaran pajak

4. Wajib pajak mengetahui denda dan

batas waktu pembayaran pajak

5. Wajib Pajak mengetahui tentang

Pelaporan SPT

6. Wajib Pajak Mengetahui cara

menyampaikan SPT

3,17,

16,25

6,21

20,5

13,23

9,15

7,24

Kondisi Keuangan

Wajib Pajak

- Kondisi keuangan

wajib pajak rendah

1. Kondisi keuangan wajib pajak

rendah maka kepatuhan wajib

pajak rendah

2. Kondisi keuangan wajib pajak


pajak tinggi

8

19

- Kondisi keuangan

wajib pajak tinggi


tinggi maka kepatuhan wajib pajak

rendah



tinggi

14

4

80

2. Kepatuhan

Wajib

Pajak (Y)

Pemahaman tentang

sistem self assesment

dan ketetapan

membayar pajak

- Pajak dihitung

sendiri oleh wajib

pajak

1. Wajib pajak mengetahui

bagaimana menghitung pajaknya


bagaimana menyetor pajaknya


bagaimana melaporkan pajaknya

1,12

5,17

2,20

Kualitas pelayanan - Keandalan

(Realibility)

- Petugas Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) mampu melaksanakan

pelayanan yang dijanjikan secara

tepat dan terpercaya

6, 15

- Kepastian

(Assurance)


(KPP) memiliki Pengetahuan yang

baik tentang peraturan perpajakan

7, 23

- Responsif

(Responsiveness)


(KPP) memiliki kemauan untuk

membantu wajib pajak

16,9

- Empati (Empaty) - Petugas Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) memberikan perhatian dan

kepedulian terhadap Wajib pajak

3, 18

- Bukti langsung

(Tangibel)

- Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

memberikan fasilitas yang

nyaman untuk Wajib pajak

21, 4

Tingkat pendidikan - Tingkat pendidikan

rendah

1. Tingkat pendidikan wajib pajak


pajak tinggi



pajak rendah

8

14

- Tingkat pendidikan

tinggi



tinggi



rendah

25

22

Persepsi wajib pajak

terhadap sanksi

perpajakan

- Sanksi Administrasi

(Denda dan Bunga)

1. Wajib pajak mengetahui sanksi

administrasi bila tidak melakukan

kewajiban perpajakannya

11,13,24

- Sanksi Pidana 1. Wajib pajak mengetahui sanksi 10, 19

81

pidana bila tidak melakukan

kewajiban perpajakannya

*Ket = Cetak Tebal ( Soal Valid)

G. Metode Analisis Data dan Uji Instrumen

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan

caramendeskripsikan atau menggunakan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum/ tidak

melakukan generalisasi.15Statistik deskriptif yang digunakan adalah menganalisis

data terendah, nilai tertinggi, rata-rata nilai dan standar deviasi dari masing-

masing variabel.

2. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Menurut Suharsimi yang dikutip oleh Danang Sunyoto dalam bukunya

menjelaskan tentang Validitas yang merupakan suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya,

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari

gambaran tentang validitas yang dimaksud.16

Sedangkan menurut Syofian Siregar, Validitas atau kesahihan adalah

menunjukan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin

diukur ( a valid measure if it succesfully measure the phenomenon).17Uji

validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus product moment yakni

dengan membandingkan antara r tabel dengan r hitung. Jika r hitung ≥ r tabel

maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid, namun jika r hitung < r tabel maka

15 Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, op.cit., h.154-155 16Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Ekonomi Cetakan 1, (Jakarta: CAPS, 2011), h.69-70 17Syofian Siregar, loc.cit.,h.46

82

pertanyaan dinyatakan tidak valid. Rumus yang bisa digunakan untuk uji

validitas dengan teknik korelasi product moment, yaitu:

𝑟𝑥𝑦 =𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑y)

√[(𝑛∑𝑥2) − (∑𝑥)2][(𝑛∑y2 − (∑𝑦)2]

Keterangan :

n = Jumlah responden

x = Skor variabel (jawaban responden)

Y = Skor total dari variabel (jawaban responden).18

b. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi dalam bukunya Danang Sunyoto juga menjelaskan tentang

Reliabilitas, dimana Reliabilitas adalah bahwa suatu instrumen cukup dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen

tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen

yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat

dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya,

maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjukkan pada

tingkat keterandalan sesuatu. Dimana yang dimaksud dengan reliabel yang

artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Butir kuesioner dikatakan

reliabel (layak) jika cronbach’s alpha > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika

cronbach’s alpha < 0,60. Maka rumus yang dapat digunakan adalah rumus

Alpha sebagai berikut:19

𝑟𝑛=[

𝑘

𝑘−1](1−

∑ab2

𝑎𝑏2

Keterangan:

rn = Realibitas Instrumen

k = Jumlah Butir Pertanyaan

∑ab2= Jumlah Varians Butir

ab2= Varians Total

18Syofian Siregar, Ibid., h.48 19 Danang Sunyoto, op.cit,h. 70

83

3. Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residural

terdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal akan

memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Dalam penelitian ini untuk

mengetahui kenormalan distribusi data menggunakan Kolmogorov –

SmirnovTest melalui program SPSS 21for windows. Apabila nilai Asymp. Sig.

Suatu variabel lebih besar dari level of significant 5% (> 0.050) maka variabel

tersebut berdistribusi normal, sedangkan jika nilai Asymp. Sig. Suatu variabel

lebih kecil dari level of significant 5% (< 0.050) maka variabel tersebut tidak

terdistribusi dengan normal.20

b. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah objek (Ketiga

sampel atau lebih) yang diteliti mempunyai varian yang sama. Bila objek yang

diteliti tidak mempunyai varian yang sama maka uji anova tidak dapat

diberlakukan. Metode yang digunakan dalam uji homogenitas ini adalah

metode varian terbesar dibandingkan varian terkecil.21

Langkah Pengujian:

1. Membuat hipotesis dalam uraian kalimat

Ho: Tidak ada perbedaan varian dari beberapa kelompok data

Ha: Ada perbedaan varian dari beberapa kelompok data

2. Menghitung varians terbesar dan varians terkecil (Fhitung)

Fhitung = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

Varians Terkecil

3. Bandingkan F hitung dengan F tabel

Dengan rumus: db Pembilang = n-1 dan db Penyebut = n-1, dengan taraf

signifikansi (α) = 0,05

4. Kriteria Pengujian

Jika: F hitung ≥ F tabel, Tidak Homogen

Jika: F hitung ≤ F tabel, Homogen22

20Ari Apriyono, dan Abdullah Taman, “Analisis Overreaction pada Saham Perusahaan Manufaktur di

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005-2009”, Jurnal Nomina, Vol 2, 2013, h. 82 21 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan

manual dan aplikasi SPSS versi 17, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h.167 22Ibid., h. 167-169

84

c. Uji Linieritas

Tujuan dilakukan uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah antara

variabel tak bebas (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan linier. Uji

ini biasanya dilakukan sebagai prasyarat dalam penerapan metode regresi

linier.

Prosedur uji linieritas:

a) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat

Ho : Data kelompok A dengan kelompok B tidak berpola linier.

Ha : Data kelompok A dengan kelompok B berpola linier.

b) Menentukan risiko kesalahan

Pada tahap ini kita menemukan seberapa besar peluang membuat risiko

kesalahan dalam mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar.

Biasanya dilambangkan dengan yang sering disebut dengan istilah taraf

signifikan.

c) Kriteria pengujian

Jika Fhitung ≤ Ftabel maka Ha diterima.

