PENGARUH LARANGAN EKSPOR BAHAN MINERAL

MENTAH TERHADAP PT. ANTAM Tbk

(Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Mona Hasinah

NIM. 1110048000027

KONSENTRASI HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

iv

ABSTRAK

Pengaruh Ekspor Bahan Mineral Mentah Terhadap PT. ANTAM Tbk (Analisis

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu larangan ekspor bahan mineral mentah ini

ditanggapi negatif oleh beberapa perusahan pertambangan di Indonesia, salah satunya

perusahan pertambangan milik negara PT. ANTAM Tbk. Dikarenakan peraturan

tersebut secara tidak langsung mewajibkan perusahaan pertambangan membangun

alat pemurnian yaitu smelter karena sebagian perusahaan pertambangan di Indonesia

tidak memiliki smelter . Banyak faktor yang mempengaruhi adanya larangan

pengeksporan bahan mineral mentah yaitu dari segi hukum, segi ekonomi dan segi

lingkungan. Peraturan Pemerintah ini dibuat bertujuan untuk menambah nilai jual

bahan mineral mentah agar banyak pemasukan untuk negara dan hasilnya dapat

disalurkan ke pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerah-daerah.

Mona Hasinah

1110048000027

Konsentrasi: Hukum Bisnis

Pembimbing: Dr. Djawahir Hejazziey, S.H., M.A., M.H.

56 Halaman + lampiran, 2015

Keyword: Larangan Ekspor, PT. ANTAM Tbk, Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2014.

Daftar Pustaka: Tahun 1979 sampai 2014

v

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan masa kuliah di Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat

serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

beserta keluarga, para sahabat, para tabiin serta kamu muslimmin yang tetap

berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman dan membawa manusia

keluar dari kubangan lumpur Jahiliyah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan

untuk menadapatkan gelar S1 Sarjana Hukum (S.H). Penulis berharap semoga skripsi

ini sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis betul-betul menyadari adanya

rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak

terlepas dari berbagai pihak yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu

dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna

menyempurnakan skripsi ini.

Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak

terima kasih kepada:

vi

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Dr. H. Djawahir Hejazziey, SH, MA, MH. Dan Arip Purkon, SH.I, MA.

selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

3. Dr. H. Djawahir Hejazziey, SH, MA, MH. Dosen Pembimbing, yang

dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang amat

bermanfaat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini, tiada kata yang

pantas selain ucapan terima kasih dan doa semoga Allah SWT

membalasnya.

4. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum,

serta karyawan-karyawan dan staf perpustakaan utama dan perpustakaan

fakultas yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Orang tua tercinta, Aba Lukman Alaydrus dan Mama Intan Bin Yahya

yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, tak henti-

hentinya memberikan nasehat, dukungan baik moriil dan materiil yang tak

terhingga, motivasi serta doa yang tak pernah lelah dipanjatkan untuk

penulis, memberikan semangat kepada penulis sehingga bias

menyelesaikan studi S1 ini.

6. Kakak-kakak tersayang, Fauzi Alaydrus, Yahya Alaydrus, Ibrahim

Alaydrus, dan Lubna Alaydrus yang selalu mendukung dan mendoakan

penulis dalam menimba ilmu untuk menyelesaikan studi S1 ini.

vii

7. Sahabat sekaligus menjadi keluarga untuk penulis yang tak pernah

terlupakan yang juga memberikan dukungan tanpa henti kepada penulis

yaitu Banun, Clara, Icha, Chairnosia, Icang, Fauzi, Galuh, Herdinata,

Adha, Sarah, Anti, Lita, Dian, Eka, Diah. Serta teman-teman seperjuangan

di Jurusan Ilmu Hukum 2010.

8. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian

skripsi ini dan tidak dapat disebut satu persatu.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dan semoga

amal kebajikan mereka semua diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat

ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini

bermanfaat bagi pembaca, dan masyarakat umumnya.

Jakarta, 12 Januari 2015

Mona Hasinah

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ............................................................ ii

LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................. iii

ABSTRAK ......................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ....................................................................................... v

DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................... 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................... 5

D. Kerangka Konseptual ........................................................ 6

E. Metode Penelitian ............................................................. 8

F. Sistematika Penulisan ....................................................... 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian-Pengertian ....................................................... 13

1. Pengaruh ..................................................................... 13

2. Larangan Ekspor Bahan Mineral Mentah ................... 15

a. Larangan Ekspor .................................................. 15

ix

b. Bahan Mineral Mentah ........................................ 18

B. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 .................... 20

1. Mekanisme Terbentuknya Peraturan Pemerintah ....... 20

2. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014 .................................................. 22

BAB III PROFIL PT. ANTAM Tbk

A. Sejarah PT. ANTAM Tbk................................................ 25

B. Visi dan Misi PT. ANTAM Tbk ...................................... 28

C. Struktur Manajemen PT. ANTAM Tbk .......................... 30

D. Deskripsi PT. ANTAM Tbk ............................................ 31

E. Strategi PT. ANTAM Tbk ............................................... 37

BAB IV ANALISA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN

2014

A. Pengaruh Larangan Ekspor Bahan Mineral Mentah Terhadap

PT. ANTAM Tbk .............................................................. 39

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Larangan Ekspor Bahan

Mineral Mentah ................................................................ 42

C. Analisis Penulis ................................................................ 50

x

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................... 55

B. Saran ................................................................................. 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan

galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan

lain-lain. Indonesia berdasarkan data Indonesia Mining Asosiation menduduki

peringkat ke-6 terbesar untuk negara yang kaya akan sumber daya tambang.

Bahan galian dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi

wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau

pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh

pemerintah.1

Usaha pertambangan merupakan salah satu instrumen penting dalam

perekonomian suatu negara yang mempunyai peranan strategis dalam

pembangunan perekonomian nasional. Usaha tersebut merupakan usaha yang

sangat menguntungkan dikarenakan memiliki nilai ekonomi yang besar dari

1 H.Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Cet.V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

h. 1.

2

pemanfaatan sumber daya alam, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya

perusahaan yang bergerak bidang pertambangan.2

Dengan diputuskannya uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi tentang

pelarangan ekspor timah mentah menimbulkan permasalahan baru di dunia usaha

pertambangan. Dengan diharuskannya persyaratan pengeksporan dengan syarat

telah dilakukan pemurnian terlebih dahulu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2

Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2012 dan dikuatkan dengan ditetapkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang mineral batubara yang

mengatur pengeksporan mineral dan batubara harus dalam keadaan jadi, otomatis

diperlukan suatu alat yang bernama smelter, namun fakta di lapangan adalah

belum siapnya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dalam

melakukan proses pemurnian dikarenakan perusahaan belum memiliki alat

smelter tersebut, ratio legis yang dihadapi dengan banyaknya perusahaan yang

sebagian besar melakukan pengeskporan dalam bentuk mentah otomatis

perusahaan tersebut tendensius terhadap ancaman kebangkrutan, hal ini akan

berdampak negatif pada ancaman pemutusan hubungan kerja masal kepada

karyawan pada perusahaan tersebut dikarenakan perusahaan tersebut tidak dalam

kondisi sehat akibat tidak adanya pemasukan kas perusahaan karena perusahaan

tidak dapat bergerak maksimal dalam melakukan usahanya.

2 Ahmad Miru, Prinsip dan Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

h. 23.

3

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 khususnya Pasal 2 dan penguatan

oleh putusan judicial review Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

dianggap suatu bentuk ketergesa-gesaan dalam menuju hilirisasi dan tidak melihat

aspek kesiapan dari perusahaan pertambangan itu sendiri, dan secara historis hal

tersebut bertentangan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 tentang hak asasi manusia, karena legalisasi ketentuan

tersebut menegasikan kesejahteraan serta perlindungan sosial bagi masyarakat,

khususnya stakeholders pada perusahaan pertambangan disertai tenaga kerja yang

ada disana.3

Selain itu putusan tersebut dapat dibenturkan dengan asas kemanfaatan

dalam sebuah peraturan. Menurut Gustav Radbruch, tiga nilai dasar hukum adalah

nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan.4 Yang mana dalam

hal ini perlu disoroti dari nilai kemanfaatannya yakni Peraturan Menteri Nomor 7

Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dikarenakan putusan

judicial review tersebut dapat menimbulkan kerugian-kerugian bagi pengusaha

yang terancam gulung tikar dengan adanya regulasi tersebut dapat berdampak

kepada pemutusan hubungan tenaga kerja sehingga melahirkan pengangguran-

pengguran baru dan pertanggung jawaban oleh perusahaan pertambangan

3 Susyanto, Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah

Mineral, diakses melalui http://esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5693-peraturan-menteri-esdm-

no-7-tahun-2012-tentang-peningkatan-nilai-tambah-mineral.pdf pada tanggal 8 september 2014 pukul

