pengaruh korupsi dan pendapatan nasional terhadap

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 157

Pengaruh Korupsi dan Pendapatan Nasionalterhadap Pembangunan Ekonomi

di Negara-negara Islam

Andri Martiana*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

e-mail: [email protected]

AbstractEconomic development was an attempt by the state to improve the welfare of

people in the entire region. Some effort of this development are the expansion of theeconomic base with diversification of agriculture, the development of production ofextractive (mining, forestry) development of secondary industry (manufacturing andconstruction) and the activities of the tertiary sector (services) as well as the creation ofproductive employment in the fields of widespread activity.There are some fundamentalissues in economic development, some of which are problems of corruption and economicgrowth as an increased ability to produce goods and services in various fields. Thisstudy aimed to analyze the effects of corruption and the national income to economicdevelopment in the Islamic countries. The study was conducted in Islamic countrieswho are members of the Organization of Islamic Conference (OIC) to take a sample of52 countries members of the Organization of Islamic Conference (OIC) which wasanalyzed by quantitative approach using a multiple linear regression analysis. Fromthe analysis, discussion and hypothesis testing using corruption and national incomevariables as independent variables, and economic development as the dependent variable,the results of studies showed that the corruption variables have positive and significantinfluence amounted to 42.1% of the economic development. National income variablehas a positive and significant effect of 0.5% on economic development. Variable

*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Tamantirto,Bantul, Tamantirto, Kasihan, Yogya, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183, Telp. +62 274387656

Teller

Typewriter

Available at : https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI http://dx.doi.org/10.21111/iej.v2i2.1388

Teller

Typewriter

Islamic Economics Journal158 |

Pengaruh Korupsi dan Pendapatan Nasional ...

corruption and national income together (simultaneously) has a positive and significantinfluence amounted to 33.0% of the variable economic development.

Keywords: Corruption, National Income, Economic Growth, EconomicDevelopment

AbstrakPembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayahnya. Usaha pembangunanini di antaranya mencakup perluasan dasar ekonomi dengan diversifikasi pertanian,pengembangan produksi ekstraktif (pertambangan, kehutanan) pengembangan industrisekunder (manufaktur dan konstruksi) dan kegiatan sektor tersier (jasa-jasa) sertapenciptaan lapangan kerja produktif di bidang-bidang kegiatan yang meluas. Terdapatbeberapa masalah mendasar dalam pembangunan ekonomi, beberapa di antaranyaadalah masalah korupsi dan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuanuntuk memproduksi barang dan jasa di berbagai bidang. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengaruh korupsi dan pendapatan nasional terhadap pembangunanekonomi di negara-negara Islam. Penelitian dilakukan pada negara-negara Islam yangtergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan mengambil sampel 52negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang dianalisis dengan pendekatankuantitatif menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Dari hasil analisis,pembahasan serta pengujian hipotesis dengan menggunakan variabel korupsi danpendapatan nasional sebagai variabel bebas, dan pembangunan ekonomi sebagaivariabel terikat, hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel korupsi mempunyaipengaruh yang positif dan signifikan sebesar 42.1% terhadap pembangunan ekonomi.Variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan sebesar0.5% terhadap pembangunan ekonomi. Variabel korupsi dan pendapatan nasionalsecara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikansebesar 33.0% terhadap variabel pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: Korupsi, Pendapatan Nasional, Pertumbuhan Ekonomi,Pembangunan Ekonomi

Pendahuluan

P embangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukannegara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayahnya. Pembangunan juga dapat diartikan

sebagai perubahan yang positif. Perubahan itu direncanakan danarahnya tertuju pada kemajuan.1

1 Gatot Supramono, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Cetakan pertama,(Bandung: PT ALUMNI 1997) hal. 1.

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 159

Andri Martiana

Usaha pembangunan ini di antaranya mencakup perluasandasar ekonomi dengan diversifikasi pertanian, pengembanganproduksi ekstraktif (pertambangan, kehutanan) pengembanganindustri sekunder (manufaktur dan konstruksi) dan kegiatan sektortersier (jasa-jasa) serta penciptaan lapangan kerja produktif dibidang-bidang kegiatan yang meluas.2

Dari data Human Development Index United NationsDevelopment Programme (UNDP) menyatakan bahwa 40 negarayang ada di dunia memiliki indeks pembangunan manusia yangrendah dimana 23 (57,5%) di antaranya adalah negara-negara Islam.Hal ini menjadi satu catatan tersendiri mengingat Islam sebagaiagama dengan misi rahmatan lil ‘Alamin telah memberikanperhatian besar terhadap pembangunan ekonomi pada negara.3

Islam sangat mendorong terciptanya lingkungan yangmendukung terciptanya masyarakat Islam yang bertujuanmencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial ekonomi. Salahsatu caranya adalah dengan menciptakan kondisi kesamarataandimana setiap orang (baik pria maupun wanita) dapat me-maksimalkan kapasitas intelektual mereka, melestarikan danmeningkatkan kesehatan mereka, dan secara aktif memberikankontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.Untuk tujuan ini, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sertakeadilan ekonomi dan sosial merupakan elemen dasar dalam sistemekonomi Islam dimana Islam telah memberikan pedoman yangrinci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.4

Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa untuk mencapaitujuan pembangunan ini terdapat beberapa permasalahan pokok,diantaranya adalah masalah pertumbuhan sebagai peningkatankemampuan berproduksi mengenai barang dan jasa di berbagaibidang yang semakin meluas.5 Untuk mengetahui pertumbuhanekonomi pada suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalyang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) atau Produk

2 Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar TeoriEkonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT PustakaLP3ES 1994), hal. xvii.