Jika Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak.23

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh parsial dari variabel-variabel

independen apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Apabila T hitung lebih besar dari T tabel maka dapat disimpulkan bahwa

variabel-variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel-variabel dependen. Kriteria pengujian jika signifikasi < 0,05 maka

Ho diterima dan jika signifikasi > 0,05, maka Ho ditolak.24 Untuk melakukan

uji t menggunakan rumus sebagai berikut:

𝑡 =√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2

Keterangan:

t = Nilai Uji T

r = koefisien korelasi pearson

23Ibid.,h. 178-179 24Angrita Denziana, Indrayenti, dan Ferdinan Fatah, “Corporate Financial Performance Effects of

Macro Economic Factors Againts Stock Retun”, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol 5, 2014, h. 25

85

r = koefisien determinasi

n = Jumlah sampel

Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan Ttabel dengan

menggunakan tingkat kesalahan 0,05 uji dua pihak dengan kriteria sebagai

berikut:

1) Taraf signifikan (a = 0,05/2 = 0,025)

2) Distribusi t dengan derajat kebebasan df (n - k – 1)

3) Apabila T hitung> T tabel , maka Ho ditolak dan Ha diterima

4) Apabila T hitung < T tabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak.25

b. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (KD) adalah angka yang menyatakan atau

digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh

sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat).26Rumus

koefisien Determinasi adalah sebagai berikut:

KD = (r)2 x 100%

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien korelasi Product Moment

c. Uji Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis linier

sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh satu variabel bebas (X) dan

variabel terikat (Y).27 Persamaan analisis regresi sederhana adalah sebagai

berikut:

𝑌 = 𝑎 + 𝐵𝑋

Keterangan:

Y = Nilai prediksi variabel dependen

X = Nilai prediksi variabel independen

a = konstanta, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang

didasarkan pada variabelb = koefisien regresi

25 Lailatu Syifa, Skripsi: “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Mobile Banking terhadap Perilaku

Konsumtif Mahasiswa FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”,(Jakarta: Repository UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2019), h.64 26Syofian Siregar, op.cit, h.252 27Ario Wiratmoko, Pengaruh Kegiatan Ekstrakulikuler Robotika Terhadap Kecerdasan Emosional

Siswa di SMK Negeri 3 Yogyakarta, (Yogyakarta: Jurnal Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h.9

86

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta

a) Profil Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif


Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) adalah salah satu

fakultas tertua yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. FITK bermula dari Jurusan Pendidikan Agama pada Akademi

Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berdiri pada 1 Juni 1957. Ketika

ADIA di Jakarta dan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri)

di Yogyakarta digabung menjadi IAIN Al-Jami’ah al-Islamiyah al-

Hukumiyah pada tahun 1960, IAIN Cabang Jakarta diserahi tugas

mengelola Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab. Sementara IAIN di

Yogyakarta diberi tugas mengelola Fakultas Ushuluddin dan Fakultas

Syariah.

Pada saat didirikan, Fakultas Tarbiyah memiliki tiga jurusan, yaitu

Jurusan Pendidikan Guru Agama, Jurusan Pendidikan Guru Bahasa

Arab, dan Jurusan Khusus (Imam Tentara). Jurusan terakhir ini, yang

juga disebut Jurusan Da’wah wal Irsyad, bergabung dengan Fakultas

Ushuluddin ketika fakultas ini didirikan pada tahun 1962.

Pada perjalanan selanjutnya, Fakultas Tarbiyah mengalami

berbagai perubahan, terutama dalam jumlah dan nomenklatur jurusan.

Jurusan Paedagogi, misalnya, dulu sempat hadir dan kemudian

ditiadakan. Demikian juga dengan jurusan-jurusan pendidikan

Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia yang dikembangkan

87

pada awal tahun 1980-an dengan nama Jurusan Tadris, dihentikan

pada tahun 1986 dengan tidak diperbolehkan untuk menerima

mahasiswa baru. Akan tetapi, karena desakan kebutuhan di lapangan,

jurusan-jurusan tersebut dikembangkan lagi pada dekade 1990-an.

Perubahan IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Tahun

2002 berimplikasi pada pengembangan jumlah Jurusan dan Program

Studi baru. Bahkan sejak tahun 2009, FITK mendapat mandat untuk

menyelenggarakan program pendidikan S2, seiring dengan tuntutan

lionieritas penyelenggara Program Pasca Sarjana.

Saat ini, jurusan dan program studi yang dimiliki FITK UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam

2) Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

3) Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

4) Jurusan/Program Studi Pendidikan Matematika

5) Jurusan Pendidikan IPA, dengan 3 program studi:

a. Program Studi Pendidikan Biologi

b. Program Studi Pendidikan Fisika

c. Program Studi Pendidikan Kimia

6) Jurusan Program Studi Manajemen Pendidikan

7) Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

8) Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

9) Jurusan/Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

10) Jurusan/Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

(PIAUD)

Dalam perjalanan sejarahnya, FITK telah mengalami beberapa kali

perubahan dan pergantian kepemimpinan, yang secara berturut-turut

adalah sebagai berikut:

1) Prof. Dr. H. Mahmud Yunus (1957-1960 dan 1960-1963)

2) Prof. Drs. Soenardjo (1963-1965)

88

3) H.M. Anshor Suryohadibroto (1966-1970)

4) H.M. Nur Asyik, MA (1970-1972)

5) H.M. Salim Fachry, MA (1972-1974)

6) Drs. Agustiar, MA (1974-1976)

7) Drs. H. Zakaria Hakim (1976-1979)

8) Drs. H. Muchsin Idham (1980-1984 dan 1987-1994)

9) Prof. Dr. Aminuddin Rasyad (1984-1987)

10) Prof. Dr. Salman Harun (1994-1996 dan 2000-2005)

11) Prof. Dr. Rif’at Syauqi Nawawi, MA (1996-2000 dan 2012-2013)

12) Prof. Dr. Dede Rosyada, MA (2005-2009 dan 2009-2011)

13) Nurlena Rifa’i, MA, Ph.D (2011-2012 dan 2013-2015)

14) Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA (2015-2019)1

b) Visi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif


Visi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta adalah “Menjadi LPTK

yang unggul, kompetitif, profesional dengan mengintegrasikan

keilmuan, keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan”.2

c) Misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif


Berdasarkan Visi diatas maka Misi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berwawasan riset.

2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan untuk

menghasilkan karya inovasi di bidang pendidikan.

1https://fitk.uinjkt.ac.id/tentang-fakultas/, diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul

11:11 2https://fitk.uinjkt.ac.id/visi-misi-dan-tujuan/, diakses pada tanggal 29 September 2019

pukul 11:20

https://fitk.uinjkt.ac.id/tentang-fakultas/

https://fitk.uinjkt.ac.id/visi-misi-dan-tujuan/

89

3) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui

pembinaan pemberdayaan madrasah/sekolah.

4) Mengembangkan komitmen dan budaya akademik bagi para

sivitas akademika.

5) Mengembangkan layanan berbasis teknologi informatika/ICT.

6) Mengembangkan jenjang dan kemitraan dengan berbagai lembaga

nasional maupun internasional.

7) Melaksanakan evaluasi kinerja kelembagaan secara

berkelanjutan.3

2. Deskripsi Responden

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Responden

dalam penelitian ini adalah Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

(FITK). Kuesioner disebar kepada Dosen seluruh jurusan yaitu 12 Jurusan

yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dengan total

sampel keseluruhan yaitu 65 orang. Kuesioner penelitian dibagi menjadi

dua kategori yaitu sebagai berikut:

a) Kategori Responden Berdasarkan Jurusan

Jurusan merupakan salah satu bagian dari fakultas atau perguruan tinggi

yang bertanggung jawab dalam mengembangkan suatu bidang studi.