11.53 WIB.

4 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 45.

http://esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5693-peraturan-menteri-esdm-no-7-tahun-2012-tentang-peningkatan-nilai-tambah-mineral.pdfhttp://esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5693-peraturan-menteri-esdm-no-7-tahun-2012-tentang-peningkatan-nilai-tambah-mineral.pdf

4

terhadap pihak ketiga atas tidak terpenuhinya suatu prestasi apabila telah

melakukan hubungan hukum dengan perusahaan luar negeri dalam hal kerjasama

pengeksporan biji timah mentah. Tentunya regulasi tersebut tidak bermanfaat bagi

pengusaha dan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan sehingga tujuan

hukum mencapai nilai keadilan dan kemanfaatan tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian singkat di atas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi

dengan judul PENGARUH LARANGAN EKSPOR BAHAN MINERAL

MENTAH TERHADAP PT. ANTAM Tbk (Analisis Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014)

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dikhususkan mengkaji mengenai pengaruh larangan ekspor

bahan mineral mentah terhadap PT. ANTAM Tbk.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Pengaruh Larangan Ekspor Bahan Mineral Mentah Terhadap

PT. ANTAM Tbk?

b. Apa faktor-faktor yang Mempengaruhi Larangan Ekspor Bahan Mineral

Mentah?

5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat fenomena hukum

memandang uji materiil Undang-Undang minerba dikaitkan dengan pengaruh

terhadap perusahaan pertambangan. Sedangkan secara khusus penelitian ini

bertujuan :

a. Untuk mengetahui pengaruh larangan ekspor bahan mineral mentah

terhadap PT. ANTAM Tbk.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi larangan ekspor

bahan mineral mentah.

2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan mengenai manfaat dari hasil uji materiil Undang-Undang

minerba pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan

bagi pelaku usaha dan masyarakat calon investor pada perusahaan

pertambangan yang hendak melakukan hubungan usaha kepada pihak

ketiga sehubungan dengan pelarangan pengeksporan bahan mentah yang

dihendaki oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014.

6

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.5

2. Perusahaan

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya

semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan

ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka

mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status

dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

3. Mineral

Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen, non-organik, yang

memiliki bentuk teratur (sistem kristal) dan terbentuk secara alami.

Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi

juga struktur mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni

dan garam sederhana sampai silikat yang sangat kompleks dengan ribuan

bentuk yang diketahui (senyawa anorganik biasanya tidak

termasuk). ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi.

5 Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), h. 849.

7

4. Batubara

Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah

batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya

adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan.

Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen. Batu bara

juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang

kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Analisis unsur

memberikan rumus formula empiris seperti C137H97O9NS untuk itu minus dan

C240H90O4NS untuk antrasit.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun

2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

6. PT. ANTAM Tbk

ANTAM merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan

terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi

yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan

ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran

dari komoditas bijih nikel, feronike, emas, perak, bauksit dan batubara.

ANTAM memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia.

Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan

dan sumberdaya yang dimiliki, ANTAM membentuk beberapa usaha patungan

8

dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada

menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam rangka melengkapi dan meyempurnakan penulisan ini, penulis

melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan

sebagai bahan penulisan agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Untuk mendukung penelitian tersebut diperlukan suatu metode penelitian

dalam permasalahan ini metode yang di gunakan adalah Yuridis Normatif,6

yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis

dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan data sekunder,

yaitu data yang di peroleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku

yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.7

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah sejauh mana hukum positif

tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya. Disini di

kelompokkan atas:

6 Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Peneitian Hukum, cet.I, (Jakarta:

Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h.10.

7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet.VI, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2010), h. 96.

9

a. Bahan Hukum Primer8

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi

perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Dalam

penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah Undang-

Undang No 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder9

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat

membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer

seperti: Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian,

Peraturan Perundang Undangan, Buku Buku, Makalah, Majalah tulisan

Lepas, artikel,dan lain-lain

c. Bahan Non-Hukum

Bahan diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

dipandang perlu. Bahan non hokum dapat berupa buku-buku mengenai

Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan atau laporan-

8 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, cet.IV, (Jakarta: Sinar Grafika,

2008), h. 51.

9 Ibid, h. 52.

10

laporan penelitian non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan

topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk

mempekaya dan memperluas wawasan peneliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data berupa

studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur

yang ada berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.10 Disamping itu

untuk melengkapi data juga dilakukan penelurusan data melalui media cetak

dan media online

3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah di peroleh, penulis menggunakan

analisis data kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang

terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang

menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terdapat di lapangan sehubungan dengan

larangan pengeksporan bahan mineral mentah dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan pengaturan

perundang-undangan yang terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian

dan akhirnya di tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-

permasalahan di dalam penelitian.11

10

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet.VII, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2011), h. 194.

11 Zaenuddin Ali, Metode Penelittian Hukum, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 46.

11

4. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis

normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan

terkait pertanggungjawaban hukum oleh negara kepada pengusaha dibidang

pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Mineral dan Batubara.

F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan buku Petunjuk Penulisan Skripsi Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012 dengan

sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa

sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai

berikut:

BAB I: Pendahuluan, memuat Latar Belakang, dilanjutkan dengan Batasan dan

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan

Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Kerangka Teoritis. Pada bab ini akan membahas pengertian pengaruh,

pengertian larangan ekspor, engertian bahan mineral mentah, mekanisme

terbentuknya peraturan pemerintah, latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014.

12

BAB III: Profil PT. ANTAM Tbk. Pada bab ini akan membahas secara rinci

profil dari PT. ANTAM Tbk.

BAB IV: Analisa Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014. Pada bab ini akan

membahas pengaruh larangan ekspor ahan mineral mentah terhadap PT. ANTAM

Tbk dn faktor-faktor yang mempengaruhi larangan ekspor bhan mineral mentah

dan analisis penulis.

BAB V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk

itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu

penulis memberikan saran.

13

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian-Pengertian

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda)

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.12

Pengertian pengaruh menurut para ahli adalah :

a. Pengertian Pengaruh Menurut Wiryanto

Pengaruh merupakan tokoh formal maupun informal di dalam

masyarakat, mempunyai ciri lebih kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan

aksesibel dibanding pihak yang dipengaruhi.

b. Pengertian Pengaruh Menurut Norman Barry

Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang jika seorang yang

dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong

untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak

merupakan motivasi yang mendorongnya.

c. Pengertian Pengaruh Menurut Uwe Becker

12

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), h. 849.

14

Pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang yang berbeda

dengan kekuasaan tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan

memaksakan kepentingan.

d. Pengertian Pengaruh Menurut Robert Dahl

A mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk

berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan.

e. Pengertian Pengaruh Menurut Bertram Johannes Otto Schrieke

Pengaruh merupakan bentuk dari kekuasaan yang tidak dapat diukur

kepastiannya.

f. Pengertian Pengaruh Menurut Jon Miller

Pengaruh merupakan komoditi berharga dalam dunia politik

Indonesia.

g. Pengertian Pengaruh Menurut Albert R. Roberts & Gilbert

Pengaruh adalah wajah kekuasaan yang diperoleh oleh orang ketika

mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

h. Pengertian Pengaruh Menurut Surakhmad

Menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu

benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan

terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya.

Berdasarkan teori yang ada mengenai pengertian pengaruh dapat

dikatakan kalau pengaruh adalah suatu hal yang dapat merubah hasil akhir

dari kebijakan dalam hal ini terkait mekanisme dalam pembentukan

15

Peraturan Pemerintah, Presiden yang mempunyai pengaruh dalam

lahirnya sebuah Peraturan Pemerintah. Hal tersebut berdasarkan alur

kordinasi dalam pembentukan Peraturan Pemerintah dimana kedudukan

Presiden sebagai simbol negara dapat mempengaruhi terbit atau tidaknya

Peraturan Pemerintah yang digagas oleh Menteri.

2. Larangan Ekspor Bahan Mineral Mentah

a. Larangan Ekspor

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 01/M-

DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007. Disebutkan bahwa barang-

barang ekspor diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

1) Jenis barang yang diatur tata niaga ekspornya

Jenis barang ini hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar saja.

Sedangkan eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang

telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Perdagangan untuk

mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

a) Suatu barang yang diatur ekspornya karena pertimbangan:

(1) Meningkatkan devisa dan daya saing

(2) Terikat dengan perjanjian internasional

(3) Kelestarian alam

(4) Tersedianya bahan baku

b) Barang Diatur ekspornya ini meliputi :

(1) Produk Perkebunan : kopi digongsang / tidak digongsang, olahan

16

(2) Produk Kehutanan : produk dari rotan ataupun kayu

(3) Produk Industri : asetat anhidrida, asam fenilasetat, efedrin,

aseton, butanol

(4) Produk Pertambangan : intan, timah, emas

2) Jenis barang yang diawasi ekspornya

Barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang

telah mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan

atau Pejabat yang ditunjuk.

Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya

dilakukan oleh eksportir yang telah mendapat persetujuan ekspor dari

Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk (eksportir khusus).

Suatu barang diawasi ekspornya karena pertimbangan untuk menjaga

keseimbangan pasokan di dalam negeri agar tidak mengganggu

konsumsi dalam negeri.

a) Barang Diawasi ekspornya ini meliputi:

(1) Produk Peternakan : bibit sapi, sapi bukan bibit, kerbau, kulit

Buaya, wet blue, binatang liar dan tumbuhan (appendix II cites)

(2) Produk Perikanan : ikan napoleon, wirasse, benih ikan bandeng

(3) Produk Perkebunan : inti kelapa sawit (palm kernel)

(4) Produk Pertambangan : gas, kokas/minyak petroleum, bijih logam

Mulia, perak, emas

17

(5) Produk industri : sisa dan scrap dari besi, baja steinless, tembaga,

kuningan, aluminium, pupuk urea

3) Jenis barang yang dilarang ekspornya

a) Suatu barang yang dilarang ekspornya karena pertimbangan:

(1) Menjaga kelestarian alam

(2) Tidak memenuhi standar mutu

(3) Menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil atau

pengrajin

(4) Peningkatan nilai tambah

(5) Merupakan barang bernilai sejarah dan budaya

b) Barang Dilarang ekspornya ini meliputi:

(1) Produk Pertanian: anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat,

ikan hias botia, udang galah ukuran 8 cm dan udang panaedae

(2) Produk Kehutanan: kayu bulat, bahan baku serpih, bantalan

kereta api atau trem dari kayu dan kayu gergajian

(3) Produk Kelautan: pasir laut

(4) Produk Pertambangan: bijih timah dan konsentratnya, abu dan

residu yang mengandung arsenik, logam atau senyawanya dan

lainnya, terutama yang mengandung timah dan batu mulia

c) Jenis barang yang bebas

18

Semua jenis barang yang tidak tercantum dalam peraturan di atas

dikategorikan sebagai barang bebas ekspor, namun tentunya eksportir

harus memenuhi persyaratan sebagai eksportir terlebih dahulu13

b. Bahan Mineral Mentah

Mineral adalah suatu zat (fasa) padat yang terdiri dari unsur atau

persenyawaan kimia yang dibentuk secara alamiah oleh proses-proses

anorganik, mempunyai sifat-sifat kimia dan fisika tertentu dan mempunyai

penempatan atom-atom secara beraturan di dalamnya, atau dikenal sebagai

struktur kristal.

Selain itu kata mineral juga mempunyai banyak arti, hal ini tergantung

darimana kita meninjaunya. Mineral dalam arti farmasi lain dengan

pengertian di bidang geologi. Istilah mineral dalam arti geologi adalah zat

atau benda yang terbentuk oleh proses alam, biasanya bersifat padat serta

tersusun dari komposisi kimia tertentu dan mempunyai sifat-sifat fisik yang

tertentu pula. Mineral terbentuk dari atom-atom serta molekul-molekul dari

berbagai unsur kimia, dimana atom-atom tersebut tersusun dalam suatu pola

yang teratur. Keteraturan dari rangkaian atom ini akan menjadikan mineral

mempunyai sifat dalam yang teratur. Mineral pada umumnya merupakan zat

anorganik. (Murwanto, Helmy, dkk. 1992).

13

Directorate General For National Export Development, diakses melalui

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/102-larangan-ekspor pada tanggal 23 februari

2015 pukul 15.32 WIB.

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/102-larangan-ekspor

19

Maka pengertian yang jelas dari batas mineral oleh beberapa ahli

geologi perlu diketahui walaupun dari kenyataannya tidak ada satupun

persesuaian umum untuk definisinya.

Definisi mineral menurut beberapa ahli:

1) L.G. Berry dan B. Mason, 1959

Mineral adalah suatu benda padat homogen yang terdapat di alam

terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas batas

tertentu dan mempunyai atom atom yang tersusun secara teratur.

2) D.G.A Whitten dan J.R.V. Brooks, 1972

Mineral adalah suatu bahan padat yang secara structural homogen

mempunyai komposisi kimia tertentu, dibentuk oleh proses alam yang

anorganik.

3) A.W.R. Potter dan H. Robinson, 1977

Mineral adalah suatu bahan atau zat yang homogen mempunyai

komposisi kimia tertentu atau dalam batas batas dan mempunyai sifat

sifat tetap, dibentuk dialam dan bukan hasil suatu kehidupan.

Sebagian besar mineral mineral ini terdapat dalm keadaan padat,

akan tetapi dapat juga berada dalam keadaan setengah padat, gas, ataupun

cair. Mineral mineral padat itu biasanya terdapat dalam bentuk bentuk

kristal, yang agak setangkup, dan yang pada banyak sisinya dibatasi oleh

bidang bidang datar. Bidang bidang geometric ini memberi bangunan

yang tersendiri sifatnya pada mineral yang bersangkutan. Minyak bumi

20

misalnya adalah mineral dalam bentuk cair, sedangkan gas bumi adalah

mineral dalam bentuk gas.

Sebagian dari mineral dapat juga dilihat dalam bentuk amorf, artinya

tidak mempunyai susunan dan bangunan kristal sendiri. Pengenalan atau

dterminasi mineral mineral dapat didasarkan atas bebagai sifat dari

mineral mineral tersebut.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

1. Mekanisme Terbentuknya Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Materi

muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-

Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa

Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada undang-undang

menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

Proses Pembuatan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah diterbitkan

oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Proses pembentukannya

adalah sebagai berikut:

1. Kriteria pembentukan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut:

21

a. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya undang-undang

induknya;

b. Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika

undang-undang induknya tidak mencantumkan sanksi pidana;

c. Peraturan pemerintah tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan

undang-undang induknya;

d. Peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun undang-undang yang

bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asal peraturan pemerintah

tersebut untuk melaksanakan undang-undang.

(bagan 1. Proses penyusunan peraturan Pemerintah)

2. Penyiapan Rancangan. Penyiapan rancangan dilakukan oleh menteri,

kemudian dimintakan pertimbangan kepada menteri lain yang terkait dan

menteri kehakiman untuk pertimbangan hukumnya. Kemudian rancangan

Peraturan Pemerintah (PP) diserahkan kepada presiden melalui sekretaris

Negara.

22

3. Penetapan dan pengundangan. Setelah diterima oleh presiden, rancangan

Peraturan Pemerintah akan diundangkan oleh sekretaris Negara.

2. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya

pertambangan mineral dan batubara. Mineral dan batubara merupakan bisnis

menjanjikan dan memiliki keuntungan besar bagi negara maupun masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah sangat memperhatikan bisnis mineral dan batubara

khususnya di bidang ekspor. Dalam hal ini pemerintah melihat selama ini

pengeksporan bahan mentah mineral dan batubara dapat merugikan negara dan

perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur pelarangan mengekspor

bahan mentah mineral dan batubara bagi perusahaan. Dalam rangka

meningkatkan manfaat mineral bagi rakyat dan untuk kepentingan

pembangunan daerah, maka perlu peningkatan nilai tambah mineral melalui

kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya mineral di dalam negeri

sebagai mana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa

pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan

pemurnian hasil pertambangan didalam negeri dan Pasal 170 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang

berbunyi pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169

yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian, sebagaimana dimaksud

23

dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

Jika merujuk pada 2 Pasal diatas maka secara singkat Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

mengharuskan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) melakukan

pengolahan dan pemurnian hasil penambangan didalam negeri. Aturan ini

dilakukan paling lambat 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diterbitkan. Ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemegang kontrak karya yang

telah melakukan produksi di Indonesia harus melakukan pemurnian selambat

lambatnya 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan.

Ini merupakan suatu usaha baik dari Pemerintah Indonesia untuk

melindungi hasil kekayaan bumi Indonesia dan patut kita kawal bersama.

Ditambah lagi kekayaan SDA Indonesia yang begitu melimpah merupakan

anugerah Tuhan yang harus dijaga,dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebijak-

bijaknya. Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 3 Bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena itu pembangunan smelter sangat diperlukan bagi perusahaan yang

belum memiliki smelter untuk melakukan pemurnian bahan mentah mineral dan

24

batubara demi menunjang serta berpartisipasi dalam memenuhi peraturan yang

telah dibuat oleh pemerintah tersebut.

