pengaruh pemahaman wajib pajak atas prinsip …repository.ub.ac.id/6017/1/muhammad farhan...
TRANSCRIPT
PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS
PRINSIP PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI
MEMBAYAR PAJAK (Studi pada pemilik UMKM Kota Malang)
SKRIPSI
Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Muhammad Farhan Firdaus
135030401111093
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017
MOTTO
“Make words do not build others as motivation.
Stand tall and loud say I CAN”
(Muhammad Farhan Firdaus)
“First they ignore you, then they laugh at you,
then they fight you, then you win”
(Mahatma Ghandi)
"The greatest adventure you can actually do is live
the life of your dreams."
(Oprah Winfrey)
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan
saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas
Prinsip Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak” tidak terdapat karya ilmiah
yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip
dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat
unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang
telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (UU. Nomor 20 tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) dan
Pasal 70)
Malang, 25 Juli 2017
Yang membuat pernyataan
Muhammad Farhan Firdaus
135030401111093
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
Judul : Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Prinsip Perpajakan
Terhadap Motivasi Membayar Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di
Kota Malang)
Disusun oleh : Muhammad Farhan Firdaus
NIM : 135030401111093
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis
Program Studi : Perpajakan
Malang, 24 Juni 2017
Komisi Pembimbing
Drs. Heru Susilo, MA
NIP. 19591210 198601 1 001
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 2 Agustus 2017
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Muhammad Farhan Firdaus
Judu : Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Prinsip
Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak (Studi
pada Pemilik UMKM di Kota Malang)
Dan dinyatakan LULUS
Majelis Penguji
Drs. Heru Susilo,MA
NIP. 19591210 198601 1 001
Anggota Anggota
Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE. MSA. AK
NIP. 19750627 199903 2 002 NIP. 19861117 201504 2 002
PERSEMBAHAN
Untuk yang menjadi terdepan jika ada yang melukaiku dimasa kecilku hingga sekarang
–Ade Firdaus, S.pn
Untuk yang menjadi tempat curahanku ketika sedang menghadapi masalah dan selalu memberikan nasihat yang
membuatku berdiri tegak
–Ernawati
Untuk yang menjadi panutanku dalam hal apapun yang selalu melindungi adik-adiknya tanpa menyerah
–Hilal Akbar Firdaus, S.Ikom
Serta adik-adikku yang selalu berlari kearah saya ketika saya pulang kehalaman kampung dengan berteriak ‘kakak pulang’
dengan senyumnya dan memeluk kakaknya yang merantau untuk menembah ilmu
–Rizki Ihza Firdaus & Muhammad Fajar Firdaus
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, tempat meminta dan memohon
pertolongan, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh
Pemahaman Wajib Pajak Atas Prinsip Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar
Pajak (Studi pada pemilik UMKM di Kota Malang. Skripsi ini merupakan tugas akhir
yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Kemampuan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini akan pernah terlepas dari
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
peneliti mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Dra. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu
Adiministrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Prodi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Drs. Heru Susilo, MA selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah
membimbing Peneliti selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan selama menjalani studi.
6. Pak Eko dan seluruh staf karyawan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang,
yang bersedia membantu peneliti untuk info terkait UMKM di Kota Malang.
7. Pak Boby dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
yang sudah mengizinkan peneliti meneliti di Kota Malang.
8. Seluruh pemilik UMKM di Kota Malang yang bersediaa menjadi responden
peneliti agar terciptanya penelitian ini.
9. Kedua orang tua peneliti Ade Firdaus, S.pd dan Ernawati yang telah mendukung
baik moral maupun materil tanpa menyerah sedikitpun untuk anak tercinta
hingga meraih gelar sarjana
10. Kakak saya Hilal Akbar Firdau, S.ikom dan adik-adik saya Rizki Ihza firdaus
serta Muhammad Fajar Firdaus yang selalu menyemangati dan menghibur
peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya.
11. Yang selalu menemani baik suka maupun duka dan mendengarkan curahan hati
peneliti dalam melakukan penelitian Cahyani Setyo Dewi.
12. Geng Bandar onet, cetink dan alay sahabat sekolah menegah pertama yang selalu
memberikan nasehat positif dan pengaruh positif.
13. Sahabat pertama peneliti di Kota Malang Reza Apriansyah Wirawan yang selalu
meluangkan waktunya untuk bermain bersama selalu menemani peneliti kemana
saja baik suka maupun duka.
14. Partner peneliti yaitu Muhammad Imam Ismatullah, Olivia Santi dan Prasetyo
Obay Kurniawan yang selalu meluangkan waktunya untuk membahas penelitian
ini agar menjadi lebih baik.
15. Sahabat diperkuliahan Winwell, Hamim Hidayatullah, Bramantyo, Febrina
Siregar dan Caca Cantisa yang menjadi tempat pertama dalam keluh kesah
peneliti dan membuat hari berwarna selama di perkuliahan, selalu saling
menyemangati disegala bidang.
16. Sahabat naik gunung Daus, Agung, Ambon, Lely, Tewe dan yang lainnya yeng
telah mensuport peneliti dalam meenyelesaikan penelitian ini.
17. Sahabat bermain game dota 2 Theo, Kevin, Edo, Iqbal, Bono, Huda, Miqdad,
Eka, Jovi, Icang yang selalu menghibur peneliti dengan gelat tawa selama
permainan berlangsung.
18. Tempat dimana bermain futsal bersama Fikar, Ragil, Asel, Hasybi, Rossy yang
sudah menghibur peneliti dalam bermain.
19. Geng Sumbawa Besar yang telah menghibur peneliti dikosan dengan gelat tawa
mereka.
Peneliti berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang
membutuhkan informasi mengenai Pemahaman Wajib Pajak Atas Prinsip Perpajakan
Terhadap Motivasi Pemilik UMKM dalam Pembayaran Pajaknya. Akhir kata, tiada
gading yang tak retak seperti penulisan skripsi ini pasti juga terdapat kekurangan-
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun semangat
dibutuhkan. Terimakasih.
RINGKASAN
Muhammad Farhan Firdaus, 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas
Prinsip Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak (Studi pada pemilik
UMKM di Kota Malang). Drs. Heru Susilo, MA.
Penelitian ini dilakukan atas dasar peneliti ingin mengetahui apakah wajib
pajak pemilik UMKM memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan
pembayaran pajaknya setelah memahami prinsip perpajakan. Prinsip Perpajakan
terdiri dari empat unsur yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, asas ketepatan
waktu dan asas efesiensi ekonomi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui
pemahaman wajib pajak pemilik UMKM atas prinsip perpajakan terhadap
motivasi membayar pajak.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory
research) dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah
pemilik UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Sampel dalam
penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non probability sampling
dengan metode pengambilan sampel terpilih (Purposive Sampel) dan diperoleh 89
responden. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan sumber data primer
dari hasil penyebaran kuesioner kepada pemilik UMKM dan data sekunder yang
didapat dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan
diperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak pemilik UMKM atas asas
keadilan, asas kepastian hukum, asas ketepatan waktu, asas efesiensi ekonomi
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap motivasi membayar pajak. Hasil
dari uji parsial variabel asas keadilan dan asas efesiensi ekonomi tidak
berpengaruh secara parsial terhadap motivasi membayar pajak sedangkan asas
kepastian hukum dan asas ketepatan waktu berpengaruh secara parsial terhadap
motivasi membayar pajak. Hasil uji koefisien determinasi (R2) model sebesar 25%
menerangkan bahwa kontribusi model untuk menjelaskan hubungan struktural
dari kelima variabel yang diteliti adalah sebesar 25%. Sedangkan sisanya sebesar
75% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.
Penelitian ini diharapkan pemerintah lebih mempertimbangkan lagi
terhadap dalam membuat peraturan perpajakan agar tidak ada yang merasa
dirugikan. Wajib pajak pemilik UMKM lebih termotivasi lagi dalam hal
pembayaran pajaknya agar sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan
perpajakan yang dapat merugikan pemilik UMKM.
Kata Kunci : Pemahaman, Motivasi , Pajak UMKM, Prinsip Perpajakan
SUMMARY
Muhammad Farhan Firdaus, 2017. The Effect of Taxpayer Understanding on
Taxation Principles on Tax Paying Motivation (Study on MSME owners in Malang).
Drs. Heru Susilo, MA.
This study was conducted on the basis of researchers want to know whether
the taxpayer’s owners of SMEs have high motivation to make tax payments after
understanding the principles of taxation. Taxation Principle consists of four elements
namely the principle of justice, the principle of legal certainty, the principle of
timeliness and the principle of economic efficiency. The purpose of this study is to
determine the understanding of taxpayers owners of SMEs on the principle of
taxation on the motivation to pay taxes.
The type of research used is explanatory research (explanatory research)
with a quantitative approach. The population of this study is the owner of SMEs in
the Office of Cooperatives and SMEs Malang. The sample in this research using
sampling technique nonprobability sampling with selected sampling method
(Purposive Sample) and obtained 89 respondents. The data collection of this study
using primary data sources from the results of the distribution of questionnaires to
MSME owners and secondary data obtained from the Office of Cooperatives and
SMEs Malang.
This study uses multiple linear regression analysis techniques and obtained
the result that understanding taxpayers owners of SMEs on the principle of justice,
the principle of legal certainty, the principle of timeliness, the principle of economic
efficiency simultaneously significant influence on the motivation to pay taxes. The
result of the partial test of the variable of fairness principle and the principle of
economic efficiency does not partially influence the motivation to pay the tax while
the principle of legal certainty and the principle of punctuality partially influence the
motivation to pay taxes. The result of determination coefficient test (R2) model of
25% explains that the contribution of model to explain the structural relationship of
the five variables studied is 25%. While the rest of 75% is explained by other
variables that are not contained in this research model.
This research is expected more government to consider again in making
taxation regulation so that no one felt disadvantaged. Taxpayer owners of SMEs are
more motivated again in terms of payment of tax so that it does not violate the
provisions of tax laws that can hurt the owners of SMEs.
Keywords: Understanding, Motivation, SME Taxes, Taxation Principles.
i
DAFTAR ISI
MOTTO ............................................................................................................. i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................... ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .................................................. iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................. iv
PERSEMBAHAN .............................................................................................. v
RINGKASAN .................................................................................................... vi
SUMMARY ....................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ....................................................................................... viii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv
DAFTAR TABEL ............................................................................................. xv
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................... 7
C. Tujuan Penulisan ........................................................................ 8
D. Kontribusi Penelitian .................................................................. 8
E. Sistematika Penulisan ................................................................. 10
BAB II TINNJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Empiris ........................................................................ 12
B. Tinjauan Teoritis ........................................................................ 17
1. Pemahaman .......................................................................... 17
a. Pengertian Pemahaman .................................................. 17
b. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman ...................... 18
2. Pajak ..................................................................................... 19
a. Pengertian Pajak ............................................................. 19
b. Fungsi Pajak ................................................................... 20
c. Sistem Pemungutan Paja ................................................ 20
3. Prinsip Pemungutan Pajak ................................................... 21
4. Pajak Penghasilan................................................................. 23
a. Definisi Penghasilan....................................................... 23
b. Pengertian Pajak Penghasilan ........................................ 23
c. Subjek Pajak Penghasilan .............................................. 24
d. Objek Pajak Penghasilan ................................................ 25
5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ...................................... 27
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah .............. 27
b. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah ................... 28
6. PPh Usaha Mikro Kecil dan Menengah ............................... 30
a. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak UMKM ..................... 30
b. PP No. 46 Tahun 2013 ................................................... 32
7. Motivasi ............................................................................... 33
a. Penertian Motivasi ......................................................... 33
ii
b. Psikologi Dalam Motivasi Wasjib Pajak ....................... 34
8. Model Konsep dan Model Hipotesis .................................... 34
a. Kerangka Pemikiran ....................................................... 34
b. Model Hipotesis ............................................................. 36
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ........................................................................... 38
B. Lokasi Penelitian ........................................................................ 38
C. Variabel, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran .............. 39
1. Identifikasi Variabel ............................................................. 39
2. Definisi Operasional Variabel .............................................. 40
a. Pemahaman Atas Prinsip Perpajakan ............................. 40
b. Motivasi Membayar Pajak ............................................. 42
3. Skala Pengukuran ................................................................. 45
D. Populasi dan Sampel .................................................................. 46
1. Populasi ................................................................................ 46
2. Sampel .................................................................................. 47
E. Tenik Pengumpulan Data ........................................................... 48
1. Sumber Data ......................................................................... 48
a. Data Primer .................................................................... 48
b. Data Sekunder ................................................................ 49
2. Metode Pengumpulan Data .................................................. 49
F. Uji Instrumen Penelitian ............................................................ 49
1. Uji Validitas ......................................................................... 50
2. Uji Reliabilitas ..................................................................... 51
G. Teknik Analisis Data .................................................................. 53
1. Analisis Deskriptif ............................................................... 53
2. Uji Asumsi Klasisk .............................................................. 53
a. Uji Normalitas ................................................................ 54
b. Uji Multikolienaritas ...................................................... 54
c. Uji Heteroskedastisitas ................................................... 54
3. Analisis Linier Berganda...................................................... 55
4. Uji Hipotesis ........................................................................ 56
a. Koefesiensi Determinasi (R2) ......................................... 56
b. Uji Parsial (Uji t) ............................................................ 56
c. Uji Simultan (Uji F) ....................................................... 57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ......................................... 59
1. Kota Malang ........................................................................ 59
a. Sejarah Pemerintahan Kota Malang .............................. 60
2. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ............................. 60
a. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malan.. 61
b. Struktur Organisasi ....................................................... 61
B. Gambaran Umum Responden ................................................... 62
1. Jenis UMKM Responden .................................................... 62
iii
2. Predaran Bruto Responden .................................................. 63
3. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden dan Jenis
Kelamin Responden ............................................................ 64
4. Jabatan Responden .............................................................. 65
C. Analisis Data Hasil Penelitian ................................................... 66
1. Analisis Statistik Deskriptif ................................................ 66
a. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas
Keadilan (X1) ................................................................ 68
b. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas
Kepastian Hukum (X2) ................................................. 70
c. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas
Ketepatan Waktu (X3 .................................................... 71
d. Distribusi Frekuensi Variabel Asas Efesiensi
Ekonomi(X4) ................................................................ 73
e. Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Membayar
Pajak (Y) ....................................................................... 75
2. Uji Asumsi Klasik ............................................................... 78
a. Uji Normalitas ............................................................... 78
b. Uji Multikolinieritas ...................................................... 79
c. Uji Heteroskedastisitas .................................................. 80
3. Analisis Regresi Linier Berganda ....................................... 81
4. Hasil Uji Hipotesis .............................................................. 85
a. Koefesien Determinasi (R2)........................................... 85
b. Hasil Uji Parsial (Uji t) .................................................. 86
c. Hasil Uji Simultan (Uji F) ............................................. 88
D. Pembahasan Hasil Penelitian .................................................... 90
1. Pengaruh Variable Pemahaman Asas Keadilan Terhadap
Motivasi Membayar Pajak .................................................. 90
2. Pengaruh Variable Pemahaman Asas Kepastian Hukum
Terhadap Motivasi Membayar Pajak .................................. 91
3. Pengaruh Variable Pemahaman Asas Ketepatan Waktu
Terhadap Motivasi Membayar Pajak .................................. 93
4. Pengaruh Variable Pemahaman Asas Efesiensi Ekonomi
Terhadap Motivasi Membayar Pajak .................................. 94
5. Pengaruh Variabel Pemahamahan Asas Keadilan, Asas
Kepastian Hukum, Asas Keteapatan Waktu, Asas
Efesiensi Ekonomi Motivasi Membayar Pajak .................. 95
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................... 96
B. Saran .......................................................................................... 97
Daftar Pustaka ................................................................................................... 99
Lampiran ........................................................................................................... 102
iv
DAFTAR GAMBAR
No Judul Halaman
1 Model Konsep ....................................................................................... 35
2 Model Hipotesis .................................................................................... 36
3 Sejarah Pemerintahan Kota Malang...................................................... 60
4 Struktur Organisasi ............................................................................... 61
5 Jenis UMKM ......................................................................................... 63
6 Predaran Bruto Di Bawah Rp. 4,8M Dalam Setahun ........................... 64
7 Jabatan Responden ................................................................................ 66
8 Hasil Uji Heteroskesdastisitas............................................................... 81
5
DAFTAR TABEL
No Judul Halaman
1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
dan Usaha Besar Tahun 2012-201 ......................................................3
2 Ringkasan Penelitian Terdahulu .......................................................15
3 Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian ..............................43
4 Kriteria Penilaian Kuesioner .............................................................46
5 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah .......................................47
6 Hasil Uji Validitas.............................................................................51
7 Hasi Uji Realiabilitas ........................................................................52
8 Distribusi Responden UMKM di Kota Malang Berdasarkan
Jenis UMKM Responden ..................................................................62
9 Distribusi UMKM Di Kota Malang Berdasarkan Predaran
Bruto Responden Dalam Setahun .....................................................63
10 Distrubusi Responden UMKM Di Kota Malang Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin ..............................64
11 Distribusi responden UMKM Di Kota Malang Berdasarkan
Jabatan Responden ............................................................................65
12 Nilai Interval Kelas ...........................................................................68
13 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas Keadilan (X1).......68
14 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas Kepastian
Hukum (X2) .......................................................................................70
15 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas Ketepatan
Waktu (X3) ........................................................................................72
16 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas Efesiensi
Ekonomi (X4) ....................................................................................73
17 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Motivasi Membayar
Pajak (Y) ...........................................................................................75
18 Hasil Uji Normalitas .........................................................................78
19 Hasil Uji Multikolonieritas ...............................................................79
20 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .......................82
21 Hasil Uji t Analisis Regresi Berganda ..............................................86
22 Hasil Uji Simultan (Uji f) .................................................................89
6
DAFTAR LAMPIRAN
No. Judul Halaman
Lampiran 1 Kuisioner ...............................................................................102
Lampiran 2 Identitas Responden ...............................................................107
Lampiran 3 Jawaban Responden ...............................................................110
Lampiran 4 Uji Validitas ...........................................................................113
Lampiran 5 Uji Reliabilitas .......................................................................114
Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik .................................................................117
Lampiran 7 Uji Analisis Statistik Deskriptif .............................................119
Lampiran 8 Uji Analisis Linier Berganda .................................................120
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan
pembangunan disegala bidang. Pembangunan ini dilakukan oleh pemerintah
bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Pembangunan nasional yang
dijalankan oleh pemerintah Indonesia tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah indonesia. Untuk membiayai hal tersebut tidak cukup apablia
mengandalkan penerimaan negara dari sektor non pajak tetapi juga dibutuhkan
pembiayaan dari penerimaan hasil sektor pajak.