3 Q.S. Al-Qashash: 77.4 Askari dan Scheherazade. A Survey of Economic Development of OIC Countries,

Economic Development and Islamic Finance, 2013, hal. 300. disadur dari http://dx.doi.org/10.1596/978-0-8213-9953-8.

5 Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, .... hal. xvii.



Nasional Bruto (PNB). Dari data World Bank tahun 2016 disebutkanbahwa 15 dari 23 negara dengan penghasilan terendah adalahnegara-negara Islam. Berikut data pendapatan nasional negara-negara Islam anggota OKI:

Tabel 1.1Pendapatan Nasional Bruto (PNB) negara-negara Islam

anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Sumber: Data World Bank diolah

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari 56 negara-negaraIslam anggota OKI yang terdaftar di World Bank 59% di antaranyatermasuk negara dengan penghasilan rendah. Hal ini menjadi satucatatan tersendiri bagi negara-negara muslim untuk dapatmeningkatkan pendapatan nasionalnya guna mencapaikesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 161

Andri Martiana

Selain masalah pertumbuhan hal lain yang dapat meng-hambat proses pembangunan ekonomi adalah adanya praktekkorupsi dalam suatu pemerintahan. Hal ini sebagaimana dinyatakanoleh Myrdal bahwa korupsi merupakan hambatan besar bagipembangunan.6 Dimana tindakan ini dapat memantapkan danmemperbesar masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untukterjun di bidang usaha yang mengakibatkan kurang tumbuhnyapasaran nasional. Korupsi juga mempertajam permasalahanmasyarakat dimana kesatuan negara bertambah lemah, martabatpemerintah menjadi turun sehingga tendensi-tendensi itu mem-bahayakan stabilitas politik. Di samping itu korupsi juga meng-akibatkan turunnya disiplin sosial dengan adanya uang suap yangbisa dianggap sebagai semir pelicin salah satunya dalam layananadministrasi. Padahal, dana yang telah dikorupsi tersebut dapatdisalurkan dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan proyekpembangunan yang membutuhkan, dimana tentu hasilnya akanmenambah tingkat kesejahteraan masyarakat.7

Terkait dengan korupsi pada negara-negara di dunia, dataTransparency International menyatakan bahwa tujuh negara denganindeks persepsi korupsi terendah (yang berarti merupakan negaraterkorup) di dunia adalah negara-negara Islam. Hal ini menjadihal yang sangat ironis mengingat Islam merupakan negara yangsangat tegas terhadap tindakan korupsi sebagaimana dinyatakandalam firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 188:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagianyang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada hartabenda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahalkamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188)

6 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional danInternasional, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2005), hal. 22.

7 Gatot Supramono, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Cetakan pertama,(Bandung: PT ALUMNI 1997) hal. 3-4.



Korupsi sebagaimana tersebut dalam ayat di atas dapatdimasukkan dalam kategori kasus memakan harta orang laindengan jalan yang bathil, dimana praktek tersebut dilarang karenadapat merugikan orang lain. Pemberantasan korupsi dalam Islamdapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan dalamakuntabilitas transenden serta pembangunan karakter melaluilatihan moral kebajikan dan menghindari tindak kejahatan dalamsetiap aspek kehidupan.8 Korupsi juga merupakan tindakpelanggaran peradilan yang memiliki dampak negatif terhadapkepercayaan sosial.9 Jong-Sung You menambahkan bahwa denganmenurunnya kepercayaan sosial, biaya transaksi lebih tinggi danhal tersebut menjadikan sulitnya mengatasi berbagai masalahtindakan kolektif. Menurut Chapra, keadilan sosial merupakan halpokok dalam konsep pembangunan dalam Islam dimana keadilansosial ini mencakup transparansi, distribusi kekayaan yang merata,penyediaan kebutuhan dasar, dan perlindungan bagi pihak yanglemah terhadap eksploitasi ekonomi oleh pihak yang kuat.10

Faktor mental yang tidak sehat merupakan faktor yangpaling dominan di antara faktor-faktor lainnya yang mendorongperbuatan korupsi. Pada umumnya tindak pidana korupsi dilaku-kan oleh pegawai negeri dengan sangat rapih dan dengan matarantai yang sangat kuat. Perbuatan korupsi sangat merugikankeuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunannasional. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang tidakbermoral dan menunjukkan akhlak yang rendah.11

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telahdiuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisispengaruh korupsi dan pendapatan nasional terhadap pem-bangunan ekonomi di negara-negara Islam pada tahun 2014.

8 Iqbal dan Lewis. Governance and Corruption: Can Islamic Societies and The WestLearn Each Other?. The American Journal of Islamic Sciences, 19: 2. hal. 1.

9 Jong-Sung You, Corruption as Injustice. California: Delivered at The 2007 AnnualMeeting of The American Political Science Association. hal. 28-29.

10 Chapra, M. Umer.. Islam and Economic Development, A Strategy for Developmentwith Justice and Stability. (Pakistan: Islamic Research Institute Press Islamabad 1993). Pp.133-154.

11 Djoko Prakoso, dkk, Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakannegara, cetakan pertama, (Jakarta: PT Bina Aksara 1987), hal. 427.