Dilihat dari jurusan di FITK, maka responden dikelompokkan menjadi

12 jurusan, yaitu:

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jurusan

No Jurusan Jumlah

1. Pendidikan Agama Islam 7

2. Pendidikan Bahasa Inggris 5

3https://fitk.uinjkt.ac.id/visi-misi-dan-tujuan/, diakses pada tanggal 29 September 2019

pukul 11:25


90

3. Pendidikan Bahasa Arab 5

4. Pendidikan Guru MI 5

5. Pendidikan Bahasa Indonesia 6

6. Pendidikan Islam Anak UD 4

7. Pendidikan Matematika 5

8. Manajemen Pendidikan 6

9. Pendidikan IPS 8

10. Pendidikan Kimia 5

11. Pendidikan Fisika 4

12. Pendidikan Biologi 5

Jumlah 65

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

91


Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jurusan

Berdasarkan tabel dan gambar diatas menujukan bahwa responden

berdasarkan jurusan Pendidikan Agama Islam sebanyak 7 orang (11%),

jurusan Pendidikan Bahasa Inggris sebanyak 5 orang (7%), Pendidikan

Bahasa Arab sebanyak 5 orang (8%), Pendidikan Guru Madrasah

Ibtidaiyah sebanyak 5 orang (8%), Pendidikan Bahasa Indonesia

sebanyak 6 orang (9%), Pendidikan Islam Anak Usia Dini sebanyak 4

orang (6%), Pendidikan Matematika sebanyak 5 orang (8%),

Manajemen Pendidikan sebanyak 6 orang (9%), Pendidikan IPS

sebanyak 8 orang (12%), Pendidikan Kimia sebanyak 5 orang (8%),

Pendidikan Fisika sebanyak 4 orang (6%), dan Pendidikan Biologi

sebanyak 5 orang (8%).

b) Kategori Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Seluruh kuesioner yang dibagikan berdasarkan jenis kelamin terbagi

menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Berikut ini data responden

11%

7%

8%

8%

9%

6%8%

9%

12%

8%

6%

8%

Responden Berdasarkan Jurusan

Pendidikan Agama Islam

Pendididikan Bahasa Inggris

Pendidikan Bahasa Arab

Pendidikan Guru MI

Pendidikan Bahasa Indonesia

Pendidikan Islam Anak UD

Pendidikan Matematika

Manajemen Pendidikan

Pendidikan IPS

Pendidikan Kimia

Pendidikan Fisika

Pendidikan Biologi

92

yang menggambarkan perbandingan jumlah responden laki-laki dan

perempuan.

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki-laki 32

2. Perempuan 33

Jumlah 65


Sumber: Data Primer yang diolah,2019

Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel dan gambar diatas menunjukan bahwa jumlah

responden laki-laki sebanyak 32 orang (49%), sedangkan jumlah

responden perempuan sebanyak 33 orang (51%).

B. Pengujian Persyaratan Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Coba Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya angket

yang digunakan dalam mengukur suatu variabel. Menggunakan product

moment dengan membandingkan antara r tabel dan r hitung. Angket

49%

51%

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

93

dikatakan valid jika r hitung > r tabel, dan tidak valid jika r hitung < r

tabel. Dalam penelitian ini dilakukan uji validasi kepada 20 responden

dengan nilai r tabel yaitu 0,444. Berikut ini hasil pengujian validitas

dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X)

No

Soal

r hitung r tabel Keterangan Indikator

Kesadaran Wajib Pajak (X)

1. 0.331 0.444 Tidak valid Persepsi wajib pajak

2. 0.543 0.444 Valid Persepsi wajib pajak

3. 0.297 0.444 Tidak valid Tingkat pengetahuan dalam


4. 0.555 0.444 Valid Kondisi keuangan wajib pajak



6. 0.503 0.444 Valid Tingkat pengetahuan dalam




8. 0.293 0.444 Tidak valid Kondisi keuangan wajib pajak








14. 0.058 0.444 Tidak valid Kondisi keuangan wajib pajak




94





19. 0.558 0.444 Valid Kondisi keuangan wajib pajak













Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dianalisis, pada variabel

Kesadaran Wajib Pajak (X) diketahui bahwa dari 25 nomor item yang

diuji cobakan terdapat 9 item bernilai valid dan 16 soal bernilai tidak

valid. Jumlah 9 item yang valid akan digunakan sebagai instrumen

penelitian, sedangkan 16 item yang tidak valid akan dibuang dan tidak

digunakan sebagai instrumen penelitian.

95

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan (Y)

No

soal

r hitung r tabel Keterangan Indikator kepatuhan (Y)

1. 0.742 0.444 Valid Pemahaman tentang sistem self

assesment dan ketetapan

membayar pajak



membayar pajak

3. 0.695 0.444 Valid Kualitas pelayanan


5. 0.359 0.444 Tidak Valid Pemahaman tentang sistem self


membayar pajak


7. 0.266 0.444 Tidak Valid Kualitas pelayanan

8. 0.407 0.444 Tidak Valid Tingkat pendidikan


10. 0.397 0.444 Tidak Valid Persepsi wajib pajak tentang

sanksi perpajakan

11. 0.597 0.444 Valid Persepsi wajib pajak tentang

sanksi perpajakan



membayar pajak

96

13. 0.146 0.444 Tidak valid Persepsi wajib pajak tentang

sanksi perpajakan

14. 0.418 0.444 Tidak valid Tingkat pendidikan



17. 0.281 0.444 Tidak valid Pemahaman tentang sistem self


membayar pajak


19. 0.341 0.444 Tidak valid Persepsi wajib pajak tentang

sanksi perpajakan



membayar pajak


22. 0.554 0.444 Valid Tingkat pendidikan


24. 0.796 0.444 Valid Persepsi wajib pajak terhadap

sanksi perpajakan



Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dianalisis, pada variabel

Kepatuhan (Y) diketahui bahwa dari 25 nomor item yang diuji cobakan

terdapat 16 item yang bernilai valid dan 9 soal bernilai tidak valid.

97

Jumlah 16 item yang valid akan digunakan sebagai instrumen penelitian,

sedangkan 9 item yang tidak valid akan dibuang dan tidak digunakan

sebagai instrumen penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji tingkat konsistensi dari suatu

instrumen. Rumus reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan cronbach alpha, dimana suatu instrumen dikatakan

reliabel apabila nilainya > 0,6 dan tidak reliabel apabila nilainya < 0,6.

Berikut ini hasil pengujian reliabilitas dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach Alpha Keterangan

Kesadaran Wajib Pajak 0,813 Reliabel

Kepatuhan 0,901 Reliabel


Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa

kuesioner dari kedua variabel dikatakan reliabel karena didapatkan nilai

Cronbach Alpha > 0,6.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan

memberikan gambaran umum mengenai data sampel dari seluruh variabel

yang diteliti secara statistik meliputi mean, median, nilai maksimum, dan

minimum, serta ukuran lainnya yang tertera pada tabel dibawah ini.

98

Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif dari Tabel 4.6 diatas adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak (X)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa dari

jumlah responden (N) 65 orang, diperoleh nilai terendah (minimum)

pada variabel independen kesadaran wajib pajak sebesar 20 dan nilai

tertinggi (maximum) adalah 36. Nilai rata-rata (mean) sebesar 29,0308.