Penerimaan hasil pajak sangat diandalkan oleh pemerintah Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sifatnya yang
memaksa ini menegaskan bahwa sektor perpajakan dapat dipastikan memberikan
kontribusi terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya. Berdasarkan
pengertian tersebut, dapat dikatakakan bahwa pajak pada dasarnya ialah iuran yang
dibayarkan oleh wajib pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara
serta untuk mensejahterahkan rakyat.
Di Indonesia pungutan pajak telah mengalami berbagai perubahan reformasi,
mulai dari zaman kerajaan berbentuk upeti yang bersifat sukarela hingga zaman
penjajahan kolonial belanda yang bersifat memaksa. Menurut Rahayu dan Ely
Suhayati (2010:4-19) pungutan pajak dibagi menjadi berbagai bagian pemungutan
pajak, jenis pungutan pajak, justifikasi pemungutan pajak, dan prinsip perpajakan.
Dari hasil pemungutan pajak beserta peraturannya tersebut negara mendapatkan
pemasukan dari sektor pajak. Walaupun demikian, upaya yang dilakukan oleh
Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam hal memungut pajak di Indonesia harus tetap
sesuai dengan prinsip perpajakan.
Bapak pakar ekonomi yaitu Smith dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:24)
mengemukakan tentang prinsip perpajakan yang dikenal dengan istilah Smith’s yang
meliputi asas keadilan, asas kepastian hukum, asas ketepatan waktu, asas efesiensi
ekonomi. Asas keadilan yang dimaksudkan dalam kebijakan perpajakan adalah wajib
pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama
dan adil. Dalam bidang perpajakan, kepastian hukum sangatlah erat kaitannya dengan
pajak. menurut Pohan (2014:18) pajak itu tidak ditentukan dengan sewenang-wenang,
yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh
masyarakat. Terlepas dari dua prinsip di atas prinsip ketepatan waktu sangat
berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak suatu negara. Menurut Deliarnov
(2007:103) pajak tidak terlalu memberatkan wajib pajak sehingga mereka dengan
senang hati membayar pajak pada pemerintah. Sedangkan prinsip efesiensi ekonomi
menjelaskan dalam proses pemungutan pajak didasarkan pada prinsip efesiensi
ekonomi dimana penerimaan yang di terima pemerintah lebih besar dibandingkan
dengan biaya-biaya yang di keluarkan dalam proses pemungutan pajak.
Prinsip perpajakan juga diterapkan dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan
(PPh) salah satunya yaitu Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang
mempunyai kriteria tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008
tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah. Setiap tahunnya jumlah pertumbuhan
UMKM terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya badan usaha yang
berdiri. Tingkat pertumbuhan usaha tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan
Usaha Besar Tahun 2012-2013
No Indikator Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Perkembangan
Tahun 2012-2013
Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah %
1 Unit Usaha
A. Usaha Mikro Kecil dan
Menengah - Usaha Mikro
(UM)
- Usaha Kecil (UK)
- Usaha Menenengah
B. Usaha Besar
(unit)
(unit)
(unit)
(unit)
(unit)
(unit)
56.539.560
56.534.592
55.856.176
629.418
48.997
4968
99,9
98,79
1,11 0,06
0,01
57.900.787
57.895.721
57.189.393 654.222
52.106
99,9
98,77
1,13 0,09
0,01
1.361.227
1.361.129
1.333.217 24.803
3.110
98
2,41
2,41
2,39 3,94
6,35
1,97
Sumber : www.Kemenku.go.id, diakses 23 Februari (2017)
Berdasarkan data di atas, terlihat Bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang
lebih dominan di Indonesia dibandingkan dengan jenis Usaha Besar (UB). Salah satu
kota yang ramai akan populasi UMKM adalah kota Malang, dimana terdapat 818
UMKM (Dinkop dan UKM Kota Malang, 2017) dimana UMKM dianggap sebagai
sektor yang memiliki peranan penting, UMKM juga dapat meningkatkan
produktivitas masyarakat, seperti yang tercantum dalam UUD RI tahun 1945 pasal 33
bahwa sistem ekonomi di Indonesia adalah ekonomi kerakyatan.
Anton suryamalang.com. (2017) mengatakan bahwa pelaku UMKM menjadi
penyumbang pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang disebut cukup pesat beliau
menyampaikan dalam pidato di acara Malang City Expo pertumbuhan ekonomi Kota
Malang 2017 mencapai 5,61% atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jata
Timur. Pemberi sumbangan paling banyak untuk pertumbuhan ekonomi di Kota
Malang adalah sektor industri dan perdagangan. Kelompok UMKM, termasuk dalam
dua kelompok tersebut 70.000 pengusaha di Kota Malang 90% diantaranya adalah
pengusaha mikro. Dengan seiring perkembangan UMKM di Kota Malang yang
cukup pesat akan menimbulkan kerugian bagi negara apabila Pemilik UMKM tidak
memahami tentang prinsip perpajakan sehingga tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya, maka pemilik UMKM diharapkan memberikan kontribusi untuk
meningkatkan penerimaan pajak. Kewajiban membayar pajak yang telah dilakukan
oleh UMKM tidak terlepas dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut
memahami dengan baik prinsip perpajakan yang telah dikemukakan oleh Adam
Smith. Pemahaman yang baik berarti mengerti dan memahami dari suatu objek serta
diutarakan kembali dengan kata-kata sendiri. Menurut Bloom dalam Harjanto dalam
Pamuji (2014:20) pemahaman meliputi kemampuan menangkap arti dari informasi
yang diterima serta mengungkap suatu konsep atau prinsip dengan kata-kata sendiri.
Pemahaman UMKM terhadap prinsip perpajakan sangatlah penting untuk memotivasi
UMKM untuk membayar pajak. Apabila UMKM telah memahami prinsip
perpajakan, maka dapat memotivasi UMKM tersebut untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya.
Pajak yang dikenakan UMKM yaitu sebesar 1% sesuai yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Pada bulan Juli 2013 ditetapkan wajib
pajak badan atau orang pribadi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar
dikenakan pajak final 1%. Demgan diterapkannya peraturan tersebut maka bagi
pemilik UMKM haruslah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Tetapi
masih ada anggapan bahwa kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak sesuai dengan prinsip perpajakan. Faisal
basri beritasatu.com. (2017) mengatakan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46
Tahun 2013 berbeda dengan kebijakan pajak yang diterapkan untuk korporasi yang
dasar pengenaannya pajak dihitung dari laba usaha, seharusnya pemerintah terlebih
dahulu memaksimalkan penerimaan pajak dari korporasi dan orang-orang berada,
UMKM diharuskan membayar pajak 1% dari omzetnya akan tetapi omzet tersebut
belum tentu laba , jadi laba atau rugi UMKM harus membayar satu persen,
seharusnya pajak yang dikenakan UMKM menggunakan patokan laba usaha karena
faisal meyakini bahwa Usaha Kecil dan Menengah pasti sudah memiliki pembukuan
sederhana.
Sejalan dengan pernyataan tersebut terdapat penelitian terdahulu oleh Nurpratiwi
(2014) dengan judul Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap
Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46
Tahun 2013. Dimana penelitian ini adalah membahas tentang Pajak UMKM sudah
sesuai atau belum dengan prinsip perpajakan menurut persepsi pemilik UMKM.
Dalam penelitian Nurpratiwi (2014) didapat kesimpulan bahwa hanya ada beberapa
asas yang belum sesuai dengan prinsip perpajakan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013. Asas tersebut adalah asas equality atau asas keadilan
menunjukan interval sebesar 2,28 yang artinya persepsi wajib pajak UMKM tidak
setuju dikarnakan dalam peraturan ini menuai kontroversi ditinjau dari keadilan
karena peraturan ini tidak peduli apakah pemilik UMKM mengalami kerugian dalam
usahanya. Asas certainty atau asas kepastian hukum juga masuk dalam kategori tidak
setuju dengan interval 2,44. UMKM mempunyai persepsi bahwa dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tidak setuju khususnya mengenai subjek-objek
pajak, dasar pengenaan pajak, tarif dan ketentuan lainnya. Akan tetapi persepsi hanya
sebuah pendapat seseorang atas objek yang mereka lihat atau mereka dengar belum
berarti wajib pajak pemilik UMKM memahami dengan baik prinsip perpajakan
tersebut. Menurut Desirato dalam Sarwono (2010:21) persepsi adalah pengalaman
tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan
menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dikarenakan pertumbuhan ekonomi di
Kota Malang mencapai 5,61% atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di jawa
timur yang 5,5%, dengan diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Malang,
maka dapat memberikan kontribusi lebih pada penerimaan pajaknya. Alasan kedua
peneliti memilih penelitian di Kota Malang dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Kota Malang memiliki 818 UMKM (Dinas Koperasi UMKM Kota
Malang pada tahun 2017).
Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tentang pemahaman dari wajib pajak UMKM mengenai prinsip perpajakan yang ada,
serta pengaruhnya pada motivasi dalam membayar pajak. Maka dari itu penelitian ini
berjudul “Pengaruh Pemahaman UMKM Atas Prinsip Perpajakan Terhadap
Motivasi Membayar Pajak (studi kasus pada pemilik UMKM Kota Malang)”
B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah Pemahaman UMKM tentang asas keadilan berpengaruh terhadap
motivasi membayar pajak ?
2. Apakah Pemahaman UMKM tentang asas kepastian hukum berpengaruh
terhadap motivasi membayar pajak ?
3. Apakah Pemahaman UMKM tentang asas ketepatan waktu berpengaruh
terhadap motivasi membayar pajak ?
4. Apakah Pemahaman UMKM tentang asas efesiensi ekonomi berpengaruh
terhadap motivasi membayar pajak ?
5. Apakah pemahaman UMKM tentang asas keadilan, asas kepastian hukum,
asas ketepatan waktu, asas efesiensi ekonomi berpengaruh secara bersama-
sama terhadap motivasi membayar pajak ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk menguji pengaruh pemahaman atas asas keadilan terhadap motivasi
membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman atas asas kepastian hukum terhadap
motivasi membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Untuk menguji pengaruh pemahaman atas asas ketepatan waktu terhadap
motivasi membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Untuk menguji pengaruh pemahaman atas asas efesiensi ekonomi terhadap
motivasi membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Untuk menguji pengaruh pemahaman atas asas keadilan, asas kepastian
hukum, asas ketepatan waktu, asas efesiensi ekonomi terhadap motivasi
membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
D. Kontribusi Penelitian
Diharapkan hasil dari penelitian Pengaruh Pemahaman Usaha Mikro Kecil dan
Menengah atas Prinsip Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak dapat
memberikan kontribusi, baik itu teoritis maupun praktis.
1. Kontribusi Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam
bidang perpajakan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya
yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Khususnya mengenai pengaruh
pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas prinsip
perpajakan terhadap motivasi membayar pajak.
2. Kontribusi Praktis
a. Bagi peneliti
Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang Pengaruh Pemahaman
Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas
Prinsip Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak.
b. Bagi instansi terkait
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan selanjutnya. Bagi Wajib
Pajak pemilik UMKM, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk
membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian,
rumusan masalah tujuan penelitian, Kontribusi penelitian dan
sistematika pembahasan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari
penelitian, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan
penelitian, kerangka pemikiran dan model hipotesis
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini membahas dan menjelaskan tentang jenis penelitian,
lokasi penelitian, variable dan pengukuran, populasi dan
sampel, pengumpulan data dan teknis analisis data. Peneliti
menggunakan metode penelitian penjelasan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini memberikan deskripsi tentang hasil dari penelitian
yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, analisis
data dari penelitian yang dilakukan dan pembahasasn dari
peneliti.
BAB V PENUTUP
Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan
yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti
yang diajukan peneliti bagi pihak yang terkait penelitian ini
yang digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk penelitian
selanjutnya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Empiris
Penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu:
1. Pamuji (2014) yang berjudul Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan
Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam memenuhi
Kewajiban Perpajakannya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah
explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. hasil penelitian ini
menunjukan 1) variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang
dilakukan oleh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat pemahaman
perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat
kepatuhan wajib pajak UMKM. 2) variabel pengawasan mempengaruhi
tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Hal ini bergantung pada pengawasan yang dilakukan oleh
Dirtjen Pajak (DJP). Semakin sering DJP melakukan pengawasan, maka
wajib pajak akan semakin patuh 3) variabel sosialisasi berpengaruh
signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat
intensitas pelaksanaan yang dilakukan oleh kantor pajak dapat
menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada kantor
pajak setempat.
2. Pratiwi (2014) yang berjudul Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM
Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan
Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukan 1) persepsi
pemilik UMKM tidak setuju bahwa sudah terdapat asas equality dikarenakan
peraturan ini tidak peduli apakah wajib pajak pemilik UMKM mengalami
kerugian dalam usahanya. Selain itu karena bersifat final kerugian pun tidak
dapat dikompensasikan dan jga hak dari wajib pajak orang pribadi untuk
mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenai pajak tidak dapat
digunakan lagi. 2) persepsi pemilik UMKM tidak setuju apabila dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 2013 sudah terdapat asas certainty dikarenakan
pada kententuan pasal 25 ayat (7) huruf c Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008 dengan memasukan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
(WPOPPT) yang beromset maksimal Rp. 4.800.000.000 tarif paling tinggi
0,75% dari omset dan tidak bersifat final menurut PMK No.
255/PMK.03/2008 dinilai sebagai aturan yang dapat menimbulkan
pertanyaan oleh wajib pajak dan menjadi bias
3. Dewi (2016) yang berjudul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang PER-
32/PJ/2013 Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pajak. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory
research) dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa 1) penafsiran dan pemahaman wajib pajak UMKM tentang PER-
32/PJ?2013 berpengaruh signifikan secara simultan 2) penafsiran wajib
pajak UMKM tentang PER-32/PJ/2013 berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap pemanfaatan fasilitas pajak. 3) pemahaman wajib pajak UMKM
tentang PER-32/PJ/2013 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
pemanfaatan fasilitas pajak
4. Prawagis (2016) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Atas mekanisme
Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian penjelasan (expalatory research) dengan pendekatan
kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Pemahaman atas
mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2)
variabel mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 3) variabel persepsi tarif pajak
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM. 4) variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Tabel 2: Ringkasan Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul Metode Variable Hasil
1 Pamuji
(2014)
Faktor-Faktor
Yang
Mempengaru
hi Kepatuhan
Pemilik
Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah
(UMKM)
Dalam
Memenuhi
Kewajiban
Perpajakan
-penelitian
penjelasan
(explanatory
research)
-analisis
deskriptif
-analisis
inferensial
Variabel
dependen
yaitu
-Kepatuhan
wajib pajak
Variabel
independen
yaitu
-pemahaman
perpajakan
-pengawasan
-sosialisasi
-selama ini
responden
memahami
setiap kewajiban
perpajakan yang
harus dipenuhi
-pengawasan
yang dilakukan
oleh petugas
pajak
berkesinambung
an dengan
kepatuhan wajib
pajak dalam
memehuni
kewajiban
perpajakan
-bahwa
sosialisasi pajak
berpengaruh
terhadap
kepatuhan wajib
pajak.