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 163

Andri Martiana

Pembangunan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi terkadang disalahartikansebagai pertumbuhan ekonomi. Hagen dalam bukunya TheEconomics of Development menyatakan bahwa istilah pertumbuhanekonomi dan pembangunan ekonomi tidaklah sama. Pertumbuhanekonomi dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang berkelanjutandari pendapatan per kapita melalui peningkatan tehnik produksidalam suatu negara. Sedangkan pembangunan ekonomi meliputiberbagai perubahan ekonomi yang mengiringi pertumbuhanekonomi tersebut.12

Menurut Harrison, definisi pembangunan jauh lebih luasdari sekedar dimensi produktifitas eksistensi manusia. Hal ini jugamencakup dimensi sosial, terutama kesehatan, pendidikan, dankesejahteraan. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawabutama untuk kemajuan di sektor ini, dan, seperti dengan kemajuanekonomi, inovasi dan kreativitas merupakan akar dari kemajuansosial.13 Orang-orang yang memahami kebijakan yang memperluasdan meningkatkan pelayanan sosial yang demikian sebandingdengan dampak pembangunan mereka kepada pengusahaindustri, seperti perencana sektor publik, administrator, teknisi,dan pekerja kerah biru dengan rekan-rekan sektor swasta mereka.

Fenomena Perekonomian di Masyarakat Negara-negaraBerkembang

Perekonomian menjadi salah satu masalah krusial padanegara-negara berkembang. Tingkat hidup dan mutu kehidupanyang rendah, lagipula seakan-akan terbelenggu dalam keadaanterkekang dan daya beli yang rendah menjadi kendala terhadapkemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakuppangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Halitu masih dipertajam oleh pertambahan penduduk dan angkatankerja yang tidak terampil, sehingga di sejumlah negara berkembangsebagian besar penduduknya berada dalam keadaan yang ditandaioleh “kemiskinan masal” (mass poverty).

12 Everett E Hagen, The Economics of Development, Fourth Edition. (USA: IRWINHomewood 1986.), hal 127.

13 Lawrence E Harrison, Development and Underdevelopment, The Political Economyof Inequality Edited by Mitchell A Seligson and John Passe-Smith, (USA: Lynne RiennerPublishers, Inc 1993), hal. 175.



Gejala pengangguran yang terselubung yaitu disguishedunemployment di daerah pedesaan dan urban underemployment dilingkungan kota. Satu sama lain sebagai akibat kurang tersedianyalapangan kerja yang produktif penuh (yang membawa hasil kerjadan nafkah mata pencaharian yang memadai untuk memenuhikebutuhan dasar).

Masalah urbanisasi dan golongan “informal” ialah bahwasebagian golongan tenaga kerja di antara penduduk desa mengalirke kawasan kota (rural-urban migration). Sebagian besar jumlahtenaga kerja itu tidak terampil dan tidak mendapat pekerjaan yangsepenuhnya produktif, bahkan tidak ada kepastian mengenai jenispekerjaan sehari-hari. Mereka lazimnya kini dianggap sebagaigolongan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang bersifat“informal” ataupun dengan pendek sebagai “golongan informal”.14

Kebanyakan negara berkembang mempunyai struktur dancorak suatu “ekonomi terbuka” (open economy): senantiasadirasakan pengaruh hubungan timbal-balik antara serangkaianfaktor eksternal dalam lalu-lintas ekonomi internasional (khusus-nya perdagangan dan pembayaran internasional) dan kekuatanataupun kelemahan yang terkandung dalam masyarakat sendiri.Perdagangan internasional dan lalu-lintas modal sangat mem-pengaruhi pendapatan nasional, penerimaan pemerintah, danpenerimaan devisa.

Usaha pembangunan dan perubahan struktural mencakupperluasan dasar ekonomi dengan diversifikasi pertanian,pengembangan produksi ekstraktif (pertambangan, kehutanan)pengembangan industri sekunder (manufaktur dan konstruksi)dan kegiatan sektor tersier (jasa-jasa) serta penciptaan lapangankerja produktif di bidang-bidang kegiatan yang meluas.

Permasalahan dalam Pembangunan

Kerangka acuan untuk memantau, mengkaji, dan menilaiusaha pembangunan secara konsisten dalam perjalanan waktumeliputi empat segi permasalahan pokok:- Pertumbuhan sebagai peningkatan kemampuan berproduksi

mengenai barang dan jasa di berbagai bidang yang semakinmeluas;

14 Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, .... hal. xvi.

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 165

Andri Martiana

- Lapangan kerja yang bersifat produktif penuh;- Lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional;- Kestabilan dalam perkembangan harga dalam negeri

(pengendalian inflasi).

Pendidikan dan Pembangunan

Telaah mengenai peran pendidikan dan pembangunanbiasanya berpangkal pada saran pendapat bahwa pendidikanmerupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia.Melalui pendidikan warga masyarakat mendapat kesempatanuntuk membina kemampuannya dan mengatur kehidupannyasecara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pen-didikkan berarti membuka kesempatan ekonomis untuk meng-upayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat.Satu sama lain akan mendukung terlaksananya pemerataanpendapatan masyarakat.15

Pembinaan mutu sumber daya manusia dalam rangkapembangunan ekonomi harus diartikan sebagai usaha untukmeningkatkan dan meluaskan keterampilan teknis, keahlianprofesional, dan kecerdasan akademis (technical skills, professionalexpertise and academic qualities) dalam kehidupan masyarakatsecara menyeluruh.16

Kesehatan Rakyat dan Pembangunan

Bidang kesehatan termasuk salah satu kategori prioritasekonomi yang utama dan merupakan unsur pokok dalam kualitassumber daya manusia. Masalahnya berkisar pada hubungantimbal-balik antara kesehatan rakyat dan proses pembangunan.Oleh WHO (World Health Organization) diungkapkan bahwapaham kesehatan menyangkut keadaan yang pada umumnyamenunjukkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Pengertiandemikian harus dianggap terlalu luas, oleh karena dalam per-kembangannya sulit sekali untuk diamati dan dipantau dengantolak ukur-tolak ukur yang agak pasti. Dalam pandangan umum,biasanya kesehatan diartikan sebagai keadaan dimana tidak dialamipenyakit yang bersifat kronis yang cenderung meluas dan dimana

15 Ibid, hal. 214.16 Ibid, hal. 215.



cacat tubuh maupun cacat jiwa hanya diderita dalam kalanganterbatas.