25

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. ANTAM

Kegiatan usaha Perseroan telah dimulai sejak tahun 1968 ketika Perseroan

didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara melalui merjer dari beberapa

Perusahaan tambang dan proyek tambang milik pemerintah, yaitu Badan Pimpinan

Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara

Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok,

Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nickel Indonesia, Proyek Intan dan Proyek-

proyek Bapetamb.

Perseroan didirikan dengan nama "Perusahaan Negara (PN) Aneka

Tambang" di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968. Pendirian tersebut diumumkan dalam

Tambahan Nomor 36, BNRI Nomor 56, tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14

September 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1974, status

Perusahaan diubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Negara Perseroan

Terbatas (Perusahaan Perseroan) dan sejak itu dikenal sebagai "Perusahaan

Perseroan (Persero) Aneka Tambang"

Pada tanggal 30 Desember 1974, ANTAM berubah nama menjadi Perseroan

Terbatas dengan Akta Pendirian Perseroan Nomor 320 tanggal 30 Desember 1974

26

dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., pada waktu itu sebagai

pengganti dari Abdul Latief, dahulu notaris di Jakarta. Akta Perubahan Nomor 55

tanggal 14 Maret 1975 dibuat di hadapan Abdul Latief, dahulu notaris di Jakarta

mengenai perubahan status Perseroan dalam rangka melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Nomor

2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40), Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero). Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang

Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 33 Jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor Kep. 1768/MK/IV/12/1974, Tentang Penetapan Modal Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang menjadi Perseroan Terbatas dengan nama

PT Aneka Tambang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dalam

Surat Keputusannya Nomor Y.A. 5/170/4 tanggal 21 Mei 1975 dan kedua Akta

tersebut di atas telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor

Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah Nomr 1736 dan Nomor 1737

tanggal 27 Mei 1975 serta telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 312 BNRI

Nomor 52 tanggal 1 Juli 1975.

27

Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi feronikel, pada tahun 1997

Perseroan menawarkan 35% sahamnya kepublik dan mencatatkannya di Bursa

Efek Indonesia. Pada tahun 1999, Perseroan mencatatkan sahamnya di Australia

dengan status foreign exempt entity dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan

menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat.14

Konsep brand Tiga Gunung Logo kami terdiri dari tiga gunung yang

merepresentasikan sumberdaya mineral dari produk-produk ANTAM. Logo ini

merepresentasikan sumber mineral dan produk yang terdiversifikasi

14

Antam, Riwayat Singkat Antam, diakses melalui http://www.antam.com/ pada tanggal 5

desember 2014 pukul 12:10 WIB.

15Antam, Logo Korporasi, diakses melalui http://www.antam.com/ pada tanggal 5 desember

2014 pukul 12:10 WIB.

Ketiga gunung tersebut muncul dari

sebuah lengkungan, yang

merepresentasikan planet bumi atau

alam

Di bawah lengkungan

tersebut terdapat refleksi dari

ketiga gunung yang

menggambarkan sumberdaya

mineral yang terdapat di

perut bumi

Pembagian logo menjadi dua bagian juga

dapat menggambarkan dua jenis kegiatan

penambangan: tambang terbuka dan

tambang bawah tanah

Logo ini merepresentasikan

ANTAM, yang memiliki

kompetensi penambangan di dalam

perut bumi dan membawanya

kepermukaan untuk

diolah menjadi logam yang

berharga

Bentuk logo yang simetris dan

corak huruf logo dengan huruf T

kapital di tengah menggambarkan

stabilitas, kekuatan, soliditas,

bahkan harmoni

Logo kami mencakup atribut brand:

Pilar: Pertambangan, diversifikasi, terkemuka,

besar

Atributrasional: Profesional, kehati-hatian,

tanggungjawab, terpercaya

Atributpribadi: Progresif, dinamis, terbuka15

http://www.antam.com/

28

B. Visi dan Misi PT.ANTAM

1. Visi ANTAM 2020:

"Menjadi korporasi global berbasis pertambangan dengan pertumbuhan sehat

dan standar kelas dunia"

Arti Visi PT.ANTAM :

a. Global

Menerapkan praktik manajemen bisnis bertaraf internasional serta

meningkatkan skala usaha dan/atau memperluas wilayah operasi keluar

negeri untuk menjadi pelaku bisnis kelas dunia.

b. Berbasis Pertambangan

Berbasis sumberdaya mineral dan batubara dengan diversifikasi dan

integrasi terkait dalam bisnis pertambangan.

c. Pertumbuhan sehat

Pertumbuhan berkesinambungan di atas rata-rata industri pertambangan.

d. Standar kelas dunia

Kemampuan dan budaya organisasi berkinerja tinggi dan penerapan

praktik-praktik terbaik kelas dunia.

2. Misi ANTAM 2020:

a. Membangun dan menerapkan praktik-praktik terbaik kelas dunia untuk

menjadikan ANTAM sebagai pemain global.

29

b. Menciptakan keunggulan operasional berbasis biaya rendah dan teknologi

tepat guna dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta

lingkungan hidup.

c. Mengolah cadangan yang ada dan yang baru untuk meningkatkan

keunggulan kompetitif.

d. Mendorong pertumbuhan yang sehat dengan mengembangkan bisnis

berbasis pertambangan, diversifikasi dan integrasi selektif untuk

memaksimalkan nilai pemegang saham.

e. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai serta mengembangkan

budaya organisasi berkinerja tinggi.

f. Berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar

wilayah operasi, khususnya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.16

16

Antam, Visi Dan Misi, diakses melalui http://www.antam.com/ pada tanggal 5 desember

2014 pukul 13:10 WIB.

http://www.antam.com/

30

C. Struktur Manajemen PT.ANTAM17

17

Antam, Manajemen Struktur, diakses melalui http://www.antam.com pada tanggal 5

desember 2014 pukul 12:19 WIB.

http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=15

31

D. Deskripsi PT.ANTAM

ANTAM merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan

terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang

tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan ANTAM

mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas

bijih nikel, feronike, emas, perak, bauksit dan batubara. ANTAM memiliki

konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan

konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumberdaya yang

dimiliki, ANTAM membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra

internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang

yang menghasilkan keuntungan.

ANTAM memiliki arus kas yang solid dan manajemen keuangan yang

berhati-hati. ANTAM didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara pada tahun

1968 melalui merjer beberapa perusahaan pertambangan nasional yang

memproduksi komoditas tunggal. Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi

feronikel, pada tahun 1997 ANTAM menawarkan 35% sahamnya kepublik dan

mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, ANTAM mencatatkan

sahamnya di Australia dengan status foreign exempt entity dan pada tahun 2002

status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat.

Tujuan perusahaan saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang

saham. Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya seiring usaha bertumbuh guna

menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strategi perusahaan adalah berfokus

32

pada komoditas inti nikel, emas, dan bauksit melalui peningkatan output produksi

untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit. ANTAM

berencana untuk mempertahankan pertumbuhan melalui proyek ekspansi

terpercaya, aliansi strategis, peningkatan kualitas cadangan, serta peningkatan nilai

melalui pengembangan bisnis hilir. ANTAM juga akan mempertahankan kekuatan

finansial perusahaan.

Melalui perolehan kas sebanyak-banyaknya, perusahaan memastikan akan

memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban, mendanai pertumbuhan,

dan membayar dividen. Untuk menurunkan biaya, perusahaan harus beroperasi

lebih efisien dan produktif serta meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan

adanya skala ekonomis.

Sebagai perusahaan pertambangan, ANTAM menyadari bahwa kegiatan

operasi perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan dan

masyarakat sekitar.Perusahaan menyadari bahwa aspek lingkungan hidup dan

khususnya pengembangan masyarakat tidak sekedar tanggung jawab social tetapi

merupakan bagian dari risiko perusahaan yang harus dikelola dengan baik.

Karakteristik industri pertambangan di Indonesia sebagai industri pembuka daerah

tertinggal dan terisolir juga menjadikan peran perusahaan tambang untuk berperan

aktif dalam pengembangan masyarakat sekitar dan beroperasi sebagai good

corporate citizen sanga penting. Hal ini akan berperan penting dalam menurunkan

risiko adanya gangguan terhadap operasi perusahaan. Beranjak dari konseps ini

maka perhatian yang mendalam terhadap upaya pelestarian lingkungan serta

33

partisipasi secara proaktif dalam pengembangan masyarakat merupakan salah satu

kunci kesuksesan kegiatan pertambangan.18

Pendapatan ANTAM diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan

deposit mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualan hasil

pengolahan tersebut kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan

Asia. Kegiatan ini telah dilakukan semenjak perusahaan berdiri tahun 1968 dan

akan terus melakukan kegiatan ini di masa depan. Komoditas utama ANTAM

adalah bijih nikel kadar tinggi atau saprolit, bijih nikel kadar rendah atau limonit,

feronikel, emas, perak dan bauksit. Jasa utama ANTAM adalah pengolahan dan

pemurian logam mulia serta jasa geologi.