Adapun standar deviasi sebesar 3,06171. Nilai rata-rata yang diperoleh

lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa rata-

rata dari seluruh data pada variabel kesadaran wajib pajak (X) mampu

menggambarkan seluruh variabel dengan baik.

b. Kepatuhan (Y)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa dari

jumlah responden (N) 65 orang, diperoleh nilai terendah (minimum)

pada variabel dependen kepatuhan sebesar 35 dan nilai tertinggi

(maximum) adalah 61. Nilai rata-rata (mean) sebesar 46,4923. Adapun

standar deviasi sebesar 5,25037. Nilai rata-rata yang diperoleh lebih

Statistics

X Y

N Valid 65 65

Missing 0 0

Mean 29,0308 46,4923

Std. Error of Mean ,37976 ,65123

Median 29,0000 46,0000

Mode 31,00 45,00a

Std. Deviation 3,06171 5,25037

Variance 9,374 27,566

Range 16,00 26,00

Minimum 20,00 35,00

Maximum 36,00 61,00

Sum 1887,00 3022,00

a. Multiple modes exist. The smallest value is

shown

99

besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari

seluruh data pada variabel kepatuhan (Y) mampu menggambarkan

seluruh variabel dengan baik.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan uji prasyarat analisis yang dilakukan

untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam

penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan metode

Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai Prob. /Sig F > 5% berarti

data berdistribusi normal dan nilai Prob. /Sig F < 5% berarti data

berdistribusi tidak normal. Berdasarkan hasil uji normalitas data

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat sebagai

berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz

ed Residual

N 65

Normal Parametersa,b

Mean 0E-7

Std.

Deviation 5,00792962

Most Extreme

Differences

Absolute ,090

Positive ,090

Negative -,089

Kolmogorov-Smirnov Z ,723

Asymp. Sig. (2-tailed) ,673

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Dari tabel diatas, hasil uji normalitas data menggunakan metode

Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat nilai signifikansi lebih besar dari 0,05

100

yaitu dengan nilai 0,673 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data

tersebut berdistribusi normal.

Selain itu, untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak dapat

juga menggunakan metode Normal Probability, yaitu dengan melihat

kurva Norma P-Plots. Data dikatakan normal jika titik-titik mengikuti

atau mendekati garis diagonal sedangkan jika titik-titik menyebar dan

menjauhi garis diagonal maka data tersebut tidak normal. Berikut ini

hasil uji normalitas data menggunakan metode Normal Probability.

Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Data

Pada gambar diatas terlihat bahwa grafik Normal Probability Plot

menujukan pola grafik yang normal. Hal ini dapat terlihat dari titik-titik

yang penyebarannya mengikuti atau mendekati garis diagonal. Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan model

regresi layak digunakan.

101

b. Uji Homogenitas

Selain uji normalitas, syarat yang harus dipenuhi penelitian sebelum

melaksanakan uji statistik adalah uji homogenitas. Untuk menguji

homogenitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode varian

terbesar dibandingkan varian terkecil. Cara pengambilan keputusan uji

homogenitas adalah:

a. jika: Fhitung ≥ Ftabel, maka data tidak homogen

b. jika: Fhitung ≤ Ftabel, maka data bersifat homogen

Tabel 4.8 Hasil Uji Homogenitas

ANOVA

Kepatuhan

Sum of

Squares

Df Mean

Square

F Sig.

Between Groups 379,681 14 27,120 ,979 ,487

Within Groups 1384,565 50 27,691 Total 1764,246 64


Berdasarkan tabel 4.8, hasil uji homogenitas menunjukan bahwa

variabel kepatuhan penyampaian SPT dan Variabel kesadaran wajib

pajak memiliki nilai signifikansi 0,168 > 0,05 dan memiliki nilai F hitung

sebesar 0,979 lebih kecil dari nilai F tabel sebesar 3,99 sehingga dapat

diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian mempunyai varian yang

sama atau homogen.

Test of Homogeneity of Variances

Kepatuhan

Levene

Statistic

df1 df2 Sig.

1,538 8 50 ,168

102

c. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel

terikat (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan linier.

Hipotesis pada uji linieritas adalah:

Ho : Data kelompok A dengan kelompok B tidak berpola linier

Ha : Data Kelompok A dengan kelompok B berpola linier

Cara pengambilan keputusan uji linieritas pada penelitian ini adalah:

a. Jika Fhitung ≤ Ftabel maka Ha diterima.

b. Jika Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak.

Hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table

Sum of

Squares

Df Mean

Square

F Sig.

Kepatuhan *

Kesadaran Wajib

Pajak

Between

Groups

(Combined) 379,681 14 27,120 ,979 ,487

Linearity 159,167 1 159,167 5,748 ,020

Deviation from

Linearity 220,514 13 16,963 ,613 ,832

Within Groups 1384,565 50 27,691

Total 1764,246 64

Sumber: DataPrimer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil uji linieritas diatas menunjukan bahwa

data kepatuhan dan data kesadaran wajib pajak memiliki nilai

signifikansi sebesar 0,832 > 0,05 dan memiliki nilai F hitung sebesar

0,613 < dari F tabel yaitu 3,99 yang menunjukan arti bahwa ada

hubungan linier secara signifikan antara data variabel kepatuhan dan data

variabel kesadaran wajib pajak. Hasil diatas dapat diambil kesimpulan

untuk menerima Ha yaitu data kelompok A dengan Kelompok B berpola

linier.

103

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

uji T (Parsial) merupakan pengujian hipotesis penelitian secara

parsial. Uji T dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini

menggunakan tingkat signifikansi 0.05 dan uji 2 sisi (a = 0,05/2 =

0,025). Variabel X dikatakan tidak berpengaruh apabila nilai t hitung

< t tabel. Sedangkan variabel X akan berpengaruh apabila nilai t

hitung > t tabel.

Tabel 4.10 Hasil Uji T (Parsial) Nilai Sig

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 31,539 6,015 5,243 ,000

X ,515 ,206 ,300 2,499 ,015

a. Dependent Variable: Y


Untuk menjelaskan hasil dari uji T pada tabel 4.10, akan dihitung

terlebih dahulu nilai dari t tabel dengan nilai signifikansi 0,05/2= 0,025

dan menggunakan rumus t = n-k-1 yaitu 65-1-1= 63. Kemudian melihat

pada tabel taraf signifikansi 0,025 terhadap jumlah sampel 63, maka

dapat diperoleh t tabel = 1,998. Hasil dari regresi yang telah dilakukan

dapat dilihat dari tabel 4.10 diatas yang menunjukan hubungan pengaruh

variabel bebas kesadaran wajib pajak (x) terhadap variabel terikat

kepatuhan (Y) sebagai berikut:

Variabel Kesadaran Wajib Pajak didapatkan nilai signifikan 0,015 dan t

hitung sebesar 2,499. Maka dapat dilihat nilai signifikan < 0,05 atau <

0,025 (0,05/2= 0,025) yaitu 0,015 < 0,05/0,025. Dan nilai t hitung > t

tabel, (2,499 > 1,998). Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan

104

Ha diterima, yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X)

secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan penyampaian

SPT. dan nilai t hitung yang positif berarti variabel ini berpengaruh

positif , yaitu jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka tingkat

kepatuhan penyampaian SPT juga akan meningkat.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya adalah untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Koefisien determinasi dilakukan untuk menjelaskan proporsi

variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi

variabel terikat yaitu kepatuhan penyampaian SPT dalam persamaan

regresi. Untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Mode

l

R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 ,300a ,090 ,076 5,04752

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y


Koefisien determinasi didefinisikan sebagai kuadrat dari koefisien

korelasi yang dikuadratkan kemudian dikali 100%. Sehingga untuk hasil

analisis diatas, koefisien determinasi adalah (R2xy x 100%) = 0,3002x

100% = 0,09 x 100% = 9%

Berdasarkan tabel 4.11, nilai yang digunakan adalah nilai R Square

yaitu 0,090. Hal ini menunjukan bahwa 9% variasi variabel kepatuhan

dapat dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak. Sedangkan

sisanya 91% (100% - 9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada

dalam model regresi.

105

c. Uji Regresi Sederhana

Pengujian regresi linier sederhana digunakan untuk menghitung

parameter-parameter estimasi dan untuk melihat apakah ada atau

tidaknya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Tujuan penelitian

ini adalah menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Berikut merupakan tabel hasil uji regresi sederhana yang

diolah menggunakan SPSS, yaitu.