2 Nurpratiwi
(2014)
Analisis
Persepsi
Wajib Pajak
Pemilik
UMKM
Terhadap
Penetapan
Kebijakan
Pajak
Penghasilan
-Penelitian
Deskriptif
dengan
pendekatan
kuantitatif
-Asas
Equality
-Asas
Certainty
-Asas
Covenience
-Asas
Efesiensi
Ekonomi
-wajib pajak
pemilik UMKM
tidak setuju
bahwa pada
Peraturan
Pemerintah
Nomor 46
Tahun 2013
sudah
mengandung
Final Sesuai
Peraturan
Pemerintah
No. 46 Tahun
2013
asas certainty
- wajib pajak
pemilik UMKM
tidak setuju
bahwa pada
Peraturan
Pemerintah
Nomor 46
Tahun 2013
sudah
No Peneliti Judul Metode Variable Hasil
mengandung
asas equality
- wajib pajak
pemilik UMKM
setuju bahwa
pada Peraturan
Pemerintah
Nomor 46
Tahun 2013
sudah
mengandung
asas
convenience
3 Dewi
(2016)
Pengaruh
Persepsi
Wajib Pajak
UMKM
Tentang PER-
32/PJ/2013
Terhadap
Pemanfaatan
Fasilitas
Pajak
-Penelitian
penjelasan
(Explanatory
research)
-Anallisis
statistik
deskriptif
-Uji asumsi
klasik
-Analisis
regresi linier
berganda
-pengujian
hipotesis
Variable
dependent
yaitu
-Pemanfaatan
fasilitas pajak
Variable
independent
yaitu
-Penafsiran
Pemahaman
-penafsiran dan
pemahaman
wajib pajak
UMKM tentang
PER-
32/PJ?2013
berpengaruh
signifikan secara
simultan
-penafsiran
wajib pajak
UMKM tentang
PER-32/PJ/2013
berpengaruh
signifikan secara
parsial terhadap
pemanfaatan
fasilitas pajak
No Peneliti Judul Metode Variable Hasil
4 Prawagis
(2016)
Pengaruh
Pemahaman
atas
Mekanisme
Pembayaran
Pajak,
persepsi tarif
pajak dan
sanksi pajak
terhadap
kepatuhan
wajib pajak
-Explanatory
research
-Uji asumsi
klasik
-Analisis
linier
berganda
-Uji
Hipotesis
Dependent
yaitu
-kepatuhan
wajib pajak
UMKM
Independent
-pemahaman
atas
mekanisme
pembayaran
pajak
-persepsi tarif
pajak
-sanksi pajak
Pemahaman atas
mekanisme
pembayaran
pajak, persepsi
tarif pajak dan
sanksi pajak
secara simultan
berpengaruh
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM
Sumber: Penelitian terdahulu diolah peneliti (2017)
B. Tinjauan Teoritis
1. Pemahaman
a. Pengertian Pemahaman
Pemahaman adalah di mana seseorang mengerti atau menangkap arti dari
suatu objek atau informasi yang diterima. Menurut Tubbs dan Moss (1996:23)
pemahaman adalah penerimaan yang cermat atas kandungan rangsangan
seperti yang dimaksudkan oleh pengirim pesan, Sedangkan menurut Bloom
dalam Harjanto dalam Pamuji (2014:20) pemahaman meliputi kemampuan
menangkap arti dari informasi yang diterima serta mengungkap suatu konsep
atau prinsip dengan kata-kata sendiri.
Pemahaman wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam
penelitian ini adalah pemahaman tentang prinsip perpajakan. Prinsip
perpajakan adalah sebuah asas atau aturan yang berlaku dalam membuat
kebijakan perpajakan salah satunya yaitu membuat kebijakan baru pada tahun
2013 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2013 tentang pajak
penghasilan dengan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Pemahaman yang tinggi diharapkan mampu membuat wajib pajak mematuhi
aturan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
b. Faktor yang mempengaruhi pemahaman
Peter dan Olson dalam Dewi (2016:21) menjelaskan tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi pemahaman konsumen yaitu :
1) Pengetahuan dalam memori
Konsumen ahli (Wajib Pajak UMKM) cenderung memiliki banyak
pengetahuan tentang produk dan jasa (perpajakan) yang ditawarkan
kepada mereka, ketika pengetahuan tersebut di aktifkan konsumen harus
mampu memahmi informasi yang didapat secara mendalam. Pemahaman
dipengaruhi oleh kemampuan ingatan dalam memori konsumen. Daya
ingat tiap konsumen pun berbeda-beda.
2) Keterlibatan
Keterlibatan di alami saat struktur pengetahuan di aktifkan yang akan
memotivasi konsumen untuk memproses informasi secara lebih sadar,
intensif dan terkontrol.
3) Paparan Lingkungan
Lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan konsumen untuk
memahami informasi yang didapat. Faktor lingkungan yang
mempengaruhi pemahaman dapat berupa tekanan waktu, suasana hati
konsumen, gangguan (kebisingan, keramaian) dan cara /perilaku dalam
mendapatkan informasi.
2. Pajak
a. Pengertian Pajak
Pengertian Pajak menurut pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :
“Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.
Pengertian Pajak menurut Smeets dalam Simanjuntak dan Mukhlis
(2012:12) :
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui
norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya
kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual;
maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
Pengertian Pajak menurut Soemitro dalam Halim, Bawono dan Dara
(2014:1) :
“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat di tarik kesimpulan
bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa
dan tidak mendapatkan timbal balik atau kontraprestasi langsung guna untuk
sebesar-besarnya mensejahterahkan rakyat dan membiayai pengeluaran
pemerintah.
b. Fungsi Pajak
Menurut Halim, Bawono dan Dara (2014:4) pajak memiliki 2 fungsi yaitu
:
1) Fungsi Budgetair
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2) Fungsi Regulerend
Pajak berfungsi sebagai alat mengatur masyarakat atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial.
c. Sistem Pemungutan Pajak
Mardiasmo mengatakan pemungutan pajak ada 3 macam :
1) Official Assessment System
Adalah suata sistem pemungutan yang memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak.
2) Self Assessment system
adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak
yang terutang.
3) With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak.
3. Prinsip Perpajakan
Ada 4 macam kategori dalam prinsip perpajakan yaitu asas keadilan, asas
kepastian hukum, asas ketepatan waktu dan asas efesiensi ekonomi dari keempat
asas tersebut memiliki definisi atau ciri-ciri yang berbeda menurut Deliarnov,
Smith dalam Simanjuntak, Smith dalam Pohan yaitu :
a. Asas Keadilan (Equality)
Asas keadilan dalam prinsip perpajakan adalah wajib pajak yang
berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan tarif pajak yang sama
dan adil (Smith dalam Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:24). Pemahaman
sama dan adil disini harus di artikan secara proposional sesuai dengan
manfaat penghasilan dan kemampuan si wajib pajak. Semakin tinggi
kemampuan individu untuk membayar pajak, maka beban pajak yang
dibayar semakin besar.
b. Prinsip Kepastian Hukum (Certainty)
Dalam perpajakan hukum adalah mutlak untuk ditaati agar penerimaan
pajak lebih optimal. pajak itu tidak di tentukan dengan sewenang-wenang,
yang di maksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak
dan seluruh masyarakat (Smith dalam Pohan, 2014:18). Kepastian tersebut
berarti harus pasti siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (Subjek Pajak),
harus pasti apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada
subjek pajak (Objek Pajak), harus pasti berapa jumlah yang harus dibayar
berdasarkan ketentuan tarif pajak (Tarif Pajak), dan harus pasti bagaimana
jumlah pajak yang terutang tersebut harus di bayar (Prosedur Pajak).
c. Asas Ketepatan Waktu (Convenience)
Asas ketepatan waktu yaitu dimana pajak tidak terlalu memberatkan
wajib pajak sehingga mereka dengan senang hati membayar pajak pada
pemerintah (Deliarnov, 2007:103). Yang dimaksudkan Deliarnov yaitu
sebagai proses pemungutan pajak dilakukan saat para wajib pajak
diperkirakan memiliki sejumlah pendapatan. Perkiraan terhadap waktu
pendapatan diterima atau pembayaran dari pembeli bagi perusahaan
diperlukan agar proses pemungutan pajak mengalami efektivitas yang
meningkat. Disamping itu asas ini menjadi dasar bagi pemungutan pajak
yang tepat, cepat dan terarah.
d. Asas Efesiensi Ekonomi (Efesiensi Economic)
Dalam melaksanakan pemungutan pajak, hendaknya diperhatikan
prinsip ekonomi, artinya harus mempertimbangkan bahwa biaya
pemungutan tidak melebihi hasil pemungutan pajak. proses pemungutan
pajak didasarkan pada prinsip efesiensi ekonomis, dimana penerimaan
yang di terima pemerintah lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya
yang di keluarkan dalam proses pemungutan pajak (Ahman dan Indiriani,
2007:51). Dalam kaitan ini, salah satu ukuran keberhasilan suatu
kebijakan perpajakan dapat di lihat dari kecendrunga peningkatan hasil
penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam suatu periode. Strategi
penerimaan pajak melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi
merupakan salah satu pilihan strategi yang tepat dari berbagai upaya yang
dapat di lakukan, misalnya dengan menaikan atau menurunkan tarif pajak.
4. Pajak Penghasilan
a. Definisi Penghasilan
Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari indonesia maupun
luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambahkan
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk
apapun.
b. Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak (Resmi,
2013:74).
c. Subjek Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak (Mardiasmo 2013:155) yang
menjadi Subjek Pajak adalah :
1. a. Orang Pribadib.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak
2. Badan, terdiri dari erseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainny, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, per-sekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
a. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :
1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri :
1. Subjek pajak orang pribadi
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus
berturut turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
b. Orang pribadi yang dalam sauatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia
2. Subjek Pajak badan, yaitu :
Badan yang didirakan atau bertempat kedudukan di Indonesia,
kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi
kriteria :
a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
c. Penerimaannya dimasukan dalam anggaran pemerintah pusat
atau pemerintah daerah
d. Pembekuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
negara
3. Subjek Pajak warisan yaitu :
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak
2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga)hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari indonesia tidak dari menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia.
d. Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak penghasilan adalah penghasilan wajib pajak berupa uang
atau dalam bentuk apapun yang dapat dirasakan manfaatnya. Menurut
Sutanto (2014:49) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun,
termasuk :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalm bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk :
a. Keuntungan karena peralihan harta kepada perseroan, persekutuan,
dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
b. Keuntungan karena peralihan harta kepada pemegang saham,
sekutu, atau enggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya
c. Keuntungan karna likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemesahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama
dan dalam bentuk apapun
d. Kuntungan peralihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,
kecuali yang diberikan kepada keluarga sedara dalam garis
keturunan lurus satu sederajat dan badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecilyang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mentri Keuangan, sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasa diantara pihak pihak yang bersangkutan.
e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagaian atau
seluruh hak penambanga, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian hutang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerima atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belm
dikenakan pajak
17. Penghasilan usaha yang berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia
5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus berkembang di
Indonesia dalam tiga dekade (sejak tahun delapan puluhan). Tidak hanya
di kota-kota besar, namun juga hampir seluruh kota diplosok nusantara
mulai dari Aceh hingga Papua, dalam praktiknya Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas
lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomis secara luas kepada
masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam
mewujudkan stabilitas nasional. Untuk itu, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus
memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan
pengembangan seluas luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas
kepada kelompok ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan Usaha Besar (UB)
dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Pandiangan (2014:12) menyatakan dalam Undang-Undang
UMKM telah di berikan pengertian mengenai Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Usaha Menengah sebagai mana berikut :
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam UU UMKM
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang dimiliki,
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.
b. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
World Bank dalam Annisa dalam Nurpratiwi (2014:22) memiliki
kriteria dalam dalam mengklasifikasi UMKM yaitu :
1. Medium Enterprise, dengan kriteria:
a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
b. Pendapatan setahun hingga sejumlah $15 juta
c. Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 Juta
2. Small Enterprise, dengan kriteria
a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta
c. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta
3. Micro Enterprise, dengan kriteria
a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 juta
c. Jumlah aset tidak melebihi $ 100 juta
Di Inonesia juga memiliki kriteria tersendiri dalam mengklasifikasikan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), adapun ukuran kriteria
tersebut mengacu pada besaran kekayaan dan besaran penjualan dalam
setahunnya. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 menjelaskan
tentang Kriteria UMKM sebagai berikut :
1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha kecil adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000000,00 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (2 milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh puluh milyar rupiah).
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah)
6. Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
a. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak UMKM
1. Hak wajib pajak
Pajak merupakan kewajiban yang harus di laksanakan dan di
tunaikan masyarakat kepada negara. Masyarakat yang telah
memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sesuai
dengan UU Perpajakan di sebut Wajib Pajak, untuk itu ada hak
dan kewajiban sebagai Wajib Pajak menurut (Pandiangan
2014:17) sebagai berikut :
1. Hak Wajib Pajak :
a. Mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
b. Mengajukan surat permohonan Surat Keterangan Bebas
(SKB) pajak.
c. Mengajukan surat permohonan Surat Keterangan Fiskal
(SKF)
d. Mengajukan permohonan Pemindahbukuan (Pbk) atas
pembayaran pajak
e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak (restitusi)
f. Mengajukan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali
atas ketetapan pajak
g. Mengajukan permohonan mengangsur pajak
h. Memanfaatkan fasilitas dan insentif pajak, diantaranya
diantaranya mengguanakan tarif yang rendah 1% dalam PP
No. 46 Tahun2013
i. Melakukan kompensasi kerugian
j. Dan lainnya
2. Kewajiban Wajib Pajak
Sedangkan kewajiban sebagai Wajib Pajak diantaranya :
a. Mendaftarkan diri sebaai Wajib Pajak dalam administrasi
Direktorat Jendral Pajak.
b. Menghitung pajak yang terutang, baik yang merupakan
kewajibannya sendiri maupun kewajiban pihak lain dalam
rangka withholding systeam
c. Melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak pihak
lain dalam rangka withholding systeam
d. Menyelenggarakan pembekuan atau pencatatan
e. Melakukan pembayaran pajak, baik yang merupakan
kewajibannya sendiri maupun kewajiban pihak lain yang telah
dipotong atau dipungut daam rangka withholding systeam
f. Melaporkan kewajiban pajak dengan menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT)
b. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh
wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, peraturan ini disebut
juga sebagai pajak penghasilan atas UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor
46 tahun 2013 mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Sebelum diberlakukannya
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terdapat perlakuan khusus
UMKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan pasal 31E, yaitu mengenai fasilitas berupa pengurangan
tarif sebesar 50% untuk WP Badan dengan peredaran bruto sampai dengan
Rp. 50 Miliar (Nurpratiwi 2014). Luasnya pengertian UMKM yang dapat
berupa badan ataupun orang pribadi membuat pemerintah memperluas
subjek pajak dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun
2013, dalam peraturan tersebut UMKM yang memiliki omset atau
peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun
dikenakan pajak penghasilan final sebesar 1%. Dasar pengenaan tarif
pajak penghasilan final 1% adalah hasil asumsi bahwa wajib pajak dengan
peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 Miliar tarif terhadap peredaran
bruto ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tarif 25% yang dikenakan
atas laba yang diperoleh.