1. Bijih nikel ANTAM terbagi atas bijih nikel saprolit dan limonit. Bijih nikel

limonit adalah bijih nikel laterit dengan kadar rendah dan mengandung 0.8% -

1.5% nikel, 25%-35% besi dan sedikit kobalt. Limonit terletak di atas lapisan

saprolit dan lebih murah dan lebih mudah untuk ditambang. Bijih nikel saprolit

terbentuk dibawah zona limonit. Saprolit secara umum mengandung sekitar

1,5%-2,5% nickel dan digolongkan sebagai bijih laterit kadar tinggi. Dengan

melalui proses pirometalurgi, saprolit digunakan sebagai bahan baku untuk

produksi feronikel.

18

Antam, Deskripsi ANTAM, diakses melalui

http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=38 pada tanggal

5 desember 2014

http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=38

34

2. Feronikel yang merupakan salah satu produk utama ANTAM, diproduksi

melalui pengolahan bijih nikel kadar tinggi (saprolit) melalui proses

pyrometalurgi. Feronikel ANTAM mengandung sekitar 20% nikel dan sekitar

80% besi. Diproduksi dalam bentuk shots (butiran) atau ingots (batangan) serta

dengan karbon kadar tinggi atau karbon kadar rendah, feronikel digunakan

sebagai bahan baku untuk produksi baja nirkarat.

3. Emas Logam yang berwarna kuning terang, padat, lunak, mengkilat, paling

mudah untuk dibentuk serta sangat tahan terhadap karat ini adalah logam mulia

yang selama berabad-abad digunakan sebagai uang, nilai penyimpan dan

perhiasan. Logam emas ini terdapat di alam dalam bentuk bongkahan atau

butiran di bebatuan, urat batu (veins) di bawah tanah ataupun endapan. Saat ini

emas juga banyak digunakan di bidang kedokteran gigi dan elektronika.

ANTAM memproduksi emas dari tambang Pongkor dan Cibaliung dengan total

produksi logam emas sekitar 5 ton per tahun.

4. Perak adalah logam mulia yang lunak dan putih mengkilat yang bernilai tinggi

dan banyak digunakan sebagai perhiasan, peralatan meja makan dan mata uang.

Perak adalah konduktor listrik dan panas yang terbaik diantara seluruh logam.

Perak ditemukan sebagai logam bebas, tercampur dengan emas atau dengan

mineral-mineral lainnya. Sebagian besar perak merupakan by-product dari

pertambangan emas, tembaga, lead (timah hitam) dan zinc (seng). ANTAM

memproduksi perak dari tambang Pongkor dan Cibaliung sebagai produk emas.

35

5. Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia memurnikan bullion yang berasal

dari tambang emas Pongkor dan Cibaliung serta pihak ketiga. UBPP Logam

Mulia memiliki kapasitas terpasang sebesar 60 ton emas per tahun dan 275 ton

perak per tahun. Produk emas dan perak Logam Mulia terakreditasi London

Bullion Market Association dan dijual di pasar domestik maupun internasional.

6. Bauksit adalah sumber bijih yang utama untuk produksi alumunium. Bauksit

mengandung 30-54% alumina (Al2O3) dan selebihnya terdiri dari campuran

silika, berbagai oksida besi dan titanium dioksida. ANTAM berencana

meningkatkan nilai bauksit yang dimilikinya melalui pengembangan proyek-

proyek alumina.

7. Batubara ANTAM melalui salah satu entitas anaknya yaitu PT Indonesia Coal

Resources, memproduksi komoditas batubara melalui tambang batubara

Sarolangun yang berlokasi di Propinsi Jambi, Indonesia. Cadangan batubara

(non-JORC) tambang Sarolangun berjumlah 8,25 juta ton dengan kualitas

batubara rata-rata sekitar 5.300 sampai 5.500 Kcal/kg. Saat ini penjualan

batubara Sarolangun dilakukan ke konsumen dalam negeri dan untuk ekspor.

Perusahaan pertambangan seperti Antam, rentan terhadap isu-isu lingkungan

dan keselamatan. Oleh karena itu dalam kegiatan pertambangan, Antam haruslah

berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan, memperhatikan

kelestarian lingkungan, serta berpartisipasi mengembangkan masyarakat disekitar

kegiatan pertambangan. Selain itu, operasi penambangan pada saat sekarang tidak

hanya memerlukan lisensi formal yang berbentuk izin eksplorasi atau eksploitasi,

36

melainkan juga dukungan sosial. Dukungan sosial itulah yang mengamankan

kegiatan penambangan. Dukungan ini hanya akan diperoleh bila masyarakat di

sekitar operasi Antam tidak dirugikan, tetapi justru memperoleh manfaat atas

keberadaan perusahaan. Antam tetap harus secara terus menerus melakukan

analisis dan respons terhadap tantangan yang dihadapi dalam bidang lingkungan,

sosial, dan ekonomi untuk mendukung pengembangan strategi yang berkelanjutan

dalam bentuk pembuatan program yang memang dibutuhkan. Analisis dampak

secara mendalam merupakan langkah awal untuk memahami tantangan-tantangan

keberlanjutan dan akan dicapai melalui transparansi dengan stakeholder. Antam

melakukan usaha-usaha yang maksimal untuk mengevaluasi dampak-dampaknya

melalui kolaborasi dengan karyawan dan para stakeholders yang terkena dampak

terbesar. Oleh karena itu penerapan dan pengelolaan tanggung jawab sosial (CSR)

Antam berfokus pada hal-hal yang dapat dilakukan di tataran lokal, sekalipun

nasional, bahkan internasional.

Pada intinya, Antam berupaya menghidupkan konsep pembangunan

berkelanjutan melalui praktik dan implementasi kerja efektif sehari-hari. Hal ini

dicapai dengan adanya panduan operasional bagi setiap individu di seluruh

wilayah kegiatan Antam. Antam dituntut untuk dapat memenuhi segala kebutuhan

masyarakat yang berada pada wilayah operasi Antam, sedangkan tidak semua

kebutuhan dapat dipenuhi karena ada proses evaluasi terlebih dahulu sehingga

menyebabkan gangguan operasi produksi dan pada akhirnya perusahaan bisa tidak

37

sustain. Namun sejauh ini Antam berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan

stakeholders.

E. Strategi PT.ANTAM

Pada dasarnya tujuan PT.ANTAM adalah meningkatkan nilai perusahaan

melalui penurunan biaya seiring dengan usaha bertumbuh guna menciptakan

keuntungan yang berkelanjutan.

Strategi PT.ANTAM adalah tetap berfokus pada bisnis inti perusahaan.

Manajemen seringkali bertanya pada diri sendiri, Bagaimana kita dapat

memperoleh nilai yang maksimal melalui pemanfaatan cadangan yang

dimiliki?Pembangunan kekuatan perusahaan menjadi dasar untuk menjamin

profitabilitas yang bersifat jangka panjang. Melalui maksimalisasi output produksi,

perusahaan dapat meningkatkan pendapatan serta menurunkan tingkat biaya.

PT. ANTAM berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan melalui

proyek-proyek pengembangan yang solid, aliansi strategis, akuisisi, serta

peningkatan kualitas dan nilai cadangan dari sekedar menjual bahan mentah dan

beralih untuk lebih meningkatkan kegiatan pemrosesan.

PT. ANTAM berusaha untuk mempertahankan kekuatan keuangan

perusahaan. Melalui peningkatan perolehan pendapatan, kami dapat memastikan

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, mendanai pertumbuhan masa

38

depan, serta memberikan imbal hasil bagi pemegang saham melalui pembayaran

dividen.19

19

Antam, Strategi, diakses melalui http://www.antam.com pada tanggal 5 desember 2014

pukul 15:10 WIB.

39

BAB IV

ANALISA PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 1 TAHUN 2014

A. Pengaruh Larangan Ekspor Bahan Mineral Mentah Terhadap PT. ANTAM

Tbk

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 pada

tanggal 12 januari 2014 PT. ANTAM Tbk mengalami banyak dampak yang sangat

merugikan. Perusahaan tambang milik negara, PT. ANTAM Tbk mengalami rugi

pada kuartal I 2014 sebesar Rp 272,6 miliar dibandingkan kuartal I 2013 yang

membukukan laba Rp 407,6 miliar. Menurut sekretaris PT. ANTAM Tbk Tri

Hartono kerugian itu karena PT.ANTAM Tbk terkena dampak larangan ekspor

mineral mentah yang mulai diberlakukan awal tahun 2014. Kerugian itu seiring

dengan penjualan PT. ANTAM Tbk yang juga anjlok pada kuartal I tahun ini.