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa


Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 31,539 6,015 5,243 ,000

X ,515 ,206 ,300 2,499 ,015



Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan pada Tabel 4.12 diatas,

model persamaan simultan untuk persamaan diatas dapat dirumuskan

sebagai berikut:

𝑌 = 𝑎 + 𝐵𝑋

Keterangan:

Kepatuhan = 31,539 + 0,515 X

Persamaan diatas memiliki arti bahwa:

1) Nilai Konstanta adalah sebesar 31,539, dapat diartikan jika kesadaran

wajib pajak dianggap konstan atau nol (0), maka kepatuhan

penyampaian SPT akan mengalami kenaikan sebesar 31,539.

2) Nilai koefisien variabel bebas kesadaran wajib pajak (X) bernilai

positif, yaitu sebesar 0,515 yang menunjukan bahwa setiap nilai

variabel bebas kesadaran wajib pajak bertambah sebesar 1% maka

106

variabel tingkat kepatuhan penyampaian SPT (Y) akan mengalami

peningkatan sebesar 51,5%

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan rangkaian perhitungan analisis data dari pra analisis sampai

analisis, hasil analisis akhir menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian

SPT pada dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Pengaruh fungsional antara variabel kesadaran wajib

pajak dengan variabel tingkat kepatuhan penyampaian SPT tersebut ditunjukan

oleh persamaan regresi Y = 31,539 + 0,515 X. Nilai koefisien menunjukan arah

yang positif dimana nilai koefisien sebesar 0,515 yang menunjukan bahwa jika

variabel kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1%, maka

tingkat kepatuhan penyampaian SPT Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mengalami

peningkatan sebesar 51,5% dan sebaliknya apabila variabel kesadaran wajib

pajak mengalami penurunan, maka tingkat kepatuhan penyampaian SPT Dosen

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

akan mengalami penurunan.

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Jatmiko dalam penelitian yang

dilakukan Ratriana Dyah Safri bahwa yang dimaksud dengan kesadaran wajib

pajak adalah unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas bagaimana

mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Pengukuran kesadaran wajib

pajak dengan menggunakan tiga Indikator yaitu persepsi wajib pajak, tingkat

pengetahuan dalam membayar pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak.

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat

yang rendah sekali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang

tidak dapat dijaring, dan kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala

dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah

dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan

107

makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.4 Persepsi tersebut dibuktikan dari

hasil penelitian berupa angket, bahwa banyak responden memilih setuju bahwa

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran

pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak. Sehingga wajib

pajak akan dengan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan, yang akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap

kepatuhan dalam membayar pajak karena pada Kenyataanya tidak banyak

orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti essensi

dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orang melaksanakan

kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada”. Hal ini

mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran (lack of awareness)

sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan.5Masih kurangnya kesadaran

wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan

pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Menurut Zain, pajak merupakan

suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur

pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang

memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak

secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan

baik dan benar.Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi

perpajakan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina Dewi

Nugraheni dan Agus Purwanto, bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai

signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 selain itu, bila dilihat dari perbandingan nilai

t hitung dengan t tabel untuk variabel kesadaran wajib pajak, sebesar 3,512

4Ratriana Dyah Safri, Skripsi: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Studi di Wilayah KPP Pratama

Yogyakarta”(Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta,2013. h.58 5Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan

(Studi Kasus pada KPP Semarang Candi)” ,Journal Of Accounting, Volume 2, 2016, h.3

108

>1,9801.6 Hasil riset saya sependapat dengan penelitian Agustina Dewi

Nugraheni dan Agus Purwanto, alasannya semakin mereka paham dan tau

mengenai perpajakan maka akan ada niat untuk wajib pajak patuh dalam

perpajakan meskipun dalam riset ini membahas dalam hal patuh pembayaran

pajak bukan pelaporan SPT.

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan merupakan

suatu hal yang sangat penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Hal

tersebut karna pemerintah Indonesia pada saat ini menggunakan sistem self

assesment, artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap

kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang

terutang kepada pemerintah sesuai dengan dengan Undang-undang yang

berlaku. Hal tersebut yang membuat penerimaan pajak sangat tergantung

kepada kepatuhan wajib pajak.7 Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib

pajak juga tercermin dalam presentase pelaporan pajak penghasilan tahunan,

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.8 Hal ini sesuai dengan penelitian

yang dilakukan oleh Agustina Beti dimana variabel kesadaran wajib pajak

memiliki pengaruh terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang

pribadi dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari

0,05. Dengan t hitung sebesar 24,328 dan t tabel 2,063899 t hitung > t tabel.

Dimana kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu

kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana, dengan cara memenuhi

kewajiban perpajakannya dari pembayaran pajak hingga pelaporan pajak.9

6Agustina Dewi Nugraheni, Agus Purwanto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak dikota Magelang”,

Dipenogoro Journal Of Accounting, Volume 4, 2015, h.2 7Nora Hilmia Primasari, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan,Volume 5, 2016,

h.181 8 Maya Tantio Dharma dan Stefanus Ariyanto, “Analisis Faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilingkungan kantor pelayanan pajak

pratama, Tigaraksa, Tangerang”, Binus Business Review, Volume 5, 2014, h. 498 9Agustina Beti, Anwar Made, Eris Dianawati “Pengaruh Kesadaran wajib pajak (Tax

Consciouness), Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), kemauan membayar dari wajib pajak (Tax

Mindedness), Kedisplinan wajib pajak (Tax Disclipne) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

orang pribadi (Tax Complience) Studi Kasus di Kantor pelayanan pajak pratama kepanjen”, Jurnal

Riset Mahasiswa Akuntansi(JRMA), Volume 20, h.3

109

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan yang

dihadapi meskipun penelitian sudah diusahakan dan dilakukan sesuai dengan

prosedur ilmiah, berikut merupakan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi

oleh peneliti selama penelitian berlangsung:

1. Kesulitan didalam penyebaran kuesioner karena tidak semua dosen bersedia

untuk mengisi kuesioner.

2. Lamanya dosen dalam mengisi kuesioner selama berhari-hari sangat

menghambat waktu penelitian.

3. Hal-hal yang bersifat eksternal seperti sulitnya mendapatkan sumber

referensi buku/jurnal terkait penelitian.

110

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan dalam bab IV, dapat

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat

kepatuhan penyampaian SPT Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

(FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil ini dibuktikan dengan

menggunakan Uji t (Parsial) didapatkan hasil Thitung yaitu sebesar 2,499

dengan Ttabel sebesar 1,998. Dapat disimpulkan bahwa Thitunglebih besar

daripada Ttabel, yang artinya bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga

terdapat pengaruh antara variabel X (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap

variabel Y ( Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT) Dosen FITK UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Jika dilihat dari analisis regresi sederhana menunjukan

bahwa Y= 31,539 + 0,515 X, yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh

positif terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT sebesar 0,515 sehingga

dapat disimpulkan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak mengalami

peningkatan sebesar 1%, maka tingkat kepatuhan penyampaian SPT Dosen

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta akan mengalami peningkatan sebesar 51,5%.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka implikasi dari

hasil riset saya menunjukan bahwa: masih rendahnya tingkat kesadaran wajib

pajak yaitu Dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang pelaporan

SPT, karena itu perlunya Pihak Direktorat Jenderal Pajak mengadakan

sosialisasi lebih intensif lagi kepada wajib pajak kaitannya tentang

pentingnya pelaporan SPT. mengingat pajak adalah sebagai sumber

pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan

pengeluaran mengalami keseimbangan.