Sebab-musabab bagi penyakit-penyakit menular yangbersifat kronis maupun bagi kematian pprematur di antaragolongan usia muda dapat dibagikan dalam empat kategori:1. Faktor demografis2. Kekurangan gizi (malnutrition)3. Lingkungan hidup yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi;4. Kurang tersedianya jaringan pelayanan kesehatan, baik secara

kuantitatif maupun dalam arti kualitatif.17

Korupsi

Kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin: ‘Corruptie’ yangberarti penyuapan, perusakan moral, perbuatan yang tidak beresdalam jawatan, pemalsuan dan sebagainya. (Ensiklopedia Indonesia,NV Penerbitan W. Van Hoeve Bandung’s –Graven-hage) Dalamkamus umum Bahasa Indonesia, kata “korupsi” diartikan sebagaiperbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uangsogok dan sebagainya18

Dari segi semantik, kata “korupsi” berasal dari bahasaInggris Corrupt, dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaituCom yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecahatau jebol. Secara istilah bisa diartikan sebagai suatu tindakan yangtidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanyasuatu pemberian. Pada prakteknya, korupsi dapat dilihat sebagaipenerimaan uang yang berhubungan dengan jabatan tanpa tercatatdalam administrasi. Berbagai kamus bahasa Indonesia meng-isyaratkan korupsi dengan sangat sederhana, yakni tindakan atauperbuatan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum dan atauaparat negara untuk kepentingan pribadi dengan memperkaya dirisehingga menyebabkan kerugian pada negara.19

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal darikata “corruptio” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan ataukebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan

17 Ibid, hal. 221.18 Djoko Prakoso, dkk. Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan

negara, cetakan pertama, (Jakarta: PT Bina Aksara 1987), hal. 427.19 Ibnu Santoso, Memburu tikus-tikus Otonom, Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi,

Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media 2011), hal. 5-6.

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 167

Andri Martiana

atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya,istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagainegara, termasuk bahasa Indonesia. istilah korupsi sering dikaitkandengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidangkeuangan.20

Ciri-ciri Korupsi

Menurut Santoso (2011: 8-9) tindakan korupsi memiliki cirikhas di antaranya sebagai berikut:a. Dilakukan secara berjamaah lebih dari seorang.b. Tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri, birokrat atau aparat

negara saja, pihak organisasi swastapun bisa terjangkit penyakitini.

c. Korupsi tidak selalu dalam bentuk uang tunai, namun dapatberupa tip, “sogokan”, suap-menyuap, uang dengar, salamtempel, atau dalam bentuk benda, barang tertentu.

d. Biasanya tidak transpararan, kecuali yang telah membudaya.e. Melibatkan elemen kewajiban dan simbiosis mutualisme

kepentingan berbagai pihak terkait.f. Tindak pidana ini selalu merugikan baik pada badan publik,

masyarakat umum maupun negara.g. Korupsi pasti menyimpang dari norma-norma tugas, kewajiban

dan pertanggungjawaban dalam tatanan sosial.21

Syed Hussein Alatas menambahkan beberapa ciri darikorupsi, yaitu (Danil, 2012: 7-8):a. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya

berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan ber-lindung di balik pembenaran hukum;

b. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang mengingin-kan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka mampuuntuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;

c. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;d. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;e. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang

kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.22

20 Elwi Danil, KORUPSI, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Cetakankedua. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2012), hal. 3.

21 Ibnu Santoso, Memburu tikus-tikus Otonom.... hal. 8-9.22 Elwi Danil, KORUPSI...... hal. 7-8.



Bentuk dan Pola Korupsi

Bentuk dan pola korupsi yang biasa dilakukan di antaranyaadalah sebagai berikut:1. Merugikan keuangan negara.2. Tindak suap-menyuap3. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang.4. Pemerasan.5. Kecurangan kontraktor.6. Pengadaan (kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan

barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atauperusahaan.

7. Gratifikasi (pemberian hadiah).23

Benveniste memberikan pemahaman terhadap korupsi atasempat jenis24

a . Discretionery corruption, yakni korupsi yang dilakukan karenaadanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipuntampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapatditerima oleh anggota organisasi.

b. Illegal corruption, yakni suatu jenis tindakan yang bermaksudmengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan,dan regulasi tertentu.

c. Mercenery corruption, yakni jenis tindak pidana korupsi yangdimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melaluipenyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

d. Ideological corruption, yakni jenis korupsi illegal maupundiscretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuankelompok.

Akibat Korupsi

Menurut Andi hamzah25 sebagaimana disadur oleh Prakoso(1987: 395-396), korupsi membawa akibat negatif26 antara lain:1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah

yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidangusaha dan mengenai kurang tumbuhnya perasaan nasional.

23 Ibnu Santoso, Memburu tikus-tikus Otonom.... hal. 23-47.24 Elwi Danil, KORUPSI...... hal. 10-12.25 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan

Internasional, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2005).26 Djoko Prakoso, dkk. Kejahatan-kejahatan ........ hal. 395-396.

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 169

Andri Martiana

2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedangbersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Jugakarena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itumembahayakan stabilitas politik.

3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suapitu tidak hanya memperlancar prosedur administrasi tetapibiasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memper-lambat proses administrasi agar dengan demikian dapatmenerima uang suap. Di samping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit ataudiperlambat karena alasan-alasan yang sama. Korupsi padaumumnya mengakibatkan disiplin yang rendah, merugikanmasyarakat dan menurunkan wibawa pemerintah.