Antam membukukan penjualan sebesar Rp 2,3 triliun pada kuartal I 2014 atau

turun 31,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,34

triliun. Penurunan penjualan terutama untuk bijih nikel yang anjlok 92,2 persen,

emas turun 25,6 persen dan perak turun 4,8 persen. Pada kuartal I tahun ini, PT.

ANTAM Tbk juga sama sekali tidak menjual bijih bauksit.

Dalam hal ini PT. ANTAM Tbk mengumumkan antisipasi perusahaan

terkait dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 1 tentang Mineral dan

40

Batubara tahun 2014 yang melarang ekspor bijih mineral dari Indonesia sejak

tanggal 12 Januari 2014.

Direktur Utama PT. ANTAM Tbk, Tato Miraza mengatatakan bahwa

mendukung penuh kebijakan Pemerintah yang melarang ekspor bijih mineral

dari Indonesia dan wajib melakukan hilirisasi membangun pengolahan dan

pemurnian bagi pemegang IUP dan Kontrak Karya, namun sesungguhnya berharap

bahwa ekspor bijih mineral masih dapat berjalan sampai dengan tahun 2017 bagi

perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai fasilitas pengolahan dan

pemurnian dan yang sedang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian di

Indonesia, termasuk PT. ANTAM Tbk. Keberlanjutan ekspor bijih mineral bagi

perusahaan-perusahaan tambang yang serius membangun fasilitas pengolahan dan

pemurnian akan sangat membantu arus kas yang dibutuhkan untuk membangun

dan menyelesaikan fasilitas tersebut, terlebih di tengah rendahnya harga komoditas

saat ini. Namun PT. ANTAM Tbk juga menyadari sebelum memutuskan hal ini

tentunya Pemerintah telah mengkaji segala aspek secara terintegrasi dan

komprehensif untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif dari keputusan ini.

Terkait pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mineral

dan Batubara utamanya yang melarang ekspor bijih mineral dari Indonesia,

terutama bijih nikel dan bijih bauksit ini, PT. ANTAM Tbk telah memiliki rencana

untuk mengantisipasi penurunan pendapatan dan imbal hasil bagi pemangku

kepentingan. PT. ANTAM Tbk percaya dengan strategi dan upaya-upaya yang

dilakukan ini, kinerja perusahaan akan tetap baik.

41

Sebagai bagian dari rencana antisipasi PT. ANTAM Tbk terhadap

pelarangan ekspor bijih mineral dari Indonesia, PT. ANTAM Tbk menargetkan

peningkatan volume penjualan emas menjadi 13,6 ton di tahun 2014, meningkat

66 persen dari target tahun 2013 sebesar 8,2 ton. PT. ANTAM Tbk juga

menargetkan peningkatan volume penjualan feronikel di tahun 2014 menjadi

sebesar 20.000 ton nikel dalam feronikel (TNi) atau meningkat 11% dibandingkan

target tahun 2013 sejumlah 18.000 TNi. PT. ANTAM Tbk juga menargetkan

operasi komersial pabrik Chemical Grade Alumina Tayan sudah dapat dimulai

pada akhir semester I tahun 2014.

Sebagai bagian dari langkah peningkatan penjualan emas dan memperluas

ekpansi pasar ritel, PT. ANTAM Tbk akan membuka 5-10 Butik Emas LM di

tahun 2014 serta memaksimalkan kegiatan penjualan di 5 Butik Emas LM yang

sudah ada saat ini yakni di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Palembang.

Untuk pemasaran feronikel dan komoditas lainnya, PT. ANTAM Tbk juga akan

membuka Kantor Perwakilan PT. ANTAM Tbk di Shanghai yang akan berperan

sebagai kantor perwakilan pemasaran (marketing representative office) di wilayah

China pada pertengahan bulan Januari 2014. Selain itu, PT. ANTAM Tbk juga

berencana meningkatkan kegiatan trading batubara dan mengoptimalisasi inisiatif-

inisiatif efisiensi serta mempercepat penyelesaian Proyek Pembangunan dan

Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa.

Sebagai bagian dari langkah efisiensi dan untuk menjaga arus kas

perusahaan agar tetap sehat di tengah kondisi harga komoditas yang menurun saat

42

ini, belanja modal PT. ANTAM Tbk di tahun 2014 ditargetkan mencapai jumlah

Rp2,878 triliun.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Larangan Ekspor Bahan Mineral Mentah

Pembentukan peraturan larangan ekspor bahan mineral mentah ada beberapa

faktor yang mempengaruhi. Dalam segi hukum mengingat Pasal 5 ayat (2)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak bisa

terlaksana tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 terkait ekspor mineral

dan batubara maka perlu adanya Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2014 untuk

mengatur tentang pelaksanaan dan penerapan ekspor mineral batubara secara

eksplisit. Dilengkapi dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014.

Dalam segi ekonomi Indonesia merupakan ekspor utama minerba, seperti

bauksit, tembaga dan nikel. Indonesia termasuk pemasok 20 persen nikel dunia.

Sudah bertahun-tahun Indonesia mengekspor bijih mineral tanpa melakukan

penambahan nilai. Hal ini menyebabkan nilai jual dan pendapatan Indonesia

terbilang rendah. Belum lagi perusahaan ilegal yang berhasil menyelundupkan

bahan mentah mineral tersebut. Kebanyakan, perusahaan ilegal ini memang

berskala kecil. Menurut pengamat pertambangan Indonesia Resources Studies,

Marwan Batubara, mengungkapkan bahwa negara mengalami kerugian Rp7000

triliun per tahun akibat perusahaan ilegal dan penyelundupan ekspor bahan

43

mentah.20

Oknum melanggengkan penyelundupan dan ekspor ilegal tersebut.

Sehingga, dapat mengakibatkan kerugian negara akan tetap berlanjut. Marwan

berpendapat apabila larangan ekspor bahan mentah diberlakukan maka dapat

menambah angka pendapatan ke negara di sektor pertambangan.21

Pendapatan

negara dari hasil pertambangan dapat di salurkan ke pemerintahan daerah untuk

meningkatkan kepentingan pembangunan daerah di Indonesia.

Dalam segi alam atau lingkungan kegiatan pertambangan untuk mengambil

bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Selama

kurun waktu 50 tahun, konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang

berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan telah

menyebabkan skala pertambangan semakin membesar. Perkembangan teknologi

pengolahan menyebabkan ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis,

sehingga semakin luas dan dalam lapisan bumi yang harus di gali. Hal ini

menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat

besar dan bersifat penting.22

20

Absori, Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas,

(Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), h.21.

21 Waspadai Ancaman PHK Pasca Larangan Ekspor Tambang Mentah, diakses melalui

http://www.neraca.co.id/industri/36583/Waspadai-Ancaman-PHK-Pasca-Larangan-Ekspor-Tambang-

Mentah pada tanggal 15 desember 2014 pukul 15:10 WIB.

22Aspek Lingkungan dalam Amdal Bidang Pertambangan, diakses melalui

http://psdg.bgl.esdm.go.id/kepmen_pp_uu/Amdal_Bid_Pertambangan.pdf pada tanggal 20 desember

2014 pukul 15.05 WIB.

http://www.neraca.co.id/industri/36583/Waspadai-Ancaman-PHK-Pasca-Larangan-Ekspor-Tambang-Mentahhttp://www.neraca.co.id/industri/36583/Waspadai-Ancaman-PHK-Pasca-Larangan-Ekspor-Tambang-Mentahhttp://psdg.bgl.esdm.go.id/kepmen_pp_uu/Amdal_Bid_Pertambangan.pdf

44

United Nations Environment Programme (UNEP) menggolongkan dampak-

dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan sebagai berikut:

1. Kerusakan habitat dan biodiversity pada lokasi pertambangan

2. Perlindungan ekosistem/ habitat/ biodiversity di sekitar lokasi pertambangan

3. Perubahan landskap gangguan visual/ kehilangan penggunaan lahan

4. Stabilisasi site dan rehabilitasi

5. Limbah tambang dan pembuangan tailing

6. Kecelakaan/ terjadinya longsoran fasilitas tailing

7. Peralatan yang tidak digunakan, limbah padat, limbah rumah tangga

8. Emisi udara

9. Debu

10. Perubahan iklim

11. Konsumsi energi

12. Pelumpuran dan perubahan aliran sungai

13. Buangan air limbah dan air asam tambang

14. Perubahan air tanah dan kontaminasi

15. Limbah B3 dan bahan kimia

16. Pengelolaan bahan kimia, keamanan, dan pemaparan bahan kimia di tempat

kerja

17. Kebisingan

18. Radiasi

19. Keselamatan dan kesehatan kerja

45

20. Toksisitas logam berat

21. Peninggalan budaya dan situs aerkologi

22. Kesehatan masyarakat dan pemukiman di sekitar tambang23

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

1. Al-Qur' an Surat Ar-Rum Ayat 41:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan

tangan manusia, Allah mengkhendaki agar mereka merasakan sebagian dari

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). (Q:S.