7. Motivasi
a. Pengertian Motivasi
Seseorang dalam melakukan tindakan dalam sehari-hari sangatlah
ditentukan oleh motivasi yang ada dalam diri sendiri. Menurut Uno (2011:3)
motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang
terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak
atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat
diinterprestasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan dorongan, atau
pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Menurut Syah
(1997:136) motivasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Motivasi Intrinsik
Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya
tidak perlu dirangsang dari luar mencakup perasaan tanggung jawab,
sukarela membayar pajak, kewajiban warga negara, pengabdia kepada
negara serta keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya
rangsangan dari luar seperti adanya fasilitas publik yang memadai,
pengentasan kemiskinan, transparansi pemerintah dan mengerti
manfaat membayar pajak.
b. Psikologi dalam Motivasi Wajib Pajak
Menurut Alam Lewis dalam Dova (2017) sistem pajak yang merangsang
tumbuhnya motivasi membayar pajak haruslah berisi hal-hal berikut :
1. Kemudahan (simplicity)
Orang akan membayar pajak apabila ada kemudahan didalam
menjalanka kewajiban membayar pajak tersebut. Misalnya,
kemudahan dalam memperoleh SPT dan kemudahan dalam
memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, bahasa yang
digunakan harus sederhana dan mudah dipahami.
2. Perangsang (insentive)
Dalam membayar pajak, orang mengharapkan uang yang
diserahkan kepada kas negara akan digunakan sebaik-baiknya
oleh pemerintah. Kejelasan dan transparansi penggunaan uang
dari penerimaan pajak oleh pemerintah bisa menumbuhkan
kesadaran masyrakat untuk membayar pajak.
8. Model Konsep dan Model Hipotesis
a. Model Konsep
Konsep adalah gejala atau fenomena yang akan diteliti (Adi 2004:27).
Menurut Nursalam (2008) konsep yaitu pemikiran yang dipakai oleh peneliti
sebagai landasan berpikir dalam kegiatan ilmu. Model konsep dalam
penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh dari pemahaman pemilik UMKM
atas asas keadilan terhadap motivasi membayar pajak. Peneliti juga
menjelaskan pengaruh dari pemahaman pemilik UMKM atas asas kepastian
hukum terhadap motivasi membayar pajak. Dalam penelitian ini juga
menjelaskan pemahaman pemilik UMKM atas asas ketepatasn waktu
terhadap motivasi membayar pajak dan juga peneliti ingin menjelaskan
pemahaman pemilik UMKM atas asas efesiensi ekonomi terhadap motivasi
membayar pajak. Dengan adanya pemahaman wajib pajak pemilik UMKM
atas prinsip perpajakan diharapkan memotivasi Wajib Pajak pemilik UMKM
dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
Asusmi awal peneliti menyatakan bahwa pemahaman pemilik UMKM
atas prinsip perpajakan tinggi terhadap motivasi Wajib Pajak pemilik
UMKM. Model Konsep penelitian ini adalah sebagai berikut :
Gambar 1 : Model Konsep
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017
b. Model Hipotesis
Pemahaman UMKM Motivasi Membayar
Pajak
Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang dirumuskan yang
akan diuji kebenarannya melalui data empirik yang diperoleh (Karlinger
dalam Sinambela, 2014:55). Sedangkan menurut Riduwan dalam Dewi
(2016:39) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan
sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah.
Berdasarkan rumusan masalah pada BAB I, maka model hipotesis
penelitian digambarkan sebagai berikut
Gambar 2 : Model Hipotesis
Sumber : Diolah Peneliti (2017)
Keterangan:
Motivasi Membayar Pajak
(Y)
Pemahaman atas Asas
Keadilan (X1)
Pemahaman atas Asas
Kepastian Hukum (X2)
Pemahaman atas Asas
Ketepatan Waktu (X3)
Pemahaman atas Asas
Efesiensi Ekonomi (X4)
Pengaruh secara parsial
Pengaruh secara simultan
Berdasarkan model hipotesis diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah :
Hipotesis 1 = Diduga pemahaman Wajib Pajak Pemilik UMKM tentang Asas
Keadilan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Motivasi
Membayar Pajak (Y)
Hipotesis 2 = Diduga pemahaman Wajib Pajak Pemilik UMKM tetang Asas
Kepastian Hukum (X2) berpengaruh signifikan terhadap Motivasi
Membayar Pajak (Y)
Hipotesis 3 = Diduga pemahaman Wajib Pajak Pemilik UMKM tetang Asas
Ketepatan Waktu (X3) berpengaruh signifikan terhadap Motivasi
Membayar Pajak (Y)
Hipotesis 4 = Diduga pemahaman Wajib Pajak pemilik UMKM tentang Asas
Efesiensi Ekonomi (X4) berpengaruh signifikan terhadap
Motivasi Membayar Pajak (Y)
Hipotesis 5 = Diduga pemahaman Wajib Pajak Pemilik tentang Asas Keadilan
(X1), Asas Kepastian Hukum (X2), Asas Ketepatan Waktu (X3)
dan Asas Efesiensi Ekonomi (X4) berpengaruh signifikan terhadap
Motivasi Membayar pajak (Y)
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian
kuantitatif dengan pendekatan penelitian penjelasan (explanatory research).
Kuantitatif adalah metode-metode yang digunakan untuk menguji teori-teori tertentu
dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Cresswell 1994:6). Sedangkan
penelitian penjelasan menurut Istijanto (2008:42) yaitu penelitian yang menyoroti
hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah
dirumuskan sebelumnya. Alasan pemilihan penelitian ini dikarnakan peneliti
menjelaskan pengaruh pemahaman Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) atas asas keadilan, kepastian hukum, ketepatan waktu dan
efesiensi ekonomi terhadap motivasi membayar pajak. Metode yang digunakan
peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian survey.
penelitian survey berarti bentuk pengumpulan data yang menggunakan kuesioner
yang disebarkan kepada sekelompok orang responden yang diberikan memungkinkan
peneliti untuk menarik kesimpulan mengenai keseluruhan kategori orang orang yang
diwakili oleh responden (Richard dan Turner:2008).
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian. Peneliti
memilih lokasi penelitian di Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di kota
Malang. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang mencapai 5,61% atau di
atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang 5,5%, dengan diatas rata-
rata pertumbuhan ekonomi di Kota Malang, maka dapat memberikan kontribusi lebih
pada penerimaan pajaknya.
C. Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukurannya
1. Identifikasi Variabel
Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2009:38). Variabel dibagi dua
macam yaitu variabel independen dan variabel dependen. menurut Sugiyono
(2015:39) variabel independen atau dalam bahasa indonesia variabel bebas
adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel
dependen atau dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel terikat
adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena
adanya variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian adalah Pemahaman atas
Prinsip Perpajakan yaitu Pemahaman asas keadlian (X1) Pemahaman Kepastian
hukum (X2) Pemahaman asas ketepatan waktu (X3) Pemahaman asas efesiensi
ekonomi (X4) dan variabel terikatnya yaitu Motivasi membayar pajak (Y).
2. Definisi Operasioanal Variabel
a. Pemahaman atas Prinsip Perpajakan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) pemahaman berasal dari
kata paham, yang artinya mengerti secara mendalam atau mendalami.
Berdasarkan pengertian tersebut, pemahaman atas prinsip perpajakan dapat
diartikan Wajib pajak benar-benar mengerti tentang prinsip perpajakan.
Pemahaman prinsip perpajakan dalam penelitian ini dibagi atas empat
macam menurut Deliarnov, Smith dalam Simanjuntak, Smith dalam Pohan
yaitu :
1. Asas keadilan (X1)
Asas keadilan yaitu dimana wajib pajak yang berbeda tetapi dalam
keadaan yang sama membayar pajak yang sama pula. Menurut Smith dalam
Simanjuntak dan Mukhlis (2012:24) adalah wajib pajak yang berada dalam
keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil.
Pemahaman sama dan adil disini harus di artikan secara proposional sesuai
dengan manfaat penghasilan dan kemampuan si wajib pajak.
2. Asas kepastian hukum (X2)
Dalam asas kepastian hukum pajak harus ada peraturan yang mengikat
serta jelas isi dalam peraturan tersebut. Menurut Smith dalam Pohan
(2014:18) pajak itu tidak di tentukan dengan sewenang-wenang, yang
dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak dan
seluruh masyarakat. Kepastian tersebut berarti harus pasti siapa yang harus
dikenakan pajak (subjek pajak), harus pasti apa yang menjadi dasar untuk
mengemukakan pajak kepada subjek pajak (objek pajak), harus pasti berapa
jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak (tarif pajak),
dan harus pasti bagaimana jumlah pajak yang terutang tersebut harus di
bayar (prosedur pajak).
3. Asas ketepatan waktu (X3)
Asas ketepatan waktu menjelaskan bahwa pemungutan pajak dilakukan
pada saat wajib pajak mendapatkan penghasilan. Menurut Deliarnov
(2007:103) dimana pajak tidak terlalu memberatkan wajib pajak sehingga
mereka dengan senang hati membayar pajak pada pemerintah. Perkiraan
terhadap waktu pendapatan diterima atau pembayaran dari pembeli bagi
perusahaan di perlukan agar proses pemungutan pajak mengalami efektivitas
yang meningkat, disamping itu prinsip itu menjadi dasar bagi pemungutan
pajak yang tepat, cepat, terarah dan murah.
2. Asas efesiensi ekonomi (X4)
Menurut (Smith dalam Simanjuntak dan Mukhlis 2012:26) Dalam asas
ekonomi dijelaskan bahwa pajak yang diterima oleh negara harus lebih besar
dari pada biaya-biaya pemungutannya. Menurut Ahman dan Indiriani
(2007:51) dalam melaksanakan pemungutan pajak, hendaknya diperhatikan
prinsip ekonomi, artinya harus mempertimbangkan bahwa biaya
pemungutan tidak melebihi hasil pemungutan pajak. Proses pemungutan
pajak didasarkan pada prinsip efesiensi ekonomis, dimana penerimaan yang
diterima pemerintah lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam proses pemungutan pajak. Salah satu ukuran keberhasilan
suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecendrungan peningkatan
hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam suatu periode. Strategi
penerimaan pajak melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi merupakan
salah satu pilihan strategi yang tepat dari berbagai upaya yang dapat
dilakukan, misalnya dengan menaikan atau menurunkan tarif pajak.
b. Motivasi Membayar Pajak (Y)
Seseorang dalam melakukan tindakan dalam sehari-hari sangatlah
ditentukan oleh motivasi yang ada dalam diri sendiri. Menurut Uno (2011:3)
motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang
terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak
atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat
diinterprestasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan dorongan, atau
pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Menurut Syah
(1997:136) motivasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu :
a) Motivasi Intrinsik
Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak
perlu dirangsang dari luar mencakup perasaan tanggung jawab, sukarela
membayar pajak, kewajiban warga negara, pengabdia kepada negara serta
keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat.
b) Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya
rangsangan dari luar seperti adanya fasilitas publik yang memadai,
pengentasan kemiskinan, transparansi pemerintah dan mengerti manfaat
membayar pajak.
Tabel 3. Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian
Konsep Variabel Indikator Item
Pemahaman
Prinsip
Perpajakan
Asas keadilan Pajak
dibebankan
sesuai
kemampuan
Wajib Pajak
1. Wajib Pajak memahami
pengusaha UMKM
dengan keadaan yang
sama dikenakan tarif
pajak yang sama pula.
2. Wajib Pajak memahami
terkait pajak yang
dibayarkan tidak
mengenal negosiasi
Pajak dikenakan
atas penghasilan
tanpa
membedakan
jenis dan sumber
3. Wajib Pajak Mengerti
bahwah pajak yang
dikenakan yaitu dari
pendapatan kotor
Asas kepastian
hukum
Kepastian
Hukum
1. Wajib Pajak Memahami
tarif yang dikenakan
untuk pajak UMKM
adalah 1%.
2. Wajib Pajak memahami
terkait subyek pajak pada
Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013.
3. Wajib Pajak memahami
obyek pajak yang ada
pada Peraturan
Pemerintah Nomor 46
tahun 2013
Konsep Variabel Indikator Item
Asas Ketepatan
waktu
Kenyamanan
dan kemudahan
dalam
penghitungan
penyetoran dan
pelaporan pajak
1. Wajib Pajak memahami
bahwa pajak yang
dipungut pada saat
penutupan buku diakhir
bulan
2. Wajib pajak memahami
bahwa Penghitungan pajak
dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 dapat
dilakukan dengan mudah
3. Wajib pajak memahami
bahwa Peraturan
Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 memudahkan
penyetoran pajak
penghasilan terutang
Efesiensi
ekonomi
Hemat biaya
administratif
dan biaya
pelaksanaan
1. Wajib pajak memahami
dan merasakan bahwa
pembayaran pajak tidak
memerlukan banyak biaya
2. Wajib pajak memahami
Pelaksanaan pajak final
dapat mengurangi biaya
administratif dalam
penghitungan pajak
terutang sektor usaha saya
3. Wajib pajak memahami
Pelaksanaan pajak final
dapat mengurangi biaya
administratif dalam
penyetoran pajak terutang
sektor usaha saya
Motivasi
Motivasi
membayar pajak
Motivasi
intrinsik
1. Wajib pajak membayar
pajak karena ingin
mengabdi kepada Negara
2. Membayar pajak karena
kewajiban sebagai warga
negara yang taat pajak
Konsep Variabel Indikator Item
Motivasi
Ekstrinsik
1. Wajib Pajak selama ini
menikmati fasilitas publik
yang memadai
2. Wajib Pajk ingin
membantu pemerintah
mengatasi kemiskinan
3. Wajib Pajak mengatahui
adanya berbagai manfaat
dalam membayar pajak
Sumber : Data olahan peneliti, 2017
3. Skala Pengukuran
Skala pegukuran merupakan cara mengukur suatu variabel. Dalam penelitian ini
skala pengukuran yang digunakan yaitu skala likert. Menurut Sugiyono (2015:93)
skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau
sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pada skala likert ini peneliti harus
merumuskan sejumlah pernyataan mengenai suatu topik tertentu, dan responden
diminta memilih apakah ia sangat setuju, setuju, ragu-ragu/tidak tahu/netral, tidak
setuju atau sangat tidak setuju (Morissan dalam Prawagis 2016:46). Setiap pilihan
jawaban memiliki nilai atau bobot yang berbeda dan seluruh jawaban responden
dijumlahkan menurut nilai atau bobotnya sehingga menghasilkan suatu skor tunggal
mengenai topik tertentu.
Tabel 4
Kriteria Penilaian Kuesoner
Sum
ber:
Data
olaha
n
penel
iti
(201
7)
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
No Jawaban Keterangan Nilai (bobot)
1 Sangat Setuju SS 5
2 Setuju S 4
3 Ragu-ragu RR 3
4 Tidak Setuju TS 2
5 Sangat Tidak Setuju STS 1
Pengertian populasi menurut Andini dkk (2012:13) populasi adalah totalitas
dari semua objek atau individu yang menarik karakteristik tertentu, jelas dan
lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian). Menurut Sugiyono (2015:80)
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari definisi tersebut populasi dalam
penelitian ini adalah Pemilik UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM
kota Malang dengan pengklasifikasian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel 5
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah
No Kecamatan Fashion Kuliner Handicraft Lain-lain Total
1 Blimbing 5 27 10 15 57
2 Kedung kandang 11 26 4 19 60
3 Klojen 5 24 12 12 53
4 Lowokwaru 7 16 11 28 62
5 Sukun 7 23 6 20 56
Jumlah 35 116 43 94 288
1 Amangtiwi - - - - 232
2 Preman Super - - - - 188
3 APKM - - - - 20
4 AMR - - - - 90
Data Validasi - - - - 288
Data UKM 2015 - - - - 818
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang (Diolah Peneliti, 2017)
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu
yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa
mewakili populasi (Andini dkk, 2012:13) artinya sampel merupakan bagian yang
akan diteliti di dalam populasi, maka dari itu ciri-ciri populasi harus diwakili
dalam sampel.
Dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah
sampel yang akan diteliti dengan rumus :
Keterangan:
n : Jumlah sampel
N : Jumlah Populasi
e : Kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir sebesar 10%
Perhitungan sampel penelitian :
n = N
1 + N.e2
n = 818 818 818
1 + (818.(0,1)2) 1 + 8,18 9,18
n = 89,106
n = 89 Pemilik UMKM
Dari hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin maka didapatkan
jumlah sampel sebanyak 89,106 dari jumlah tersebut peneliti melakukan
pembulatan sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 89
sampel Pemilik UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM di Kota
Malang.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan
yang memerlukannya (Misbahuddin dan Hasan, 2013:21), dalam penelitian
ini data primer didapatkan langsung oleh peneliti melalui kuesioner kepada
Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota
Malang.
b. Data Sekunder
Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013:21) data sekunder adalah data
yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari
sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang didapatkan dalam
penelitian ini diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dengan
jumlah UMKM yang ada di Kota Malang sejumlah 818 UMKM pada tahun
2015.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuisioner
(angket). Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab
respoden. Menurut Sugiyono (2015:142) merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dalam penelitian ini diajaukan kepada
responden untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan yang sudah disusun
terstruktur oleh peneliti sehingga hasil dari tanggapan atau jawaban responden akan
diteliti dan ditarik kesimpulan.