Lebih spesifik lagi, Prakoso menyatakan bahwa korupsidapat berakibat negatif terhadap pembangunan nasional27 yangdapat ditinjau dari beberapa segi yaitu:

- Ditinjau dari segi politik1. Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah

Suatu pemerintah dimana pejabat-pejabatnya hanya korup akanmengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintahtersebut. Suatu negara yang memberikan bantuan ekonomikepada negara yang pejabat-pejabatnya banyak yang korupsehingga bantuan tersebut tidak memenuhi sarananya sepertiapa yang diharapkan oleh negara yang memberikan bantuantadi, bisa menyebabkan pemberian bantuan selanjutnya akanterhambat, yang mengakibatkan pembangunan ekonominasional menjadi macet dan terlantar sehingga mengganggustabilitas perekonomian negara di samping mengganggustabilitas politik. Akibat korupsi maka negara yang memberibantuan tidak bergairah lagi untuk melanjutkan bantuannya.

2. Kurangnya kewibawaan pemerintahAkibat lain dari korupsi ialah kurangnya wibawa pemerintahdimana anggota masyarakat bersifat apatis terhadap segalaanjuran-anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat-sifat yangdemikian ini jelas bahwa ketahanan nasional akan rapuh karenaanggota masyarakat merasa dirinya tidak ikut bertanggungjawab dalam keutuhan nasional atau negara. dalam situasimasyarakat yang demikian ini akan dapat dimanfaatkan oleh

27 Ibid, hal. 399-406.



lawan-lawan politik atau pihak ketiga lain yang tidak ber-tanggung jawab untuk merongrong kewibawaan pemerintah.

- Ditinjau dari segi ekonomi1. Pengaruh terhadap pendapatan negara

Pendapatan negara diperoleh antara lain dari sektor pungutanbea masuk dan bea keluar serta penerimaan pajak. Penerimaanatas dua faktor ini digunakan untuk menunjang pembangunandan pembinaan bangsa. Pendapatan negara dapat berkurangapabila pungutan bea masuk dan bea keluar dan penerimaanpajak tidak dapat diselamatkan karena adanya penyelundupandan penyelewengan pajak-pajak negara oleh oknum-oknum padakedua sektor tersebut salah satunya dengan adanya korupsi.

2. Kebijaksanaan bidang perkreditanAdanya korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit dapatmengakibatkan pemberian kredit yang tidak adil yangmenimbulkan kegiatan investasi yang tidak merata.

- Ditinjau dari segi HANKAMNASKepekaan security dan inteligence sangat dibutuhkan demi

kestabilan dan ketahanan nasional dimana kepekaan ini harusdimiliki oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi hal ini akan bisaberkurang kegiatannya dan kepekaannya jika masyarakat itu bisaterpengaruh oleh uang atau materi lain untuk melalaikankewajibannya.

- Ditinjau dari segi mentalSesuatu yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa korupsi

dapat merusak mental pejabat pemerintah. Segala sesuatu akandilihat dari kacamata materi saja sehingga lupa akan tugasnyasebagai pejabat pemerintah. Pejabat-pejabat yang bermentalkorupsi berpikir dalam hatinya mengenai apa yang bisa diambilnegara dan bangsa ini. Sesuatu hal yang sangat berbahaya lagiadalah jika sampai generasi muda pada suatu negara menontohsifat korupsi yang berjangkit dalam masyarakat. Jika hal ini terjadimaka cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmurakan semakin jauh dan tipis untuk dapat tercapai.

- Ditinjau dari segi hukumJika hukum dan keadilan pada suatu negara sudah dapat

diperjual-belikan, maka hal tersebut menyebabkan pembangunandan pembinaan hukum nasional akan terhambat. Hal ini

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 171

Andri Martiana

dikarenakan mental dan karakter para pejabat hukum merupakanfaktor utama bagi pembinaan hukum nasional dan masyarakatadil dan makmur.

Santoso menambahkan bahwa korupsi dapat memberikandampak negatif28 diantaranya adalah:a. Penegakan hukum dan pelayanan masyarakat yang timpang.b. Terhambatnya pembangunan

Pembangunan di segala bidang terbengkalai jika para koruptordibiarkan mencuri anggaran untuk pembangunan. Kegiatanyang mestinya cukup guna membangun fisik dengan kualitasserta kuantitas memadai menjadi terhambat dengan adanyatindak korupsi ini.

c. Matinya demokrasiHal ini salah satunya adalah dengan adanya praktek moneypolitic dalam proses pemilihan wakil rakyat pemangkukebijakan.

d. Ekonomi yang carut-marute. Keresahan, ketidakadilan, dan prestasi yang percuma.

Usaha Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Koentjaraningrat memandang korupsi sebagai salah satukelemahan pembangunan di mana untuk menanggulanginya bisadilaksanakan empat hal yaitu:1. Dengan memberi contoh yang baik;2. Dengan memberi perangsang-perangsang yang cocok;3. Dengan persuasi dan penerangan; dan4. Dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi yang baru

untuk masa yang akan datang sejak kecil dalam kalangankeluarga29

Agar supaya pencegahan dan pemberantasan korupsimemperoleh hasil guna, Prakoso berpendapat bahwa perlu diambillangkah-langkah30 berikut:1. Dalam menunjuk atau mengangkat pegawai negeri untuk

menduduki jabatan posisi kunci perlu dilakukan secara selektifsalah satunya dengan memperhatikan persyaratan adanya

28 Ibnu Santoso, Memburu tikus-tikus Otonom.... hal. 11-22.29 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi ....... hal. 22-23.30 Djoko Prakoso, dkk. Kejahatan-kejahatan ........ hal. 427-429.



mental yang sehat serta mempunyai rasa tanggung jawab yangtinggi terhadap kelangsungan Pembangunan Nasional.