Ar-Rum/30:41).

Dari ayat diatas menyebutkan bahwa kerusakan yang dimaksud ayat ini

bukan hanya peristiwa yang disebutkan itu. Ayat tersebut mencakup semua jenis

kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan. Semua kerusakan dalam bidang

politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, moral, alam, dan sebagainnya.

23

Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Yustisia,

2013), h.12.

46

Berbagai kerusakan itu tidak terjadi tiba-tiba. Menurut ayat ini, pangkal

penyebab semua kerusakan di seluruh muka bumi itu adalah ulah perbuatan

manusia yang melakukan maksiat, penebangan pohon sembarangan, buang

sampah sembarangan. Banyak akibat yang dirasakan langsung di sekitar kita

antara lain kebakaran, banjir dan tanah longsor. Agar manusia menyadari perilaku

yang dilakukan tidak benar lalu kembali ke jalan Allah dengan bertaubat dan tidak

melakukan pencemaran lingkungan.

2. Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 56:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (Q:S. Al-Araf/7:56).

Dalam ayat ini Allah swt, melarang jangan membuat kerusakan di

permukaan bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang,

47

merusak pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak penghidupan

dan sumber-sumber penghidupan, (seperti bertani, berdagang, membuka

perusahaan dan lain-lainnya). Padahal bumi tempat hidup ini sudah dijadikan

Allah cukup baik. Mempunyai gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai,

lautan, daratan dan lain-lain yang semuanya itu dijadikan Allah untuk manusia

agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai dirusak

dan dibinasakan. Selain dari itu untuk manusia-manusia yang mendiami bumi

Allah ini, sengaja Allah menurunkan agama dan diutusnya para nabi dan rasul-

rasul supaya mereka mendapat petunjuk dan pedoman dalam hidupnya, agar

tercipta hidup yang aman dan damai. Dan terakhir diutus-Nya Nabi Muhammad

saw. sebagai rasul yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi semesta

alam. Bila manusia-manusia sudah baik, maka seluruhnya akan menjadi baik,

agama akan baik, negara akan baik, dan bangsa akan baik. Sesudah Allah

melarang membuat kerusakan, maka di akhir ayat ini diulang lagi tentang adab

berdoa. Dalam berdoa kepada Allah baik untuk duniawi maupun ukhrawi selain

dengan sepenuh hati, khusyuk diri dan dengan suara yang lembut, hendaklah juga

disertai dengan perasaan takut dan penuh harapan. Takut kalau-kalau doanya tidak

diterima-Nya dan mendapat ampunan dan pahala-Nya. Berdoa kepada Allah

dengan cara yang tersebut dalam ayat ini akan mempertebal keyakinan dan akan

menjauhkan diri dari keputus-asaan. Sebab langsung meminta kepada Allah Yang

Maha Kuasa dan Maha Kaya, lambat laun apa yang diminta itu tentu akan

dikabulkan-Nya. Rahmat Allah dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat

48

baik. Berdoa termasuk berbuat baik, maka rahmat Allah tentu dekat kepadanya.

Setiap orang yang suka berbuat baik, berarti orang itu sudah dekat kepada rahmat

Allah. Anjuran berbuat baik banyak sekali ditemui dalam Alquran. Berbuat baik

kepada tetangga dan kepada sesama manusia pada umumnya. Berbuat baik juga

dituntut kepada selain manusia, seperti kepada binatang dan lain-lainnya. Sehingga

kalau akan menyembelih binatang dianjurkan sebaik-baiknya, yaitu dengan pisau

yang tajam tidak menyebabkan penderitaan bagi binatang itu.

3. Al-Quran Surah Al-Qashash Ayat 77:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu

(kebahagiaan) negeri akhirat, danjanganlah kamu melupakan bahagianmu dari

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana

Allah telah berbuat baik, kepadamu, danjanganlah kamu berbuat kerusakan di

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat

kerusakan. " (Q:S. Al-Qashash/28:77).

49

Pada ayat ini Allah SWT menerangkan empat macam nasihat dan petunjuk

yang ditujukan kepada Karun oleh kaumnya. Barangsiapa mengamalkan nasihat

dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.

a. Orang yang dianugerahi oleh Allah SWT kekayaan yang berlimpah-limpah,

perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk serta nikmat yang banyak,

hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintah-Nya,

mendekatkan diri kepada-Nya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya

di dunia dan di akhirat.

b. Janganlah seseorang itu meninggalkan sama sekali kesenangan dunia baik

berupa makanan, minuman dan pakaian serta kesenangan-kesenangan yang lain

sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah

SWT, karena baik untuk Tuhan, untuk diri sendiri maupun keluarga, semuanya

itu mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakan.

c. Seseorang harus berbuat baik sebagaimana Allah SWT berbuat baik kepadanya,

membantu orang-orang yang berkeperluan, pembangunan masjid, madrasah,

pembinaan rumah yatim piatu di panti asuhan dengan harta yang dianugerahkan

Allah kepadanya dan dengan kewibawaan yang ada padanya, memberikan

senyuman yang ramah di dalam perjumpaannya dan lain sebagainya.

d. Janganlah seseorang itu berbuat kerusakaan di atas bumi, berbuat jahat kepada

sesame makhluk Allah, karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang

berbuat kerusakan. Allah SWT tidak akan menghormati mereka bahkan Allah

tidak akan memberikan rida dan rahmat-Nya.

50

Dalam penjelasan diatas banyak sekali dampak atau kerugian yang di alami

lingkungan dari pertambangan. Pemerintah dalam hal ini membuat peraturan

tentang pelaksanaan ekspor yang mengatur pengolahan dan pemurnian mineral

dan batubara yang diharapkan dapat membatasi dalam hal pengerukan mineral dan

batubara oleh perusahaan tambang. Dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014 maka tidak ada lagi perusahaan yang mengekspor minersl

dan batubara dalam kondisi belum diolah atau dimurnikan yang mengakibatkan

banyak perusahaan melakukan pertambangan sebanyak-banyaknya dan dapat

membuka kesempatan pengusaha ilegal untuk melakukan penambangan mineral

dan batubara secara bebas yang dapat berakibat buruk untuk alam dan lingkungan

Indonesia. Karena semakin banyak melakukan pertambangan mineral dan batubara

semakin merusak alam dan merugikan lingkungan.

C. Analisis Penulis

Kisruh kewajiban hilirisasi mineral yang mengemuka selama setahun

terakhir telah coba diakhiri pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014. Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai perubahan kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha

pertambangan mineral dan batubara. Dasar keluarnya Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014 adalah dalah rangka meningkatkan manfaat mineral bagi

rakyat dan untuk kepentingan pembangunan daerah, maka perlu peningkatan nilai

51

tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya mineral

di dalam negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM

Nomor 1 Tahun 2014 merupakan aturan pelaksana atas Undang-Undang Minerba,

terutama mengenai kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri

sebagaimana diamanatkan Pasal 103 dan Pasal 170. Pasal 103 berbunyi

"Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan

pemurnian hasil penambangan di dalam negeri". Sedang ketentuan Pasal 170

adalah "Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang

sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini

diundangkan." Kedua ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Minerba di atas

sama-sama memerintahkan terlaksananya program hilirisasi selambat-lambatnya 5

(lima) tahun sejak UU Minerba ditetapkan. Pada pasal 170 secara khusus hanya

disebutkan kata "pemurnian", yang dapat diartikan sebelum pemurnian, proses

"pengolahan" diangap telah dilakukan. Mengingat, sesuai Permen ESDM Nomor

23 Tahun 2010, yang dimaksud dengan "pemurnian" adalah proses mengubah

logam kotor menjadi logam dengan kemurnian 98 persen, maka dapat diartikan

para kontraktor Kontrak Karya harus memproduksi mineral minimal dengan kadar

98 persen. Hal ini juga berarti kontraktor dilarang mengekspor produk mineral jika

kadarnya lebih rendah dari 98 persen.

Dalam Peraturan Pemerintah di antara Pasal 112B dan Pasal 113 disiipkan

satu Pasal, yakni Pasal 112C yang menjelaskan pemegang Kontak Karya,

52

pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian

hasil penambangan di dalam negeri dan dapat melakukan penjualan ke luar negeri

dalam jumlah tertentu. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik harus

memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu :

keadilan, kepastian dan kemanfataan.