111

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran dari

peneliti sebagai berikut:

1. Pihak Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif


a. Pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) perlu

mengadakan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan

perpajakan Dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

b. Mengefektifkan waktu dan memberikan fasilitas bagi dosen untuk

melakukan pengisian SPT dalam rangka pelaporan SPT dan dapat

bekerja sama dengan mahasiswa IPS.

2. Dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

a. Harus lebih taat dalam pelaporan SPT karena itu merupakan

kewajiban sebagai wajib pajak, jika tidak akan dikenakan sanksi

perpajakan

3. Direktorat Jenderal Pajak

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk

meningkatkan sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi

yang bersangkutan untuk mengembangkan aplikasi e-filingsebagai

akses untuk penyampaian SPT Tahunan

b. Diharapkan adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada para Wajib

Pajak untuk menambah pengetahuan para wajib pajak terkait

penyampaian SPT Tahunan.

4. Peneliti Lain

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yaitu

seperti Pengetahuan perpajakan, Sanksi pajak, atau Sosialisasi

perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian

SPT.

b. Dalam penelitian responden diharapkan memiliki jangkauan yang

lebih luas dan lebih besar lagi bukan hanya di Fakultas Ilmu Tarbiyah

dan Keguruan, peneliti selanjutnya bisa meneliti di jangkauan yang

lebih luas lagi seperti Dosen Seluruh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

112

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. Perpajakan. Jakarta:

Salemba Empat, 2014.

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Perpajakan Indonesia. Yogyakarta:

Andi Offset, 2009.

Mahardika Putra, Indra. Perpajakan Edisi Tax Amnesty. Yogyakarta:

Quadrant, 2017.

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya

Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2011.

Purwono, Herry. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta:

Erlangga, 2015.

Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba

Empat, 2014.

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. Asas dan Dasar Perpajakan

Edisi Revisi 1. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana. Metodologi Penelitian Pendidikan.

Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sanusi, Anwar. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Siregar, Syofian. Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan

perbandingan perhitungan manual & SPSS. Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group, 2013.

Siregar, Syofian. Statistik Parametrik untuk penelitian kuantitatif dilengkapi

dengan perhitungan manual dan aplikasi SPSS versi 17. Jakarta: Bumi

Aksara, 2013.

Suandy, Erly. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat, 2011.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta, 2013.

113

Sumarsan, Thomas. Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta: Indeks, 2013.

Sumarsan, Thomas. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap

Berdasarkan Undang-undang Terbaru Edisi 4. Jakarta: Indeks, 2015.

Sunyoto, Danang. Metodologi Penelitian Ekonomi Cetakan 1. Jakarta: CAPS,

2011.

Suryani dan Hendryadi. Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada

Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam. Jakarta : Kencana

Prenada Media Group,2015.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo. Pengaruh Kesadaran Wajib

Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Semarang

Candi). Journal Of Accounting. Volume 2, 2016.

Agustina Beti, Anwar Made, Eris Dianawati. Pengaruh Kesadaran wajib

pajak (Tax Consciouness), Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty),

kemauan membayar dari wajib pajak (Tax Mindedness), Kedisplinan

wajib pajak (Tax Disclipne) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

orang pribadi (Tax Complience) Studi Kasus di Kantor pelayanan pajak

pratama kepanjen. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi(JRMA). Volume

20.

Agustina Dewi Nugraheni, Agus Purwanto. Faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada

Wajib Pajak dikota Magelang. Dipenogoro Journal Of Accounting.

Volume 4, 2015.

Angrita Denziana, Indrayenti, dan Ferdinan Fatah. Corporate Financial

Performance Effects of Macro Economic Factors Againts Stock Retun.

Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol 5, 2014.

Ari Apriyono, dan Abdullah Taman. Analisis Overreaction pada Saham

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005-

2009. Jurnal Nomina. Vol 2, 2013.

114

Ario Wiratmoko. Pengaruh Kegiatan Ekstrakulikuler Robotika Terhadap

Kecerdasan Emosional Siswa di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Jurnal

Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta. 2012.

Dian Lestari Siregar. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama

Batam. Journal of Accounting & Management Innovation. Vol.1, 2017.

Ester Siu Tjen. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi dengan Sanksi sebagai Moderating pada KPP Pratama

Medan Kota. Tesis Universitas Sumatera Utara. 2017.

Febriani Ramdhani Juwanti. Pengaruh Pengetaahuan Perpajakan,

Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah

dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi Institut Agama Islam

Negeri Surakarta. 2017.

Fery Istanto. Analisis Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak, Kualitas

Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan

terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Skripsi

Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.

Fauziyyah Nurrahmah. Pengaruh Keikutsertaan Siswa Mengikuti Bimbingan

Belajar Terhadap Hasil Belajar Ekonomi dikelas XII IPS SMA Negeri 5

Depok Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

. 2017.

Indah Permata Hati, Sri Mangesti Rahayu, dan Amirrudin Djauhari. Dampak

Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) Terhadap

Efektivitas dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK).

Vol.8, 2016.

Istien Haryaningsih. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan

Pajak dan Kesadaran Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. Skripsi

Universitas Negeri Yogyakarta. 2018.

115

Lailatu Syifa. Pengaruh Kemudahan Penggunaan Mobile Banking terhadap

Perilaku Konsumtif Mahasiswa FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Loist Abdi Putra. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Wajib Pajak Pribadi dengan Pemerikasaan Pajak sebagai Variabel

Moderating pada KPP Pratama Pematangsiantar. Skripsi Universitas

Sumatera Utara. 2018.

Mahir Pradana dan Avian Reventiary. Pengaruh Atribut Produk Terhadap

Keputusan Pembelian Sepatu Merek Customade (Studi di Merek Dagang

Customade Indonesia). Jurnal Manajemen. Vol.6, 2016.

Maya Tantio Dharma dan Stefanus Ariyanto. Analisis Faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

dilingkungan kantor pelayanan pajak pratama, Tigaraksa, Tangerang.

Binus Business Review. Volume 5, 2014.

Nora Hilmia Primasari. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal

Akuntansi dan Keuangan FE Universitas Budi Luhur. Vol. 5, 2016.

Oyok Abuyamin. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena

Pajak (PKP). Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 22, 2010.

Reza Yunanto. Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebelum dan

sesudah penerapan E-Filling melalui Website Direktorat Jenderal Pajak

(Studi Kasus di KPP Sleman. Skripsi FE Universitas Sanata Dharma.

2015.

Rachmad Ramdhani. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas

Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Organisasi

KPP. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2012.

Ratriana Dyah Safri. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Studi di

Wilayah KPP Pratama Yogyakarta. Skripsi Universitas Negeri

Yogyakarta. 2013.

116

Rajiman. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di

Surabaya. e-Jurnal Kewirausahan Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat Universitas Widya Kartika Surabaya. Volume 2,

2014.

Syamsul Bahri. Upaya Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT

Tahunan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Berlawan.

Jurnal Keuangan dan Bisnis. Vol 5, 2013.

Sri Rizki Utami, Andi dan Ayu Noorida Soerono. Pengaruh Faktor-faktor

Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Skripsi Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa. 2012.

Shofuro Zahrotul Jannah. Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat atas

NPWP, Sanksi, dan Sosialiasasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM

Dalam Memiliki NPWP (Studi di KPP Pratama Surakarta). Skripsi

Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2016.