2. Perlu adanya peningkatan fungsi pengawasan dan tata kelolakeuangan/kekayaan negara yang dilakukan secara konsepsionaldan terpadu agar tidak memberi peluang terjadinya kebocoran-kebocoran yang merangsang dilakukannya perbuatan korupsi.

3. Perlu dibentuk suatu badan khusus dalam rangka tindak pidanaserta usaha mengembalikan kerugian-kerugian negara yangditimbulkan akibat perbuatan korupsi.

4. Penjatuhan tindak pidana korupsi, di samping harus dapatmenimbulkan rasa jera pada pelakunya (terpidana), juga harusdapat memberi dampak yang lebih jauh yaitu berkembangnyasanksi sosial dan sanksi moral, sehingga timbul rasa malu dantakut melakukan perbuatan korupsi.

5. Meningkatkan gaji/pendapatan pegawai pemerintahan gunamencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

6. Memberi penerangan dan penyuluhan hukum kepada wargamasyarakat sehingga menyadari akan bahayanya akibatperbuatan korupsi bagi kelangsungan pembangunan nasional,dan dengan maksud agar warga masyarakat turut pulamembantu dan berpartisipasi dalam rangka pemberantasan danpencegahan korupsi melalui saluran hukum.

Gunner Myrdal juga menerangkan bahwa jalan untukmemberantas korupsi di negara-negara berkembang ialah:1. Menaikkan gaji pegawai rendah (dan menengah);2. Menaikkan moral pegawai tinggi;3. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau legal.31

Pendapatan Nasional

Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negarasalah satunya adalah dengan melihat pendapatan nasional negaratersebut. Pendapatan nasional suatu negara dapat diukur dariProduk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. PDB mengukurdua hal sekaligus, yaitu pendapatan total semua orang dalamperekonomian dan jumlah pembelanjaan untuk membbeli barangdan jasa hasil dari perekonomian.32

31 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi ....... hal. 247.32 Gregory Mankiw, dkk.. Pengantar Ekonomi Makro, Principles of Economics, an

Asian Edition-Volume 2. (Jakarta: Salemba Empat 2013), hal. 4.

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 173

Andri Martiana

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Mankiw adalahnilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi disuatu negara pada periode tertentu.33 (Mankiw, dkk: 6) komponen-komponen PDB (yang dilambangkan dengan Y)dari segala jenispembelanjaan yaitu konsumsi (C), Investasi (I), belanja pemerintah(G), dan ekspor neto (NX). Adapun persamaannya dapat ditulis:

Y = C+I+G+NXKeterangan:Konsumsi : pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah

tangga dengan pengeualian pembelianrumah baru.

Investasi : pengeluaran untuk peralatan modal, per-sediaan, dan bangunan atau struktur, ter-masuk belanja rumah tangga untuk rumahbaru.

BelanjaPemerintah : pembelanjaan untuk barang dan jasa yang

dilakukan oleh pemerintahEkspor neto : pembelian barang produksi domestik oleh

warga asing (ekspor) dikurangi denganpembelian barang asing oleh warga domes-tik (impor).

PDB tidak secara langsung mengukur hal-hal yang membuathidup berarti, namun PDB mengukur kemampuan seseorang untukmemperoleh sarana yang membuat hidup berarti.34 Sebagai contoh,PDB tidak mengukur kesehatan anak-anak kita, namun negaradengan PDB lebih tinggi dapat menyediakan layanan kesehatan yanglebih baik, PDB tidak mengukur mutu pendidikan, namun negaradengan PDB lebih tinggi dapat menyediakan sistem pendidikan yanglebih baik. PDB tidak mengukur keindahan puisi kita, namun negaradengan PDB lebih tinggi dapat lebih mampu mengajarkan wargamereka untuk membaca dan menikmati puisi. PDB tidak memper-hitungkan kecerdasan, integritas, keberanian, kebijaksanaan, ataubakti kita kepada negara, namun seluruh atribut terpuji ini lebihmudah ditanamkan apabila orang-orang tidak khawatir apabilamereka tidak dapat menikmati kebutuhan material.35

33 Ibid, hal. 10.34 Ibid, hal. 19.35 Ibid.



Beberapa jenis data makroekonomi dapat digunakan untukmenilai prestasi kegiatan perekonomian suatu negara yaitu:1. Pendapatan nasional2. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran3. Tingkat perubahan harga-harga4. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran

Pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksinegara yang dicapai dalam satu tahun tertentu atau perubahannyadari tahun ke tahun. Pendapatan nasional dapat diukur denganProduk Nasional Bruto dan Produk Domestik Bruto.36

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalampenelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama (H1)H1 Korupsi berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi

di negara-negara Islam.

Hipotesis kedua (H2)H2 Pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap pembangun-

an ekonomi di negara-negara Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimanaanalisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untukmenguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakanadalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasiyang dilakukan pihak lain dan telah pernah digunakan untukmenjawab permasalahan dan penelitian lain. Adapun data sekunderyang digunakan merupakan data kuantitatif (data berbentuk angkadan berdasarkan urutan waktu) dari korupsi, pendapan nasionaldan indeks pembangunan manusia pada tahun 2014.