F. Uji Instrumen penelitian
Penelitian yang baik adalah penelitian yang datanya dapat di katakan valid dan
reliabel. Dikatakan bahwa data valid maka harus sesuai dengan yang sebenarnya
sedangkan data apabila dikatan reliabel adalah data yang dapat dipercaya.
1. Uji Validitas
Menurut Arikunto (2006:168) validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahan suatu instrumen. Uji validitas
ini bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu item pertanyaan. Dalam
pengujian validitas peneliti menggunakan teknik korelasi Pearson product
moment, Pearson Product Moment adalah teknik korelasi tiap skor item
pertanyaan dengan skor total, kemudian hasilnya dibandingkan dengan taraf
signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid
apabila nilai signifikansinya < atau sama dengan 0,05. Pengujian validitas yang
dilakukan dalam penelitian ini melalui program spss versi 23 dengan
menggunakan korelasi Pearson Product Moment didapatkan hasl sebagai
berikut:
Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel
Sumber: Data primer olahan peneliti (2017)
Hasil dari tabel di atas menunjukan bahwa koefesien validitas indicator
variabel lebih besar dari 5% atau 0,05 artinya tiap-tiap indikator adalah valid dan
dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk
mengukur variabel penelitian.
2. Uji Reabilitas
Menurut Ghozali (2006:45) berpendapat bahwa reabilitas adalah alat untuk
mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat pengukuran konstruk atau
variabel. Uji realibilitas ini dilakukan dalam hal untuk menguji apakah dari setiap
butir pertanyaan yang ada pada kuesioner tersbut konsisten dan dapat dipercaya.
Variabel Item R Sig. Keterangan
Pemahaman Asas
Keadilan X1
X1.1 0,869 0,00 Valid
X1.2 0,897 0,00 Valid
X1.3 0,881 0,00 Valid
Pemahaman Asas
Kepastian Hukum X2
X2.1 0,895 0,00 Valid
X2.2 0,964 0,00 Valid
X2.3 0,963 0,00 Valid
Pemahaman Asas
Ketepatan waktu X3
X3.1 0,881 0,00 Valid
X3.2 0,940 0,00 Valid
X3.3 0,965 0,00 Valid
Pemahaman Asas
efesiensi Ekonomi X4
X4.1 0,910 0,00 Valid
X4.2 0,926 0,00 Valid
X4.3 0,931 0,00 Valid
Motivasi
Membayar Pajak
Y
Y1 0,927 0,00 Valid
Y2 0,878 0,00 Valid
Y3 0,865 0,00 Valid
Y4 0,929 0,00 Valid
Y5 0,931 0,00 Valid
Instrumen yang realiabel menunjukan data yang didapat juga dapat dipercaya.
Dalam uji realibilitas dapat dilakukan dengan rumus Alpha Cronbach karena
digunakan untuk menghitung realibilitas suatu sikap atau perilaku. Data dapat
dikatan realiabel jika perhitungan Alpha Crobach menunjukan hasil lebih besar
atau sama dengan 0,6. Rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut :
α = [
] [
]
Keterangan:
α = reliabilitas konsumen
k = banyaknya butir pertanyaan
Σσb2 = jumlah butir varians
σt2 = varians total
Pengujian realibilitas yang dilakukan melalui program SPSS versi 23
dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach didapatkan hasil sebagai:
Tabel 7
Hasil Uji Realiabilitas Variabel
No Variabel Alpha Cronbach Keterangan
1 Pemahaman Asas Keadilan (X1) 0,8528 Reliabel
2 Pemahaman Asas Kepastian Hukum (X2) 0,9315 Reliabel
3 Pemahaman Asas Ketepatan Waktu (X3) 0,9194 Reliabel
4 Pemahaman Asas Efesiensi Ekonomi (X4) 0,9105 Reliabel
5. Motivasi Membayar Pajak (Y) 0,9430 Reliabel
Sumber: Data primer olahan peneliti (2017)
Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai Alpha Cronbach untuk variabel X1, X2,
X3, X4 dan Y telah melebihi dari 0,6 dari teori yang telah disebutkan sebelumnya
jika Alpha Cronbach melebihi 0,6 maka variabel dapat dikatakan reliable.
G. Teknik Analisis Data
1. Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015:147). Tujuan dari analisis deskriptif
yaitu memberikan penjelasan tentang variabel-variabel penelitian untuk
mengetahui distribusi frekuensi dari tiap masing-masing variabel penelitian.
2. Uji Asumsi Klasik
Uji ini harus dilakukan sebelum menggunakan teknik analisis linier
berganda. Pengujian ini dimaksudkan dengan tujuan agar mengetahui model
regresi linier berganda yang ada di penelitian ini terbebas dari asumsi klasik
statistik dan untuk mengetahui bahwa faktor pengganggu dalam penelitian ini
berada pada batas yang normal. Pengujian asumsi klasik ini melalui uji
normalitas, uji heteroskedastistas dan uji multikolonieritas.
a. Uji Normalitas
Menurut Siregar (2014:54) tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap
serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi
normal atau tidak. Metode dalam penelitian ini yang di gunakan untuk
menguji normalitas menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Pengujian ini
dilakukan dengan cara membandingkan distribusi kumulatif teoritis dengan
distribusi kumulatif relatif hasil observasi. data distribusi dinyatakan normal
apabila signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji model persamaan
penelitian mengandung kolerasi yang tinggi atau sempurna antar variabel
bebas, atau singkatnya untuk menguji apakah dalam persamaan regresi
ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Dalam pengujian ini
dilakukan dengan analisis nilai toleransi dan variance inflation factor. Jika
nilai toleransi > 0,1 atau jika VIF < 10 maka bisa dikatakan tidak terjadi
masalah multikolonieritas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari suatu residual satu pengamatan ke
pengamatan lain (Ghozali dalam Prawagis, 2016: ). Menurut Sunyoto dalam
Y=a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b.X + b4X4
Dewi (2016:81) mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas di dalam model
regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan Grafik Plot.
Hasil dari pengujian dengan menggunakan grafik plot dapat dilihat dari ada
tidaknya pola tertentu dalam grafik scatterplot. Jika titik-titik menyebar
diatas ataupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dinyatakan tidak
terjadi heteroskesdastisitas.
3. Analisis Regresi Linier Berganda
Regresi linier berganda merupakan teknik yang digunakan dalam
menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat
(Riduwan, 2012:155). Dalam penelitian ini variabel independen adalah asas
keadilan, asas kepastian hukum, asas ketepatan waktu dan asas efesiensi ekonomi
sedangkan variabel dependen yaitu Motivasi Membayar Pajak. Rumus analisis
regresi linier berganda sebagai berikut
Keterangan :
Y = variabel terikat
a = konstanta
b = koefisien regresi untuk variabel bebas
X1 = pemahaman asas keadilan
X2 = pemahaman asas kepastian hukum
X3 = pemahaman asas ketepatan waktu
X4 = pemahaman efesiensi ekonomi
4. Uji Hipotesis
a. Koefesien Determinasi (R2)
Untuk menilai seberapa besar prosentase yang diberikan dari variabel
independen secara parsial terhadap motivasi membayar pajak sebagai
variabel terikat dapat dilihat dari besaran koefisien determinasi (R2).
Besarnya R2 menjelaskan sebesar apa variabel bebas yang digunakan dapat
menjelaskan variabel terikatnya. Rumus yang dapat digunakan dalam
penelitian ini menurut Prayitno (2010: 66) adalah:
R² =
Keterangan:
R² = Koefisien determinasi berganda
Y = Variabel terikat
X = Variabel bebas
b = Koefisien regresi linier.
b. Uji Parsial (Uji t)
Uji t di lakukan untuk membandingkan antara nilai thitung dengan ttabel
dimana ttabel didapatkan dengan cara menentukan tingkat sig 0,05 dan
menghitung nilai degree of freedom. Rumus yang dapat di gunakan untuk
mengitung thitung yaitu :
T = bi
SEbi
Hipotesis dalam penelitian ini di lakukan dengan pengujian sebagai berikut:
1. Jika nilai thitung > ttabel maka Ha diterima
2. Jika nilai thitung < ttabel maka Ha ditolak
Pengujian parsial di lakukan dengan cara membandingkan probabilitas t
dengan (α=0,05), yaitu:
1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas
Sig atau [0,05 ≤ Sig], maka H0 di terima dan Ha di tolak, artinya tidak
signifikan.
2. Jika probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig
atau [0,05 ≥ Sig], maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.
c. Uji Simultan (Uji F)
Uji statistif F menunjukkan apakah dua varians sampel berbeda satu
sama lain atau dari populasi yang sama. Uji F bertujuan untuk menguji
variabel – variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel
dependen, dengan rumus sebagai berikut (Riduwan dan Kuncoro,
2008:117):
F = ( n – k – 1 ) R2
yx k
k ( 1 – R2
yx k )
Keterangan :
F = pengujian secara simultan
n = jumlah sampel
k = jumlah variabel eksogen
R2
yx k = R Square
Dasar untuk menetapkan suatu hipotesis diterima atau ditolak adalah
sebagai berikut :
1. Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 ditolak artinya signifikan
2. Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima artinya tidak signifikan
Dengan taraf signifikan (α) = 0,05
Kaidah pengujian signifikansi: Program SPSS:
1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai
probabilitas Sig atau [0,05 ≤ Sig], maka H0 diterima dan Ha ditolak,
artinya tidak signifikan.
Jika probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau [0,05 ≥
Sig], maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kota malang
Kota malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena
potensi alam dan iklim yang dimiliki. Kota Malang terletak ditengah-tengah
wilayah kabupaten malang. Secara astronomis Kota Malang Terletak pada posisi
112.06⁰-112.07⁰ Bujur Timur, 7.06⁰-8.02 Lintang Selatan dengan batas wilayah
sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Karangploso Kab.
Malang
b. Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kab.
Malang
c. Sebelah Selatan : kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji kab. Malang
d. Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau kab. Malang
Luas wilayah Kota Malang adalah 110,06 km2 dan terbagi dalam lima
wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun,
Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru. Kota
malang memiliki ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut.
Kota malang diapit oleh beberapa pegunungan, barisan Gunung Kawi dan
Panderman, Gunung Arjuno dan Gunung Semeru. Sungai yang mengalir di
wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Sungai Amprong dan Sungai
bango.
a. Sejarah Pemerintahan Kota Malang
Gambar 3 Sejarah Pemerintahan Kota Malang
Sumber : Data olahan peneliti (2017)
2. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang
Dinas Koperasi dan UKM di kota malang didirikan pada tahun 2005 yang
sebelumnya menyatu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
Kerajaan yang
berpusat di wilayah
dinoyo dengan
rajanya Gajayana
Kompeni
memasuki
Kota
1767 1821
Pemerintah Belanda
Dipusatkan disekitar
kali Brantas
1824 Malang
mempunyai
Asisten
residen
1882
Memulai
membangun kota
dan membangun
alun-alun
1914 1 april
Ditetapkan
sebagai
Kotapraja
8 Maret Malang
diduduki Jepang
21 September
Malang masuk
Wilayah Republik
Indonesia
1942 1945
22 Juli Malang
Diduduki
Belanda
1947
2 Maret Pemerintah
RI kembali
memasuki Kota
Malang
1947 2001 1 Januari menjadi
Pemerintah Kota
Malang
Tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membenahi masalah
industri dan masalah terkait Perdagangan di Kota Malang. Seiring berjalannya
waktu Koperasi dan UKM Kota Malang dipecah atau menjadi berdiri sendiri
dengan tidak di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Malang. Tujuan dari pendirian Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ialah agar
fokus dengan Usaha Kecil dan Menengah Kota Malang yang dan dapat
meningkatkan jumlah UMKM yang ada di Kota Malang sehingga Predaran
domestic Bruto menambah.
a. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang
1) Visi
Terwujudnya koperasi dan UKM sebagai lembaga usaha yang sehat,
berdaya saing tangguh dan mandiri
2) Misi
I. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi
II. Memberdayakan UKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki
daya saing
b. Struktur Organisasi
Gambar 4 : Struktur Organisasi
Sumber : www.dinkop.malangkota.go.id.com (2017)
B. Gambaran Umum Responden
Responden dalam penelitian ini adalah Pemilik UMKM yang terdaftar di Dinas
Koperasi dan UKM Kota Malang yang berjumlah 89 responden. Gambaran umum
responden diklasifikasikan menurut jenis UMKM responden, Predaran Bruto usaha
responden, tingkat pendidikan responden, jenis kelamin responden dan jabatan
responden. Gambaran umum responden pemilik UMKM di Dinas Koperasi dan
UKM Kota Malang sebagai berikut:
1. Jenis UMKM Responden
Jenis UMKM dibedakan menjadi empat yaitu Fashion, Kuliner, Handicraft
dan Lain-lain. Berikut tabel gambaran jawaban responden mengenai jenis usaha
UMKM:
Tabel 8. Distribusi Responden UMKM Di Kota Malang Berdasarkan Jenis
UMKM Responden
Jenis UMKM Jumlah Responden Presentase
Fashion 16 18%
Kuliner 30 34%
Handicraft 19 21%
Lain-lain 24 27%
Total 89 100%
Sumber: Data Primer diolah peneliti, 2017
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini dari 89
responden diketahui jumlah responden dengan jenis UMKM dibidang Fashion
sebanyak 16 responden dengan presentase 18%, jenis UMKM dibidang kuliner
terdapat 30 responden dengan presentase 34%, sedangkan jenis UMKM dibidang
handicraft terdapat 19 responden dengan presentase 21% dan dibidang Lain-lain
terdapat 24 responden dengan presentase 27%. Jika dilihat dari jenis UMKM,
maka UMKM yang berada di Kota Malang didominasi oleh jenis UMKM
dibidang kuliner.
Gambar 5. Distribusi Responden UMKM Kota Malang Berdasarkan
Jenis Usaha UMKM
Sumber: Data olahan peneliti, 2017
2. Predaran Bruto Responden
Berikut adalah hasil penyebaran kuesioner menunjukan data responden
berdasarkan predaran bruto responden selama setahun:
Tabel 9. Distribusi UMKM Di Kota Malang Berdasarkan Predaran
BrutoResponden Dalam Setahun
Sumber : Data primer diolah peneliti, 2017 (Lampiran)
Peredaran Bruto Di Bawah Rp.
4,8 M Dalam Setahun Jumlah Responden Presentase
Ya 89 100%
Tidak 0 0%
Total 89 100%
18%
34% 21%
27%
Jenis UMKM
Fashion
Kuliner
Handicraft
Lain-Lain
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 89 UMKM memiliki peredaran
bruto dibawah Rp. 48M dalam setahun dari jumlah 89 responden. jadi seluruh
responden UMKM yang berada di Kota Malang didominasi oleh UMKM yang
memiliki peredaran bruto di bawah Rp. 4,8M dalam setahun.
Gambar 6. Distribusi UMKM Di Kota Malang Berdasarkan Peredaran Bruto
Di Bawah Rp. 4,8 M Dalam Setahun
Sumber : Data olahan Peneliti (2017)
3. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden dan Jenis Kelamin
Tingkat pendidikan terakhir responden dibedakan menjadi 4 yaitu
SMA/SMK, Diploma, Sarjana dan Lainnya sedangkan pada jenis kelamis
responden dibagi menjadi 2 yaitu Laki-laki dan perempuan, berikut hasil
penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini :
Peredaran Bruto Di Bawah Rp. 4,8M Dalam Setahun
Ya
Tidak
Tabel 10. Distribusi Responden UMKM Di Kota Malang Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Terakhir Dan Jenis Kelamin
Jenis
Kelamin
Pendidikan Terakhir Total
SMA/SMK Diploma Sarjana Lainnya
Laki-laki 24 (27%) 5 (6%) 10 (11%) 2 (2%) 41
Perempuan 22 (25%) 5 (6%) 16 (18%) 5 (6%) 48
Total 46 (52%) 10 (11%) 16 (18%) 7 (8%) 89
Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017
Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini dari
89 responden diketahui laki-laki dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK
berjumlah 24 responden dengan presentase 27%, sedangkan pada tingkat
pendidikan terakhir diploma pada pada jenis berkelamin laki-laki sebanyak 5
responden dengan presentasi 6%, pada tingkat sarjana responden laki-laki
sebanyak 10 dengan tingkat presentase 11% dan pada tingkat lainnya yaitu
sebanyak 2 responden laki-laki dengan presentase 2%. Pada jenis kelamin
perempuan dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 22
responden dengan presentase 25%, pada tingkat pendidikan diploma jenis
kelamin perempuan sebanyak 5 responden dengan presentase 6% sedangkan
pada tingkat sarjana pendidikan terakhir berjenis perempuan terdapat 16
responden dengan presentase 18% dan yang terakhir pada tingkat pendidikan
terakhir dengan kategori lainnya terdapat 5 responden dengan presentase 6%.