Pro dan kontra larangan ekspor mineral mentah selama ini membuat

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014. Peraturan

Pemerintah ini akhirnya membuka pintu ekspor. Pasal 112C ayat (3) menyebutkan

pemegang kontrak karya yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam

dan telah melakukan kegiatan pemurnian dapat melakukan penjualan ke luar

negeri dalam jumlah tertentu. Kebijakan serupa diberikan kepada pemegang IPU

Operasi Produksi.

Namun jalan keluar yang diberikan pemerintah itu tetap tidak memuaskan

semua pihak. Kebijakan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian bagi sebagian

pengusaha tambang. Pengusaha yang paling terkena imbas kebijakan ini adalah

mereka yang membuka usaha belum lama. Perusahaan yang masih seumur

jagung akan menghadapi kesulitan besar atas keharusan membangun pusat

pemurnian mineral smelter. Biaya yang dikeluarkan sangat besar, bisa ratusan juta

dolar Amerika Serikat. Belum lagi keengganan perbankan nasional menyalurkan

pinjaman besar. Belum lagi adanya PHK besar besaran kepada para pekerja

tambang karena penurunan terhadap pendapatan perusahaan.

http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt52d6285236711/node/lt52d627ada25b1

53

PT. ANTAM Tbk, perusahaan milik negara mengalami kerugian atas

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang diberlakukan

sejak tanggal 12 januari 2014. PT. ANTAM Tbk pada saat itu belum mempunyai

smelter yaitu alat pemurnian atau pengolahan bahan mentah mineral dan batubara.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

pengusaha tambang yang tergabung dalam Asosiasi Tembaga Emas Indonesia

(ATEI) mendukung keputusan pemerintah karena kebiijakan itu dinilai sudah tepat

dan telah mengakomodasi semua kepentingan, baik pemerintah pusat maupun

daerah. Selain itu, kepentingan lainnya yang telah diakomodasi adalah pengusaha

pemegang izin usaha pertambangan (IUP) serta kontrak karya (KK).

Dalam sebuah keputusan adanya pro dan kontra terkait dengan kebijakan

yang dikeluarkan adalah hal yang biasa. Pemerintah tidak perlu takut akan

ancaman perusahaan yang akan melakukan PHK besar-besaran. Kalau smelter-

smelter selesai dibangun, efeknya untuk sektor ketenagakerjaan akan bertambah

besar. Akan terbukanya lapangan kerja baru. Hanya saja pada intinya yang

diperlukan adalah dukungan pemerintah, jika pengusaha wajib membangun

smelter, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mempermudah

pengusaha membangun pusat pemurnian mineral.

53

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan

bahwasannya:

1. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 pada

tanggal 12 Januari 2014 PT. ANTAM Tbk mengalami banyak dampak yang

sangat merugikan. Perusahaan tambang milik negara, PT. ANTAM Tbk

mengalami rugi pada kuartal I 2014 sebesar Rp 272,6 miliar dibandingkan

kuartal I 2013 yang membukukan laba Rp 407,6 miliar. Menurut sekretaris PT.

ANTAM Tbk Tri Hartono kerugian itu karena PT. ANTAM Tbk terkena

dampak larangan ekspor mineral mentah yang mulai diberlakukan awal tahun

ini. Kerugian itu seiring dengan penjualan PT. ANTAM Tbk yang juga anjlok

pada kuartal I tahun ini. PT. ANTAM Tbk membukukan penjualan sebesar Rp

2,3 triliun pada kuartal I 2014 atau turun 31,03 persen dibandingkan periode

yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,34 triliun.

2. Beberapa faktor larangan ekspor bahan mineral mentah antara lain:

a. Segi Hukum

Adanya payung hukum di peraturan tersebut, Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tidak dapat terlaksana tanpa adanya Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014.

54

b. Segi Ekonomi

Pendapatan Negara dari hasil pertambangan dapat disalurkan ke

pemerintah daerah untuk meningkatkan kepentingan pembangunan daerah di

Indonesia.

c. Segi Lingkungan

Banyak perusahaan mengekspor mineral dan batubara dalam kondisi

belum diolah atau dimurnikan yang mengakibatkan banyak perusahaan

melakukan pertambangan sebanyak-banyaknya dan dapat membuka

kesempatan pengusaha ilegal untuk melakukan penambangan mineral dan

batubara secara bebas yang dapat berakibat buruk untuk alam dan

lingkungan Indonesia. Karena semakin banyak melakukan pertambangan

mineral dan batubara semakin merusak alam dan merugikan lingkungan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dibuat pemerintah bertujuan untuk

menambah nilai terhadap bahan mentah mineral dan batubara dengan cara

proses pemurnian menggunakan smelter. Hasil ekspor disalurkan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk pembangunan

daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 mulai dilaksanakan pada

tanggal 12 januari 2014. Banyak pihak khususnya pengusaha yang mengalami

kerugian salah satunya PT. ANTAM Tbk, perusahaan ini mengalami penurunan

pemasukan dan penghentian pengeskporan bahan mentah karena tidak memiliki

smelter. PT. ANTAM Tbk memiliki berbagai cara dan target untuk

55

mengantisipasi kerugian yang dialami yang paling utama PT. ANTAM Tbk

telah membangun smelter di daerah Pomalaa Sulawesi Tengah.. PT. ANTAM

Tbk mendapat suntikan dana sebesar Rp 7 triliun dari pemerintah karena

termasuk perusahaan milik negara. Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014 agar perusahaan yang belum memiliki smelter segera

membangun smelter.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan pengaruh

larangan ekspor bahan mineral mentah terhadap PT. ANTAM Tbk adalah :

1. Dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 sebaiknya

menggunakan asas pemusyarawatan agar tidak terlihat arogan. Pemerintah

sangat tergesa-gesa dalam menggambil keputusan dikarenakan banyaknya

perusahaan yang mengalami kerugian salah satunya PT. ANTAM Tbk.

Seharusnya sebelum aturan diterbitkan pemerintah mengadakan

dialog komprehensif terbuka antara pengusaha, pemerintah, DPR RI serta

serikat pekerja untuk merumuskan secara bersama rencana strategis agar tidak

menimbulkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat banyak.

2. PT. ANTAM Tbk yang mengalami banyak kerugian harus memikirkan cara

untuk mengantisipasi keadaan yang merugikan contohnya membangun smelter.

Pada saat pembangunan harus perhatikan juga lingkungannya dan alam, karena

banyak sekali kerusakan yang dialami oleh penambangan.

56

3. Larangan ekspor bahan mineral mentah terlihat kurang efektif dilaksanakan di

Indonesia karena banyaknya perusahaan pertambangan yang belum memiliki

smelter. Jika ingin tetap dilaksanakan, pemerintah baiknya harus

mempermudah perusahaan yang ingin membangun smelter.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Absori. Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas.

Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.

Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin. Metode Penelitian Hukum, cet. I.

Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Ali, Zaenuddin. Metode Penelitian Hukum, cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

HS, Salim. Hukum Pertambangan Indonesi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ibrahim, Jhonny. Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, cet. II. Malang:

Media Publishing, 2006.

Kristiyanti, Celina. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Marzuki, Petter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.

Miru, Ahmad. Prinsip dan Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pess,

2009.

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Soekamto, Soedjono dan Sri Mahmudji. Peran dan Penggunaan Kepustakaan

didalam Penelitian Hukum. Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas

Indonesia, 1979.

Soekamto, Soedjono. Pengantar Penelitian Hukum, cet. III. Jakarta: Universitas

Indonesia Press, 1986.

Sudrajat, Nandang. Teori dan Praktik Perkembangan Indonesia. Jakarta: Pusaka

Yustisia, 2013.

Tim Redaksi Fokus Media., Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Fokus

Media, 2010.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika,

2008.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014

Inrternet:

Antam, Manajemen Struktur, diakses melalui

http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7

&itemid=15 pada tanggal 5 Desember 2014 pukul 12:19 WIB.

Antam, Riwayat Singkat Antam, diakses melalui http://www.antam.com pada tanggal

5 Desember 2014 pukul 12:10 WIB.

Antam, Logo Korporasi, diakses melalui http://www.antam.com/ pada tanggal 5

Desember 2014 pukul 12:10 WIB.

Aspek Lingkungan dalam Amdal Bidang Pertambangan, diakses melalui

http://psdg.bgl.esdm.go.id/kepmen_pp_uu/Amdal_Bid_Pertambangan.pdf

pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 15:32 WIB.

Directorate General For National Export Development, diakses melalui

http://psdg.bgl.esdm.go.id/app_frontend/contents/102-larangan-ekspor

pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 15.32 WIB.

Susyanto, Peratu