Sifat data dalam penelitian ini adalah cross section datadengan mengambil 52 sampel data.. Kriteria sampel adalah negaraanggota OKI yang datanya ada pada transparency International danWorld Bank, pada tahun 2014. Rincian data yang digunakan dalampenelitian ini beserta sumbernya akan dijelaskan sebagai berikut:1. Data indeks persepsi korupsi / Corruption Perception Index (CPI)

yang diperoleh dari Transparency International, tahun 2014.

36 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi kedua, Cetakankesepuluh. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1999), hal. 18.

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 175

Andri Martiana

2. Data Produk Domestik Bruto / Gross Domestic Product (GDP)yang diperoleh dari World Bank, tahun 2014.

3. Data Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari UnitedNation Development Program (UNDP), tahun 2014.

4. Data negara-negara anggota OKI yang diperoleh dari OIC, tahun2014.

Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresilinier sederhana. Model analisis statistik yang digunakan dalampenelitian ini adalah model regresi dengan persamaan sebagaiberikut:.

y = a + bx1 + cx2 (3)

dimana:y = Pembangunan Ekonomia = konstantab = koefisien regresi x1c = koefisien regresi x2x1 = Korupsix2 = Pendapatan Nasional

Uji Hipotesis

Untuk mengukur seberapa kemampuan model dalammenerangkan variasi variabel terikatnya, digunakan nilai KoefisienDeterminasi (R2) dari hasil regresi yang dilakukan terhadap model.Koefisien Determinasi adalah angka yang menunjukkan besarnyapenyebaran dari variabel bebas yang menerangkan variabel terikat.Besaran nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu.

Nilai R2 yang semakin mendekati 1 (satu) artinya modeltersebut dikatakan baik, karena semakin dekat hubungan antaravariabel bebas dan terikatnya, yang berarti variasi variabel terikatnyahampir sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel bebas yang terdapatdalam model.



Tabel 4.4 Hasil Regresi dan Uji Hipotesis

Sumber: data diolah SPSS 16

Nilai R2 dalam hasil regresi model penelitian ini adalah 0.330yang artinya sebesar 33.0% Pembangunan Ekonomi dipengaruhioleh variabel Korupsi dan Pendapatan Nasional sebagai variabelpenentu dalam model, sedangkan sisanya sebesar 67.0% di-pengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model.

Nilai adjusted R2 dari hasil pengujian regresi pada modeladalah 0.303 yang artinya setelah mengalami penyesuaian, variabelbebas yakni Korupsi dan Pendapatan Nasional mampu menjelaskanvariasi dari variabel pembangunan ekonomi sebesar 30.3% sedang-kan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidakdisertakan dalam pengujian.

Pembahasan t-statistik adalah sebagai berikut:- Korupsi mempunyai pengaruh yang positif sebesar 0.421 ter-

hadap pembangunan ekonomi. Hal ini berarti setiap kenaikan1 satuan pada korupsi maka pembangunan ekonomi akanmeningkat sebesar 0.421 satuan. Nilai probabilitas yang didapatdari pengujian adalah 0,002 < 0,05, maka H0 ditolak yang berartikorupsi secara signifikan mempengaruhi variabel pembangun-an ekonomi pada tingkat kepercayaan 95%.

- Pendapatan nasional mempunyai pengaruh yang positif sebesar0.005 terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini berarti setiapken aikan 1 satuan pada pendapatan nasional maka pem-bangunan ekonomi akan meningkat sebesar 0.005 satuan. Nilaiprobabilitas yang didapat dari pengujian adalah sebesar 0,016<0,05, maka H0 ditolak yang berarti pendapatan nasionalmempengaruhi variabel pembangunan ekonomi pada tingkatkepercayaan 95%.

Sedangkan untuk uji F-statistik, dari hasil uji F pada tabel4.2 di atas diketahui F-hitung sebesar 12.008 > dari F-tabel sebesar3.19 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. maka H0 ditolakyang berarti seluruh variabel bebas yaitu korupsi dan pendapatan

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 177

Andri Martiana

nasional secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikatnyayaitu pembangunan ekonomi.

Pengaruh Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel korupsimempunyai hubungan yang positif dengan pembangunan ekonomidengan koefisien regresi sebesar 0.421 dan signifikan secara statistikpada tingkat kepercayaan 95%. Ini berarti apabila korupsi naiksebesar 1% maka pembangunan ekonomi akan mengalamipeningkatan sebesar 0.421. hasil ini sesuai dengan apa yang adapada teori bahwa korupsi merupakan salah satu kelemahan yangakan menghambat pembangunan. Pembangunan di segala bidangterbengkalai jika tindakan korupsi dibiarkan. Dana yangsebenarnya dialokasikan guna membangun fisik dengan kualitasserta kuantitas memadai menjadi terbengkalai dengan adanyatindak korupsi ini. (Santoso, 2011: 14).

Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap PembangunanEkonomi

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pendapatannasional mempunyai hubungan yang positif dengan pembangunanekonomi dengan koefisien regresi sebesar 0.005 dan signifikansecara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti apabilapendapatan nasional naik sebesar 1% maka pembangunanekonomi akan naik sebesar 0.005.

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa meskipun besarpengaruh variable pendapatan nasional terhadap variablepembangunan ekonomi relative kecil akan tetapi hal ini sesuaidengan teori yang ada bahwa salah satu masalah dalampembangunan adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupeningkatan kemampuan berproduksi mengenai barang dan jasadi berbagai bidang yang semakin luas.

Penutup

Dari hasil analisis, pembahasan serta pengujian hipotesisdengan menggunakan variabel korupsi dan pendapatan nasionalsebagai variabel bebas, dan pembangunan ekonomi sebagaivariabel terikat, seperti yang telah dilakukan pada bab 4 maka dapat



diambil kesimpulan sebagai berikut:- Variabel korupsi mempunyai pengaruh yang positif dan

signifikan sebesar 42.1% terhadap pembangunan ekonomi.- Variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh yang positif

dan signifikan sebesar 0.5% terhadap pembangunan ekonomi.- Variabel korupsi dan pendapatan nasional secara bersama-sama

(simultan) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikansebesar 33.0% terhadap variabel pembangunan ekonomi.