4. Jabatan Responden
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi,
jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan diatur sesuai kebutuhan
organisasi atau perusahaan masing-masing. Jabatan yang ada di berbagai jenis
UMKM yang ada di Kota Malang yang menangani perpajakan ialah Pemilik
UMKM tersebut. Berikut tabel gambaran responden mengenai jabatan
responden:
Tabel 11. Distribusi Responden UMKM Di Kota Malang Berdasarkan
Jabatan Responden
Jabatan Jumlah Responden Presentase
Pemilik 89 100%
Sumber: data primer olahan peneliti, 2017 (Lampiran)
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian dari 89
responden diketahui sebanyak 89 responden menjabat sebagai pemelik tokon
dengan presentase sebesar 100% maka dapat disimpulkan dari penyebaran
kuesioner yang dilakukan oleh peneliti didominasi oleh para pemilik toko.
100%
Jabatan Responden
Pemilik
Gambar 7. Distribusi UMKM Di Kota Malang Berdasarkan Jabatan Responden
Sumber : Data olahan Peneliti (2017)
C. Analisis Data Hasil Penelitian
1. Analisis Statistik Deskriptif
Hasil dari penyebaran kuesioner kepada 89 responden makan dideskripsikan
variabel-variabelnya yaitu variabel Pemahaman Asas Keadilan (X1), Pemahaman
Asas Kepastian Hukum (X2), Pemahaman Asas Ketepatan Waktu (X3),
Pemahaman Asas Ketepatan Waktu (X4) masing- masing variabel bebas
menggunakan 3 pernyataan dan variabel terikat motivasi membayar pajak (Y)
menggunakan 5 Pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala
Likert sebagai berikut :
I. Sangat Setuju dengan skor 5
II. Setuju dengan skor 4
III. Ragu-ragu dengan skor 3
IV. Tidak Setuju dengan skor 2
V. Sangat Tidak Setuju dengan skor 1
Dari skala pengukuran di atas maka dapat ditentukan besarnya kelas
(interval) dengan menggunakan rumus struges menurut Supranto (2000:64) :
C=Xn-X1
k
Keterangan : C = Perkiraan Besarnya (class width, class size, class length)
k = banyaknya kelas
Xn = nilai observasi terbesar
X1 = nilai observasi terkecil
Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus tersebut, maka diperoleh nilai
interval kelas pada skala liker sebagai berikut:
Tabel 12 Nilai Interval Kelas
No Jawaban Skor Interval
Kelas
Keterangan
1 Sangat Setuju 5 >4,2-5 Sangat Memahami/sangat tinggi
2 Setuju 4 >3,4-4,2 Memahami/tinggi
3 Ragu-Ragu 3 >2,6-3,4 Cukup Memahami/cukup tinggi
4 Tidak Setuju 2 >1,8-2,6 Tidak Memahami/ rendah
5 Sangat Tidak Setuju 1 >1-1,8 Sangat tidak Memahami/sangat rendah
Sumber: Data olahan peneliti (2017)
a. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas keadilan (X1)
Variabel Pemahaman Asas Keadilan memiliki tiga pernyataan yang
diajukan kepada responden. Jawaban responden disajikan dalam tabel
berikut:
C=5-1
5
=0,8
Tabel 13 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas Keadilan (X1)
Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017
Keterangan:
X1.1 : Wajib pajak memahami bahwa pengusaha UMKM dengan
keadaan yang sama dikenakan tarif pajak yang sama pula.
X1.2 : Wajib pajak memahami terkait pajak yang dibayarkan tidak
mengenal negosiasi.
X1.3 : Wajib pajak mengerti bahwa pajak yang dikenakan yaitu dari
pendapatan kotor.
Berdasarkan tabel diatas distribusi frekuensi variabel Pemahaman
Asas Keadilan (X1) dapat dilihat bahwa yang menjawab item X1.1 yaitu
Wajib pajak memahami bahwa pengusaha UMKM dengan keadaan yang
sama dikenakan tarif pajak yang sama pula, adalah sebesar 3 responden (3%)
yang menjawab sangat tidak setuju, 29 responden (32%) menjawab tidak
setuju , 11 responden (12%) yang menjawab ragu-ragu, 44 responden (50%)
yang menjawab setuju dan terdapat 2 responden (2%) yang menjawab sangat
setuju. Pada item X1.2 yaitu wajib pajak memahami terkait pajak yang
dibayarkan tidak mengenal kompromi, adalah sebesar 3 responden (3%)
yang menjawab sangat tidak setuju, 17 responden (19%) yang menjawab
tidak setuju, 23 responden (26%) yang menjawab ragu-ragu, 44 responden
Item
Jawaban responden Total Mean
STS TS RR S SS
f % f % f % f % f % f %
X1.1 3 3 29 32 11 12 44 50 2 2 89 100 3,1
X1.2 3 3 17 19 23 26 44 50 2 2 89 100 3,3
X1.3 7 8 20 22 15 17 45 51 2 2 89 100 3,2
Mean Keseluruhan 89 100 3,2
(50%) yang menjawab setuju dan 2 responden (2%) yang menjawab sangat
setuju. Pada item X1.3 yaitu Wajib pajak mengerti bahwa pajak yang
dikenakan yaitu dari pendapatan kotor, adalah sebesar 7 responden (8%)
yang menjawab sangat tidak setuju, 20 responden (22%) yang menjawab
tidak setuju, 15 responden (17%) yang menjawab ragu-ragu, 45 responden
(51%) yang menjawab setuju dan 2 responden (2%) yang menjawab sangat
setuju. Pada variabel di atas dapat diketahui bahwah mean keseluruhan
sebesar 3,2, hal tersebut dinyatakan bahwa variabel diatas dinyatakan pada
interval >2,6-3,4 dengan kategori cukup baik. Maka dapat disimpulkan
bahwa pada asas keadilan para wajib pajak UMKM cukup memahami pada
Asas Keadilan.
b. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas Kepastian Hukum
(X2)
Variabel Pemahaman Asas Kepastian Hukum ialah menjelaskan tentang
bapakah wajib pajak memahami tentang tarif pajak yang berlaku untuk
UMKM, subjek pajak UMKM dan objek UMKM dalam variabel Asas
Kepastian Hukum terdapat terdapat 3 pernyataan. Tabel dibawah ini disajikan
jawabn responden sebagai berikut:
Tabel 14 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas Kepastian Hukum
(X2)
Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017
Keterangan :
X2.1 : Wajib pajak memahami tarif yang dikenakan untuk pajak
UMKM adalah 1%
X2.2 : Wajib Pajak memahami terkait subyek pajak pada Peraturan
Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2013
X2.3 : Wajib Pajak memahami obyek pajak yang ada pada Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2013
Berdasarkan tabel di atas distribusi frekuensi variabel Pemahaman
Asas Kepastian Hukum (X2) dapat dilihat bahwa yang menjawab item X2.1
yaitu Wajib pajak memahami tarif yang dikenakan untuk pajak UMKM
adalah 1%, adalah sebesar 1 responden (1,%) yang menjawab sangat tidak
setuju, 19 responden (21%) menjawab tidak setuju , 19 responden (21%)
yang menjawab ragu-ragu, 46 responden (52%) yang menjawab setuju dan
terdapat 4 responden (5%) yang menjawab sangat setuju. Pada item X2.2
yaitu Wajib Pajak memahami terkait subyek pajak pada Peraturan
Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2013, adalah sebesar 2 responden (2%) yang
menjawab sangat tidak setuju, 14 responden (16%) yang menjawab tidak
setuju, 28 responden (31%) yang menjawab ragu-ragu, 43 responden (49%)
Item
Jawaban responden Total Mean
STS TS RR S SS
f % f % f % f % f % f %
X2.1 1 1 19 21 19 21 46 52 4 5 89 100 3,4
X2.2 2 2 14 16 28 31 43 49 2 2 89 100 3,3
X2.3 4 5 11 12 30 34 41 46 3 3 89 100 3,3
Mean Keseluruhan 89 100 3,3
yang menjawab setuju dan 2 responden (2%) yang menjawab sangat setuju.
Pada item X2.3 yaitu Wajib Pajak memahami obyek pajak yang ada pada
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, adalah sebesar 4 responden
(5%) yang menjawab sangat tidak setuju, 11 responden (12%) yang
menjawab tidak setuju, 30 responden (34%) yang menjawab ragu-ragu, 41
responden (46%) yang menjawab setuju dan 3 responden (3%) yang
menjawab sangat setuju. Pada variabel asas kepastian hukum diketahui mean
keseluruhan 3,4 terletak pada interval >2,6-3,4 dengan kategori cukup
memahami. Maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel asas kepastian
hukum para wajib pajak UMKM yang berada di kota malang sudah cukup
memahami atas asas kepastian hukum.
c. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas Ketepatan Waktu
(X3)
Didalam variabel Pemahaman Ketepatan Waktu terdapat tiga pertanyaan
yang diberikan kepada responden. Dalam tabel dibawah ini disajikan jawaban
responden yaitu sebagai berikut:
Tabel 15 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas Ketepatan Waktu (X3)
Item
Jawaban responden Total Mean
STS TS RR S SS
f % f % f % f % f % f %
X3.1 3 3 12 14 16 18 56 63 2 2 89 100 3,5
Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017
Keterangan:
X3.1 : Wajib pajak memahami bahwa pajak dipungut pada saat
penutupan buku diakhir bulan
X3.2 : Wajib pajak memahami bahwa penghitungan pajak dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat dilakukan
dengan mudah
X3.3 : Wajib pajak memahami bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 memudahkan penyetoran pajak penghasilan terutang
Berdasarkan tabel di atas distribusi frekuensi variabel Pemahaman
Asas Ketepatan Waktu (X3) dapat dilihat bahwa yang menjawab item X3.1
yaitu Wajib pajak memahami bahwa pajak dipungut pada saat penutupan
buku diakhir bulan, adalah sebesar 3 responden (3%) yang menjawab sangat
tidak setuju, 12 responden (14%) menjawab tidak setuju , 16 responden
(18%) yang menjawab ragu-ragu, 56 responden (63) yang menjawab setuju
dan terdapat 2 responden (2%) yang menjawab sangat setuju. Pada item X3.2
yaitu Wajib pajak memahami bahwa penghitungan pajak dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dapat dilakukan dengan mudah, adalah
sebesar 2 responden (2%) yang menjawab sangat tidak setuju, 8 responden
(9%) yang menjawab tidak setuju, 30 responden (34%) yang menjawab
ragu-ragu, 44 responden (50%) yang menjawab setuju dan 5 responden (6%)
yang menjawab sangat setuju. Pada item X3.3 yaitu Wajib pajak memahami
X3.2 2 2 8 9 30 34 44 50 5 6 89 100 3,5
X3.3 2 2 7 8 28 31 48 54 4 5 89 100 3,5
Mean Keseluruhan 89 100 3,5
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 memudahkan penyetoran
pajak penghasilan terutang, adalah sebesar 2 responden (2%) yang
menjawab sangat tidak setuju, 7 responden (8%) yang menjawab tidak
setuju, 28 responden (31%) yang menjawab ragu-ragu, 48 responden
(53,93%) yang menjawab setuju dan 4 responden (5%) yang menjawab
sangat setuju. Pada item ini dapat diketahui bahwa mean keseluruhan 3,5
terletak pada interval >3,4-4,2 dengan kategori memahami. Maka dapat
disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak UMKM sudah memahami
tentang atas ketepatan waktu.
d. Distribusi Frekuensi Variabel Asas Efesiensi Ekonomi (X4)
Didalam variabel Pemahaman Efesiensi Ekonomi terdapat tiga
pernyataan yang diberikan kepada responden. Dalam tabel dibawah ini
disajikan jawaban responden yaitu sebagai berikut:
Tabel 16 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Asas Efesiensi Ekonomi
(X4)
Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017
Keterangan:
Item
Jawaban responden Total Mean
STS TS RR S SS
f % f % f % f % f % f %
X4.1 2 2 13 15 19 21 53 60 2 2 89 100 3,4
X4.2 2 2 13 15 28 31 44 50 2 2 89 100 3,3
X4.3 2 2 8 9 32 36 43 49 4 5 89 100 3,4
Mean Keseluruhan 89 100 3,4
X4.1 : Wajib pajak memahami dan merasakan merasakan bahwa
pembayaran pajak tidak memerlukan banyak biaya
X4.2 : Wajib pajak memahami Pelaksanaan pajak final dapat
mengurangi biaya administratif dalam penghitungan pajak
terutang sektor usaha saya
X4.3 : Wajib pajak memahami Pelaksanaan pajak final dapat
mengurangi biaya administratif dalam penyetoran pajak terutang
sektor usaha saya
Berdasarkan tabel diatas distribusi frekuensi variabel Pemahaman
Asas Efesiensi Ekonomi (X4) dapat dilihat bahwa yang menjawab item X4.1
yaitu Wajib pajak memahami dan merasakan merasakan bahwa pembayaran
pajak tidak memerlukan banyak biaya, adalah sebesar 2 responden (2%)
yang menjawab sangat tidak setuju, 13 responden (15%) menjawab tidak
setuju, 19 responden (21%) yang menjawab ragu-ragu, 53 responden (60%)
yang menjawab setuju dan terdapat 2 responden (2%) yang menjawab sangat
setuju. Pada item X4.2 yaitu Wajib pajak memahami Pelaksanaan pajak final
dapat mengurangi biaya administratif dalam penghitungan pajak terutang
sektor usaha saya, adalah sebesar 2 responden (2%) yang menjawab sangat
tidak setuju, 13 responden (15%) yang menjawab tidak setuju, 28 responden
(31%) yang menjawab ragu-ragu, 44 responden (50%) yang menjawab
setuju dan 2 responden (2%) yang menjawab sangat setuju. Pada item X4.3
yaitu Wajib pajak memahami Pelaksanaan pajak final dapat mengurangi
biaya administratif dalam penyetoran pajak terutang sektor usaha saya,
adalah sebesar 2 responden (2%) yang menjawab sangat tidak setuju, 8
responden (9%) yang menjawab tidak setuju, 32 responden (36%) yang
menjawab ragu-ragu, 43 responden (49%) yang menjawab setuju dan 4
responden (5%) yang menjawab sangat setuju. Pada variabel efesiensi
ekonomi terdapat mean keseluruhan sebesar 3,4 terletak pada interval >2,6-
3,4 dengan kategori cukup memahami. Maka dapat disimpulkan bahwah
pemahaman wajib pajak UMKM di kota malang sudah cukup memahami
atas asas efesiensi ekonomi.
e. Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Membayar Pajak (Y)
Variabel Motivasi Membayar Pajak adalah Variabel Terikat dalam
penelitian ini. Variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk
menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Variabel Motivasi
membayar pajak terdapat 5 pernyataan yang dijawab oleh responden yang
disajikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 17 Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Membayar Pajak (Y)
Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017
Item
Jawaban Responden Total
Mean STS TS RR S SS
f % f % f % f % f % f %
Y1 2 2 5 6 7 8 54 61 21 24 89 100 4,0
Y2 2 2 0 0 4 5 62 70 21 24 89 100 4,1
Y3 9 10 14 16 15 17 44 50 7 8 89 100 3,3
Y4 4 5 5 6 13 15 52 58 15 17 89 100 3,8
Y5 3 3 6 7 11 12 59 66 10 11 89 100 3,8
Mean Keseluruhan 89 100 3,8
Keterangan:
Y1 : Wajib Pajak membayar pajak karena ingin mengabdi kepada
negara
Y2 : Wajib pajak membayar pajak karena kewajiban saya sebagai
warga negara yang taat pajak
Y3 : Wajib pajak membayar pajak karena selama ini menikmati
fasilitas yang memadai
Y4 : wajib pajak membayar pajak bertujuan untuk membantu
pemerintah dalam mengatasi kemiskinan
Y5 : Wajib pajak membayar pajak karena mengetahui adanya berbagai
manfaat dalam membayar pajak
Berdasarkan tabel di atas distribusi frekuensi variabel Motivasi
Membayar Pajak (Y) dapat dilihat bahwa yang menjawab item Y.1 yaitu
Wajib Pajak membayar pajak karena ingin mengabdi kepada negara, adalah
sebesar 2 responden (2%) yang menjawab sangat tidak setuju, 5 responden
(6%) menjawab tidak setuju , 7 responden (8%) yang menjawab ragu-ragu,
54 responden (61%) yang menjawab setuju dan terdapat 21 responden (24%)
yang menjawab sangat setuju. Pada item Y2 yaitu Wajib pajak membayar
pajak karena kewajiban saya sebagai warga negara yang taat pajak, adalah
sebesar 2 responden (2%) yang menjawab sangat tidak setuju, 0 responden
(0%) yang menjawab tidak setuju, 4 responden (5%) yang menjawab ragu-
ragu, 62 responden (70%) yang menjawab setuju dan 21 responden (24%)
yang menjawab sangat setuju. Pada item Y.3 yaitu Wajib pajak membayar
pajak karena selama ini menikmati fasilitas yang memadai, adalah sebesar 9
responden (10%) yang menjawab sangat tidak setuju, 14 responden (16%)
yang menjawab tidak setuju, 15 responden (17%) yang menjawab ragu-ragu,
44 responden (50%) yang menjawab setuju dan 7 responden (8%) yang
menjawab sangat setuju.