C. INTERNET

Nur Rohman. 11 Indikator Utama Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

Suatu Negara. 2018. (https://akuntansionline.com/indikator -keberhasilan-

pembangunan-ekonomi/)





Kresensia Angelicha Hardi, dkk., APBN Sebagian Besar Berasal dari

Pajak,2018.(https://www.academia.edu/38067640/_apbn_sebagian_besar

_berasal_dari_pajak_)

Nur Rohman, 11 Indikator Utama Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

Suatu Negara, 2018, (https://akuntansionline.com/indikator -

keberhasilan-pembangunan-ekonomi/











LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

ANGKET PENELITIAN

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Studi Kasus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta”

SURAT PENGANTAR KUESIONER

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian untuk skripsi Saya dengan

rincian sebagai berikut :

Nama : Suci Amalia

NIM : 11150150000083

Jurusan : Pendidikan IPS

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat

Kepatuhan Penyampaian SPT (Studi Kasus Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Maka Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu mengisi

lampiran berupa Kuesioner yang nantinya akan dapat membantu Saya dalam

penyelesaian skripsi ini.

Sudilah kiranya Bapak/Ibu dapat membantu mengisi kuesioner ini dengan

keadaan sebenar-benarnya, agar data yang ada dapat dijadikan informasi yang

bermanfaat dan dapat membantu skripsi Saya

Semua data yang Kami peroleh hanya digunakan untuk kepentingan

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Kami tidak akan

mempublikasinnya.

Demikialah surat pengantar ini, besar harapan agar Bapak/Ibu dapat

membantu Saya dalam penyelesaian tugas akhir ini. Atas perhatian dan

kerjasamanya Saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Suci Amalia

LEMBAR KUESIONER

A.IDENTITAS RESPONDEN

Tulislah identitas Bapak/ Ibu dengan memberikan tanda cheklist ()pada kolom

dibawah ini.

1. Nama :

2. Jenis Kelamin : □ Laki-laki / □ Perempuan

3. Usia : □25-35thn □36-45thn □46-55thn □>56thn

4. Dosen Program Studi :

Petunjuk Pengisian :

Pilihlah salah satu alternatif jawabanpada kolom yang disediakan dengan

memberikan tandachek list( √ ).

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Angket Kesadaran Wajib Pajak (X)

No Pernyataan SS S TS STS

1. Pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan besar

penghasilan wajib pajak

2. Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap


3. Saya memahami cara pembayaran pajak dapat dilakukan

dengan dua metode yaitu Online Banking dan setor

langsung

4. Saya mengetahui batas pelaporan surat pemberitahuan

(SPT) Tahunan bagi wajib pajak pribadi

Angket Kepatuhan Wajib Pajak menyampaikan SPT (Y)

No Pernyataan SS S TS STS

1. Wajib pajak harus mampu melakukan perhitungan pajak

sendiri dengan benar

2. Saya selalu tepat waktu dalam melapor dan

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

3. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) memberikan

perhatian dan peduli terhadap masalah yang dialami oleh

wajib pajak terkait dengan pembayaran pajak

4. Fasilitas yang disediakan KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

kurang tersedia dengan baik

5. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) bersikap ramah

dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak

6. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tidak pernah

membantu kesulitan yang dihadapi wajib pajak

7. Saya mengetahui jumlah denda keterlambatan pelaporan

5. Sumber dana terbesar bagi Negara bukan dari pajak

6. Wajib pajak harus tetap membayar pajak meski kondisi

keuangan kurang baik

7. Saya mengetahui tempat untuk membayar pajak

8. Saya kurang memahami cara membayar pajak

9. Saya tidak mengetahui cara menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak pribadi

dengan benar

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak pribadi

8. Saya hampir tidak pernah menghitung pajak sendiri

9. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tidak melayani

wajib pajak dengan baik

10. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) cepat tanggap

dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi

wajib pajak

11. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) kurang

memperdulikan masalah kewajiban perpajakan yang

dihadapi oleh wajib pajak

12. Saya selalu membutuhkan Petugas KPP (Kantor

Pelayanan Pajak) dalam melapor dan menyampaikan

Surat Pemberitahuan (SPT)

13. Saya merasa nyaman dengan fasilitas fisik (Ruang tunggu,

tempat parkir, formulir dll) yang disediakan oleh KPP

(Kantor Pelayanan Pajak)

14. Pendidikan yang tinggi tidak meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak

15. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tidak memahami

Peraturan Perpajakan yang berlaku

16. Saya keberatan dengan adanya denda Rp. 100.000,- untuk

keterlambatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Lampiran 2

HASIL UJI VALIDITAS

Hasil Uji Validitas Variabel X (Kesadaran Wajib Pajak)

Item

Pertanyaan

r hitung r tabel Keterangan Indikator

Kesadaran Wajib Pajak

(X)





4. 0.555 0.444 Valid Kondisi keuangan wajib

pajak







8. 0.293 0.444 Tidak valid Kondisi keuangan wajib

pajak








14. 0.058 0.444 Tidak valid Kondisi keuangan wajib

pajak








19. 0.558 0.444 Valid Kondisi keuangan wajib

pajak












Kuesioner Validitas Variabel X (Kesadaran Wajib Pajak)

No Pernyataan Indikator Keterangan

1. Pajak berfungsi sebagai sumber dana

bagi Negara untuk membiayai

pengeluaran rutin

Persepsi Wajib Pajak Tidak Valid

2. Pajak yang dikenakan sudah sesuai

dengan besar penghasilan wajib pajak

Persepsi Wajib Pajak Valid

3. Saya mengetahui kewajiban yang

harus dipenuhi sebagai wajib pajak

Tingkat Pengetahuan dalam


Tidak Valid

4. Kondisi keuangan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak

Kondisi Keuangan Wajib

Pajak

Valid

5. Saya tidak mengetahui tempat untuk

membayar pajak



Tidak valid

6. Saya memahami cara pembayaran

pajak dapat dilakukan dengan dua

metode yaitu Online Banking dan setor

langsung



Valid

7. Saya mengetahui tata cara

menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT) sesuai dengan peraturan yang

berlaku



Tidak valid

8. Saya tidak membayar pajak jika

kondisi keuangan saya sedang tidak

baik

Kondisi keuangan wajib

pajak

Tidak valid

9. Saya mengetahui batas pelaporan surat

pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi

wajib pajak pribadi



Valid

10. Sumber dana terbesar bagi Negara

bukan dari pajak

Persepsi wajib pajak Valid

11. Pajak berfungsi sebagai alat untuk

mengatur kebijakan dibidang sosial

dan ekonomi

Persepsi wajib pajak Tidak Valid

12. Pengenaan pajak tidak sesuai dengan

kemampuan saya


13. Jika saya tidak membayar pajak maka

saya akan dikenakan denda



Tidak Valid

14. Kondisi keuangan wajib pajak yang

baik tidak mempengaruhi kepatuhan

membayar pajak


pajak

Tidak Valid

15. Saya tidak mengetahui cara

melaporkan Surat Pemberitahuan

(SPT) Tahunan wajib pajak pribadi



Tidak Valid

16. Saya tidak memahami Ketentuan

Umum Perpajakan (KUP) yang



Tidak Valid

berlaku saat ini

17. Saya memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) dan saya sadar saya

wajib membayar pajak



Tidak Valid

18. Pajak tidak berfungsi sebagai pengatur

kebijakan pemerintah dibidang sosial

dan ekonomi


19. Wajib pajak harus tetap membayar

pajak meski kondisi keuangan kurang

baik


pajak

Valid

20. Saya mengetahui tempat untuk

membayar pajak



Valid

21. Saya kurang memahami cara

membayar pajak



Valid

22. Pengenaan pajak secara umum sudah

merata

Persepsi wajib pajak Tidak valid

23. saya kurang memahami denda yang

dikenakan kepada wajib pajak jika

tidak membayar pajak



Tidak Valid

24. Saya tidak mengetahui cara

menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT) Tahunan wajib pajak pribadi

dengan benar



Valid

25. Saya memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) hanya sebatas

administrasi perkantoran dan tidak

terlalu paham kaitannya dengan

membayar pajak



Tidak Valid

Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kepatuhan Penyampaian SPT)