Keterbatasan penelitian ini ada pada determinasi variabilitasvariabel bebas terhadap variabilitas variabel terikat dimana padamodel regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar33.0% < 50%, artinya variabilitas variabel bebas (korupsi danpendapatan nasional) yang digunakan dalam penelitian ini belumcukup dominan dalam mempengaruhi variabel terikat yaitupembangunan ekonomi. Sehingga perlu adanya penggantian ataupenambahan variabel lain serta penambahan rentang periodewaktu yang digunakan dalam penelitian agar dapat lebihmenjelaskan variabilitas bebas terhadap variabilitas variabel terikat.

Dari penelitian ini diharapkan dapat ditarik implikasikebijakan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagipemangku jabatan di ranah eksekutif maupun yudikatif dalammenindak tegas tindakan korupsi dan menjadi pertimbangan dalammengambil kebijakan guna meningkatkan pendapatan nasionalnegara dimana kedua hal tersebut dapat memberikan pengaruhterhadap pembangunan ekonomi.

Bagi dunia akademisi diharapkan dapat mengembangkanpenelitian lebih lanjut mengenai pengaruh korupsi dan pendapatannasional terhadap pembangunan ekonomi. Dan bagi mahasiswadiharapkan dapat menjadi tambahan literatur untuk mengembang-kan riset-riset yang dilakukan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Algifari. 1997. ANALISIS REGRESI, Teori, Kasus, dan Solusi, EdisiPertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Askari dan Scheherazade. A Survey of Economic Development of OICCountries, Economic Development and Islamic Finance,disadur dari http://dx.doi.org/10.1596/978-0-8213-9953-8.

Vol. 2, No. 2, Desember 2016 | 179

Andri Martiana

Chapra, M. Umer. 1993. Islam and Economic Development, AStrategy for Development with Justice and Stability. Pakistan:Islamic Research Institute Press Islamabad. Pp. 133-154.

Danil, Elwi. 2012. KORUPSI, Konsep,Tindak Pidana, danPemberantasannya, Cetakan kedua. Jakarta: PT Raja-Grafindo Persada.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan PemikiranEkonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan EkonomiPembangunan, Cetakan Pertama. Jakarta: PT PustakaLP3ES

Gujarati. 1999. Ekonometrika Dasar, Edisi Terjemahan, Cetakankeenam. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama

Hagen, Everett E. 1986. The Economics of Development, FourthEdition. USA: IRWIN Homewood, Illinois 60430.

Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum PidanaNasional dan Internasional , Edisi Revisi. Jakarta: PTRAJAGRAFINDO PERSADA.

Harrison, Lawrence E. 1993. Development and Underdevelopment,The Political Economy of Inequality Edited by Mitchell ASeligson and John Passe-Smith. USA: Lynne RiennerPublishers, Inc.

United Nations Development Programme. 2015. HumanDevelopment Report 2015, Work for Human DevelopmentReport, UNDP, United Nations Development Programme,New York USA.

Iqbal dan Lewis. Governance and Corruption: Can Islamic Societiesand The West Learn Each Other?. The American Journal ofIslamic Sciences, 19:2.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2007. Buku saku untuk memahamiPandangan Islam terhadap Korupsi, KORUPTOR, DuniaAkhirat dihukum, Cetakan Pertama. Jakarta: KomisiPemberantasan Korupsi.

Mankiw, Gregory, dkk. 2013. Pengantar Ekonomi Makro, Principlesof Economics, an Asian Edition-Volume 2. Jakarta: SalembaEmpat.

Prakoso, Djoko, dkk. 1987. Kejahatan-kejahatan yang merugikandan membahayakan negara, cetakan pertama. Jakarta: PTBina Aksara.

Purwanto dan Dyah. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif untukAdministrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial, CetakanPertama. Yogyakarta: Gava Media.



Santoso, Ibnu. 2011. Memburu tikus-tikus Otonom, Gerakan MoralPemberantasan Korupsi, Cetakan Pertama. Yogyakarta:Penerbit Gava Media.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),Cetakan ke-3. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 1999. Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi kedua,Cetakan kesepuluh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada .

Sunyoto, Danang. 2011. Praktik SPSS untuk Kasus, CetakanPertama. Yogyakarta: Mulia Medika.

Supramono, Gatot. 1997. Tindak Pidana Korupsi di BidangPerkreditan, Cetakan pertama, Bandung: PT ALUMNI.

Transparency International. 201. Corruption Perception Index 2014,Result, http://www.transparency.org/cpi2014/resultsdiunduh 1/27/2016 10:15 AM

Transparency International. 2016. Home, . Disadur dari: http://www.transparency.org/cpi2015 diunduh 1/29/2016, 09:19AM

United Nations Development Program (UNDP). 2015. “HumanDevelopment Index Data”. Disadur dari: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table.

United Nations Development Program (UNDP). 2016. “HumanDevelopment Index”. Disadur dari http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi diunduh 1/29/2016, 09:22 AM.

World Bank. 2015. “GDP Data (Current $)”. Disadur dari: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.diunduh 1/29/2016, 09:20 AM.

You, Jong-Sung. 2007. Corruption as Injustice. California: Deliveredat The 2007 Annual Meeting of The American PoliticalScience Association.

pengaruh korupsi dan pendapatan nasional terhadap

Documents