Pada item Y4 yaitu wajib pajak membayar pajak bertujuan untuk
membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, adalah sebesar 4
responden (5%) yang menjawab sangat tidak setuju, 5 responden (5%) yang
menjawab tidak setuju, 13 responden (15%) yang menjawab ragu-ragu, 52
responden (58%) yang menjawab setuju dan 15 responden (17%) yang
menjawab sangat setuju. Sedangkan pada item Y5 yaitu Wajib pajak
membayar pajak karena mengetahui adanya berbagai manfaat dalam
membayar pajak, adalah sebesar 3 responden (3%) yang menjawab sangat
tidak setuju, 6 responden (7%) yang menjawab tidak setuju, 11 responden
(12%) yang menjawab ragu-ragu, 59 responden (66%) yang menjawab
setuju dan 10 responden (11%) yang menjawab sangat setuju. Pada variabel
motivasi membayar pajak terdapat mean keseluruhan sebesar 3,8 pada angka
ini terletak diinterval >3,4-4,2 dengan kategori tinggi. Maka dapat
disimpulkan bahwa motivasi wajib pajak UMKM dikota malang untuk
membayar pajaknya tingi.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi
normal atau tidak. Metode dalam penelitian ini yang digunakan untuk
menguji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini
dilakukan dengan cara membandingkan distribusi kumulatif teoritis dengan
distribuso kumulatif relative hasil observasi. Data distribusi dinyatakan
normal apabila signifikan lebih besar dari 0,05. Pada tabel di bawah ini
disajikan hasil pengujian normalitas, yaitu sebagai berikut:
Tabel 18. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017
Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas yang dilakukan, didapatkan
nilai signifikan Pemahaman Asas Keadilan (X1) 0,640, Pemahaman Asas
Kepastian Hukum (X2) 0.995, Pemahaman Asas Ketepatan Waktu (X3) 0,790,
Pemahaman Asas Efesiensi Ekonomi sebesar 0,991 sedangkan variabel
Motivasi Membayar Pajak didapatkan nilai signifikan sebesar 0,624. Dari
nilai signifikan beberapa variabel di atas telah memenuhi syarat dari uji
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
89 89 89 89 89
9.60 10.01 10.45 10.24 18.92
2.397 2.386 1.913 2.045 3.432
.159 .169 .196 .199 .161
.124 .157 .141 .149 .141
-.159 -.169 -.196 -.199 -.161
.743 .420 .651 .435 .752
.640 .995 .790 .991 .624
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Pemahaman
Asas
Keadilan
Pemahaman
Asas
Kepastian
Hukum
Ketepatan
Waktu
Efisiensi
Ekonomi
Motivasi
Membayar
Pajak
Test distribution is Normal.a.
Calculated from data.b.
normalitas yaitu nilai signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa nilai residual bersifat normal terpenuhi.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model persamaan penelitian
mengandung kolerasi yang tinggi atau sempurna anata variabel bebas atau
singkatnya untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan
adanya kolerasi anatar variabel bebas. Dalam pengujian ini dilakukan dengan
analisis nilai toleransi dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai toleransi
> 0,1 atau jika VIF < 10 maka dikatakan tidak terjadi masalah
multikolinieritas. Dalam tabel di bawah ini disajikan hasil pengujian
multikolinieritas sebagai berikut:
Tabel 19. Hasil Uji Multikolonieritas
Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017
Coefficientsa
.951 1.051
.961 1.040
.997 1.003
.989 1.011
Pemahaman Asas Keadilan
Pemahaman Asas Kepastian Hukum
Ketepatan Waktu
Efisiensi Ekonomi
Model
1
Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Motivasi Membayar Pajaka.
Berdasarkan hasil perhitungan uji multikolinieritas didapatkan hasil nilai
masing masing variabel bebas
1. Toleransi dan VIF sebesar 0.951 dan 1,051 untuk variabel Pemahaman Asas
Keadilan.
2. Toleransi dan VIF sebesar 0,961 dan 1,040 untuk variabel Pemahaman Asas
Kepastian Hukum.
3. Toleransi dan VIF sebesar 0,997 dan 1,003 untuk variabel Pemahaman Asas
Ketepatan Waktu.
4. Toleransi dan VIF sebesar 0.989 dan 1,011untuk variabel Pemahaman
Efesiensi Ekonomi.
Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai toleransi > 0,1 dan nilai
VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas
antara Variabel bebas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi
ketidaksamaan variance dari suatu residual satu pengamatan ke pengamatan
lain. Uji heteroskedastisita menggunakan uji grafik plot dengan cara melihat
dari ada tidaknya pola tertentu dalam grafik scatterplot. Jika titik-titik
menyebar di atas ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dinyatakan
tidak terjadi heterokesdasititas. Pada gambar dibawah ini disajikan hasil uji
heterokesdastisitas.
Gambar 8. Hasil UJi Heteroskesdastisitas
Sumber: Data primer olahan peneliti, 2017
Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan
Scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi
heteroskesdastisitas, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala
heteroskesdastisitas.
Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat
dikatakan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini
sudah dinyatakan layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interprestasi dari
hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.
Scatterplot
Dependent Variable: Motivasi Membayar Pajak
Regression Standardized Predicted Value
3210-1-2-3-4
Reg
ress
ion
Stud
entiz
ed R
esid
ual
3
2
1
0
-1
-2
-3
3. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara
variabel bebas, yaitu Pemahaman Asas keadilan (X1), Pemahaman Asas
Kepastian Hukum (X2), Pemahaman Asas Ketepatan Waktu (X3), Pemahaman
Asas Efesiensi Ekonomi (X4) terhadap variabel terikat yaitu motivasi membayar
pajak (Y). dengan menggunakan bantuan SPSS versi 23 didapat model regresi
seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 20 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
R : 0,534
R Square (R2) : 0,285
Adjusted R Square : 0,251
F hitung : 8,383
Probabilitas F Hitung : 0,000
a. Persamaan Regresi
Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara
variabek bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan pada tabel di atas
didapatkan persamaan regresi sebagai beriku :
Coefficientsa
7.448 2.197 3.390 .001
.062 .138 .043 .446 .657 .195
.396 .148 .276 2.687 .009 .428
.543 .198 .303 2.743 .007 .457
.121 .174 .072 .694 .489 .286
(Constant)
Pemahaman Asas
Keadilan
Pemahaman Asas
Kepastian Hukum
Ketepatan Waktu
Efisiensi Ekonomi
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Zero-order
Correlations
Dependent Variable: Motivasi Membayar Pajaka.
Y= 7,448 = 0,062 X1 + 0,396 X2 + 0,543 X3 + 0,121 X4
dari persamaan di atas dapat diinterprestasikan sebagai berikut:
1. Pada persamaan regresi menghasilkan nilai konstanta sebesar 7,448
dan pertanda positif. Hal ini menunjukan bahwa nilai variabel
pemilihan Motivasi Membayar Pajak (Y) dengan asumsi nilai variabel
Pemahaman Asas Keadilan (X1), Pemahaman Asas Kepastian Hukum
(X2), Pemahaman Asas Ketepatan Waktu (X3), Pemahaman Asas
Efesiensi Ekonomi (X4) adalah nol atau tidak ada.
2. Koefesiensi regresi variabel Pemahaman Asas Keadilan (X1) pada
persamaan sebesar 0,062 dan bertanda positif. Hal ini menunjukan
bahwa Pemahaman Asas Keadilan mempunyai hubungan positif
terhadap motivasi membayar membayar pajak. Hal ini berarti, setiap
terjadi kenaikan Pemahaman Asas Keadilan sebesar 1 satuan, maka
akan berpengaruh terhadap peningkatan variabel Y dengan asumsi
variabel pemahaman asas kepastian hukum (X2), pemahaman asas
ketepatan waktu (X3) dan pemahaman asas efesiensi ekonomi (X4)
tidak mengalami perubahan atau nol. Atau dengan kata lain semakin
tinggi pemahaman asas keadilan maka akan semkain tinggi pula
motivasi membayar pajak.
3. Koefesiensi regresi variabel Pemahaman Asas Kepastian Hukum (X2)
pada persamaan sebesar 0,396 dan bertanda positif. Hal ini
menunjukan bahwa Pemahaman Asas Kepastian Hukum mempunyai
hubungan positif terhadap motivasi membayar membayar pajak. Hal
ini berarti, setiap terjadi kenaikan Pemahaman Asas Kepastian
Hukum sebesar 1 satuan, maka akan berpengaruh terhadap
peningkatan variabel Y dengan asumsi variabel pemahaman asas
keadilan (X1), pemahaman asas ketepatan waktu (X3) dan pemahaman
asas efesiensi ekonomi (X4) tidak mengalami perubahan atau nol.
Atau dengan kata lain semakin tinggi pemahaman asas kepastian
hukum maka akan semkain tinggi pula motivasi membayar pajak.
4. Koefesiensi regresi variabel Pemahaman Asas Ketepatan Waktu (X3)
pada persamaan sebesar 0,543 dan bertanda positif. Hal ini
menunjukan bahwa Pemahaman Asas Ketepatan Waktu mempunyai
hubungan positif terhadap motivasi membayar membayar pajak. Hal
ini berarti, setiap terjadi kenaikan Pemahaman Asas Ketepatan Waktu
sebesar 1 satuan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan
variabel Y sebesar 0,543 satuan dengan asumsi variabel pemahaman
asas kepastian keadilan (X1), pemahaman asas kepastian hukum (X2)
dan pemahaman asas efesiensi ekonomi (X4) tidak mengalami
perubahan atau nol. Atau dengan kata lain semakin tinggi pemahaman
asas ketepatan waktu maka akan semkain tinggi pula motivasi
membayar pajak.
5. Koefesiensi regresi variabel Pemahaman Asas efesiensi ekonomi (X1)
pada persamaan sebesar 0,121 dan bertanda positif. Hal ini
menunjukan bahwa Pemahaman Asas Efesiensi Ekonomi mempunyai
hubungan positif terhadap motivasi membayar membayar pajak. Hal
ini berarti, setiap terjadi kenaikan Pemahaman Asas Efesiensi
Ekonomi sebesar 1 satuan, maka akan berpengaruh terhadap
peningkatan variabel Y dengan asumsi variabel pemahaman asas
keadilan (X1), pemahaman asas kepastian hukuum (X2) dan
pemahaman asas ketepatan waktu (X3) tidak mengalami perubahan
atau nol. Atau dengan kata lain semakin tinggi pemahaman asas
efesiensi ekonomi maka akan semkain tinggi pula motivasi membayar
pajak.
4. Hasil Uji Hipotesis
Model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara
bersama-sama dan secara parsial. Pengujian model regresi secara bersama-sama
dilakukan dengan menggunakan uji f atau ANOVA dan pengujian model regresi
secara parsial dilakukan dengan uji t.
a. Koefesien Determinasi (R2)
Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk menganalisis besarnya
kontribusi variabel beabs terhadap variabel terikat. Pada tabel 20 di atas
diketahui bahwa koefesien R square sebesar 0,285, Koefesien R square
digunakan untuk regresi linier sederhana atau variabel bebasnya 1, sedangkan
Adjusted R Square digunakan untuk regresi linier berganda atau variabel
bebasnya lebih dari 1.
Peneliti memilih untuk menggunakan Adjusted R Square dikarenakan
variabel bebasnya lebih dari satu. Pada model regresi di tabel memiliki
koefesien determinasi (adjusted R2) sebesar 0,251. Dapat disimpulkan bahwa
kontribusi variabel independen yang terdiri dari variabel pemaham asas
keadilan (X1), pemahaman asas kepastian hukum (X2), pemahaman asas
ketepatan waktu (X3), dan pemahaman asas efesiensi ekonomi (X4) dapat
mempengaruhi variabel terikat motivasi membayar pajak (Y) sebesar 25%
dan sisanya sebesar 75% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang
diteliti.
b. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui
apakah masing-masing variabel bebas pembentuk model regresi secara
individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat atau
tidak. Pengujian model regresi pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 20
sebagai berikut
Tabel 21 Hasil Uji Parsial (Uji t)
Model
Unstandardizied
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig. Corerelations
B Std. Eror Beta Zero-order
(Constant) 7,448 2.197 3,390 0,001
Pemahaman
Asas Keadilan
0,062 0,138 0,043 0,446 0,657 0,195
Pemahaman
Asas Kepastian
Hukum
0,396 0,148 0,276 2,687 0,009 0,428
Pemahaman
Asas Ketepatan
Waktu
0,543 0,198 0,303 2,743 0,007 0,457
Pemahaman
Asas Efesiensi
Ekonomi
0,121 0,174 0,072 0,694 0,489 0,286
Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017
Uji t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai thitung masing-
masing variabel bebas dengan nilai ttabel dengan derajat kesalahan 5% α=(0,05)
1. Variabel Pemahaman Asas Keadilan (X1)
Hasil pengujian hipotesis koefesien regresi variabel pemahaman asas
keadilan (X1) didapatkan nilai thitung sebesar 0,446 dan didapatkan nilai
signifikansi sebesar 0,657. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih kecil dari
pada ttabel (0,446<1,988) dan nilai signifikansi lebih besar dari pada α = 0,05.
Pengujian ini menunjukan bahwa Ha ditolak, dapat disimpulkan bahwa
variabel pemahaman asas keadilan (X1) tidak berpengaruh signifikan
terhadap variabel motivasi membayar pajak (Y).
2. Variabel Pemahaman Kepastian Hukum (X2)
Hasil pengujian hipotesis koefesien regresi variabel pemahaman asas
kepastian hukum (X2) didapatkan nilai thitung sebesar 2,687 dan didapatkan
nilai signifikansi sebesar 0,009. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih besar
dari pada ttabel (2,687<1,988) dan nilai signifikansi lebih kecil dari pada α =
0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, dapat
disimpulkan bahwa variabel pemahaman asas kepastian hukum (X2)
berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi membayar pajak (Y).
3. Variabel Pemahaman Asas Ketepatan Waktu (X3)
Hasil pengujian hipotesis koefesien regresi variabel pemahaman asas
ketepatan waktu (X3) didapatkan nilai thitung sebesar 2,743 dan didapatkan
nilai signifikansi sebesar 0,007. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih besar
dari pada ttabel (2,743<1,988) dan nilai signifikansi lebih kecil dari pada α =
0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, dapat
disimpulkan bahwa variabel pemahaman asas ketepatan waktu (X3)
berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi membayar pajak (Y).