Item

Pertanyaan

r hitung r tabel Keterangan Indikator kepatuhan (Y)


assesment dan ketetapan membayar

pajak



pajak



5. 0.359 0.444 Tidak Valid Pemahaman tentang sistem self


pajak


7. 0.266 0.444 Tidak Valid Kualitas pelayanan

8. 0.407 0.444 Tidak Valid Tingkat pendidikan


10. 0.397 0.444 Tidak Valid Persepsi wajib pajak tentang sanksi

perpajakan

11. 0.597 0.444 Valid Persepsi wajib pajak tentang sanksi

perpajakan



pajak

13. 0.146 0.444 Tidak valid Persepsi wajib pajak tentang sanksi

perpajakan




17. 0.281 0.444 Tidak valid Pemahaman tentang sistem self


pajak


19. 0.341 0.444 Tidak valid Persepsi wajib pajak tentang sanksi

perpajakan



pajak


22. 0.554 0.444 Valid Tingkat pendidikan


24. 0.796 0.444 Valid Persepsi wajib pajak terhadap sanksi

perpajakan


Kuesioner Validitas Variabel Y (Kepatuhan)

No Pernyataan Indikator Keterangan

1. Wajib pajak harus mampu melakukan

perhitungan pajak sendiri dengan benar

Pemahaman tentang sistem self assesment

dan ketetapan membayar pajak

Valid

2. Saya selalu tepat waktu dalam melapor dan

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Tahunan

Pemahaman tentang sistem self


pajak

Valid

3. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

memberikan perhatian dan peduli terhadap

masalah yang dialami oleh wajib pajak

terkait dengan pembayaran pajak

Kualitas pelayanan Valid

4. Fasilitas yang disediakan KPP (Kantor

Pelayanan Pajak) kurang tersedia dengan

baik


5. Saya selalu melakukan penyetoran pajak

sendiri



pajak

Tidak valid


bersikap ramah dan sopan dalam melayani

setiap wajib pajak



sangat mengerti dan paham tentang

Peraturan Perpajakan dan ahli dalam bidang

tugasnya

Kualitas pelayanan Tidak Valid

8. Rendahnya tingkat pendidikan wajib pajak

tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak

Tingkat pendidikan Tidak Valid


tidak pernah membantu kesulitan yang


dihadapi wajib pajak

10. Sanksi pidana yang dikenakan bagi

pelanggar aturan pajak cukup berat

Persepsi wajib pajak terhadap sanksi

perpajakan

Tidak valid

11. Saya mengetahui jumlah denda

keterlambatan pelaporan Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak

pribadi


perpajakan

Valid

12. Saya hampir tidak pernah menghitung pajak

sendiri



pajak

Valid

13. Saya pernah mendapatkan sanksi atas

pelanggaran perpajakan yang saya lakukan


perpajakan

Tidak valid

14. Pendidikan yang rendah menyebabkan

kepatuhan membayar pajak rendah juga

karena wajib pajak kurang mengerti tentang

perpajakan

Tingkat pendidikan Tidak valid


tidak melayani wajib pajak dengan baik



cepat tanggap dalam membantu

menyelesaikan persoalan yang dihadapi

wajib pajak


17. Saya selalu dibantu pihak lain dalam

menyetorkan pajak



pajak

Tidak Valid


kurang memperdulikan masalah kewajiban

perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak


19. Saya tidak setuju dengan adanya sanksi

pidana dalam perpajakan


perpajakan

Tidak valid

20. Saya selalu membutuhkan Petugas KPP

(Kantor Pelayanan Pajak) dalam melapor

dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT)



pajak

Valid

21. Saya merasa nyaman dengan fasilitas fisik

(Ruang tunggu, tempat parkir, formulir dll)

yang disediakan oleh KPP (Kantor

Pelayanan Pajak)


22. Pendidikan yang tinggi tidak meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak

Tingkat pendidikan Valid


tidak memahami Peraturan Perpajakan yang

berlaku


24. Saya keberatan dengan adanya denda Rp.

100.000,- untuk keterlambatan Pelaporan

Surat Pemberitahuan (SPT)


perpajakan

Valid

25. Tingkat pendidikan wajib pajak yang tinggi

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak

Tingkat pendidikan Tidak valid

Lampiran 3

HASIL UJI RELIABILITAS

Reliabilitas Variabel X (Kesadaran Wajib Pajak)

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 20 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 20 100,0

a. Listwise deletion based on all variables

in the procedure.

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

item_2 26,30 6,853 ,653 ,778

item_4 26,20 6,905 ,596 ,784

item_6 26,40 7,621 ,386 ,808

item_9 26,35 6,976 ,631 ,781

item_10 26,55 7,418 ,346 ,816

item_19 26,25 7,250 ,467 ,800

item_20 26,15 6,766 ,651 ,777

item_21 26,50 6,474 ,540 ,793

item_24 26,50 7,526 ,372 ,810

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,813 9

Reliabilitas Variabel Y (Kepatuhan Penyampaian SPT)

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 20 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 20 100,0

a. Listwise deletion based on all variables

in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,901 16

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

item_1 44,90 48,095 ,743 ,888

item_2 44,55 52,261 ,511 ,897

item_3 44,65 48,976 ,686 ,890

item_4 44,60 50,358 ,544 ,896

item_6 44,75 53,039 ,468 ,898

item_9 44,50 51,526 ,649 ,893

item_11 44,80 51,011 ,580 ,895

item_12 44,95 53,629 ,370 ,901

item_15 44,90 49,779 ,718 ,890

item_16 44,50 52,053 ,514 ,897

item_18 44,75 52,092 ,573 ,895

item_20 45,10 53,463 ,405 ,900

item_21 44,55 50,997 ,574 ,895

item_22 45,05 54,576 ,444 ,899

item_23 44,70 51,905 ,494 ,898

item_24 45,00 45,579 ,818 ,884

Lampiran 4

HASIL ANALISIS DATA

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize

d Residual

N 65

Normal Parametersa,b Mean 0E-7

Std. Deviation 5,00792962

Most Extreme

Differences

Absolute ,090

Positive ,090

Negative -,089

Kolmogorov-Smirnov Z ,723

Asymp. Sig. (2-tailed) ,673

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil P-Plot Uji Normalitas

Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

Kepatuhan

Levene

Statistic

df1 df2 Sig.

1,538 8 50 ,168

Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table

Sum of

Squares

df Mean

Square

F Sig.

Kepatuhan *

Kesadaran Wajib

Pajak

Between

Groups

(Combined) 379,681 14 27,120 ,979 ,487

Linearity 159,167 1 159,167 5,748 ,020

Deviation from

Linearity 220,514 13 16,963 ,613 ,832

Within Groups 1384,565 50 27,691

Total 1764,246 64

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 ,300a ,090 ,076 5,04752

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Hasil Uji t Parsial

Coefficientsa


Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 31,539 6,015 5,243 ,000

X ,515 ,206 ,300 2,499 ,015


Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficientsa


Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 31,539 6,015

5,243 ,000

X ,515 ,206 ,300 2,499 ,015


BIODATA PENULIS

Suci Amalia, lahir di Tegal pada tanggal 30 Juli 1998,

merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Mahfuri

dan Ibu Siti Winarni. Bertempat tinggal di Desa

Kambangan Rt 15/02 No 16 Kecamatan Lebaksiu

Kabupaten Tegal.

Pendidikan formal yang telah ditempuh: SD N Kambangan 02 (2003-2009), SMP

N 2 Lebaksiu (2009-2012), MA Ma’hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal

(2012-2015), dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015-2019).

Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kedua orang tua tercinta, keluarga besar

tersayang, kerabat serta sahabat-sahabat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

para pembaca dan semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun

orang lain.

pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat...

Documents