4. Variabel Asas Efesiensi Ekonomi (X4)
Hasil pengujian hipotesis koefesien regresi variabel pemahaman asas
efesiensi ekonomi (X4) didapatkan nilai thitung sebesar 0,694 dan didapatkan
nilai signifikansi sebesar 0,489. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih kecil
dari pada ttabel (0,694<1,988) dan nilai signifikansi lebih besar dari pada α =
0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa Ha ditolak, dapat disimpulkan bahwa
variabel pemahaman asas efesiensi ekonomi (X4) tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel motivasi membayar pajak (Y).
c. Hasil Uji Simultan (UJi f)
Pengujian secara bersama-sama dilakukan untuk menunjukan apakah
semua variabel bebas yang terdiri dari variabel pemahaman asas keadilan
(X1), pemahaman asas kepastian hukum (X2), pemahaman asas ketepatan
waktu (X3), pemahaman asas efesiensi ekonomi (X4) memiliki pengaruh
yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat motivasi
membayar pajak (Y). Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung
dengan nilai Ftabel semua variabel tersebut diuji secara serentak dengan
menggunakan uji F atau ANOVA, dimana jika Fhitung lebih besar dari Ftabel,
maka H0 ditolak dan Ha diterima menggunakan bantuan software SPSS 23
didapatkan hasil uji F sebagai berikut :
Tabel 22 Hasil Uji Simultan (Uji F)
Model Sum of
Squares df
Mean
Square f Sig.
1 Regression
Residual
295.690 4 73.992 8.383 .000a
Total 740.759
1036.449
84
88
8.819
Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017
Tabel 22 menunjukan bahwa nilai df1 = 4 df = 84 diperoleh nilai F tabel
sebesar 2,48. Berdasarkan Tabel 12, pengujian hipotesis model regresi
secara bersama-sama menggunakan uji F dapat dilihat Fhitung lebih besar dari
pada Ftabel (8,838 > 2,48) dan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih
kecil dari alpha (α) = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak
dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel
Pemahaman Asas Keadilan (X1), Pemahaman Asas Kepastian Hukum (X2),
Pemahaman Asas Ketepatan Waktu (X3), Pemahaman Asas Efesiensi
Ekonomi (X4) terhadap variabel Motivasi Membayar Pajak (Y).
D. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh Variabel Pemahaman Asas Keadilan Terhadap Motivasi
Membayar Pajak
Asas keadilan dalam perpajakan dapat diartikan bahwa bentuk usaha yang
sama antara satu orang dengan orang yang lainnya maka dikenakan tarif pajak
yang sama. Smith dalam (Simanjuntak dan Mukhlis, 2014:24) menyatakan asas
keadilan adalah wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus
dikenakan tarif pajak yang sama dan adil. Pemahaman sama dan adil disini harus
diartikan secara proposional sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Semakin
tinggi kemampuan individu untuk membayar pajak, maka beban pajak yang
dibayarkan semakin besar. dalam hasil uji t Variabel Pemahaman Asas keadilan
didapatkan nilai thitung 0,446 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,998 sedangkan nilai
signifikansi t sebesar 0,657 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa
variabel Pemahaman Asas Keadilan (X1) tidak berpengaruh signifikan motivasi
membayar pajak pemilik UMKM (Y). berdasarkan hal tersebut dalam membayar
pajak wajib pajak pemilik UMKM tidak dipengaruhi secara signifikan oleh
pemahaman asas keadilan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah. Karna
pemilik UMKM telah memiliki motivasi intrinsik seperti perasaan bertanggung
jawab atau berkewajiban pada Negara untuk membayar pajak (Syah, 1997:136).
Motivasi intrinsik tersebut harus diimbangi dengan kredibilitas yang diberikan
pemerintah. Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Nurpratiwi (2014) yang menyatakan bahwa pada Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum ada unsur asas keadilan. Yang artinya
adil atau tidak adil dalam peraturan tersebut pemilik UMKM haruslah tetap
melakukan pembayaran pajaknya. Serta didukung oleh pengertian pajak dalam
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009
pasal 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut
dapat diartikan bahwa pajak telah diatur oleh perundang-undangan, yang sifatnya
memaksa maka dapat dikatakan bahwa peraturan yang menyangkut pajak
UMKM terdapat asas keadilan atau tidak wajib pajak tetap membayar pajaknya.
2. Pengaruh Variabel Pemahaman Asas Kepastian Hukum Terhadap
Motivasi Membayar Pajak
Hasil Uji t didapatkan bahwa variabel pemahaman asas kepastian hukum (X2)
berpengaruh secara signifikan terhadap wajib pajak pemilik UMKM dalam
Motivasi membayar pajaknya. Hal tersebut dikarenakan motivasi wajib pajak
pemilik UMKM untuk membayar pajak akan teransang dengan diterapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah mengatur secara jelas
tentang subjek, objek, tarif pajak dan ketentuan lainnya.
Hal ini selaras dengan pernyataan Smith dalam (Pohan, 2014) menyatakan
bahwah dalam perpajakan kepastian hukum adalah mutlak untuk ditaati agar
penerimaan pajak lebih optimal. pajak itu tidak ditentukan dengan sewenang-
wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak
dan seluruh masyarakat. Kepastian tersebut berarti harus siapa-siapa yang harus
dikenakan pajak (subjek pajak), harus pasti apa yang menjadi dasar untuk
mengemukakan pajak kepada subjek pajak (objek pajak), harus pasti berapa
jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak (tarif pajak), dan
harus pasti bagaimana jumlah pajak yang terutang tersebut harus di bayar
(prosedur pajak).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurpratiwi (2014) menyatakan Pada
Peraturan Pemerintah sudah memuat unsur asas kepastian hukum. yang artinya
pemilik UMKM juga sudah sudah menyadari bahwa dirinya adalah sebagai
subjek pajak dikarenakan dengan peredaran bruto yang dibawah Rp. 4,8 Milyar
dalam setahun, karena para pemilik UMKM yang sudah menyadari bahwa
mereka adalah subjek pajak dalam Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
maka para Pemilik UMKM akan termotivasi dalam melakukan pembayaran
pajaknya, hal ini diperkuat oleh jawaban responden pada X2.2 terdapat 43
respoden yang menjawab setuju telah memahami subjek dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian
yang dilakukan oleh Prawagis (2016) menyatakan wajib pajak menyetujui bahwa
tarif yang dikenakan ialah tarif 1% agar memudahkan para pemilik UMKM
dalam menghitung pembayaran pajaknya.
3. Pengaruh Variabel Pemahaman Asas Ketepatan Waktu Terhadap
Motivasi Membayar Pajak
Hasil uji t bahwa kepastian hukum berpengaruh signifikan terhadap motivasi
pemilik UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut
dikarenakan, motivasi membayar pajak UMKM akan muncul apabila pemilik
UMKM tersebut telah memiliki penghasilan. Hal ini sesuai dengan asas
ketepatan waktu yang menyatakan bahwa proses pemungutan pajak dilakukan
pada saat wajib pajak diperkirakan memiliki sejumlah pendapatan (Deliarnov
2007:13)
Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh
Nurpratiwi (2014) yang menyatakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 46
sudah ada unsur asas ketepatan waktu pemilik UMKM berpersepsi bahwa
peraturan perpajakan yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 46
tahun 2013 sudah memenuhi unsur asas ketepatan waktu. Dimana wajib pajak
pemilik UMKM merasakan bahwa pajak yang dipungut dapat memudahkan
dalam melakukan penghitungan dan penyetoran serta dalam pemungutan
pajaknya sudah tepat dipungut saat sektor usaha pemilik UMKM menerima
penghasilan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawagis
(2016) menyatakan pemilik UMKM mampu menerjemahkan pengenaan pajak
pada sektor UMKM serta mampu memahami tata cara perhitungan, pelaporan,
serta pembayaran pajak terutang UMKM”.
Penelitian ini telah selaras dengan penelitian yang dilakukan Pamuji (2014)
menyatakan bahwa “semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka
semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti memahami pengisian Surat
Pemberitahuan (SPT) dengan mudah dan benar serta penghitungan pajak sesuai
dengan pajak terutang. Pada asas ketepatan waktu dimana wajib pajak telah
memahami bahwa pajak yang telah dibayarkan yaitu pada akhir bulan atau dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ialah tanggal 15 akhir bulan
berikutnya. Hal ini diperkuat pada jawaban responden X3.1 terdapat 56 menjawab
setuju bahwa mereka telah memahami bahwa pajak yang dipungut pada saat
akhir bulan.
4. Pengaruh Variabel Pemahaman Asas Efesiensi Ekonomi Terhadap
Motivasi Membayar Pajak
Hasil uji t Variabel Pemahaman Asas efesiensi tidak mempengaruhi motivasi
membayar pajak pemilik UMKM (Y). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan
bahwa pengaruh asas efesiensi ekonomi (X4) dapat dikatakan tidak berpengaruh
signifikan. Hal ini diperkuat oleh motivasi ekstrinsik yang dikemukakan oleh
Syah (1997) bahwa motif ekstrinsik meliputi rangsangan dari luar seperti
transparansi pemerintah. Dalam hal ini diperkuat oleh data laporan DJP
(pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp.com) yang tertuang pada tinjuan
keuangan tidak menyebutkan bahwa berapa besar biaya yang dikeluarkan
pemerintah dalam hal pemungutan pajaknya.
Hal ini selaras dengan pendapat Ahman dan Indriani (2007) menyatakan
bahwa proses pemungutan pajak didasarkan pada prinsip efesiensi ekonomis,
dimana penerimaan yang di terima pemerintah lebih besar dibandingkan dengan
biaya-biaya yang di keluarkan dalam proses pemungutan pajak. Dikarenakan
tidak adanya transparansi pemerintah dalam hal biaya pemungutan pajaknya
maka dapat dikatakan asas efesiensi ekonomi tidak berpengaruh signifikan
terhadap motivasi pemilik UMKM untuk melakukan pembayaran pajaknya.
5. Pengaruh Variabel Pemahamahan Asas Keadilan, Asas Kepastian
Hukum, Asas Keteapatan Waktu, Asas Efesiensi Ekonomi Motivasi
Membayar Pajak
Setelah dilakukan uji Signifikansi Simultan (F) diketahui nilai signifikansi F
adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha (0,05) dan nilai fhitung sebesar 8,383
lebih besar dari nilai ftabel sebesar 2,48, sehingga dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Asas Keadilan (X1), Pemahaman Asas
Kepastian Hukum (X2), Pemahaman Asas Ketepatan Waktu (X3) dan
Pemahaman Asas Efesiensi Ekonomi (X4) berpengaruh signifikan secara
simultan terhadap motivasi membayar pajak bagi wajib pajak pemilik UMKM.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Melalui pengolahan data serta hasil analisis dan pembahasan pada bab
sebelumnya, terdapat beberapa hal penting dalam penarikan kesimpulan yaitu tujuan
dari penelitian ini. Maka diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah sebagi berikut:
1. Pemahaman Pemilik UMKM tentang asas keadilan berpengaruh tidak
signifikan terhadap motivasi membayar pajak dikarenakan adil atau tidak adil
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 wajib pajak tetap harus
membayar pajaknya.
2. Pemahaman Pemilik UMKM tentang asas kepastian hukum berpengaruh
signifikan terhadap motivasi membayar pajak dikarenakan pemilik UMKM
sudah memahami bahwa mereka adalah subjek pajak yang tertera pada
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sehingga membuat termotivasi
dalam melakukan pembayaran pajaknya.
3. Pemahaman Pemilik UMKM tentang asas ketepatan waktu berpengaruh
signifikan terhadap motivasi membayar pajak dikarenakan pemilik UMKM
merasakan bahwa pajak yang dipungut sudah tepat saat usaha pemilik
UMKM menerima penghasilan
4. Pemahaman Pemilik UMKM tentang asas efesiensi ekonomi tidak
berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar pajak dikarenakan tidak
adanya transparansi pemerintah dalam hal biaya pemungutan pajaknya.
5. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi sebesar
0,000 lebih kecil dari pada 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang
berarti variabel pemahaman asas keadilan, pemahaman asas kepastian
hukum, pemahaman asas ketepatan waktu, pemahaman efesiensi ekonomi
mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap motivasi
membayar pajak pengusaha UMKM.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan
beberapa saran yaitu sebagai berikut :
a. Saran Untuk Instansi Pajak
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan petugas pajak mengevaluasi
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 agar lebih baik bagi
kedepannya dalam hal menentukan kebijakan yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013sehingga tidak ada yang
merasa dirugikan.
b. Saran Untuk Wajib Pajak Pengusaha UMKM
1. Wajib Pajak Pengusaha UMKM diharapkan aktif terhadap sosialisasi
tentang peratura-peraturan baru perpajakan sehingga akan lebih
memahami peraturan tersebut.
2. Diharapkan bagi wajib pajak pengusaha UMKM agar lebih termotivasi
dalam melakukan pembayaran pajaknya sehingga tidak melanggar
ketentuan peraturan perpajakan yang dapat merugikan pengusaha
UMKM.
Daftar Pustaka
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Di Terima Atau Di Peroleh
Wajib pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.
. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah.
. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Adi, Rianto. 2004. Metodelogi Penelitian Hukum dan Sosial. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia
Ahman, Eeng dan Indriani, Epi. 2007. Membina Kompetensi Ekonomi. Bandung:
Grafindo Media Pratama.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta.
Berita Satu. 2013. Pajak UKM Berdasarkan Omzet Tidak Adil. Diakses 16 Maret
2017: http://www.beritasatu.com/ekonomi/122180-faisal-basri-pajak-ukm-
berdasarkan-omzet-tidak-adil.html
Deliarnov. 2007. Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Dewi, Ayus Dita. 2016. Pengaruh persepsi Wajib Pajak UMKM Tentang PER-
32/PJ/2013 Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pajak (studi kasus pada Wajib
Pajak UMKM di KPP Pratama Batu). Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi.
Universitas Brawijaya.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Cetakan
Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Andini, Iskandar, Harianti, Asni, veronica, M. Sienly, Setiawan, Nur Santy 2012.
Statistika II. Yogyakarta: ANDI.
Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:
PT. Gramedia Widiasarana.
Istijanto, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Kementrian Koperai dan Usaha Kecil dan Menengah. 2013. Data UMKM. Diakses 24
Februari 2017: http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-
umkm//
Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
Misbahuddin dan Hasan, Iqbal. 2013. Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi
2. Jakarta, Padang, Bukittinggi:Bumi Aksara.
Muhammad, Imadudin. 2017. Miliki Potensi Tinggi UMKM Kota Malang
Diharapkan Go Onlin. Diakses 10 Juni 2017: www.timesindonesia.com
Nurpratiwi, Anisa. 2014. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap
Penetapan Kebijakan pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah
No 46 Tahun 2013 (studi kasus pada KPP Pratama Malang Utara). Skripsi
Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
Nimran, Umar. 2009. Perilaku Organisasi. Sidoarjo: Laras
Nursalam. 2008. Konsep dan Penerapan Metodelogi penelitian ilmu keperawata.
Jakarta: Salemba Medika
Pamuji, Adi Ratno. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Memenuhi Kewajiban
Perpajakan (studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang
Selatan). Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
Pohan, Chairil Anwar. 2014. Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra
Wacana Media.
Prabowo, Hayu Yudha. 2017. UMKM Jadi Kontributor Pertumbuhan Ekonomi Kota
Malang. Diakses 4 Mei 2017 :
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/04/27/umkm-jadi-kontributor-
pertumbuhan-ekonomi-kota-malang
Prawagis, Febirizki Damayanti. 2016. Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme
Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (studi pada Wajib Pajak Yang terdaftar di
KPP Pratama batu). Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas
Brawijaya.
Prayitno, Dewi. 2010. Pahak Analisa Data Statistik dengan SPSS. Yogyakarta:
MediaKom
Rahayu, Siti Karunia dan Suhayati, Ely. 2010. Perpajakan Teori dan Teknis
Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Robbins, Stephen P dan Judge, Tomothy A. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta:
Salemba Empat.
Riduwan. 2009. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. BandungAlfabeta
Riduwan dan Kuncoro, Engkos Achmad. 2008. Cara Menggunakan dan Memakai
Analisis Jalur. Bandung: Alfabeta.
Sarwono, Jonathan. 2010. Pintar Menulis Karangan Ilmiah. Yogyakarta: Andi.
Simanjuntak, Timbul Hatorangan dan Mukhlis Imam. 2012. Dimensi Ekonomi
Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomu. Bogor: Raih Asa Sukses.
Siregar, Syofian. 2014. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta:
Bumi Aksara.
Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Sutanto, Paojan Mas’ud. 2014. Perpajakan Indonesia Teori dan Aplikasi. Jakarta:
Wacana Media.
Syah, Muhibbin. 1997. Psikologi Pendekatan Dengan Pendekatan Baru. Bandung:
Rosda
Tubss, Stewart dan Sylvia Moss. 1996. Human Communication. Diterjemahkan oleh
Dedy Mulyana. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Uno, B. Hamzah. 2013. Teori Motivasi dan pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara.
West, Richard dan Turner, Lynn H. 2008. Pengantar Teori Komunikasi Edisi 3
Analisis dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Humanika.